Wall Street Menguat Dipicu Harapan Resolusi Sengketa Dagang

Liputan6.com, Jakarta Wall Street ditutup menguat dipicu harapan adanya resolusi terkait sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China, yang meningkatkan saham industri dan mengangkat sentimen investor.

Melansir laman Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average naik 162,94 poin, atau 0,67 persen, menjadi 24.370,1. Sementara indeks S&P 500 naik 19,86 poin, atau 0,76 persen, menjadi 2.635,96 dan Nasdaq Composite bertambah 49,77 poin, atau 0,71 persen, menjadi 7.084,46.

Bursa Saham AS melonjak lebih tinggi dalam perdagangan sore setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin membahas tentang pengurangan beberapa atau semua tarif yang dikenakan pada produk impor Tiongkok.

Dia juga menyarankan untuk menawarkan pengembalian tarif selama pertemuan membahas perdagangan yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Januari.

Saham industri pada indeks S&P 500 yang sensitif terhadap perkembangan perdagangan, naik 1,7 persen. 

“Reaksi pasar benar-benar jitu.  Itu menunjukkan betapa orang ingin perang dagang berakhir,” kata Michael Antonelli, Direktur pelaksana Penjualan Perdagangan institusional Robert W. Baird di Milwaukee.

Sebelumnya, saham industri telah bergerak lebih tinggi karena saham kontraktor pertahanan naik. Ini usai Presiden Donald Trump meluncurkan strategi pertahanan rudal AS yang baru. Saham Northrop Grumman Corp (NOC.N) naik 3,3 persen, dan saham Lockheed Martin Corp (LMT.N) naik 2,4 persen.

Ilustrasi Foto Perdagangan Saham dan Bursa (iStockphoto)

Dengan kenaikan ini, indeks acuan S&P 500 ditutup di atas rata-rata pergerakan 50 hari untuk pertama kalinya sejak 3 Desember.

Indeks S&P 500 berjarak 10,1 persen dari rekor penutupan 20 September setelah melaju dari level terendah 20 bulan di atas Malam Natal di tengah kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global.

Ini turut meningkatkan saham keuangan, yang berakhir 0,5 persen lebih tinggi setelah turun sebanyak 1 persen. Indeks keuangan telah membukukan keuntungan selama tujuh sesi berturut-turut.

Namun, saham Morgan Stanley (MS.N) berakhir 4,4 persen lebih rendah setelah bank investasi ini melaporkan laba kuartalan lebih rendah dari yang diperkirakan.

Dalam perdagangan setelah jam kerja, saham Netflix Inc (NFLX.O) turun 2 persen setelah perusahaan video streaming tersebut melaporkan hasil kuartalannya.

Adapun volume pada perdagangan Wall Street kali ini mencapai 7,19 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 8,58 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.

Sri Mulyani Paparkan 5 Poin Kebijakan Fiskal di Universitas Sam Ratulangi

Liputan6.com, Jakarta – Ribuan mahasiswa, dosen, dan staf pegawai di lingkungan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado memadati auditorium kampus pada Kamis (17/01/2019) untuk mengikuti kuliah umum.

Dosen tamu yang dihadirkan kali ini adalah Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, sedangkan Rektor Unsrat Elen Joan Kumaat memandu sesi tanya jawab dalam kuliah umum itu.

Mengangkat tema “Kebijakan Fiskal di Indonesia”, mantan Direktur Bank Dunia ini membeberkan kondisi ekonomi di Indonesia terutama di tahun 2018 dan prediksi kondisi ekonomi tahun 2019.

“Di tahun 2018, ada gelombang besar yang menghantam bangsa Indonesia. Namun kapal yang dinahkodai Jokowi, dan kita sebagai pembantu-pembantunya, bisa berlayar dengan baik,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, di saat Indonesia sedang bergejolak Presiden Jokowi tetap tenang. Presiden memanggil tim ekonomi,dan berpesan untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga rakyat Indonesia, dan ekonomi Indonesia.

“Tidak mungkin kalau presiden kita tidak piawai. Presiden tetap cool, dan kita bisa melewati gelombang besar itu,” ujar Sri Mulyani.

Beberapa pernyataan Sri Mulyani yang menyebut nama Presiden Jokowi mengundang tepuk tangan ribuan peserta kuliah umum. Sri Mulyani kemudian menanggapinya.

“Tadi ada yang teriak-teriak Jokowi. Kalau saya menyebut Pak Jokowi, saya bukan kampanye. Tapi beliau bos saya, karena saya Menteri Keuangan,” ujar dia.

Dalam kuliah umum selama lebih kurang satu jam, Sri Mulyani memaparkan 5 poin penting yakni kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia, kondisi perekonomian global, realisasi APBN 2018, kebijakan fiskal dalam APBN 2019, dan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. 

