IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2019 Jadi 3 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi tiga persen pada 2019. Angka ini turun 0,2 persen jika dibandingkan dengan perkiraan IMF sebelumnya. Hal ini tertuang dalam laporan World Economic Outlook (WEO) yang baru dirilis.

Kepala ekonom IMF Gita Gopinath mengatakan pemangkasan ini dilakukan sebagai dampak dari meningkatnya hambatan perdagangan dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

“Pertumbuhan juga dibebani oleh faktor-faktor spesifik negara di beberapa ekonomi emerging markets, dan kekuatan struktural seperti pertumbuhan produktivitas yang rendah dan demografi yang menua di negara maju,” kata Gopinath kepada wartawan di kantor pusat IMF, seperti dikutip dari Antaranews, Rabu (16/10/2019).

Dijelaskannya, ekonomi negara-negara maju terus melambat menuju potensi jangka panjang mereka, dengan pertumbuhan diturunkan menjadi 1,7 persen tahun ini, dibandingkan dengan 2,3 persen pada 2018.

Pertumbuhan ekonomi di emerging markets dan ekonomi berkembang juga telah direvisi turun menjadi 3,9 persen untuk 2019, dibandingkan dengan 4,5 persen tahun lalu.

2 dari 4 halaman

Proyeksi 2020

Pemandangan gedung-gedung bertingkat di Ibukota Jakarta, Sabtu (14/1). Hal tersebut tercermin dari perbaikan harga komoditas di pasar global. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Laporan WEO Oktober juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2020 menjadi 3,4 persen, turun 0,1 poin persentase dari estimasi pada Juli. Sebelumnya, laporan WEO Juli sudah menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk 2019 dan 2020, masing-masing turun 0,1 poin persentase dari estimasi pada April.

IMF baru-baru ini memperkirakan bahwa ketegangan perdagangan AS-China akan secara kumulatif mengurangi tingkat PDB global sebesar 0,8 persen pada 2020, mengingat usulan kenaikan tarif yang dijadwalkan 15 Oktober dan 15 Desember. Jika tarif ini tidak pernah terjadi, kata Gopinath, itu akan menurunkan estimasi dampak negatif terhadap PDB global dari 0,8 persen menjadi 0,6 persen.

“Kami menyambut setiap langkah untuk mengurangi ketegangan dan untuk memperbaiki langkah-langkah perdagangan baru-baru ini, terutama jika mereka dapat memberikan jalan menuju kesepakatan yang komprehensif dan abadi,” katanya.

3 dari 4 halaman

Ketegangan Politik

Warga mengambil gambar mural seorang pria yang tengah menghancurkan salah satu dari 12 bintang kuning bendera Uni Eropa di dinding kawasan Dover, Inggris, Senin (8/5). Mural karya seniman jalanan Banksy itu berjudul ‘Brexit’. (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)

Selain dari ketegangan perdagangan, Gopinath juga menyoroti ketegangan geopolitik sebagai risiko penurunan lain terhadap pertumbuhan global, memperingatkan bahwa risiko terkait Brexit dapat lebih lanjut mengganggu aktivitas ekonomi, dan menggagalkan pemulihan yang sudah rapuh di ekonomi emerging markets dan kawasan Euro.

“Untuk meremajakan pertumbuhan, pembuat kebijakan harus membatalkan hambatan perdagangan dengan perjanjian yang tahan lama, mengendalikan ketegangan geopolitik, dan mengurangi ketidakpastian kebijakan dalam negeri,” katanya.

Dalam penilaian IMF, tanpa adanya stimulus moneter, pertumbuhan global akan lebih rendah sebesar 0,5 poin pada 2019 dan 2020. Namun, kepala ekonom IMF itu mencatat bahwa kebijakan moneter tidak bisa menjadi satu-satunya permainan di kota. “Ini harus dibarengi dengan dukungan fiskal di mana ruang fiskal tersedia, dan kebijakan belum terlalu ekspansif,” katanya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Zilingo Salurkan Modal untuk Pengusaha Pakaian dan Gaya Hidup

Liputan6.com, Jakarta – Zilingo mengumumkan inisiatif SheWorkz yang merupakan program penyaluran modal mikro agar pengusaha wanita di sektor pakaian (fashion) dan gaya hidup berskala kecil bisa turut sukses di industri kreatif.

CEO dan Co-Founder Zilingo Ankiti Biso menyebut selama ini kesuksesan bagaikan menuntut modal sosial dan finansial, sehingga sulit diakses pengusaha kecil. Dia berharap SheWorkz memberi dampak positif ke pengusaha wanita sekaligus menghapus diskriminasi finansial di industri fashion.

“Sampai sekarang, industri fashion menguntungkan sangat sedikit orang, yakni korporasi-korporasi besar. Jika kamu punya modal sosial, manusia, dan finansial yang besar, kamu bisa sukses. Tetapi setelah bekerja dengan erat dengan merchant di platform kami, ternyata merchant kecil menghadapi tantangan pada hampir tiap tahap supply chain,” ujar Ankiti pada Rabu (16/10/2019) di Jakarta.

Program SheWorkz bekerja dengan menyediakan pabrik mikro bagi empat hingga lima pengusaha perempuan dari suatu daerah. Kemudian, Zilingo menyediakan pembiayaan seperti peralatan, pelatihan, dan tempat kerja bersama mitra mereka.

Menko Perekonomian Darmin Nasution optimistis sektor manufaktur garmen akan mendapat manfaat dari pelatihan vokasi dan pinjaman modal usaha yang disalurkan Zilingo melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nama klaster Fesyen dan Gaya Hidup.

Tak hanya menyediakan modal, Darmin berharap Zilingo bisa berperan sebagai pengajar standar dan membeli produk-produk wirausaha mikro tersebut agar membentuk ekosistem. Darmin pun berharap inisiatif seperti SheWork bisa diteladani.

“Kita berharap usaha-usaha digital yang lain, e-commerce, startup, apapun, mulailah gunakan model cluster ini,” ujar Darmin.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Zilingo Kantongi Pendanaan Rp 3,2 Triliun dari Temasek Cs

Berikut beasiswa bahasa inggris yang diberikan e-commerce fashion untuk mendukung penjualan global. (Foto: Dok. Zilingo)

Zilingo baru saja mendapatkan pendanaan sebesar US$ 226 juta atau setara dengan Rp 3,2 triliun dalam putaran pendanaan seri D.

Adapun putaran pendanaan kali ini berasal dari sejumlah investor, mulai dari Temasek, Sequoia Capital, Burda Principal Investments, Sofina, investment fund dari Singapura EDBI, dan investor yang sudah ada.

Adapun investasi ini merupakan upaya mempercepat pertumbuhan dengan bekerja sama secara erat dengan para mitra dagang Zilingo untuk memanfaatkan teknologi miliknya dan membuka potensi global yang sangat besar, serta peluang bagi penjual dan konsumen di kategori fashion dan kecantikan.

Zilingo juga akan menggunakan dana yang ada untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan dan mendigitalkan rantai pasokan fesyen dan kecantikan, serta melakukan ekspansi di beberapa pasar utama, termasuk Filipina, Indonesia, dan Australia pada tahun ini.

“Peran teknologi seharusnya untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Dalam industri fesyen, ketidakefisienan rantai pasokan inti menghalangi para penjual skala kecil dan menengah untuk membuka potensi penuh mereka dibandingkan dengan brand besar,” ujar pendiri CEO Zilingo, Ankiti Bose.

“Kami menciptakan sebuah wadah dengan layanan dan produk terbaik di kelasnya untuk semua penjual, terlepas dari besarannya. Kami rasa pendekatan ini dapat mendukung pertumbuhan besar bagi para pemasok di Asia Tenggara,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hingga September, Penyaluran KUR Capai Rp 102 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri acara pemberdayaan perempuan Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk Usaha Busana dan Gaya Hidup yang dikenal dengan SheWorkz.

Dia menyebut, pemerintah menyediakan KUR sebesar Rp 140 triliun tahun ini, dan telah terealisasi sebesar Rp 102 triliun hingga September.

“Realisasi Penyaluran KUR di bidang busana dan produk turunannya, ada periode Januari 2019 sampai dengan September 2019, penyaluran KUR sebesar Rp 1,13 Triliun kepada 45.100 debitur,” ujarnya di Smesco, Jakarta, Rabu (16/10).

Menko Darmin melanjutkan, penyaluran KUR yang semakin besar tak lantas membuat rasio kredit macet membengkak. Tahun ini terbukti, NPL kredit usaha rakyat hanya mencapai 1,3 persen.

“Ada anggapan Usaha Kecil Menengah itu pasti sangat ditentukan pembiayaan ada benarnya itu tapi tak seluruhnya benar. Kita sudah menjalankan kredit usaha rakyat tahun ke 3. Dan totalnya seinget saya setahun ini Rp140 triliun. Yang menarik adalah dari segi kredit NPLnya rendah sekali 1,3 persen,” jelasnya.

Pemerintah ke depan menginginkan semakin banyak masyarakat yang menerima KUR busana terutama sektor produksi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus dikerjakan secara berkelompok, memiliki standar produk yang jelas serta ada sasaran pasar yang dapat menerima produk untuk perdagangkan.

“Kalau dalam program busana muslim tentu tekstil utamanya. Tidak dibantu masalahnya banyak, kemudian juga kebutuhan menjaitnya. Kemudian offtaker ada yang membeli produk kalau standar terpenuhi, kalau standar tidak terpenuhi harus ada solusinya. Kenapa kita melihat Sheworks ini, karena dia memenuhi persyaratan yang kita harapkan,” tandasnya.

2 dari 4 halaman

Ibu-ibu Pengusaha Ingin Plafon KUR Ditambah Hingga Rp 100 Juta

Wapres Jusuf Kalla menerima kunjungan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di kantornya. (Merdeka.com/ Intan Umbari)

Ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) mengaku saat ini ada beberapa kendala dalam pengembangan bisnis masing-masing. Kendala yang dihadapi sampai saat ini masiih soal akses pendanaan.

Ketua Umum IPEMI Ingrid Kansil menyebutkan, memang saat ini pemerintah sudah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hanya saja, ada beberapa anggota Ipemi yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan selama proses pengajuan hingga ke pencairan.

“Untuk itu kami mendorong pemerintah agar program KUR lebih ditingkatkan bukna hanya dalam bentuk. Bunga yang rendah saja tetapi juga kemudahan dalam percepatan persetujuan kredit serta nilai kredit jika memungkinkan plafonnya dinaikan menjadi Rp 100 juta tanpa angunan,” dalam Rakat Kerja IPEMI di Jakarta, Senin (29/7/2019).  

Inggrid mengatakan, saat ini Ipemi memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan itu diantaranya mudah menciptakan kemandirian ekonomi di daerah masingmasing dalam melakukan peningkatan ekonomi, dengan menjalankan 3 program nasional warung muslimah di tingkat kecamatan dan Gerai Muslimah ditingkat perkotaan.

Gerai muslimah ini berfungsi untuk menjual danmemasarkan produk-produk IPEMI, selain pemanfaatan teknologi dengan menjual produk secara online.

“Kami tidak ingin muslimah Indonesia tercabut dari habitatnya demi mengejar target ekonomi meskipun para muslimah boleh melakukan kegiatan usaha namun islam menentukan peran utama perempuan sebagai istri dan sebagai pengurus keluarga serta sebagai madrasatul ula pendidik bagi generasi penerus yang tidak boleh diabaikan,” paparnya.

3 dari 4 halaman

Bisa Dukung Pertumbuhan Ekonomi 2020

Penyaluran KUR yang dilakukan oleh Bank BRI terbukti memiliki peranan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dalam hal ini, ditegaskan Inggrid, IPEMI mendukung sepenuhnya program pemerintah soal ekonomi karena sesuai dengan program kerja IPEMI yang berkonsentrasi pada gerakan ekonomi rakyat.

Dengan terlibatnya IPEMI seluruh Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, 340 kabupaten/kota dan 5 negara (Malaysia, Brunei, Thailand, Turki, Amerika), dia optimis akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan 5,6 persen pada tahun 2020. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Program Asuransi Pertanian Sumut dan Sumbar Makin Masif

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 5.353 petani di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) sudah mengasuransikan tanaman padinya dengan total luas lahan 4.043 hektare. Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) ini merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), yang berjalan sangat baik.

“Jumlah preminya ada Rp727,867 juta hingga triwulan II 2019,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera bagian utara (Sumbagut) Yusup Ansori di Medan, Sumatera Utara, Senin (14/10).

Menurut dia, dari 5.353 petani itu yang terbanyak mengasuransikan adalah petani Sumatera Barat dengan 4.069 petani dengan luas areal 3.188 hektare dan preminya Rp573,865 juta.

Adapun di Sumatera Utara, jumlah petani yang sudah mengasuransikan tanaman padinya sebanyak 1.284 orang dengan luas lahan 855,57 hektare dan premi yang dibayarkan sejumlah Rp154,002 juta.

“Meski jumlah AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi) terus meningkat di Sumbagut, tetapi masih butuh dimaksimalkan karena masih berjalan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujarnya.

Yusup menjelaskan, usaha di sektor pertanian khususnya padi rentan dengan risiko. Karena ketidakpastian yang cukup tinggi mulai dari kegagalan panen yang disebabkan banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Pengganggu Tumbuhan atau OPT.

“Dengan mengasuransikan tanaman padinya, maka ancaman kerugian petani bisa ditanggung asuransi,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Wahyu Ario Pratomo menyebutkan pemerintah kabupaten/kota harus pro aktif menjalankan program AUTP. Apalagi beras adalah bahan makanan pokok sehingga harus mendapat perhatian ekstra.

“Asuransi Usaha Tanaman Padi akan mensejahterakan petani dan melindungi pemerintah daerah masing-masing dari ancaman gangguan ketersediaan padi atau beras di pasar yang bisa menimbulkan inflasi,” katanya.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, saat ini adalah momen tepat mensosialisasikan program AUTP. Pasalnya, asuransi pertanian hanya dibuka saat sebelum memasuki musim tanam.

“Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan,” ungkap Sarwo Edhy.

Premi AUTP saat ini 3%. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar Rp 6 juta per hektar per musim tanam, yaitu sebesar Rp 180 ribu per hektar per musim tanam.

“Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80% sebesar Rp144 ribu per hektar per musim tanam. Dan saat ini petani harus membayar premi swadaya 20% proporsional, sebesar Rp 36 ribu per hektar per musim tanam,” beber Sarwo Edhy.

Setelah kelompok tani membayar premi swadaya sebesar 20% proporsional sesuai luas area yang diasuransikan, bukti transfernya akan diperoleh, untuk kemudian diserahkan kepada petugas asuransi yang akan mengeluarkan bukti asli pembayaran premi swadaya dan sertifikat asuransi kepada kelompok tani.

“Dari jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya. Sasaran penyelenggaraan AUTP adalah terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen,” pungkas Sarwo Edhy.

(*)

Sulawesi Tenggara hingga ke Selatan Kini Tersambung Tol Listrik

Liputan6.com, Makassar – PT PLN (Persero) telah merampungkan tol listrik yang menghubungkan Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Transmisi sepanjang 797 kilometer sirkuit (kms) ini membawa surplus listrik 400 megawatt (MW) dari Sulsel ke Sultra.

“Di Sulsel ada surplus 400 MW, sementara di Sultra kekurangan daya. Dengan adanya interkoneksi ini, sistem kelistrikan di Sultra kian handal,” kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan I Putu Riasa di Makassar seperti ditulis, Rabu (16/10/2019).

Dengan pasokan listrik yang handal, lanjut Putu, PLN bisa melayani pelanggan dengan optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sultra.

Tak hanya itu, PLN juga siap menerima investasi masuk ke Sultra terutama untuk proyek-proyek pabrik pemurnian dan pengolahan bahan tambang (smelter).

Putu memproyeksikan total kebutuhan listrik untuk smelter dalam beberapa tahun ke depan mencapai 3.500 MW. Selain mengandalkan tol listrik, PLN juga akan membangun sejumlah pembangkit untuk mendukung proyek smelter.

“Kehadiran tol listrik ini juga menekan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik sebesar Rp 62,5 per kilowatthour (kWh),” terangnya.

2 dari 4 halaman

Biaya Produksi Lebih Murah

Pasukan Elit PLN saat beraksi di Menara Sutet Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Pekerjaan tersebut mengandung resiko besar karena jaringan listrik masih dipelihara tanpa dipadamkan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

GM PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi, Suroso menyatakan, penurunan BPP tersebut terjadi karena dengan adanya tol listrik ini. PLN bisa memilih pembangkit dengan biaya produksi murah untuk didistribusikan ke pelanggan.

“Interkoneksi ini telah menurunkan BPP signifikan. Sistem kelistrikan Sulawesi Tenggara lebih handal, berkualitas, ekonomis dan ramah lingkungan,” ungkap dia.

Manajer Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Hidbar Saragih menjelaskan, pengoperasian jaringan transmisi bertegangan 150 kilovolt (kV) ini seiring dengan penyelesaian pembangunan 1.265 menara jaringan transmisi.

3 dari 4 halaman

Wilayah yang Dilalui

PLN telah menerbitkan laporan keuangan Semester 1 Tahun 2019.

Ribuan menara tersebut, melewati jaringan yang berada pada enam gardu induk dan membentang dari Wotu, Malili, Lasusua, Kolaka, Unaaha hingga Kendari.

“Keberhasilan ini berkat dukungan para stakeholder, pemerintah, pabrikan dan kontraktor-kontraktor yang terlibat dan berkomitmen menyelesaikan proyek tepat waktu,” jelasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Cerita Wakil Dubes Baru Belanda Belanja di Mall Jakarta

Liputan6.com, Jakarta – Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia baru saja kedatangan sosok baru. Ia adalah Ardi Stoios-Braken, seorang wanita yang menjabat sebagai Wakil Dubes Belanda mnggantikan Ferdinand Lahnstein sejak bulan Agustus kemarin.

Ardi, seorang pribadi yang lugas dan luwes, sedang fokus mengamati kegiatan ekonomi di Indonesia, baik di kalangan high-level sampai ke mall. Ia pun mengaku terkesima melihat potensi produk Indonesia.

“Meski baru dua bulan, tetapi saya sudah mengunjungi beberapa mall kalian. Sebagai konsumen biasa, saya berpikir ada potensi besar bagi Indonesia untuk secara efektif mengakses pasar di Eropa. Kualitas, keindahan, dan kepengrajinan produk-produk kalian itu luar biasa,” jelas Ardi Stoios-Braken seperti ditulis, Rabu (16/10/2019).

Wanita itu hadir dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Dody Edward dan Managing Director Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) Hans Obdeijin. MoU ini untuk mendukung ekspor produk home decor ke Benua Biru.

Dody dan CBI kompak menyebut Belanda adalah pintu masuk produk Indonesia menuju pasar yang lebih luas di Eropa. Ardi pun menyatakan hal serupa.

“Dengan bantuan Belanda, kita akan melalui jalan ini untuk menyuplai permintaan di Belanda terlebih dahulu dengan pasar 17 juta orang. Kemudian melalui Belanda sebagai gerbang masuk ke negara Eropa lain,” ucap Ardi.

2 dari 3 halaman

Peran Besar CBI

Berbagai produk UMKM di Malang saat mengisi sebuah pameran produk kerajinan tangan pada Juli 2019 (Liputan6.com/Zainul Arifin)

CBI pun memiliki peran besar dalam membantu pengusaha kecil dan menengah Indonesia dalam mengikuti standar Eropa. Standar itu termasuk memastikan bahwa produk yang dibuat tidak merugikan aspek lingkungan dan sosial.

Ardi berkata konsumen di negara seperti Belanda memang punya preferensi pada produk yang punya tanggung jawab sosial yang baik. Ia menyebut perusahaan bisa belajar dari program CBI untuk memahami apa yang konsumen luar negeri inginkan.

“Jika permintaan (dari konsumen Eropa) adalah produk yang bebas dari pekerja anak, yang tidak memiliki dampak negatif ke lingkungam, maka itulah yang harus diberikan penyedia barang,” pungkasnya kepada Liputan6.com.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Jalan Lingkar Morotai

Liputan6.com, Jakarta – Pulau Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan di wilayah perbatasan Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam bahari dan budaya, dengan sejumlah obyek wisata yang ditawarkan seperti Pantai Dodola, Pulau Zumzum, dan Museum Trikora.

Untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata di pulau tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 menganggarkan Rp 273,86 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan pada Ruas Jalan Lingkar Morotai sepanjang 201,89 Km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan wisatawan menuju lokasi-lokasi wisata di Pulau Morotai.

“Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata,” kata Menteri Basuki dalam keterangannya, Rabu (16/10/2019)

Penanganan Ruas Jalan Lingkar Morotai yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terbagi dalam beberapa pekerjaan, diantaranya pembangunan jalan baru ruas Sofi-Wayabula sepanjang 6 Km, biayanya sebesar Rp 32 miliar.

Peningkatan jaringan jalan berupa pekerjaan preservasi di 7 titik ruas batas kota Daruba – Daeo/Sangowo – Bere Bere – Sofi – Daruba – Wayabula sepanjang 195,29 Km dengan biaya Rp 10,43 miliar.

2 dari 4 halaman

Pembangunan 6 Jembatan

Transportasi laut jadi moda transportasi alternatif di Morotai saat penerbangan terganggu erupsi.

Pembangunan dan penggantian 6 titik jembatan dengan biaya sebesar Rp 231,43 miliar yang terdiri dari ruas Bere Bere – Sofi sepanjang 152 meter dan 7 meter, jembatan Sofi-Wayabula 1 sepanjang 125,80 meter, Sofi-Wayabula 2 sepanjang 100 meter, Sofi-Wayabula 3 sepanjang 87 meter, dan Sofi-Wayabula 4 sepanjang 125 meter.

Dari total panjang ruas Jalan Lingkar Morotai 201,89 Km, hingga 14 Oktober 2019 progres fisik penanganannya mencapai 46,95% atau sepanjang 94,79 Km.

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR sejak tahun 2015-2018 telah mengganggarkan Rp 787,8 miliar untuk mendukungan peningkatan konektivitas KSPN Pulau Morotai.

Hingga pertengahan tahun 2019, dari 10 ruas jalan nasional di Pulau Morotai sepanjang 184,34 Km kondisinya 95,7 persen persen mantap, sedangkan untuk jalan non-nasional sepanjang 79,4 kemantapannya 45,7 persen.

Ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas guna mempercepat waktu tempuh dan mengurangi biaya transportasi yang berpengaruh terhadap biaya logistik.

3 dari 4 halaman

Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Pulau Dodola, salah satu pulau menawan di gugusan Kepulauan Morotai.

Dengan demikian, Pulau Morotai yang telah ditetapkan satu dari 10 Kawasan Strategis Priwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dapat mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain KSPN, Pulau Morotai dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan Bandara Pitu, Pelabuhan Daruba, dan Pelabuhan Wayabula.

Tersambungnya jalan dari wilayah Wayabula-Sofi akan mendukung terwujudnya Pulau Morotai sebagai pintu gerbang perdagangan di Indonesia atau pusat logistik di wilayah perbatasan. Hal ini akan memberikan peluang besar Pulau Morotai sebagai sentra kegiatan perdagangan kawasan pasifik dan pusat ekonomi di Indonesia bagian Timur di masa depan. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seluruh Sektor Menghijau, IHSG Dibuka Menguat ke 6.170,56

Liputan6.com, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona hijau pada pembukaan saham Rabu pekan ini.

Pada pra pembukaan perdagangan, Rabu (16/10/2019), IHSG lompat 12,39 poin atau 0,20 persen ke level 6.170,56. Pada pembukaan pukul 09.00 waktu JATS, IHSG melanjutkan penguatan dengan naik 24,17 poin atau 0,39 persen ke 6.182,33.

Sementara itu, indeks saham LQ45 juga menguat 0,28 persen ke posisi 962,41. Seluruh indeks saham acuan bergerak di zona hijau.

Pada awal pembukaan perdagangan, IHSG level tertinggi berada di 6.183,09 dan terendah di 6.169,55.

Sebanyak 163 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau dan 34 saham melemah. Sedangkan 118 saham diam di tempat.

Adapun total frekuensi di awal perdagangan saham 20.128 kali dengan volume perdagangan 626,3 juta saham. Nilai transaksi harian saham Rp 276,1 miliar.

Investor asing beli saham Rp 6,30 miliar di pasar reguler dan posisi rupiah di angka 14.188 per dolar AS.

Dari 10 sektor pembentuk IHSG, semua berada di zona hijau. Sektor barang konsumsi menguat paling tinggi yaitu 0,89 persen. Disusul sektor manufaktur yang menguat 0,57 persen dan sektor aneka industri naik 0,50 persen.

Saham-saham yang menguat antara lain SLIS melonjak 24,84 persen ke Rp 980 per saham, MYTX naik 11,11 persen ke Rp 70 per saham, dan LION naik 9,71 persen ke Rp 565 per saham.

Sementara saham-saham yang melemah antara lain IRRA yang turun 8,04 persen ke Rp 515 per saham, PALM turun 6,72 persen ke level Rp 222 per saham dan GGRP turun 5,48 persen ke Rp 690 per saham.

2 dari 4 halaman

IHSG Diprediksi ke Zona Hijau, Buru Saham Berikut

Pengunjung melintas dekat layar monitor pergerakan saham di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (2/1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan saham 2019 menguat 10,4 poin atau 0,16% ke 6.204. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah Analis sepakat laju indeks harga saham gabungan (IHSG) masih akan bergerak menghijau hari ini di pasar saham.

Meski masih dirundung ketidakpastian terkait putusan dagang AS-China, tren penguatan indeks menurut analis masih cukup kentara untuk hari ini.

“Pada perdagangan saham hari ini, tren penguatan masih terlihat dengan peluang IHSG diperdagangkan 6.131-6.185,” tutur Vice President PT Artha Sekuritas Frederik Rasali di Jakarta, Rabu (16/9/2019).

Dari dalam negeri, belum ada sentimen yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja indeks. Sementara ini, IHSG masih hanya akan diwarnai oleh sentimen eksternal.

3 dari 4 halaman

Rekomendasi Saham

Pengunjung melintasi layar pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (10/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menurut Frederik, investor dapat memburu saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan target harga 1.980-2.020, kemudian PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan target harga 2.300-2.350 serta saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dengan target harga 7.300-7.400.

Hal senada diutarakan Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Muhammad Nafan Aji. Menurutnya, indeks berpeluang bergerak positif di pasar saham.

Meski potensi jual bersih (net sell) asing masih menjadi ancaman di pasar domestik, dari sisi teknikal, indeks terindikasikan masih ke zona hijau hari ini.

“Kemungkinan IHSG akan ditutup menguat di kisaran 6.105-6.196,” ungkap Nafan.

Untuk saham rekomendasi, pihaknya menganjurkan agar mengoleksi saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Astra International Tbk (ASII), serta saham PT Alam Sutra Reality Tbk (ASRI).

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

3 Tanda Saat Harus Mengubah Asuransi Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Seiring bertambahnya usia kebutuhan kesehatan pun menjadi berbeda bahkan bertambah. Banyak orang kemudian mendaftarkan diri pada layanan asuransi.

Namun ternyata tak hanya memiliki asuransi, Anda juga harus memperhatikan hal lain. “Secara umum Anda pasti mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan, maka dari itu penting untuk meluangkan waktu dan membandingkan dengan asuransi kesehatan yang Anda miliki sekarang,” jelas Eric Roberge, sebagai Financial Planner yang dikutip dari Business Insider, Selasa (15/10/2019).

