Harga Emas Tergelincir karena Penguatan Dolar AS

Liputan6.com, Jakarta – Harga emas tergelincir pada perdagangan selasa ke level terendah dalam lebih dari lima minggu karena penguatan dolar AS. Mata uang AS menguat karena data ekonomi yang kuat sehingga mendorong kenaikan imbal hasil obligasi AS.

Mengutip CNBC, Rabu (6/3/2019), harga emas di pasar spot tidak berubah di level USD 1.286,50 per ounce. Sedangkan harga emas berjangka AS turun USD 2,80 per ounce menjadi USD 1.284,70 per ounce.

“Dengan prospek akan terjadinya perjanjian perdagangan AS-China dan pelunakan negosiasi Brexit tampaknya menjadi hal yang positif. Orang-orang keluar dari emas dan mengubahnya menjadi saham,” kata Walter Pehowich, Wakil Presiden Eksekutif Dillon Gage Metals.

“Jika ada kesepakatan perjanjian perdagangan maka akan lebih banyak ruang untuk ekuitas dan kemudian kenaikan emas bisa berakhir.” tambah dia.

Pada Jumat lalu, harga emas turun di bawah USD 1.300 per ounce, terluka oleh penguatan dolar AS. Emas telah merosot lebih dari 2 persen bulan ini karena pembicaraan perdagangan antara Beijing dan Washington dipercepat, dengan laporan mengatakan kesepakatan dapat selesai pada pertemuan puncak sekitar 27 Maret.

Pasar saham global menguat di level tertinggi lima bulan menyusul kepastian langkah-langkah stimulus China setelah menurunkan target pertumbuhannya.

2 dari 3 halaman

Perdagangan Sebelumnya

Ilustrasi Logam Mulia (iStockphoto)

Pada perdagangan Senin, harga emas juga tertekan karena dolar Amerika Serikat (AS) dan harga saham naik ditopang optimisme tentang kemungkinan kesepakatan perdagangan antara AS dan China, sementara platinum merosot 3 persen karena investor mengambil keuntungan dari reli baru-baru ini.

AS dan China, dua ekonomi terbesar dunia mendekati kesepakatan yang akan menurunkan tarif AS atas barang-barang China senilai setidaknya USD 200 miliar, kata sebuah sumber yang diberi penjelasan tentang perundingan, Minggu. 

Dikutip dari Reuters, Selasa (5/3/2019), harga emas di pasar spot turun 0,5 persen menjadi USD 1.286,94 per ounce. Selama sesi, harga emas turun hingga USD 1.282,5 per ounce, terendah sejak 25 Januari. Harga emas berjangka AS jatuh untuk sesi keenam berturut-turut, turun 0,9 persen menjadi USD 1.287,5 per ounce.

“Ada sentimen risiko di pasar dengan pembicaraan positif AS-China, sehingga emas secara alami menarik kembali pada ekuitas yang kuat, dolar yang kuat dan berita geopolitik yang baik,” kata Bob Haberkorn, Ahli Strategi Pasar Senior di RJO Futures.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dapat mencapai kesepakatan perdagangan formal pada pertemuan puncak sekitar 27 Maret, Wall Street Journal melaporkan pada hari Minggu.

Pasar global menyambut kesepakatan potensial, karena investor menuju ke aset berisiko, mengurangi permintaan untuk emas.

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap mata uang lainnya naik ke level tertinggi 10 hari. Imbal hasil AS yang meningkat mendorong permintaan untuk mata uang tersebut.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

21 Miliarder RI Masuk Daftar Orang Terkaya Dunia versi Forbes

Liputan6.com, Jakarta – Bulan Maret ini Forbes baru saja merilis daftar terbaru orang terkaya di dunia. Tak mengejutkan melihat nama Jeff Bezos, Bill Gates, dan Warren Buffett menghiasi peringkat teratas.

Yang menarik adalah tahun ini Forbes berinovasi dengan fitur interaktif untuk memudahkan mencari daftar orang terkaya di berbagai negara. Indonesia pun memiliki sejumlah nama konglomerat di daftar tersebut.

[bacajuga:Baca Juga](3910305 39098703898678)

Peringkat secara keseluruhan para orang terkaya Indonesia terpantau bervariasi, ada yang di peringkat ke-1941 di dunia, ada pula yang menembus 100 besar. Asal industri mereka juga beraneka ragam, ada yang di bisnis media hingga properti. Totalnya 21 miliarder lokal di daftar Forbes tahun ini.

Berikut daftar miliarder Indonesia yang masuk daftar orang terkaya di dunia beserta sumber dan besar kekayaan mereka. Asumsi kurs USD 1 = Rp 14.127 dan peringkat ditulis sesuai urutan keseluruhan daftar Forbes.

2 dari 4 halaman

Daftar Orang Terkaya

Tampak kembang api menghiasi langit Jakarta saat malam pergantian tahun di kawasan Banjir Kanal, Petamburan, Jakarta, Minggu (01/1). Sambut Tahun Baru 2017 warga ibukota menyalakan kembang api di Bundaran HI dan Monas. (Liputan6.com/Johan Tallo)

2057. Soegiarto Adikoesoemo

AKR Corporindo

USD 1 miliar (Rp 14,1 triliun)

1941. Hary Tanoesoedibjo

Media Nusantara Citra (MNC)

USD 1,1 miliar (Rp 15,5 triliun)

1941. Harjo Susanto

Wings

USD 1,1 miliar (Rp 15,5 triliun)

1941. Ciputra dan keuarga

Ciputra Development

USD 1,1 miliar (Rp 15,5 triliun)

1717. Sukanto Tanoto

Royal Golden Eagle

USD 1,3 miliar (Rp 18,3 triliun)

1717. Djoko Susanto

Alfa Supermarket

USD 1,3 miliar (Rp 18,3 triliun)

3 dari 4 halaman

Selanjutnya

Menkeu Sri Mulyani memberi penghargaan kepada Presiden Komisaris PT EMTEK Tbk Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja di Jakarta, Selasa (13/3). Penghargaan diberikan kepada 31 wajib pajak yang dianggap berkontribusi besar. (Liputan6.com/Pool/Humas Dirjen Paja

1717. Eddy Kusnadi Sariaatmadja

Elang Mahkota Teknologi (EMTEK)

USD 1,3 miliar (Rp 18,3 triliun)

1605. Donald Sihombing

Totalindo

USD 1,4 miliar (Rp 19,7 triliun)

1605. Murdaya Poo

Central Cipta Murdaya

USD 1,4 miliar (Rp 19,7 triliun)

1425. Alexander Tedja

Pakuwon Jati

USD 1,6 miliar (Rp 22,6 triliun)

1349. Peter Sondakh

Rajawali Corpora

USD 1,7 miliar (Rp 24 triliun)

1349. Martua Sitorus

Wilmar

USD 1,7 miliar (Rp 24 triliun) 

1349. Theodore Rachmat dan keluarga

Triputra Group

USD 1,7 miliar (Rp 24 triliun)

4 dari 4 halaman

Hartono Bersaudara

Atlet bridge Indonesia, Bambang Hartono, memberikan keterangan pers di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (22/8/2018). Orang terkaya Indonesia itu optimis mampu sumbang medali emas Asian Games. (Bola.com/Vitalis Yogi Trisna)

1008. Mochtar Riady dan keluarga

Lippo Group

USD 2,3 miliar (Rp 32,4 triliun)

962. Low Tuck Kwong

Bayan Resources

USD 2,4 miliar (Rp 33,9 triliun)

617. Prajogo Pangestu

Barito Pacific

USD 3,5 miliar (Rp 49,4 triliun)

568. Chairul Tanjung

CT Corp

USD 3,7 miliar (Rp 52,7 triliun)

424. Tahir dan keluarga

Mayapada

USD 4,5 miliar (Rp 63,5 triliun)

200. Sri Prakash Lohia

Indorama Corporation

USD 7,3 miliar (Rp 103,1 triliun)

56. Michael Hartono

Djarum

USD 18,5 miliar (RP 261,3 triliun)

54. R. Budi Hartono

Djarum

USD 18,6 miliar (Rp 262,7 triliun)

Daftar Terbaru 100 Orang Terkaya Dunia versi Forbes, Ada dari Indonesia

Liputan6.com, Los Angeles – Forbes merilis daftar orang terkaya tahunan miliknya. Kebanyakan nama di peringkat 10 besar merupakan sosok yang familiar di dunia bisnis, namun ada juga beberapa nama menarik, termasuk ada nama dari Indonesia.

Tahun ini, jumlah miliarder di dunia tercatat menurun. Ekonomi dan performa pasar saham pun dianggap sebagai penyebabnya. Total ada 2.153 miliarder tahun ini, jumlah itu menurun 55 orang dari tahun lalu.

Para miliarder di wilayah Asia-Pasifik berkurang paling banyak, yakni sebanyak 60 orang. Pengurangan orang terkaya itu dipimpin oleh China karena 49 orang kehilangan status tersebut.

Hanya Amerika Serikat (AS) dan Brasil yang memiliki penambahan jumlah miliarder. Di AS tercatat ada 609 miliarder, termasuk di dalamnya ada orang terkaya di dunia.

Berikut 100 orang terkaya di dunia versi Forbes, beserta perusahaan, dan hartanya. Asumsi kurs, USD 1 = Rp 14.127. Miliarder yang memiliki harta yang sama ditulis Forbes dengan peringkat yang sama.

2 dari 11 halaman

100

Lakshmi Mittal, salah satu pemilik klub sepak bola terkaya di Eropa. (AFP).

100. Stephen Schwarzman

Blackstone

USD 13,2 miliar (Rp 186,4 triliun)

98. Zhang Zhidong

Tencent

USD 13,3 miliar (Rp 187,8 triliun)

98. German Larrea Mota Velasco dan keluarga

Grup Mexico

USD 13,3 miliar (Rp 187,8 triliun)

96. Georg Schaeffler

Schaeffler Group

USD 13,4 miliar (Rp 189,3 triliun)

96. Dietmar Hopp dan keluarga

SAP

USD 13,4 miliar (Rp 189,3 triliun)

94. Hasso Plattner dan keluarga

SAP

USD 13,5 miliar (Rp 190,7 triliun)

94. Colin Huang

Pinduoduo

USD 13,5 miliar (Rp 190,7 triliun)

91. Heinz Hermann Thiele dan keluarga

Knorr-Bremse AG

USD 13,6 miliar (Rp 192,1 triliun)

91. Lakshmi Mittal

ArcelorMittal

USD 13,6 miliar (Rp 192,1 triliun)

91. Li Shufu

Geely Automobile Holdings

USD 13,6 miliar (Rp 192,1 triliun)

3 dari 11 halaman

Bos Chanel

Tas Chanel milik Meghan Markle

90. Andrey Melnichenko

Eurochem, SUEK, dan SGK

USD 13,8 miliar (Rp 194,9 triliun)

89. Charlene de Carvalho-Heineken dan keluarga

Heineken

USD 14,2 miliar (Rp 200,6 triliun)

88. Emmanuel Besnier

Lactalis

USD 14,3 miliar (Rp 202 triliun)

87. Charoen Sirivadhanabhakdi

Chang Beer USD 14,5 miliar (Rp 204,8 triliun)

82. Gerard Wertheimer

Chanel

USD 14,6 miliar (Rp 206,2 triliun)

82. Alan Wertheimer

Chanel

USD 14,6 miliar (Rp 206,2 triliun)

82. Shiv Nadar

HCL

USD 14,6 miliar (Rp 206,2 triliun)

82. Lui Che Woo dan keluarga

Galaxy Entertainment Group & K. Wah International Holdings

USD 14,6 miliar (Rp 206,2 triliun)

82. Leonard Lauder

Estee Lauder

USD 14,6 miliar (Rp 206,2 triliun)

81. William Ding

Netease

USD 14,7 miliar (Rp 207,6 triliun)

4 dari 11 halaman

Bos H&M

H&M x Moschino

79. Pallonji Mistry

Shapoorji Pallonji Group

USD 15 miliar (Rp 211,9 triliun)

79. Mikhail Fridman

Alfa Group

USD 15 miliar (Rp 211,9 triliun)

78. Kwong Siu-hing

Sun Hung Kai Properties

USD 15,1 miliar (Rp 213,3 triliun)

75. Lukas Walton

Walmart

USD 15,2 miliar (Rp 214,7 triliun)

75. Gina Rinehart

Roy Hill

USD 15,2 miliar (Rp 214,7 triliun)

75. Dhanin Chearavanont

Charoen Pokphand Group

USD 15,2 miliar (Rp 214,7 triliun)

74. Iris Fontbona dan keluarga

Antofagasta Plc

USD 15,4 miliar (Rp 217,5 triliun)

73. Petr Kellner

PFF Group

USD 15,5 miliar (Rp 218,9 triliun)

71. Stefan Persson

H&M

USD 15,6 miliar (Rp 220,3 triliun)

71. Abigail Johnson

Fidelity Investments

USD 15,6 miliar (Rp 220,3 triliun)

5 dari 11 halaman

Bos TikTok

Zhang Yiming, Founder dan CEO Bytedance Ltd. Dok: Giulia Marchi/Bloomberg

70. Zhang Yiming

ByteDance

USD 16,2 miliar (Rp 228,8 triliun)

69. Takemitsu Takizaki

Keyence

USD 16,3 miliar (Rp 230,2 triliun)

68. Donald Bren

Irvine Co.