Dikritik, Jokowi Ajak Prabowo-Sandi Coba Layanan Izin Online

Liputan6.com, Jakarta – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02 menjalankan debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam salah satu sesi debat tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga uno mempertanyakan kepastian hukum kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin mengenai cara meningkatkan investasi.

Menurut Sandiaga, masalah kepastian hukum ini juga membuat bnisnis di Indonesia terutama untuk usaha kecil menengah (UKM) sulit berkembang.

Menjabat pertanyaan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa saat ini semua usaha atau bisnis mendapat kepastian hukum untuk mengembangkan usaha atau investasi di Indonesia.

Ia pun meminta kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjajal layanan sistem perizinan online atau online single submission (OSS).

Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini tujuannya ingin menciptakan kesederhanaan dalam pelayanan, termasuk pelayanan izin investasi.

Sebelum ada OSS, untuk mengurus izin perlu berbulan-bulan. namun dengan adanya OSS ini hanya cukup dua jam saja.

“Jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mau berusaha datang ke OSS, tunggu 2 jam izin-izinnya keluar dan bapak bisa mulai usaha,” kata Jokowi.

Dengan memperbaiki layanan urus izin investasi, Jokowi yakin hal itu bisa meredam potensi adanya korupsi.

“Ini yang kami lakukan memperbaiki sistem menyederhanakan sistem, sehingga tidak ada korupsi. Ada manajemen kontroling yang baik di situ,” tegasnya.

2 dari 2 halaman

Debat Jokowi Vs Prabowo Soal Gaji Birokrat Kecil

Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memaparkan visi misi di Debat Pilpres 2019 pertama di Jakarta, Kamis (17/1). Debat perdana ini mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, terorisme, dan korupsi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, dalam debat tersebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka ia akan memperbaiki birokrasi.

Selain itu, ia juga akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.

“Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis,” kata Prabowo.

Namun hal tersebut ditepis oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). “Saya tidak setuju karena gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar,” jelas Jokowi.  

Selamat! 14.653 Peserta Dinyatakan Lolos CPNS 2018 Kemenag

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan hasil akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018) di website resminya, kemenag.go.id. Total ada 14.653 peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS.

“Setelah dinyatakan lulus, tahap berikutnya adalah pemberkasan. Proses ini wajib diikuti. Jika sampai batas akhir tidak melakukan pemberkasan, dinilai mengundurkan diri,” tegas Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan, seperti dikutip dari laman Kemenag.

“Peserta yang mundur, akan diganti dengan urutan berikutnya,” lanjutnya.

M Nur Kholis menjelaskan, proses pemberkasan dibuka selama 15 hari kerja, dari 16 Januari sampai 5 Februari 2019. Pemberkasan dilakukan pada jam kerja, mulai 08.00-16.00 waktu setempat di satuan kerja masing-masing (alamat satker bisa dilihat pada lampiran pengumuman).

“Pemberkasan dilakukan di satuan kerja masing-masing,” tuturnya.

Total ada 128 satuan kerja (satker), yaitu: 11 unit Eselon I pusat, 34 Kantor Wilayah Provinsi, 72 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan 11 Balai Litbang/Diklat Kementerian Agama.

2 dari 3 halaman

Persyaratan Berkas

Peserta CPNS di Jakarta Barat. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Berikut ini berkas yang harus disiapkan:

1. Pas foto 4×6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 5 lembar dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut;

2. Fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik yang masih berlaku dari Dukcapil;

3. Surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, tanggal surat sesuai batas waktu pemberkasan;

4. Fotokopi ijazah/STTB dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai kualidikasi pendidikan. Bagi peserta lulusan adri perguruan tinggi luar negeri, menyertakan surat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama;

5. Bagi peserta jabatan guru, fotokopi sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan linieritas jabatan guru yang dilamar sesuai dengan Permendikbud Nomor 46 tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik;

6. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai Rp 6.000 yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui website https://sscn.bkn.go.id ;

7. Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000;

8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten/Kota;

9. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan pemerintah;

10. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;

11. Surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan CPNS di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan.

“Persyaratan administrasi umum ini dimasukkan dalam map warna hijau untuk jabatan guru, warna kuning untuk jabatan dosen, warna merah untuk jabatan pelaksana/JFT, dan warna biru untuk jabatan guru eks Tenaga Honorer Kategori II. Pada map, ditulis nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan jabatan yang dilamar,” jelasnya.

“Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP), serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai CPNS,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Kode Kelulusan

Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham melihat panduan pengisian jawaban sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Ahmadi menjelaskan, ada empat jenis kode yang tercantum dalam pengumuman hasil akhir CPNS 2018 Kementerian Agama.