Dia menyebutkan ada beberapa tanda seseorang harus mulai memikirkan kembali fasillitas asuransi miliknya. Berikut beberapa tanda jika sudah saatnya Anda meninjau atau mengganti asuransi kesehatan tersebut, menurut Eric Roberge

1. Terjadi perubahan hidup

Salah satunya adalah ketika Anda membuat perubahan hidup seperti menikah, bercerai, memiliki seorang anak, dan lain-lain.

Perubahan lain bisa seperti membeli rumah atau Anda ingin membuat bisnis karena hal tersebut akan mempengaruhi situasi keuangan.

2 dari 2 halaman

2. Ingin menghemat uang

Ilustrasi uang. Sumber foto: unsplash.com/rawpixel.

Biaya asuransi sendiri kerap mengalami kenaikan. Sebab itu jika Anda sedang ingin menghemat uang, hal tersebut bisa dijadikan tinjauan kembali. Apakah layanan kesehatan yang Anda miliki sekarang sesuai dengan yang diinginkan.

3. Kebutuhan kesehatan berubah

Kesehatan masing-masing orang akan terus berubah. Bisa jadi kebutuhan asuransi kesehatan di masa lalu, tidak lagi cocok dengan masa sekarang.

Sebagai penutup, Eric Roberge mengatakan bahwa perlindungan asuransi kesehatan yang tepat adalah tergantung kepada kebutuhan masing- masing orang dan tergantung pada situasi spesifik setiap orang. Baik dari segi kesehatan maupun segi finansial.

Reporter: Chrismonica

IHSG Diprediksi ke Zona Hijau, Buru Saham Berikut

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah Analis sepakat laju indeks harga saham gabungan (IHSG) masih akan bergerak menghijau hari ini di pasar saham.

Meski masih dirundung ketidakpastian terkait putusan dagang AS-China, tren penguatan indeks menurut analis masih cukup kentara untuk hari ini.

“Pada perdagangan saham hari ini, tren penguatan masih terlihat dengan peluang IHSG diperdagangkan 6.131-6.185,” tutur Vice President PT Artha Sekuritas Frederik Rasali di Jakarta, Rabu (16/9/2019).

Dari dalam negeri, belum ada sentimen yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja indeks. Sementara ini, IHSG masih hanya akan diwarnai oleh sentimen eksternal.

Menurut Frederik, investor dapat memburu saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan target harga 1.980-2.020, kemudian PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan target harga 2.300-2.350 serta saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dengan target harga 7.300-7.400.

Hal senada diutarakan Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Muhammad Nafan Aji. Menurutnya, indeks berpeluang bergerak positif di pasar saham.

Meski potensi jual bersih (net sell) asing masih menjadi ancaman di pasar domestik, dari sisi teknikal, indeks terindikasikan masih ke zona hijau hari ini.

“Kemungkinan IHSG akan ditutup menguat di kisaran 6.105-6.196,” ungkap Nafan.

Untuk saham rekomendasi, pihaknya menganjurkan agar mengoleksi saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Astra International Tbk (ASII), serta saham PT Alam Sutra Reality Tbk (ASRI).

2 dari 3 halaman

Perdagangan Kemarin

Layar indeks harga saham gabungan menunjukkan data di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (2/1). Perdagangan bursa saham 2018 dibuka pada level 6.366 poin, angka tersebut naik 11 poin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan awal pekan ini. Investor asing jual saham Rp 544 miliar di pasar regular. 

Pada penutupan perdagangan saham Selasa (15/10/2019), IHSG ditutup di zona hijau dengan naik 31,29 poin atau 0,51 persen ke level 6.158,16. Sementara itu, indeks saham LQ45 juga naik 0,55 persen ke posisi 959,73.

Sebanyak 214 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sementara 180 saham melemah dan 153 saham diam di tempat.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 532.681 kali dengan volume perdagangan 15,6 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 8,2 triliun.

Investor asing jual saham Rp 544 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.165.

Dari 10 sektor pembentuk IHSG, tiga sektor berada di zona merah. Sedangkan tujuh sektor berada di zona hijau.

Penguatan dipimpin oleh sektor industri dasar yang naik 2,81 persen. Diikuti oleh sektor manufaktur yang menguat 1,07 persen dan sektor barang konsumsi terdongkrak 0,46 persen.

Sementara saham-saham yang menguat antara lain IRRA yang naik 49,73 persen ke Rp 560 per saham, SLIS naik 24,60 persen ke Rp 785 per saham dan PYFA naik 23,60 persen ke Rp 198 per saham.

Saham-saham yang melemah antara lain PDES turun 17,54 persen ke Rp 1.105 per saham, ALKA turun 16,18 persen ke Rp 404 per saham dan INAF turun 9,36 persen ke Rp 1.210 per saham.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Keuntungan Saat Miliki 2 Kartu Kredit Sekaligus

Liputan6.com, Jakarta Meski kartu kredit memberikan banyak kemudahan dan keuntungan, nyatanya masih banyak orang yang takut untuk memilikinya. Hal ini tak lepas dari iming-iming utang yang muncul dari kartu kredit.

Daripada terlanjur terjerumus utang, lebih baik sama sekali tidak punya kartu kredit. Sebenarnya cukup masuk akal, tetapi sayang rasanya bila tidak menggunakan kartu sakti yang satu ini.

Apalagi di era modern seperti sekarang yang semuanya serba praktis. Jangankan transaksi, makan saja pun sudah sangat praktis.

Yakin masih mau menolak kehadiran kartu kredit? Berikut ini bukti punya kartu kredit lebih dari satu lebih menguntungkan, seperti dikutip dari Cermati.com.

1. Tidak Pernah Ketinggalan Mendapatkan Barang Diskon

Bagi yang suka berbelanja, sangat disayangkan bila harus melewatkan berbagai diskon menarik. Selain mendapatkan diskon utama yang diberikan oleh toko atau merchant, ada lagi diskon tambahan dari kartu kredit.

Total diskon yang didapatkan pun tidak main-main karena jumlahnya bisa mencapai 70 persen sekaligus. Coba bayangkan berapa banyak rupiah yang berhasil dihemat kalau belanja menggunakan kartu kredit.

Itu masih satu kali belanja saja. Jika Anda belanjanya rutin untuk kebutuhan sehari-hari, tentu akan sangat menghemat pengeluaran, bukan?

Diskon ini bisa didapatkan dari merchant atau toko yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit. Jadi, bagi yang suka belanja, cobalah mencari kartu kredit yang ditujukan khusus untuk berbelanja.

2. Makan Enak dengan Harga Murah

Ilustrasi Makan
Ilustrasi makan (dok. Pixabay.com/Putu Elmira)

Bagi yang hobi kuliner, silakan manfaatkan kartu kredit untuk menggeluti hobi itu. Anda bisa berburu kuliner terbaru dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi dengan syarat, semua tagihan harus dibayarkan menggunakan kartu kredit.

Beberapa bank sering menawarkan promo makan dengan harga murah yang pastinya tidak bikin kantong jebol. Biasanya promo yang ditawarkan beragam, mulai buy one get one hingga pembelian dengan poin reward.

Sama seperti belanja, diskon kuliner ini juga diberikan untuk transaksi di restoran atau kafe tertentu saja. Jadi Anda harus banyak mencari informasi untuk menikmati promo yang sedang berlangsung.

3. Rencana Traveling Mudah Terwujud

Travelling memang menghabiskan banyak uang. Anda perlu menabung sekian bulan atau tahun dulu agar uangnya bisa terkumpul. Tapi sekarang, ada kartu kredit yang siap menutup sebagian biaya travelling, misalnya tiket pesawat atau penginapan.

Pemenuhan biaya ini tentunya bukan berupa uang tunai, melainkan potongan harga dengan persentase tertentu. Kalau dihitung-hitung sebenarnya cukup lumayan, apalagi bila travelling ke luar negeri. 

Meskipun ada kartu kredit, tapi Anda tetap harus menyiapkan uang tunai juga, misalnya untuk biaya asuransi perjalanan, mengurus paspor, visa dan sebagainya. Dengan demikian, rencana travelling tidak melulu hanya tinggal kenangan. 

4. Banyak Program ‘Reward’ Menarik

Gesek Mesin Kartu Kredit
Ilustrasi Foto Gesek Kartu Kredit (iStockphoto)

Inilah keuntungan yang bisa didapatkan dengan cuma-cuma saat bertransaksi menggunakan kartu kredit. Semakin banyak transaksi yang dilakukan, makin besar juga kesempatan menikmati reward yang diberikan bank penerbit. 

Reward yang diberikan sangatlah bervariasi, bisa berupa voucher belanja, diskon, dan lain sebagainya. Hanya saja, program reward ini memiliki batasan waktu sehingga klaimnya harus sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.

Satu hal lagi, poin reward berlaku dalam satu tahun saja. Setelah itu, poin akan expired atau kadaluarsa. Seringlah mengecek masa berlaku poin untuk memaksimalkan fungsinya nanti.

5. Punya Peluang Dapatkan Doorprize Menarik

Pada waktu tertentu, bank juga sering bagi-bagi doorprize menarik kepada nasabah. Hadiah kejutan ini pun tentu sangat beragam, tergantung kebijakan masing-masing bank.

Sebagai nasabah, Anda berhak mendapatkan nomor undian untuk mendapatkan doorprize ini. Sangat menguntungkan, bukan? Coba bayangkan kalau tidak punya kartu kredit atau tidak terdaftar sebagai nasabah aktif, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan penawaran menarik ini. 

Maka dari itu, gunakan kartu kredit sesering mungkin untuk memperbesar peluang guna mendapatkan doorprize menarik. Tapi kontrol penggunaan untuk mencegah menumpuknya tagihan kartu kredit. 

6. Bisa Mendapatkan Manfaat Bervariasi

Ilustrasi belanja
Ilustrasi belanja. Sumber foto: unsplash.com/rawpixel.

Selain mempermudah saat travelling, kartu kredit juga membuat kuliner ataupun shopping jadi lebih mudah dan praktis, juga hemat. Urusan diskon, Anda tidak perlu khawatir karena bank sudah menetapkan persentase masing-masing untuk semua jenis kebutuhan Anda.

Manfaat inilah yang tidak bisa didapatkan dari kartu pembayaran yang lain. Bayangkan kalau Anda punya dua kartu kredit, maka manfaat yang didapatkan akan lebih bervariasi lagi.

Agar tagihan tidak membengkak, coba atur penggunaan kartu berdasarkan fungsi utamanya masing-masing. Jika satu kartu kredit khusus untuk travelling, satunya bisa untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

7. Penyelamat saat Keadaan Genting

Sekarang kamu tidak perlu khawatir apabila isi rekening tabunganmu kosong. Ada kartu kredit yang siap menutup sebagian biaya yang diperlukan, terutama untuk peristiwa genting seperti kecelakaan atau sakit. 

Penggunaan kartu kredit untuk keadaan genting memang tidak disarankan. Tetapi kalau memang perlu, maka kartu sakti ini bisa jadi penyelamat. Alhasil, Anda tidak keteteran saat hendak mencari dana tambahan.

8. Punya Limit Kredit yang Lebih Besar

Kartu Kredit
Ilustrasi Foto Kartu Kredit (iStockphoto)

Limit kartu kredit yang satu terbatas? Jangan khawatir karena masih ada kartu kredit kedua yang limitnya bisa dimanfaatkan. Kalau masih ada kartu kredit yang lain, maka Anda juga bisa menggunakan limitnya untuk bertransaksi.

Sejatinya, hal ini memang akan menambah pengeluaran. Tapi selagi kondisi keuangan cukup untuk membayar semua tagihan, kenapa enggak? Sah-sah saja kalau Anda punya banyak kartu kredit. 

9. Punya Fasilitas Kartu Cadangan

Bank juga menyediakan fasilitas kartu kredit cadangan yang bisa digunakan oleh orang lain, seperti suami, istri, atau anak. Menariknya lagi, Anda bisa mengatur limit dan memantau penggunaan kartu kredit cadangan untuk menghindari membengkaknya tagihan.

Kartu kredit cadangan bisa diperoleh langsung dari bank. Untuk mendapatkannya, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan pihak bank. 

Kartu Kredit sebagai Penyelamat dalam Hidup

Kartu kredit tidak selamanya membawa bencana bagi hidup ANda. Asal digunakan dengan bijak, maka kartu kredit bisa jadi penyelamat hidup yang dapat membuat kondisi finansial Anda semakin terkontrol. Jadi, jangan pernah takut atau anti untuk punya kartu kredit, ya? Karena Anda bisa mendapatkan banyak manfaat yang mengutungkan jika bijak menggunakannya.

Lanjutkan Membaca ↓

Pasar Saham AS Kian Menarik, Harga Emas Tergelincir

Liputan6.com, Jakarta – Harga emas turun 1 persen pada Selasa karena permintaan investor untuk ekuitas mulai meningkat.

Dikutip dari CNBC, Rabu (16/10/2019), harga emas di pasar spot turun 0,8 persen menjadi USD 1,481.05 per ons. Sementara harga emas berjangka AS turun 0,9 persen menjadi USD 1,484.90.

“Saat ini yang mendorongnya (emas) turun adalah saham, kami memiliki pendapat saham terlihat kuat, tidak ada penghindaran risiko sekarang,” kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures.

Pasar ekuitas AS naik karena laporan pendapatan yang kuat pada memudarnya optimisme atas China-AS yang terbaru.

“Emas membutuhkan sentimen baru untuk mendorongnya lebih tinggi; rencana kembal penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS atau sesuatu yang akan terjadi pada pembicaraan perdagangan. Jika kesepakatan itu berantakan dan The Fed memangkas suku bunga, harga emas akan naik, “tambah RJO Futures ‘Haberkorn.

2 dari 3 halaman

Pertemuan The Fed

The Fed (www.n-tv.de)

Federal Reserve AS akan mengadakan pertemuan pada akhir bulan ini untuk memutuskan apakah akan menerapkan penurunan suku bunga lebih lanjut atau tidak.

Bloomberg melaporkan pada hari Senin bahwa China ingin lebih banyak pembicaraan untuk menuntaskan rincian kesepakatan fase-satu sebelum menandatanganinya.

Investor juga mengamati pertemuan puncak antara Inggris dan Uni Eropa pada hari Kamis dan Jumat yang akan menentukan apakah Inggris menuju kesepakatan untuk meninggalkan blok pada 31 Oktober, keluar tanpa kesepakatan atau penundaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Top 3: Penerimaan CPNS 2019 Dibuka 25 Oktober

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akhirnya mengumumkan pembukaan pendaftaran CPNS 2019. Hal ini dipastikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin.

Syafruding mengatakan hal ini usai menghadiri rapat dengan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

“Mulai 25 Oktober. Sudah siap,” kata dia.

Untuk formasi penerimaan CPNS pada tahun ini, kata dia, ada sebanyak 100.000 formasi. Dari 100.000 formasi yang ada tersebut kebanyakan dari tenaga pendidikan dan kesehatan.

Artikel mengenai pendaftaran CPNS 2019 ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Rabu 16 Oktober 2019:

1. Siap-Siap, Penerimaan CPNS Dibuka 25 Oktober

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan perekrutan CPNS akan dimulai 25 Oktober.

“Mulai 25 Oktober. Sudah siap,” kata Syafruddin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Puaat, Selasa (15/10/2019).

Dia tidak mau merinci terkait apa saja kementerian yang akan buka pendaftaran CPNS. Menurutnya, nomenklatur kementerian tersebut merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu kewenangan presiden,” sebutnya.

Untuk formasi penerimaan CPNS pada tahun ini, kata dia, ada sebanyak 100.000 formasi. Dari 100.000 formasi yang ada tersebut kebanyakan dari tenaga pendidikan dan kesehatan.

Simak berita selengkapnya di sini

2 dari 4 halaman

2. CPNS Dibuka 25 Oktober, Cek 4 Formasi Terbanyak Tahun Ini

Para peserta CPNS.

Ada kabar gembira bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memiliki latar pendidikan di bidang seperti guru atau bidan karena keduanya masuk ke empat besar lowongan dengan jumlah tertinggi. Bagaimana rinciannya?

Dalam tayangan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan menyebutkan sekitar 140 ribu dari 197 ribu formasi akan disediakan untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

“Empat besar formasi itu terutama guru berjumlah 63 ribuan, kemudian tenaga kesehatan, bidan, dokter, dokter gigi, perawat itu 31 ribuan, kemudian tenaga teknis fungsional 23 ribuan, dan teknis lainnya 28 ribuan,” jelas Ridwan seperti dikutip Selasa (15/10/2019).

Simak berita selengkapnya di sini

3 dari 4 halaman

3. Harga Emas Melonjak karena Harapan Kesepakatan Dagang AS-China Memudar

Penampakan emas batangan di gerai Butik Emas Antam di Jakarta, Jumat (5/10). Pada perdagangan Kamis 4 Oktober 2018, harga emas Antam berada di posisi Rp 665 ribu per gram. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Harga emas naik pada perdagangan Senin karena optimisme potensi kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan China memudar. Sementara, harga paladium mencapai rekor tertinggi sepanjang masa didorong oleh pasokan yang menipis.

Mengutip CNBC, Selasa (15/10/2019), harga emas di pasar spot naik 0,3 persen ke level USD 1.493,33 per ounce setelah sempat menyentuh level terendah dalam dua pekan di angka USD 1.473,90 per ounce di sesi sebelumnya.

Sedangkan untuk harga emas berjangka naik 0,6 persen ke level USD 1.497,6 per ounce.

“Investor tengah menilai ulang sentimen yang ada. Kemungkinan besar kesepakatan dagang AS-China, Brexit dan penurunan suku bunga Bank Sentral AS tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini” jelas George Gero, Direktur Pelaksana RBC Wealth Management.

Simak berita selengkapnya di sini

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketagihan Belanja Online, Coba Setop dengan Cara ini

Liputan6.com, Jakarta Di era modern seperti sekarang, belanja tidak perlu harus ke supermarket, mall, atau pasar. Sekarang semua barang yang dibutuhkan sudah tersedia secara online dan bisa dibeli melalui situs atau marketplace tertentu. Jauh lebih mudah dan praktis, bukan?

Sayangnya, kehadiran situs belanja online dapat merusak kesehatan finansial. Bila aktivitas belanja tidak dikontrol dengan baik, pengeluaran bisa membengkak secara tiba-tiba. Atau bahkan berpotensi menimbulkan utang.

Tapi tenang, ada banyak trik jitu yang bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan ketagihan belanja online. Apa sajakah itu? Simak ulasan berikut, seperti dikutip dari Cermati.com.

1. Jangan Terlalu Sering Buka Situs Belanja Online

Membuka situs belanja online memang asyik. Selain mampu menghilangkan suntuk sesaat dan mengisi waktu luang, Anda juga selalu up to date dengan koleksi dan tren terkini.

Tapi jangan salah, terlalu sering membuka situs belanja online justru dapat meningkatkan keinginan untuk belanja, lo! Akibatnya, upaya untuk mengurangi kebiasaan belanja online jadi gagal total.

Sebelum hal ini terjadi, lebih baik jangan terlalu sering membuka situs tersebut. Sebaiknya manfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang lebih berguna.

Misalnya membaca, minum kopi, atau beristirahat. Bukan malah asyik scroll down dan scroll up situs belanja online

2. Ketahui yang Jadi Kebutuhan

Tidak sedikit orang belanja online hanya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Akibatnya, barang yang dibeli hanya mampu memberi kepuasan sesaat.

Padahal harusnya barang tersebut dapat memberi kepuasan mendalam dan memenuhi kebutuhan utama. Alangkah baiknya kalau belanja itu didasarkan pada tingkat kebutuhan terlebih dahulu.

Dahulukan kebutuhan yang paling penting atau primer, seperti bahan-bahan makanan, bayar token listrik, pulsa, dan internet. 

Setelah itu, lanjutkan pada kebutuhan yang tidak terlalu penting seperti sekunder ataupun tersier. Dengan demikian, kebutuhan utama dapat dipenuhi secara maksimal.

2 dari 4 halaman

3. Jangan Terkecoh Diskon Spesial

Ilustrasi belanja online. (Foto ilustrasi: pixabay.com)

Hampir semua situs belanja online menawarkan diskon spesial bagi konsumen. Diskon bisa didapatkan untuk pembelian yang sudah mencapai jumlah minimum, misalnya Rp399 ribu atau Rp499 ribu

Apabila jumlah ini belum tercapai, maka diskon tidak bisa diredeem. Pemberian diskon memang menggiurkan.

Tetapi sadar atau tidak, diskon bersyarat seperti ini justru memicu sikap boros. Barang yang harusnya tidak perlu dibeli pun terpaksa harus dibeli agar total belanja mencapai jumlah minimum. 

Jika ingin menikmati diskon, sebaiknya pilih diskon yang tidak bersyarat. Alhasil, Anda dapat menikmati diskon secara maksimal tanpa harus menambah pengeluaran.

4. Hindari Rasa Terlalu Penasaran 

Situs belanja online mengeluarkan koleksi terbarunya? Jangan terlalu penasaran. Rasa penasaran ini secara tidak langsung dapat memicu keinginan untuk belanja pada barang-barang yang sama sekali tidak dibutuhkan. 

Masih lumayan bila Anda bisa menahan selera. Kalau tidak, mau tidak mau barang tersebut harus dibelanjakan demi memuaskan keinginan semata. Apalagi kalau barangnya masuk dalam kategori limited edition.

Bila hal ini terjadi, coba hitung berapa banyak uang yang akan dihabiskan untuk sekali belanja. Totalnya pasti lumayan besar, bukan? Jadi, lebih baik hilangkan rasa penasaran tersebut daripada ujung-ujungnya jadi konsumtif.

3 dari 4 halaman

5. Matikan Notifikasi dari Apliksi Belanja Online

Harbolnas 2016 (Ilustrasi: teknoologia.com)

Kehadiran aplikasi belanja online tentu memudahkan dan mempercepat aktivitas belanja. Anda yang tadinya menghabiskan waktu 1-2 jam untuk belanja di situs, kini hanya memerlukan waktu 30 menit untuk belanja di aplikasi. 

Tapi, Anda harus waspada terhadap notifikasi yang muncul dari aplikasi tersebut. Selain mengganggu kenyamanan, notifikasi ini tak jarang malah menimbulkan rasa penasaran yang ujung-ujungnya dapat memicu keinginan untuk berbelanja.

Sebaiknya matikan semua notifikasi pada aplikasi belanja yang terinstal di smartphone. Anda bisa mematikannya melalui menu pengaturan apabila notifikasi sudah terlanjur aktif.

6. Setop Berlangganan Newsletter

Berlangganan newsletter sebenarnya untung, tapi di lain sisi juga rugi. Untungnya karena Anda bisa lebih dulu mengetahui promo menarik yang ditawarkan oleh situs online yang bersangkutan. Sementara konsumen lain sama sekali belum mengetahui promo ini.

Sedangkan kerugiannya karena Anda harus lebih sering mengelus dada akibat godaan sale yang datangnya bertubi-tubi.

Jika tidak sabar dan tahan selera, jatuhnya malah menjadi konsumtif. Untuk menonaktifkan newsletter, coba tekan pilihan “unsubscribe” pada halaman e-mail yang dikirimkan oleh situs online. Atau bisa juga dengan cara mengunjungi alamat situs online yang bersangkutan. 

4 dari 4 halaman

7. Hapus Aplikasi di Telepon

Belanja online. (Foto: unsplash)

Agar lebih efektif lagi, coba hapus aplikasi belanja online yang ada di smartphone. Jika aplikasi sudah terhapus, maka intensitas untuk membuka situs pun dapat berkurang dengan sendirinya.

Dari yang tadinya 2-3 kali dalam sehari perlahan-lahan berubah menjadi 1 kali saja dalam sehari. Hal ini tidak lepas dari tingkat kemudahan akses yang sudah berubah.

Bagaimanapun juga, mengakses lewat aplikasi jauh lebih mudah daripada harus mengakses dari situs atau url biasa. Hapus aplikasi belanja yang dianggap paling toxic atau beracun.

Sedangkan aplikasi yang tidak toxic lebih baik dibiarkan tetap terinstal. Toh, aplikasi tersebut tidak memicu sikap konsumtif.

8. Jangan Malas Belanja secara Offline

Belanja offline memang tidak sepraktis dan semudah belanja online. Di samping itu, harga barang yang dibeli secara offline acap kali lebih mahal dibandingkan barang online.

Tak heran kalau banyak orang lebih suka belanja secara online. Akan tetapi, kondisi seperti ini tidak terjadi terus-menerus.

Terkadang harga barang di toko atau supermarket jauh lebih mudah. Apalagi toko atau supermarket tidak membebankan ongkos kirim kepada konsumen.

Jadi, tingkatkan intensitas belanja offline agar Anda bisa menghilangkan ketergantungan terhadap situs-situs belanja online

Kurangi Ketagihan Belanja Online

Proses peralihan dari belanja online ke offline memang tidak mudah. Dibutuhkan waktu dan effort yang tidak sedikit agar upaya untuk perubahan ini berhasil.

Teruslah mengurangi kebiasaan berbelanja online secara bertahap. Dengan demikian, Anda pun tidak lagi ketergantungan pada situs-situs belanja online karena barang-barang yang dibutuhkan juga bisa didapatkan secara offline.

Sosok Ini Dinilai Cocok Duduki Jabatan Menteri Strategis

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior Faisal Basri mengusulkan satu nama yang dianggapnya cocok menjadi salah satu menteri strategis di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) pada 5 tahun mendatang. Sosok dimaksud yakni Kuntoro Mangkusubroto.

Dia menilai mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut telah kenyang pengalaman.

Namun dia mengungkapkan jika usulannya tersebut tidak terkabulkan. “Tidak berkenan saja pak Jokowi,” ujarnya singkat di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Dia mengaku tak mengetahui alasan tak adanya rekomendasi atas menteri pilihannya. Padahal, menurut Faisal Basri, sosok tersebut memiliki banyak kriteria untuk memegang suatu jabatan menteri strategis pada periode 2019-2024.

Selain jadi Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia, Faisal memaparkan, Kuntoro juga pernah menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sejak 22 Oktober 2009.

“Jadi itu dia itu tangan kanan presiden. Dia bikin raport setiap waktu untuk menteri. Dia punya leadership yang keren. Frame work, public policy-nya bagus. Dia pengajar juga di Oxford (University), jadi lengkap. Jarang-jarang orang seperti itu. Itu kan tercermin juga di usianya,” tandas dia.

2 dari 2 halaman

Usai Bertemu Jokowi, Begini Reaksi Sri Mulyani saat Ditanya soal Kabinet Jilid II

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Usai bertemu Jokowi, Sri Mulyani menghindari pertanyaan awak media.

Berdasarkan pantauan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menghadap Jokowi kurang lebih satu jam. Saat keluar dari Istana Kepresidenan pukul 12.15 WIB, para awak media langsung menghampiri Sri Mulyani.

Alih-alih menjawab, Sri Mulyani justru menghidari pertanyaan awak media. Dia enggan menjawab saat ditanya apa yang dibahas saat bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sri Mulyani juga hanya menjawab singkat ketika wartawan bertanya apakah dirinya kembali ditunjuk oleh Jokowi menjadi menteri di kabinet jilid II.

“Enggak, enggak (bahas soal kabinet). Bahas tekstil kemarin,” ucap Sri Mulyani singkat.

Setelah menjawab pertanyaan itu, dia pun berjalan cepat dengan alasan tengah buru-buru bertemu dengan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Pertemuan juga berlangsung sekitar satu jam.

Namun, dia juga tak mau menanggapi para wartawan yang telah menunggu di luar Kemensetneg. Mobil yang membawa Sri Mulyani langsung melaju cepat.

