Indonesia Ajak Kolombia Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit Uni Eropa

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa (UE) sudah masuk tahap litigasi. Namun demikian, dia mengatakan proses diplomasi masih berlangsung hingga saat ini meski tidak membuahkan hasil.

“Jadi ini langkahnya sudah mengarah ke litigasi, bukan diplomasi. Diplomasi berjalan terus gitu, jadi kalau itu pendekatan sudah kita lakukan juga beberapa kali, tapi hasilnya keluar juga kan delegated regulation (payung hukum UE untuk mendiskriminasi sawit),” kata Oke saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Saat ini proses perlawanan pemerintah Indonesia sudah mulai masuk tahap perkara. “Jadi diplomasi berjalan terus dan kita step ke berperkara itu mulai dijalankan,” ujarnya.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan mengirim perwakilan ke UE untuk duduk bersama membahas hal mengenai diskriminasi sawit. Namun hal tersebut masih perlu dilakukan pemikiran lebih lanjut.

“Ya itu bagian yang sedang kita pertimbangkan apakah perlu atau tidak berangkat? kapan? dan kalaupun berangkat, siapa saja yang ingin kita temui?” ungkapnya.

Dalam kesempatan serupa, Staff Khusus Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Peter Gontha menyatakan langkah perlawanan yang dilakukan pemerintah merupakan hal yang tepat.

“Satu keputusan cantik sekali buat kita. Kita lihat bahwa kita bersatu. Kita lihat bahwa ketua parlemen kita, DPR ini menulis surat juga kepada Eropa, jadi parlemen to parlemen,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, DPR dalam waktu dekat akan menyatakan sikapnya terhadap UE sebagai bentuk perlawanan diskriminasi sawit. “Juga akan ada satu press release yang akan dikeluarkan oleh DPR. Dan bahkan DPR uga menulis surat kepada pimpinan negara bahwa kita perlu melakukan satu tindakan yang firm. Kita harus bersatu,” tutupnya.

Sebab saat ini UE sudah mulai membahas European Union’s Delegated Regulation di tingkat parlemen mereka. Jika sudah disahkan, aturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi UE melakukan diskriminasi sawit.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Ingin Dompet Aman? Coba Gunakan Aplikasi Kelola Keuangan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Mengelola keuangan dengan ketat menjadi salah satu kunci dalam mencapai kondisi keuangan yang mapan. Berbagai upaya kerap dilakukan untuk mendukung hal ini, salah satunya melalui catatan keuangan.

Namun untuk kebanyakan orang, membuat catatan keuangan yang rapi secara teratur bukanlah pekerjaan mudah. Selain membutuhkan banyak waktu, aktivitas yang satu ini tentu akan terbilang rumit dilakukan, bukan?

Bagi Anda yang modern dan sudah terbiasa dengan berbagai aplikasi praktis, mulai saat ini tidak perlu khawatir dalam mengelola keuangan. Ada banyak aplikasi pengelola keuangan secara online yang mudah ditemukan.

Bahkan beberapa di antaranya begitu simpel dan akan menghemat banyak waktu. Anda tidak perlu direpotkan dengan catatan manual yang kerap keliru atau bahkan tidak efektif.

Nah, kali ini Anda cukup pilih dan unggah (download) aplikasi yang tepat di smartphone, Anda akan leluasa bisa mengelola keuangan dengan lebih cerdas dari sebelumnya. Hal ini akan menjadi sebuah terobosan yang tepat, terutama bagi Anda yang menginginkan resolusi keuangan bisa diwujudkan.

Lalu, aplikasi-aplikasi pengelola keuangan apa saja yang bisa dipilih? Pilih salah satu aplikasi pengelola keuangan berikut ini, seperti dikutip dari Cermati.com.

1. Aplikasi Pengeluaran Bulanan

Sesuai dengan namanya, aplikasi yang satu ini bisa Anda gunakan untuk mengelola semua pengeluaran bulanan dengan rapi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Gherdianto dan sudah diunggah oleh lebih dari 100 ribu pengguna.

Sistem penggunaannya yang mudah tentu menjadi salah satu pertimbangan untuk menggunakan ‘Pengeluaran Bulanan’ guna mengatur keuangan, terutama untuk Anda yang menginginkan aplikasi sederhana saja.

Dilengkapi dengan fitur yang simpel dan praktis, Anda tidak akan mengalami kesulitan ketika menggunakan aplikasi ini.

Cukup mulai jalankan aplikasi ini dengan menekan tombil (+), lalu tombol Expense untuk berbagai pengeluaran yang Anda lakukan atau tombol Income buat semua pemasukan Anda. Semua aktivitas keuangan Anda akan tercatat rapi dengan menggunakan aplikasi yang satu ini.

Listrik di Beberapa Wilayah Sentani Masih Padam Usai Banjir Bandang

Liputan6.com, Jakarta – PT PLN (Persero) terus memulihkan pasokan listrik untuk masyarakat Sentani, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pekan lalu.

Saat ini masih ada infrastruktur kelistrikan yang belum beroperasi sehingga ‎beberapa wilayah mengalami pemadaman listrik.

Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka mengatakan, sejumlah kondisi gardu masih dalam  pekerjaan penyelesaian antara lain enam gardu yang padam karena terendam. Serta perbaikan tiga tower SUTT 70 kV Orya dan sejumlah jaringan yang rusak dan putus di sejumlah titik.

“Saat ini tim pemulihan kelistrikan masih terus bekerja di lapangan di lokasi-lokasi bencana banjir kemarin. Namun, memang terdapat beberapa lokasi yang belum teraliri listrik dikarenakan akses yang belum bisa ditempuh serta infrastruktur yang mengalami kerusakan cukup besar,” kata Made, di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Saat ini, PLN fokus menyelesaikan perbaikan jaringan yang rusak dan putus di titik-titik yang sudah dapat diakses sembari menunggu air surut.

Selain itu, perbaikan tiga tower SUTT 70 kv di Orya juga terus dikebut. Gangguan dan pekerjaan ini menyebabkan beberapa lokasi di Sentani mengalami pemadaman, antara lain Jl. Sosial, jl. Kemiri, Kampung Sosiri, Doyo Baru, sebagian BTN Gajahmada, Komplek Bintang Timur, Yabaso Pantai, Kampung Yakonde, Kampung Telafa Maya, Jl. Lintas Utara

“3 tiang konstruksi SUTT kami mengalami kerusakan di mana SUTT tersebut untuk suplai daya dari PLTA Orya, namun kita sudah melakukan pengalihan sementara sehingga konstruksi dapat diperbaiki. Dan hingga saat ini PLN tidak mengalami defisit daya, namun pendistribusian daya yang memang harus ada perbaikan lebih”, lanjut Made.

‎Dia menuturkan, cuaca yang kurang bersahabat seminggu kemarin menjadi kendala proses pemulihan pasokan listrik untuk warga. Cuaca tersebut mengakibatkan banjir susulan dan tanah longsor yang akhirnya berdampak pada sejumlah jaringan terganggu.

“PLN terus berupaya menormalkan seluruh pasokan listrik masyarakat di lokasi terdampak dengan cepat, tepat dan mengedepankan faktor keamanan. Bila cuaca bersahabat, diharapkan dalam minggu ini pekerjaan dapat selesai dan masyarakat dapat menikmati listrik seperti sedia kala,” kata dia.

TPST Bantargebang Terancam Tak Mampu Tampung Sampah Lagi di 2021

Liputan6.com, Jakarta Volume sampah di TPST Bantargebang, Bekasi diperkirakan terus melonjak setiap tahun. Ini terlihat dari total produksi sampah yang DKI Jakarta hasilkan saja sudah mencapai 7.000 sampai 8.000 ton per hari.

“Di tempat ini tidak kurang dari 7.000 ton sampah diangkut dari Kota Jakarta, dan dilayani 1.200 truk sampah. Volume sampah diperkirakan akan terus meningkat 400 ton per tahun,” kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faisal, di Bekasi, Senin (25/3/2019).

Ini artinya, kata dia, sudah saatnya kita sudah harus memikirkan bagaimana kita mengakhiri proses pengolahan sampah di Bantargebang ini,” sambung dia.

Yusmada memperhitungkan, apabila kapasitas sampah di TPST Bantargebang setiap tahun terus naik, maka diperkirakan lokasi ini akan tutup pada 2021. Artinya, daya tampung sampah dari Bekasi maupun Jakarta, tidak lagi dapat dibuang di sana.

“Hitungan kasar kami, kalau 115 hektare yang ada di Pemprov DKI dengan 15 hektare di Bekasi, dengan 70.000 ton tambahan itu diperkirakan 2021 selesai. 3 tahun ini akan selesai. Artinya kita siap-siap mengalami darurat sampah,” jelas dia.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov DKI sendiri mengaku telah memiliki tiga paket kebijakan strategis dalam penanganan sampah. Di mana, pertama adalah mencoba menekan atau mengurangi sampah dari sumber hulunya. Yakni baik dari rumah, kantor, pasar hingga hotel dan sebagiannya.

Kemudian, kebijakan strategis kedua yang dilakukan pihaknya yakni melalui Intermediate Treatment Facility (ITF) atau fasilitas pengolahan sampah yang dibangun di Sunter, Jakarta. “Hanya kapasitas 2.200 ton per hari, itu Insya Allah kalau lancar baru beroprasi 2021 saat Bantargebang ini tutup,” imbuh dia.

Kemudian, terkahir yakni melalui optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang baru saja dioprasikan. Sehingga ini diharapkan dapat mengelola sampah dengan baik bahkan bisa mengurangi volume sampah.

“Keberhasilan mengelola sampah di Jakarta sangat penting dan menjadi harapan kita semua untuk itu dibutuhkan kesadaran oleh kita semua, dibutuhkan kesadaran seluruh stakeholder terkait pengelolaan sampah pemukiman, kawasan komersial dalam mengelola sampah secara mandiri,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pegadaian Bakal IPO Tahun Depan

PT Pegadaian (Persero) meraih pertumbuhan laba bersih sebesar 10,4 persen menjadi Rp 2,77 triliun pada 2018 dibandingkan dengan 2017.

Peningkatan laba bersih ini sejalan dengan banyak produk inovatif digital yang diluncurkan dan peningkatan layanan yang semakin baik dan efisien.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto mengatakan, perseroan menutup 2018 dengan kinerja positif. Laba bersih setelah pajak meningkat menjadi Rp 2,77 triliun year on year (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,51 triliun.

Laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp 3,66 triliun, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 3,41 triliun (tumbuh 10,7 persen). 

Total aset Pegadaian juga meningkat 10,8 persen (YoY) menjadi Rp 52,79 triliun, dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp 48,68 triliun. 

“Kami optimis 2019 kinerja perusahaan akan meningkat seiring dengan prediksi meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Karena makin banyaknya varian produk inovatif yang diluncurkan, seperti Pegadaian digital service, serta beberapa produk baru juga akan kami perkenalkan dalam waktu dekat ini,” ujarnya di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Kuswiyoto mengatakan, Pegadaian akan terus berinovasi untuk produk dan sistem layanan secara online (digital) sehingga memenuhi kebutuhan nasabah.

Bukan hanya fasilitas layanan yang akan ditingkatkan, tetapi juga menciptakan berbagai produk baru digital yang akan diluncurkan pada 2019.

Jumlah Pengemudi Ojek Online Harus Dikendalikan

Liputan6.com, Jakarta – Komisi V DPR RI coba bersuara atas penetapan tarif ojek online (ojol) untuk pengemudi oleh Kementerian Perhubungan yang akan berlaku pada 1 Mei 2019 mendatang.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo berpendapat, pemerintah juga harus mengatur terkait penawaran pemakaian transportasi ojek online serta jumlah armadanya. Itu dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara sisi supply dan demand.

Sehingga, lanjutnya, pemerintah pun wajib mengatur soal keberadaan jumlah pengemudi ojek online yang beroperasi di lapangan.

“Maka tidak hanya tarifnya yang harus dikendalikan, tapi juga jumlah daripada ojolnya ini harus betul-betul seimbang dengan jumlah demand-nya,” ujar dia saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Masukan ini ia berikan sebab dirinya tak ingin melihat pengemudi ojek online lawas mati karir akibat adanya pengendara baru yang terus bertambah. “Kasihan juga, mereka sudah bekerja keras tapi tidak di-protect,” sambungnya.

Dia mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan sisi pasokan, dalam hal ini jumlah pengendara ojek online, sehingga nantinya iklim usaha pada sektor te sebut akan menjadi lebih baik dan masyarakat bisa terlayani dengan maksimal.

Saat ditanya apakah ketentuan tarif ini sudah pas di kantong konsumen, Bambang menjawab, itu semua tergantung masyarakat pengguna. Jika hitungan tarif dinilai tak terjangkau, ia pun menyarankan agar masyarakat untuk berjalan kaki.

“Jalan kaki itu 10 km kan bisa ya. Kalau 10 km atau misalnya 2-3 km juga bisa jalan. Atau saya sendiri bisa sampai 5 km lha (jalan kaki) seperti di luar negeri,” pungkas dia.