– Pertama, kode ‘P1/L’ atau ‘P2/L’ adalah peserta lulus seleksi akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 37 dan 61 tahun 2018;

– Kedua, kode ‘P1/L-1’ atau ‘P2/L-1’ adalah peserta yang lulus seleksi akhir berdasarkan Permenpan RB No 37 dan 61 tahun 2018 setelah perpindahan antar jenis formasi dalam jabatan dan satuan kerja/lokasi formasi yang sama. Misalnya, ada lima formasi guru matematika di Sumatera Utara, terdiri dari dua formasi khusus dan tiga formasi umum. Pendaftar formasi ada 10 orang untuk dipilih tiga terbaik mengisi formasi umum. Dua dari tujuh peserta lainnya dipilih untuk mengisi formasi khusus, bisa karena alasan cumlaude, disabilitas, putra daerah, atau lainnya yang sesuai dengan ketentuan;

– Ketiga, kode ‘P1/TL’ atau ‘P2/TL’ adalah peserta tidak lulus seleksi akhir karena tidak masuk peringkat dalam formasi sesuai dengan ketentuan;

– Keempat, kode ‘P1/TMS’ atau ‘P2/TMS’ adalah peserta yang tidak lulus seleksi akhir karena tidak hadir pada rangkaian Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB (psikotes, wawancara, dan praktik kerja), dan atau tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Untuk cek nama-nama yang lulus CPNS 2018 Kemenag atau ingin melihat pengumuman hasil seleksi akhir dan persyaratan lebih lengkapnya, dapat dilihat di sini: https://kemenag.go.id/home/artikel/43179/pengumuman-tentang-hasil-seleksi-akhir-dan-persyaratan-cpns-kementerian-agama-ri

Cerai dari Orang Terkaya Dunia, MacKenzie Layak Dapat Rp 967 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, baru-baru ini mengumumkan perceraiannya dengan sang istri, MacKenzie Bezos. Wanita yang telah mendampinginya selama 25 tahun terakhir.

Melansir laman Business Insider, Kamis (17/1/2019) mengingat pasangan tersebut tidak memiliki kesepakatan pranikah, dan karena keduanya tinggal di Washington, maka seluruh aset milik Bezos harus dibagi secara rata 50-50. Harta Bezos saat ini bernilai USD 137 miliar atau setara Rp 1.935 triliun (USD 1 = Rp 14.124)

Namun bukan itu alasan utama mengapa harta Bezos harus dibagi dua. Itu lantaran, tidak akan ada Amazon tanpa MacKenzie.

MacKenzie Tuttle dan Jeff Bezos bertemu pada 1992 saat keduanya bekerja bersama. MacKenzie lulus dari Princeton dan menjadi bagian dari peneliti di perusahaan di amana Bezos menjabat sebagai wakil presiden.

Kala itu, kantornya bersebelahan dengan Bezos. Tiga bulan kemudian, keduanya mulai berkencan. Satu tahun kemudian, keduanya mantap memutuskan menikah.

Saat masih bekerja di D.E.Shaw, Bezos memiliki gagasan untuk mendirikan Amazon. Sejak awal, MacKenzie sangat mendukung, meski dengan risiko tinggi usahanya gagal total tanpa meninggalkan uang sepeserpun.

“Saya bukan pebisnis. Jadi saat dia (Bezos) membahas gagasannya, yang saya tangkap adalah kesenangan yang luar biasa. Dan bagi saya, melihat orang yang Anda cintai berpetualang, apalagi selain melakukannya bersama,” kisah MacKenzie beberapa waktu lalu.

Pada 1994, keduanya lantas mencari rumah baru dan markas baru untuk Amazon. Bisnisnya terus menerus meraih kesuksean baru.

Nama Amazon juga sebenarnya merupakan hasil keputusan bersama, meski sebelumnya nyaris memilih relentless.com. MacKenzie menjadi akuntan Amazon yang pertama. Di saat yang sama ia juga merupakan penulis novel.

MacKenzie juga berjasa dalam mendanai Amazon saat pertama berdiri. Ia juga menemui invesor awal Amazon John Doerr dan tergabung dalam tim di Meksiko saat IPO Amazon.

Singkatnya, apa yang dimiliki Jeff Bezos saat ini tak akan terjadi tanpa MacKenzie.

Jokowi: Rekrutmen PNS Bebas KKN, Anak Saya Saja Tidak Lolos

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan dengan sangat transparan. Selain itu standar dan dan prosedur yang ada sangat jelas dan sederhana. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi. 

Ia melanjutkan, rekrutmen untuk jabatan-jabatan politik perlu adanya penyederhanaan sistem. Langkah tersebut agar ongkos pemilu jadi lebih murah. “Pejabat-pejabat jadi tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu,” kata dia di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Hal tersebut menurut Jokowi bisa memangkas angka korupsi sehingga bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang integritas tinggi.