Mandiri Sekuritas Ajak Generasi Milenial Berinvestasi di Pasar Modal

Liputan6.com, Jakarta – PT Mandiri Sekuritas (Mandiri Sekuritas) mendorong generasi milenial untuk memiliki literasi dan inklusi keuangan khususnya di bidang investasi pasar modal.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Mandiri Sekuritas melalui program edukasi bertajuk “Pintar Pasar Modal” kepada sekitar 120 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Selasa (15/10/2019).

Direktur Mandiri Sekuritas Lisana Irianiwati mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pola pikir mengatur keuangan dan berinvestasi atau investing mindset kepada generasi milenial untuk meraih kemapanan.

Program “Pintar Pasar Modal” dengan #sobatmapan memberikan pengetahuan, wawasan, dan motivasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan serta investasi kepada para mahasiswa, sehingga dapat diwujudkan kemapanan sejak dini dan secara berkelanjutan.

“Dengan lebih tingginya kesadaran dan kemudahan berinvestasi di pasar modal di kalangan generasi milenial, kami percaya bahwa generasi milenial akan semakin mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia. Generasi milenial merupakan tumpuan bagi industri pasar modal dan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” pungkas Lisana.

Mandiri Sekuritas mencatat, minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal meningkat, seiring dengan kemudahan akses informasi dan keuangan di era digital.

Data Mandiri Sekuritas menunjukkan, sebanyak 60 persen dari lebih 110 ribu nasabah Perusahaan berasal dari generasi milenial, atau generasi yang lahir di antara tahun 1980 hingga 2000.

Sekadar informasi, dalam delapan tahun terakhir, Mandiri Sekuritas secara konsisten mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengelola keuangan dan berinvestasi. Mandiri Sekuritas menyediakan kelas-kelas investasi yang dapat diikuti setiap pekan secara gratis.

Program CSR ini juga merupakan komitmen Mandiri Sekuritas dalam mendukung Bulan Inklusi Keuangan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Oktober 2016 serta program Yuk Nabung Saham yang dijalankan Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2015.

2 dari 3 halaman

Kenalkan Layanan Terintegrasi MOST

Direktur Mandiri Sekuritas Lisana Irianiwati

Dalam kesempatan itu juga, Mandiri Sekuritas memperkenalkan layanan investasi pasar modal digital yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan keuangan serta gaya hidup masa kini, yaitu Layanan terintegrasi Mandiri Sekuritas Online Securities Trading (MOST).

“Layanan terintegrasi Mandiri Sekuritas Online Securities Trading (MOST) memberikan solusi kepada masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal secara aman, mudah, dan enggak ribet. Seluruh layanan yang dihadirkan oleh Mandiri Sekuritas merupakan bagian dari komitmen untuk secara aktif membangun negeri,” kata Lisana.

Mandiri Sekuritas telah meluncurkan platform digital terintegrasi MOST pada tahun 2012 dan terus mengembangkan layanan MOST untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi pasar modal.

Pada tahun 2019 ini, Mandiri Sekuritas meluncurkan MOST DigiSign, fitur digital signature yang mempercepat pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah secara online hanya dalam waktu satu hari.

Kehadiran MOST DigiSign semakin melengkapi pengalaman digital para nasabah dalam berinvestasi di pasar modal, mulai dari pembukaan rekening efek online, aplikasi trading multi-platforms MOST, layanan investasi syariah MOST Sharia, layanan reksa dana MOST Fund, serta kelas investasi online MOST Learning.

MOST Learning merupakan komitmen nyata Mandiri Sekuritas untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi pasar modal kepada masyarakat luas melalui inovasi layanan digital yang dapat diakses kapan saja di mana saja.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Trio Ekonom Amerika Serikat Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi

Liputan6.com, Stockholm – Trio ekonom asal Amerika Serikat (AS) memenangkan Hadiah Nobel Ekonomi berkat usaha mereka dalam melawan kemiskinan di dunia. Penelitian trio itu disebut memperjelas akar penyebab kemiskinan agar dapat diberantas.

Tiga orang itu adalah Abhijit Banerjee, Esther Duflo dan Michael Kremer. Banerjee dan Duflo adalah ekonom asal Massachusetts Institute of Technology (MIT), sementara Kremer berasal dari Universitas Harvard.

“Pemenang tahun ini mengenalkan sebuah pendekatan baru dalam meraih jawaban-jawaban yang dapat diandalkan mengenai cara-cara terbaik untuk melawan kemiskinan global. Singkatnya, itu melibatkan membagi isu ini ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih kecil dan dapat diatasi, contohnya intervensi-intervensi yang paling efektif dalam meningkatkan hasil pendidikan dan kesehatan anak,” tulis pernyataan resmi Nobel.

Sepintas, penelitian mereka soal pendidikan dan kesehatan memang terkesan “sederhana.” Akan tetapi, setiap tahun sekitar lima juta anak-anak balita meninggal karena penyakit yang sebetulnya mudah ditangani. Sayangnya, setengah anak-anak di dunia masih tidak paham pendidikan.

Sebagai efek nyata penelitian mereka, lebih dari lima juta anak-anak India yang mendapat benefit dari program pendidikan yang efektif. Selain itu, berbagai negara juga mulai memberikan subsidi besar-besaran untuk layanan kesehatan yang bersifat preventif.

Menurut CNBC, Ekonom Esther Duflo, yang memiliki latar belakang Prancis-Amerika, merupakan wanita kedua yang memenangkan Nobel Ekonomi dalam sejak penghargaan itu muncul setengah abad lalu. Pemenang lain, Abhijit Banerjee, memiliki latar India-Amerika.

Nobel Ekonomi adalah yang terakhir diumumkan setelah Nobel Kedokteran, Fisika, Kimia, Sastra, dan Perdamaian. Mereka pun akan mendapat hadiah 9 juta krona dari pihak Nobel atau setara Rp 12,9 miliar (1 krona Swedia = Rp 1.440).

2 dari 3 halaman

Daftar Pemenang Hadiah Nobel 2019

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali. (Twitter/The Nobel Prize)

Daftar pemenang hadiah Nobel 2019: 

Nobel Perdamaian: Abiy Ahmed Ali

Ia disebut berhasil mendamaikan konflik di Etopia dan wilayah Afrika bagian timur dan timur laut.

Nobel Fisika: James Peebles, Michel Mayor, dan Didier Queloz

Peebles berkontribusi dalam kosmologi, sementara Mayor dan Queloz menang berkat penemuan sebuah exoplanet yang mengorbit di bintang bertipe solar.

Nobel Kimia: John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, dan Akira Yoshino

Mereka menang berkat pengembangan baterai lithium-ion.

Nobel Kedokteran: William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe, dan Gregg L. Semenze

Menang berkat penemuan terkait bagaimana sel-sel merasakan (sense) dan beradaptasi pada ketersediaan oksigen.

Nobel Sastra: Peter Handke

 Pria ini aktif di sektor penulisan dan perfilman. Ia menang karena karyanya berpengaruh pada ingenuity (kecerdasan) linguistik yang mengeksplorasi periferi dan kespesifikan pengalaman manusia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

PLN Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro di Papua

Liputan6.com, Jakarta – PT PLN (Persero) mengembangkan pembangkit listrik piko hidro di Papua. Hal ini dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah timur Indonesia.

Kepala Divisi Konstruksi Regional Maluku dan Papua PT PLN Robert Aprianto Purba mengatakan, melalui program 1000 Renewable Energy for Papua, PLN melistriki Kampung Kwaedamban, Distrik Bormeo, Pegunungan Bintang dengan piko hidro

Meski berlokasi di pedalaman Pegunungan Bintang, namun kampung ini memiliki prasyarat yang tepat untuk dialiri listrik dengan pembangkit Piko Hidro. Di antaranya, potensi aliran air bagus, kondisikeamanan kondusif, dan seluruh masyarakat mendukung serta membantu program pembangunannya.

Piko Hidro sendiri merupakan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sangat kecil, yakni 1-100 KWH. Jauh di bawah cara kerjanya, air yangtelah dibendung dialirkan ke dalam bak penampung yang berisi turbin sehingga aliran air akan memutar turbin tersebut. Selanjutnya turbin akan memutar generator yang pada akhirnya menghasilkan listrik.

Menurut Robert, keunggulan teknologi PLTPH adalah cocok digunakan di daerah terpencil.

“Piko Hidro hanya butuh ketinggianair 1-3 meter dan debit 30 liter per detik. Jadi cocok digunakan di daerah terpencil,” jelas dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Selain itu biaya investasinya pun tergolong murah sekitar Rp 30 juta per unit dengan biaya pemeliharaan yang minimum dan tidak memerlukan biaya bahan bakar.

“Piko Hidro ini pun mudah dirakit dan dioperasikanserta bisa beroperasi selama 24 jam sesuai dengan debit air. Teknologi inimembuatnya cocok untuk diterapkan di daerah terpencil yang memilikidebit air yang sesuai,” urai Robert.

Berkat PLTPH berdaya 1 KWH yang memanfaatkan aliran air sungai Wapra itu, maka 37 rumah di Kwaedamban kini bisa menikmati terang diwaktu malam.

“Itulah manfaat dari survei Ekspedisi Papua Terang,memetakan sumber pembangkit yang cocok untuk setiap desa di Papua. Dengan demikian pembangkit yang kami bangun bisa sesuai dengankarakteristik alam setempat sehingga diharapkan dapat bertahan dalamjangka panjang,” pungkas Robert.

2 dari 3 halaman

Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro, Cocok untuk Daerah Terpencil

Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik (Puslit Telimek) LIPI mencontohkan Piko Hidro, salah satu produk penelitian terkait energi terbarukan dengan biaya murah. (Huyogo Simbolon)

Listrik menjadi salah satu kebutuhan primer umat manusia. Hampir di setiap aktivitas manusia menggunakan listrik. Tapi, masih ada kawasan di Indonesia yang belum terjangkau aliran listrik.

Berangkat dari persoalan tersebut, Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik (P2 Telimek) LIPI memiliki beberapa hasil penelitian terkait energi terbarukan dengan biaya murah. Caranya dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro alias memanfaatkan kinetik air.

Piko Hidro merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan potensi energi air dengan head sangat rendah (1–3 meter) dengan debit yang besar.

Turbin arus sungai (TAS) bekerja karena adanya energi kinetik air yang mengalir memasuki turbin dan diarahkan oleh sudu pengarah menuju runner atau sudu gerak kemudian keluar melalui sebuah saluran yang disebut draft tube.

Energi kinetik air menyebabkan sudu turbin berputar sehingga poros turbin juga ikut berputar.

“Pembangkit listrik ini bisa menghasilkan energi listrik bahkan dari debit air yang sangat kecil,” kata peneliti P2 Telimek LIPI, Anjar Susatyo di Bandung, Senin (22/4/2019).

Piko Hidro menggunakan turbin sederhana, mudah dipasang, serta ramah bagi organisme air seperti ikan. Selain itu, Piko Hidro mudah dalam pengoperasian dan perawatan.

“Mudah dalam instalasi, bangunan sipil sederhana dan murah serta keandalan tinggi,” jelasnya.

Daya listrik maksimal yang dapat dibangkitkan oleh Piko Hidro adalah 1.000 watt. Turbin air ini sangat cocok untuk diaplikasikan di sungai atau pada saluran irigasi yang memiliki terjunan sekitar 1,5 meter atau lebih dengan debit air lebih dari 0,25 meter kubik per detik. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Siap-Siap, Penerimaan CPNS Dibuka 25 Oktober

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan perekrutan CPNS akan dimulai 25 Oktober.

“Mulai 25 Oktober. Sudah siap,” kata Syafruddin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Puaat, Selasa (15/10/2019).

Dia tidak mau merinci terkait apa saja kementerian yang akan buka pendaftaran CPNS. Menurutnya, nomenklatur kementerian tersebut merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu kewenangan presiden,” sebutnya.

Untuk formasi penerimaan CPNS pada tahun ini, kata dia, ada sebanyak 100.000 formasi. Dari 100.000 formasi yang ada tersebut kebanyakan dari tenaga pendidikan dan kesehatan.

“Ya terutama guru, kesehatan,” ujarnya

Reporter:  Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Pemerintah Buka 197.111 Formasi CPNS 2019, Cek Alokasinya

Mengintip Seleksi CPNS 2018 di Gedung Wali Kota Jaksel
Peserta bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). Tes SKD CPNS dilakukan di 269 titik lokasi tes di 34 provinsi di Indonesia. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka lowongan sebanyak 197.111 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Dari total 197.111 formasi yang tersedia, sebanyak 37.854 dialokasikan untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan 159.257 formasi didistribusikan untuk 467 pemerintah daerah.

“Kami harapkan Oktober ini mulai diumumkan rencana pengadaan CPNS ini dan prosesnya bisa dilaksanakan Desember 2019,” kata Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, seperti mengutip Antara, Rabu (25/9/2019).

Pada tahun ini, formasi yang diprioritaskan adalah tenaga teknis yang mendukung pengembangan nasional terutama guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya untuk pengembangan SDM dan Infrastruktur.

Sementara untuk kebutuhan daerah, Dwi memastikan akan lebih diutamakan guru dan tenaga kesehatan.

“Kita sedang memperbaiki komposisi, pegawai kita sekarang masih didominasi oleh pegawai administrasi umum. Nah kita ingin mengubah, yang lebih kita prioritaskan adalah tenaga teknis,” kata dia.

Pada seleksi CPNS tahun ini, dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan kuota khusus formasi untuk pelamar penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora serta Putra Papua/Papua Barat. Kendati demikian, Dwi belum dapat memastikan jumlah kuota khusus itu.

Dwi mengatakan untuk penerimaan CPNS 2019, para pelamar yang pada seleksi CPNS 2018 lulus PI atau seleksi kompetensi dasar (SKD) tetapi tidak bisa lulus menjadi PNS dapat menggunakan nilai yang lama dan bisa langsung mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Mereka diberi kesempatan untuk menggunakan nilai yang lama jadi bisa langsung ikut SKB. Namun demikian apabila mereka ingin mengulang mengikuti seleksi SKD mereka diberi kesempatan mengulang dan yang akan dipergunakan adalah nilai yang lebih baik,” kata dia. 

BKN Siapkan 108 Lokasi Tes Seleksi CPNS 2019

Sistem Tes Seleksi CPNS Berbasis On-line, Disimulasikan
Sistem tes seleksi CPNS berbasis online merupakan terobosan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), (20/8/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menggandeng sejumlah instansi pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Setidaknya ada 108 titik lokasi pelaksanaan tes CPNS di seluruh Indonesia.

Rencananya, seleksi lowongan CPNS akan dibuka pada Oktober tahun ini. “Mengenai titik lokasi, di mana BKN sudah menyiapkan 108 titik di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam keterangannya, seperti dikutip Selasa (24/9/2019).

BKN memprediksi jumlah pelamar CPNS dan P3K yang berlangsung secara serentak pada tahun ini bisa mencapai 5,5 juta orang.

Dia menuturkan, persiapan pelaksanaan rekrutmen ASN dari aspek infrastruktur kini tengah dimatangkan BKN. Ini selaku instansi penyelenggaraan seleksi CPNS secara nasional.

Adapun persiapan infrastruktur di antaranya mencakup sistem pendaftaran daring terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) dan penyiapan fasilitas seleksi melalui Computer Assisted Test(CAT BKN).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Ada yang Keberatan, Pemerintah akan Revisi Daftar Negatif Investasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang merevisi ulang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang telah sempat difinalisasi pada Juli lalu.

“Kita malah sedang me-review lagi sebenarnya karena nanti kita lihat apa saja yang perlu berubah,” ujar dia seperti mengutip Antara, Selasa (15/10/2019).

Darmin menjelaskan revisi ulang terhadap DNI itu dilakukan karena pemerintah mempertimbangkan adanya keberatan dari beberapa pihak.

“Nanti deh jangan sekarang ditanya karena kalau yang dimasukkan lagi itu adalah karena keberatan dari beberapa pihak,” ujarnya.

Sebelumnya pada Rabu (17/7), pemerintah kembali menyiapkan finalisasi revisi peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang pembahasannya telah tertunda lama sejak akhir 2018. “Detailnya nanti saja, habis itu mau difinalkan,” kata Darmin.

Meskipun Darmin belum mau mengatakan secara jelas mengenai rancangan revisi DNI, namun ia memastikan arahan untuk menyiapkan revisi DNI ini terkait dengan Visi Indonesia milik Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan wacana revisi DNI untuk mengatur kepemilikan asing dalam bidang usaha tertentu kembali muncul setelah hampir mendapatkan persetujuan di meja Presiden pada November 2018.

Regulasi mengenai DNI saat ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Sebagai informasi, DNI merupakan salah satu skema yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan masuknya investasi ke Indonesia selain melalui “omnibus law”. Skema DNI ini akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Gaet Investor, Pemerintah Siapkan Kemudahan Berusaha

20151113-Ilustrasi Investasi
lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengaku tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk kemudahan berusaha. Dengan kemudahan tersebut, dia meyakini para investor akan masuk ke Indonesia.

“Kita sendiri memang menyiapkan berbagai kebijakan untuk kemudahan berusaha. Sehingga itu juga akan ikut nanti menjadi daya tarik investor masuk ke Indonesia,” kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menko Darmin mengatakan, untuk meyakinkan para investor memang tidak mudah. Artinya selain dengan kemudahan-kemudahan ditawarkan pemerintah, juga butuh waktu tidak sebentar untuk membuat para investor percaya dalam menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Ya jadi arahnya akan lebih membaik lagi. Pasti perlu waktu supaya investor itu mau mengambil keputusan,” imbuh dia.

Di sisi lain, Mantan Direktur Jenderal Pajak itu juga menyinggung masalah dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Ia mengaku secara dampak masih belum bisa dipastikan. Mengingat perang dagang antar kedua negara tersebut tidak bisa dihentikan secara cepat.

“Tapi itu gak bisa dihentikan tiba-tiba. Pasti perlu waktu, gak bisa tiba-tiba seperti mobil dimatiin mesinnya itu. Perang dagang itu ya perlahan, bertahap dia dihentikan,” jelas Darmin.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

Pola Pikir yang Bisa Bikin Hemat Tiap Bulan, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Pengeluaran tiba-tiba membengkak? Penyebabnya bisa jadi karena mindset atau pola pikir selalu punya uang dan merasa ada uang di dompet.

Akibatnya, Anda sering bersikap acuh tak acuh terhadap semua pengeluaran tanpa memikirkan dampak dari apa yang sudah dilakukan. Agar kondisi keuangan tidak merosot terus-menerus, ubah pola pikir yang Anda miliki selama ini.

Jika Anda tidak tahu harus memulai dari mana, bisa menerapkan pola pikir ini mulai dari sekarang. Apa sajakah itu? Simak ulasan berikut, seperti dikutip dari Cermati.com.

1. Merasa Punya Banyak Pengeluaran

Pengeluaran yang sudah berkeluarga tentu lebih banyak daripada yang masih lajang. Tapi, hal ini tidak selalu menjadi tolak ukur.

Dalam beberapa kasus, pengeluaran seseorang yang masih single justru lebih banyak akibat gaya hidup yang cenderung konsumtif. Agar Anda tidak terlalu ‘ramah’ dalam mengeluarkan uang.

Coba berpura-pura merasa kalau pengeluaran Anda sedang membengkak untuk bulan ini. Dengan demikian, Anda dapat menunda keinginan untuk membeli barang-barang yang sejatinya tidak terlalu dibutuhkan.

2. Anggaplah Keuangan Sedang Sekarat

Sesekali, Anda perlu mengelabui diri dengan beranggapan kalau keuangan benar-benar lagi sekarat untuk saat ini. Gaji yang baru diterima 2 minggu lalu harus dianggap telah habis buat membayar biaya kebutuhan sehari-hari.

Jadi jangankan digunakan belanja dan hedon, untuk makan saja sulitnya minta ampun. Pola pikir seperti ini dipastikan akan membuat Anda sangat hemat.

Ajakan teman untuk makan di luar kantor pun otomatis akan ditolak karena kondisi keuangan sedang menipis. Padahal kenyataannya adalah kebalikan dari situasi ini. 

2 dari 5 halaman

3. Merasa Aktivitas dalam Ruangan Lebih Menyenangkan

ilustrasi membaca buku (iStockphoto)

Saat akhir pekan tiba, teman kantor pasti sering mengajak Anda untuk hangout atau ngopi di kafe. Jika selama ini Anda selalu menerima ajakan ini, sekarang tidak lagi.

Katakan kepada teman-teman Anda kalau belakangan ini sedang senang melakukan aktivitas di dalam ruangan, seperti membaca, mendengarkan musik, atau menonton. Alasan ini akan membantu untuk terhindar dari kebiasaan yang cenderung menguras isi dompet.

Uang yang seharusnya dihabiskan untuk nongkrong atau makan siang dengan teman bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Tentunya kebutuhan yang jauh lebih penting dan bermanfaat.

4. Katakan Sudah Punya Barang yang Ditawarkan Penjual

Saat hangout ke mall, beberapa sales mungkin sering menyodorkan produk tertentu untuk Anda coba. Di samping itu, sales juga sering meyakinkanmu untuk membeli produk dengan alasan kalau produk itu limited edition, berkualitas, dan sebagainya.

Kalau tidak mampu menahan selera, Anda pasti akan tergiur dan berencana untuk membeli produk tersebut. Tapi sebelum itu terjadi, coba tolak tawaran sales dengan mengatakan kalau Anda sudah mempunyai produk tersebut.

Anda sudah membeli produk itu sekitar 1 bulan yang lalu dan sangat menyukai produk mereka. Bila perlu, katakan pula kalau Anda sudah mempunyai stock di rumah sehingga sales tidak membujuk Anda untuk membeli produknya.

3 dari 5 halaman

5. Sulap Rumah Menjadi Tempat Ternyaman

Ilustrasi kamar (dok. Dekoruma/Dinny Mutiah)

Kondisi rumah yang berantakan dan mirip kapal pecah tanpa disadari akan menambah pengeluaran. Kondisi seperti ini membuat Anda tidak nyaman, sehingga ada kecenderungan untuk ke luar rumah, hangout, atau bersantai.

Intinya, Anda bisa ke luar dan berada di tempat yang bisa membuat pikiran tenang dan fresh. Coba sulap rumah Anda menjadi tempat paling nyaman yang pernah ada.

Dengan demikian, Anda akan betah berada di dalam rumah selama berjam-jam bahkan seharian. Dengan begini, uang yang harusnya dipakai untuk hangout bisa dimasukkan kembali ke dalam dompet.

6. Merasa Tabungan Mulai Menipis

Siapapun pasti merasa takut saat mengetahui tabungannya sudah mulai menipis, termasuk Anda. Bagaimana kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi esok hari, maka tidak punya uang untuk membiayai kejadian tersebut.

Ya, itulah yang ada di dalam pikiran Anda saat itu. Akibatnya pemikiran seperti ini, maka kebiasaan untuk bersikap seenaknya terhadap uang pun akan berkurang secara perlahan.

Anda selalu beranggapan kalau menabung itu sangat penting untuk hari esok, sehingga hidupmu jauh dari kata boros. 

4 dari 5 halaman

7. Blokir Kartu Kredit untuk Sementara

Ilustrasi Kartu Kredit (iStockphoto)

Bagi yang suka berbelanja menggunakan kartu kredit, coba latih diri Anda untuk belanja dengan uang tunai. Anggaplah kalau kartu kredit diblokir buat sementara waktu sehingga Anda tidak perlu susah payah membawanya setiap hari saat bepergian.

Anda juga tidak bisa menggunakannya lagi untuk berbelanja karena anggapan kalau kartu kredit sudah tidak bisa digunakan. Nah, ketika transaksi kartu kredit dihentikan, maka total pengeluaran Anda akan berkurang dengan sendirinya.

Sebab tidak ada tagihan baru yang perlu dibayar atau dicicil setiap bulan. Hal yang perlu Anda lakukan hanyalah membayar tagihan di masa lalu sampai lunas. 

8. Berpikir bahwa Kendaraan akan Rusak

Pengeluaran Anda tidak hanya sebatas untuk makan, minum, bayar tagihan listrik, dan cicilan kartu kredit, tetapi juga biaya buat kendaraan pribadi. Selain biaya perbaikan, Anda juga perlu memikirkan biaya bensin, parkir, dan tol.

Cukup menguras ini dompet memang apalagi kalau dalam satu hari Anda bisa bolak-balik ke luar rumah. Jadi, ketika ingin membeli aksesoris kendaraan yang tidak penting-penting amat atau hanya sekadar jalan-jalan tak tentu, sebaiknya berpikirlah kendaraan akan rusak.

5 dari 5 halaman

9. Merasa Kuota Internet segera Habis

Ilustrasi handphone (dok. Pixabay.com/Putu Elmira)

Agar Anda bisa berkomunikasi di sosial media, tentu harus menyediakan kuota internet dalam jumlah yang cukup. Kuota internet ini tidak didapatkan secara gratis, tetapi ada harga yang perlu dibayarkan untuk bisa menikmatinya.

Harga yang dibayar pun tidak murah, terutama kalau kuota yang dibutuhkan cukup besar. Tidak perlu bersusah payah memikirkan harga kuota internet.

Anggap saja kalau kuota internet sedang habis dan tidak perlu diisi ulang, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk menjelah dunia maya. 

Pola Pikir Mana yang Pernah Anda Terapkan?

Hidup hemat itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti membangun pola pikir hidup hemat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara rutin. Alhasil, Anda akan menjadi terbiasa dengan pola pikir seperti ini, sehingga hidup hemat bisa diwujudkan dengan segera. Dari kesembilan pola pikir di atas, kira-kira nomor berapa yang pernah Anda lakukan?

CPNS Dibuka 25 Oktober, Cek 4 Formasi Terbanyak Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta – Ada kabar gembira bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memiliki latar pendidikan di bidang seperti guru atau bidan karena keduanya masuk ke empat besar lowongan dengan jumlah tertinggi. Bagaimana rinciannya?

Dalam tayangan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan menyebutkan sekitar 140 ribu dari 197 ribu formasi akan disediakan untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

“Empat besar formasi itu terutama guru berjumlah 63 ribuan, kemudian tenaga kesehatan, bidan, dokter, dokter gigi, perawat itu 31 ribuan, kemudian tenaga teknis fungsional 23 ribuan, dan teknis lainnya 28 ribuan,” jelas Ridwan seperti dikutip Selasa (15/10/2019).

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin berkata formasi teknis memang akan ditingkatkan pada penerimaan CPNS tahun ini. Untuk pengumumaan seleksi CPNS tahun ini, Syafruddin menyebut pelaksanaan dibuka pada 25 Oktober mendatang.

Ridwan menjelaskan bahwa tidak semua instansi negara akan membuka formasi. Terdapat 541 instansi pusat maupun daerah yang mendapat jatah formasi tahun ini.

Ridwan berharap pengumuman CPNS dapat terlaksana setelah pelantikan presiden pada hari minggu mendatang. Pelantikan presiden pun ditunggu untuk mengantisipasi apabila ada kementerian yang bergabung.

“Panselnas itu harus menyesuaikan formasi yang sudah siap ini dengan struktur kabinet dengan kabinet yang baru. Jangan sampai kabinet A dan B digabung dan sebaliknya,” jelas Ridwan.

Penerimaan CPNS Dibuka 25 Oktober

Ribuan Pelamar Ikuti Tes CPNS Kemenkumham
Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat menjawab soal dengan sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan perekrutan CPNS akan dimulai 25 Oktober. Namun

“Mulai 25 Oktober. Sudah siap,” kata Syafruddin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Puaat, Selasa (15/10/2019).