Investor Asing Jual Saham, IHSG Merosot 114 Poin

Liputan6.com, Jakarta – Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah pada perdagangan saham Senin pekan ini. Di sisi lain, nilai tukar rupiah kembali menguat ke posisi 14.180 per dolar AS.

Pada penutupan perdagangan saham, Senin (25/3/2019), IHSG merosot 114,02 poin atau 1,75 persen ke posisi 6.411,25. Indeks saham LQ45 tergelincir 2,13 persen ke posisi 1.004,03. Seluruh indeks saham acuan kompak tertekan.

Sebanyak 315 saham melemah sehingga menekan IHSG. 109 saham menguat dan 109 saham diam di tempat. Pada awal pekan ini, IHSG sempat berada di level tertinggi 6.474,64 dan terendah 6.391,52.

Total frekuensi perdagangan saham sekitar 479.537 kali dengan volume perdagangan saham 13,4 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 8 triliun.

Investor asing jual saham Rp 138,23 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.180.

10 sektor saham kompak tertekan. Sektor saham barang konsumsi merosot 2,77 persen, dan bukukan penurunan terbesar.

Disusul sektor saham aneka industri tergelincir 2,46 persen dan sektor saham manufaktur susut 2,23 persen.

Saham-saham yang cetak kenaikan antara lain saham BEEF naik 26,32 persen ke posisi Rp 240 per saham, saham COCO melonjak 23,81 persen ke posisi Rp 650 per saham, dan saham BKDP menanjak 21,31 persen ke posisi Rp 74 per saham.

Saham-saham yang tertekan antara lain saham SIMA merosot 22,62 persen ke posisi Rp 130 per saham, saham GLOB tergelincir 13,64 persen ke posisi Rp 380 per saham, dan saham PEHA terpangkas 11,41 persen ke posisi Rp 2.330 per saham.

Bursa saham Asia kompak merosot. Indeks saham Hong Kong Hang Seng turun 2,01 persen, indeks saham Korea Selatan Kospi susut 1,92 persen, indeks saham Jepang Nikkei merosot 3,01 persen.

Selain itu, indeks saham Thailand turun 1,31 persen, indeks saham Shanghai melemah 1,97 persen, indeks saham Singapura merosot 0,91 persen dan indeks saham Taiwan terpangkas 3,74 persen, dan catatkan penurunan terbesar di bursa saham Asia.

Analis PT Binaartha Sekuritas, Nafan Aji mengatakan, sentimen kuat berasal dari kekhawatiran para pelaku pasar global terkait dengan faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Indikasinya adalah proyeksi bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve pada Kamis pekan lalu yang lebih dovish terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi AS yang berpotensi turun menjadi 2,1 persen pada 2019.

“Perlu diketahui, AS adalah negara superpower di bidang ekonomi sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi global pasti kuat. Dengan demikian, indeks AS, regional Asia, maupun komoditas sedang melemah saat ini,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

Bahas Sawit, Pemerintah Bakal Kirim Delegasi ke Uni Eropa

taf Khusus Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Peter Gontha mengungkapkan, diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) dicurigai dilatarbelakangi oleh defisit neraca perdagangannya.

Selama lima tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus dibanding UE. Oleh karena itu, UE dicurigai hendak membatasi ekspor Indonesia.

“Pertanyaannya adalah, mereka ingin memberikan atau melakukan diskriminasi terhadap ekspor kita dengan EU,” kata dia saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3/2019). 

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada 2018, nilai ekspor dan impor Indonesia ke UE  masing-masing sebesar USD 17,1 miliar dan USD 14,1 miliar.

Adapun total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa mencapai USD 31,2 miliar atau meningkat 8,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (YoY). 

Selain itu, Uni Eropa juga merupakan tujuan ekspor dan asal impor nonmigas terbesar ke-3 bagi Indonesia.

Ekspor Indonesia ke Uni Eropa juga meningkat 4,59 persen dengan neraca perdagangan surplus bagi Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara nilai investasi Uni Eropa di Indonesia tercatat senilai USD 3,2 miliar pada 2017.

“Ekspor kita dengan EU kira-kira sekarang USD 17,1 miliar. Sementara, impor kita dari EU USD 14,1 miliar dolar. Pertanyaan kita sekarang adalah, dengan mereka mau mem-banned kelapa sawit kita apakah mereka mencoba untuk menurunkan atau diskiriminasi agar balance of payment berubah juga?,” keluhnya.

Dia mengungkapkan akan membeberkan fakta tersebut dalam proses gugatan terhadap UE.

“Nah kita menyampaikan satu hal pada EU, pada hari ini EU tanggal 25 sampai 28 sedang mengadakan sidang. Sidang ini bisa membuahkan satu hasil melarang, bisa sidang ini diundur sampai tanggal 15 April yang akan datang. Atau menunggu pemilihan umum parlemen. Kita tidak tahu. Kita harus menunggu 1 sampai 3 atau 4 hari ke depan,” ujar dia.

Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 6,59 Persen

Sebelumnya, untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan pada 2019 mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai proses lelang dini proyek infrastruktur pada November 2018.

Sebanyak 3.926 paket senilai Rp 32,61 triliun siap dilelang. Jumlah tersebut sekitar 39 persen dari 80 persen Pagu Pengadaan Kementerian PUPR.

Dalam memulai lelang dini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa arahan, seperti penganggaran dimulai lebih awal, dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada value for money, pelelangan dilakukan secara adil, tidak  diskriminatif dan bersaing. Kemudian Pokja harus kredibel serta profesional, dapat dipercaya, cepat, dan jangan takut melangkah. 

“Keberadaan ULP/Pokja (Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja) menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar,” imbuh dia dalam keterangan tertulis, pada Selasa 6 November 2018.

Pada 2019, dia menambahkan, dari Rp 110,7 triliun, sebesar 84,6 persen atau senilai Rp 75,73 triliun merupakan belanja modal. Sementara sekitar 16,2 persen belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal.

Di hadapan para pejabat tinggi madya, Kepala Balai/Balai Besar dan pejabat pratama, Menteri Basuki juga mengingatkan untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet, bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen, dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi.

Paket lelang dini tersebut terdiri dari 4 paket di Sekretariat Jenderal, 66 paket di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), 3.446 paket di Ditjen Bina Marga, 84 paket di Ditjen Cipta Karya, 314 paket di Ditjen Penyediaan Perumahan, 5 paket di Ditjen Pembiayaan Perumahan, dan 7 paket di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Selain itu, Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa untuk 2019 nanti Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian tugas, termasuk tugas khusus penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana di NTB dan Sulawesi Tengah, pembangunan pasar dan sarana pendidikan.

Menristekdikti Ingin Ada Aturan Wajib Sampah Berbayar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam pembuatan proyek percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Kota Bekasi. Menurutnya, proyek ini menjadi indikator penting dalam upaya penanganan sampah.

“Program yang diawali dengan pengkajian dan penerapan teknologi oleh saudara-saudara kita di BPPT patut kita banggakan,” kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faisal, saat ditemui di Bantargebang, Kota Bekasi, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Yusmada mengatakan, dengan pengoprasian PLTSa ini diharapkan sedikitnya akan membantu proses pengolahan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. “TPST ini adalah salah satu tempat pengolahan sampah akhir yang dimiliki oleh Pemprov DKI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meresmikan proyek percontohan pengolahan sampah proses termal Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Mohammad Nasir mengatakan, dengan diresmikannya PLTSa Bantargebang ini diharapkan mampu menjadi sebuah percontohan bagi kota-kota lainnya. Di mana, kapasitas pengolahan sampah PLTSa sendiri mencapai 100 ton per hari mampu menghasilkan listrik sebagai bonus sebanyak 700 kilowatt hour.

“Saya berpikir bagaimana Indonesia bersih dari sampah ini, dengan ini bisa kita terapkan di tempat tempat lain, untuk kota kecil Surakarta dan kota lain diharapkan produksinya bisa 200 ton bisa gunakan ini,” katanya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Kadin Ungkap Syarat Akses Pembiayaan yang Hambat Bisnis Eksportir Baru

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengharapkan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bisa lebih kreatif dalam menyediakan mekanisme pembiayaan ekspor.

“Dulu LPEI lahir dari Kemenperindag. Sekarang masalahnya ini diawasi oleh OJK, jadi tidak berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, padahal tujuan kita adalah underlying transaksi. Jadi setiap pembeli kita kalau ada transaksi dibiayai per transaksinya,” ungkap Benny, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Benny menilai, saat ini, mekanisme pembiayaan LPEI tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga pembiayaan lain.

“Kalau sekarang berlakukan seperti bank, sama dengan bank biasa. Yaitu kita (eksportir) harus punya agunan tambahan barang yang tidak bergerak,” kata Benny.

“Kedua tidak boleh membiayai berturut-turut perusahaan yang belum untung. Nah ini Bagaimana mau bangkit eksportir baru, karena belum punya pengalaman, apalagi jaminan tambahan,” imbuhnya.

Aturan ini, lanjut Benny, tentu akan menjadi halangan, khususnya bagi para eksportir dan pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah)yang baru memulai bisnis. Langkah awal pelaku usaha bisa saja terhambat lantaran belum memiliki jaminan dan kepastian keuntungan.

“Saya punya sahabat dia bikin animasi, tapi dia ditanya jaminan tambahan, rumah saja masih ngontrak. Ya jaminan saya ya otak saya. Saya bawa ke Singapura dibiayai teman-teman di Singapura. Sekarang pindah ke Singapura. Karena dia juga punya barang. Barang dia adalah otaknya dia. Kalau business as usual ya begini. Kalau mau enggak as usual ya out of the box,” tutur dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Holding BUMN Perumahan Ditargetkan Rampung Usai Pemilu

Pemerintah terus melanjutkan proses membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di berbagai sektor. Selain bertujuan untuk efisiensi, pembentukan holding BUMN guna memperkuat finansial perseroan.

Ketua Pusat Studi BUMN (PSB) Cyrillus Harinowo mengatakan, tujuan holding BUMN ialah untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan. 

“Kenapa Pusat Studi BUMN lahir karena kita mencoba mengangkat BUMN. Oleh karena itu ada satu obsesi. BUMN yang besar menggurita ini exposure-nya di media masih kurang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Selama ini, berita atau informasi yang disuguhkan terhadap BUMN merupakan berita-berita yang cenderung negatif. Oleh sebab itu, PSB hadir guna menjawab manfaat BUMN didalam negeri.

“Biasanya yang negatif atau insiden-insiden tertentu saja kalau diangkat (BUMN). Jadi Mudah-mudahan PSB ini akan terus menampilkan cerita BUMN kita,” ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan, besarnya biaya infrastruktur yang digelontorkan pemerintah, menjadi peluang bagi BUMN bidang karya atau infrastruktur untuk berperan serta dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Kata dia, pemerintah harus mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan skema kerjasama lainnya.

“Namun pemerintah tetap mengurangkan ketergantungan terhadap alokasi APBN, sehingga membuka peluang skema private investement fund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara,” tandasnya.

Semburkan Abu Vulkanik, Bromo Masih Aman Dikunjungi

Liputan6.com, Jakarta – Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, Gunung Bromo masih aman untuk dikunjungi, meski sedang mengalami erupsi.

Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kasbani mengatakan, aktivitas vulkanis Gunung Bromo masih berada di level II waspada, meski sedang mengalami erupsi pada beberapa hari belakangan ini.

‎”Bromo sejauh ini aktivitas vulkanik situasinya di level dua,” kata Kasbani, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Zona bahaya Gunung Bromo berada di 1 kilometer dari kawah, sehingga di luar jarak itu gunung tersebut masih aman di kunjungi, meski sedang mengeluarkan abu vulkanik.

“Bahayanya 1 km, di luar itu aman saja bermain‎ di Bromo, masih bisa asal pakai masker karena arah angin berubah-ubah, batas amannya itu dari pura yang ada di dekat situ, lewat dari pura itu tidak boleh,” tuturnya.

Kasbani menyatakan, pihaknya akan menaikkan level dan menambah jarak zona bahaya, jika aktivitas Gunung Bromo meningkat dan membahayakan.

“Kalau ada aktivitas membahayakan kita naikan. Kalau ancaman sudah mulai meluas kita akan naikkan,” jelasnya.

Status setiap gunung api dengan zona bahaya berbeda, dia mencontohkan seperti Gunung Merapi yang juga statusnya level II tetapi Zona bahayanya 3 km dari kawah. Hal ini tergantung dari tingkat karakteristik letusan gunung.

“Setiap gunung berbeda karakterisitiknya, makanya zona berbahayanya berbeda-beda. Gunung Merapi 3km, itu ancaman membahayakan jiwa terkait guguran lava, krikil batu pijar dan awan panas,” tandasnya.

Pengemudi Ojek Online Dapat Perlindungan dari BPJS TK dan Kesehatan

 Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan besaran tarif ojek online (ojol) yang dibagi ke dalam 3 zonasi. Ketentuan tarif ini akan mulai berlaku mulai 1 Mei 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan, ketentuan tarif ini akan dibagi ke dalam 3 zona. Zona I yakni Sumatera, Jawa dan Bali kecuali Jabodetabek, Zona II Jabodetabek, dan Zona III untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

“Kenapa Jabodetabek berbeda? Untuk pola perjalanan dan ojek online yang ada, itu sudah jadi kebutuhan primer. Artinya di situ sudah jadi kebutuhan utama,” ujar dia di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Senin (25/3/2019).