Mengenai masalah tranparansi, jokowi mencontohkan mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dijalani oleh putrinya. Beberapa waktu lalu putri dari Jokowi yaitu Kahiyang Ayu ikut dalam tes CPNS. Namun dalam tes tersebut Kahiyang tidak lolos.

“Itu sebagai contoh rekrutemen CPNS dilakukan sangat terbuka, semua bisa dicek. Snak saya tidak bisa diterima disitu karena emang tidak lulus,” kata Jokowi.

2 dari 2 halaman

Debat Pilpres: Ma’ruf Bersarung Batik, Jokowi Berbalut Jaket Bomber

Calon presiden Jokowi saat debat capres cawapres 2019. (Liputan6.com)

Pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin tiba di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sekitar pukul 19.30 WIB, untuk mengikuti debat perdana Pilpres 2019. Pantauan Liputan6.com, Kamis (17/1/2019), keduanya tampak didampingi istri masing-masing.

Ma’ruf tampil sedikit berbeda dengan sarung bermotif batik, sedangkan Jokowi tampil khas dengan kemeja putihnya disertai jaket merah putih.

Namun, apakah jaket ini akan lanjut dikenakan Jokowi saat debat, hal tersebut masih belum dipastikan.

Saat ditanya mengenai persiapan jelang debat, Jokowi mengaku akan membawakan data dan fakta akan apa yang sudah dikerjakannya selama ini dalam debat perdana. Ma’ruf pun akan mendukung langkah-langkah ke depan.

Setelah itu, mereka lanjut berjalan untuk masuk ke dalam ruang tunggu VIP. Di sana, telah menunggu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang langsung menyambut hangat keduanya.

Debat Jokowi Vs Prabowo Soal Gaji Birokrat Kecil

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan debat Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pertama. Tema yang diambil adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Dalam debat tersebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka ia akan memperbaiki birokrasi.

Selain itu, ia juga akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.

“Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis,” kata Prabowo.

Namun hal tersebut ditepis oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). “Saya tidak setuju karena gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar,” jelas Jokowi.

Cek Fakta: Prabowo Sebut Gaji Gubernur Hanya Rp 8 Juta, Benarkah?

Liputan6.com, Jakarta – Prabowo Subianto berbicara mengenai gaji para abdi negara dalam debat. Calon Presiden 02 itu sempat membahas gaji gubernur yang hanya Rp 8 juta.

Ia menyayangkan kecilnya gaji-gaji mereka yang bekerja untuk pemerintah. Menurut Prabowo, gaji kecil para aparat negara bisa menimbulkan memicu korupsi karena tidak realistis.

“Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis,” tegas Prabowo.

Fakta

Perkataan Prabowo ada benarnya, menurut Keputusan Presiden RI No. 86 tahun 2001 menyebutkan besarnya tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi adalah sebesar Rp 5,4 juta, lalu ada gaji gubernur sebesar Rp 3 juta sesuai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Totalnya menjadi Rp 8,4 juta.

Akan tetapi, Prabowo tidak menyebutkan tunjangan operasional. Tunjangan operasional seorang gubernur mendapat tambahan dari PP Nomor 109 tahun 2000, yakni 0,12-0,15 dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data resmi pemprov Jateng, PAD Jawa Tengah per 2017 mencapai Rp 12,5 triliun, sehingga jika dikalkulasikan tunjangan operasional gubernur sekitar Rp 15 miliar hingga Rp 18,75 miliar.

Sementara pada 2019 ini, PAD yang diterima sudah mencapai Rp 438 miliar, padahal ini masih awal tahun.

Dari angka sampai hari ini, kisaran 0,12 persen – 0,15 persen dari angka tersebut relatif besar, minimal tunjangan operasional gubernur mencapai Rp 525 juta pada 0,12 persen hingga Rp 657 juta pada 0,15 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri sanksi mengenai menambah gaji untuk menekan korupsi.

Menurutmu apa gaji besar akan menekan korupsi? – (dilarang nyinyir & hrs konstruktif),” ucap Ganjar dalam Twitternya.

2 dari 2 halaman

Debat Jokowi Vs Prabowo Soal Gaji Birokrat Kecil

Ilustrasi Gaji

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan debat Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pertama. Tema yang diambil adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Dalam debat tersebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka ia akan memperbaiki birokrasi.

Selain itu, ia juga akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.

“Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis,” kata Prabowo.

Namun hal tersebut ditepis oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). “Saya tidak setuju karena gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar,” jelas Jokowi.