USD 16,4 miliar (Rp 231,6 triliun)

65. Lee Kun-hee

Samsung Group

USD 16,9 miliar (Rp 238,7 triliun)

65. Joseph Lau

Chinese Estates Holding

USD 16,9 miliar (Rp 220,3 triliun)

65. Hinduja bersaudara

Hinduja Group

USD 16,9 miliar (Rp 220,3 triliun)

63. Thomas Peterffy

Interactive Brokers

USD 17,1 miliar (Rp 241,5 triliun)

63. Lee Man Tat

LKK Group

USD 17,1 miliar (Rp 241,5 triliun)

61. Carl Icahn

Icahn Enterprises

USD 17,4 miliar (Rp 245,8 triliun)

61. Theo Albrecht, Jr. dan keluarga

Aldi

USD 17,4 miliar (Rp 245,8 triliun)

6 dari 11 halaman

Bos Djarum

Atlet bridge Indonesia, Bambang Hartono memberi keterangan pers di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (22/8). Pendiri Grup Djarum ini akan berpasangan dengan Polli Bert Toar (64) di Asian Games 2018. (Bola.com/Vitalis Yogi Trisna)

60. Stefan Quandt

BMW

USD 17,5 miliar (Rp 247,2 triliun)

59. Len Blavatnik

Access Industries

USD 17,7 miliar (Rp 250 triliun)

58. Vladimir Potanin

Norilsk Nickel

USD 18,1 miliar (Rp 255,7 triliun)

57. Ray Dalio

Bridgewater

USD 18,4 miliar (Rp 259,9 triliun)

56. Michael Hartono

Djarum

USD 18,5 miliar (RP 261,3 triliun)

54. Laurene Powell Jobs dan keluarga

Apple dan Disney

USD 18,6 miliar (RP 262,7 triliun)

54. R. Budi Hartono

Djarum

USD 18,6 miliar (RP 262,7 triliun)

53. Dietrich Mateschitz

Red Bull

USD 18,9 miliar (RP 267 triliun)

52. Rupert Murdoch dan keluarga

News Corporation

USD 19,4 miliar (Rp 274 triliun)

7 dari 11 halaman

Pemilik BMW

BMW X7 (Motor1)

50. He Xiangjian

Midea Group

USD 19,8 miliar (Rp 279,7 triliun)

50. Leonardo Del Vecchio dan keluarga

Luxottica

USD 19,8 miliar (Rp 279,7 triliun)

49. Gennady Timchenko

Novatek dan Sibur Holding

USD 20,1 miliar (Rp 283,9 triliun)

48. Alexey Mordashov

Severstal

USD 20,5 miliar (Rp 289,6 triliun)

47. Vagit Alekperov

Lukoil

USD 20,7 miliar (Rp 292,4 triliun)

46. Susanne Klatten

BMW

USD 21 miliar (Rp 296,6 triliu)

45. Vladimir Lisin

NMLK Group

USD 21,3 miliar (Rp 300,9 triliun)

44. Jim Simons

Rennaissance Technologies

USD 21,5 miliar (Rp 303,7 triliun)

43. Masayoshi Son

SoftBank

USD 21,6 miliar (Rp 305,1 triliun)

42. Yang Huiyan

Country Garden Holdings

USD 22,1 miliar (Rp 312,2 triliun)

41. Tadashi Yanai dan keluarga

Fast Retailing

USD 22,2 miliar (Rp 313,6 triliun)

8 dari 11 halaman

Elon Musk

Elon Musk, founder Tesla dan SpaceX. Sumber: Business Insider

40. Elon Musk

Tesla Motors dan SpaceX

USD 22,3 miliar (Rp 315 triliun)

39. Giovanni Ferror

Nutella

USD 22,4 miliar (Rp 316,4 triliun)

36. Wang Jianlin

Dalian Wanda Group

USD 22,6 miliar (Rp 319,2 triliun)

36. Dieter Schwarz

Schwarz Group

USD 22,6 miliar (Rp 319,2 triliun)

36. Azim Premji

Wipro

USD 22,6 miliar (Rp 319,2 triliun)

35. Jorge Paulo Lemann dan keluarga

Anheuser-Busch InBev

USD 22,8 miliar (Rp 322,1 triliun)

33. John Mars

Mars, Inc

USD 23,9 miliar (Rp 337,6 triliun)

33. Jacqueline Mars

Mars, Inc

USD 23,9 miliar (Rp 337,6 triliun)

32. Leonid Mikhelson

Novatek

USD 24 miliar (Rp 339 triliun)

31. Joseph Safra

Safra Group

USD 25,2 miliar (Rp 356 triliun)

9 dari 11 halaman

Jack Ma

Presiden Bank Dunia Jim Yong kim bersama Pendiri Alibaba Group Jack Ma dalam diskusi panel “Disrupting Development” Pertemuan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali pada Jumat (12/10). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

30. Francois Pinault dan keluarga

USD 29,7 miliar (Rp 419,5 triliun)

29. Lee Shau Kee

Henderson Land Development

USD 30,1 miliar (Rp 425,2 triliun)

28. Li Ka-shing

CK Hutchison Holdings dan CK Asset Holdings

USD 31,7 miliar (Rp 447,8 triliun)

27. David Thomson dan keluarga

Thomson Reuters

USD 32,5 miliar (Rp 459,1 triliun)

26. Phil Knight dan keluarga

Nike

USD 33,4 miliar (Rp 471,8 triliun)

25. Michael Dell

Dell Technologies

USD 34,3 miliar (Rp 484,5 triliun)

24. Sheldon Adelson

Las Vegas Sands

USD 35,1 miliar (Rp 495,8 triliun)

23. Beate Heister & Karl Albrecht

Aldi

USD 36,1 miliar (Rp 510 triliun)

22. Hui Ka Yan

Evergrande Group

USD 36,2 miliar (Rp 511,4 triliun)

21. Jack Ma

Alibaba Group

USD 37,3 miliar (Rp 526,9 triliun)

10 dari 11 halaman

Pendiri Google

Co-founder Google Inc, Sergey Brin, dilaporkan menjadi salah satu orang pertama yang dikirimkan SUV listrik terbaru dari Tesla, Model X.

20. Ma Huateng

Tencent Holdings

USD 38,8 miliar (Rp 548,1 triliun)

19. Steve Ballmer

Microsoft

USD 41,2 miliar (Rp 582 triliun)

18. Rob Walton

Walmart

USD 44,3 miliar (Rp 625,8 triliun)

17. Alice Walton

Walmart

USD 44,4 miliar (RP 627,2 triliun)

16. Jim Walton

Walmart

USD 44,6 miliar (Rp 630 triliun)

15. Francoise Bettencourt Meyers dan keluarga

L’Oreal

USD 49,3 miliar (Rp 696,4 triliun)

14. Sergey Brin

Alphabet

USD 49,8 miliar (Rp 703,5 triliun)

13. Mukesh Ambani

Reliance

USD 50 miliar (Rp 706,3 triliun)

11. David Koch

Koch Industries

USD 50,5 miliar (Rp 713,4 triliun)

11. Charles Koch

Koch Industries

USD 50,5 miliar (Rp 713,4 triliun)

11 dari 11 halaman

10 Besar

Jeff Bezos (AP PHOTO)

10. Larry Page

Alphabet

USD 50,8 miliar (Rp 717,6 triliun)

9. Michael Bloomberg

Bloomberg LP

USD 55,5 miliar (Rp 784 triliun)

8. Mark Zuckerberg

Facebook

USD 62,3 miliar (Rp 880,1 triliun)

7. Larry Ellison

Oracle

USD 62,5 miliar (Rp 882,9 triliun)

6. Amancio Ortega

Zara

USD 62,7 miliar (Rp 885,7 triliun)

5. Carlos Slim Helu dan keluarga

America Movil

USD 64 miliar (Rp 904,1 triliun)

4. Bernard Arnault dan keluarga

LVMH

USD 76 miliar (Rp 1.073 triliun)

3. Warren Buffett

Berkshire Hathaway

USD 82,5 miliar (Rp 1.165 triliun)

2. Bill Gates

Microsoft

USD 96,5 miliar (RP 1.363 triliun)

1. Jeff Bezos

Amazon

USD 131 miliar (Rp 1.850 triliun)

Jeff Bezos Kembali Jadi Orang Terkaya No.1 di Dunia versi Forbes

Liputan6.com, Jakarta – CEO Amazon Jeff Bezos masih memegang gelar orang terkaya di dunia. Harta pemilik Amazon ini ditaksir mencapai USD 131 miliar atau Rp 1.850 triliun (USD 1 = Rp 14.127).

Menurut daftar terkaya Forbes, kekayaan Jeff Bezos naik USD 19 miliar (Rp 268 triliun) ketimbang tahun lalu. Saham Amazon memang masih rendah dibanding puncaknya pada Agustus lalu yang mencapai USD 2.012 (Rp 28 juta) per lembar saham, tetapi nilai saham Amazon masih lebih tinggi ketimbang setahun lalu.

Sejauh ini, Bezos masih mempertahankan gelar orang terkaya meski kabar perceraian berpotensi mengurangi hartanya. Berdasarkan hukum negara bagian Washington, Bezos harus memberikan setengah harta yang ia hasilkan semasa pernikahan kepada sang istri.

Sampai saat ini pun kelanjutan perceraian masih belum jelas. Forbes pun memilih tetap menuliskan harta Jeff Bezos tanpa menghilangkan setengahnya.

Tahun 2018 juga penuh kontroversi bagi Jeff Bezos, mulai dari perseteruannya melawan Presiden Donald Trump, hingga muncul perkara foto panas miliknya yang jatuh ke pihak ketiga. Bezos pun sampai menyewa investigator demi mencari dalang kejadian ini.

Jeff Bezos adalah satu dari empat orang yang pernah memperoleh predikat orang terkaya dalam 20 tahun terakhir. Yang lainnya adalah Warren Buffett, Carlos Slim, dan kemudian ada Bill Gates yang berada di nomor puncak selama 12 tahun.

2 dari 2 halaman

Perkara Foto Intim, Jeff Bezos Akhirnya Melawan Balik

Jeff Bezos (Photo by Amy Harris/Invision/AP)

 Orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, mulai melawan balik terkait perkara foto syur miliknya yang terancam disebar National Enquirer sekaligus menolak pemerasan media itu. Tak tanggung-tanggung, Bezos mengekspos segala email yang dikirim media itu padanya.

Dilansir dari Bloomberg, Bezos curhat dalam blognya bahwa National Enquirer dan American Media Inc (AMI) selaku penerbit koran tersebut telah melakukan pemerasan dan itu dibuktikannya lewat email-email yang Bezos tunjukkan.

Dalam email ke investigator yang disewa Jeff Bezos, yaitu Gavin de Becker, pihak AMI merinci foto-foto panas yang dikirim Bezos ke kekasih gelapnya, Lauren Sanchez. Di antaranya ada foto Jeff Bezos hanya memakai celana dalam hitam dan tentunya foto organ vitalnya.

Bezos menyebut, pemerasan dibuat dalam bentuk menghentikan investigasi dan meminta dirinya membuat pernyataan bahwa penyebaran foto itu tidak berdasarkan motivasi politik.

“Mereka akan menerbitkan foto-foto pribadi itu kecuali Gavin de Becker dan saya membuat pernyataan tidak benar kepada pers bahwa pihak kami ‘tidak memiliki info atau basis yang menyebut peliputan AMI didasarkan pada politik atau dipengaruhi kekuatan politik,'” tulis Bezos.

Sebagai informasi, ada sebuah dugaan bahwa National Enquirer melakukan ini sebagai bentuk dukungan pada Presiden Donald Trump yang kerap bertikai dengan The Washington Post yang notabene dimiliki Bezos.

Sebagai penutup, Jeff Bezos menyebut tak akan menolerir bentuk pemerasan yang terjadi pada dirinya, apalagi foto-foto itu adalah miliknya pribadi.

“Tentu saya tak ingin foto personal saya diterbitkan, tetapi saya juga tak mau berpartisipasi di praktik terkenal mereka dalam memeras, (mencari) kedekatan politik, menyerang secara politik, dan korupsi. Saya lebih suka berdiri tegak, mengungkap hal ini, dan melihat apa yang terjadi,” tutupnya.

Menko Luhut: Draf Perpres Mobil Listrik Selesai, Tinggal Ajukan ke Presiden

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik selesai, pada hari ini.

“Soal Perpres mobil listrik tadi sudah diserahkan ke saya dan sudah selesai. Tinggal nanti kita serahkan ke Presiden,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia mengatakan, draf Perpres Mobil Listrik tidak perlu lagi melalui rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Itu karena semua pihak telah memberi persetujuan dan turut andil dalam penyelesaian Perpres Mobil Listrik.

“Mungkin enggak ratas lagi, langsung ke Sekretariat Negara (setneg), karena sudah mereka pegang mudah-mudahan tidak ada masalah. Mudah-mudahan enggak terlalu lama,” ujar dia.

Dia menambahkan, perpres nantinya akan memuat aturan tentang insentif fiskal yang diberikan bagi konsumen dan produsen mobil listrik. Namun, tidak disebutkan secara rinci insentif yang akan diberikan nanti.