Adapun ketentuan tarif ojek online yang dipaparkannya berlaku nett untuk pengemudi, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000. 

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi menyebutkan, ketentuan tarif ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung.

“Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan),” paparnya.

SK Menhub tersebut dikatakannya akan ditandatangani Senin ini, dengan masa pemberlakuan pada 1 Mei. Pertimbangan itu diputuskan agar ada waktu penyesuaian dari pihak aplikator ojek online untuk perhitungan algoritma.

“Kita juga pertimbangkan masyarakat akan menyesuaikan dengan tarif baru ini. Jadi biarlah masyarakat berhitung sendiri dengan adanya keputusan tarif ini,” pungkas Budi.

Kementerian ESDM Lengkapi Perekam Aktivitas Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menurunkan status Gunung api Anak Krakatau dari level III atau Siaga menjadi level II atau waspada, terhitung sejak 25 Maret 2019 pukul 12.00 WIB.

Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar mengatakan, ‎berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data visual maupun instrumental hingga  25 Maret 2019, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakataucenderung menurun walaupun berfluktuasi kecil.

Meski potensi erupsi masih ada, tapi dengan intensitas yang kecil dibandingkan periode erupsi Desember 2018 dan sebaran material hasil erupsi yang membahayakan hanya tersebar pada radius 2 kilo meter (km) dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau.

“Berdasarkan hasil pengamatan, analisis data visual maupun instrumental hingga 25 Maret 2019, maka tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau diturunkan dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) terhitung tanggal 25 Maret 2019 pukul 12.00 WIB,” ujar Rudy, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 25 Maret 2019.

Rudi menuturkan, secara visual Gunung Anak Krakatau, pasca periode erupsi intensif sejak Juni 2019 – 9 Januari 2019, masih sesekali mengeluarkan letusan asap putih uap air dengan tinggi kolom asap maksimal mencapai 1.000 meter di atas puncak. 

Pengamatan energi tremor cenderung menurun, walaupun berfluktuatif serta tidak memperlihatkan indikasi deformasi yang signifikan pada tubuh gunungapi.

Rekomendasi  tingkat aktivitas Level II atau waspada ini adalah agar masyarakat atau pengunjung tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau, yaitu di dalam pulau Gunung Anak Krakatau.

“Masyarakat tidak diperbolehkan mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 2 km dari Kawah Aktif,” tutur Rudi.

Untuk diketahui, Gunung Api Anak Krakatau merupakan salah satu gunung api aktif yang berada di Selat Sunda, muncul di antara Pulau Panjang, Pulau Sertung dan Pukau Rakata (Komplek Vulkanik Gunung Krakatau).

Gunung api Anak Krakatau sejak pemunculannya 11 Juni 1927 hingga 2019, telah mengalami erupsi lebih dari 120 kali dengan waktu istirahat berkisar antara 1 – 6 tahun.

Erupsi selama lima tahun terakhir adalah letusan abu dan aliran lava. Pada Juni-Desember 2018 erupsi menerus terjadi beberapa kali dengan intensitas energi tremor erupsi terkuatnya terjadi pada bulan September. 

Pada 22 Desember 2018, aktivitas meningkat kembali, dengan terekamnya tremor vulkanik menerus yang berasosiasi dengan letusan menerus, serta letusan surtseyan pada 28 Desember 2018. Sehingga pada 27 Desember 2018, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau dinaikkan dari Level II Waspada menjadi Level III Siaga.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengunggah penampakan Gunung Anak Krakatau setelah sempat mengalami erupsi.

Indonesia Sasar Amerika Latin Buat Perluas Pasar Ekspor

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Ditjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Ratu Silvy Gayatri, mengatakan saat ini Indonesia tengah berusaha menggarap potensi pasar ekspor baru. Salah satu pasar non tradisional yang tengah dibidik Indonesia adalah Amerika Latin.

“Nilai perdagangan latin amerika USD 1,18 miliar, ini pasar nontradisional yang perlu kita garap dengan sungguh-sungguh dan dijadikan prioritas,” kata dia, di Kementerian Perdagangan, Senin (25/3/2019).

Menurut dia, produk-produk yang dapat didorong untuk memasuki pasar Amerika Latin, di antaranya produk makanan dan minuman (mamin) dan furniture.

“Sebetulnya ada yang sudah masuk. Seperti mamin dan Panama itu salah satu hub pelabuhan. Jadi yang ke Amerika Serikat, ke panama dulu. Itu kan ada di tengah. Jadi itu harus dimanfaatkan,” ujar dia.

Menurut dia, salah satu upaya yang bakal dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Indosia-Latin America Business Council. Pembentukan dewan tersebut ditargetkan rampung sebelum gelaran TEI 2019 yang dimulai pada 16 Oktober mendatang.

“Dalam waktu dekat kita bentuk Indonesia-Latin America Business Council, B2B yang bergerak, karena percuma pemerintah kerja sama dengan negara itu tapi tidak ada eksekutor. Tanggal 15 itu nanti. Sebelum TEI tanggal 16 (Oktober),”

Saat ini, tantangan untuk memasuki pasar Amerika Latin cukup beragam. Lokasi geografis yang jauh, kata dia, kerap menjadi kendala. “Dari segi geografis memang jauh, tapi kan tinggal tambah dua jam saja dari Amerika Serikat,” jelasnya.

Selain itu, tarif bea masuk ke pasar Amerika Latin, harus diakui memang masih tinggi. “Ada tarif. Kita sekarang sedang lakukan perundingan. Ada dengan Cili sudah selesai. Peru masih proses. Itu step by step. Kita harus berupaya lakukan penetrasi peasar melalui perundingan di kawasan sana,” ungkap dia.

Harusnya tarif sampai nol biar kita bisa masuk. Kalau non-tariff, hambatannya ada karantina. Mereka kan juga proteksi diri, karena mereka pertaniannya sudah maju, jadi mereka lakukan itu. Tapi kalau kita punya perjanjian, pasti itu bisa diminimalisir,” imbuhnya.

TEI 2019 Sediakan Tempat Khusus buat Produk Daerah

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meluncurkan gelaran ke-34 Trade Expo Indonesia (TEI) 2019. TEI merupakan salah satu upaya strategis dan bukti komitmen Kemendag meningkatkan ekspor secara berkesinambungan dan memperluas diversifikasi pasar ekspor.

Pameran dagang skala internasional terbesar di Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 20 Oktober 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten.

“Penyelenggaraan TEl adalah barometer peningkatan citra dan ekspor Indonesia yang berkesinambungan,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Arlinda, di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (25/2/2019).

TEI, jelas dia, bertujuan mempromosikan produk nasional berkualitas yang diproduksi di Indonesia ke pasar global, mengembangkan jejaring bisnis dan investasi, serta menyajikan displai produk-produk unggulan dan terbaik Indonesia. “Untuk itu, kita harus mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan TEl agar lebih baik dari sebelumnya,” lanjut dia.

Arlinda melanjutkan, TEI juga merupakan ajang pertemuan business to business (B2B) terbesar di Indonesia sekaligus one stop business bagi buyer yang mencari produk Indonesia berkualitas tinggi dan berdaya saing.

Mengusung tema ‘Moving Forward to Serve The World’, TEI 2019 menjadi peluang bagi pebisnis yang ingin mencari pasar potensial bagi ekspor nasional dan investor asing yang berminat mengembangkan usahanya di Indonesia.

TEl 2019 akan menampilkan produk dan jasa Indonesia pada zona produk potensial dan unggulan nasional, antara lain produk kuliner nusantara, produk lokal unggulan, produk premium dan kreatif, jasa dan produk manufaktur, produk makanan dan minuman, serta furnitur dan produk dekorasi rumah. Setiap aula akan dilengkapi dengan area pelayanan buyer yang siap memberikan pelayanan kebutuhan bagi buyer selama berada di lokasi pameran.

“Kami optimistis bahwa hasil TEI 2019 akan berkontribusi signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia, baik jangka pendek maupun panjang,” lanjut Arlinda.

Prabowo-Sandi Janji Tingkatkan Daya Beli Masyarakat dalam 100 Hari bila Terpilih

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno diyakini mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam 100 hari, bila terpilih memimpin Indonesia.

“Kondisi ini (daya beli rendah) akan kembali normal dalam 100 hari pemerintahan Prabowo bila nanti terpilih menjadi Presiden,” ujar Ekonom Senior Rizal Ramli di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Dia mengaku telah berdiskusi dengan Prabowo terkait strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka 3 bulan. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat dilakukan melalui beberapa hal.

Penurunan tarif listrik menjadi hal pertama. “Kita akan turunkan tarif listrik seperti dua tahun lalu,” jelas dia.

Menurutnya, dengan memberlakukan tarif listrik seperti dua tahun lalu sama dengan memberikan penghematan pada rumah tangga kelas ekonomi menengah ke bawah sebesar Rp 700 ribu per bulan.

Selain penurunan tarif listrik, Rizal menambahkan, Prabowo juga setuju menghapus sistem kartel pangan.

“Sistem kuota itu kita hapus, semua orang berhak mengimpor namun akan dikenakan tarif 30 persen,” jelas dia.

Dia meyakini dengan penghapusan kuota impor itu akan menyebabkan penurunan harga komoditi impor seperti daging, bawang, beras dan gula.

“Harga daging dan bawang bisa turun sampai 70 persen, begitupula dengan beras dan gula. Sedangkan pemerintah akan mendapatkan tarif sebesar 30 persen, tidak seperti saat ini pemerintah tidak dapat apa-apa,” tambah dia.

Pendiri lembaga think thank Econit ini menjelaskan, dengan turunnya harga kebutuhan dapur itu, bisa menghemat pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 50 ribu setiap hari.

“Artinya akan ada sisa belanja sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan dan jika ditambah penghematan listrik maka rumah tangga dapat menyimpan uangnya sebesar Rp 2,2 juta setiap bulan,” tutur dia.

Dia menambahkan, dengan nilai penghematan sebesar Rp 2,2 juta itu maka akan menyebabkan daya beli rumah tangga kembali membaik.

“Ini saya sudah mendapatkan jaminan dari Prabowo dan saya yakin dia tidak bohong,” pungkas Rizal Ramli.

Pemprov DKI Banggakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Bantargebang

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam pembuatan proyek percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Kota Bekasi. Menurutnya, proyek ini menjadi indikator penting dalam upaya penanganan sampah.

“Program yang diawali dengan pengkajian dan penerapan teknologi oleh saudara-saudara kita di BPPT patut kita banggakan,” kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faisal, saat ditemui di Bantargebang, Kota Bekasi, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Yusmada mengatakan, dengan pengoprasian PLTSa ini diharapkan sedikitnya akan membantu proses pengolahan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. “TPST ini adalah salah satu tempat pengolahan sampah akhir yang dimiliki oleh Pemprov DKI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meresmikan proyek percontohan pengolahan sampah proses termal Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Mohammad Nasir mengatakan, dengan diresmikannya PLTSa Bantargebang ini diharapkan mampu menjadi sebuah percontohan bagi kota-kota lainnya. Di mana, kapasitas pengolahan sampah PLTSa sendiri mencapai 100 ton per hari mampu menghasilkan listrik sebagai bonus sebanyak 700 kilowatt hour.

“Saya berpikir bagaimana Indonesia bersih dari sampah ini, dengan ini bisa kita terapkan di tempat tempat lain, untuk kota kecil Surakarta dan kota lain diharapkan produksinya bisa 200 ton bisa gunakan ini,” katanya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menristekdikti: Harus Ada Upaya Besar Tangani Masalah Sampah di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir, menginginkan agar pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi dapat dikelola dengan baik. Sebab, apabila tidak ditangani dikhawatirkan daya tampung sampah-sampah tersebut bakal membludak.

“Ternyata setiap hari produksi sampah DKI Jakarta mencapai 8.000 ton dan Bekasi 1.900 ton bila dibulatkan 2.000 ton, berarti 10.000 ton sampah, kemungkinan terjadi darurat sampah,” katanya usai melakukan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bantargebang, Bekasi, Senin (25/3/2019).

Apabila hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) otomatis sangat kurang. Sebab, dengan PLTSa hanya mampu menangani 100 ton per hari. Sehingga ini belum cukup, mengingat total kapasitas yang dihasilkan DKI Jakarta sendiri jumlahnya ribuan.

“PLTSa hanya mampu produksi 100 ton per hari, harus bagaimana kita bisa menyelesaikan kapasitasnya sampai di atas 2.000, 3.000 sampai 5.000 ton per hari. Ini kita harus lalukan ini supaya kita selesaikan sampah dengan baik,” katanya.

“Jangan sampai berpikir ini mungkin kita di dalam menyelesaikan sampah jangan hanya berpikir untuk menghasilkan energi, tapi bagaimana Jakarta bersih Bekasi bersih, kota bersih itu yang penting,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meresmikan proyek percontohan pengolahan sampah proses termal Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Senin (25/3).