Ganjar Pranowo Ragu Gaji Tinggi Birokrat Bisa Tekan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah mempertanyakan ide calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto mengenai menambah gaji pegawai negara demi mencegah korupsi. Itu disampaikan Prabowo pada debatnya hari ini, Kamis (17/1/2019).

Prabowo menyebut, gaji kecil aparat yang kecil negara membuat mereka gampang terbuai kepentingan di luar kepentingan masyarakat. Alhasil, muncul potensi tindak korupsi.

“Tetapi ada ketakutan pada masa depan mereka (aparatur negara), jadi disitulah terjadi sikap ragu2, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran2 dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum,” jelas Prabowo.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggunakan Twitternya untuk angkat bicara soal hubungan gaji dan tindak pindana korupsi.

“Menurutmu apa gaji besar akan menekan korupsi? – (dilarang nyinyir & hrs konstruktif),” ucap Ganjar dalam Twitternya.

Presiden Joko Widodo sendiri tidak setuju akan pernyataan menaikkan gaji PNS. Menurutnya, merit system jauh lebih penting.

“Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Kita tahu gaji ASN kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting adalah perampingan birokrasi, ada merit ystem rekrutmen putraputri terbaik, mutasi sesuai kompetensi, integritas, prestasi, rekam jejak,” ujar Jokowi.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Gaji Perangkat Desa Setara PNS dan Dapat BPJS

Calon presiden Jokowi saat debat capres cawapres 2019. (Liputan6.com)

Ribuan massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) hadir memenuhi Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). Massa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia ini, datang ke Jakarta untuk menagih janji Presiden Jokowi terkait pengangkatan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Ketua Umum PPDI, Mujito, pertemuannya dengan Jokowi kali ini merupakan jawaban dari Pemerintah Indonesia terkait tuntutan PPDI. 

“Bapak Presiden sudah siap mengeluarkan Peraturan Pemerintahnya.” ujar Mujito.

Jokowi dalam pidato sambutannya di depan massa PPDI menegaskan bahwa, Pemerintah Indonesia telah memutuskan semua perangkat desa di Indonesia akan mendapatkan penghasilan setara dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) Golongan 2/a.

“Peraturan Pemerintah nomor 43 dan 47 akan segera direvisi. Saya sudah perintahkan paling lama dua pekan setelah ini,” ujar Jokowi seperti dilansir dari Antara. 

Selain penyetaraan penghasilan, Jokowi juga memberikan informasi bahwa seluruh kepala desa dan perangkat desa, akan mendapatkan fasilitas dari BPJS.

“Tadi saya juga sudah diberikan informasi bahwa BPJS juga akan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perwakilan desa.” tambah Jokowi, yang langsung disambut dengan tepuk tangan meriah.

Prabowo Sindir soal Kebijakan Impor Pangan, Ini Jawaban Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mempertanyakan soal data pangan antar Kementerian yang saat ini tidak sama kepada calon presiden petahana yaitu Joko Widodo (Jokowi). Hal ini tersebut dilontarkan dalam debat capres dan cawapres pertama yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Prabowo menilai adanya perbedaan data pangan karena munculnya kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok maupun bisnis dalam setiap keputusan. Ia pun mencontohkan soal data pangan.

Menurutnya, Kepala Perum Bulog Budi Waseso dan juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa produksi pangan mencukupi untuk konsumsi dalam negeri. Namun di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan untuk memenuhi kebutuhan harus impor.

“Apakah bapak-bapak yakin dalam keputusan tersebut tidak ada konflik kepentingan?” tanya Prabowo.

Menjawabnya, Jokowi menyatakan bahwa masalah pangan diputuskan dalam rapat bersama. Oleh karena itu ia memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi, golongan atau bisnis dalam keputusan soal pangan.

Jokowi pun bercerita, dalam setiap rapat ia mempersilahkan setiap Menteri dan pejabat negara berdebat. Menurutnya, dalam debat tersebut akan terlihat permasalahan sebenarnya sehingga bisa diputuskan bersama.

“Saya kira dimana pun ada perbedaan. Saya persilakan untuk berdebat kalau sudah diputuskan harus dijalankan,” kata Jokowi. Menurutnya, tanpa ada perbedaan dan berdebatan justru tidak ada kontrol di dalamnya.