“Insentif tetap ada. Sudah jadi dari sini nanti sekarang ngerjain itu semua. Ada setneg, ada ESDM, ada kementerian perindustrian, semua yang terkait saja,” tegasnya.

2 dari 2 halaman

PLN Siapkan Pengisian Energi Mobil Listrik di Sulawesi

Sistem pengisian baterai kendaraan listrik di SPLU mulai diperkenalkan di Indonesia. (Herdi/Liputan6.com)

PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselrabar menyiapkan infrastruktur berupa Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU), untuk pengisian energi mobil listrik dengan konsep di lokasi parkir.

General Manager PLN UIW Sulselrabar Bambang Yusuf menyampaikan, PLN telah menyiapkan 103 SPLU yang tersebar di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat guna mendukung pengisian ulang kendaraan listrik.

SPLU di kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Mattoanging yang terletak di Jalan Mongonsidi, Kota Makassar dengan konsep Truly Parking and Charging Station pertama di Indonesia, guna mendukung pengisian ulang daya kendaraan masa depan.

Charging station tersebut terletak di kawasan sentral bisnis di Makassar guna memudahkan akses bagi calon pengguna. ‎

“Salah satu terobosan kami juga menyediakan SPLU pertama dengan format “Truly Charging Station” di Indonesia dimana PLN menyediakan lahan parkir yang nantinya pengguna dapat melakukan kegiatan sembari mengisi daya mobilnya,” kata Bambang,‎ di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

SPLU tersebut pun telah dicoba oleh mobil listrik karya penelitian dari mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang pembuatan 80 persen digarap anak bangsa.‎ PLN bersama ITS melakukan uji coba mobil listrik tersebut keliling Indonesia.

Kendaraan listrik tersebut tiba di Kabupaten Pare-pare (28/2/2019) untuk melakukan isi ulang energi (charging ) di Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare untuk menuju ke Kota Makassar.

Kemudian mobil listrik yang dijuluki Kasuari itu akhirnya tiba di Kota Makassar pada hari Jumat malam (1/3/2019) pukul 15.45 WITA untuk melakukan charging yang kurang lebih membutuhkan waktu 4 jam.

“PLN mendukung penuh akan pengembangan teknologi kendaraan listrik dengan menyiapkan infrastruktur SPLU untuk pengisian dayanya. Kami mendoakan supaya PLN ITS explore dapat juga sukses menjalankan misinya untuk keliling Indonesia menggunakan Mobil Listrik,” tambah Bambang.

Empat Anak Muda Berbagi Inspirasi dalam Impact Talks

Liputan6.com, Jakarta Empat anak muda yang dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat membagikan pengalamannya, dalam acara seminar bertema Impact Talks. Acara ini berlangsung di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, Jakarta pada hari ini.

Keempat anak muda tersebut ialah Co-Founder Young Leader for Indonesia (YLI) Fandi Achmad, Nina Moran yang merupakan Co-Founder Go Girl. Kemudian Daniel Simandjuntak dari LPDP Awardee, dan Nadia Syahraniah sebagai Stunting Prevention Activist.

Inti pemaparan para nara sumber ini, meminta agar anak muda jangan pernah berhenti belajar. Apalagi, secara akses teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi milenials untuk terus belajar dan fleksibel.

“Intinya sih continous learning. Jangan pernah berhenti belajar. Saya saat ini bekerja di BUMN sebagai couch people building di Inalum,” ujar Nina Moran selaku Co-Founder Go Girl di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Senada, Fandi Achmad yang pernah mendapat pelatihan khusus dari perusahaan global Mckinsey menuturkan, generasi milenials harus semangat mencoba berbagai industri dan berani mengambil risiko.

Menurut dia, kesempatan yang luas di era sekarang harus dioptimalkan untuk pengembangan diri. Terutama bagaimana membangun citra diri lewat rekam jejak pekerjaan yang berkualitas.

“Yang penting adalah mencoba berbagai industri. Teman-teman justru akan belajar dari sana dan menjadi ekspert di bidang tersebut,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Pengalaman Fandi Ahmad

Fandi Achmad, Kantor Staf Presiden.

Bagi kamu yang tertarik mengambil jurusan kebijakan publik untuk rencana magister, kamu bisa meniru sosok Fandi Achmad. Sosok yang mampu terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan.

Fandi Achmad merupakan Co-founder dari Young Leader for Indonesia (YLI) yang saat ini bekerja di kantor staf kepresidenan RI.

Dia mengaku sangat tertarik dengan kebijakan publik khususnya pada kebijakan perdagangan internasional.

“Sebenarnya saya tertarik dengan public policy di international trade, saya pernah bekerja di World Trade Organization (WTO). Itu organisasi dunia yang mengurusi kebijakan di bidang perdagangan internasional di Swiss. Waktu kuliah di Amerika, saya magang di sana selama 3 bulan,” ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di acara Impact Talks.

Pria yang disapa Fandi ini merupakan lulusan S1 UGM dengan jurusan ekonomi. Kemudian dia melanjutkan pendidikan magister dengan mengambil kebijakan publik di University of Michigan Amerika Serikat pada 2016.

Rekam jejaknya pada kebijakan publik ditunjukan dengan segelintir pengalaman kerjanya ketika menapaki karier. Dirinya pernah memperoleh Research Fellow dari Bank Indonesia (BI) pada tahun 2011.

Setelah itu bekerja sebagai economist di European Commission 2012, dan pernah bekerja juga di The ASEAN Secretariat sebagai Technical Officer for Competition Policy.

“Setelah itu saya magang di WTO Swiss sebagai economist intern selama 3 bulan kemudian pernah bekerja juga di Maybank sebagai Senior Manager selama 9 bulan,” ujarnya.

Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah di kebijakan publik, Fandy menyarankan tak perlu ragu akan materi jurusan yang diambil. Lantaran, jurusan kebijakan publik sendiri akan membahas dan mempelajari tiga isu penting dunia seperti ekonomi, politik serta hukum.

Public policy itu gabungan dari ekonomi, politik dan hukum, jadi saya tidak mulai dari nol. Jadi belajar mikro dan makro ekonomi. Dan di Amerika itu public policy luas banget background-nya ada dokter, pegawai pemerintah, consultant di BCG jadi kita belajar skill-skill buat kebijakan untuk negara,” kata dia.

“Jadi saran saya buat milenials temukan dulu apa yang kalian enggak suka dan suka, jadi bisa differentiate. Coba berbagai macam pengalaman kerja, karena masih muda learning momentnya banyak banget. Dan kalau sudah diumur tertentu jadilah ahli di satu bidang, bangun rekam jejak. Jadi kalau dipanggil jadi pembicara mereka pasti lihat rekam jejak, jadi kamu tahu passion-mu,” dia menambahkan.

Juragan Durian Siapkan Rp 4,4 Miliar dan Rumah bagi Calon Menantu

Liputan6.com, Bangkok – Seorang juragan durian asal Thailand menyiapkan mahar senilai 10 juta baht atau setara Rp 4,4 miliar (1 baht = Rp 443) bagi pria yang bisa memikat hati putrinya. Tak hanya itu, sang pria beruntung juga akan diwariskan usaha durian.

Dilaporkan Bangkok Post, juragan durian bernama Anont Rotthong sedang mencari pria untuk putri bungsunya. Syarat utamanya, sang calon menantu perlu memahami seluk beluk perdagangan durian.

Anaknya pun bukan sembarang orang. Kansita Rotthong, sang putri semata wayang, lulus S2 dari Universitas Sun Yat-sen di Guandong, China.

“Siapa saja yang paham cara membeli dan memilih durian dan membudidayakan buah dari kebun dapat menikahi putri saya. Saya tidak akan meminta satu baht pun sebagai mahar darinya, tetapi akan memberikan uang 10 juta baht secara tunai, 10 kendaraan, sebuah rumah, dua pasar durian, dan anak perempuan yang lulus dengan predikat terpuji dari Universitas Assumption dan memiliki gelar master’s dari Universitas Sun Yat-sen di China,” tegas juragan durian asal daerah Chumphon ini.

Ketika dikonfirmasi, Anont berkata jika ia kelamaan menunggu ia khawatir putrinya jadi terlalu tua untuk pernikahan. Sementara, dia sudah siap pensiun dan mewariskan bisnis durian ke generasi selanjutnya.

“Pria yang akan bergabung ke keluarga saya haruslah orang baik dan bukan penjudi. Yang lebih penting, ia harus pekerja keras dan sungguh mencintai putri saya,” ujar Anont yang ingin fokus ke bisnis jimat dan telah berbisnis durian selama dua dekade.

Lantas, bagaimana perasaan putrinya terhadap hal ini? Kansita mengaku sempat kaget karena mengira ayahnya bercanda, tetapi ia setuju asal mendapat pria yang pekerja keras dan cinta keluarga.

“Awalnya, saya pikir bapak bercanda, tetapi ternyata ia serius mencari menantu. Kakak-kakak saya dan saya menghormati keputusannya,” ujar Kansita.

2 dari 2 halaman

Rayakan Ultah Perkawinan, Pasangan Ini Bagikan 2.200 Kg Durian

Ilustrasi durian (iStockphoto)

Sebelumnya ada lagi kisah unik terkait pernikahan dan durian. Dalam rangka ulang tahun pernikahan kedua mereka pada 2 Agustus 2018 lalu, pasangan suami dan istri, Melvin Ha – ei Zhixin merayakannya dengan cara tak biasa.

Wakil pemilik Durian Melvin – sebuah kios di luar Prime Supermarket di 1 Upper Aljunied Lane – itu memutuskan untuk memberikan 2.200 kg durian gratis selama dua hari. 

“Ide itu muncul ketika ingin menghabiskan stok durian dengan cepat agar kami bisa pergi makan malam ulang tahun pernikahan,” ujar Ha yang mendirikan kiosnya beberapa bulan sebelum pernikahannya pada tahun 2016, kepada The New Paper, Jumat, 3 Agustus 2018.

“Ini juga sebagai cara mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setia kami.”

Selain durian, hadiah dalam rangka ultah pernikahan pasutri itu juga termasuk 700 kg buah manggis yang biasanya dijual dengan harga $2 per kg. Total harga buah ini lebih dari $ 25.000.

Ha mengatakan dia membawa dua lori ekstra durian untuk acara ini.

Empat teman juga datang untuk membantu di kios, sehingga jumlah orang yang menjaga di sana ada 10 orang.

“Dukungan sangat besar. Kami memberikan 700 kg pada hari Rabu dalam waktu 90 menit dari pukul 17.00,” tutur Ha.

“Aku harus mengeluarkan 300 kg lagi untuk orang-orang pada pukul 19.00”.

Kebanyakan yang antri untuk durian pada hari Rabu adalah pelanggan lama yang melakukan perjalanan ke kios Aljunied dari Bukit Batok dan Jurong East, setelah melihat posting Ha yang mengumumkan pembagian durian gratis.

BI Berpotensi Turunkan Suku Bunga pada Akhir 2019

Liputan6.com, Jakarta – PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (Allianz) prediksi Bank Indonesia (BI) akan konservatif menentukan suku bunga acuan pada 2019.

Chief Investment Officer Allianz Life Indonesia, Ni Made Daryanti menyebutkan, berdasarkan analisis diperkirakan suku bunga acuan BI bahkan berpotensi turun pada akhir tahun.

“Kita ekspektasi lebih konservatif, BI lebih flat dan kemungkinan akan ada penurunan suku bunga akhir tahun,” kata Ni Made Daryanti di kantornya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Proyeksi tersebut juga mengacu pada the Federal Reserve atau bank sentral AS yang dipastikan tidak akan seagresif tahun lalu untuk mengerek suku bunga acuannya.

Bank Indonesia sudah menyesuaikan suku bunga acuan sebanyak 1,75 persen dalam 6 kali kenaikan hingga akhir tahun 2018 hingga mencapai angka 6 persen.

Kondisi ini menurut dia, memberi tekanan secara domestik maupun global terhadap instrumen obligasi, yang membuat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah menyentuh angka terendah sebesar 37 persen pada 2018. 

“Kondisi pasar saham pun tidak jauh berbeda, pada Juni indeks menyentuh angka terendah pada 2018 di level 5.600,” ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Permudah Investasi, JK Minta BI Pangkas Suku Bunga Acuan

Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Bank Indonesia (BI) agar mengkaji dan menurunkan kembali BI 7-day Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan. Permintaan itu didasari agar iklim investasi dalam negeri dapat berjalan lebih baik.

“Ya, bunga kita minta agar lebih turun lagi, bi rate itu di perbankan. Ini akan terjadi kalau kita memberikan kemudahan,” kata Wapres JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 12 Februari 2019.

Seperti diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Januari 2019 Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan Bank Indonesia (BI) 7-day Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan pada angka 6 persen.

Bank Indonesia juga menahan suku bunga Deposit Facility pada angka 5,25 persen dan Lending Facility 6,75 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menjelaskan, keputusan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menurunkan defisit transaksi berjalan atau Current Account Defisit (CAD) ke dalam batas yang aman. Selain itu, mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memanggil sejumlah menteri kabinet kerja, guna membahas upaya peningkatan investasi di Indonesia. Beberapa pokok pembahasan dalam rapat tersebut yakni soal kemudahan berusaha yang mencakup regulasi dan perizinan investasi baik di pusat maupun daerah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

JK Bantah Tax Amnesty Bukti Kebocoran Anggaran

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi terkait pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menganggap adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan bukti bocornya kekayaan Indonesia.