Dalam sambutannya, Mohammad Nasir mengatakan, dengan diresmikannya PLTSa Bantargebang ini diharapkan mampu menjadi sebuah percontohan bagi kota-kota lainnya. Di mana, kapasitas pengolahan sampah PLTSa yang mencapai 100 ton per hari mampu menghasilkan listrik sebagai bonus sebanyak 700 kilowatt hour.

“Saya berpikir bagaimana Indonesia bersih dari sampah ini, dengan ini bisa kita terapkan di tempat tempat lain, untuk kota kecil Surakarta dan kota lain diharapkan produksinya bisa 200 ton bisa gunakan ini,” katanya dalam sambutannya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah Atur Strategi Lawan Diskriminasi Sawit oleh UE

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE).

“Kita tidak akan tinggal diam dengan Eropa,” kata Oke saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Kendati demikian, dia menyebutkan pemerintah harus menyusun langkah strategis untuk melakukan perlawanan atau pun gugatan terhadap Uni Eropa. Sayangnya, dia masih enggan membeberkan strategi yang telah disusun oleh pemerintah sejauh ini.

Dia mengungkapkan, perlawanan akan dilakukan dari sisi yaitu antar pemerintah dan juga dilakukan oleh para pengusaha sawit Indonesia.

“Cuma kita harus mengatur strategi yang tidak mungkin saya kemukakan semua di sini, namanya juga strategi. Jadi kita akan melawan Eropa ini melalui berbagai pola, polanya baik itu secara government dan kita mendorong bisnis juga untuk melakukan gugatan,” ujar dia.

Dia mengatakan, pemerintah akan menggugat melalui WTO, sementara para pelaku bisnis akan melakukan gugatan melalui court of justice atau pengadilan. Kedua gugatan tersebut, dapat menjadi satu untuk melawan Uni Eropa.

“Kalau government melalui WTO, kalau kita dorong perusahaan atau asosiasi melalui court of justice, mungkin paralel,” ujar dia.

Namun, dia menyatakan saat ini gugatan masih belum dapat dilakukan sebab masih banyak hal yang harus dirumuskan oleh pemerintah. Mulai dari penunjukan kuasa hukum hingga pertimbangan sikap yang akan diambil oleh Malaysia selaku mitra pemerintah dalam kasus ini.

“Banyak yang kita pertimbangkan, bukan hanya dari sisi kita, misalnya salah satunya mitra kita, Malaysia seperti apa. Nah siapa law firm yang ditunjuk, seperti apa, kita harus saling melengkapi. Jadi banyaklah yang kita susun yang belum bisa saya kemukakan semuanya. Intinya kita tidak akan tinggal diam terhadap itu,” ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Gojek Masih Kaji Dampak Tarif Baru Ojek Online ke Konsumen

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan besaran tarif ojek online (ojol) yang dibagi ke dalam 3 zonasi. Ketentuan tarif ini akan mulai berlaku mulai 1 Mei 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan, ketentuan tarif ini akan dibagi ke dalam 3 zona. Zona I yakni Sumatera, Jawa dan Bali kecuali Jabodetabek, Zona II Jabodetabek, dan Zona III untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

“Kenapa Jabodetabek berbeda? Untuk pola perjalanan dan ojek online yang ada, itu sudah jadi kebutuhan primer. Artinya di situ sudah jadi kebutuhan utama,” ujar dia di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Senin (25/3/2019).

Adapun ketentuan tarif ojek online yang dipaparkannya berlaku nett untuk pengemudi, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000. 

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi menyebutkan, ketentuan tarif ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung.

“Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan),” paparnya.

SK Menhub tersebut dikatakannya akan ditandatangani Senin ini, dengan masa pemberlakuan pada 1 Mei. Pertimbangan itu diputuskan agar ada waktu penyesuaian dari pihak aplikator ojek online untuk perhitungan algoritma.

“Kita juga pertimbangkan masyarakat akan menyesuaikan dengan tarif baru ini. Jadi biarlah masyarakat berhitung sendiri dengan adanya keputusan tarif ini,” pungkas Budi.

Pegadaian Bakal Luncurkan Produk Baru, Gadai Barang Bisa dari Rumah

PT Pegadaian (Persero) meraih pertumbuhan laba bersih sebesar 10,4 persen menjadi Rp 2,77 triliun pada 2018 dibandingkan dengan 2017.

Peningkatan laba bersih ini sejalan dengan banyak produk inovatif digital yang diluncurkan dan peningkatan layanan yang semakin baik dan efisien.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto mengatakan, perseroan menutup 2018 dengan kinerja positif. Laba bersih setelah pajak meningkat menjadi Rp 2,77 triliun year on year (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,51 triliun.

Laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp 3,66 triliun, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 3,41 triliun (tumbuh 10,7 persen).

Total aset Pegadaian juga meningkat 10,8 persen (YoY) menjadi Rp 52,79 triliun, dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp 48,68 triliun. 

“Kami optimis 2019 kinerja perusahaan akan meningkat seiring dengan prediksi meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Karena makin banyaknya varian produk inovatif yang diluncurkan, seperti Pegadaian digital service, serta beberapa produk baru juga akan kami perkenalkan dalam waktu dekat ini,” ujarnya di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Kuswiyoto mengatakan, Pegadaian akan terus berinovasi untuk produk dan sistem layanan secara online (digital) sehingga memenuhi kebutuhan nasabah.

Bukan hanya fasilitas layanan yang akan ditingkatkan, tetapi juga menciptakan berbagai produk baru digital yang akan diluncurkan pada 2019.

Diskriminasi Sawit RI Upaya Uni Eropa Tekan Defisit Neraca Perdagangan?

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE).

“Kita tidak akan tinggal diam dengan Eropa, ” kata Oke saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 25 Maret 2019.

Kendati demikian, dia menyebutkan pemerintah harus menyusun langkah strategis untuk melakukan perlawanan atau pun gugatan terhadan UE. Sayangnya, dia masih enggan membeberkan strategi yang telah disusun oleh pemerintah sejauh ini.

Dia mengungkapkan, perlawanan akan dilakukan dari sisi yaitu antar pemerintah dan juga dilakukan oleh para pengusaha sawit Indonesia.

“Cuma kita harus mengatur strategi yang gak mungkin saya kemukakan semua disini, namanya juga strategi. Jadi kita akan melawan Eropa ini melalui berbagai pola, polanya baik itu secara government dan kita mendorong bisnis juga untuk melakukan gugatan,” ujar dia.

Dia mengatakan, pemerintah akan menggugat melalui WTO, sementara para pelaku bisnis akan melakukan gugatan melalui court of justice atau pengadilan. Kedua gugatan tersebut, dapat menjadi satu untuk melawan Eropa.

“Kalau government melalui WTO, kalau kita dorong perusahaan atau asosiasi melalui court of justice, mungkin paralel,” ujar dia.

Namun, dia menyatakan saat ini gugatan masih belum dapat dilakukan sebab masih banyak hal yang harus dirumuskan oleh pemerintah. Mulai dari penunjukan kuasa hukum hingga pertimbangan sikap yang akan diambil oleh Malaysia selaku mitra pemerintah dalam kasus ini.

“Banyak yang kita pertimbangkan, bukan hanya dari sisi kita, misalnya salah satunya mitra kita, Malaysia seperti apa. Nah siapa law firm yang ditunjuk, seperti apa, kita harus saling melengkapi. Jadi banyaklah yang kita susun yang belum bisa saya kemukakan semuanya. Intinya kita tidak akan tinggal diam terhadap itu,” ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Industri kelapa sawit, merupakan komiditi yang menjanjikan di Indonesia.

Respons Pengemudi soal Tarif Ojek Online Terbaru

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan ketentuan tarif ojek online bagi pengemudi yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2019. Nantinya ketentuan tarif ini terpisah ke dalam tiga zona yang besaran biayanya berbeda di masing-masing kawasan.

Menanggapi kebijakan ini, Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Igun Wicaksono sedikit menyayangkan ketetapan tarif yang ada di bawah tuntutan pengemudi, yakni antara Rp 2.400-3.000 per kilometer (km).

Kendati begitu, ia mengapresiasi keputusan akhir tersebut berdasarkan dua aspek. “Pertama, ini diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Jadi, bisa adil,” ungkapnya kepada Liputan6.com, Senin (25/3/2019).

Kedua, dia menambahkan, penetapan tarif ojek online ini terhitung lebih tinggi dibanding aturan tarif sebelumnya.

Selain itu, dia juga menghargai adanya potongan biaya jarak minimal dari sebelumnya 5 km menjadi 4 km.

Ke depan, Igun berharap pemerintah masih mau berdiskusi dan menerima usulan dari pihak pengemudi untuk bisa meningkatkan tarif ojek online.

“Nanti ke depan, tiap evaluasi per 3 bulan kami mau meminta adanya peningkatan tarif seperti yang diutarakan sebelumnya,” ujar Igun.

Menristekdikti Minta Proyek Pembangkit Listrik Sampah Tersertifikasi di Kemenperin

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir, menginginkan agar pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi dapat dikelola dengan baik. Sebab, apabila tidak ditangani dikhawatirkan daya tampung sampah-sampah tersebut bakal membludak.

“Ternyata setiap hari produksi sampah DKI Jakarta mencapai 8.000 ton dan Bekasi 1.900 ton bila dibulatkan 2.000 ton, berarti 10.000 ton sampah, kemungkinan terjadi darurat sampah,” katanya usai melakukan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bantargebang, Bekasi, Senin (25/3/2019).

Apabila hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) otomatis sangat kurang. Sebab, dengan PLTSa hanya mampu menangani 100 ton per hari. Sehingga ini belum cukup, mengingat total kapasitas yang dihasilkan DKI Jakarta sendiri jumlahnya ribuan.

“PLTSa hanya mampu produksi 100 ton per hari, harus bagaimana kita bisa menyelesaikan kapasitasnya sampai di atas 2.000, 3.000 sampai 5.000 ton per hari. Ini kita harus lalukan ini supaya kita selesaikan sampah dengan baik,” katanya.

“Jangan sampai berpikir ini mungkin kita di dalam menyelesaikan sampah jangan hanya berpikir untuk menghasilkan energi, tapi bagaimana Jakarta bersih Bekasi bersih, kota bersih itu yang penting,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meresmikan proyek percontohan pengolahan sampah proses termal Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Senin (25/3).

Dalam sambutannya, Mohammad Nasir mengatakan, dengan diresmikannya PLTSa Bantargebang ini diharapkan mampu menjadi sebuah percontohan bagi kota-kota lainnya. Di mana, kapasitas pengolahan sampah PLTSa yang mencapai 100 ton per hari mampu menghasilkan listrik sebagai bonus sebanyak 700 kilowatt hour.

“Saya berpikir bagaimana Indonesia bersih dari sampah ini, dengan ini bisa kita terapkan di tempat tempat lain, untuk kota kecil Surakarta dan kota lain diharapkan produksinya bisa 200 ton bisa gunakan ini,” katanya dalam sambutannya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelum Tentukan Tarif Ojek Online, Kemenhub Riset Penerapan di Thailand

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi menuturkan, ketentuan tarif bersih (nett) ojek online untuk pihak pengemudi akan berlaku pada 1 Mei 2019.

Dia mengatakan, kebijakan itu akan diatur dalam Surat Keterangan (SK) Menteri Perhubungan turunan Peraturan Menteri yang akan diteken pada Senin ini.

“Surat Keterangan Menteri Perhubungan akan ditandatangani hari ini, pemberlakuannya 1 Mei. Aturan ini dibuat lewat berbagai pertimbangan,” ucap dia saat sesi konferensi pers di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Bentuk pertimbangan itu, sebutnya, akan memperhitungkan beberapa hal. Seperti masa penyesuaian untuk masyarakat serta pemberian waktu bagi pihak aplikator dalam perhitungan algoritma.

Adapun ketentuan tarif ini bakal terbagi dalam 3 zonasi, yakni Zona I untuk Sumatera, Jawa dan Bali non Jabodetabek, Zona II untuk wilayah Jabodetabek, serta Zona III untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

Pemberlakuan tarif ini diterapkan untuk batas atas dan batas bawah, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal di bawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi melanjutkan, ketentuan tarif ojek online ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung. Dia menyatakan, tarif untuk konsumen bakal ditetapkan oleh aplikator dengan batas biaya tambahan maksimal 20 persen.

“Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan),” tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ketentuan tarif ojek online ditetapkan pada Senin pekan depan, 25 Maret 2019.

Anak Usaha Pertamina dan PGN Sinergi Kembangkan FSRU Terapung

Liputan6.com, Jakarta – Anak usaha PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) bersinergi dalam pengembangan potensi fasilitas pengolahan dan terminal gas terapung (Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat dan FSRU Lampung serta infrastruktur gas alam cair (Liqufied Natural Gas/LNG) di Indonesia.

Adapun anak perusahaan Pertamina dan PT PGN Tbk tersebut adalah PT Nusantara Regas dan PT PGN LNG Indonesia.