2 dari 2 halaman

Jadwal Lengkap Debat

Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno saat memaparkan visi misi dalam debat Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Secara lengkap berikut jadwal debat capres dan cawapres 2019:

Debat I

Waktu: 17 Januari 2019

Lokasi: Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan

Tema: Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Debat II

Waktu: 17 Februari 2019

Lokasi: Hotel Fairmont, Senayan

Tema: Energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup

Peserta: Calon presiden

Debat III

Waktu: 17 Maret 2019

Lokasi: Hotel Sultan, Senayan

Tema: Pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya

Peserta: Calon wakil presiden

Debat IV

Waktu: 30 Maret 2019

Lokasi: Balai Sudirman, Tebet

Tema: Ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional

Peserta: Calon presiden

Debat V

Waktu: Belum ditentukan

Lokasi: Hotel Bidakara, Pancoran

Tema: Ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Perang Pendapat Jokowi dan Prabowo soal Gaji PNS

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo sedang mempertahankan kursi presiden di panggung debat pertama calon presiden 2019. Sejatinya debat ini membahas HAM, tetapi Prabowo Subianto menyerempet isu gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), yang salah satunya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Prabowo percaya bahwa gaji yang rendah menyebabkan korupsi. Para birokrat pun terbuai melakukan tindak pidana karena khawatir mengenai tidak memiliki uang yang cukup di masa depannya.

“Tetapi ada ketakutan pada masa depan mereka (aparatur negara), jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum,” jelas Prabowo.

Setelah memperbesar gaji ASN melalui menaikkan tax ratio dari 10 persen ke 16 persen, setelahnya Prabowo berjanji akan mengawasi mereka dengan seluruh instrumen dan senjata yang tersedia. Ia pun ingin koruptor untuk dikirim ke pulau terpencil dan dihukum menambak pasir secara terus-menerus.

Presiden Jokowi tidak setuju mengenai naiknya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia percaya gaji sudah cukup besar, dan terus memperbaiki sistem merupakan kunci yang diperlukan.

“Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Kita tahu gaji ASN kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting adalah perampingan birokrasi, ada merit system. Rekrutmen putra-putri terbaik, mutasi sesuai kompetensi, integritas, prestasi, rekam jejak,” ujar Jokowi.

Selain PNS, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mendapatkan gaji sesuai PNS. Para PPPK juga akan mendapatkan tunjangan sesuai PNS. 

2 dari 2 halaman

Cek Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK, Setara dengan PNS?

Sejumlah pegawai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melakukan aktivitas kerja di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/7). Mulai Senin (3/7), seluruh instansi pemerintahan masuk kerja usai libur Lebaran. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) rencananya akan segera dibuka di akhir Januari. PPPK memberi kesempatan pada publik untuk mengabdi seperti PNS.

PPPK membuka lowongan untuk Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Dijelaskan JPT utama dan madya tertentu memiliki batas kerja paling lama lima tahun.

Lewat PPPK, para pegawai honorer dan profesional lainnya bisa berkesempatan bekerja di kementerian dan lembaga pemerintah. 

Bagaimana dengan gaji dan cuti PPPK? Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, dijelaskan bahwa gaji PPPK akan sesuai dengan PNS.

Dalam Bab V Penggajian dan Tunjangan Pasal 38, disebutkan bahwa gaji dan tunjangan PPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Lebih lanjut, pada Bab X Perlindungan pasal 75, pemerintah wajib memberikan jaminan hari tua, kesehatan, kematian, dan bantuan hukum sesuai sistem jaminan sosial nasional bagi PPPK.

Untuk cuti, pada Bab XI Pasal 77, PPPK berhak mendapatkan cuti tahunan (12 hari), cuti sakit (tergantung penyakit), cuti melahirkan (3 bulan), dan cuti bersama.

Khusus cuti tahunan selama 12 hari, itu akan menjadi hak pegawai PPPK setelah bekerja selama 1 tahun secara terus menerus, kecuali bila ada kondisi darurat (seperti kematian anggota keluarga) sebelum masa kerja 1 tahun.

17.500 Rumah MBR di Padang Nikmati Program Hibah Air Minum

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di Indonesia. Tahun 2019 ditargetkan cakupan layanan air bersih mencapai 76,2 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, upaya meningkatkan jumlah masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan, salah satunya dilakukan melalui Program Hibah Air Minum.

“Pertambahan jumlah penduduk terutama di perkotaan, mengakibatkan kebutuhan prasarana air bersih dan sanitasi juga meningkat. Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses aman air bersih di Indonesia yang saat ini baru mencapai 73,6 persen,” tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/1/2019).

Dia melanjutkan, salah satu kota yang melaksanakan program hibah air minum adalah Kota Padang. Cakupan akses air minum aman di ibukota Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2017 baru mencapai 78,57 persen.

Sementara itu, capaian selama 6 tahun (2012-2018), Program Hibah Air Minum di Kota Padang telah memberikan akses air bersih bagi 17.500 sambungan rumah (SR) atau sekitar 70.000 jiwa.

Selain Kota Padang, sebanyak 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumbar juga menerima manfaat program hibah air minum tahun 2012-2018 yakni Kabupaten Pasaman (6.644 SR), Pasaman Barat (4.989 SR), Lima Puluh Kota (1.814 SR), dan Payakumbuh (3.700 SR).