Dia menilai, hal tersebut bukanlah sebuah kebocoran anggaran melainkan hasil ekspor yang tidak masuk ke Indonesia. 

“Karena Undang-Undang devisa kita terlalu bebas. Kita sudah berusaha mereview Undang-undang devisa itu tapi butuh waktu. Sudah dibicarakan beberapa kali. Bahwa ini akibat bebas ini, karena devisa kita sangat bebas sehingga kita orang bebas untuk memindahkan ke dalam negeri ke luar negeri,” kata JK di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019). 

Hal tersebut, kata JK, menyebabkan pengusaha memindahkan uangnya ke negara lain. Seperti para pengusaha memindahkan ke Singapura. 

“Singapura contohnya, atau seperti kita katakan tadi ekspor itu tidak masuk ke dalam negeri. Itu memang terjadi justru itu kita tahu ada tax amnesty sehingga masuk ke dalam, salah satu upaya karena kita tidak bisa memaksakan orang akibat tadi UU Tadi,” ungkap JK. 

Dia juga menjelaskan, tidak ada masalah terkait hal tersebut. Sebab pengusaha tersebut mengakui ada dana tersebut dan membayar pajak. 

“Dia bayar pajak itu hari 2-3 persen maka dana itu dianggap diketahui oleh negara pemerintah dan itu bebas memakainya setelah membayar pajak. Di mana-mana tax amnesty itu lebih rendah daripada pajak resmi. Nama saja Amnesty,” kata JK. 

Diketahui calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menganggap adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan bukti bocornya kekayaan Indonesia.

Prabowo mengaku mendapatkan data tersebut dari menteri keuangan yang menyatakan ada ribuan triliun kekayaan WNI di luar negeri.

“Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pemerintahan Joko Widodo mengatakan bahwa kekayaan warga negara Indonesia di luar negeri ada sekian ribuan triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional Aliansi Pencerah Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu 3 Maret 2019. 

“Karena itulah pemerintahan Joko Widodo minta Undang-undang Tax Amnesty. Karena dengan Tax Amnesty diharapkan uang itu bisa kembali,” lanjut Prabowo.

Reporter: Intan Umbari P.

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Yakin Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Lari ke Luar Negeri

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis dana repatriasi tax amnestytidak akan pergi ke luar negeri. Hal tersebut karena kondisi ekonomi dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi cukup memadai untuk berinvestasi.

“Kita lihat sebetulnya, dalam perekonomian indonesia yang masih baik, pertumbuhan tinggi, dan inflasi yang terjaga, dan memberikan expected return untuk investment itu masih relatif baik dibandingkan negara lain. Sebetulnya opsi untuk tetap di sini adalah sangat besar,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa 29 Januari 2019.

Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus berkomunikasi untuk melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam negeri.

“Ini yang akan kita terus komunikasikan nanti di dalam konteks sesudah melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam instrumen maupun jenis-jenis investasi,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan akan mencari upaya lain agar dana repatriasi betah bertahan di dalam negeri.

“Kami bersama OJK dan Pak Gubernur akan melihat apa yang perlu dilakukan. Kami bersama menteri terkait juga akan melihat karena kesempatan untuk investasi di indonesia masih sangat besar dan tingkat pengembalian yang cukup baik,” tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menko Luhut: Draf Perpres Mobil Listrik Selesai, Tinggal Ajukan ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik selesai, pada hari ini.

“Soal Perpres mobil listrik tadi sudah diserahkan ke saya dan sudah selesai. Tinggal nanti kita serahkan ke Presiden,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia mengatakan, draf Perpres Mobil Listrik tidak perlu lagi melalui rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Itu karena semua pihak telah memberi persetujuan dan turut andil dalam penyelesaian Perpres Mobil Listrik.

“Mungkin enggak ratas lagi, langsung ke Sekretariat Negara (setneg), karena sudah mereka pegang mudah-mudahan tidak ada masalah. Mudah-mudahan enggak terlalu lama,” ujar dia.

Dia menambahkan, perpres nantinya akan memuat aturan tentang insentif fiskal yang diberikan bagi konsumen dan produsen mobil listrik. Namun, tidak disebutkan secara rinci insentif yang akan diberikan nanti.

“Insentif tetap ada. Sudah jadi dari sini nanti sekarang ngerjain itu semua. Ada setneg, ada ESDM, ada kementerian perindustrian, semua yang terkait saja,” tegasnya.

2 dari 2 halaman

PLN Siapkan Pengisian Energi Mobil Listrik di Sulawesi

Sistem pengisian baterai kendaraan listrik di SPLU mulai diperkenalkan di Indonesia. (Herdi/Liputan6.com)

PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselrabar menyiapkan infrastruktur berupa Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU), untuk pengisian energi mobil listrik dengan konsep di lokasi parkir.

General Manager PLN UIW Sulselrabar Bambang Yusuf menyampaikan, PLN telah menyiapkan 103 SPLU yang tersebar di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat guna mendukung pengisian ulang kendaraan listrik.

SPLU di kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Mattoanging yang terletak di Jalan Mongonsidi, Kota Makassar dengan konsep Truly Parking and Charging Station pertama di Indonesia, guna mendukung pengisian ulang daya kendaraan masa depan.

Charging station tersebut terletak di kawasan sentral bisnis di Makassar guna memudahkan akses bagi calon pengguna. ‎

“Salah satu terobosan kami juga menyediakan SPLU pertama dengan format “Truly Charging Station” di Indonesia dimana PLN menyediakan lahan parkir yang nantinya pengguna dapat melakukan kegiatan sembari mengisi daya mobilnya,” kata Bambang,‎ di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

SPLU tersebut pun telah dicoba oleh mobil listrik karya penelitian dari mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang pembuatan 80 persen digarap anak bangsa.‎ PLN bersama ITS melakukan uji coba mobil listrik tersebut keliling Indonesia.

Kendaraan listrik tersebut tiba di Kabupaten Pare-pare (28/2/2019) untuk melakukan isi ulang energi (charging ) di Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare untuk menuju ke Kota Makassar.

Kemudian mobil listrik yang dijuluki Kasuari itu akhirnya tiba di Kota Makassar pada hari Jumat malam (1/3/2019) pukul 15.45 WITA untuk melakukan charging yang kurang lebih membutuhkan waktu 4 jam.

“PLN mendukung penuh akan pengembangan teknologi kendaraan listrik dengan menyiapkan infrastruktur SPLU untuk pengisian dayanya. Kami mendoakan supaya PLN ITS explore dapat juga sukses menjalankan misinya untuk keliling Indonesia menggunakan Mobil Listrik,” tambah Bambang.

Super Mario Bros Lawas Laku Terjual Rp 1,4 Miliar

Liputan6.com, Jakarta – Super Mario Bros laku sebagai video game paling mahal di dunia. Pasalnya, edisi klasik game tersebut berhasil laku USD 100.150 atau sekitar Rp 1,4 miliar (USD 1 = Rp 14.131).

Dilaporkan Business Insider, gim langka itu adalah edisi original dan test market (tes pasar) yang belum dibuka. Nilai barang itu menjadi tinggi karena edisi test market yang belum pernah dibuka.

Barang test-maker itu berasal dari peluncuran terbatas di akhir tahun 1985. Saat itu, Nintendo memproduksi antara 2.000 hingga 10.000 kopi gim uji pasar yang terdiri atas Super Mario Bros dan 26 judul lain.

Bagi para pecinta video gim, sebuah test market Super Mario Bros yang belum dibuka itu memiliki tingkat kelangkaan yang tak tertandingi. Pasalnya, tak ada lagi edisi serupa yang belum terbuka.

Pihak penjual Super Mario Bros langka ini memilih menyembunyikan identitasnya dan menggunakan nama Bronty. Pria itu berkata mendapat edisi langka tersebut lewat lelang di eBay pada tahun 2012.

Sosok penjual di eBay mengaku sedang menjual gim lawas milik mendiang bapaknya yang merupakan kolektor. Mendiang bapaknya membeli banyak gim yang rilis kala itu, walau ia kemudian kehilangan minat sehingga gimnya tidak sempat dimainkan.   

Kala itu, ia membelinya seharga USD 8.000 atau yang saat ini setara Rp 123 juta. Artinya, si penjual berhasil untung Rp 1,1 miliar karena gim ini. 

Sang penjual pun mengaku penjualan ini tak begitu bijaksana, sebab harga Super Mario Bros itu akan semakin meroket seiring berjalannya waktu.

2 dari 2 halaman

15 Tahun Mengabdi, Bos Nintendo of America Resmi Pensiun

Reggie Fils-Aime, presiden dan COO Nintendo of America mengumumkan pensiun dari perusahaan. (Doc: Techspot)

Setelah sukses meluncurkan konsol Nintendo Switch dan mengabdi selama 15 tahun di Nintendo of America (NoA), Reggie Fils-Aime, memutuskan untuk pensiun.

Hampir 13 tahun menjadi presiden dan COO Nintendo of America, Reggie menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan perusahaan sepanjang tahun.

Dilansir Polygon, Sabtu, 23 Februari 2019, Reggie bakal mengemban tugasnya di perusahaan hingga 15 April 2019.

“Saya sangat bersyukur dapat bekerja sama dengan orang-orang berbakat, berkesempatan untuk mewakili merek luar biasa, dan yang terpenting menjadi bagian komunitas gamer paling positif di dunia,” tulis Fils-Aime.

Di Twitter, Fils-Aime memposting pesan video kepada para fans, dan berterima kasih kepada mereka atas “dukungan luar biasa dan cintah untuk Nintendo.” 

Sebagai penggantinya, Nintendo mengangkat kepala penjualan dan pemasaran di NoA saat, Doug Bowser.

Pengenaan Cukai Bentuk Edukasi Hemat Kantong Plastik ke Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara mendukung rencana pengenaan tarif dan cukai kantong plastik. Kebijakan ini dinilai bisa mengurangi pemakaian kantong plastik yang kerap merusak lingkungan.

Langkah ini juga dipandang penting karena Indonesia termasuk ke dalam tiga negara teratas penyumbang sampah plastik di lautan.

“Dampak plastik untuk lingkungan perlu dikendalikan. (Aturan) ini bentuk edukasi juga ke masyarakat biar lebih berhemat dalam konsumsi plastik,” ujar dia kepada Liputan6.com, Selasa (5/3/2019).

Keputusan terkait kantong plastik ini mulanya diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang memungut biaya atas penggunaannya. Langkah itu kemudian dilanjutkan oleh pemerintah yang berencana menerapkan cukai plastik pada tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Bhima pun sependapat agar konsumsi plastik turut dikenai cukai. Dia mengatakan, pengenaan cukai plastik ini bisa dihitung dalam satuan kilogram (kg).

“Satuan kena cukainya nanti per kg. Antara Rp 4.000-Rp 5.000 per kg,” sebut dia.

Sebagai perbandingan, Bhima berkaca pada pengenaan tarif bagi kantong plastik di sejumlah negara seperti Irlandia dan Denmark. Seperti di Irlandia, ketika pada 2011 pemerintah setempat menetapkan penyesuaian tarif retribusi satu tahun sekali dengan membatasi konsumsi kantong plastik per orang sebesar 21 pemakaian dengan harga jual EUR 0,70.

Sebelumnya, Pemerintah Irlandia pun mengenakan tarif sebesar EUR 0,15 dan berhasil mengurangi konsumsi kantong plastik hingga 90 persen.

Sementara di Denmark, pemerintah setempat mulai mengenakan pajak pada produsen kantong plastik dan kertas pada 1994. Tarif yang dikenakan berkisar 22 kroner atau setara 4 dollar AS (USD) per kg kantong plastik, sedikit lebih tinggi dari harga asli sebesar 20 kroner.

Produsen kantong plastik kemudian membebankan pada pedagang dan konsumen akhir. Masyarakat umumnya membayar 2-3,5 kroner atau setara 31-65 sen per kantong, yang mungkin menjadi harga termahal di dunia.

Hasilnya, ketika diterapkan pungutan cukai, konsumsi kantong plastik turun hingga 60 persen.”Kedua negara itu yang jadi benchmark (penerapan kantong plastik berbayar),” cetus Bhima.

2 dari 2 halaman

Kemenkeu Pastikan Aturan Cukai Plastik Segera Rampung

Ilustrasi Kantong Plastik. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi, menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penerapan cukai plastik dapat segera selesai pada tahun ini.

Aturan ini pun dapat dirilis dalam waktu dekat. “(target?) Kalau saya ditanya ya secepat mungkin,” ujar dia di Kementerian Kordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Heru mengatakan, proses penggodokan RPP ini terus berjalan di antara kementerian dan  lembaga. Dia pun berharap atururan ini dapat terbit segera mungkin.

“Proses pematangan koordinasi jalan terus. Itu saja yang bisa saya updet ya. Artinya tidak berhenti jalan terus,” imbuh dia.

Sebelumnya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, saat ini aturan cukai plastik masih dibahas antar kementerian dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP).