Direktur Utama PT Nusantara Regas Taufik Afianto mengatakan,‎ kesepakatan kedua perusahaan yang bergerak di bidang usaha regasifikasi LNG tersebut akan membuka komunikasi untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan melakukan kajian, terkait beberapa hal antara lain pemetaan potensi optimalisasi dan efisiensi operasional FSRU Jawa Barat – FSRU Lampung merencanakan pola Regular, Alternative, and Emergency (RAE) dalam operasional kedua FSRU tersebut, serta sinergi Tariff untuk pelanggan yang sama.

“Melalui kesepakatan ini diharapkan kerjasama ke depan akan lebih strategis dan dapat memberikan benefit yang lebih besar, tidak hanya ke Nusantara Regas dan PGN LNG Indonesia, melainkan juga ke Pertamina dan PGN selaku induk Perusahaan,” kata Taufik, di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Direktur Utama PGN LNG Indonesia Mugiono menambahkan, kesepakatan ini akan mendorong kedua belah pihak, untuk pencapaian cita-cita yang lebih besar lagi di sektor regasifikasi LNG dan pengelolaan FSRU.

Kesepakatan ini juga mencakup pertukaran pengetahuan dan sharing sumber, dalam mendukung pengembangan bisnis kedua belah pihak, serta melakukan koordinasi strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen,” tutur Mugiono.

Vice President SPBD Pertamina Edwin Irwanto Wijaya berharap, sinergi ini dapat memberikan dampak signifikan bagi perkembangan bisnis Pertamina, selaku holding migas ke depannya.

“Diharapkan dapat meberi dampak pada perkembangan bisnis holding migas,” tandasnya.

RUPSLB Wijaya Karya Setujui Perubahan Direksi dan Komisaris

Liputan6.com, Jakarta – Para pemegang saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris perseroan. 

Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) WIKA yang diselenggarakan pada Senin (25/3/2019).  Adapun susunan direksi dan dewan komisaris perseroan pasca RUPSLB adalah:

Komisaris Utama Imam Santoso

Komisaris Independen Achmad Hidayat

Komisaris Independen Suryo Hapsoro 

Komisaris Liliek Mayasari 

Komisaris Freddy Saragih

Komisaris Edy Sudarmanto

Sedangkan jajaran Dewan Direksi adalah sebagai berikut: 

Direktur Utama Tumiyana  

Direktur Operasi I Agung Budi Waskito  

Direktur Operasi II Bambang Pramujo   

Direktur Operasi III Destiawan Soewardjono 

Direktur Human Capital  

dan Pengembangan Novel Arsyad

Direktur Keuangan Ade Wahyu

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan per tahun 2018 yang belum diaudit, WIKA membukukan laba bersih sebesar Rp 52,89 persen menjadi Rp 2,07 triliun dibandingkan realisasi pada 2017 sebesar Rp 1,36 triliun.

Sementara itu, penjualan Wijaya Karya (belum termasuk proyek-proyek kerja sama operasi/KSO) sepanjang tahun lalu mencapai Rp 31,16 triliun, tumbuh sekitar 19,03 persen dari Rp 26,18 triliun di periode yang sama tahun 2017.

“Kontribusi penjualan terbesar datang dari sektor infrastruktur dan gedung. Kemudian diikuti sektor berikutnya yaitu energi dan industrial plant, industri dan properti,” ujar dia.

Pemerintah Diminta Aktif Sosialisasi Kondisi Pasar ke Eksportir

Bank Indonesia (BI) menilai kopi sebagai produk unggulan yang dapat menunjang kinerja ekspor Indonesia.

Dukungan BI diwujudkan lewat mengajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan BI ke expo di Singapura.

Dilansir dari keterangan tertulis BI, Cafe Asia Expo diselenggarakan di Singapura pada 21-23 Maret 2019. Sebanyak 154 exhibitor dari 25 negara turut berpartisipasi.

Para UMKM binaan BI merupakan hasil kerja sama antara BI dengan Atase Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI dan KBRI Singapura. Di sana kopi asli Indonesia, khususnya yang dihasilkan UMKM, dipromosikan ke masyarakat internasional.

BI juga memandang Singapura sebagai negara potensial sebagai end user dan market hub komoditi kopi.

Diharapkan dengan ini, pelaku UMKM dapat terbantu dalam memasarkan produk mereka langsung ke luar negeri, serta menghubungkan mereka dengan eksportir agar jangkauan pasar semakin luas.

Expo ini juga berperan sebagai sarana dialog agar pelaku UMKM mendapat masukan terkait pasar kopi dunia, sehingga produk yang dihasilkan bisa diterima berbagai pengusaha dan penikmati kopi dunia.

Bank Indonesia (BI) berjanji untuk terus mendorong UMKM kopi binaan BI untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar semakin diterima pasar global.

Ini juga akan menjadikan kopi sebagai sumber ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan yang masih defisit karena produk impor lebih banyak dari ekspor.

Selain MRT, Pemprov DKI dan DPRD juga Bahas Tarif LRT

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi menuturkan, ketentuan tarif bersih (nett) ojek online untuk pihak pengemudi akan berlaku pada 1 Mei 2019.

Dia mengatakan, kebijakan itu akan diatur dalam Surat Keterangan (SK) Menteri Perhubungan turunan Peraturan Menteri yang akan diteken pada Senin ini.

“Surat Keterangan Menteri Perhubungan akan ditandatangani hari ini, pemberlakuannya 1 Mei. Aturan ini dibuat lewat berbagai pertimbangan,” ucap dia saat sesi konferensi pers di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 25 Maret 2019. 

Bentuk pertimbangan itu, sebutnya, akan memperhitungkan beberapa hal. Seperti masa penyesuaian untuk masyarakat serta pemberian waktu bagi pihak aplikator dalam perhitungan algoritma.

Adapun ketentuan tarif ini bakal terbagi dalam 3 zonasi, yakni Zona I untuk Sumatera, Jawa dan Bali non Jabodetabek, Zona II untuk wilayah Jabodetabek, serta Zona III untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

Pemberlakuan tarif ini diterapkan untuk batas atas dan batas bawah, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi melanjutkan, ketentuan tarif ojek online ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung. Dia menyatakan, tarif untuk konsumen bakal ditetapkan oleh aplikator dengan batas biaya tambahan maksimal 20 persen.

“Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan),” tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembangunan LRT Jabodebek terus dilakukan, hingga awal Januari 2019 pembangunan mencapai 55,9%. Kayak gimana ya kondisi proyeknya? Yuk kita cek!

Kementerian ESDM Turunkan Level Gunung Anak Krakatau Jadi Waspada

Liputan6.com, Jakarta – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menurunkan status Gunung api Anak Krakatau dari level III atau Siaga menjadi level II atau waspada, terhitung sejak 25 Maret 2019 pukul 12.00 WIB.

Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar mengatakan, ‎berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data visual maupun instrumental hingga  25 Maret 2019, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau cenderung menurun walaupun berfluktuasi kecil.

Meski potensi erupsi masih ada, tapi dengan intensitas yang kecil dibandingkan periode erupsi Desember 2018 dan sebaran material hasil erupsi yang membahayakan hanya tersebar pada radius 2 kilo meter (km) dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau.

“Berdasarkan hasil pengamatan, analisis data visual maupun instrumental hingga 25 Maret 2019, maka tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau diturunkan dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) terhitung tanggal 25 Maret 2019 pukul 12.00 WIB,” ujar Rudy, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Rudi menuturkan, secara visual Gunung Anak Krakatau, pasca periode erupsi intensif sejak Juni 2019 – 9 Januari 2019, masih sesekali mengeluarkan letusan asap putih uap air dengan tinggi kolom asap maksimal mencapai 1.000 meter di atas puncak. 

Pengamatan energi tremor cenderung menurun, walaupun berfluktuatif serta tidak memperlihatkan indikasi deformasi yang signifikan pada tubuh gunungapi.

Rekomendasi  tingkat aktivitas Level II atau waspada ini adalah agar masyarakat atau pengunjung tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau, yaitu di dalam pulau Gunung Anak Krakatau.

“Masyarakat tidak diperbolehkan mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 2 km dari Kawah Aktif,” tutur Rudi.

Harga Daging Ayam Stabil di Pasar Rawa Badak

Liputan6.com, Jakarta – Harga bahan pokok terpantau stabil pada pekan terakhir Maret 2019. Seperti daging ayam yang tidak mengalami perubahan harga, berada di angka Rp 35 ribu per kilogram (kg).

Terhitung sudah beberapa pekan sejak harga daging ayam di Pasar Rawa Badak turun dan menjadi stabil.

Salah satu pedagang daging ayam di pasar Rawa Badak, Rusli (55) menyatakan harga daging ayam turun sejak dua minggu lalu dan tidak berubah hingga saat ini. Semula, harga daging ayam di pasar Rawa Badak adalah Rp 37 ribu per kilogram.

“Sampai sekarang tidak ada perubahan harga, stabil saja Rp 35 ribu per kilogram. Kita jual ayam, tetap ada pembelinya. Minggu kemarin sempat sepi,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (25/3/2019).

Tidak hanya Rusli, Laksmi (30) yang menjual daging ayam mentah lengkap dengan jeroan-jeroannya masih menjual dagangannya seharga Rp 37 ribu per kilogram.

Laksmi yang sudah berjualan kurang lebih 2 tahun di Pasar Rawa Badak mengakui harga daging ayam kini tidak bisa ditebak.

“Kemarin kaget karena turunnya drastis banget, tapi sekarang sudah biasa (stabil) lagi. Rasanya jadi seperti jualan sayur, tidak bisa ditebak,” ujar dia.

Laksmi menambahkan ada kemungkinan harga daging ayam naik karena waktu semakin dekat dengan bulan Ramadan. Sementara untuk harga telur, Laksmi mengatakan tidak ada penaikan atau penurunan harga, tetap di angka Rp 26 ribu per kilogramnya.

“Telur ayam ras hampir enggak berubah sebulan ini. Kalau nanti bulan puasa enggak tahu,” tutupnya.

Direktur Tersandung OTT KPK, Saham Krakatau Steel Merosot

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Produksi dan Riset Teknologi PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Wisnu Kuncoro sebagai tersangka. Ini karena diduga menerima suap dari dua pihak swasta yakni Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddt Tjokro.

Manajemen PT Krakatau Steel Tbk memastikan kasus tersebut tidak mempengaruhi operasional perusahaan.

Seluruh agenda bisnis perusahaan. Seluruh agenda bisnis perusahaan, termasuk produksi 10 juta ton baja dan pabrik hot strip mill 2 di Cilegon diprediksi selesai sesuai target.

Meski demikian, bagaimana dampak ada kasus dugaan suap yang menimpa Direktur Produksi dan Riset Teknologi PT Krakatau Steel Tbk terhadap pergerakan saham PT Krakatau Steel Tbk?

Berdasarkan data RTI, Senin (25/3/2019) pukul 10.07 waktu JATS, saham PT Krakatau Steel Tbk turun 2,48 persen ke posisi Rp 472 per saham.

Saham PT Krakatau Steel Tbk dibuka turun empat poin ke posisi Rp 480 per saham dari penutupan pada Jumat pekan lalu Rp 484 per saham.

Pada Senin pekan ini, saham PT Krakatau Steel Tbk sempat berada di level tertinggi Rp 480 per saham dan terendah Rp 462 per saham.

Total frekuensi perdagangan saham 728 kali dengan volume perdagangan 102.157. Nilai transaksi harian saham Rp 4,8 miliar.

Pelemahan saham PT Krakatau Steel Tbk ini juga terjadi di tengah laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tertekan. IHSG turun 61,73 poin atau 0,95 persen ke posisi 6.463,01. Indeks saham LQ45 susut 1,23 persen. Seluruh indeks saham acuan kompak tertekan.

Sebanyak 243 saham melemah sehingga seret IHSG ke zona merah. 101 saham menguat dan 114 saham diam di tempat.

Total frekuensi perdagangan saham 138.260 kali dengan volume perdagangan 4,5 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 2,2 triliun.

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Bantargebang Mulai Beroperasi

Kepala BPPT Hammam Riza menambahkan, pilot project PLTSa ini menjadi sarana riset dalam pengelolaan sampah, khususnya secara thermal. Hal ini dibutuhkan guna pengembangan desain peralatan yang tepat dengan komponen lokal yang tinggi, mempelajari sistem operasional yang tepat, dan juga dapat menghitung tipping fee, biaya operasional dan biaya lain yang lebih tepat.

Pembangunan pilot project ini pun menurutnya berlangsung dalam waktu cepat yakni satu tahun, dan merupakan PLTSa pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi termal yang sudah proven.

Pilot project ini merupakan hasil kajian desain Tim BPPT, Saat ini plant masih dalam kondisi commissioning, yang tentunya masih ada beberapa komponen atau proses yang perlu disempurnakan untuk PLTSa ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Dia berharap, dengan beroperasinya PLTSa ini, dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang PLTSa, baik dalam hal teknologi maupun kebijakan.