Kemudian Tanah Datar (110 SR), Sawahlunto (2.431 SR), Sijunjung (4.600 SR), Solok (1.100 SR), Solok (4.892 SR), Padang Pariaman (5.649 SR), Solok Selatan (2.235 SR), serta Pesisir Selatan (13.500 SR).

2 dari 3 halaman

Mekanisme Investasi

Kementerian PUPR menjalankan program hibah air minum di Kota Padang. (Dok Kementerian PUPR)

Adapun sebagai informasi, penyaluran dana hibah ini menggunakan mekanisme investasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan sambungan baru ke kawasan permukiman MBR sehingga biaya pemasangan baru terjangkau bahkan gratis.

Alokasi dana hibah per SR sebesar Rp 2 juta untuk pemasangan sebanyak 1-1.000 SR pertama dan akan naik Rp 3 juta untuk sambungan 1.001 dan seterusnya. Sebelum dana hibah disalurkan kepada Pemda, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR kembali melanjutkan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp 850 miliar. Anggaran terbagi untuk di perkotaan senilai Rp 700 miliar dengan target 230.000 SR dan perdesaan senilai Rp 150 miliar dengan target 75.000 SR.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Usai Rapat, Menko Darmin Bergegas Nonton Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nampaknya menyedot seluruh perhatian masyarakat Indonesia. Tak hanya masyarakat, para pejabat negeri turut berkeinginan menyaksikan perdebatan dua pasangan capres dan cawapres 2019.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution salah satunya. Darmin terlihat bergegas dari kantornya untuk menyaksikan debat capres dan cawapres usai menggelar dua rapat koordinasi terkait penyaluran KUR dan realisasi B20.

“Kok kalian ada di sini. Orang mau mendengar pidato,” ujarnya saat akan dimintai keterangan terkait hasil rakor di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan debat capres-cawapres selama lima kali. Debat ini menjadi bagian penting dalam tahapan Pilpres 2019 karena melalui debat ini masyarakat bisa lebih mengenal visi misi dan program kerja yang ditawarkan pasangan capres-cawapres.

Hal ini disampaikan Ketua KPU, Arief Budiman. “Debat kami akan selenggarakan lima kali dan kelimanya rencana kami adakan pada 2019,” jelasnya di sela peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diselenggarakan Bawaslu RI.

Arif mengatakan, debat ini bertujuan meningkatkan informasi dan pengetahuan bagi para pemilih. Termasuk sosialisasi visi misi pasangan capres-cawapres kepada masyarakat. Dipilihnya waktu penyelenggaraan tahun ini agar berdekatan dengan Pilpres.

2 dari 3 halaman

Jadwal Lengkap

Pendukung paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin menggelar nobar debat capres cawapres. (Liputan6.com/ Nanda Perdana Putra)

Secara lengkap berikut jadwal debat capres dan cawapres 2019:

Debat I

Waktu: 17 Januari 2019

Lokasi: Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan

Tema: Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Debat II

Waktu: 17 Februari 2019

Lokasi: Hotel Fairmont, Senayan

Tema: Energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup

Peserta: Calon presiden

Debat III

Waktu: 17 Maret 2019

Lokasi: Hotel Sultan, Senayan

Tema: Pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya

Peserta: Calon wakil presiden

Debat IV

Waktu: 30 Maret 2019

Lokasi: Balai Sudirman, Tebet

Tema: Ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional

Peserta: Calon presiden

Debat V

Waktu: Belum ditentukan

Lokasi: Hotel Bidakara, Pancoran

Tema: Ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kontrak Kerja Sama Blok Migas Duyung Berganti Jadi Gross Split

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, menyaksikan penandatanganan perubahan kontrak kerjasama Wilayah Kerja (WK) Duyung yang semula menggunakan skema bagi hasil cost recovery menjadi gross split.

Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Duyung sebelumnya ditandatangani pada 16 Januari 2007 menggunakan skema bagi hasil cost recovery. Dan saat ini masih berstatus Wilayah Kerja Eksplorasi dengan kontraktor West Natuna Exploration Ltd.

“Kita hari ini membahas WK Duyung yang berubah dari cost recovery menjadi gross split,” ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

‎Menurut Arcandra, perubahan skema ini tidak mempengaruhi masa kontrak bagi hasil selama 30 tahun dari tanggal efektif kontrak awal atau sampai dengan 16 Januari 2037. Luas wilayah kerja saat ini adalah 926,94 km2.

“(Cadangan)‎ Raw gasnya 84,14 BCF,” kata dia.‎

‎West Natuna Exploration Ltd merupakan KKKS ke-2 yang beralih menggunakan skema Gross Split. Perubahan menjadi skema Gross Split sebelumnya telah dilakukan oleh Eni East Sepinggan pada 11 Desember 2018 lalu. Dengan demikian, kontrak migas yang menggunakan skema gross split tercatat sebanyak 37 kontrak.