“Masih menunggu RPP disahkan menjadi PP sebagai dasar hukum pengenaan cukai atas plastik,” ujar Nirwala saat dihubungi oleh merdeka.com ditulis Senin (4/3).

“Saya tidak tahu kapan (rampung), karena PP tersebut berkaitan dengan sinkronisasi kepentingan kementerian/lembaga pembina teknis. Di antaranya Kemen Perindustrian, KLHK,” sambungnya.

Nirwala melanjutkan, pengenaan cukai plastik memang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian konsumsi plastik yang kian meningkat setiap hari. Sehingga, ke depan pengelolaan dan manajemen plastik bisa lebih terarah.

“Dengan kondisi pencemaran lingkungan oleh sampah plastik akhir-akhir ini, yang paling penting kita harus sepakat apakah konsumsi plastik itu perlu dikendalikan? Pengendalian ini dengan tujuan untuk memperkuat manajemen pengelolaan sampah dan manajemen pertumbuhan sampah plastik baru,” jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

BI Catat Dana Investor Asing Masuk Rp 68 Triliun hingga Awal Maret

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat dana asing masuk (inflow) ke dalam negeri sebesar Rp 68 triliun hingga Selasa (5/3/2019).

Dana investor asing tersebut berasal dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) maupun portofolio saham.  

“Inflow masuk sekitar Rp 68 triliun,” ujar Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta.

Masuknya dana asing ini didorong tekanan global semakin mereda. Salah satunya, dengan ada negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan China untuk mengakhiri perang dagang. 

Di sisi lain, kebijakan normalisasi moneter The Federal Reserve (The Fed) juga melambat. Bank sentral negara Paman Sam itu diproyeksikan hanya menaikkan suku bunga satu kali pada 2019.

“Jadi rupiah sekarang sudah sangat stabil sekali karena yang suplai ada (capital inflow),” tutur Nanang. 

Nanang melanjutkan, pasar keuangan Indonesia juga semakin membaik dengan ada instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sehingga tidak hanya bergantung pada perdagangan spot dan swap. 

“Kita memastikan kecukupan likuiditas dipasar antar bank cukup, jadi bank tidak perlu khawatir,” ujar dia. 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Hingga Akhir Februari, Aliran Modal Asing Masuk RI Capai Rp 63 Triliun

Petugas melakukan pengepakan lembaran uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (21/12). Bank Indonesia (BI) mempersiapkan Rp 193,9 triliun untuk memenuhi permintaan uang masyarakat jelang periode Natal dan Tahun Baru. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat arus masuk modal asing (capital inflow) ke Indonesia hingga akhir Febuari 2019 mencapai Rp 63 triliun. Aliran dana tersebut masuk melalui portofolio Surat Berharga Negara (SBN), pasar saham dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

“Aliran modal asing masuk sampai 28 Februari 2019 secara total year to date Rp 63 triliun,” kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo saat ditemui di Kompleks Masjid BI, Jakarta, Jumat 1 Maret 2019.

Dia merincikan, dari total aliran modal asing sebesar Rp 63 triliun tersebut, yang masuk melalui SBN mencapai Rp 49,5 triliun. Kemudian masuk ke pasar saham mencapai Rp 12,6 triliun serta ke SBI sebesar Rp 1,4 triliun.

Perry mengatakan, aliran modal asing yang masuk pada periode ini juga lebih tinggi dibandingkan periode pada tahun sebelumnya.

“Ingat bahwa awal Februari tahun lalu mulai terjadi pembalikan modal asing. Jadi tahun lalu hanya Rp 6 triliun yang masuk ke SBN Rp 12 triliun tapi yang keluar dari saham Rp 7,4 triliun,” ucap dia.

Dengan capaian tersebut membuktikan bahwa tingkat kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih cukup bagus. Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia, bersama pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan.

“Berlanjutnya aliran modal asing masuk ke khususnya portofolio ini menunjukkan memang confident investor terhadap prospek ekonomi Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan Bank Indonesia dan berbagai pihak, dan juga bagaimana aspek pengembangan pasar itu menunjukan confidentnya cukup bagus,” tutur dia.

Dengan derasnya aliran modal asing yang masuk, pihaknya memperkiraan neraca pembayaran pada kuartal I 2019 akan mengalami surplus. “Itu juga menunjukan bahwa sesuai dengan perkiraan kita di Kuartal I 2019 neraca pembayaran diperkirakan akan mengalami surplus,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Salurkan Gaji Prajurit Secara Non Tunai, TNI Gandeng BNI

Liputan6.com, Jakarta TNI menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mengembangkan sistem penyaluran Gaji dan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Tunkin) secara non tunai atau cashless.

Langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka turut mendukung program Pemerintah dalam menciptakan Cashless Society yaitu Gerakan Nasional Non Tunai di masyarakat.

Kesepakatan antara TNI dan BNI dalam menyalurkan Gaji dan Tunkin ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,dengan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Senin (4/3/2019).

“Kami ingin mendidik prajurit untuk lebih bisa mengoptimalkan dukungan kesejahteraan dari pemerintah ini agar digunakan pada kegiatan yang lebih produktif, tidak semata untuk konsumtif,” kata Panglima TNI.

Sementara itu Dirut BNI Achmad Baiquni menjelaskan bahwa BNI akan membantu pengelolaan keuangan para prajurit sekaligus mengedukasi pengelolaan keuangan mereka untuk jangka panjang. Salah satunya adalah dalam bentuk tabungan.

BNI, lanjut Baiquni, juga memberikan peluang lebih besar kepada prajurit yang ingin berinvestasi dengan memanfaatkan Tunkin. P

embayaran tunjangan kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu syarat atau jaminan pada saat ingin memperoleh kredit investasi misalnya kredit kepemilikan rumah atau keperluan lainnya.

“Sebagai lembaga keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari tujuh dekade di bidang finansial, BNI memiliki berbagai produk dan layanan yang dapat mempermudah pengelolaan keuanganTNI sekaligus memfasilitasi kebutuhan jasa perbankan seluruh anggota TNI dan PNS di lingkunganTNI,” imbuhnya.

2 dari 2 halaman

Fasilitas

Selain itu, anggota TNI yang mengikuti latihan gabungan militer seperti Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) juga mendapatkan fasilitas asuransi jiwa dari BNI Life yang dirancang khusus untuk anggota TNI.

Anggota TNI juga dapat memanfaatkan fasilitas”e-banking” mulai dari SMS banking, internet banking, ATM, mobile banking, serta phone banking untuk melakukan transaksi  seperti transaksi pembelian pulsa, listrik, tiket dan transaksi lainnya.

BNI juga memberikan solusi dalam pengelolaan anggaran belanja barang dan belanja modal TNI yaitu melalui solusi pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) dan Garansi Bank bagi para mitra vendor TNI.

“Semua solusi tersebut kami berikan guna mendukung terciptanya pengelolaan keuangan di lingkungan TNI yang lebih transparan, efektif, efisien dan modern” ujar Baiquni.

Kementerian PUPR Kaji Skema KPBU dalam Pembangunan Rusunami

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menginisiasi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Adapun selama ini, skema KPBU kerap dilakukan dalam membangun fasilitas publik, seperti jalan nasional, jalan tol, hingga bandara.

Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pembangunan di sektor perumahan selama ini masih banyak mengandalkan dana APBN.

“Nanti kita akan coba skema KPBU untuk pembangunan rental housing atau rusun milik. Ini lagi digodok. Jadi pembangunan rusnami tidak hanya melalui skema APBN,” jelas dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Gagasan ini dikatakannya muncul lantaran kebutuhan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk membiayai semua proyek infrastruktur, termasuk perumahan, terhitung sangat terbatas.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, Pemerintah membutuhkan dana Rp 2.058 triliun untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur hingga 2030. Adapun APBN hanya bisa mencukupi 30 persen diantaranya, yakni sekitar Rp 623 triliun.

Herry melanjutkan, sejak 5 tahun terakhir Kementerian PUPR mulai gencar mencari sumber dana pembiayaan infrastruktur diluar APBN, termasuk lewat KPBU.

“Ini yang kita lakukan lima tahun kemarin. Ada target-target yang dicapai maupun tidak karena keterbatasan dana. Di sinilah peluang kita, sehingga dalam kurun 15-20 tahun nanti gap ini bisa kita isi,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Rumah DP 0 Rupiah Cilangkap dan Pulo Gebang Dibangun Tahun Ini

Pengunjung melintasi maket perumahan pada Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 di Jakarta Convention Centre (JCC), Sabtu (2/2). Kegiatan yang digelar 2-10 Februari itu menargetkan penyaluran kredit baru senilai Rp 6 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, mengatakan tahun ini pihaknya siap mengembangkan hunian atau rumah DP 0 Rupiah di daerah Cilangkap dan Pulo Gebang.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) hunian berkonsep Rusunami di wilayah Cilangkap rencananya berlangsung pada Mei atau Juni 2019. Nantinya akan dibangun 3-4 tower dengan 900 unit hunian.

“Mei, Juni sudah bisa groundbreaking. 900 unit. (Luas lahan) Hampir sama dengan yang di pondok kelapa, 2,9 hektar,” kata dia di Jakarta, Rabu (20/2/2019)

“Sama juga 3-4 tower. Kebutuhan anggaran karena size-nya mirip ya mirip lah dengan di Klapa Village. Tingginya juga sama,” imbuhnya.

Sementara untuk pembangunan di Pulau Gebang, kata dia, akan dilakukan pada semester kedua tahun 2019. Lahan yang bakal ditempati seluas 4 hektare.

“Pulau Gebang sedang kita negosiasi. Lebih luas 4 hektare. Mungkin dia semester 2. Nanti kita belum hitung (jumlah unit yang akan dibangun), belum sampai tahap perencanaan. Tanah juga belum kita lagi kita jajaki. Belum tuntas 100 persen, sudah 90-an persen sudah ada progresnya,” ungkapnya.

Yoory menambahkan bahwa tahun ini pihaknya mendapatkan suntikan dana Rp 800 miliar dari Pemprov DKI Jakarta. Pada 2018, anggaran yang diterima Rp 500 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan Klapa Village dan pengadaan tanah yang di Cilangkap.

“Tahun ini. Semua itu rumah DP nol kita ingin menyampaikan bahwa Pemprov ini serius untuk menuntaskan atau memenuhi janji dari Pak Gubernur untuk pemenuhan DP 0 ini tidak main-main. Dibuktikan dengan penyediaan anggaran yang cukup besar baik bagi kami BUMD, maupun SKPD,” jelas dia.

Pihaknya akan masih terus menjajaki wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan rumah DP 0 Rupiah. “Nanti di Jakarta Barat ada, di Jakarta Selatan ada. Lagi kita negosiasi. Nanti kalau harga tanah saya dapat mahal-mahal kasian juga warga nggak bisa DP 0,” tandasnya.

Plastik Kena Cukai demi Jaga Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menegaskan cukai plastik memiliki fokus untuk lingkungan dan bukan semata pendapatan.

Ini ditegaskan Komwasjak ketika berbincang bersama Liputan6.com untuk melakukan audiensi seputar isu perpajakan.

“Tujuannya utamanya untuk lingkungan,” ujar anggota Komwasjak, Joko Wiyono, Selasa (5/3/2019) di Jakarta.

Cukai plastik disebut merupakan aspirasi masyarakat. Pihak Komwasjak menjadikannya salah satu fokus Komwasjak dalam pengawasan kepabean dan cukai tahun 2019. Ini tertuang dalam poin fokus Komwasjak, yakni penambahan barang kena cukai (BKC) baru.

Mengenai cara penarikannya, pihak Komwasjak belum dapat memastikan cara mengambil cukainya. Akan tetapi, kemungkinan besar cukai ini akan dibebankan ke pihak produsen.

“Biasanya (dibebankan) produsen,” kata Ketua Komwasjak, Gunadi.

“Sampah (plastik) sekarang sudah masalahnya banyak sekali,” tambah Gunadi yang mencontohkan perkara masalah plastik di laut.

Pihak Komwasjak pun terus memantau keberlanjutan peraturan cukai plastik yang rencananya akan diterapkan tahun ini. “Kita dari Komwas memantau apakah itu sudah ditindaklanjuti,” ucap Joko.

Gerakan melawan pemakaian kantong plastik juga sudah mulai disuarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ini tak terlepas dari sampah plastik Indonesia yang berada di posisi nomor dua di dunia sehingga muncul gagasan harga plastik sebesar Rp 200 di tempat perbelanjaan.

2 dari 2 halaman

RI Berkomitmen Atasi Sampah Laut dan Plastik

Ilustrasi sampah plastik. (Sumber NanD_PhanuwatTH/Shutterstock.com)

Pemerintah berupaya mewujudkan salah satu gerakan serta manfaat hidup bersih, sehat dan bernilai budaya.

Oleh karena itu, Pemerintah melakukan rapat kerja nasional, pusat dan daerah, serta meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih.

Rapat kerja nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,  Luhut B. Pandjaitan dihadiri oleh Gubernur, Walikota, Bupati serta para Kepala Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia  yang bertempat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Manggala Wanabakti, Kamis, 21 Februari 2019. 

Pada kesempatan ini para menteri koordinator menyampaikan materi tentang revolusi mental kebersihan sebagai salah satu gerakan serta manfaat hidup bersih, sehat dan bernilai budaya.