“PLTSa ini kami hadirkan tentunya dengan keinginan tinggi nilai TKDN nya. Tim BPPT memiliki desain teknologi PLTSa, yang dibangun bekerjama dengan mitra lokal. Sebagian besar peralatan merupakan produksi dalam negeri. Oleh karenanya kami menamakan dengan PLTSa merah putih,” tegasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Perum PPD Targetkan Laba Rp 20 Miliar pada 2019

Sebelumnya, gandeng aplikasi daring, Perum PPD, meluncurkan empat unit bus khusus perempuan. Bus ini melayani hingga tujuan ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang.

Dirut Perum PPD, Pande Putu Yasa, menerangkan pengoperasian empat bus itu didasari ada permintaan moda transportasi angkutan massal yang dikhususkan bagi kaum Hawa.

“Kami melihat berdasarkan kajian yang kami lakukan, angkutan moda transportasi massal bagi perempuan ini diperlukan, dan kami luncurkan pada hari ini,” ujar dia di Intermark BSD City, Kota Tangerang Selatan, Senin, 15 Oktober 2018.

Jadi, jangan berharap menemukan laki-laki di dalam bus ini. Sebab, mulai dari pengemudi bus dan kondektur yang mendampingi adalah perempuan. 

“Betul, semua perempuan, jadi kami usahakan ciptakan keamanan bagi penumpang wanita,” kata dia.

Per 20 Oktober 2018, akan ada empat titik jemput yang dilayani, yakni Bus Premium Khusus Wanita, MegaCity Bekasi – Plaza Senayan. Bus Premium Khusus Wanita, LRT City Bekasi – Grand Paragon.

Lalu, Bus Jakarta Airport Connexion, Mal Kelapa Gading – Bandara Soekarno Hatta. Serta Bus Jakarta Airport Connexion, Intermark BSD – Bandara Soekarno Hatta.

Untuk tahap awal, Glad sebagai penyedia aplikasi daring dan PPD, menetapkan potongan 50 persen pada tiap tarifnya.

“Misalnya tarif Intermark-Soekarno Hatta itu Rp 35 ribu sampai Rp 40 ribu, tinggal bayar setengahnya,” tutur Putu Yasa.

Namun, karena layanan ini berbasis daring, calon penumpang perempuan ini harus mengunduh aplikasinya dulu. Kemudian melakukan pesanan melalui akun tersebut, di aplikasi tersebut juga terlihat berapa jumlah kursi kosong, bila sudah penuh, maka akan disarankan ikut keberangkatan jam berikutnya. 

“Calon pengguna melakukan pemesanan secara online di aplikasi Glad yang tersedia bagi pengguna android dan IOS. Untuk promo ini kami diskon tarif khusus. Bus premium khusus wanita ini Rp10 ribu dan JA Connexion denan glad ini Rp 25 ribu,” ucap dia. 

CEO Glad, Agung Ariyanto menerangkan, pihaknya sudah memiliki 40 ribu pengguna aplikasi tersebut. Nantinya, setiap pengguna jasa bus PPD JA Connexion dan Bus Premium Khusus wanita ini, harus melakukan pemesanan melalui aplikasi tersebut. 

Pengguna akan bisa memesan kursi, mengetahui jadwal keberangkatan dan memilih rute yang diinginkan. Sementara melayani dari luar Jakarta ke Jakarta dan rute menuju Bandara soekarno-Hatta,” terangnya. 

Untuk tahap awal sosialisasi ini, pihaknya menyiapkan 4 bus yang akan dioperasikan di sejumlah rute, dari 100 bus yang siap dioperasikan. (Pramita Tristiawati)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berita video insiden bus tim Manchester City yang dilempari botol dan flare oleh beberapa oknum suporter Liverpool sebelum laga leg pertama perempat final Liga Champions 2017-2018.

Rhenald Kasali: Sekolah Swasta Perlu Dukungan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Guru Besar UI, Prof Rhenald Kasali melihat, laporan bank Dunia tentang indeks Modal Insani 2018 menguatkan dugaan  saatnya Indonesia berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada pihak swasta dan para siswa/mahasiswa.

Hadirnya kartu Indonesia Pintar, Kartu Kuliah, perlu diimbangi dengan stimulus untuk lebih memajukan swasta. Ia menyambut baik gagasan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memperkuat SDM ke depan.

Pendapatnya itu diutarakan dalam seminar Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden RI di Surabaya,  Jawa Timur, Senin 25 Maret 2019.

Dia mengatakan, laporan itu menunjukkan baru 68 persen dari kaum muda di seluruh dunia yang potensinya telah dikembangkan dengan baik. Sementara itu di Indonesia, skornya 0.53, masih lebih baik dari India yaitu 0.44. Namun, Indonesia masih ketinggalan dengan Malaysia (0.62).

“Artinya, produktivitas tenaga kerja kita masih punya ruang besar untuk ditingkatkan. Apakah melalui pendidikan maupun asupan gizi pada ibu hamil untuk mengurangi jumlah stunting,” ujar dia.

Pelibatan swasta, seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan maupun non-keagamaan menjadi penting, menurut Rhenald, ini karena mereka memiliki akses dan aset yang cukup besar.

Mengutip data Kemenristekdikti, Rhenald menyebutkan pada 2017 dari total 6,9 juta mahasiswa, 68 persen atau 4,7 juta kuliah di PT Swasta sehingga peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi (PT) swasta sangat penting karena menentukan kualitas mayoritas sarjana di Indonesia.

Perguruan tinggi dan sekolah-sekolah swasta tidak pernah membebankan negara dalam soal pembiayaan. Namun, belakangan agak terganggu menyusul kenaikan gaji guru sekolah negeri yang progresif sementara sekolah swasta harus membiayai sendiri.

Akibatnya sekolah swasta harus meningkatkan pendapatannya, atau kehilangan guru muda yang bagus-bagus.

Keadaan keuangan banyak sekolah swasta yang melayani masyarakat berpendapatan rendah kini memang agak memperihatinkan.

Namun tak sedikit sekolah swasta yang kualitas dan inovasinya melebihi perguruan-perguruan negeri.

Tak sedikit juga yang gurunya mempunyai etos kerja melebihi guru negeri dan tak pernah menuntut diangkat sebagai PNS atau mendapat status pegawai tetap.

Bahkan disiplin sekolah dan kemampuan beradaptasinya terhadap kebaharuan sudah lama diakui. Lulusan-lulusan sekolah swasta yang lolos di PTN rata-rata memiliki survival rate yang tinggi.

Oleh karena itu, stimulus negara untuk memperkuat sekolah-sekolah swasta perlu diberikan negara.

“Apalagi ke depan janji presiden adalah penguatan mutu SDM,” lanjutnya.

“Ada baiknya, dukungan beasiswa dari BUMN/swasta bisa menjadi pengurang pajak, seperti pembayaran zakat,” ia menambahkan.

Rupiah Melemah karena Tekanan Global

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada perdagangan di awal pekan ini.

Mengutip Bloomberg, Senin (25/3/2019), rupiah dibuka di angka 14.205 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 14.162 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.190 per dolar AS hingga 14.225 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah masih menguat 1,25 persen.

Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.223 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan pada Jumat lalu yang ada di dangka 14.157 per dolar AS.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, pasar global dilanda kekhawatiran terhadap potensi resesi di AS yang semakin besar ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun menunjukkan kurva terbalik atau inverted pada perdagangan Jumat lalu untuk pertama kalinya sejak 2007.

“Jika inverted berlanjut, potensi resesi meningkat, mestinya akan direspons The Fed dengan menurunkan suku bunga acuannya,” ujar Lana.

Imbal hasil US Treasury 10 tahun turun 0,08 persen menjadi 2,455 persen, sedangkan untuk yang jangka pendek tiga bulan tercatat 2,46 persen.

Inverted yield curve terjadi ketika imbal hasil obligasi jangka panjang lebih rendah dibandingkan imbal hasil obligasi yang pendek, sebagai indikasi risiko jangka pendek yang meningkat.

Lana memperkirakan, rupiah pada hari ini akan bergerak melemah menuju kisaran antara 14.170 per dolar AS sampai Rp14.180 per dolar AS dibanding penutupan akhir pekan lalu.

Sah, Tarif Batas Bawah Ojek Online Mulai Rp 1.850 per Km

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan besaran tarif ojek online (ojol) yang dibagi ke dalam 3 zonasi. Ketentuan tarif ini akan mulai berlaku mulai 1 Mei 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan, ketentuan tarif ini akan dibagi ke dalam 3 zona. Zona I yakni Sumatera, Jawa dan Bali kecuali Jabodetabek, Zona II Jabodetabek, dan Zona III untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

“Kenapa Jabodetabek berbeda? Untuk pola perjalanan dan ojek online yang ada, itu sudah jadi kebutuhan primer. Artinya di situ sudah jadi kebutuhan utama,” ujar dia di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Senin (25/3/2019).

Adapun ketentuan tarif ojek online yang dipaparkannya berlaku nett untuk pengemudi, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi menyebutkan, ketentuan tarif ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung.

“Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan),” paparnya.

SK Menhub tersebut dikatakannya akan ditandatangani Senin ini, dengan masa pemberlakuan pada 1 Mei. Pertimbangan itu diputuskan agar ada waktu penyesuaian dari pihak aplikator ojek online untuk perhitungan algoritma.

“Kita juga pertimbangkan masyarakat akan menyesuaikan dengan tarif baru ini. Jadi biarlah masyarakat berhitung sendiri dengan adanya keputusan tarif ini,” pungkas Budi.

Inflasi Terjaga Jadi Kunci Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, menjelaskan bahwa stabilitas harga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Kerja sama yang erat dan koordinasi yang terjalin antara BI dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta telah mampu menjaga inflasi DKI Jakarta berada pada level yang rendah dan terkendali.

Dengan koordinasi tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta mampu penghargaan sebagai TPID Provinsi terbaik se-Jawa pada pagelaran Rakornas TPID 2017, serta pencapaian inflasi DKI Jakarta di tahun 2018 yang sebesar 3,3 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,7 persen dan searah dengan sasaran capaian inflasi nasional kurang lebih 3,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta juga telah menghasilkan pencapaian yang positif, dengan share perekonomian yang terbesar yaitu 17 persen dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

“Di 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga sebesar 6,2 persen (yoy) ditopang kinerja positif beberapa sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi,” jelas dia dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, (25/3/2019).

Sertijab dilakukan kepada Hamid Ponco Wibowo, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta yang baru menggantikan Trisno Nugroho.

Dibagi 3 Zona, Ini Rincian Tarif Ojek Online

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan Surat Keputusan yang berisikan rincian tarif ojek online (ojol). SK ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan, dalam SK ini ditentukan ada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Selain itu, kemenhub juga membagi tarif tersebut dalam 3 zona. Ketiga zona tersebut adalah Zona I yakni Sumatera, Jawa dan Bali kecuali Jabodetabek, Zona II Jabodetabek, dan Zona III untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

“Kenapa Jabodetabek berbeda? Untuk pola perjalanan dan ojek online yang ada, itu sudah jadi kebutuhan primer. Artinya di situ sudah jadi kebutuhan utama,” ujar dia di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Senin (25/3/2019).

Adapun ketentuan tarif yang dipaparkannya berlaku nett untuk pengemudi, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal di bawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah ojek online untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Tanggapan Pengamat soal Adanya Usulan Ingin Hapus Pajak Kendaraan Bermotor

Seperti diketahui, PKS sendiri berjanji akan akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup jika menang Pada Pemilu (Pemilu) 2019 mendatang.

Namun, kebijakan itu masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan gagasan tersebut perlu dipertimbangkan kembali secara matang oleh PKS.

Sebab, secara jangka pendek, dengan adanya penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut akan berdampak kepada penerimaan daerah.

“Jadi kalau melihat komponen pajak itu kan paling besar merupakan penerimaan daerah yak, pajak kendaraan bermotor ya. Setidaknya aktivitas pemerintahan terutama pemerintah provinsi dijangka pendek pastinya akan ada pengurangan penerimaan,” kata Yustinus saat dihubungi merdeka.com, Minggu 24 Maret 2019.

Yustinus menyebut hasil pajak kendaraan bermotor selama ini dapat menyumbang sekitar 80 persen terhadap penerimaan pemerintah daerah.

“Dan ini harus dipikirkan bagaimana ke depannya kalau ini hilang, jadi bagaimana mereka bisa membiayai aktivitas ekonominya di jangka pendek itu saja yang harus dipikirkan,”

Namun demikian, Yustinus mengatakan rencana tersebut menjadi keuntungan apabila dilihat dari jangka panjang. Sebab, mayoritas pemilik kendaraan bermotor beraktivitas menggunakan kendaraannya untuk kegiata perekonomian. Sehingga, itu diyakani dapat menjadi nilai tambah bagi penerimaan negara.