Dia tidak mau merinci terkait apa saja kementerian yang akan buka pendaftaran. Menurutnya, nomenklatur kementerian tersebut merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu kewenangan presiden,” sebutnya.

Untuk formasi penerimaan CPNS pada tahun ini, kata dia, ada sebanyak 100.000 formasi. Dari 100.000 formasi yang ada tersebut kebanyakan dari tenaga pendidikan dan kesehatan.

“Ya terutama guru, kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah Buka 197.111 Formasi CPNS 2019, Cek Alokasinya

CPNS
Para peserta CPNS.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka lowongan sebanyak 197.111 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Dari total 197.111 formasi yang tersedia, sebanyak 37.854 dialokasikan untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan 159.257 formasi didistribusikan untuk 467 pemerintah daerah.

“Kami harapkan Oktober ini mulai diumumkan rencana pengadaan CPNS ini dan prosesnya bisa dilaksanakan Desember 2019,” kata Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, seperti mengutip Antara, Rabu (25/9/2019).

Pada tahun ini, formasi yang diprioritaskan adalah tenaga teknis yang mendukung pengembangan nasional terutama guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya untuk pengembangan SDM dan Infrastruktur.

Sementara untuk kebutuhan daerah, Dwi memastikan akan lebih diutamakan guru dan tenaga kesehatan.

“Kita sedang memperbaiki komposisi, pegawai kita sekarang masih didominasi oleh pegawai administrasi umum. Nah kita ingin mengubah, yang lebih kita prioritaskan adalah tenaga teknis,” kata dia.

Pada seleksi CPNS tahun ini, dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan kuota khusus formasi untuk pelamar penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora serta Putra Papua/Papua Barat. Kendati demikian, Dwi belum dapat memastikan jumlah kuota khusus itu.

Dwi mengatakan untuk penerimaan CPNS 2019, para pelamar yang pada seleksi CPNS 2018 lulus PI atau seleksi kompetensi dasar (SKD) tetapi tidak bisa lulus menjadi PNS dapat menggunakan nilai yang lama dan bisa langsung mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Mereka diberi kesempatan untuk menggunakan nilai yang lama jadi bisa langsung ikut SKB. Namun demikian apabila mereka ingin mengulang mengikuti seleksi SKD mereka diberi kesempatan mengulang dan yang akan dipergunakan adalah nilai yang lebih baik,” kata dia. 

BKN Siapkan 108 Lokasi Tes Seleksi CPNS 2019

Ilustrasi tes CPNS (4)
Ilustrasi tes CPNS

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menggandeng sejumlah instansi pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Setidaknya ada 108 titik lokasi pelaksanaan tes CPNS di seluruh Indonesia.

Rencananya, seleksi lowongan CPNS akan dibuka pada Oktober tahun ini. “Mengenai titik lokasi, di mana BKN sudah menyiapkan 108 titik di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam keterangannya, seperti dikutip Selasa (24/9/2019).

BKN memprediksi jumlah pelamar CPNS dan P3K yang berlangsung secara serentak pada tahun ini bisa mencapai 5,5 juta orang.

Dia menuturkan, persiapan pelaksanaan rekrutmen ASN dari aspek infrastruktur kini tengah dimatangkan BKN. Ini selaku instansi penyelenggaraan seleksi CPNS secara nasional.

Adapun persiapan infrastruktur di antaranya mencakup sistem pendaftaran daring terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) dan penyiapan fasilitas seleksi melalui Computer Assisted Test(CAT BKN).

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tekan Biaya Modal Pengusaha, KKP Buat Inovasi Karantina Ikan

Liputan6.com, Jakarta – Sebagai negara maritim, ikan adalah komoditas utama Indonesia. Namun, proses karantina ikan untuk ekspor masih memakan waktu lama. Mulai dari mengurus dokumen hingga pemeriksaan yang berpindah-pindah gedung, cukup memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Selama bertahun-tahun, pengusaha ikan terjebak dalam alur birokrasi tersebut. Tapi kini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menciptakan sistem One Stop Service Quarantine (OSS-Q). Dengan sistem ini, semua kegiatan karantina ikan dilakukan dalam satu tempat.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM dan KHP) KKP, Rina, mengatakan bahwa inovasi yang dilakukan di Balai KIPM Surabaya ini membuat pengusaha ikan lebih sedikit mengeluarkan modal biaya.

“Dengan pengusaha ada di tempat kami, kita bisa dengan cepat mengambil semua, mengawal semua, dan akan membuat si pengusaha menjadi lebih sedikit pengeluaran pembiayaannya. Negara juga jadi lebih hemat dalam pemanfaatan sumber daya,” ungkap Rina dalam sebuah pernyataan tertulis, Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, negara juga dapat menghemat Rp 1,4 miliar setiap tahun. Bahkan menguntungkan lagi, proses karantina hanya membutuhkan waktu 4 hari. Padahal awalnya membutuhkan waktu 7 hingga 10 hari, atau rata-rata 8 hari.

Bagi para pelaku usaha perikanan, inovasi layanan OSS-Q sangat berperan penting untuk mendukung kelangsungan dalam perusahaan. OSS-Q juga menghemat biaya logistik sebesar USD 937 per kontainer per hari dari biaya tracking, handling, dan sewa kontainer.

Volume ekspor komoditas perikanan di Jawa Timur juga meningkat dari 226,6 ribu ton pada 2017 menjadi 264,3 ribu ton pada 2018. Peningkatan volume ekspor ini akibat arus barang yang cepat mendorong peningkatan kapasitas produksi serta menurunnya biaya logistik barang, sehingga harga jual dapat bersaing dengan negara lain di pasar global.

Inovasi yang masuk dalam 99 inovasi terbaik ini juga meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp 5,6 miliar pada 2016 meningkat menjadi Rp 11,8 miliar pada 2017.

Rina mengungkapkan, KKP akan mengembangkan OSS-Q ke balai-balai lainnya di seluruh Indonesia. “Kita akan mencoba agar tidak lagi sertifikat hard copy, tetapi e-certificate,” pungkas Rina.

2 dari 3 halaman

Optimalkan Sumber Daya Ikan, KKP Gelar Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2019

Kepala BKIPM Rina saat membuka acara Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2019 di Alun-alun Yogyakarta. (Istimewa)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.

Hal ini terkait dengan kondisi dimana banyak jenis ikan invasif ditemukan dan dipelihara masyarakat, perdagangan ilegal komoditas perikanan yang dilindungi dan dibatasi serta maraknya isu terkait pencemaran limbah plastik di perairan umum.

Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), tahun ini kembali menyelenggarakan Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2019.

Mengusung tema Melalui GEMASATUKATA (Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina), Kita Wujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Lestari dan Berkelanjutan, acara dilaksanakan serentak di Pusat BKIPM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIPM seluruh Indonesia, mulai 23 Juni hingga 23 Juli 2019.

“Bulan Bakti Karantina dan Mutu adalah bentuk public awareness BKIPM dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi perkarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan,” kata Kepala BKIPM Rina saat pembukaan acara di Alun-alun Yogyakarta, 23 Juni 2019.

Menurutnya, dengan pemahaman yang tepat, ragam potensi sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Caranya dengan memengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakat, para pelaku usaha, dan pemerintah daerah, serta instansi terkait.

Rina berharap, semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keberlanjutan sumber daya ikan.

“Jika semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam karantina dan penjagaan mutu, kita berharap maraknya temuan jenis-jenis ikan invasif yang dipelihara masyarakat, peredaran dan penyelundupan jenis-jenis ikan yang dilarang dan dibatasi perdagangannya, serta hasil perikanan di pasar domestik yang belum terjamin mutu dan keamanannya dapat ditanggulangi dengan baik,” terang Rina.

Ini adalah bentuk komitmen terhadap visi KKP untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional, dengan fokus melaksanakan misi pada tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

“Setelah pembukaan yang dilaksanakan hari ini, besok Senin (24/6) BKIPM KKP akan melakukan restocking ikan senilai Rp 100 juta ke Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo bersama Bupati Kulon Progo dan jajarannya,” jelas Rina.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berkat Digitalisasi Pengelolaan SDM, BTN Hemat Rp 150 Miliar

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyatakan telah berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 150 miliar tahun ini dengan melakukan digitalisasi dalam pengelolaan SDM. Salah satunya dengan menerapkan e-learning kepada pegawai yang akan dipromosikan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Strategic Human Capital BTN Yossi Istanto saat memberikan kuliah umum di Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta.

“Dengan e-learning kami bisa menghemat sekitar Rp 80 miliar, ini berhasil dari efisiensi biaya akomodasi dan tiket peserta learning. Ini jumlah yang cukup besar dan tentu berimbas kepada penurunan biaya operasional,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Yossi mengatakan, dengan penghematan tersebut, BTN berhasil meningkatkan penghasilan pegawai meskipun kondisi keuangan perseroan sangat ketat.  

Untuk itu, pengelolaan SDM akan terus mengimplementasikan sistem digital sehingga bisa berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan kesejahteraan pegawai.

“Inisiatif ini kami lakukan agar tercipta human capital yang handal dan mampu membawa Bank BTN beradaptasi serta meningkatkan produktivitas usaha di era industri 4.0,” jelasnya.

Yossi mengatakan, BTN telah banyak berbenah dalam mengelola pegawai atau SDM sebagai aset penting bagi perusahaan. Adapun inovasi yang dilakukan mulai dari proses perekrutan pegawai hingga pengembangan karir untuk menjadi pemimpin perseroan.

“Era disrupsi membuat perusahaan harus berinovasi jika ingin tetap hidup. Proses bisnis dan produknya juga perlu dilakukan inovasi,” katanya.

2 dari 4 halaman

Era Disrupsi Hadirkan Peluang dan Tantangan

Direktur Strategic Human Capital BTN Yossi Istanto saat memberikan kuliah umum di Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta. (Dok. BTN)

Dihadapan ratusan mahasiswa UNS, Yossi mengungkapkan, era disrupsi memunculkan peluang dan tantangan baru yang membuat bisnis memerlukan transformasi di bidang digital. Transformasi ini harus didukung dengan peningkatan kompetensi SDM.

“Peluang dan tantangan baru ini yang banyak membuat anak muda ingin menjadi entrepreneur,” paparnya.

Menurut Yossi, menjadi entrepreneur merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil di era disrupsi, mengingat rasio pengusaha di Indonesia masih sedikit dibandingkan jumlah penduduk sekitar 3,1%.

Salah satu sektor yang menarik adalah menjadi pengembang properti mengingat masih besarnya potensi pengembangan perumahan dengan harga rumah yang terus naik.

“Oleh karena itu menjadi entrepreneur di bidang properti merupakan pilihan yang sangat menjanjikan. Kami mengajak para mahasiswa untuk menjadi pengusaha properti, karena imbal hasilnya sangat menguntungkan,” tegas Yossi.

Dia menjelaskan, BTN sebagai bank fokus bidang perumahan mendorong penciptaan entrepreneur di bidang properti secara komprehensif melalui program pendidikan dan produk pembiayaan.

Untuk program pendidikan BTN telah mendirikan School of Property dan Mini MBA in Property.

“Bank BTN akan membantu bagi yang ingin menjadi entrepreneur di bidang property melalui tahapan pembelajaran untuk bisa menjadi developer masa depan,” ungkap Yossi.

Dia menuturkan, bisnis di bidang properti masih menghadapi berbagai tantangan seperti backlog dan kapasitas penyediaan rumah, namun masih banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk memperluas potensi bisnis.  

Adapun tantangan sekaligus peluang di sektor properti yakni angka backlog yang masih cukup besar sekitar  11,4 Juta rumah yang menunggu untuk segera diselesaikan.Penyelesaian backlog perumahan, lanjut Yossi, diharapkan bisa memiliki multiplier effect terhadap 136 subsektor Industri yang berujung pada pertumbuhan PDB.

Selain itu masih ada gap antara kebutuhan rumah baru yakni sekitar 800.000 unit per tahun dengan kapasitas bangun pengembang yang hanya 250.000-400.000 unit per tahun.

Yossi menambahkan dukungan pemerintah baik dari kementerian maupun regulator untuk mendorong sektor properti sangat besar. Tumbuhnya kelas menengah di Indonesia juga merupakan peluang karena mereka memiliki potensi ekonomi yang besar.

“Rasio Mortgage to GDP Indonesia baru 2,9%, berarti masih banyak ruang bisnis perumahan yang bisa dikembangkan,” papar Yossi.

3 dari 4 halaman

Perlu Riset Pasar

Ilustrasi bank (Sumber: Istockphoto)

Sementara itu, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengungkapkan, era disrupsi telah membuat ketidakpastian terjadi pada dunia usaha. Hal ini bisa terlihat dari bisnis yang dulu berjaya, namun saat ini telah hilang atau terdisrupsi karena perkembangan teknologi.

“Makanya mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan agar bisa beradaptasi dengan era disrupsi. Kalau pun mereka menjadi pengusaha, bisa bersaing dalam kondisi saat ini,” tegas Jamal.

Pada kesempatan yang sama ekonom Indef Bhima Yudisthira menuturkan, untuk menjadi pengusaha yang sukses, mahasiswa perlu melakukan riset pasar. Hal ini agar mereka memahami peluang kebutuhan konsumen, bisa berkolaborasi dengan keahlian yang beragam serta membentuk tim yang solid.

“Dan pelajari kegagalan dari startup- startup sebelumnya,” katanya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bulog Ungkap Penyebab Harga Beras Naik di Pasaran

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengaku tengah mempelajari penyebab kenaikan harga beras yang terjadi di pasaran saat ini.

Bahkan, dia pun merasa bingung adanya lonjakan harga pada beras mengingat stok yang ada di gudang Bulog maupun di pasaran melimpah.

“Harga naik nah ini sedang dipelajari kenapa harga naik padahal stok banyak. Kan di pasaran juga banyak ya kan. Di pasaran banyak di Bulog apalagi,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (15/10/2019). 

Dia pun menduga, kenaikan harga tersebut terjadi dikarenakan penyerapan dilakukan oleh sejumlah pedagang masih kurang. Di tambah lagi, produksi gabah sekarang ini sedang mengalami penurunan, sehingga keadaan itu secara otomatis akan mempengaruhi harga di pasaran.

“Kita sudah intervensi kita sudah jualan kita udah operasi pasar tapi ya ternyata faktanya penyerapannya kecil. Bahkan kita ingin memasukkan ke penyalur-penyalur itu mereka semua belum mau menerima karena stoknya memang masih banyak,” kata dia.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional itu menambahkan, ada beberapa daerah yang memang berdampak pada kenaikan harga diantaranya terjadi di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Sementara, oprasi pasar sendiri terus dilakukan pihaknya di seluruh wilayah untuk menstabilitaskan harga.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Harga Naik

Stok beras di gudang Perum Bulog Divre Sumsel Babel (Liputan6.com / Nefri Inge)

Sebelumnya, harga beras di Pasar Pagi, Pekayon, Bekasi Selatan mengalami kenaikan. Salah satu pedagang beras, Sugeng mengatakan, harga beras per karungnya mengalami kenaikan menjadi Rp 20.000.

“Saya beli dari sana sudah naik. Harga satu karung beras naik jadi Rp 20.000. Ini jadi memengaruhi harga ecerannya,” ucap Sugeng di kiosnya, Minggu (22/9).

Dirinya menuturkan jika harga beras sebelumnya Rp 7.000 per liter. Namun, akibat kenaikan harga tersebut, harga berubah menjadi Rp 8.000 per liter. “Tapi yang harga Rp 8.000 per liter itu kualitasnya jelek,” jawabnya.

Harga jual beras eceran kini dibanderol mulai dari Rp 8.000 per liter sampai Rp 13.000 per liter. Kenaikan ini mulai dirasakan para pedagang sejak satu minggu terakhir.

“Naiknya mulai satu minggu ini dan katanya bakal naik terus harganya sampai bulan Oktober,” tandasnya.

Proyek Bendungan Napun Gete Ditargetkan Rampung 2020

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggenjot pembangunan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang direncanakan rampung pada 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, konstruksi bendung ini dimaksudkan untuk mewadahi ketersediaan air di tanah NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain.

“Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ungkapnya dalam sebuah keterangan tertulis, Selasa (15/10/2019).

Progres pembangunan Bendungan Napun Gete saat ini sudah mencapai 70,96 persen. Total nilai kontrak pembangunannya sebesar Rp 884 miliar dengan kontraktor PT Nindya Karya (Persero).

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 11,22 juta m3 dengan luas genangan 99,78 hektare (Ha). Bendungan ini nantinya akan dapat mengairi sawah irigasi seluas 300 Ha, menyediakan air baku sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 m3 per detik, dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,71 megawatt.

Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang Agus Sosiawan menyampaikan, selain Bendungan Napun Gete, ada dua bendungan lainnya yang dibangun di Provinsi NTT yakni Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Manikin di Kabupaten Kupang.

“Kedua bendungan tersebut ditargetkan selesai masing-masing pada akhir tahun 2021 dan tahun 2022. Sementara ada satu lagi bendungan yang akan dibangun, saat ini dalam proses pembahasan teknis yakni Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo dengan kapasitas tampung sebesar 34,14 juta m3,” jelasnya.

Bendungan Temef memiliki luas genangan 380 Ha dengan kapasitas tampung 45,78 m3 untuk mengalir irigasi 600 Ha, air baku 10 liter per detik dan potensi tenaga listrik sebesar 2,6 megawatt. Total biaya pengerjaan bendungan Rp 1,5 triliun. Pembangunannya dikerjakan kontraktor PT Waskita Karya dan PT Nindya Karya.

2 dari 3 halaman

Bendungan Manikin

Indonesia memiliki bendungan terbesar di Asia Tenggara, yaitu Waduk Cirata dengan luas sekitar 43 ribu hektare.

Sementara Bendungan Manikin merupakan bendungan yang baru dimulai pengerjaannya pada 2019 setelah kontraknya ditandatangani akhir Desember 2018, dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP).

Adapun Bendungan Manikin memiliki kapasitas tampung 28,2 juta m3 dengan biaya konstruksi sebesar Rp 1,9 triliun. Keberadaan bendungan ini diharapkan untuk menyediakan air baku di Kabupaten Kupang dengan debit sebesar 0,7 m3 per detik, irigasi 310 hektare lahan pertanian, pengendalian banjir 600 m3 per detik, pengembangan pariwisata, serta pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan daya 0,1 MW.

Selain bendungan, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pada 2019, dianggarkan dana sebesar Rp 202 miliar untuk pembangunan jaringan irigasi baru dan rehabilitasi di enam lokasi sepanjang total 315 Km.

Tiga lokasi diantaranya yakni Daerah Irigasi (DI) Bendungan Ratiklot di Kabupaten Belu, DI Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan DI Wae Mantar Kabupaten Manggarai. Pembangunan jaringan transmisi air baku dari Bendungan Rotiklot sepanjang 30 Km juga dianggarkan pada 2019 sebesar Rp 20 miliar.

Kemudian pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di bendung Mautenda Kabupaten Ende dan Baing di Kabupaten Sumba Timur sepanjang 58 kilometer. Biaya pengerjaan fisiknya sebesar Rp 99 miliar dari anggaran tahun 2019.

Menurut catatan Kementerian PUPR, pada 2015-2018 juga telah dibangun sejumlah embung di NTT, terutama di daerah rawan air dengan anggaran sebesar Rp 649,2 miliar di 292 lokasi. Diantaranya pada 2015 di 136 lokasi, 2016 di 105 lokasi, 2017 di 27 lokasi, dan 2018 di 24 lokasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

BNI Inisiasi Program Cetak 1000 Agripreneur di Tuban

Liputan6.com, Jakarta Untuk mendukung program nasional dalam menyinergikan teknologi pertanian 4.0 dan merealisasikan Program Nawacita, BNI membuat program yang bermanfaat untuk kelompok masyarat tani. Adalah Program Mencetak 1.000 Agripreneur yang diawali di Tuban, Jawa Timur, Selasa (15/10).

Ya, BNI mempersiapkan agripreneur andal di pedesaan. Dalam melaksanakan program ini, BNI menyediakan akses pembiayaan melalui pola kemitraan serta pendampingan dengan melakukan sinergi bersama HARA (Start Up dibidang Agritech).

Bentuk kerja sama dilakukan melalui upaya meningkatkan bisnis dan perekonomian dengan digitalisasi kios serta pengembangan sumber daya yang terstruktur. Acara ini dihadiri sekitar 300 petani (Gabungan Kelompok Petani/ Gapoktan) dan Petugas Penyuluh Lapangan.

Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi mengatakan peran perbankan dalam kegiatan tersebut untuk menginisiasi serta mengakselerasi pertumbuhan inklusi keuangan, dan kapabilitas perekonomian di Pedesaan terutama di sektor pertanian.

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi pedesaan di Indonesia. Dengan Program Mencetak 1.000 Agripreneur ini, diharapkan SEVP Jaringan BNI Ronny Venir, dapat menciptakan vokasi diberbagai bidang pertanian, untuk mendukung implementasi pertanian 4.0.

Program ini juga diharapkan dapat membangun blockchain financing antara petani yang sudah menjadi nasabah BNI dengan Depo Tani, sehingga dapat membentuk ekosistem pertanian yang diharapkan. Kebutuhan budidaya petani seperti membeli pupuk, obat, hingga kebutuhan pribadi dapat disediakan oleh Depo Tani.

Selain itu CEO HARA, Regi Wahyu ikut menjelaskan bahwa program ini sangat terbuka bagi para pengusaha pertanian yang ingin bisnisnya berkembang. Mereka yang memiliki usaha dan mau berkembang aktif menjadi Agen46 BNI, dapat langsung bergabung menjadi Depo Tani.

Setelah masuk Depo Tani, pihak HARA akan melakukan pembinaan. “Setiap UMKM yang bergabung dalam program ini akan diberi pelatihan secara berkala dan pendampingan yang sifatnya jangka panjang,” ujarnya.

Direktur Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Denny Setiawan, mengatakan bahwa Bupati Tuban Fathul Huda mengapresiasi atas terpilihnya Tuban sebagai lokasi pelaksanaan awal Program Mencetak 1.000 Agripreneur.

Fathul bangga atas semangat dan dukungan BNI untuk Masyarakat Tani dan desa di Tuban. “Kami mendukung dan berharap agar program ini dapat diperluas, sehingga dapat berdampak bagi 20 desa dan 200 ribu petani di Kabupaten Tuban,” harapnya.

Pemilihan Tuban sebagai lokasi pelaksanaan program sejalan dengan penunjukan BNI sebagai Penyalur program Kartu Tani di Provinsi Jawa Timur. Tuban juga terpilih karena memiliki potensi ekonomi desa yang besar disektor pertanian. Selanjutnya program ini akan dilanjutkan ke beberapa kabupaten lain di Jawa Timur sebagai komitmen BNI dalam mendukung peningkatan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat Tani.

Selain pelatihan capacity building untuk pengelolaan bisnis retail pertanian menggunakan teknologi, para petani juga mendapatkan pelatihan terkait dengan pembukuan sederhana oleh IAI (Ikatan Akutan Indonesia).

Langkah awal

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo menyampaikan, acara ini adalah langkah awal untuk mencetak 1.000 Agripreneur sukses yang dapat menjadi penggerak sektor pertanian Indonesia.

Keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pertanian. Ada tiga pilar utama pelatihan yang bakal diberikan pada Depo Tani.

Pertama, entrepreneural untuk mengembangkan manajemen bisnis. Kedua, technical skills untuk membangun peluang bisnis berbasis pertanian. Ketiga, character untuk membentuk seorang pribadi pebisnis yang dapat berkomunikasi dengan baik dan mengayomi konsumennya.

Ketiga pilar pelatihan ini ditekankan untuk mendorong tumbuhnya inisiatif, inovasi, kreativitas dan kerjasama dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi baik teknis, sosial, maupun ekonomi

Sebelumnya BNI telah menjalin kerjasama dengan HARA sebagai mitra dalam digitalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk mempermudah para petani dalam mendapatkan bantuan dan pinjaman dari bank. Kerja sama ini juga untuk membantu berjalannya program Kartu Tani.

Penyaluran KUR BNI selama 2019 telah mencapai Rp14,42 triliun atau 90,13 persen dari alokasi plafond KUR sebesar Rp16 triliun.

Khusus pembiayaan di Wilayah Jawa Timur, BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp3,2 triliun. Melalui strategi sinergi dengan HARA dan pemerintah setempat, BNI yakin akan terus dapat meningkatkan pembiayaan kepada pengusaha UMKM khususnya di Wilayah Jawa Timur.

(*)

BI Dorong Transaksi di Pasar Tradisional Pakai QR Code

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan mendorong transaksi QR Code hingga ke pasar-pasar tradisional.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan pasar tradisional akan disasar untuk menggunakan metode QR Code milik pemerintah yaitu QRIS.

Penggunaan metode pembayaran digital tersebut ialah bertujuan mengenalkan sekaligus meningkatkan literasi keuangan hingga ke lapisan masyarakat di pasar.

“Penjual di pasar‎ tradisional, dia akan mengisikan uangnya di situ (QRIS),” ucapnya dalam Konferensi Pers Bulan Inklusi Keuangan di Restoran Madame Delima, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Onny melanjutkan, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi. Termasuk sosialisasi hingga ke kalangan mahasiwa serta anak-anak sekolah.

“Anak-anak sekolah dan kuliah juga. Uang di sana jadi pindah ke saving‎. Kita programnya besar-besaran di 2 segmen itu‎,” kata Onny.

Selain itu dia juga bilang, seluruh sistem pembayaran online telah sepakat mengikuti aturan QRIS. Dengan adanya QRIS, nantinya platform dompet digital seperti GoPay, OVO, hingga LinkAja akan menggunakan teknologi QRIS.

“Kita cukup punya 1 sistem, sekarang orang mungkin punya semua seperti GoPay, OVO, LinkAja, Dana karena masing-masing punya eksklusivitas sendiri. Nanti 1 QRIS bisa dipakai di semua tempat,” jelasnya.

RI Punya Standar QR Code, Pembayaran Jadi Lebih Mudah

BI Luncurkan QR Code Indonesia
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Presdir BCA Jahja Setiaatmadja mencoba transaksi menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) di kantor BI, Jakarta, Sabtu (17/8/2019). QRIS merupakan bagian transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia yang berlaku 1 Januari 2020. (Liputan6.com/HO/Rizal)

Bank Indonesia (BI)  melakukan soft launching QR Code Indonesia Standard (QRIS) pada Senin, (27/5/2019).

Peluncuran tersebut sebagai langkah awal transformasi digital di sistem pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

QRIS ini akan terealisasi secara penuh pada semester II 2019. Lalu apa saja keuntungan yang diperoleh dengan adanya QRIS ?

Dengan ada QRIS milik BI, penyelenggara sistem pembayaran berbasis QR Code dapat saling terhubung.  Sehingga masyarakat tidak perlu memiliki banyak aplikasi sistem pembayaran di telepon pintarnya. 

Hal itu juga dapat meminimalisir tercecernya uang masyarakat di banyak aplikasi. Untuk membuktikannya, hari ini Merdeka.com mencoba melakukan transaksi di booth yang diadakan oleh LinkAja tapi pembayaran dilakukan melalui akun go-pay.