Selanjutnya, para menteri  menyampaikan kebijakan umum dan strategis sektoral terkait pengelolaan sampah sesuai peraturan presiden dan instruksi presiden serta kaitan sosialisasi kebijakan lainnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, Rakernas ini bertujuan untuk mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan keperdulian pengelolaan sampah dengan memanfaatkan momentum Hari Peduli Sampah Nasional pada 2019.

“Rapat Kerja diharapkan dapat menjadi katalis dan medium sinergi nasional untuk meningkatkan dampak dan kualitas pengelolaan sampah di Indonesia,” kata dia.

Dia mengatakan, perhatian nasional dan internasional pada sampah juga tertuju pada sampah plastik, dengan segala potensi akibatnya kepada manusia dan satwa.

“Sampah plastik di laut ukuran mikro atau marine debris sangat berbahaya karena menganggu kesehatan apabila debris masuk dalam pencernaan ikan dan masuk dalam sistem rantai pangan. Pemerintah Indonesia bertekad untuk kita bersama dapat mengatasi masalah sampah laut dan plastik di Indonesia,” ungkap dia.

Program Gerakan Indonesia Bersih merupakan salah satu gerakan revolusi mental yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

11.000 Lowongan Kerja BUMN untuk Lulusan SMA-S2 dan Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta – Kamu lagi cari kerja? Kabar baik bagi Anda lulusan SLTA/SMK, Vokasi, S1-S2, talenta disabilitas, dan putra/putri dari KTI (Kawasan Indonesia Timur), pasalnya sedang ada lowongan kerja besar-besaran.

Lowongan kerja ini dibuka oleh Kementerian BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) yang membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar BUMN melalui Program Perekrutan Bersama BUMN.

Program Perekrutan Bersama BUMN (PPBB) membuka peluang karier di 110 perusahaan BUMN dan membuka sebanyak 11 ribu posisi lowongan kerja.

Sistem PPBB dilakukan secara terbuka dan memberikan peluang yang sama bagi semua kalangan. Untuk rekrutasi reguler adalah program rekrutasi bagi putera-puteri terbaik Indonesia lulusan SLTA (SMA & SMK), Diploma (D1 s.d D4), dan Sarjana (S1 s.d S2) untuk membangun karier di lingkungan keluarga besar BUMN sebagai “agent of development” untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi bersama di BUMN.

Sementara rekrutasi disabilitas adalah rekrutasi dengan resource disabilitas yang memenuhi kualifikasi kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan bisnis BUMN baik lulusan SLTA (SMA/SLTA), Diploma (D1–D4), dan Sarjana (S1), untuk memenuhi posisi di berbagai sektor bisnis di seluruh Indonesia.

Dan untuk rekrutasi KTI adalah rekrutasi dengan resource penduduk asli/keturunan dari Kawasan Timur Indonesia, lulusan SLTA (SMA/SMK), Diploma (D1-D4), dan Sarjana (S1) untuk berkarier dan mengembangkan diri di seluruh sektor bisnis BUMN Indonesia. Rekrutasi KTI yaitu daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa tenggara Timur untuk ditempatkan di daerah domisili masing-masing atau ditempatkan di seluruh wilayah kerja BUMN sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMN.

Sekadar informasi, PPBB merupakan upaya Kementerian BUMN melalui FHCI untuk mencari dan mendapatkan serta mengembangkan kapabiltas talenta-talenta terbaik Bangsa Indonesia melalui sistem perekrutan yang lebih terbuka dan memberikan peluang yang sama bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas dan putra daerah.

Lebih dari 9 ribu posisi di berbagai sektor bisnis seluruh BUMN Indonesia: Ketahanan Energi, Logistik & Perdagangan, Pariwisata & Kebudayaan, Ketahanan Pangan dan Perkebunan, Pelayanan Kesehatan, Ekonomi Maritim, Konektivitas, Konstruksi dan Infrastruktur, Pertambangan, Manufaktur, Pertahanan Strategis & Teknologi, Industri Berat dan Perkapalan, Telekomunikasi dan Digital, Jasa Keuangan dan Perbankan serta Ekonomi Kerakyatan.

Mekanisme rekrutasi PPBB dilakukan dengan standarisasi proses perekrutan secara bersama dan serentak dimulai dari satu pintu pendaftaran, tes BUMN Values, Tes Kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang, dan Pembekalan serta Pembetukan Karakter sebagai Karyawan BUMN. Hal ini merupakan bentuk dari Spirit of BUMN Unity (One Nation, One Vision & On Family).

Untuk persyaratan PPBB sendiri berbeda-beda antar BUMN, sesuai dengan persyaratan jabatan yang membutuhkan pekerja baru. Secara umum di atur persyaratan berdasarkan jenjang pendidikan dan usia maksimum. Setiap kategori (regular, difable, KTI) memiliki passing grade masing-masing, dan setiap BUMN juga memiliki passing grade masing-masing.

Sementara untuk Tahapan Tes PPBB dimulai dari: 1. Seleksi administrasi dan TKD (Tes Kemampuan Dasar & BUMN Values) yang harus dilaksanakan oleh semua peserta; 2. TKB (Tes Kemampuan Bidang) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN.

Nantinya, status pekerja disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing BUMN. Ada yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai kontrak, baik di BUMN terkait maupun anak perusahaannya.

Namun jika memilih sebagai pegawai kontrak, Proses Perubahan Status menjadi pegawai tetap mengacu kepada Undang Undang ketenagakerjaan dan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing BUMN. Dan untuk lama masa percobaan (kontrak sebelum diangkat tetap) nantinya adalah kurang lebih 1 tahun.

Untuk jurusan yang diperlukan sesuai dengan BUMN yang dituju. Namun setiap kandidat dapat memilih tiga BUMN di awal proses rekrutmen, sesuai dengan passion dan kecocokan dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan oleh BUMN yang dituju.

Kemudian untuk aket remunerasi yang akan didapatkan mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak).

Untuk informasi lebih lengkapnya, dikutip dari laman rekrutbersama.fhcibumn.com, Selasa (5/3/2019), berikut pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya (FAQ) untuk kategori reguler dan disabilitas, serta informasi mengenai cara pendaftaran dan tahapan program perekrutan lowongan kerja tersebut:

2 dari 5 halaman

Kategori Reguler

Ilustrasi Foto Lowongan Kerja (iStockphoto)

1. Berapakah nominal gaji yang terima di setiap bulannya?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

2. Fasilitas apa saja yang didapatkan ketika di terima di perusahaan ini?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

3. Apakah perusahaan menanggung biaya akomodasi dan transportasi yang timbul selama proses rekrutasi?

Selama proses rekrutasi, BUMN tidak menanggung biaya yang timbul, kecuali ada kebijakan yang ditentukan berbeda oleh masing-masing BUMN

4. Apakah perusahaan akan membantu pembuatan NPWP?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

5. Apakah perusahaan akan membantu pembuatan BPJS kesehatan?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

6. Apakah dapat memilih kota/daerah penempatan kerja?

Calon Pekerja dapat memilih tiga perusahaan yang dituju, namun kebijakan penempatan menjadi kewenangan BUMN (peserta tidak dapat memilih daerah penempatan kerja)

7. Apakah ada kemungkinan rotasi ke daerah yang berbeda?

Mengikuti aturan dan kebutuhan masing-masing perusahaan.

8. Berapa lama jangka waktu rotasi untuk setiap daerahnya?

Mengikuti aturan dan kebutuhan masing-masing perusahaan.

9. Apakah saya mendapat fasilitas transport dan tempat tinggal di lokasi penempatan yang berbeda dengan lokasi domisili kandidat?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

10. Bagaimana dengan status kepegawaian yang didapatkan?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

3 dari 5 halaman

Selanjutnya

Ilustrasi Foto Lowongan Kerja (iStockphoto)

11. Apa perbedaan yang signifikan mengenai pegawai kontrak dan pegawai tetap?

Pegawai kontrak adalah pekerja yang terikat perjanjian kerja dengan sebuah perusahaan berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan terselesaikannya pekerjaan tertentu. Pegawai tetap adalah pekerja yang terikat perjanjian kerja dengan sebuah perusahaan yang tidak ditentukan waktunya, bersifat tetap dan berlaku untuk selamanya sampai terjadi PHK.

12. Apakah di masa kontrak terdapat evaluasi kerja?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

13. Kapan waktu pelaksanaan evaluasi kerja?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

14. Bagaimana jika hasil evaluasi kerja tidak sesuai dari target penilaian?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

15. Apakah ada kemungkinan perpanjangan waktu di masa kontrak?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

16. Apakah setelah menjadi pegawai kontrak berkesempatan menjadi pegawai tetap?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

17. Berapa lama ikatan dinas yang harus dijalankan sebelum menjadi pegawai tetap?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

18. Apa konsekuensi yang di dapat ketika mengakhiri ikatan dinas sebelum waktunya?

Mengikuti aturan perusahaan

19. Apakah dapat melakukan izin selama program pre employment training berlangsung?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

20. Apa saja hak sebagai pekerja?

Mengikuti aturan perusahaan, akan diinformasikan ketika proses offering (tanda tangan kontrak)

4 dari 5 halaman

Kategori Disabilitas

Masih banyak keterbatasan yang dihadapi penyandang disabilitas. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka?

1. Apakah persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti Program Perekrutan Bersama Pemberdayaan Disabilitas?

Calon Pekerja Disabilitas memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yakni: pendidikan terakhir (minimal SLTA) dan usia (Lulusan SLTA maksimal 27 tahun, dan Lulusan D3/S1 maksimal 32 tahun)

2. Bagaimana cara mendaftar Program Perekrutan Bersama Pemberdayaan Disabilitas?

“Cara mendaftar program adalah melalui link berikut: http://rekrutbersama.fhcibumn.com/

3. Siapa saja penyandang disabilitas yang dapat mengikuti Program Perekrutan Bersama Pemberdayaan Disabilitas?

Semua Penyandang Disabilitas di Indonesia yang memenuhi persyaratan, memiliki peluang yang sama untuk mengikuti Program Perekrutan Bersama Pemberdayaan Disabilitas.

4. Adakah batasan kategori disabilitas yang dapat mengikuti Program Perekrutan Bersama Pemberdayaan Disabilitas?

Batasan kategori disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN.

5. Jenis pekerjaan apa sajakah yang dapat dilamar oleh Calon Pekerja Disabilitas?

Jenis pekerjaan yang dapat dilamar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN.

6. Adakah mekanisme khusus bagi Calon Pekerja Disabilitas dalam mengikuti Tes (Value BUMN, TKD dan TKB)?

Mekanisme tes bagi Calon Pekerja Disabilitas dilakukan melalui aplikasi online maupun tes tulis/lisan. Prosesnya tidak dibedakan dengan rekrutasi reguler. Mereka tidak ingin dibedakan. Bagi tuna netra akan diminta menggunakan aplikasi text to speech, untuk membaca menu maupun pertanyaan tes value dan TKD online

7. Fasilitas kerja apa yang disediakan Perusahaan BUMN bagi Pekerja Disabilitas?

Fasilitas kerja yang disediakan bagi Pekerja Disabilitas disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BUMN.

8. Bagaimana status kepegawaian Calon Pekerja Disabilitas yang direkrut Perusahaan BUMN?

Status kepegawaian Calon Pekerja Disabilitas menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN

9. Apakah standar gaji/ benefit bagi Pekerja Disabilitas akan sama dengan Pekerja Non-Disabilitas?

Standar gaji/benefit bagi Pekerja Disabilitas disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BUMN.

10. Apakah tersedia program pendampingan bagi para pekerja Disabilitas di masing-masing BUMN pada awal penempatan?

Masing-masing BUMN akan memiliki kebijakan pendampingan yang diatur tersendiri

11. Apakah terdapat standar kriteria penilaian kerja bagi Para Pekerja Disabilitas di masing-masing Perusahaan BUMN?

Standar kriteria penilaian kerja bagi para Pekerja Disabilitas disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BUMN.

5 dari 5 halaman

Cara Pendaftaran

Ilustrasi Foto Lowongan Kerja (iStockphoto)

1. Buat Akun pada website Perekrutan Bersama BUMN

2. Pilih Program Rekrut yang ingin diikuti

3. Isi dan Lengkapi Data Pribadi.

Tahapan Program Perekrutan Bersama (PBB) BUMN

– Tahap 1 Pendaftaran & Seleksi Awal

Para Peserta dapat membuat akun pendaftaran, memasukan biodata pribadi, dan mengunggah sejumlah dokumen pendukung pada laman: https://rekrutbersama.fhcibumn.com

Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan diarahkan ke halaman kartu peserta dan melakukan tes Seleksi Awal.

– Tahap 2 Seleksi Kemampuan Dasar

Sebelum melakukan psikotes, peserta harus memilih 3 posisi/BUMN. Pilih sesuai dengan minat dan bakatmu. Tentukan prioritas dan lakukan pertimbangan yang matang.

Setelah lolos dari proses pendaftaran dan seleksi awal, peserta akan melakukan tes kemampuan dasar/ VNS Test (Verbal, Numerical & Spatial) atau lebih dikenal dengan nama Psikotes Kognitif dan dilakukan secara online.