“Akan tetapi kalau kita melihat dari jangka panjangnya tentu saja ini akan berdampak positif. Karena kebanyakan ini kan kendaraa bermotor ya, kalau diliat itu kan memang itu yang ber CC kecil rata-rata menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas ekonomi,” tutur dia,

“Seharusnya bisa meningkatkan potensi penerimaan ke depannya. Meskipun ini harus dihitung lagi saya belum tau pasti hitungannya bagaimana tapi yang jelas mungkin ada akan ada dampaknya jangka panjang. Tapi di jangka pandek pastinya akan ada penurunan dari sisi penerimaan,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Razia pajak kendaraan bermotor ini digelar petugas Satwilantas dan Samsat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Pengamat: Subsidi MRT Jakarta untuk Bangun Peradaban Baru

Sebelumnya, warga DKI Jakarta dan sekitarnya kini telah memiliki moda transportasi kelas dunia, yaitu MRT Jakarta. Hanya saja, mengenai tarif, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mengusulkan khusus warga ber KTP DKI Jakarta gratis selama 2019.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang apa yang diwacanakan oleh para wakil rakyat tersebut dinilai tak adil. Bahkan Sarman menyebut hal itu justru tidak mendidik.

“Kan ada wacana dari DPRD kalau bisa gratis untuk masyarakat Jakarta, itu tidak mendidiik. Kami tidak mendukung itu,” kata Sarman kepada Liputan6.com.

Menurutnya, pemerintah sudah mengeluarkan investasi yang cukup tinggi untuk menghadirkan MRT di tengah-tengah kota Jakarta. Investasi ini juga berasal dari uang rakyat melalui pajak-pajak yang mereka setorkan.

Tidak hanya itu, MRT juga hadir sebagai moda transportasi kelas internasional yang menawarkan pelayanan cukup bagus, seperti ketepatan waktu dan kenyamanan selama perjalanan.

“Saya yakin masyarakat tidak keberatan untuk bayar. Asalkan tiak membebani mereka, tarif ya sekitar Rp 10-15 ribu,” tambah Sarman.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu mengusulkan penentuan tarif subsidi Moda Raya Terpadu (MRT) sebesar Rp 10.000 dan Light Rail Transit (LRT) seharga Rp.6.000.

Namun, DPRD mengusulkan tarif MRT dan LRT kembali disubsidi menjadi gratis khusus warga DKI sepanjang 2019.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Melalui akun Instagramnya, Presiden Jokowi menyampaikan kemajuan proses pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. MRT Jakarta ditargetkan beroperasi Maret 2019

Mulai 1 Mei, Ketentuan Tarif Ojek Online Bakal Berlaku untuk Pengemudi

Adapun ketentuan tarif ini bakal terbagi dalam 3 zonasi, yakni Zona I untuk Sumatera, Jawa dan Bali non Jabodetabek, Zona II untuk wilayah Jabodetabek, serta Zona III untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

Pemberlakuan tarif ini diterapkan untuk batas atas dan batas bawah, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi melanjutkan, ketentuan tarif ojek online ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung. Dia menyatakan, tarif untuk konsumen bakal ditetapkan oleh aplikator dengan batas biaya tambahan maksimal 20 persen.

“Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan),” tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ketentuan tarif ojek online ditetapkan pada Senin pekan depan, 25 Maret 2019.

Menko Luhut Tegaskan Bakal Lawan Diskriminasi Sawit oleh UE

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung wacana melarang atau memboikot produk-produk asal Uni Eropa yang ada di Indonesia. Rencana ini merupakan imbas dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia oleh Uni Eropa.

“Kalau itu dipaksakan, tidak bisa sawit itu dikurangi, kita juga dapat ambil tindakan yang mengurangi juga kita dengan Eropa,” kata JK usai membuka Talent Fest di Jiexpo, Jakarta Pusat, Jumat 22 Maret 2019.

Dia mendukung, hal tersebut karena jika kelapa sawit diboikot maka berdampak kepada 15 juta pekerja dan petani sawit di Indonesia. Sehingga daya beli pun akan turun.

Selain itu, Uni Eropa (UE) resmi membantah melakukan pelarangan dan diskriminasi minyak sawit. Minyak sawit Indonesia pun disebut masih diterima.

“Penting juga diingat bahwa pasar Uni Eropa, 28 Negara Anggota, sepenuhnya terbuka bagi minyak sawit. Tidak ada sama sekali larangan terhadap minyak sawit,” tulis Uni Eropa dalam rilis resmi yang diterima Liputan6.com.

Yang disorot UE dalam Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive, REDII) juga bukan hanya minyak sawit, melainkan juga oil crops seperti bunga matahari, rapeseed, dan kedelai yang berpotensi mengakibatkan deforestasi tidak langsung.

Menurut REDII, itu terjadi ketika lahan untuk produk makanan diganti untuk produksi biofuel. Akibatnya, hutan dan lahan gambut berpotensi jadi sasaran demi mengganti lahan yang dipakai untuk biofuel, sehingga terjadi deforestasi tidak langsung.

“Peraturan diperlukan untuk memastikan produksi bahan baku untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perubahan penggunaan lahan tidak langsung (indirect land use change, ILUC),” tulis UE.

Selain itu, UE juga membantah adanya diskriminasi terhadap produk minyak sawit. Pasalnya, ada kabar bahwa ada preferensi terhadap minyak bunga biji matahari dan kedelai. “Tidak ada biofuel atau bahan baku tertentu yang menjadi target. Semua minyak nabati diperlakukan setara. Minyak sawit tidak diperlakukan sebagai bahan bakar nabati buruk,” tulis UE.

Selain menepis tudingan diskriminatif, pihak EU juga terus membuka ruang dialog. Sebelumnya, UE juga mempersilahkan Indonesia untuk membawa kasus minyak sawit ke World Trade Organization (WTO).

“Aturan pelaksanaan dari Komisi Eropa ini bukan suatu awal maupun akhir dari proses kebijakan. Ini merupakan satu lagi langkah dalam perjalanan panjang dan bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan netralitas karbon,” kata Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia.

Pegadaian Cetak Laba Bersih Rp 2,77 Triliun pada 2018

Liputan6.com, Jakarta – PT Pegadaian (Persero) meraih pertumbuhan laba bersih sebesar 10,4 persen menjadi Rp 2,77 triliun pada 2018 dibandingkan dengan 2017.

Peningkatan laba bersih ini sejalan dengan banyak produk inovatif digital yang diluncurkan dan peningkatan layanan yang semakin baik dan efisien.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto mengatakan, perseroan menutup 2018 dengan kinerja positif. Laba bersih setelah pajak meningkat menjadi Rp 2,77 triliun year on year (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,51 triliun.

Laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp 3,66 triliun, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 3,41 triliun (tumbuh 10,7 persen).

Total aset Pegadaian juga meningkat 10,8 persen (YoY) menjadi Rp 52,79 triliun, dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp 48,68 triliun. 

“Kami optimis 2019 kinerja perusahaan akan meningkat seiring dengan prediksi meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Karena makin banyaknya varian produk inovatif yang diluncurkan, seperti Pegadaian digital service, serta beberapa produk baru juga akan kami perkenalkan dalam waktu dekat ini,” ujarnya di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Kuswiyoto mengatakan, Pegadaian akan terus berinovasi untuk produk dan sistem layanan secara online (digital) sehingga memenuhi kebutuhan nasabah.

Bukan hanya fasilitas layanan yang akan ditingkatkan, tetapi juga menciptakan berbagai produk baru digital yang akan diluncurkan pada 2019.

IHSG Terpangkas 103,08 Poin pada Sesi I, Ini Pemicunya

Liputan6.com, Jakarta – Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona merah pada sesi pertama perdagangan saham Senin pekan ini.

Pada sesi pertama, Senin (25/3/2019), IHSG merosot 103,08 poin atau 1,58 persen ke posisi 6.422,19. Indeks saham LQ45 tergelincir 1,99 persen ke posisi 1.005,56. Seluruh indeks saham acuan kompak tertekan.

Sebanyak 284 saham melemah sehingga menekan laju IHSG. 116 saham menguat dan 97 saham diam di tempat. Pada sesi pertama, IHSG sempat berada di level tertinggi 6.474,64 dan terendah 6.421,32.

Total frekuensi perdagangan saham 259.114 kali dengan volume perdagangan 9,1 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 3,9 triliun. Investor asing jual saham Rp 251,94 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di posisi Rp 14.220.

10 sektor saham kompak tertekan. Sektor saham aneka industri turun 2,74 persen, dan catatkan pelemahan terbesar.

Kemudian sektor saham barang konsumsi tergelincir 2,16 persen dan sektor saham manufaktur turun 2,01 persen.

Saham-saham yang menguat antara lain saham COCO naik 24,76 persen ke posisi Rp 655 per saham, saham GAMA melonjak 15,52 persen ke posisi Rp 67, dan saham BEEF mendaki 13,68 persen ke posisi Rp 216 per saham.

Sedangkan sektor saham yang tertekan antara lain saham ARTO turun 16,17 persen ke posisi Rp 140 per saham, saham OKAS turun 7,74 persen ke posisi Rp 155 per saham, dan saham PEHA tergelincir 7,6 persen ke posisi Rp 2.430 per saham.

Bursa saham Asia kompak tertekan. Indeks saham Hong Kong Hang Seng turun 1,69 persen, indeks saham Korea Selatan Kospi turun 1,73 persen, indeks saham Jepang Nikkei merosot 3,05 persen.

Selain itu, indeks saham Thailand terpangkas 0,86 persen, indeks saham Shanghai susut 1,04 persen, indeks saham Singapura melemah 1,26 persen dan indeks saham Taiwan turun 3,73 persen dan bukukan penurunan terbesar.

Analis PT Binaartha Sekuritas, Nafan Aji menuturkan, sentimen kuat berasal dari kekhawatiran para pelaku pasar global terkait faktor perlambatan ekonomi global.

Indikasinya adalah proyeksi bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve pada Kamis pekan lalu yang lebih dovish terkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi AS yang berpotensi turun menjadi 2,1 persen pada 2019.

“Perlu diketahu, AS adalah negara superpower di bidang ekonomi sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi global pasti kuat. Dengan demikian, indeks AS, regional, Asia dan komoditas sedang memerah saat ini,” tutur dia.

Petani Minta Pemerintah Dorong Harga Sawit ke Level Rp 1.500 per Kg

Liputan6.com, Jakarta – Petani kepala sawit Indonesia berharap pemerintah bisa mendorong penyerapan sawit di dalam negeri dan menyelesaikan masalah kampanye hitam minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Eropa. Hal ini agar harga sawit di tingkat petani bisa kembali naik.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Alfian mengatakan, saat ini harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani saat ini sebesar Rp 1.100 per kg. Angka tersebut turun jika dibandingkan harga terendah tahun lalu.

“TBS sekarang terendah Rp 1.100 per kg, itu masih lumayan tapi akan ini bertahan sampai kapan.‎ Tahun lalu terendah Rp 1.500. (Sekarang) turun 20-30 persen dibanding tahun lalu,” ujar dia di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (25/3/2019).

Namun, lanjut Alfian, para petani berharap harga kelapa sawit di tingkat petani minimal berada di level Rp 1.500 per kg. Sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan dan bisa menyisihkan pendapatannya guna meningkatkan produktivitas sawitnya.

“Harapan kami ke depan harga di tingkat petani nett di harga Rp 1.400-Rp 1.500. Ini bukan di tingkat perusahaan kepala sawit. Kita harapkan pemerintah bisa menjaga harga stabil di tingkat Rp 1.500, itu luar biasa, sangat bahagia kami. Rp 1.500 petani sudah untung, tapi kalau di bawah itu ya kami pas-pasan,” kata dia.

Agar harga sawit ini bisa naik, kata dia, maka salah satu caranya dengan mendorong penyerapan kelapa sawit di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan secara serius melanjutkan program pencampuran minyak sawit ke BBM yang saat ini sebesar 20 persen (B20).

“Kalau memang kebutuhan di dalam negeri ini ditingkatkan menjadi B100, otomatis konsumsi meningkat. Dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari kita akan lebih murah,” tandas dia.

Dongkrak Ekspor, Kemendag Kembali Gelar Trade Expo Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) meluncurkan gelaran ke-34 Trade Expo Indonesia (TEI) 2019. TEI merupakan salah satu upaya strategis dan bukti komitmen Kemendag meningkatkan ekspor secara berkesinambungan dan memperluas diversifikasi pasar ekspor.

Pameran dagang skala internasional terbesar di Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 20 Oktober 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten.

“Penyelenggaraan TEl adalah barometer peningkatan citra dan ekspor Indonesia yang berkesinambungan,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Arlinda, di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (25/2/2019).

TEI, jelas dia, bertujuan mempromosikan produk nasional berkualitas yang diproduksi di Indonesia ke pasar global, mengembangkan jejaring bisnis dan investasi, serta menyajikan displai produk-produk unggulan dan terbaik Indonesia. “Untuk itu, kita harus mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan TEl agar lebih baik dari sebelumnya,” lanjut dia.

Arlinda melanjutkan, TEI juga merupakan ajang pertemuan business to business (B2B) terbesar di Indonesia sekaligus one stop business bagi buyer yang mencari produk Indonesia berkualitas tinggi dan berdaya saing.

Mengusung tema ‘Moving Forward to Serve The World’, TEI 2019 menjadi peluang bagi pebisnis yang ingin mencari pasar potensial bagi ekspor nasional dan investor asing yang berminat mengembangkan usahanya di Indonesia.