Transaksi pun berhasil dilakukan tanpa ada biaya tambahan. Per hari ini, pembayaran melalui QR Code dapat dilakukan melalui aplikasi pembayaran manapun di merchant yang sudah memiliki barcode berlogo QRIS dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

Adapun para penyelenggara QR Code yang beroperasi saat ini di antaranya adalah go-pay, ovo, linkaja, sakuku BCA, dan lain-lain.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com 

Lima Visi Sistem Pembayaran Indonesia

BI Tahan Suku Bunga Acuan 6 Persen
Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/6/2019). RDG Bank Indonesia 19-20 Juni 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Pery Warjiyo, mengatakan hadirnya QRIS tersebut memungkinkan pembayaran melalui QR akan terinterkoneksi dan terinteropabilitas dengan menggunakan satu standar QR Code.

“Dalam tahap awal, BI memperkenalkan QRIS untuk Merchant Presented Mode (MPM) dan akan mulai diimplementasikan pada Semester II – 2019,” kata Perry dalam acara Seminar Internasional yang bertema “Digital Transformation for Indonesian Economy”, di kantornya, Senin, 27 Mei 2019.

Perry memaparkan akan ada lima visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif.

Visi ini merupakan respons atas perkembangan digitalisasi yang merubah lanskap risiko secara signifikan, yaitu meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik, dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran. 

Adapun lima visi SPI 2025 adalah pertama, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.

“Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan,” ujarnya.

Selanjutnya, yang ketiga, menjamin interlink antara Fin-tech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti Application Programming Interface-API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.

Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech dan sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan. 

Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

“Kelima Visi SPI 2025 tersebut akan diwujudkan melalui lima inisiatif, baik yang akan diimplementasikan secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian dan Lembaga terkait beserta industri,” ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Dorong Industri Kopi, Pemerintah akan Revitalisasi BLK di Lampung Barat

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono mengatakan, pihaknya akan merivitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah Lampung Barat. Ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi di sektor kopi yang berada sekitar wilayah tersebut.

“Kami lihat potensi wilayahnya, dan akan kembangkan kopi karena ada berbagai jenis kopi disana,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Dia menyebut saat ini di bawah Kemenaker ada satu BLK di Lampung Barat yang dilakukan revitalisasi agar memenuhi standar. “Revitalisasi itu artinya divitalkan kembali dari yang tadinya (BLK) itu kurang terdorong,” imbuhnya.

Di sisi lain, pemanfaatan potensi perkopian ini juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan di sana.

“Jadi kamu sudah sepakat untuk kembangkan perkopian disana, tapi memang lebih banyak ke SMK,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,3 triliun untuk revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seluruh Indonesia. Hingga kini sudah ada sekitar 14.000 SMK yang tersebar di berbagai wilayah.

“(Anggaran revitalisasi) sekitar Rp4,3 triliun. Sebetulnya masih jauh dari target karena jumlah SMK kita 14.000,” ujar Muhadjir saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/10).

Revitalisasi SMK nantinya akan dilakukan secara bertahap. Pengerjaan tahun ini dilakukan untuk 300 SMK. “Tahun ini 300 SMK, tahun depan 550 SMK. Tahun 2024, 5000. Bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran,” paparnya.

Muhadjir berharap ke depan jumlah SMK akan diperbanyak dari pada jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan dunia kerja.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Wapres JK Singgung Merosotnya Harga Kopi Dunia di Markas PBB

Pimpin Delegasi Indonesia, Wapres JK Berjalan Kaki Menuju Markas PBB
Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan kaki menuju markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, AS, Senin (18/09) waktu setempat. Jusuf Kalla akan memimpin delegasi Indonesia dalam sidang majelis umum Badan PBB ke-72. (Liputan6.com/Tim Media Wapres)

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyoroti terus merosotnya harga biji kopi di pasaran dunia yang mencapai 70 persen sejak 1982. Salah satu penyebab adalah kelebihan pasokan produksi biji kopi dunia.

Ini dia sampaikan saat berbicara pada forum “Aksi Bersama Mengatasi Krisis Harga Kopi dan Mencapai Produksi Kopi Berkelanjutan”, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Rabu pagi waktu setempat (25/9/2019). 

“Saya ingin menggaris bawahi dampak dari krisis harga kopi ini. Petani kecil adalah korban yang paling dirugikan. Petani kecil, bukan industri maupun konsumennya,” ujar JK seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet, Kamis (26/9/2019).

Menurut Wapres, lebih dari 90 persen lahan kopi Indonesia dikelola oleh petani kecil. Karena itu, Indonesia sangat prihatin dengan krisis ini, saat keuntungan industri kopi besar dunia justru meningkat.

“Lebih dari 25 juta petani kecil kopi di seluruh dunia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia sendiri memiliki 1,8 juta petani kopi,” ungkap dia.

Merosotnya harga dunia, ikut mengakibatkan  menanam kopi tidak lagi menjadi sumber penghidupan yang diminati. Sebagian petani kopi bahkan beralih ke sektor lain.

Karena itu, sebagai sesama negara penghasil kopi, Wapres mengajak bersama-sama untuk membuat terobosan guna memperbaiki nasib produsen kopi di negara masing-masing. “Kita tidak bisa berdiam diri,” tegas Wapres.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

IFC Ajak Perbankan Tak Ragu Dukung Portfolio Hijau

Liputan6.com, Jakarta – International Finance Corporation (IFC) terus mendorong agar sektor bank Indonesia bisa melakukan pembaruan dalam pasar keuangan demi memerangi perubahan iklim, yakni dengan mengembangkan portfolio hijau yang programnya mendorong Tujuan Pertumbuhan Berkelanjutan (TBP).

IFC pun memfasilitasi Sustainable Banking Network (SBN) yang memiliki 38 negara anggota termasuk Indonesia. Sejauh ini, kebanyakan negara masih pada tahap komitmen atau mengembangkan, sementara Indonesia dan China sudah menjadi first mover (penggerak pertama) dari program ini.

Namun, rata-rata perkembangan portfolio hijau di negara SBN masih sekitar dua sampai tiga persen.

Sustainable Finance Program Leader IFC Rahajeng Pratiwi menyebut ada insentif agar para bank makin termotivasi menghijaukan portfolio mereka. Insentif itu tak melulu soal uang, melainkan secara kualitatif seperti pemberian penghargaan.

“Misalnya ada Sustainable Finance Award dilakukan banyak negara. Keuntungannya untuk si bank tersebut adalah promosinya ke investor luar,” jelas Rahajeng.

Ia berkata investor negara-negara maju, seperti negara Scandinavia, yang justru tertarik pada aktivitas lembaga keuangan di sektor lingkungan, sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Urusan soal finansial pun menjadi hal nomor dua.

Jack Sidik, Senior Country Officer IFC, membenarkan pandangan tersebut. Ia berkata justru di negara maju banyak lembaga keuangan yang meningkatkan pendanaan terkait program berkelanjutan di portfolio mereka demi memikat investor.

“Di negara yang lebih maju kayak di Eropa itu terbalik paradigmanya, bila tidak green, susah sekali mereka dapat investor,” ujar Jack.

Potensi investasi terkait iklim di Jakarta saja juga ternyata besar, yakni mencapai USD 30 miliar untuk periode 2018-2030. Sektor itu mencakup pembuangan (USD 725 juta), perairan kota (USD 3 miliar), kendaraan listrik (USD 7 miliar), energi terbarukan (USD 3 miliar), bangunan hijau (USD 16 miliar), dan transportasi publik (USD 660 juta).

2 dari 3 halaman

China Sudah Gencar

Armada taksi bertenaga listrik terlihat di kota Shenzhen, sebelah selatan China pada 7 Januari 2019. Taksi listrik dilengkapi dengan terminal on-board yang memberi tahu pengemudi di mana taksi kurang, seperti bandara, atau lokasi lainnya. (AP/Vincent Yu)

China ternyata merupakan negara yang sudah menyadari potensi portfolio hijau. Mereka pun negara anggota SBN yang paling gencar pertumbuhannya terkait portfolio hijau untuk menarik investor.

“Kalau ambil kasus China itu meningkat secara signifikan dari tahun 2015. Bukan cuman dari financing juga di funding. Jadi di China perkembangan 2015-2017 meningkatnya sangat cepat,” jelas Rahayu.

Ia menyebut salah satu faktor pendukungnya adalah supervisi yang ketat dari lembaga keuangan. China pun telah melihat peluang baru dari program ini.

“Mereka sendiri melihat peluang. Opportunity untuk melihat pasar baru, investor baru, itulah kenapa mereka rajin issue green bond,” ucap Rahajeng.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

IFC Soroti Kondisi Portfolio Hijau di Perbankan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – International Finance Corporation (IFC) mengajak masyarakat agar semakin aware pada portfolio hijau di perbankan Indonesia. Bank besar di Indonesia (BUKU 3 dan 4) sedang didorong OJK untuk mengembangkan portfolio hijau meski hasil masih jauh dari sasaran.

Berdasarkan survei OJK, rata-rata delapan bank besar di Indonesia baru memiliki sekitar dua persen portfolio hijau. Sementara, target tahun 2030 adalah 30 persen.

Sustainable Finance Program Leader IFC Rahajeng Pratiwi menyebut kini perbankan masih dalam tahap awal, sehingga masih ada optimisme bahwa perbankan sebetulnya sudah melakukan lebih dari itu. Namun, kendalanya adalah agar bank bisa memilah portfolio mereka yang sebetulnya sudah memiliki aspek sustainability.

“Yang perlu kita lakukan sekarang berarti capacity building agar bank bisa mengkategorikan secara benar. Kalau sudah benar kita lihat lagi tahun 2020 apakah ada peningkatan,” ujar Rahajeng pada Selasa (16/10/2019) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Indonesia merupakan satu dari 38 negara yang mendorong reformasi pasar keuangan dalam membentuk Sustainable Banking Network (SBN). Rata-rata negara SBN juga masih memiliki perkembangan portfolio hijau antara dua sampai tiga persen.

Rahajeng menyebut sudah ada tanda positif perbankan Indonesia dalam mengikut SDG. Salah satunya adalah PT BNI (Persero) yang sudah merilis laporan sustainability mereka terkait kesetaraan gender dan proyek ramah lingkungan. Ia pun menegaskan bahwa argumen bank itu hadir demi keutungan semata tidaklah sesuai dengan fungsi bank berdasarkan hukum.

“Sekarang bank enggak bisa ngomong keuntungan. Tidak bisa. Tujuan dibikin Undang-Undang Perbankan itu adalah mendukung pembangunan nasional,” ujar Rahajeng.

Bank pun telah diwajibkan menerbitkan laporan aktivitas mereka yang mendukung portfolio hijau. Bank BUKU 4, BUKU 3, dan bank asing wajib melakukannya pada tahun 2019 dan merilisnya tahun depan. Sementara, BUKU 1 dan BUKU 2 wajib memulai pada tahun 2020.

2 dari 4 halaman

BNI Salurkan Bantuan Sosial ke 4.005 Rekening di Morotai

Pengunjung bertransaksi dengan tap cas BNI saat pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia Grup di Bali, Jumat (11/12). PT BNI (Persero) Tbk menerbitkan 760 Kartu Virtual Account Debit yang diberikan kepada para delegasi negara peserta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI beberapa waktu lalu telah menerbitkan Kartu Morotai Sejahtera. Kartu ini untuk bantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai mendistribusikan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.

Corporate Secretary BNI Meiliana mengatakan, Kantor Cabang (KC) BNI Morotai yang telah didirikan sejak 2016 hingga saat ini telah mendistribusikan bantuan melalui Kartu Morotai Sejahtera kepada 4.005 rekening. 

“Sampai saat ini, jumlah rekening yang ditujukan untuk lansia, janda cerai mati, disabilitas, dan anak yatim telah mencapai 4.005 rekening,” ujar Meiliana di Morotai, Maluku Utara, Rabu (9/10/2019).

Untuk memperluas layanan tersebut, BNI kini telah memiliki 32 Agen46 yang tersebar di Pulau Morotai. Tak hanya Kartu Morotai Sejahtera, Agen46 disebutnya juga bisa melayani warga setempat untuk berbagai keperluan.

“Tersebarnya Agen46 di Pulau Morotai menjadikan pembukaan rekening BNI, tarik/setor tunai, transfer, transaksi uang elektronik serta berbagai layanan pembayaran seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik, hingga BPJS tidak lagi tersentralisasi di KC BNI Morotai,” tutur dia.

Berbagai upaya tersebut turut mendapat apresiasi dari Bupati Morotai, Benny Laos. Dia berterimakasih kepada BNI yang telah bantu Pemkab Pulau Morotai menggeliatkan perekonomian lokal.

“Saya mengapresiasi BNI hadir di Morotai yang menggandeng masyarakat untuk menjadi Agen46, mendistribusikan kartu Morotai Sejahtera, serta menyalurkan kredit usaha. Saya berharap BNI akan terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Morotai,” ungkap dia.

3 dari 4 halaman

Berkat KUR BNI, Pengusaha di Morotai Ekspor 50 Kg Lobster per Hari

Ilustrasi lobster (iStock)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai salah satu bank BUMN telah berinisiatif mendirikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Pulau Morotai sejak 2016 lalu. Hal ini dikarenakan banyak potensi di wilayah tersebut.

Pulau Morotai sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di Maluku Utara kini terus mematangkan diri untuk menjadi 10 Bali Baru. Berkembangnya bisnis pariwisata secara otomatis turut menggenjot pertumbuhan ekonomi di tempat tersebut. 

Sejak saat itu, banyak pegiat usaha lokal yang tertarik menjadi debitur di BNI. Seperti yang dilakukan Reagen Sumampouw (32 tahun), seorang pengusaha muda yang punya lahan bisnis di berbagai sektor, mulai dari penangkaran lobster hingga toko listrik. 

Reagen menceritakan, ia telah menjadi debitur BNI sejak bank tersebut membuka kantor cabangnya di Morotai pada 2016. Mulai saat itu, ia telah beberapa kali menerima penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI hingga bisa membuka tempat penangkaran lobster bernama Moro Karya.

“Sekitar sudah mau masuk 3 tahun. Ini udah ditawarin (KUR) lagi, karena katanya lancar toh. Tapi aku bilang jangan dulu lah. Kebetulan juga baru buka usaha futsal sama gym,” ungkap dia di tempat penampungan lobster miliknya di Pulau Morotai, Maluku Utara, seperti dikutip Rabu (9/10/2019).

Sebagai informasi, per Agustus 2019, BNI telah menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp 73,9 Triliun kepada 260 ribu debitur. Bank tersebut menyalurkan kredit UMKM dalam empat bentuk, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 12,84 triliun kepada 147.023 debitur di seluruh Indonesia hingga Agustus kemarin.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tiru Cina, Kepala Daerah Diminta Saling Bersaing Tarik Investasi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah daerah (Pemda) dinilai harus bisa bersaing satu sama lain secara positif. Khususnya dalam upaya menarik investasi ke daerahnya.

“Yang paling penting juga, pemerintah daerah mesti proaktif dalam menggandeng investor,” kata Chief Economist PT Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro di Gran Melia, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Praktik persaingan positif tersebut, seperti yang dilakukan para kepala daerah di China. Jika ada rencana investasi dari satu investor, maka masing-masing kepala daerah akan berlomba-lomba menggaet hati si pemilik modal.

“Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Cina. Kalau pemerintah daerah di Cina, misalnya ada yang mau investasi, itu berebutan pemda-pemda. Pemdanya Beijing, Shanghai, itu rebutan,” ungkap dia.

Kompetisi yang demikianlah, kata dia, yang harus dilakukan oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia. Sebab berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. “Saingan tarik investasi. Saingan yang positif dalam hal ekonomi,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Gaet Investor, Pemerintah Siapkan Kemudahan Berusaha

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (Dok Foto: Kemenko Bidang Perekonomian)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengaku tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk kemudahan berusaha. Dengan kemudahan tersebut, dia meyakini para investor akan masuk ke Indonesia.

“Kita sendiri memang menyiapkan berbagai kebijakan untuk kemudahan berusaha. Sehingga itu juga akan ikut nanti menjadi daya tarik investor masuk ke Indonesia,” kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menko Darmin mengatakan, untuk meyakinkan para investor memang tidak mudah. Artinya selain dengan kemudahan-kemudahan ditawarkan pemerintah, juga butuh waktu tidak sebentar untuk membuat para investor percaya dalam menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Ya jadi arahnya akan lebih membaik lagi. Pasti perlu waktu supaya investor itu mau mengambil keputusan,” imbuh dia.

Di sisi lain, Mantan Direktur Jenderal Pajak itu juga menyinggung masalah dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Ia mengaku secara dampak masih belum bisa dipastikan. Mengingat perang dagang antar kedua negara tersebut tidak bisa dihentikan secara cepat.

“Tapi itu gak bisa dihentikan tiba-tiba. Pasti perlu waktu, gak bisa tiba-tiba seperti mobil dimatiin mesinnya itu. Perang dagang itu ya perlahan, bertahap dia dihentikan,” jelas Darmin.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Air Laut Sudah Mendekati Monas, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengingatkan terkait isu penurunan permukaan tanah di Jakarta yang selama ini kurang tersorot.

Mengutip kajian Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2013, dia menyebutkan, penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi penggunaan air tanah di Jakarta Utara tiap tahunnya mencapai 12 cm.

“Catatan paling tinggi bisa mencapai 12 cm per tahun. Itu banyak. Satu tahun 1 meter. Kalau 50 tahun 5 meter. Ini persoalan yang menurut saya jadi persoalan bersama karena Jakarta milik bangsa,” jelasnya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Adapun penurunan permukaan tanah saat ini dapat terlihat dari berkurangnya batas wilayah antara daratan dan lautan di wilayah pesisir Jakarta Utara.

Jonan mengatakan, masuknya air laut ke area daratan Jakarta telah menyebabkan intrusi atau merembesnya air laut ke dalam batuan yang mencemarkan air tanah. Berdasarkan catatan Badan Geologi Kementerian ESDM, intrusi air laut telah mencapai bagian utara Monas.

“Intrusi air lautnya sudah sampai Monas area utara. Kalau dibiarkan terus intrusi air lautnya makin parah, ekologi lingkungannya makin banyak,” dia mengingatkan.

2 dari 3 halaman

Menipiskan Permukaan Tanah

Bangunan tempat ibadah berada di perbatasan laut dan daratan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (30/7/2019). Naiknya permukaan air laut selama bertahun-tahun menyebabkan kawasan tersebut terendam banjir hingga menyatu dengan lautan. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Senada, Kepala Badan Geologi Rudy Suhendar menginformasikan, menipisnya permukaan tanah di Jakarta telah terlihat dari meningginya muka air laut 1,5 meter di atas permukaan tanah Jakarta Utara dalam 10 tahun terakhir.

“Penurunan muka tanah di Jakarta yang banyak terjadi di bagian Utara, di sini sudah terlihat dimana permukaan air laut dan tanah sudah terlihat, 1,5 meter,” terang dia.

Rudy memaparkan, penurunan muka tanah di Jakarta Utara juga dapat dilihat dari kondisi muka air laut pada Tanggul Muara Baru, serta Menara Museum Bahari yang miring akibat penurunan tanah.

“Gedung Olveh di Jakarta Kota yang dekat Stasiun Jakarta Kota juga itu muka tanahnya sudah turun 90 cm dari tahun 1921 sampai 2015,” pungkas Rudy.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Alat Pembayaran Tol Bakal Tersambung Kartu Debit dan Kredit

Liputan6.com, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi digital yang kian cepat menuntut transaksi ekonomi yang juga harus efisien. Salah satunya transaksi digital di pintu gerbang tol.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, ke depan basis data alat pembayaran tol atau uang elektronik (e-money) akan diubah dari chip menjadi server.

Sehingga, pengguna tol tak perlu berhenti tapping saat memasuki gerbang tol. Penerapan teknologi ini disebut multi lane free flow (MLFF) dan ditargetkan diimplementasikan di tahun 2020.

“Uang elektronik yang cocok untuk ini adalah server based, ada perubahan,” katanya dalam Konferensi Pers Bulan Inklusi Keuangan di Restoran Madame Delima, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Tak hanya itu, server nantinya juga akan tersambung dengan kartu debit atau kartu kredit pengguna. Sehingga, saat saldo habis, uang otomatis akan terpotong lewat kartu debit atau kartu kredit.

“Nanti akan terhubung ke kartu debit atau kredit. Jadi kalau saldonya (uang elektronik) kurang, jalan terus,” ungkap Onny.

Sebagai informasi, rencana ini sejalan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang pada tahun depan menyebut pembayaran di gerbang tol akan nirsentuh (tanpa sentuh).

Penerapan sistem multi lane free flow dinilai dapat menghilangkan waktu antrean menjadi nol detik. Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalisir bahan bakar kendaraan.

2 dari 3 halaman

Isi Ulang E-Money Kini Bisa di Kantor Pos

Bangunan peninggalan Belanda kantor pos dan telegraf. (Liputan6.com/Arfandi Ibrahim)

Kantor pos saat ini tidak hanya melakukan jasa pengiriman dan pembayaran tagihan. Namun, juga sudah dapat melayani top up atau isi ulang uang elektronik e-money yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.

Bank Mandiri bersinergi dengan PT Pos Indonesia dalam rangka memperluas layanan top up Mandiri e-money untuk mengakselerasi gerakan nasional non-tunai.

SEVP Consumer and Transaction Bank Mandiri, Jasmin mengatakan, ada kerja sama ini, Bank Mandiri secara bertahap akan menempatkan mesin pembaca (reader) e-money di loket-loket Kantor Pos di seluruh Indonesia.

“Rencananya, layanan top up e-money ini akan dapat dinikmati pada 3.000 loket Kantor Pos,” kata dia saat acara peresmian kerja sama di Kantor Pos Pusat, Pasar Baru, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Melalui kerja sama ini, pengguna layanan pos yang merupakan pemegang mandiri e-money akan dapat melakukan transaksi top up secara tunai di jaringan loket Kantor Pos.

“Harapan kami, langkah ini dapat semakin mensosialisasikan penggunaan uang elektronik ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pengguna jasa Kantor Pos,” kata Jasmin. 

Jasmin menambahkan, sinergi ini dinilai sangat strategis karena akan mengoptimalisasi jaringan loket Kantor Pos yang saat ini telah melayani berbagai jenis transaksi pembayaran dan pembelian seperti tagihan utilitas, pembelian tiket dan lain-lain.

“Ke depan, kami akan terus mengeksplorasi potensi kerja sama dengan korporasi yang memiliki jaringan bisnis atau value chain untuk semakin membudayakan cara pembayaran non tunai di masyarakat,” ujar dia.

Jasmin mengungkapkan, saat ini penetrasi mandiri e-money ke masyarakat sangat baik. Hingga Desember 2018, perseroan telah menerbitkan sebanyak 16,4 juta kartu dengan akseptansi mandiri e-money di lebih dari 45 ribu merchant dan 60 ribu lokasi top up.

Dari jumlah tersebut, frekuensi transaksi Mandiri e-money pada Januari-Desember 2018 telah mencapai 1,1 miliar dengan nominal transaksi Rp 13,4 triliun. Frekuensi transaksi terbesar terjadi di sektor transportasi yang mencapai 94 persen, terutama jalan tol seperti ruas tol Trans Jawa, tol Bali Mandara, ruas tol Medan-Kualanamu serta ruas tol Ujungpandang Seksi 1 dan 2.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Omnibus Law Beri Kepastian Hukum ke Investor

Liputan6.com, Jakarta Penerapan omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu Undang-undang (UU) sebagai payung hukum baru terkait perizinan investasi dinilai akan memberikan kepastian hukum pada investor.

Sebab patut diakui, saat ini aturan-aturan terkait perizinan belum selaras. “Dari sisi omnibus law itu banyak regulasi yang overlapping. Jadi penting untuk menyelaraskan,” kata Chief Economist PT Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut dia, ada jenis perizinan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Adapula yang diajukan ke pemerintah daerah. Jika regulasi terkait perizinan yang tidak selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka para investor yang mau menanamkan modal di tanah air bakal mengalami hambatan.

“Karena kalau misalnya investor asing masuk mereka kan mau masuk mereka harus apply untuk izin juga. Ada apply izin dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu izinnya beda ya susah,” tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengklaim bahwa penerapan omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU sebagai payung hukum baru terkait perizinan investasi sudah memasuki tahap terakhir.

Saat ini penerapan tinggal menunggu untuk disahkan oleh Presiden Joko Widodo. “Omnibus law kita sebenarnya sudah praktis selesai dan tinggal ada rapat sekali maksimum dua kali. Nunggu gong nya kalau Pak Presiden bilang Go itu baru,” jelas dia saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Darmin memastikan seluruh pembahasan tentang substansi dan proses identifikasi terhadap 72 UU itu kini telah selesai, namun belum bisa diresmikan dalam minggu ini sebab juga harus melalui DPR dalam mengesahkan omnibus law tersebut.

“Kalau substansinya kita sudah selesai dan sudah diidentifikasi. Jangan lupa omnibus law itu law, Undang-Undang jadi kita harus maju ke DPR untuk meresmikan itu,” katanya.

Dia menjelaskan setelah omnibus law selesai seluruh kewenangan terkait perizinan investasi akan diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) sehingga pejabat lain seperti menteri, DPR, dan pemerintah daerah sudah tidak memiliki wewenang dalam mengatur hal tersebut.

“Jadi kalau Pemda yang biasa tidak ikuti apa yang diatur itu sudah enggak bisa dan jangan kemudian menterinya dengan DPR sepakat ‘kita bikin begini’,” ujarnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Gaet Investor, Pemerintah Siapkan Kemudahan Berusaha

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (Dok Foto: Kemenko Bidang Perekonomian)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengaku tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk kemudahan berusaha. Dengan kemudahan tersebut, dia meyakini para investor akan masuk ke Indonesia.

“Kita sendiri memang menyiapkan berbagai kebijakan untuk kemudahan berusaha. Sehingga itu juga akan ikut nanti menjadi daya tarik investor masuk ke Indonesia,” kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menko Darmin mengatakan, untuk meyakinkan para investor memang tidak mudah. Artinya selain dengan kemudahan-kemudahan ditawarkan pemerintah, juga butuh waktu tidak sebentar untuk membuat para investor percaya dalam menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Ya jadi arahnya akan lebih membaik lagi. Pasti perlu waktu supaya investor itu mau mengambil keputusan,” imbuh dia.

Di sisi lain, Mantan Direktur Jenderal Pajak itu juga menyinggung masalah dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Ia mengaku secara dampak masih belum bisa dipastikan. Mengingat perang dagang antar kedua negara tersebut tidak bisa dihentikan secara cepat.

“Tapi itu gak bisa dihentikan tiba-tiba. Pasti perlu waktu, gak bisa tiba-tiba seperti mobil dimatiin mesinnya itu. Perang dagang itu ya perlahan, bertahap dia dihentikan,” jelas Darmin.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Cara Bukalapak Genjot Penghasilan Mitra Warung

Liputan6.com, Jakarta Bukalapak menjadi perusahaan rintisan dan e-commerce yang memiliki jaringan mitra warung terbanyak. Melalui  Program Mitra Bukalapak yang dimulai sejak 2017, hingga saat ini telah mencapai 2,5 juta Mitra Bukalapak di seluruh Indonesia.

Co-Founder dan Presiden Bukalapak, Fajrin Rasyid menjelaskan Bukalapak terus berinovasi agar warung tradisional yang bekerjasama dapat meningkatkan volume transaksi bisnisnya. Penggunaan teknologi bisa membantu mitra warung untuk menciptakan kemapanan.

“Kami berusaha supaya penghasilan mitra warung dan agen bisa lebih stabil, bahkan transaksi yang terjadi di warung meningkat misalnya dengan kemudahan menemukan lokasi warung lewat penelusuran Google Bisnisku,” kata dia di Jakarta.