– Tahap 3 Seleksi BUMN

Setelah melewati Seleksi Kemampuan Dasar, para peserta akan diseleksi oleh BUMN masing-masing.

Minimal akan ada 3 sub-tahapan Seleksi BUMN:

1. Tes Kemampuan sesuai posisi pilihan

2. Interview Manajemen

3. Tes Kesehatan

Catatan:

Setiap Hasil Test yang dilakukan di setiap tahapan akan diumumkan melalui website: https://rekrutbersama.fhcibumn.com dan juga dikirimkan ke e-mail yang telah didaftarkan.

Selamat mencoba lowongan kerja tersebut dan semoga sukses!

UBS Prediksi PDB Rill Indonesia Tumbuh 5 Persen Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta UBS Investment Bank memprediksikan pertumbuhan Produk Domestik Brut (PDB) rill Indonesia mencapai 5 persen pada 2019. Indonesia pun dinilai masih menjadi tujuan investasi utama karena kestabilan ekonominya.

Ini diungkapkan Edward Teather, Senior Economist-ASEAN & India UBS Investment Bank, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Menurut dia, seharusnya Indonesia tidak perlu khawatir dan terpengaruh akan ketegangan perekonomian global yang terjadi saat ini. Itu karena ekonomi Indonesia tidak terbuka seperti perekonomian negara-negara lain dia ASEAN.

UBS juga memprediksikan defisit neraca berjalan akan menyempit menjadi 2,6 persen dari PDB 2019, yang tadinya 3 persen pada 2018.

“Inilah yang membuat Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan pengetatan pasar keuangan global dan dengan ini dapat membantu mendukung mata uang Indonesia serta mengurangi imbal dari hasil obligasi pada 2019,” ujar dia.

Di tempat sama, Joshua Tanja, Head of Research UBS mengatakan Perekonomian global saat ini sedang melemah sebagai dampak perang dagang antara 2 negara besar yakni Amerika Serikat (AS) dan China. Namun kondisi ini dinilai tidak terlalu mempengaruhi pasar saham di Indonesia.

Perang dagang AS-China tidak terlalu mempengaruhi pasar saham Indonesia karena ekspor negara ini yang tak terlalu bergantung pada keduanya. Tidak seperti Filipina, Thailand serta negara-negara yang terbuka perekonomiannya.

“Perang dagang yang terjadi antara AS dan China tidak mempengaruhi equity market Indonesia, karena Indonesia tidak bergantung pada ekspor kedua negara ini,” ujarnya.

“Jadi mau perang dagang itu up atau memuncak lagi, ini tidak akan mempengaruhi Indonesia. tidak seperti negara-negara lain yang perekonomiannya terbuka,” tambah dia.

Dikatakan pula, meskipun tahun ini GDP Indonesia mengalami pelemahan akibat penurunan investasi, namun diyakini akan membaik pada 2020. Perekonomian Indonesia stabil di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi global.

2 dari 2 halaman

Konferensi

Sementara itu, Country Head UBS Indonesia Joshua Tanja menuturkan jika UBS kembali menyelenggarakan konferensi tahunan bertajuk Indonesia Coference 2019.

Rencananya acara ini berlangsung di Jakarta pada 4-5 Maret 2019. Konferensi ini bakal dihadiri lebih dari 200 investor dari institusi internasional, regulator dan perusahaan terkemuka lainnya di Indonesia.

Dia mengatakan bahwa konferensi kali ini fokus pada perdebatan dan tren yang muncul pada bidang-bidang utama ekonomi, infrastruktur, konsumen dan ekonomi digital.

REI Optimistis Sektor Properti Bakal Positif pada 2019

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Soelaeman Soemawinata mengaku, optimistis sektor properti akan tumbuh positif pada 2019.

Dia menuturkan, sektor properti sempat mengalami kemunduran pada periode 2014 -2017.

“Sejak 2014 sampai 2017 itu sales-nya hampir 70 persen sisanya. Jadi turun 30 persen. Di awal 2018 itu para pengembang menata ulang bagaimana strategi pengembangan yang harus di lakukan,” kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Namun, keadaan mulai menunjukkan pemulihan pada 2018. Salah satu indikator pulihnya sektor properti dari meningkatnya investasi.

“Pada akhir 2018 kelihatannya ada peningkatan investasi hampir 16 persen di sana itu berarti 2019 ini beberapa pengembang mencoba untuk melamgkah ke arah yang positif,” ungkapnya.

“Kita tentu dengan kerja keras kita harus optimis di 2019 ini bisa mencapai pertumbuhan yang positif,” ia menambahkan.

REI menargetkan akan membangun 200.000 unit rumah non-MBR pada 2019. Jumlah ini, naik dari realisasi pembangunan hunian non-MBR di tahun 2018, yakni 180.000 unit.

“Realisasi 2018 kemarin kita hampir 180.000. Sekarang kita naikkan jadi 200.000 untuk non-MBR. Karena investasi di properti rumah non-MBR itu bukan hanya rumah jadi ada commercial office pariwisata ada industri dan lain-lain,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Tahun Politik, Warga Tahan Beli Apartemen pada 2019

Wadirut PT Pulauintan Pui Budi Setiawan, Komisaris Utama PT Palmerindo Properti Hadi Kusuma, GM Marketing Permata Hijau Suites Ivonne Suwandi dan Dir. Operasional PT Pulauintan Wendy Kuncoro melihat maket Permata Hijau Suites di Jakarta (Liputan6.com)

Sebelumnya, Colliers International Indonesia menyatakan, proses pemilihan presiden (Pilpres) atau pemilihan umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan tahun ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pasar bisnis apartemen pada 2019.

“Risiko Pemilu itu lebih terasa di kelas masyarakat menengah ke atas, karena itu pengaruhi kestabilan politik dan ekonomi, termasuk investasi di pasar properti dan apartemen,” ungkap Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto di Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Meski demikian, Ferry menambahkan, pasar apartemen pada 2019 ini juga punya beberapa prospek menjanjikan, antara lain adanya pelonggaran kebijakan Loan To Value (LTV) dari Bank Indonesia serta penurunan pajak untuk sektor properti.

“Efek lanjutan dari relaksasi LTV bisa jadi penolong. Selain itu, penurunan pajak properti untuk barang mewah (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah/PPnBM) juga jadi prospek untuk pasar apartemen,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan, tingkat penyerapan (take up rate) apartemen pada tahun ini akan stagnan berada di kisaran 85-86 persen. Salah satu penyebabnya juga dikarenakan masyarakat yang masih menahan diri membeli hunian sampai proses Pemilu 2019 usai.

“Kami memperkirakan permintaan apartemen masih akan stagnan, karena orang akan lebih menunggu sampai pemerintahan baru terbentuk. Di samping itu, adanya potensi kenaikan suku bunga dan kemungkinan pelemahan rupiah akibat ketidakpastian global,” papar dia.

Selain itu, dia melanjutkan, occupancy rate atau tingkat keterisian apartemen pun akan ikut menurun, oleh sebab ketatnya persaingan antar pihak penyedia hunian.

“Persaingan yang ketat dengan apartemen strata dan apartemen service ditambah jumlah ekspatriat yang terus berkurang, tingkat keterisian diprediksi akan terus menurun,” ujar dia.

Berbagai faktor tersebut disebutkannya bakal membuat nilai jual apartemen secara rata-rata tak akan banyak mengalami perubahan, yakni masih pada rentang harga Rp 35-36 juta per m2.

“Akibat permintaan stagnan, harga apartemen juga tidak akan banyak bergerak,” tandasnya

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kehadiran Jargas Tekan Impor LPG Hingga Rp 18,08 Miliar Tiap Bulan

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, keberadaan jaringan gas (jargas) mampu menekan angka impor tabung LPG hingga Rp 18,08 miliar setiap bulan.

“Realisasi tahun lalu, pengurangan impor LPG datanya 2.831 ton per bulan atau Rp 18,08 miliar per bulan,” ungkap Kepala Seksi Akun Pengaturan dan Tarif BPH Migas Raden Mas Irawan Bayu Kusuma di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia menyebutkan, pada 2018 saja impor LPG mencapai 5 juta ton atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional. Sementara yang berhasil dipenuhi dalam negeri hanya 2 juta ton.

“Artinya porsi impor lebih tinggi. Untuk itu, dengan pemanfaatan jargas diharapkan mampu mengurangi impor,” dia menambahkan.

Berdasarkan laporan BPH Migas, pembangunan jargas hingga akhir 2018 telah menjangkau hingga 325.773 (Sambungan Rumah). Target puncaknya, yakni ada tambahan sebanyak 4,7 juta sambungan jargas baru sampai 2025.

Demi menggapai cita-cita tersebut, Irawan mengharapkan adanya bantuan dana dari APBN hingga pihak swasta agar keberadaan jargas bisa benar-benar mengurangi impor LPG.

“Diharapkan dengan adanya progres yang masif akan ada anggaran dari APBN dan partisipasi aktif dari badan usaha penugasan. itu akan menambah jumlah jaringan yang ada saat ini, sehingga akan kurangi impor LPG,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

BPH Migas Tetapkan Harga Jual Gas untuk 7 Kabupaten/Kota

Dirut Gas Bumi BPH Migas Tisnaldi memberi keterangan terkait penetapan harga jual gas bumi melalui pipa jaringan gas, Jakarta, Selasa (5/3). Harga jual gas di tujuh kabupaten/kota pada jaringan gas lebih murah dari LPG 3 Kg. (Liputan6.com/FaizalFanani)

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa jaringan gas (jargas) untuk tujuh kabupaten/kota lebih rendah dibanding harga LPG tabung di pasaran.

Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio mengatakan, keputusan ini ditetapkan setelah melalui Sidang Komite BPH Migas yang dilakukan pada Senin, 25 Februari 2019.

“Jadi minggu lalu kita sidangkan (penetapan harga jual gas) untuk 7 kota dan kabupaten yang akan segera diresmikan oleh kementerian. Harapannya, begitu sudah diresmikan harganya bisa efektif dan segera dijalankan,” ujar dia dalam sesi konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Berdasarkan data yang diberikan BPH Migas, penetapan harga jual gas di tujuh kabupaten, kota pada jaringan gas untuk Rumah Tangga-1 (RT-1) dan Pelanggan Kecil-1 (PK-1) yakni Rp 4.250 per m3, atau lebih murah dari harga pasar gas LPG 3 kg yang berkisar Rp 5.013-6.266 per m3.

Sedangkan untuk RT-2 dan PK-2 yakni sebesar Rp 6,250 per m3, atau lebih murah dari harga pasar gas LPG 12 kg yang berkisar Rp 9.085-11.278 per m3.

Adapun ketujuh kabupaten/kota dimaksud meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Aceh Utara (Aceh), Kota Lhokseumawe (Aceh), dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Jugi Prajogio meyakini, selain memberikan kesempatan bisnis bagi badan usaha, penetapan harga gas bumi melalui pipa jargas ini baik dan tidak mengganggu daya beli masyarakat.

“Kita juga berikan kesempatan tumbuh, untuk badan usaha yang mengelola jaringan (gas) rumah tangga dan sebagainya. Jadi kita ingin memberikan harga yang dipastikan dapat diterima oleh masyarakat,” tutur dia.

Pekan Depan, Jokowi Jelaskan Izin Online Terintegrasi kepada Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan, pemerintah akan mengundang 560 BKPM daerah untuk melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas) pada pekan depan.

Rakornas ini akan membahas mengenai perkembangan sistem perizinan online terintegrasi atau online single submission (OSS).

“Tadi kami lapor sama Pak Menko Ekonomi perkembangan sistem OSS. Sekaligus koordinasi untuk rakornas BKPM tahunan dengan 560 BKPM daerah yang akan kita gelar minggu depan,” ujar Thomas di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Thomas mengatakan, pertemuan dengan BKPM dan seluruh pemerintah daerah akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Jokowi. “Presiden akan berikan arahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota mengenai implementasi OSS,” ujar dia.  

Mantan Menteri Perdagangan tersebut, menambahkan, pertemuan ini juga untuk membahas mengenai perkembangan selanjutnya dari OSS. 

BKPM di daerah beserta pemerintah daerah akan diarahkan mengenai langkah selanjutnya yang akan dilakukan apabila investor telah mendapat izin melalui OSS. 

“Jadi sejak kita ambil alih pada 2 Januari kita memang terus membenahi, terus mengembangkan software dan platform OSS. Tadi kami laporkan perkembangan terkini, dan juga rencana peluncuran fase berikutnya minggu depan,” tutur dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sistem OSS Terbitkan 1.500 Izin Investasi per Hari

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala BKPM Thomas Lembong meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, Senin (14/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sistem pelayanan Online Single Submission (OSS) memberi banyak kemudahan dalam pengurusan izin investasi. OSS mampu menerbitkan 1.500 izin per hari.

“Sekarang sehari bisa 1.500 dulu tidak pernah bisa sebanyak itu. Sekarang meningkat banyak pokoknya,” ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Darmin mengatakan, pemerintah akan terus memperbaiki sistem OSS agar semakin banyak izin yang diterbitkan. Ke depan, pemerintah akan mengumpulkan seluruh bupati, walikota dan gubernur seluruh Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan OSS.