TEl 2019 akan menampilkan produk dan jasa Indonesia pada zona produk potensial dan unggulan nasional, antara lain produk kuliner nusantara, produk lokal unggulan, produk premium dan kreatif, jasa dan produk manufaktur, produk makanan dan minuman, serta furnitur dan produk dekorasi rumah. Setiap aula akan dilengkapi dengan area pelayanan buyer yang siap memberikan pelayanan kebutuhan bagi buyer selama berada di lokasi pameran.

“Kami optimistis bahwa hasil TEI 2019 akan berkontribusi signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia, baik jangka pendek maupun panjang,” lanjut Arlinda.

Tingkatkan Pemerataan Listrik, Jatah Lampu Tenaga Surya untuk NTT Ditambah

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah alokasi Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penambahan lampu tenaga surya ini untuk mengejar pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) 99 persen.

Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris mengatakan, berdasarkan arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi 99 persen maka alokasi pemasangan LTSHE pada tahun ini akan ditambah.

“Sesuai arahan pak menteri untuk alokasi NTT beliau melihat perlu ditambah, karena mengejar rasio elektrifikasi. Jadi diharapkan bisa meningkatkan laju elektrifikasi yang masih rendah,”‎ kata Harris, di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Awalnya Kementerian ESDM mengalokasikan pemasangan LTSHE, untuk wilayah NTT pada tahun ini sebanyak 13 ribu unit. Kemudian atas arahan tersebut bertambah menjadi 26 ribu unit lampu tenaga surya.

“Dari 13 ribu ditambah 20-26 ribu yang penting dapat meningkatkan rasio elektrifikasi 99 persen,” tuturnya.

Harris melanjutkan, untuk mengejar rasio elektrifikasi 99 persen di NTT tidak hanya mengandalkan LTSHE, tetapi PT PLN (Persero) juga akan mengembangankan jaringan listriknya.

‎”Tapi bukan lampu tenaga suryasatu-satunya, ada grid dari PLN. Ada alokasi biaya yang sudah disipkan sebelumnya,” tandasnya.

Harga Emas Berpotensi Naik pada Pekan Ini

Senior Currency Strategist, Bank Of New York Mellon, Neil Mellor menuturkan, dolar AS tetap tangguh dan emas terjebak dalam pola holding ketika pasar menunggu dan melihat rencana bank sentral AS untuk merangsang ekonomi dan inflasi.

“Sampai kita melihat kenaikan inflasi, emas akan berjuang untuk mendorong lebih tinggi,” tutur dia.

Sementara itu, Presiden Direktur Blue Line Futures, Bill Baruch menuturkan, meski emas terbebani karena dolar AS lanjutkan penguatan, emas masih menarik dalam jangka panjang. Ini lantaran imbal hasil obligasi yang rendah.

“Harga emas akan menguat dan perlu waktu untuk menguat, Anda hanya harus bersabar. Imbal hasil obligasi rendah dalam jangka panjang menjadi katalis untuk emas,” ujar Baruch.

Ia menambahkan, langkah bank sentral AS menghapus harapan kenaikan suku bunga sebanyak dua kali juga seperti langkah putus asa dari bank sentral AS.

“Mengapa mereka membuat gerakan dovish seperti itu? Anda harus berpikir kalau melihat beberapa hal yang sebenarnya di luar sana. The Fed takut dan itulah masalahnya, mengapa Anda ingin emas dalam jangka panjang,” kata dia.

Selain itu, Fund Manager Incrementum AG, Ronald Stoeferle menuturkan, kekhawatiran resesi akan terus tumbuh. Ini menjadi hal positif untuk emas.

“Gerakan drastic oleh the Fed mengindikasikan mereka melihat sesuatu yang buruk tersembunyi di pasar keuangan dan investor tidak dapat mengabaikan itu,” tutur dia.

Namun, Stoeferle melihat, harga emas perlu kembali didorong ke level resistance USD 1.360 sebelum investor memburu emas.

Sedangkan Baruch menuturkan, dolar AS menguat, investor harus ambil pendekatan jangka panjang untuk emas. Ia memilih beli untuk pengiriman Juni pada posisi USD 1.350.

Saksikan video pilihan di bawah ini

3 alasan pentingnya investasi sejak dini

Punya NPWP tapi Belum Punya Penghasilan, Perlu Lapor SPT?

Liputan6.com, Jakarta – Kepada Tim Konsultasi Pajak,

Saya membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) tapi belum punya penghasilan. Apakah saya harus lapor SPT?

 

 

Terima kasih

 

alimansuxxxx@gmail.com

Jawaban

Yth. Saudara Ali Mansuur,

Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

a.  Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang

kawin;

c.  Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang    

penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terlah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Apabila Saudara tidak memiliki penghasilan maka tidak ada kewajiban bagi Saudari untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Demikian penjelasan kami. Semoga membantu.

Salam,

Fitrah Purnama Megawati, S.Sos

Citas Konsultan Global

www.citasco.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Mahasiswa hingga PNS Kini Dapat Nikmati Rusun Baru di Sumsel

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meresmikan lima Rumah Susun (Rusun) baru di Sumatera Selatan (Sumsel). 

Kelima rusun yang diresmikan yakni Rusun Universitas Sriwijaya (Unsri), Rusun Universitas PGRI Kota Palembang, Rusun ASN Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Rusun ASN Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Rusun Pondok Pesantren (Ponpes) As Sidiqqiyah Kabupaten Ogan Ilir. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengingatkan kepada penghuni rusun-rusun agar bisa menjunjung sikap toleransi. Sebab, ia mengatakan, tinggal di hunian vertikal seperti rusun berbeda dengan di rumah tapak.

“Tinggal di rusun akan mengubah cara hidup kita. Harus banyak empati agar tinggal di rusun juga nyaman,” kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/3/2019). 

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyampaikan, pembangunan rusun merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. 

“Program pembangunan rusun tetap dilanjutkan bagi MBR, ASN yang bertugas di perbatasan, mahasiswa, dan santri,” ujar Khalawi.

Sebanyak dua rusun mahasiswa yakni Rusun Universitas Sriwijaya terdiri dari 4 lantai tipe 24 berjumlah 54 unit dengan kapasitas untuk 204 mahasiswa, serta Rusun Universitas PGRI terdiri dari 3 lantai tipe 24 berjumlah 37 unit dengan kapasitas untuk 144 mahasiswa. 

Kemudian Rusun Ponpes As Sidiqqiyah memiliki unit tipe barak dengan 2 lantai berkapasitas untuk 72 santri.

Sedangkan rumah susun ASN Banyuasin terdiri dari 3 lantai 34 unit tipe 36 berkapasitas untuk 126 orang ASN, dan Rusun ASN Musi Banyuasin terdiri dari 3 lantai berjumlah 34 unit tipe 36 berkapasitas untuk 126 orang ASN.

Saham Krakatau Steel Merosot di Awal Sesi Perdagangan

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Produksi dan Riset Teknologi PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Wisnu Kuncoro sebagai tersangka. Ini karena diduga menerima suap dari dua pihak swasta yakni Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddt Tjokro.

Manajemen PT Krakatau Steel Tbk memastikan kasus tersebut tidak mempengaruhi operasional perusahaan.

Seluruh agenda bisnis perusahaan. Seluruh agenda bisnis perusahaan, termasuk produksi 10 juta ton baja dan pabrik hot strip mill 2 di Cilegon diprediksi selesai sesuai target.

Meski demikian, bagaimana dampak ada kasus dugaan suap yang menimpa Direktur Produksi dan Riset Teknologi PT Krakatau Steel Tbk terhadap pergerakan saham PT Krakatau Steel Tbk?

Berdasarkan data RTI, Senin (25/3/2019) pukul 10.07 waktu JATS, saham PT Krakatau Steel Tbk turun 2,48 persen ke posisi Rp 472 per saham.

Saham PT Krakatau Steel Tbk dibuka turun empat poin ke posisi Rp 480 per saham dari penutupan pada Jumat pekan lalu Rp 484 per saham.

Pada Senin pekan ini, saham PT Krakatau Steel Tbk sempat berada di level tertinggi Rp 480 per saham dan terendah Rp 462 per saham.

Total frekuensi perdagangan saham 728 kali dengan volume perdagangan 102.157. Nilai transaksi harian saham Rp 4,8 miliar.

Pelemahan saham PT Krakatau Steel Tbk ini juga terjadi di tengah laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tertekan. IHSG turun 61,73 poin atau 0,95 persen ke posisi 6.463,01. Indeks saham LQ45 susut 1,23 persen. Seluruh indeks saham acuan kompak tertekan.

Sebanyak 243 saham melemah sehingga seret IHSG ke zona merah. 101 saham menguat dan 114 saham diam di tempat.

Total frekuensi perdagangan saham 138.260 kali dengan volume perdagangan 4,5 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 2,2 triliun.

PLN Sambung Listrik Gratis untuk Rumah Tangga Miskin di Makassar

Sebelumnya, PT PLN (Persero) memastikan subsidi listrik di Nusa Tenggara Timur (NTT) diberikan secara tepat sasaran, dengan memadankan Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak tiga kali, yaitu pada 2016, 2017 dan 2019.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Ignatius Rendroyoko mengatakan, PLN berhasil menyelesaikan 100 persen pemadanan data  sebanyak 43.113 pelanggan. 

“Pasukan Transaksi Energi dan hampir seluruh pegawai PLN UIW NTT turut membantu pelaksanaan survei,” kata Rendroyoko, di Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.

Pada proses pemadanan data TNP2K, PLN bertugas mencocokan data Basis Data Terpadu dengan identitas pelanggan PLN. Hal ini bertujuan memastikan rumah tangga penerima subsidi benar–benar berhak menerima sesuai data terpadu.

“Pemadanan ini juga dilakukan dalam rangka pemuktahiran (updating) data terpadu oleh Kemensos dan TNP2K,” ungkapnya.

Rendroyoko menambahkan, saat ini PLN menggunakan data terpadu yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2016, selanjutnya akan diperbarui menjadi data terpadu Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 71 Tahun 2018.

Senior Manager Pemasaran dan PP (Pelayanan Pelanggan) UIW NTT, Andhoko Soeyono mengungkapkan, proses pemadanan data dimulai dengan survei pertama tahap pemilahan data. Pada tahap itu dilakukan pemilahan wilayah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa.

Pemilahan provinsi dilakukan oleh Unit Induk, untuk kabupaten oleh Unit Pelaksanan Pelayanan Pelanggan (UP3) dan untuk kecamatan dan desa dilakukan oleh Unit Layanan Pelanggan (ULP).

Pemilahan ini bertujuan memastikan wilayah tersebut masuk dalam unit masing-masing. Setelah pemilahan, unit wajib mencetak dan menandatangani berita acara pemilahan data.

Tahapan selanjutnya adalah pencetakan data, yakni formulir survei yang dibawa ke lokasi. Proses pencetakan dilakukan di ULP, per lokasi (Desa), dan kemudian diberikan ke petugas dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima.

Setelah dicetak dan diserahkan ke petugas, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan survei. Petugas datang ke lokasi sesuai alamat dan mendata sesuai dengan isi formulir.

“Sampai dengan 15 Maret 2019, seluruh ULP di bawah PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur sudah menyelesaikan survei TNP2K, sehingga target yang diberikan dapat tercapai secara jumlah dan waktu. Selanjutnya akan dilakukan sampling backcheck dari PLN Pusat untuk memastikan data yang di-input sudah sesuai. Terima kasih kepada semua Tim TNP2K 2019 PLN NTT, dari Unit Induk, UP3 dan ULP atas kerja kerasnya, sehingga pekerjaan mulia ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu,” ujar dia.

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ini Cara PLN Mendeteksi Pencurian Listrik

Pengusaha Usul Ada Tempat Parkir untuk Ojek Online

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tarif ojek onlineakan ditetapkan pada Senin, 25 Maret 2019. Penentuan tarif ini cukup lama karena harus menguntungkan semua pihak.

“Tarif ojek online ditetapkan Senin besok,” ungkapnya di Gedung Kementerian Perhubungan, Kamis 21 Maret 2019.

Sayangnya, Budi Karya belum bisa memberikan bocoran kisaran tarif yang akan diumumkan pada pekan depan tersebut.

Untuk diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani regulasi yang mengatur mengenai ojek online. Aturan tersebut, yaitu PM No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, aturan tersebut telah diundangkan pada 11 Maret 2019 dan berisi tentang beberapa aspek, yaitu keselamatan, kemitraan, tarif, dan suspend.

“Setelah ini, tugas saya melakukan sosialisasi PM ini ke masyarakat beberapa kota besar. Rencana kami akhir Maret dan awal April akan berdarah-darah sampaikan regulasi ini,” kata Budi pada Selasa, 19 Maret 2019.

Menindaklanjuti aturan baru ini, Budi saat ini tengah merumuskan Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan sebagai aturan turunan yang mengatur mengenai besaran tarif ojek onlinetersebut.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ketentuan tarif ojek online ditetapkan pada Senin pekan depan, 25 Maret 2019.