Merujuk ke riset CLSA Ltd yang berbasis di Hong Kong dengan judul ‘E-warung, Indonesia’s New Digital Battleground’ dan dirilis pada September 2019 , 65-70 persen dari penjualan ritel Indonesia terjadi di warung dan akan menjadi medan pertempuran utama untuk e-payment dan fintech. CLSA menyebut bahwa Bukalapak, memiliki jaringan warung terbanyak dibanding pemain lain di Indonesia.

Warung disebut-sebut sebagai pintu utama dalam inklusi finansial di Indonesia, di mana hanya 49 peresn penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki rekening bank.

“Kami percaya bahwa tingkat kesuksesan program warung akan menentukan pemenang pemain payment di negara ini,” tulis CLSA.

CLSA menyebut, warung Mitra Bukalapak mudah ditemukan di berbagai daerah, terutama di tiga kota besar Jakarta, Bandung dan Surabaya, dibandingkan pemain lain.

Pada umumnya, Mitra Bukalapak menyebut dari sisi pendaftaran mudah dan memiliki banyak keuntungan. CLSA menyebut bahwa program Mitra Bukalapak, dengan memudahkan warung-warung mendapatkan berbagai kebutuhan untuk para pembeli konsumen di sekitar, turut berkontribusi meningkatkan ekonomi keluarga.

Dengan model Mitra dan Agen, Bukalapak dinilai berhasil menawarkan harga yang lebih murah, dibandingkan dengan tempat pengadaan tradisional, sambil menghilangkan kebutuhan pemilik warung untuk secara fisik mengunjungi dan membawa kembali inventaris dari pasar grosir dan toko.

Sumber: Merdeka.com

Pusat riset dan pengembangan Bukalapak di Bandung (liputan6.com/Agustinus M.Damar)

Model Mitra Bukalapak juga disebut berhasil memparalelkan hubungan warung dan agen perorangan ke dalam usaha O2O yang lebih luas yang menguntungkan bisnis inti ritel online.

Misalnya, pada aplikasi ritel online Bukalapak, ada ikon pencari lokasi untuk pengguna temukan, dan insentif untuk membeli dari mitra warung Mitra Bukalapak yang berdekatan. Ini menguntungkan warung dan secara tidak langsung menciptakan peningkatan permintaan sumber dari warung ke Bukalapak.

“Inisiatif O2O ini berhasil dengan 10 persen pengguna baru di platform ritel online perusahaan yang terdiri dari konsumen yang telah berbelanja / bertransaksi di warung dan agen mitranya,” tulis CLSA dalam risetnya.

Dengan model Mitra Bukapalak maupun agen individual diberdayakan untuk membantu konsumen yang tidak memiliki sarana pembayaran online, dan yang tidak terbiasa atau tidak nyaman berbelanja online, untuk melakukannya di platform ritel online Bukalapak.

Platform DANA yang diintegrasikan di Bukalapak juga turut memudahkan konsumen untuk bertransaksi secara cashless di warung-warung.

Integrasi ini menjadikan DANA sebagai platform pembayaran paling cepat dari sisi pertumbuhan. Menurut CLSA, siapa pun yang menetapkan kepemimpinan pembayaran di warung akan membantu menentukan kepemimpinan pembayaran secara keseluruhan.

“Bukalapak melakukan hal yang benar dalam mencoba membedakan dirinya dari pengecer online yang lebih kuat secara finansial. Bukalapak akan memiliki tahun yang kuat dalam pertumbuhan bisnis inti C2C-nya. Untuk 2019, kami memperkirakan pertumbuhan 58 persen YoY di GMV untuk platform C2C-nya,” tulis CLSA.

Begini Cara Atur Arus Kas Modal Usaha buat Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta Uang ibaratkan raja, terutama dalam menjalankan bisnis. Tanpa uang yang cukup, sangat mustahil suatu bisnis dapat berjalan ataupun berkembang.

Tak sedikit bisnis yang awalnya menuai sukses, tetapi akhirnya mengalami kebangkrutan karena kekurangan modal.

Selain karena faktor ketidakcukupan modal, kegagalan suatu bisnis juga dapat terjadi karena pemiliknya tak mampu mengelola arus kas (cash flow) dengan baik. Dengan kata lain, kas masuk tidak sesuai dengan kas keluar.

Bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan bisnis atau berencana untuk menggeluti bisnis, belajarlah untuk mengatur cash flow sejak dini.

Berikut beberapa cara mengatur arus kas untuk modal udaha yang wajib diketahui para pengusaha muda yang bisa terapkan. Simak ulasannya, seperti dikutip dari Cermati.com.

1. Rancanglah Keuangan yang Tepat 

Segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan perencanaan yang matang. Hal yang sama juga berlaku untuk arus kas usaha.

Buatkan perencanaan keuangan yang tepat sebelum memulai suatu bisnis. Mulai dari jumlah uang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, arus penggunaan uang, dan lain sebagainya.

Selain tepat, perencanaan keuangan juga harus dibuat dengan sangat mendetail. Berikan keterangan mengenai arus penggunaan uang tepat di samping kolom nama-nama pengeluaran.

Alhasil, Anda tahu ke mana saja uang atau modal usaha akan digunakan nanti. Pastikan perencanaan keuangan tidak berat sebelah pada pos-pos tertentu.

Tetapi harus direncanakan secara seimbang untuk semua jenis pos. Dengan demikian, masalah terhadap kekurangan modal pun dapat diminimalisir sebaik mungkin.

2 dari 4 halaman

2. Buatkan Laporan Laba Rugi Setiap Bulan

Ilustrasi mengatur keuangan.

Setelah membuat perencanaan, buatkan pula yang namanya laporan laba rugi. Laporan ini berisi keuntungan dan kerugian yang diperoleh bisnis setelah beroperasi selama satu bulan.

Adanya laporan ini sangat membantu untuk mengetahui kesehatan finansial dari bisnis. Jika ternyata bisnis memperoleh kerugian dalam jumlah yang relatif besar, Anda bisa segera mengambil tindakan.

Sehingga hal ini tidak terulang kembali untuk bulan-bulan berikutnya. Tenang, pembuatan laporan laba rugi tidak sesulit apa yang dibayangkan.

Cukup dengan mengumpulkan transaksi, membuat jurnal, dan memindahkan transaksi ke buku besar, maka laporan laba rugi pun siap digunakan untuk bisnis.

3. Hindari Belanja Barang Berlebihan

Apabila bisnis yang dijalankan ada kaitannya dengan produksi, pastikan pembelian bahan baku selalu dalam jumlah yang tepat. Tujuannya untuk menghindari adanya biaya pembeliharaan demi mencegah kerusakan pada bahan baku yang sudah dibeli. 

Besar kecilnya biaya pembeliharaan akan dihitung dari banyak tidaknya barang yang disimpan di gudang. Semakin banyak barang, maka semakin besar pula biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan. Hal ini tentu saja akan menambah pengeluaran bisnis.

Maka dari itu, jelilah saat berbelanja. Jangan ragu untuk menggunakan bahan baku yang masih tersisa di gudang kalau memang masih bisa dipakai. Dengan demikian, pembelian bahan baku tidak mubazir dan pengeluaran pun dapat dihemat.

3 dari 4 halaman

4. Hindari Berutang pada Pemasok

Ilustrasi hutang | Via: akmal13yuhniani.blogspot.com

Utang sangat berbahaya bagi kelangsungan bisnis di masa yang akan datang. Sesukses apapun suatu bisnis tapi bila jumlah utangnya terlalu berlebihan, maka keuntungan yang diperoleh tidak akan bisa dinikmati sampai kapan pun.

Saat menjalankan bisnis, cobalah untuk berutang secara proporsional terutama kepada pemasok atau produsen. Usahakan untuk membayar secara tunai apabila arus kas keuangan bisnis sehat.

Apabila keuangan sedang tidak sehat, berhutanglah tetapi dalam jumlah yang tepat. Tetapkan tanggal pembayaran hutang untuk memudahkan proses pelunasan.

Bayarkan utang tepat pada waktunya untuk menghindari adanya penumpukan utang yang berdampak negatif bagi aktivitas bisnis secara keseluruhan.

5. Bila Ada, Segera Tagih Piutang

Selain utang, bisnis juga akan dibumbui dengan adanya piutang dari konsumen. Terlebih lagi untuk bisnis yang bergerak dalam bidang perdagangan.

Agar piutang tidak menumpuk, cobalah menagih piutang ini secara rutin sama halnya seperti Anda membayar utang. Piutang yang berhasil ditagih bisa digunakan untuk berbagai hal.

Selain untuk mengembangkan bisnis dan membayar utang, piutang juga akan memudahkan Anda untuk mengetahui seberapa sehatnya keuangan bisnis saat ini.

Catat piutang secara jelas dan terperinci dalam satu buku khusus, yaitu buku piutang. Hindari menggabungkan catatan piutang dengan catatan kas lainnya untuk memudahkan proses pembukuan bisnis di akhir tahun nanti.

4 dari 4 halaman

6. Lakukan Pemisahan Rekening Keuangan

Ilustrasi uang. Sumber foto: unsplash.com/rawpixel.

Bagi yang saat ini aktif menjalankan suatu bisnis, lakukan pemisahan rekening tabungan. Jadi antara rekening bisnis dan rekening pribadi sebaiknya dipisah untuk menghindari penggunaan modal usaha demi memenuhi kebutuhan pribadi. 

Selain itu, pemisahan seperti ini juga akan membantu dalam menganalisa kesehatan finansial bisnis. Jika dalam beberapa bulan terakhir keuangan tidak sehat, Anda bisa segera mengetahui letak kesalahannya.

Dengan demikian, arus keuangan pun bisa langsung diperbaiki. Agar cash flow semakin baik lagi, coba pisahkan rekening pengeluaran dan keuntungan setiap bulan.

Alhasil total keuntungan yang berhasil didapat dari bisnis bisa terlihat dengan jelas. Dan tentunya bisa dicek dengan mudah apabila terdapat perbedaan keuntungan antara bulan ini dan bulan lalu.

7. Gunakan Keuntungan untuk Mengembangkan Bisnis

Sebagai pebisnis, Anda pasti mau bisnis dapat berkembang pesat, bukan? Agar hal ini dapat terwujud, manfaatkan keuntungan yang diperoleh selama ini untuk mengembangkan bisnis.

Misalnya untuk menambah variasi produk, memperbesar lahan, atau membuka cabang bisnis baru di kota lain. Hindari memanfaatkan keuntungan bisnis untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan pribadi. Hal ini dapat menyebabkan tidak stabilnya keuangan pada bisnis.

Bahkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan bisnis tidak berkembang atau bangkrut. Alokasikan sebagian keuntungan untuk ditabung.

Apabila kinerja bisnis mengalami penurunan di masa mendatang, setidaknya Anda mempunyai modal untuk mengembalikan kinerja yang sempat turun ini. Sehingga bisnis dapat tetap jaya sampai kapanpun.

Bangun Bisnis dengan Komitmen yang Kuat

Di samping upaya mengatur arus kas yang disebutkan di atas, Anda juga harus memiliki komitmen yang kuat saat menjalankan bisnis. Komitmen ini dapat meningkatkan daya fokus dalam mengelola cash flow untuk menjadi lebih aman. Adapun keinginan untuk menggunakan arus kas di luar kebutuhan bisnis dapat dicegah secepat mungkin, sehingga cash flow selalu dalam keadaan baik.

Garuda Kandangkan 1 Pesawat Boeing Karena Retak, Bagaimana Lion Air?

Liputan6.com, Jakarta – Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengandangkan satu unit pesawatnya yang berjenis Boeing 737-800 seri Nex Generation (NG) karena mengalami keretakan.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan pihaknya telah melaporkan hal ini ke pihak Boeing dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Dari 3 pesawat Garuda yang sudah mencapai 30 ribu cycles (siklus terbang), kami temukan satu yang retak. Langsung kami grounded,” tuturnya kepada Liputan6.com, Selasa (15/10/2019).

Sementara itu, Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala menegaskan dari pihaknya belum ada yang terindikasi mengalami keretakan.

“Saat ini umur pesawat Lion Air pada 25.000 flight cycle data atau masih di bawah 30.000,” ujarnya.

“Untuk pemeriksaan, perawatan akan terus dilakukan sesuai airworthines directive (AD) atau perintah dari lembaga berwenang seperti FAA, EASA atau DKPPU yang harus dikerjakan secara mutlak jika pesawat udara terdaftar dalam AD tersebut, dengan interval tertentu guna menjaga kelaikudaraan,” tambah dia.

Sebelumnya, Boeing Co menemukan ada 38 retakan struktural pada pesawatnya berjenis 737-NG di seluruh dunia. Temuan ini membuat Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat meminta perusahaan maskapai penerbangan yang mengoperasikan 737-NG memeriksa seluruh kondisi pesawatnya.

Adapun FAA mencatat ada 165 dari 200 Boeing 737 NG yang terhitung sudah tua mengalami retakan struktural. Sejumlah kecil pesawat yang berbasis di Amerika Serikat dan telah berhenti beroperasi sementara. Boeing tengah mempersiapkan instruksi untuk perbaikan dan pergantian bagian-bagian yang rusak.

2 dari 4 halaman

Ada Retakan, Kemenhub Periksa Seluruh Pesawat Boeing 737 NG

(Liputan6.com/Fahrizal Lubis)

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menginspeksi seluruh pesawat B737NG (Boeing 737 New Generation). Pemeriksaan ini dilakukan karena ada laporan dari Federal Aviation Administration (FAA) yang menemukan retakan di badan pesawat jenis tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menjelaskan, laporan FAA tersebut, yakni perihal kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan Unsafe Condition di mana AD ini dipicu oleh laporan retak yang ditemukan pada “frame fitting outboard chords and failsafe straps adjacent to the stringer S-18A straps” atau semacam rangka yang membentuk badan pesawat.

Hal itu dapat mengakibatkan kegagalan Principal Structural Element (PSE) untuk mempertahankan batas beban.

“Kondisi ini dapat mempengaruhi integritas struktural pesawat dan mengakibatkan hilangnya kontrol pesawat,” ujar Polana dikutip dari Antara, Selasa (15/10/2019).

Informasi ini diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui laporan FAA CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) kepada seluruh Otoritas Penerbangan Sipil dunia (CAA), pada 27 September 2019, yang menyebutkan bahwa seluruh pesawat B737NG disarankan untuk diperiksa guna mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi pada setiap pesawat B737NG.

Polana telah memerintahkan kepada Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) untuk melakukan tindak lanjut terhadap surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh FAA melalui CANIC tersebut.

“Kemenhub sangat mengutamakan keselamatan, oleh karena itu, Ditjen Hubud akan dan terus berupaya penuh untuk memastikan keselamatan dari setiap pesawat yang beroperasi di Indonesia. Kami akan melakukan inspeksi lebih lanjut untuk memastikan tingkat kerusakan dari pesawat produksi Boeing, khususnya B737NG,” jelas Polana.

3 dari 4 halaman

Ada Retakan, Boeing Inspeksi Seluruh Pesawat 737 NG di Dunia

Ilustrasi pesawat Boeing 737 MAX (AFP Photo)

Sebelumnya, Boeing kembali mendapat masalah. Setelah beberapa waktu lalu terjadi masalah keselamatan dengan pesawat 737 Max, kini salah satu perusahaan pembuat pesawat terbesar di dunia ini kembali menemukan adanya masalah struktural di 737 NG atau Next Generation.

Dikutip dari CNN, Sabtu (12/10/2019), ditemukan retakan struktural pada pesawat Boeing 737 NG. Retakan ditemukan dalam inspeksi yang dilakukan oleh Federal Aviation Administration (FAA) pekan lalu. 

Menurut Boeing, pada hari Rabu kemarin ada 810 pesawat yang diinspeksi, dan 38 pesawat membutuhkan perbaikan. Itu kira-kira 5 persen dari pesawat yang diperiksa.

Ada sekitar 6.800 pesawat jenis Boeing 737 NG yang sudah beroperasi di seluruh dunia. Tidak jelas berapa banyak yang membutuhkan inspeksi segera.

Dikutip dari Reuters, Southwest Airlines dan Brazil’s Gol Linhas Aereas telah mengistirahatkan setidaknya 13 pesawat Boeing 737 NG setelah regulator Amerika Serikat (AS) memerintahkan adanya inspeksi.

Begitu pula dengan Sriwijaya Air yang juga telah melakukan grounded terhadap 2 pesawat Boeing 737 NG pada Jumat 11 Oktober 2019.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Jonan: Permukaan Tanah Jakarta Sudah Turun 40 Meter

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengimbau agar masyarakat mencari alternatif pemakaian air selain air tanah.

Dalam kajian Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2013, penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi penggunaan air tanah di Jakarta Utara tiap tahun mencapai 12 cm.

“Tercatat hingga 2013, permukaan tanah di Jakarta sudah turun 40 meter dari asalnya, khususnya di Jakarta bagian utara,” sebut Jonan dalam sesi media gathering bertema Penyelamatan Air Tanah Jakarta di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

“Catatan paling tinggi bisa mencapai 12 cm per tahun. Itu banyak. Selama 10 tahun bisa turun 1 meter. Kalau 50 tahun 5 meter. Ini persoalan yang menurut saya jadi persoalan bersama karena Jakarta milik bangsa,” tambahnya.

Adapun berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, mayoritas masyarakat di sekitar Jakarta cenderung masih mempergunakan air tanah ketimbang air dari PDAM, yakni 60 berbanding 40 persen.

Jonan lantas memperingatkan agar jangan sampai pemanfaatan air tanah ini tidak memperhitungkan ekologi dan dampak lingkungan, sehingga bisa mengakibatkan orang yang tinggal di pesisir Ibu Kota bisa kena dampak besar.

“Masyarakat yang tidak mengambil air tanah di utara Jakarta muka tanahnya makin lama makin turun. Enggak bisa bikin sumur,” seru dia.

Menindaki hal ini, ia kemudian mengajak warga Jakarta untuk memanfaatkan air permukaan tanah yang berasal dari sumber lain, seperti yang diolah oleh PDAM.

“Saya pakai air PDAM di rumah. Memang air PDAM di Jakarta baru bisa melayani kurang lebih 40 persen. Kalau perlu diekspansi. Itu air bakunya bisa dari sungai, waduk, tidak dari air tanah. Bebannya terlalu besar,” tukas dia.

NASA: Akibat Gempa, Permukaan Tanah Pulau Lombok Naik Sekitar 25 Cm

[Bintang] Keindahan Gili Trawangan Sebelum Terjadi Gempa Lombok
Beginilah keindahan Gili Trawangan sebelum terjadi gempa Lombok pada Minggu (5/8/2018). (M Husni Mubarrok/ Liputan6.com)

Hampir sekitar 400 orang tewas, ratusan lainnya terluka, dan banyak bangunan serta infrastruktur hancur akibat gempa Lombok berkekuatan 7,0 SR pada 5 Agustus 2018 beserta ratusan lindu susulannya sepanjang pekan lalu.

Gempa tersebut juga terasa hingga Bali dan turut menghancurkan beberapa bangunan di Pulau Dewata.

Beberapa hari setelahnya, Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, bekerja sama California Institute of Technology mengungkapkan fakta menarik menyusul lindu tersebut.

Kedua organisasi itu menjelaskan, gempa Lombok beserta ratusan lindu susulannya menyebabkan salah satu gugus pulau di Nusa Tenggara Barat itu naik sekitar 10 inci atau 25,4 cm. Demikian seperti dikutip dari media Inggris The Daily Express, Kamis (15/8/2018).

Mereka menggunakan citra satelit untuk membuat peta deformasi tanah untuk mengukur berbagai perubahan pulau itu usai gempa bumi terjadi.

Menjelaskan hasil temuan tersebut, NASA mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Dari pola deformasi di peta, para ilmuwan telah menetapkan bahwa sesar gempa yang terletak di antara bagian barat laut Pulau Lombok telah menyebabkan pengangkatan permukaan tanah sebesar 10 inci (25,4 cm).”

NASA juga mencatat bahwa di tempat lain di Pulau Lombok, gempa telah menyebabkan permukaan tanah mengalami penurunan hingga kisaran 2-6 inci atau sekitar 5-15 cm.

NASA menganggap temuan ini memberikan sumbangsih signifikan, terlebih dalam hal untuk memprediksi gempa di masa depan dan bencana geologis lain, terkhusus, di area Lombok dan sekitarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Pemerintah Diminta Hati-Hati Pangkas PPh Badan

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan atau korporasi secara bertahap dari 25 persen menjadi 20 persen mulai 2021 mendatang. Kebijakan ini dilakukan untuk mendongkrak investasi masuk ke Indonesia.

Menanggapi hal ini, Chief Economist PT Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro meminta pemerintah mempertimbangkan rencana tersebut. Sebab pemotongan PPh Badanakan berdampak pada penerimaan negara.

“Kalau misalnya kita mau potong pajak ya mesti perhatikan defisit fiskal apalagi kita dari zamannya debat pilpres (2019), fokusnya mau meningkatkan tax to GDP ratio. Mau mendapatkan lebih banyak lagi pajak,” kata dia, saat ditemui, di Gran Melia, Jakarta, Selasa (15/10).

“Pajak itu penting sebagai instrumen pembangunan. Kalau bisa mendapatkan pajak, itu bisa spend untuk bangun rumah sakit, jalan tol. Kalau penerimaan pajak berkurang, proyek pembangunan juga bisa melambat,” lanjut dia.

Dia mengakui bahwa saat ini negara-negara tetangga tengah berlomba-lomba untuk memotong pajak. “India juga sudah motong pajak jadi 22 persen dari 26 persen. Malaysia juga mau potong. Tapi mesti dilihat dari perspektif secara holistik,” jelas dia.

Indonesia, kata dia, malah harus menghindari hal tersebut. “Karena yang kita butuhkan sekarang adalah lebih banyak uang untuk pembangunan. Pajak itu positif,” ungkap Satria.

“Perlu hati-hati, karena India itu dia potong pajak, fiskal defisitnya tambah jadi 4 persen dari GDP,” imbuhnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Kepastian Hukum

DJP Riau-Kepri Pidanakan 2 Pengemplang Pajak
Ilustrasi: Pajak Foto: Istimewa

Dia pun menegaskan, PPh badan di level 25 persen sebenarnya tidak lantas membuat Indonesia jadi tak menarik untuk investasi. Pajak yang relatif tinggi dikompensasi dengan pasar Indonesia yang besar.

“Karena 25 persen di Indonesia dengan market begitu besar sebenarnya untung buat perusahaan itu besar. Size Ekonomi kita. Kan perusahaan itu bayar pajak 25 persen jauh lebih untung dibandingkan mereka investasi di Kamboja bayar (PPh Badan) 20 persen,” tegas dia.

Yang menurut dia harus didorong oleh pemerintah adalah kepastian hukum. Indonesia perlu terus memperbaiki regulasi yang menghambat investasi.

“Ada undang-undang yang masih menghambat investasi. Sebenarnya pajak mungkin tinggi, tapi kalau perusahaan mau investasi sebenarnya (pajak) tidak menjadi prioritas juga. Apalagi dilihat market di Indonesia, Kamboja sama Thailand digabung masih lebih besar Indonesia,” tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Menaker Hanif Masih Kaji Revisi PP Pengupahan

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri mengaku masih mengkaji mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Selama ini memang diakuinya, peningkatan upah buruh terjadi seiring dengan laju pertumbuhan ekomomi dan inflasi, bukan ditentukan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

“(PP 78) masih kita kaji. Orang ini PP pengupahannya minta direvisi ya kita kaji dulu ya. Besarannya belum kita tunggu Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10).

Sebagai perhitungan saja, jika pertumbuhan ekonomi diprediksi di kisaran 5 persen, dan inflasi tahunan saat ini berada di kisaran 3 persen. Maka sepertinya kenaikan UMP tahun depan akan berkisar 8 persen atau sama dengan tahun ini.

“Ini bukan masalah relevan atau tidak relevan kan ada aturannya. kalau aturannya bilang peningkatan upah buruh itu akan terjadi seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi yasudah berarti begitu,” jelas Menaker.

Asal tahu saja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2019 sebesar 8,03 persen. Angka ini berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Surat Edaran Menaker

Menaker M. Hanif Dhakiri
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri punya cara unik untuk menginspirasi 1000 mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Dikutip dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018.

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI),” bunyi SE tersebut seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 Tanggal 4 Oktober 2018. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut.

a. Inflasi Nasional sebesar 2,88 persen‎

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,15 persen‎

“Dengan demIkian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2019 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,03 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

Menaker Buka Ruang Diskusi Terkait Revisi UU Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Ribuan buruh menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Salah satu poin tuntutannya yakni menolak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, hingga kini pemerintah belum menyusun draft revisi UU Ketenagakerjaan yang dituntut oleh buruh kemarin. Menurutnya, pemerintah masih membuka ruang diskusi agar revisi nantinya mengakomodir keinginan semua pihak.

“Ya kalau usulan nanti saja, kalau dari buruh usulan ini, dari pengusaha usulan ini, ya itu nanti pasti akan dikaji dulu. Tapi intinya kalau terkait revisi UU Ketenagakerjaan saya sampaikan tidak ada, prosesnya belum ada, draftnya belum ada, konsepnya belum ada,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Menteri Hanif juga tidak menegaskan secara jelas, bahwa revisi undang-undang ketenagakerjaan menjadi prioritas untuk diselesaikan. “Ya di Indonesia ini banyak hal yang prioritas. Ya memang kalau soal UU Ketenagakerjaan ini jadi perhatian semua pihak,” jelasnya.

Dia melanjutkan, untuk tahun depan, perhitungan upah buruh dilakukan dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan pada tahun ini. “Ya kita lihat, pertumbuhan ekonomi dan angka inflasinya saja,” tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Faisal Basri Kritik Cara Menteri Rini Kelola BUMN: Konsepnya Kacau

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom Senior Faisal Basri menilai kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pemerintahan Rini Soemarno selama 5 tahun terakhir terbilang bobrok.

Penilaian ini diberikannya lantaran merajalelanya tindak korupsi di tubuh BUMN hingga konsep pembentukan holding yang digalakan pemerintah saat ini tidak efektif.

“Korupsi di BUMN, konsepnya ngaco, holding. Ini perusahan paling miskin jadi induk holding kan goblok. Pilih dong yg badannya paling tinggi, kan ada kriterianya,” keluh dia di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

“Semua mau di-holding-kan dari satu ke lain industri beda. Industri keuangan itu enggak ada ceritanya holding, dia merger akuisisi. Jadi dari konsep aja ngaco, melaksanakanya jadi ngaco, jadi rusak semua BUMN kita,” cetusnya.

Tak Ada Masalah Pribadi

Faisal Basri Sambangi Markas Liputan6.com
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, menjelaskan status Pertamina Trading Energy Limited (Petral) saat berkunjung ke Liputan6.com, Jakarta, Selasa (6/1/2015). (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Namun, ia menyampaikan, kritikan tersebut bukan berarti dia memiliki masalah pribadi dengan Rini Soemarno. Dia lantas memuji langkah Rini yang berani menggeser Direktur Utama (Dirut) BRI Suprajarto menjadi Bos BTN beberapa waktu lalu.

“Mecat dirut BRI bener dia, saya mendukung. Artinya saya enggak punya masalah pribadi sama bu Rini,” ungkap Faisal.

Tak lupa, Faisal juga berpesan agar Menteri BUMN selanjutnya mau membenahi segala pekerjaan rumah dari pemerintahan sebelumnya. Seperti memetakan mana saja perusahaan milik negara yang selama ini belum banyak memberi dampak besar bagi masyarakat.