2 dari 3 halaman

Biaya Operasi

Ilustrasi tambang migas (iStockPhoto)

‎Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor pada masa eksplorasi tetap diakui dan diberlakukan sebagai biaya operasi. Kontraktor dan partisipasi interes pada WK Duyung 100 persen dipegang oleh West Natuna Exploration Ltd.

Selain itu, Kementerian ESDM juga berpesan kepada Kontraktor agar melanjutkan proses penyelesaian Plan Of Development, sehingga lapangan tersebut dapat segera berproduksi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pertamina Gelontorkan USD 110 Juta untuk Tingkatkan Produksi Migas di Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Internasional EP mengalokasikan investasi USD 110 juta, untuk meningkatkan produksi dari sumur minyak dan gas bumi (migas) yang digarap di luar negeri.

Presiden Direktur Pertamina Internasional EP Denie S Tampubolon mengatakan, ‎Pertamina menaikkan investasi bisnis hulu di luar negeri sebesar USD 174 juta pada tahun ini, dari sebelumnya USD 110 juta.

“Investasi PIEP sebesar ‎USD 174 juta, ” kata Denie, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (17/1/2018).

Kenaikan investasi tersebut untuk memodali peningkatan kegiatan pencarian migas. ‎Dari aset hulu di luar negeri pada tahun ini mencatatkan kenaikan target produksi 112 ribu barel per hari (bph) dan gas 300 MMSCFD.‎

Sementara pada 2018 memproduksi 102 ribu barel per hari minyak dan gas sebanyak 299 MMSCFD. Hasil migas tersebut berasal dari tiga aset utama di Algeria, Irak, Malaysia, dan 9 negara lain. ‎”Kita ada di 12 negara, sebagian dikelola langsung, sebagian dikelola mitra,” tuturnya.

Untuk mendorong produksi migas, program kerja utama adalah pengeboran 28 sumur pengembangan di 2019 dari 18 sumur di 2018.

Kenaikan produksi tersebut diharapkan meningkatkan lifting minyak mentah untuk dibawa ke kilang Pertamina di Indonesia 8 juta barel dari tahun sebelumnya 6,5 juta barel. “Mayoritas kita bawa ke Indonesia, tahun ini 8 juta barel,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Pertamina Hasilkan Migas Sebesar 768 Ribu Barel Setara Minyak

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus meningkat tata kelola migas di Indonesia

PT Pertamina (Persero) mencatat produksi minyak dan gas (migas) sepanjang 2018 mencapai 768 ribu barel setara minyak per hari (Barel Oil Equivalent Per Day/BOEPD). Angka ini 42 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi produksi migas pada 2017 yang sebesar 542 ribu BOEPD.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu mengtakan, produksi minyak Pertamina pada 2018 mencapai 291 ribu barel per hari (bph) atau meningkat 22 persen dibandingkan realisasi 2017 yang tercatat 238 ribu bph.

Sedangkan, produksi gas Pertamina pada 2018 tercatat sebesar 2.763 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau naik 57 persen dari 2017 yang 1.760 MMSCFD.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target produksi 2018‎ sebesar 290 ribu bph, maka realisasi produksi minyak melebihi target. Untuk gas dengan target produksi 2,782 MMSCFD hanya tercapai 99,3 persen.

“Kenapa lifting gas nggak bisa diproduksi karna sebagian untuk power generator, untuk pompa mengangkat minyak bukan karena inefisiensi tapi kebutuhan operasi,” kata Dharmawan, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Menurut dia, peningkatan produksi mingas pada 2018 berasal dari kombinasi keberhasilan upaya meningkatkan produksi, serta menahan laju penurunan produksi dari aset-aset yang sudah beroperasi.

Selain pencapaian di atas, beberapa Wilayah Kerja (WK) terminasi yang dialihkelolakan kepada Pertamina sudah masuk ke dalam sistem produksi Pertamina, antara lain WK Mahakam, WK Sanga-Sanga, WK East Kalimantan, dan WK OSES (Offshore South East Sumatera).

Sementara aset Pertamina di luar negeri yang dikelola melalui anak usaha Pertamina Internasional EP (PIEP) pada 2018 memproduksi 102 ribu barel per hari minyak dan gas sebanyak 299 MMSCFD. Ini dihasilkan dari tiga aset utama di Algeria, Iraq, Malaysia, dan 9 negara lain.

“Kinerja hulu Pertamina menunjukkan tren positif dan akan terus dipertahankan, sebagai bukti Pertamina sebagai perusahaan energi nasional menjalankan amanah pemerintah untuk menopang pemenuhan kebutuhan energi Nasional,” tandasnya.