“Ya mulai dari konsep yang bener petakan dulu. Misalkan BUMN yang maslahat sosialnya rendah, tidak efesien, bunuh. Kan sederhana. Kalau sekarang dipelihara yang maslahat sosial tinggi dan efesien itu udah sehat jangan dibikin rusak. Bikin dulu matriksnya jadi jelas,” tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Survei: Keterbukaan Ekonomi Indonesia Naik ke Peringkat 68

Liputan6.com, Jakarta Legatum Institute, Lembaga riset asal Inggris, merilis Indeks Global Keterbukaan Ekonomi (Global Index of Economic Openness/GIEO) 2019. Keterbukaan ekonomi Indonesia pada tahun ini naik satu peringkat menjadi 68, dibandingkan di 2018 di peringkat 67.

“Keterbukaan ekonomi Indonesia membaik, yaitu di peringkat 68, naik enam peringkat dalam 10 tahun terakhir,” ujar Director of Policy Legatum Institute Stephen Brien seperti dikutip Antara, Selasa (15/10/2019).

Menurut Brien, perbaikan tersebut terjadi di seluruh dunia, tapi terutama di Indonesia, perbaikan terjadi terkait penguatan lingkungan investasi dan penciptaan bisnis.

Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indra Darmawan menyambut baik kajian soal pemeringkatan Indonesia dalam bidang keterbukaan ekonomi.

Meski naik, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan, terutama terkait perbaikan layanan untuk memudahkan investor dalam berinvestasi.

“Utamanya bagaimana untuk membuat regulasi yang memberi kemudahan dan kenyamanan berusaha. Itu fokus yang bisa diambil. Saat ini pemerintah bekerja keras merealisasikan hal tersebut,” kata Indra.

Menurutnya, lembaga itu akan fokus untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berusaha bagi investor, salah satunya perbaikan di sistem perizinan atau OSS (Online Single Submission). Namun, hingga saat ini OSS telah berhasil menerbitkan rata-rata 1.300 izin usaha per hari.

“Memang bukan tanpa masalah. Tapi perbaikan tetap harus dilakukan seterusnya,” jelasnya.

Skor

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2017 Optimis Capai 5,3 Persen
Pemandangan gedung-gedung bertingkat di Ibukota Jakarta, Sabtu (14/1). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Indonesia meraih skor total 55,9 dalam Indeks Global Keterbukaan Ekonomi 2019. Total skor didapatkan dari sejumlah indikator penilaian, yakni akses pasar dan infrastruktur (market access and infrastructure), iklim investasi (investment environment), kondisi perusahaan (enterprise condition) serta pemerintahan (governance).

Dari 157 negara yang dalam daftar survei, aspek iklim investasi di Indonesia meraih ranking paling rendah yakni 53, disusul oleh kondisi perusahaan (61), pemerintahan (63) kemudian akses pasar dan infrastruktur di peringkat paling tinggi yakni 85.

Meski mencatatkan perbaikan peringkat, sejak 10 tahun lalu, Indonesia hanya naik enam peringkat dari posisi 74 pada 2009 menjadi 68 pada 2019.

Legatum Institute menyusun Indeks Global Keterbukaan Ekonomi sebagai alat bagi pemimpin dan penasehat seluruh dunia untuk membantu merencanakan agenda pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.

Penelitian lembaga itu menunjukkan bahwa negara-negara yang secara ekonomi terbuka lebih produktif. Sebaliknya, dalam pasar yang tidak kompetitif (tidak terbuka), justru terjadi stagnasi pertumbuhan, industri yang tidak berkembang, hingga kapitalisme kroni yang tumbuh subur.

Lanjutkan Membaca ↓

OJK Yakin Target Inklusi Keuangan 75 Persen Tercapai di 2019

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis target inklusi keuangan sebesar 75 persen tercapai di akhir 2019.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, target tersebut telah tercapai pada pekan kedua bulan ini.

Adapun pihaknya kini tengah melakukan finalisasi data untuk menyampaikan pencapaian inklusi keuangan sampai dengan sejauh ini.

“Sekarang (September) sudah lewati angka (75 persen). Dua minggu lagi mudah-mudahan sudah bisa keluar datanya,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Untuk memperbesar target inklusi keuangan ini, OJK dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Bank Indonesia (BI) terus melakukan kolaborasi.

Adapun salah satu caranya ialah dengan menetapkan bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan (BIK). Kegiatan BIK pun akan kembali digelar pada akhir pekan ini.

“Kegiatan BIK diharapkan dapat mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 75 persen di akhir 2019 sesuai implementasi yang dilakukan dalam mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” kata dia. 

“Selain itu, Pemerintah juga menetapkan target tingkat literasi keuangan sebesar 35 persen di tahun 2019 yang tercantum di dalam Perpres Strategi Nasional Perlindungan Konsumen No. 50 Tahun 2017,” pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Asosiasi Fintech Siap Dukung Inklusi Keuangan Indonesia

Ilustrasi fintech. Dok: sbs.ox.ac.uk

Indonesia menjadi lokasi seksi bagi industri teknologi finansial. Sebab masih banyak orang dewasa yang belum tersentuh akses perbankan formal. Alhasil fintech punya ruang berkembang besar. Berdasarkan laporan Findex, baru 48,9 persen orang dewasa yang punya akses ke perbankan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution berkata fintech bisa membantu pemerintah agar lebih banyak orang menikmati layanan perbankan dan mencapai target inklusi finansial, yaitu 75 persen. Darmin ingin fintech ikut menyediakan akses finansial yang mudah dan terjangkau.

Chairman Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Niki Luhur berkata sistem fintech sangat mampu membantu pencapaian target inklusi dengan lebih cepat. Ini berkat kemampuan fintech untuk menggapai daerah terpencil yang belum tersentuh perbankan konvensional.

Value added fintech lebih ke channeling, memanfaatkan digital channel yang terbaru. Apakah lewat web, mobile, agar kita punya infrasturktur yang borderless untuk menjangkau pelosok, termasuk daerah terpencil,” ujar Niki pada ajang Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019). 

Aftech pun mendukung misi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo agar bank digital dan konvensional bisa saling terkait (interlink). Chairman Aftech Niki Luhur berkata interlink bisa meningkatkan interoperabilitas dan integrasi sistem sehingga memberi banyak pilihan layanan bagi masyarakat.

“Ini agar untuk konsumen dia bisa lebih nyaman karena punya lebih banyak pilihan, dan pilihannya bukan sekali saja pada saat membuka rekening, tapi pada saat ke depan konsumen-konsumen ingin dapat jasa yang lain yang mungkin lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya lebih banyak,” jelas Niki.

Ia menambahkan sebanyak 250 anggota Aftech sudah terkoneksi dengan bank-bank konvensional. Niki berkata fintech tak bisa eksis tanpa perbankan dan selalu ada kerja sama antara fintech dan lembaga keuangan seperti perbankan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pengusaha Jabarkan PR Menteri Kelautan dan Perikanan Periode Selanjutnya

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Pranantyo, menjabarkan beberapa catatan pada kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini serta beberapa PR untuk menteri yang akan menjabat di periode selanjutnya.

Pertama, urusan ekspor. Ekspor perikanan semester pertama memang tercatat meningkat, mencapai Rp 40,57 triliun atau naik 24,29 persen dibandingkan semester pertama 2018 yang sebesar Rp 32,64 triliun. Kendati demikian, nilai dan volume ekspor Indonesia masih kalah dengan Vietnam dan Thailand, padahal notabenenya, Indonesia punya hasil laut yang lebih banyak.

“Saya lihatnya, ya ekspor aja, lihat ekspor naik atau enggak, kalau kurang apa lagi yang harus dibantu, itu ada kriterianya,” ujar Yugi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Sebagai informasi, Indonesia baru memproyeksikan ekspor senilai USD 5,9 miliar pada 2020 mendatang. Sedangkan Vietnam sudah mencapai USD 8,9 miliar di tahun 2018.

Kedua, soal regulasi perpanjangan izin kapal dan pembangunan kapal baru yang prosesnya lama. Yugi menilai tidak ada bedanya menggunakan platform online jika harus menunggu seluruh dokumen lengkap yang memakan waktu hingga berbulan-bulan.

“Saya ke Muara Angke dan Bau-Bau, sendiri, itu nelayannya bilang ngurus dokumen perpanjangan izin kapal bisa sampai 7 bulan. Baru bisa online kalau ke-8 dokumen itu sudah lengkap, jadi sama saja, tidak ada bedanya,” tuturnya.

Selaras

(Foto: Dok Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Kapal Pengawas Perikanan menangkap satu kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara pada Jumat (8/3/3019) (Foto: Dok Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Yugi juga berpesan agar menteri selanjutnya melakukan pemetaan masalah kelautan dan perikanan di Indonesia secara objektif.

Maksudnya, dengan menghimpun usulan LSM, pelaku usaha, pembudidaya, nelayan dan lainnya, kemudian menyeleraskan usulan tersebut dengan masalah yang ada, sehingga tercipta solusi yang efektif.

“Dipetakan lagi. Kalau kurang, diperbaiki, lalu permen-permen (peraturan menteri) itu dievaluasi lagi, masukan usulan dari LSM, pelaku usaha dan stakeholder lain tanpa merusak lingkungan tentunya,” ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Upah Buruh Tani Naik 0,15 Persen di September 2019

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal pekerja atau buruh tani pada September 2019 naik sebesar 0,15 persen jika dibandingkan dengan Agustus lalu. Kenaikan yaitu dari Rp 54.354 menjadi Rp 54.424 per hari.

“Upah nominal harian buruh tani nasional pada September 2019 naik sebesar 0,13 persen dibanding upah buruh tani Agustus 2019,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto saat ditemui di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Upah nominal buruh adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sementara upah riil menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh.

Upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, sedangkan upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan.

“Upah riil buruh tani juga mengalami kenaikan sebesar 0,87 persen pada September 2019. Kenaikan yaitu dari Rp 37.904 menjadi Rp 38.233,” jelasnya.

Sementara itu, upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada September 2019 naik 0,01 persen dibanding upah Agustus 2019 yaitu dari Rp 89.063 menjadi Rp 89.072 per hari. Upah riil mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen dari Rp64.190 menjadi Rp 64.372.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Apindo: Tak Semua Upah Buruh Bakal Naik

Hamparan sawah di Kalimanah Kulon, Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)
Hamparan sawah di Kalimanah Kulon, Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji untuk memberikan penghasilan yang lebih baik bagi buruh Indonesia dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Namun begitu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa tidak semua buruh di Tanah Air pendapatannya bakal naik.

Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana mengatakan, kenaikan upah buruh ini masih negotiable. Tapi, lanjutnya, lonjakan pendapatan ini tidak mungkin berlaku bagi seluruh buruh di semua sektor.

“Hanya saat ini kan mesti dibahas secara serius, buruh yang seperti apa atau yang kategori bagaimana yang sangat perlu untuk dinaikkan upahnya secara progresif. Di golongan-golongan yang mana, area mana. Ini yang harus kita bahas,” tuturnya di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Sebab, ia menambahkan, kenaikan upah buruh ini tidak boleh dipukul rata. Jika hal tersebut berlaku rata-rata secara nasional, banyak pelaku industri yang usahanya juga akan kolaps.

“Banyak mereka (perusahaan) yang tidak mampu lagi, yang akhirnya kemudian ya sudah tutup saja. Itu kan juga merugikan buruh itu sendiri, dan merugikan iklim investasi di nasional kan,” serunya.

Lanjutkan Membaca ↓

Pemerintah Godok Perpres Baru Teluk Benoa

Liputan6.com, Jakarta – Teluk Benoa saat ini ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM), berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/2019. Kabar ini mungkin jadi angin segar bagi masyarakat Bali yang selama ini selalu menuntut penghentian reklamasi di Teluk Benoa, yang tak selesai bertahun-tahun lamanya.

Pasalnya, aktivitas apapun selain yang berhubungan dengan konservasi maritim sudah jelas akan dilarang di sana. Termasuk, reklamasi.

Kenyataannya, landasan hukum yang mengatur status KKM Teluk Benoa dinilai masih belum kuat karena masih berdasarkan Kepmen. Di atasnya, ada Perpres 51 tahun 2014, yang mengatur Teluk Benoa sebagai kawasan pemanfaatan.

Kendati begitu, Direktur Jenderal Pengelolaan Air Laut (PRL) KKP Brahmantya Satymurti Poerwadi mengatakan jika KKP sedang merumuskan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional.

“Sekarang ini sedang dibahas. Kami sudah rapat sekali di Sekretariat Negara. Saya pikir dengan arahan ini (Kepmen) bisa jadi dasar,” ujar Brahmantya di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Brahmantya juga menegaskan, meskipun tidak sekuat Perpres, Kepmen masih ketetapan negara, dan Kepmen menjadi landasan awal untuk menetapkan Perpres yang sedang dibahas. Dia memastikan peraturan yang baru tidak akan tumpang tindih dengan Perpres 51 tahun 2014.

Brahmantya berharap Perpres ini bisa segera selesai tahun 2020, mudah-mudahan di awal tahun.

Sementara, nasib Perpres 51 tahun 2014 sendiri akan ditinjau ulang dan diperbaiki, namun belum pasti apakah akan dicabut atau tidak.

“Ya, itu kan setiap 5 tahun direview, ditinjau ulang, nanti diperbaiki kalau ada yang kurang,” ujar Brahmantya.

KKP Tidak Pernah Terbitkan Izin Reklamasi Teluk Benoa

20160410-Reklamasi Bali
Komunitas ForBALI Jakarta menggelar Pawai menolak reklamasi Teluk Benoa Bali. (Liputan6.com/Delvira Chaerani Hutabarat)

Belakangan ramai pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan izin reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan KKP belum pernah menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa.

“Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan,” ujar Brahmantya di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Dia membenarkan, permohonan izin lokasi reklamasi memang telah disampaikan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp 13,076 miliar yang disetor ke kas negara.

Brahmantya menyebutkan, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan KKP pada 29 November 2018 tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Brahmantya menjelaskan, dengan diterbitkannya izin lokasi, bukan berarti kegiatan reklamasi dapat langsung dilakukan.

“Izin lokasi yang KKP berikan bukan berarti membuat reklamasi sertamerta dapat dijalankan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi, perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi terlebih dahulu,” jelas dia.

Menurutnya, kelayakan lingkungan, kelayakan teknis, dan kelayakan sosial/budaya suatu kegiatan reklamasi akan diuji dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Izin Lingkungan Jadi Syarat

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Dok KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Dok KKP

Selain kajian Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan, dokumen Amdal mensyaratkan rencana kegiatan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang, dalam hal ini dibuktikan dengan izin lokasi reklamasi.

Jika Amdal dinyatakan layak (layak lingkungan, layak teknis, layak dari sisi sosial budaya dan sesuai dengan alokasi rencana tata ruang) maka akan diterbitkan Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan ini selanjutnya akan menjadi salah satu syarat pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada KKP.

“Jadi kita bukan memberi izin pelaksanaan reklamasi hanya izin lokasi karena perizinan pelaksanaan. KKP akan kembali menilai kelayakan teknis konstruksi yang lebih detil, termasuk aspek keamanan terhadap lingkungan dalam proses penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi,” paparnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga memberikan klarifikasi.

Menurutnya, izin yang dikeluarkannya itu dibuat berdasarkan tata ruang yang ada. Dan izin tersebut merupakan persyaratan dasar permohonan pembuatan Amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Setelah Amdal selesai dengan baik barulah izin pelaksanaan reklamasi dapat diajukan kembali ke KKP . “Jadi semua ini merupakan bagian dari proses perizinan. Saya berharap tak muncul berbagai spekulasi yang tidak perlu,” tandasnya.  

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Neraca Dagang September Defisit, Ini Kata Apindo

Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut berkomentar mengenai defisit perdagangan Indonesia pada September 2019 yang mencapai USD 160 juta. Apindo menilai defisit ini terjadi lantaran daya beli masyarakat dan industri mulai mengalami penurunan.

Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukmadani mengatakan, secara tren laju impor memang sedikit lebih tinggi dibandingkan ekspor. Akan tetapi, jika dibandingkan bulan sebelumnya kinerja impor dan ekspor justru sama-sama mengalami penurunan. Utamanya pada sektor bahan baku dan barang modal yang menjadi kebutuhan industri.

“Poinnya adalah kalau impor turun secara keseluruhan apalagi impor bahan bakunya, berarti memang ada pelambatan di pertumbuhan ekonomi dan yang kami khawatirkan adalah turunnya di daya beli,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10).

Haryadi menilai, defisit yang terjadi juga disebabkan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Dia memandang, pemerintah belum mampu menciptakan pemerataan ekonomi sehingga impor yang tercipta hanya tinggi di sektor-sektor yang bukan menjadi kebutuhan masyarakat.

“Pandangan kami, pertumbuhan ekonomi kita kualitasnya tidak optimal. Dalam arti yang menikmati pertumbuhan ini hanya kelas menengah atas, menengah bawah sebetulnya mereka dalam kondisi yang tertekan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, defisit yang terjadi pada September 2019 dikarenakan impor bahan baku dan penolong masih berada terlalu tinggi yakni di kisaran 70 persen. Sementara ekspor sendiri tidak terlalu menunjukan kenaikan cukup signifikan.

“Yang mana dengan keadaan ekonomi global sekarang enggak mungkin juga jadi defisit itu pasti akan ada. Solusinya adalah kita mesti industrialisasi, bagaimana kita kembangkan industri hulu kita supaya kita tidak terlalu tergantung kepada impor juga,” jelas dia.

Diversifikasi Produk Ekspor

Neraca Ekspor Perdagangan di April Melemah
Aktifitas kapal ekspor inpor di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,24 miliar . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia pun mendorong agar pemerintah juga berupaya untuk diversifikasi beberapa produk ekspor ke negara-negara lain yang belum tersentuh. “Jadi sebetulnya interest banyak sekali. Tinggal bagaimana make it happen. ini tergantung dari aturan main, kalaupun ada negara tujuan pasar kita mesti mempermudah bagi pelaku usaha,” tandasnya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada September 2019 sebesar USD 160 juta. Defisit tersebut disebabkan oleh defisit sektor migas sebesar USD 761 juta dan surplus non migas sebesar USD 601 juta.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan defisit neraca perdagangan Indonesia sejak awal tahun hingga September 2019 telah mencapai USD 1,9 miliar. Angka ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun ini.

“Neraca dagang mengalami defisit sebesar USD 0,16 miliar atau USD 160 juta. Posisi tahun lalu periode yang sama surplus, tahun ini defisit. Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan dipengaruhi oleh defisit ini,” ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (15/10).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Kadin Bakal Uji Coba Aplikasi Komunikasi Nelayan di Bali

Liputan6.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menggandeng perusahaan teknologi komunikasi asal Swedia, Supertext, untuk menyediakan layanan komunikasi super bagi komunitas nelayan yang notabene mengalami sulit jaringan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mendukung penuh penggunaan aplikasi ini untuk memudahkan akses informasi dan komunikasi nelayan di seluruh pesisir Indonesia. Dia berkata, Kadin akan segera lakukan uji coba penggunaan Supertext kepada nelayan-nelayan di Bali.

“Kami akan pendekatan ke setidaknya 50 hingga 100 nelayan tuna di Bali untuk menggunakan Supertext, dalam kurun waktu 3 bulan, kita lihat efektif atau tidak,” tutur Yugi di Menara Kadin, Selasa (15/10/2019).

Dalam kurun waktu tersebut, Kadin dan Supertext akan membimbing dari mulai penggunaan awal aplikasi sampai nelayan bisa lakukan transaksi dengan pembeli langsung di smartphone atau telepon genggam.

“Kami lihat ada ketimpangan di pesisir. Pesisir tidak semua sinyalnya bagus, jadi untuk komunikasi dengan pembeli, dengan UKM juga susah,” tutur Yugi.

Yugi menambahkan, sebenarnya Kadin juga akan membawa Supertext ke Morotai, meskipun belum ditentukan kepastian waktunya mengingat rincian anggaran hingga infrastruktur masih disiapkan. Sebelumnya, Supertext telah diuji coba di Purworejo dan hasilnya, diakui Bupati Purworejo Agus Bastian, cukup baik.

“Petani dan nelayan bisa tahu kalau cuaca ini menanamnya apa, bisa tahu komoditas yang harga jualnya tinggi, jadi menguntungkan,” ujar Agus.

Kalau berjalan dengan baik, lanjut Yugi, nelayan bisa mendapat keuntungan yang lebih besar karena kesegaran ikan terjaga dengan penyaluran langsung ke pembeli serta tidak menghabiskan banyak bahan bakar.

“Pokoknya, apapun hal digital yang bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan akan kami usahakan,” tutupnya.

Kadin Gandeng Swedia Terapkan Digitalisasi Sektor Perikanan

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani kerjasama dengan perusahaan komunikasi asal Swedia, Supertext, untuk menyediakan platform komunikasi dan informasi untuk pemberdayaan perikanan, terutama nelayan dan pembudidaya, untuk meningkatkan produktivitas dan bisnis di sektor ini.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dan CEO Supertext Martin Jacobson, disaksikan oleh Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani dan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Maria Berg di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Rosan menyatakan, keberhasilan Swedia dalam mengelola sektor perikanan dapat diadaptasi di Indonesia, salah satunya penerapan teknologi komunikasi dan informasi bagi komunitas nelayan.

“Swedia bisa jadi rujukan yang bagus untuk Indonesia sistem teknologinya, sehingga kami akan menerapkan teknologi untuk pengembangan komunitas nelayan,” ujar Rosan.

Dengan Supertext, petani dan nelayan bisa dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi cuaca, teknis operasional, sistem penyelamatan laut hingga pemetaan pasar perikanan yang real time.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Sempat Tertekan, IHSG Akhirnya Ditutup Menguat ke 6.158,16

Liputan6.com, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan awal pekan ini. Investor asing jual saham Rp 544 miliar di pasar regular. 

Pada penutupan perdagangan saham Selasa (15/10/2019), IHSG ditutup di zona hijau dengan naik 31,29 poin atau 0,51 persen ke level 6.158,16. Sementara itu, indeks saham LQ45 juga naik 0,55 persen ke posisi 959,73.

Sebanyak 214 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sementara 180 saham melemah dan 153 saham diam di tempat.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 532.681 kali dengan volume perdagangan 15,6 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 8,2 triliun.

Investor asing jual saham Rp 544 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.165.

Dari 10 sektor pembentuk IHSG, tiga sektor berada di zona merah. Sedangkan tujuh sektor berada di zona hijau.

Penguatan dipimpin oleh sektor industri dasar yang naik 2,81 persen. Diikuti oleh sektor manufaktur yang menguat 1,07 persen dan sektor barang konsumsi terdongkrak 0,46 persen.

Sementara saham-saham yang menguat antara lain IRRA yang naik 49,73 persen ke Rp 560 per saham, SLIS naik 24,60 persen ke Rp 785 per saham dan PYFA naik 23,60 persen ke Rp 198 per saham.

Saham-saham yang melemah antara lain PDES turun 17,54 persen ke Rp 1.105 per saham, ALKA turun 16,18 persen ke Rp 404 per saham dan INAF turun 9,36 persen ke Rp 1.210 per saham.

2 dari 3 halaman

Sesuai Prediksi

Pengendara mobil dan sepeda motor melintas dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (10/10/2019). Sebanyak 187 saham menguat dan 150 saham diam di tempat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Gerak IHSG pada hari ini sesuai dengan prediksi analis. Sebelumnya, Analis PT Artha Sekuritas Dennies Christoper menilai, penguatan indeks ditopang optimisme damai dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. 

Dari dalam negeri, IHSG diproyeksi ke zona hijau menunggu rilis data neraca dagang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari ini. Menurutnya, indeks akan berkisar di level 6.071-6.184.

“Trend penguatan masih akan berlanjut dalam jangka pendek. Pergerakan juga masih akan dipengaruhi oleh sentimen global dan rilis data neraca perdagangan Indonesia,” ujar dia dalam risetnya.

Sementara itu, Analis PT Reliance Sekuritas Lanjar Nafi menyebut IHSG dari sisi teknikal memang terindikasi konsolidasi.

Namun, peluang penguatan IHSG sedikit terbuka dengan support resistance yang diprediksi akan bergerak di rentang 6080-6170.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Diminta Tutup Celah Kebijakan Cukai yang Rugikan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah diminta menutup celah pada kebijakan cukai rokok pada aturan yang ada saat ini. Celah tersebut terkait sistem cukai rokok yang membedakan besaran tarif cukai berdasarkan jumlah produksi perusahaan.

Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho mengatakan, celah tersebut memberikan ruang bagi perusahaan besar untuk membayar cukai rokok mesin golongan 2 atau golongan tarif cukai murah, padahal memiliki omset triliunan rupiah dan penjualan miliaran batang rokok per tahun.

“Golongan 2 ini sebenarnya diperuntukkan bagi perusahaan rokok kecil dan menengah karena tarifnya yang jauh lebih rendah dibandingkan golongan 1. Namun sayangnya, itikad baik pemerintah dimanfaatkan oleh konglomerasi rokok global,” kata Emerson dalam keterangan tertulisnya Selasa (15/10/2019).

Dengan celah aturan tersebut, pabrikan rokok besar bisa membayar cukai rokok buatan mesinnya dengan tarif murah. Bahkan, tarif cukai yang dimanfaatkan konglomerasi rokok global tersebut setara dengan tarif cukai rokok kretek tangan, yang menyerap banyak tenaga kerja dan merupakan warisan budaya Indonesia.

Berdasarkan penelitian Indonesia Budget Center (IBC), celah dalam aturan cukai rokok ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp 6,25 triliun pada 2019.

Emerson pun mendorong divisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ikut jeli melihat potensi kebocoran dari penerimaan negara. Terlebih, cukai rokok merupakan salah satu kontributor penerimaan negara yang cukup signifikan.

Sementara Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Oce Madril  menyatakan, kebijakan saat ini memunculkan peluang kebijakan yang bisa dimanfaatkan.

“KPK harus mereview kebijakan cukai. Berdasarkan review itu, KPK terbitkan rekomendasi revisi kebijakan kepada Menteri berkaitan dengan perbaikan kebijakan yang harus dilakukan sehingga celah dapat dihindari,” tutup Oce.

2 dari 4 halaman

Pabrikan Rokok Kecil Minta Pemerintah Adil Kenakan Cukai

Sejumlah batang rokok ilegal diperlihatkan petugas saat rilis rokok ilegal di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Jumat (30/9). Rokok ilegal ini diproduksi oleh mesin dengan total produksi 1500 batang per menit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Asosiasi perusahaan rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mendesak Pemerintah agar merumuskan kebijakan cukai yang adil agar upaya-upaya pensiasatan maupun kecurangan yang dilakukan oleh pabrikan rokok besar asing dapat diminimalisir.

Cara yang dapat dilakukan yakni dengan menggabungkan Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) supaya produksinya menjadi 3 miliar batang per tahun sehingga pabrikan besar membayar tarif cukai rokok tertinggi, yakni golongan 1.

“Pengabungan SKM dan SPM supaya pabrik rokok besar asing mainnya harus di atas. Ada pabrik besar asing produk SKM-nya golongan satu, tapi SPM masuk layer dua. Itu perusahaan asing dan golongan gede, tapi bayarnya sama dengan saya (perusahaan kecil),” ujar Ketua Harian Formasi Heri Susianto dalam keterangan tertulis di Jakarta (14/10/2019).

Menurut Heri, siasat yang digunakan dengan membatasi volume produksinya agar tetap di  bawah golongan 1, yakni 3 miliar batang per tahun, sehingga terhindar dari kewajiban membayar tarif cukai tertinggi. Padahal tarif cukai golongan 2 SPM dan SKM lebih murah sekitar 50 persen–60 persen dibandingkan golongan I.

“Kondisi ini sama halnya naik transportasi kelas bisnis tapi bayarnya ekonomi,” kata Heri.

Heri menyatakan tarif cukai di segmen SPM yang memiliki ketimpangan sosial sehingga menekan pabrikan kecil. Permasalahan tarif murah juga terjadi di segmen SKM.

3 dari 4 halaman

Potensi Kehilangan Pendapatan Negara

Ilustrasi Foto Kemasan Rokok (iStockphoto)

Sebelumnya Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis data adanya potensi kehilangan pendapatan negara akibat pabrikan rokok besar membayar tarif cukai murah mencapai Rp 926 miliar.

Data INDEF bahkan menunjukkan terdapat pabrikan asing yang memproduksi SPM sebanyak 2,9 miliar batang atau hanya 100 ribu di bawah batas 3 miliar batang agar mereka terhindar dari cukai tertinggi dan cukup membayar tarif golongan 2 yang nilainya juh lebih murah.

“Dia menahan produksi, lalu gantinya dia menciptakan merek baru. Padahal kalau ditotal jumlahnya lebih dari tiga miliar batang,” jelas Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad.

Oleh karena itu sejumlah kalangan mendesak Pemerintah menggabungkan batasan produksi SKM dan SPM. Kebijakan ini bukanlah menggabungkan cukai SKM dan SPM dalam satu tarif.

Akan tetapi, pabrikan manapun yang jumlah produksi SKM dan SPM secara kumulatif telah mencapai tiga miliar batang harus dikenakan tarif cukai tertinggi di masing-masing kategori karena mereka termasuk perusahaan besar. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kadin Gandeng Swedia Terapkan Digitalisasi Sektor Perikanan

Liputan6.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani kerjasama dengan perusahaan komunikasi asal Swedia, Supertext, untuk menyediakan platform komunikasi dan informasi untuk pemberdayaan perikanan, terutama nelayan dan pembudidaya, untuk meningkatkan produktivitas dan bisnis di sektor ini.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dan CEO Supertext Martin Jacobson, disaksikan oleh Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani dan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Maria Berg di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Rosan menyatakan, keberhasilan Swedia dalam mengelola sektor perikanan dapat diadaptasi di Indonesia, salah satunya penerapan teknologi komunikasi dan informasi bagi komunitas nelayan.

“Swedia bisa jadi rujukan yang bagus untuk Indonesia sistem teknologinya, sehingga kami akan menerapkan teknologi untuk pengembangan komunitas nelayan,” ujar Rosan.

Dengan Supertext, petani dan nelayan bisa dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi cuaca, teknis operasional, sistem penyelamatan laut hingga pemetaan pasar perikanan yang real time.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk nelayan di Kepulauan Natuna. (Gideon/Liputan6.com)

CEO Supertext Martin Jacobson menyatakan pihaknya sangat antusias mendukung pemberdayaan komunitas nelayan di Indonesia.

“Kami merasa terhormat dan antusias komunitas perikanan Indonesia bisa menggunakan platform komunikasi yang kami ciptakan,” ungkap Martin.

Dengan pengembangan yang lebih jauh, Kadin dan Supertext sangat terbuka terhadap dukungan korporasi, investor, instansi dan pemerintah untuk mengimplementasikan program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya dengan teknologi komunikasi agar bisa bersaing di era digital.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ini PR Besar Menteri Pertanian menurut Faisal Basri

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merupakan tiga sosok yang secara kinerja buruk dalam bantu penerimaan pajak.

Khusus untuk Mentan, ia mengungkapkan, pekerjaan rumah terbesarnya selama masa jabatannya ialah tak bisa menentukan fokus kerja yang hendak dicapai.

“Maunya kedaulatan pangan, swasembada pangan, atau ketahanan pangan? Enggak bisa digapai semua atuh,” kritik Faisal di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Sebagai perbandingan, ia menyebutkan Singapura, sebuah negara kecil tapi mampu mengelola lahan pertanian dengan baik.

“Singapur kan enggak punya lahan pertanian, tapi jadi food security terbaik di dunia,” ujar dia.

Sebuah nama yang kerap digadang-gadang sebagai calon suksesor Amran pada periode kedua Jokowi yakni Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi soal pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan pangan.

Saat dimintai tanggapan siapa kira-kira sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Mentan pada 5 tahun mendatang, Faisal belum bisa menjawabnya.

“Saya enggak tau. Edhy Prabowo aja saya enggak tau. Bukan kompetensi saya juga pertanian. tanya orang-orang yang jago pertanian lah,” tukas Faisal Basri.

2 dari 4 halaman

Faisal Basri: Driver Ojek Online Harus Bayar Pajak

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, menjelaskan status Pertamina Trading Energy Limited (Petral) saat berkunjung ke Liputan6.com, Jakarta, Selasa (6/1/2015). (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Ekonom senior Faisal Basri menyoroti tren penerimaan negara dari pajak yang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya pekerja lepas seperti supir ojek online (ojol) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dia mengatakan, suksesnya pertumbuhan pajak itu ibarat menanam buah. Menurutnya, menumbuhkan ekonomi itu sama dengan kiat memetik buah yang ranum seandainya itu berasal dari bibit yang bagus dan dapat disiram secara teratur.

“Teman-teman harus sadari bahwa penerimaan pajak terbesar industri. Nah, kalau industrinya trennya turun terus ya pertumbuahn pajak juga turun,” ujar dia saat ditemui di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Faisal mengapresiasi upaya perusahaan seperti Gojek dan Grab yang bisa memangkas angka pengangguran dengan menarik mitra kerja. Namun, ia menganggap hal tersebut belum efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas lantaran belum berperan besar dalam menyumbang pajak.

“Artinya orang yang bekerja bisa bayar pajak. Tapi kalau bekerjanya di Gojek Grab kan enggak ada NPWP-nya. Jadi ekonomi tumbuh berkualitas juga sangat penting,” imbuh dia.

3 dari 4 halaman

Harus Dipotong Pajak

Faisal Basri memberikan materi bahaya rokok. (Yopi Makdori/Liputan6.com)

Menurutnya, sebuah badan usaha formal bakal melakukan pemotongan pajak pendapatan kepada para pegawainya. Sementara driver ojol berstatus sebagai mitra kerja yang tidak mendapat slip gaji dari perusahaan yang mempekerjakannya.

“Kalau pabrik pertumbuhan niscaya pabrik itu punya nomor usaha formal dia bayar pajak perusahaan, dia bayar PPN, dan (pajak) pegawai-pegawai dari pabrik tinggal dipotong dari gaji. Tapi kalau Gojek enggak ada gajinya, enggak ada slip gajinya,” tutur dia.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jika Tak Bangun Infrastruktur, Indeks Daya Saing Indonesia Makin Merosot

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menilai turunnya peringkat daya saing global Indonesia yang dirilis World Economic Forum tahun ini, akan lebih parah apabila tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar besaran.

Sebab, salah satu indikator pembentuk indeks daya saing global diberi peringkat oleh World Economic Forum yakni kinerja pembangunan infrastruktur.

“Kalau pemerintah Jokowi-JK tidak bangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot. Dengan apa yang kita bangun saja kita sekedar di tengah-tengah, peringkat 72. Artinya defisit infrastruktur kita masih sangat-sangat besar,” katanya dalam dalam acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (15/10).

Seperti diketahui, peringkat daya saing Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan. Menurut laporan World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat ke posisi-50.

Menurut Lembong, peringkat daya saing Indonesia itu hanya diitopang oleh indikator tradisional, seperti besarnya ukuran pasar domestik Indonesia yang diberi peringkat ke-7 dengan nilai 82, hingga stabilitas ekonomi dengan nilai 90 dan posisi ke-54.

Sementara, lanjut Lembong negara-negara lain kini tengah melakukan reformasi yang lebih cepat dibandingkan Indonesia, di mana indikator-indikator pembentuk indeks daya saing globalnya mengalami peningkatan yang signifikan dan terdistribusi dengan baik seperti Singapura maupun Thailand.

“Satu tantangan mengenai daya saing, peningkatan negara tetangga tak pernah statis, tak pernah bediri diam saja. Mereka berupaya inovasi menandatangani perjanjian perdagangan, promosi investasi, membenahi bidang ketenagakerjaan. Jadi persaingan regional dan internasional sangat dinamis,” tuturnya.

Di samping itu, keterbukaan ekonomi Indonesia belum cukup di banding negara-negara lain sehingga arus investasi sedikit masuk dan transfer teknologi dari negara-negara maju juga stagnan. Itu tercemin dari indikator kapasitas inovasi Indonesia yang dinilai World Economic Forum terbatas dengan nilai 37,7 dan posisinya ke-74.

“Nah semakin sebuah ekonomi membua diri terhadap internasional semakin dia bisa ambil teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi dari berbagai macam negara. Semakin tidak terbukan maka maka smekin sedikit, sehingga sulit dunai usaha, pejabat nyontek dari best practice seluruh dunia,” pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia Turun

Laporan World Economic Forum (WEF). Dok WEF

Peringkat daya saing Indonesia turun pada tahun ini. Menurut laporan World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat ke posisi 50.

Ini tertuang dalam laporan WEF bertajuk “The Global Competitiveness (GCI) Report 2019”, seperti dikutip dari situsnya, Rabu (9/10/2019).

Tercatat jika skor GCI Indonesia turun 0,3 poin menjadi 64,6. Secara umum, kinerja daya saing Indonesia tidak berubah alias stagnan.

Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Negara ini di belakang Singapura (1), Malaysia(27) dan Thailand (40).

Laporan menyebutkan jika kekuatan utama Indonesia adalah ukuran pasar yang besar (82,4) dan stabilitas kondisi ekonomi makro (90). Kemudian kondisi budaya bisnis yang dinamis (69,6), sistem keuangan yang stabil (64).

WEF juga menilai, tingkat adopsi teknologi Indonesia juga tinggi. Namun kualitas akses tetap relatif rendah. Hal yang menjadi catatan adalah kapasitas inovasi (37,7) yang masih terbatas walaupun ada peningkatan.

Indeks GCI ini memetakan lanskap daya saing berdasarkan 141 komponen ekonomi melalui 103 indikator yang terbagi ke dalam 12 tema.

Setiap indikator, menggunakan skala dari 0 hingga 100, yang menunjukkan seberapa dekat ekonomi dengan keadaan ideal atau batas daya saing.

Pilar yang mencakup unsur sosial-ekonomi adalah: institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan inovasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Harapan Pengusaha pada Menteri Kelautan dan Perikanan Selanjutnya

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yogi Prayanto menyatakan harapannya pada sosok Menteri Kelautan dan Perikanan pada kabinet Presiden Jokowi jilid II 

Menurut Yogi, sosok menteri pengganti Susi Pudjiastuti harus memberikan jalan ke luar pada permasalahan kelautan dan perikanan Indonesia.

“Sosok menteri yang akan datang adalah sosok yang bila memberlakukan regulasi perikanan kepada para pengusaha perikanan ada atau melalui proses sosialiasasi dan mediasi dengan para pengusaha. Bukan langsung ke luar regulasi atau peraturan tanpa memberikan kesempatan atau masukan pada para pengusaha,” kata Yogi di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, lanjut Yogi, para pengusaha perikanan berharap sosok Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan datang mampu meningkatkan ekspor perikanan. Menurutnya, sosok menteri yang akan datang harus ditantang dengan kinerja yang lebih riil yaitu peningkatan ekspor.

“Intinya, masukan kami para pengusaha adalah sosok menteri yang dapat mendengarkan, dan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara optimal yang tidak merusak lingkungan,” kata Yogi.

Selanjutnya, Yogi juga meminta sosok Menteri Kelautan dan Perikanan di periode mendatang ini harus mensosialisasikan peraturan ke pelaku atau para pengusaha dilibatkan sebelum regulasi atau peraturan tersebut turun.

“Dari pengalaman yang ada sering kami para pengusaha dibuat atau diperlakukan seperti itu,” kata dia.

Yogi menyatakan, sosok menteri kelautan dan perikanan mendatang harus bekerja dengan target prestasi misalnya mampu meningkatkan ekspor. Dari perhatiannya pada sosok menteri yang ada tidak mampu meningkatkan ekspor tetapi dibiarkan sampai setahun.

“Saya sih maunya Presiden Jokowi tegas, memberikan kesempatan kepada menteri KKP berikutnya dengan target setahun mampu tidak meningkatkan ekspor. Kalau faktanya tidak mampu ya harus siap diganti,” ungkap dia.

Sejumlah nama disebut-sebut sebagai kandidat yang cocok untuk mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan. Nama-nama tersebut seperti Rokhmin Dahuri, Rizal Damanik, hingga Marsetio. 

“Ya pokoknya sosok yang mau mendengar, berpengalaman, munpuni di bidangnya, bekerja demi rakyat, mampu menjalani dengan baik tugas KKP, memahami detail regulasi kelautan dan perikanan serta yang utama mampu meningkatkan ekspor,” kata Yogi.

2 dari 3 halaman

Kebijakan Menteri Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di 3rd Bali Tuna Conference (Dok Foto: Humas KKP)

Sementara itu, Pengamat Kelautan dan Perikanan Andi Kurniawan menyatakan, pada periode pertama pemerintahan Jokowi dengan misi besarnya Indonesi sebagai poros maritim dunia merupakan langkah awal menyadarkan jika Indonesia yang memiliki sumber daya aquatik yang sangat besar. Visi dalam periode pertama memang memiliki plus dan minusnya.

Menurut dia, minusnya adalah kemaritiman Indonesia belum bisa menjadi pemasukan besar bagi pembangunan Indonesia. Tapi plusnya, sudah dapat menyadarkan sadar bahwa kalau bangsa Indonesia ini ingin besar yang diunggulkan adalah potensi kemaritiman.

Andi menegaskan sesuai dengan nawacita untuk memanfaatkan sumber daya kemaritiman dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang ada.

“Kita memang selama ini terlalu terlena dengan kebijakan pada pembangunan darat, untuk menggeser itu memang diperlukan waktu dan tidak cukup 1-3 tahun saja tapi proses panjang untuk membangun Indonesia berdaya di Asia,” jelas dia.

Andi mengatakan pada Menteri Susi melakukan kebijakan-kebijakan yang tegas seperti penenggelaman kapal asing. Meski belum semua pekerjaan bisa dijalankan secara penuh namun dengan kebijakan tersebut ndonesia berhasil membangun pondasi untuk menjaga laut sumber daya laut.

“Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Contoh ada kebijakan untuk jaring berkantung. Sementara peralihan alat tangkap dan pengaturan alat tangkap itu belum bisa menyentuh problematika sosial yang berada di masyarakat contohnya bagaimana nasib para nelayan yang alat tangkapnya jaring berkantung,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Rini Tunjuk Farida Mokodompit Jadi Dirut Perum Perindo

Liputan6.com, Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno telah menetapkan Farida Mokodompit sebagai Direktur Utama Perum Perindo. Farida menggantikan Risyanto Suanda yang sudah diberhentikan mengingat berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

Keputusan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor: SK-216/MBU/10/2019 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia.

“Melalui SK ini, Menteri BUMN Rini M Soemarno selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal mengalihkan penugasan Sdri. Farida Mokodompit yang semula sebagai Direktur Operasional sekaligus Plt Direkur Utama menjadi definitif Direktur Utama Perum Perindo,” tulis SK tersebut, Selasa (15/10/2019).

Tidak hanya itu, di SK yang sama juga dilakukan pengalihan penugasan Arief Goentoro yang semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Operasional Perum Perindo. Melalui SK tersebut pula, Menteri BUMN mengangkat Mukhamad Taufiq sebagai Direktur Keuangan Perum Perindo.

Direktur Utama Perum Perindo, Farida Mokodompit mengatakan dengan disahkannya jajaran Direksi ini, Perindo akan terus berupaya melaksanakan transformasi dan sosialisasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) kepada seluruh SDM, agar semakin berkembang menjadi perusahaan BUMN Perikanan yang terpercaya.

“Transformasi terus dilakukan, sekaligus sebagai upaya peningkatan kepercayaan terhadap seluruh stakeholders Perum Perindo,” kata Farida.

2 dari 4 halaman

Menteri BUMN Berhentikan Dirut Perum Perindo

Gedung Kementrian BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri BUMN Rini Soemarno telah memberhentikan Direktur Utama Perum Perindo, Risyanto Suanda. Hal ini seiring yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Memberhentikan Sdr Risyanto Suanda sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-58/MBU/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 jo Nomor SK-277/MBU/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut,” tulis SK Menteri BUMN yang dikutip Liputan6.com, Senin (30/9/2019).

Dalam SK yang sama, Menteri Rini menunjuk Farida Mokodompit untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama selain menjalankan tugasnya sebagai Direktur Operasional Perum Perindo sampai diangkatnya Direktur Utama yang definitif.

Sebelumnya, tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di DKI Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 23 September 2019.

“Saya tidak tahu persis ya rapat apa di Bogor, tapi memang ada kegiatan rapat di Bogor dan kami amankan sejumlah direksi dan pegawai Perum Perindo dari sana,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Berdasarkan situs resminya, Perum Perindo memiliki tiga direksi, yakni Direktur Utama (Dirut) Risyanto Suanda, Direktur Keuangan (Dirkeu) Arief Goentoro, dan Direktur Operasional (Dirops) Farida Mokodompit.

Selain mengamankan sembilan orang, tim penindakan KPK juga mengamankan USD 30 ribu, atau setara Rp 400 juta. Uang itu diduga fee untuk para Direksi Perum Perindo.

“Ketika transaksi terjadi kami amankan uang sekitar USD 30 ribu itu dari pihak pemberi dan perantara. Diduga itu diperuntukkan untuk pejabat di BUMN,” kata Febri.

3 dari 4 halaman

Terkait Impor Ikan

Dirut Perum Perindo, Risyanto Suanda berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan 1×24 jam di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Risyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait izin kuota impor jenis ikan frozen pacific mackerel atau ikan salem. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Sebelumnya, Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di DKI Jakarta dan Bogor. Tiga orang di antaranya adalah jajaran direksi Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut, penangkapan berkaitan dengan suap impor ikan.

“Kami konfirmasi, hari ini ada tim yang bertugas di Jakarta menindaklanjuti Informasi terkait dugaan akan terjadinya transaksi antara pihak swasta yang bergerak di bidang importir ikan dengan pihak Direksi BUMN di bidang perikanan,” ujar Laode Syarif saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2019).

Selain mengamankan sembilan orang, tim penindakan juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bagian dari tindak pidana suap.

“Tim mengamankan barang bukti berupa uang sebesar USD 30 ribu atau lebih dari Rp 400 juta,” kata Laode Syarif.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KKP: Tak Boleh Ada Reklamasi di Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyatakan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/2019, Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim (KKM).

Nantinya, KKM Teluk Benoa akan diarahkan untuk dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim sehingga seharusnya tidak boleh ada reklamasi yang dilakukan di cakupan tersebut.

“Tidak ada (reklamasi). Kan sesuai dengan 15 titik itu, tidak ada. Selama ini yang punya izin juga kan belum melakukan apa-apa, nanti akan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan,” ujar Brahmantya usai ditemui di kantornya, Selasa (15/10/2019).

KKM Teluk Benoa sendiri memiliki luas keseluruhan 1.243,41 hektare yang terbagi menjadi zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Zona inti KKM adalah 15 muntig, alias titik suci yang diperuntukkan bagi aktivitas ritual keagamaan/adat masyarakat di sana.

Sementara zona pemanfaatan terbatas digunakan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara tradisional oleh masyarakat lokal dan kegiatan wisata bahari.

Teluk Benoa selama ini telah menuai polemik berkepanjangan disertai aksi demonstrasi. KKP berharap, pemerintah daerah Provinsi Bali dapat segera melakukan pengelolaan KKM dengan menunjuk organisasi pengelola, menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan, penataan batas dan sosialisasi.

“Dengan adanya KKM Teluk Benoa diharapkan kearifan lokal, adat istiadat, dan aktivitas keagamaan masyarakat Bali dapat terjaga dan lestari,” tutur Brahmantya.

Jadi Kawasan Koservasi, Reklamasi Teluk Benoa Dibatalkan?

20160904- Forum Rakyat Bali Serukan Tolak Reklamasi-Jakarta- Johan Tallo
Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (4/9). Mereka menyuarakan penolakannya atas reklamasi Teluk Benoa di Bali. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menetapkan status Perairan Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali, sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) menindaklanjuti usulan dari Gubernur Bali Wayan Koster. 

“Keputusan ini merupakan respons atas surat Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 523.32/1687/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019 Perihal Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa,” kata Gubernur Bali Wayan Koster, dikutip dari Antara, Kamis (10/10/2019).

Dalam surat tersebut, Gubernur Bali mengusulkan agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim sesuai dengan hasil konsultasi publik pada 6 September 2019 yang dihadiri kelompok ahli, LSM, asosiasi, pemangku kepentingan, para sulinggih (pendeta Hindu) serta bendesa (pimpinan) adat yang memanfaatkan perairan Teluk Benoa.

Teluk Benoa selama ini telah menuai polemik berkepanjangan disertai aksi demonstrasi. 

Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019.

Keputusan Menteri Kelautan dan Kemaritiman ini memuat sejumlah poin. Pertama, menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai KKM di Perairan Provinsi Bali. Poin kedua, menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim.

Berikutnya poin ketiga, mengatur tentang luas Daerah Perlindungan Budaya Maritim keseluruhan mencapai 1.243,41 hektare yang meliputi zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter (Sikut Bali/telung tampak ngandang) dan zona pemanfaatan terbatas.

Pada poin keempat, batas koordinat Daerah Perlindungan Budaya Maritim tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri.

Kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjuk Pemprov Bali melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa yang meliputi penunjukan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi KKM.

Penataan Batas

20160904- Forum Rakyat Bali Serukan Tolak Reklamasi-Jakarta- Johan Tallo
Masyarakat aliansi Forum Rakyat Bali di Jakarta melakukan aksi saat Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (4/9). Dalam aksinya mereka bernyanyi menyerukan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Selain itu, Pemprov Bali juga ditunjuk untuk melakukan penataan batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga mengatur batas koordinat KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dengan Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan sejumlah 234 Titik Peta.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atas kebijakan yang berpihak kepada aspirasi masyarakat Bali.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat Bali, ForBALI, Pasubayan Desa Adat, dan elemen masyarakat lainnya termasuk media yang dengan gigih dan konsisten selama bertahun-tahun berjuang untuk menjadikan Kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi.

“Saya optimistis, dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini, upaya dan kebijakan Pemprov Bali semakin nyata dapat diwujudkan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” kata Koster didampingi Sekda Dewa Made Indra dan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali I Made Sudarsana.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Dongkrak Penerimaan Pajak, 3 Menteri Ini Perlu Diganti

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi penerimaan pajak yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dia lantas mempertanyakan kinerja tiga kementerian yang vital dalam penerimaan pajak.

Dia mengatakan, pajak memang merupakan sebuah instrumen strategis yang membutuhkan penanganan dari lintas sektoral, sehingga memerlukan tenaga dari orang terkait yang handal di bidangnya.

“Pajak merupakan instrumen strategis yang membutuhkan penanganan lintas sektoral. Makanya kita butuh tim yang kompak, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memang di bidangnya,” jelasnya di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Faisal kemudian mencibir kinerja tiga menteri pada kabinet kerja sebelumnya yang tak bisa memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Mereka diantaranya Menteri Pertanian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

“Menperin jangan dikasih orang politik. Mentan jangan Amran, Kementerian ESDM jangan Jonan dan Arcandra. Mereka mengurangi potensi penerimaan negara,” cibir dia.

“Tiga sektor riil ini (perindustrian, pertanian, ESDM), lebih dari separoh penghasilan pajak dari tiga menteri ini. Mereka yang menanem dan nyiram,” dia menambahkan.

Ke depan, ia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menunjuk orang yang tepat di jajaran pemerintahan berikutnya agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

“Kita pantas optimis kalau tanggal 20 (Oktober, pengumuman Kabinet Jokowi jilid II) tim ekonominya kompak dan solid,” imbuh Faisal.

Cerita Sri Mulyani Melihat Wajah Lesu Anak Buah Saat Ditanya Pajak

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengaku tak percaya diri target realisasi penerimaan pajak pada tahun ini bisa tercapai. Hal itu dirasakan ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah pajak di Malang, Jawa Timur.

Dia bercerita jika para petugas pajak tampak murung saat dirinya bertanya tentang kondisi perpajakan di wilayahnya. Bahkan, para petugas tersebut terlihat lesu dan tidak percaya diri atas pencapaian penerimaan.

“Tadi saja saya baru pulang dari Malang, kita bicara dengan seluruh kanwil saya di sana bagaimana penerimaan pajak, muka mereka lesu semua,” ujar dia dalam diskusi publik bertajuk ‘Dampak Tokopedia terhadap Perekonomian lndonesia’ di Djakarta Theater, Kamis (10/10/2019).

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sampai Agustus 2019 hanya mencapai Rp 920,15 triliun. Jumlah itu baru 51,51 persen dari target Rp 1.618,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Di mana dari jumlah penerimaan perpajakan sebesar Rp 920,15 triliun tersebut, khusus untuk pajak sebesar Rp 801,16 triliun. Penerimaan itu terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp 494,21 triliun, tumbuh 3,08 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara pajak penghasilan terutama PPh migas masih menjadi sumber utama penerimaan pajak dengan kontribusi Rp 454,78 triliun.

Kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) juga terkontraksi -6,36 persen dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 287,01 triliun. Sedangkan, PBB dan Pajak lainnya tercatat sebesar Rp 18,94 triliun atau tumbuh 52,41 persen.

Di sisi lain, penerimaan selain dari pajak, seperti kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp119 triliun atau tumbuh 10,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut, terdiri dari bea masuk sebesar Rp23,83 triliun, cukai sebesar Rp 93,12 triliun dan bea keluar Rp2,05 triliun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

Sri Mulyani Pastikan Dana Repatriasi Tax Amensty Tak Lari ke Luar Negeri

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana repatriasi hasil pengampunan pajak atau tax amnesty sudah banyak yang diinvestasikan di dalam negeri. Hal tersebut menjawab pertanyaan berbagai pihak yang mengkhawatirkan dana repatriasi akan keluar dari Indonesia.

“Jadi banyak yang sudah dilakukan investasinya di Indonesia,” ujar Menkeu Sri Mulyani di Lapangan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Sri Mulyani melanjutkan, dana repatriasi sudah banyak dikomunikasikan dengan pemilik dana. Meski demikian, pemerintah akan terus memastikan seluruh dana repatriasi masuk ke dalam negeri.

“Ini kami sudah bicarakan cukup lama dengan pemilik dana. Nanti tolong minta sama Pak Lucky saja yang melakukan tracking dengan Pak Robert megenai penempatan selama ini,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Januari lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani optimis dana repatriasi tax amnesty tidak akan kabur lagi ke luar negeri. Hal tersebut karena kondisi ekonomi dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi cukup memadai untuk berinvestasi.

“Kita lihat sebetulnya, dalam perekonomian indonesia yang masih baik, pertumbuhan tinggi, dan inflasi yang terjaga, dan memberikan expected return untuk investment itu masih relatif baik dibandingkan negara lain. Sebetulnya opsi untuk tetap di sini adalah sangat besar,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Selasa 29 Januari 2019.

Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus berkomunikasi untuk melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam negeri.

“Ini yang akan kita terus komunikasikan nanti di dalam konteks sesudah melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam instrumen maupun jenis-jenis investasi,” jelas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com  

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