“Lebih penting lagi Presiden mengatakan bahwa beliau minta supaya ada acara BKPM nanti mengundang gubernur, bupati, walikota untuk kemudian Bapak Presiden menyampaikan arahan supaya OSS berjalan seperti yang direncanakan,” katanya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut, mengakui hingga kini OSS belum berdampak banyak terhadap peningkatan investasi. Sebab, dampak OSS baru bisa dirasakan setelah investasi berjalan sekitar dua sampai tiga tahun.

“Ini kan dampak tentu masih perlu realisasi investasi. Ini memudahkan proses perizinan, setelah itu dia punya terbuka kesempatan untuk melaksanakan investasi. Pelaksanaan investasi masih perlu beli tanah masih perlu macam-macam. Investasi itu terealisasi 2 tahun, 3 tahun yang menengah sampai yang besar. Yang menengah mungkin 1 tahun bisa tapi kalau yang besar bisa 4 sampai 5 tahun.”

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bayar Pajak USD 10 Miliar, Bill Gates Anggap Masih Kurang

Liputan6.com, Jakarta – Miliarder bisnis raksasa Microsoft, Bill Gates, telah bayar pajak senilai USD 10 miliar atau sekitar Rp 141,2 triliun dari harta kekayaannya.

Dilaporkan, Gates hingga saat ini memiliki USD 98 miliar per 28 Februari kemarin dan diprediksi akan meningkat menjadi USD 100 miliar atau sekitar Rp 1.412 triliun.

Baru-baru ini, dunia dikejutkan dengan fakta bahwa Bill Gates punya ruang khusus untuk bermain Trampolin. Setidaknya kabar ini lebih dulu diketahui oleh pengguna Reddit, karena miliarder itu lalu membuka sesi tanya jawab pribadi yang ke-7 kalinya bertajuk “Ask Me Anything” pada 25 Februari lalu.

Berikut adalah rangkuman pertanyaan dan jawaban seputar pembayaran pajak dan kekayaannya, dikutip dari AOL, Selasa (05/03/2019).

Apakah Miliarder harus bayar pajak lebih besar?

Gates menanggapinya dengan menjawab “ya”. Menurut Gates, sistem pajak Amerika harusnya bisa lebih progresif, dimana orang-orang kaya membayar besaran pajak lebih besar.

Dia juga menulis di Redditnya bahwa kunci menaikkan capital gain negara adalah dengan menetapkan pajak lebih besar atau pajak properti seperti yang mereka lakukan kemarin (55 persen untuk kekayaan diatas USD 3,5 juta).

“Saya sudah membayar USD 10 miliar, tapi rasanya saya harus membayar pajak lebih besar dari keuntungan bisnis saya,” tulis sang miliarder di Redditnya.

2 dari 2 halaman

Apa yang kau lakukan dengan uang-uangmu?

Miliarder Microsoft, Bill Gates. ( Foto: CNBC.com)

Gates menjawab, punya mobil sport, makan caviar dan punya pulau tropis pribadi itu sangat keren, tapi dia lebih baik memiliki hal yang disenangi daripada menghabiskan uang untuk sesuatu demi pamer.

“Aku punya ruangan trampolin di dalam rumahku yang terletak di atas, dan anak-anakku senang menggunakannya untuk bermain dan berolahraga,” tulisnya. “Dan menurutku, hal itu sangat hebat.”

Sang miliarder juga punya jet pribadi, tapi hal itu dibeli semata-mata untuk memudahkan dirinya mengurus Bill & Melinda Gates Foundation.

Apakah uang bisa membeli kebahagiaan?

“Ya”, tulisnya. “Memiliki uang membuat saya tidak harus khawatir tentang pendidikan dan kesehatan. Bebas dari beban finansial adalah suatu berkah yang tidak bisa diganti. Tentu saja, Anda tidak perlu jadi miliarder untuk bisa menikmati kebahagiaan ini.”

Jika Anda kembali muda, apa hal yang Anda harap bisa Anda lakukan?

“Saya ingin menjadi lebih sadar diri dan lingkungan tanpa harus mengurangi fokus belajar,” tulisnya. Sebelumnya, miliarder ini menyatakan kalau dirinya sangat kutu buku dan gagal dalam berhubungan sosial.

Perum Jamkrindo Raup Untung Rp 508 Miliar di 2018

Liputan6.com, Jakarta Perum Jamkrindo berhasil mencatatkan kinerja positif di tahun 2018. Berdasarkan laporan keuangan audited tahun 2018, volume penjaminan Perum Jamkrindo tercatat sebesar Rp 174,74 triliun dengan laba sebelum pajak sebesar Rp 508,3 miliar.

Angka ini melampaui RKAP tahun 2018 dengan volume penjaminan sebesar Rp 156,6 triliun dan laba sebelum pajak sebesar Rp 343 miliar.

Pada tahun 2018, perhitungan laporan keuangan Perum Jamkrindo telah menyesuaikan dengan regulasi terbaru, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomer S-129/D.05/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal pencatatan imbal jasa penjaminan. Berdasarkan regulasi itu, pencatatan imbal jasa penjaminan untuk KUR menjadi akrual bulanan.

Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto mengatakan untuk tahun 2019 Perum Jamkrindo berupaya menjaga keberlanjutan bisnis dengan berfokus meningkatkan pertumbuhan dalam rangka mengoptimalkan kapasitas secara efektif dan efisien.

Pada tahun ini, Perum Jamkrindo menargetkan volume penjaminan sebesar 182,36 triliun atau naik 16,5 persen dari RKAP tahun 2018 sebesar 156,6 triliun.

“Kami optimistis bisa mencapai target volume penjaminan tersebut,” ujar dia di kantornya, Selasa (5/3/2019).

Untuk mencapai target tersebut, berbagai strategi disiapkan mulai dari penguatan kompetensi sumber daya manusia, otomasi proses bisnis dengan meningkatkan kekuatan sistem manajemen operasional yang optimal, melakukan pengembangan produk yang memiliki nilai tambah, memperkuat penetrasi pasar dengan berbagai inovasi dan juga inisiatif sinergi dengan berbagai mitra bisnis perusahaan.

2 dari 2 halaman

Strategi

Pada tahun ini misalnya Perum Jamkrindo akan mengimplementasikan inovasi terbaru dalam bidang penjaminan dengan mengimplementasikan marketplace guarantee atau MPG.

Dengan begitu mampu menciptakan captive market penjaminan melalui peran perusahaan sebagai supplier database UMKM potensial yang layak kredit dan layak jamin kepada mitra Penerima Jaminan.

Dengan berlakunya PP Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Peran Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia pada pertengahan tahun lalu, Randi mengatakan dampak positifnya akan semakin terasa di tahun 2019 ini. Sebab dengan berlakunya PP terbaru tersebut, Jamkrindo bisa memperlas penjaminan di luar UMKM dan koperasi, yakni melalui sinergi BUMN.

“Pada tahun 2018, kami telah melakukan penjaminan untuk BUMN Karya dan Non-Karya. Harapannya tahun 2019 bisa lebih agresif lagi,namun tetap fokus utama kami untuk melayani UMKM dan Koperasi,” ujar Randi.

74 Kabupaten/Kota Bakal Tersambung Pipa Jaringan Gas pada 2019

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) target menyambung pipa jaringan gas (jargas) untuk sebanyak 74 kabupaten/kota pada 2019.

Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio menyebutkan, hingga sejauh ini penetapan harga jual gas bumi melalui pipa jaringan gas telah menyentuh sebanyak 52 kabupaten/kota.

“Hingga akhir 2018 itu ada 45 kabupaten dan kota. Jadi 45 ditambah 7 (kabupaten/kota) yang baru total ada 52,” ujar dia di Gedung BPH Migas, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Adapun BPH Migas baru saja menyalurkan harga jual gas bumi di tujuh kabupaten/kota tambahan. Ketujuh kabupaten/kota dimaksud meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan).

Kemudian, Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Aceh Utara (Aceh), Kota Lhokseumawe (Aceh), dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Untuk ke depan, Jogi Prajogio meneruskan, BPH Migas bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bakal menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa jargas di 22 kabupaten/kota tambahan. Sehingga total wilayah yang tersambung pipa jargas menjadi sekitar 74 kabupaten/kota.

“Ada 4 daerah lagi yang akan ditetapkan segera nanti, setelah itu masuk lagi 18 kabupaten/kota di 2019. Itu sedang dibangun, biasanya mereka begitu sudah selesai akan diserahterimakan kepada PGN,” kata dia.

Dia melanjutkan, hingga akhir tahun lalu sudah ada sekitar 325 ribu Sambungan Rumah (SR) yang terkoneksi dengan pipa jargas. Pihaknya pun memproyeksikan, bakal ada kurang lebih 80 ribu hingga 10 ribu SR tambahan pada 2019 ini.

Dia menuturkan, BPH Migas butuh anggaran dana sebesar Rp 1 triliun untuk memperbanyak Sambungan Rumah yang terhubung dengan pipa jargas.

“Jadi setahun itu sekarang negara punya kemampuan hampir Rp 1 triliun, dengan jumlah sambungan maksimum sekitar 100 ribu (SR),” pungkas dia.

2 dari 2 halaman

BPH Migas Tetapkan Harga Jual

Dirut Gas Bumi BPH Migas Tisnaldi memberi keterangan terkait penetapan harga jual gas bumi melalui pipa jaringan gas, Jakarta, Selasa (5/3). Harga jual gas di tujuh kabupaten/kota pada jaringan gas lebih murah dari LPG 3 Kg. (Liputan6.com/FaizalFanani)

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa jaringan gas (jargas) untuk tujuh kabupaten/kota lebih rendah dibanding harga LPG tabung di pasaran.

Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio mengatakan, keputusan ini ditetapkan setelah melalui Sidang Komite BPH Migas yang dilakukan pada Senin, 25 Februari 2019.

“Jadi minggu lalu kita sidangkan (penetapan harga jual gas) untuk 7 kota dan kabupaten yang akan segera diresmikan oleh kementerian. Harapannya, begitu sudah diresmikan harganya bisa efektif dan segera dijalankan,” ujar dia dalam sesi konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.

Berdasarkan data yang diberikan BPH Migas, penetapan harga jual gas di tujuh kabupaten, kota pada jaringan gas untuk Rumah Tangga-1 (RT-1) dan Pelanggan Kecil-1 (PK-1) yakni Rp 4.250 per m3, atau lebih murah dari harga pasar gas LPG 3 kg yang berkisar Rp 5.013-6.266 per m3.

Sedangkan untuk RT-2 dan PK-2 yakni sebesar Rp 6,250 per m3, atau lebih murah dari harga pasar gas LPG 12 kg yang berkisar Rp 9.085-11.278 per m3.

Adapun ketujuh kabupaten/kota dimaksud meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Aceh Utara (Aceh), Kota Lhokseumawe (Aceh), dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Jugi Prajogio meyakini, selain memberikan kesempatan bisnis bagi badan usaha, penetapan harga gas bumi melalui pipa jargas ini baik dan tidak mengganggu daya beli masyarakat.

“Kita juga berikan kesempatan tumbuh, untuk badan usaha yang mengelola jaringan (gas) rumah tangga dan sebagainya. Jadi kita ingin memberikan harga yang dipastikan dapat diterima oleh masyarakat,” tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menko Luhut Bakal Cabut Izin Kapal yang Tumpahkan Limbah di Perairan RI

Liputan6.com, Jakarta – Kasus pencemaran limbah minyak hitam di perairan Bintan dan Batam, Kepulauan Riau terus menjadi sorotan.

Sebab, pencemaran ini terjadi tidak hanya sekali dan dua kali saja, melainkan menjadi ajang musiman pada kurun waktu tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, pemerintah akan menindak tegas siapa saja yang terbukti mencemarkan limbah. Termasuk di dalamnya pencabutan izin usaha.

“Jadi limbah itu sudah ada aturannya tapi enggak terintegrasi kerjanya jadi kita buat terintegrasi. Akan ada tindakan tegas pencabutan izin atau tindak pidana terhadap yang buang limbah di daerah laut,” ujar dia di Gedung Kementerian Maritim, Selasa (5/3/2019).

“Padahal selama ini cuma 3 kapal yang melaporkan limbahnya diproses di pelabuhan, yang lain dibuang di laut saja. Kapal yang bersihkan tankernya dibuang ke laut. jadi habislah pantai kita itu,” ia menambahkan.

Luhut menuturkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk menangani pencemaran limbah ini.

“Terlalu banyak kementerian yang bertanggung jawab, ini kita lagi rumuskan. Kapal yang melanggar banyak, cuma kita kurang tegas saja selama ini,” ujar dia.

Dia melanjutkan, akan ditunjuk satu kementerian yang akan bertanggungjawab menangani tindak pelanggaran yang terjadi di perairan Bintan dan Batam, Kepulauan Riau.

“Jadi nanti, minggu-minggu dari sekarang kita minta mereka standing operation procedure, jadi siapa berbuat apa, kaitkan semuanya itu dan siapa yang KLHK misalnya dilaporin punya kewenangan dan bareskrim punya kewenangan tadi bisa angkatan laut atau bea cukai yang proses KLHK,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Badan Usaha Harus Bangun Instalasi Pengolahan Limbah

Limbah yang mencemari perairan Lagoi, Bintan (Foto: Batamnews)

Sebelumnya, Instalasi Pengolah Limbah (IPL) dinilai menjadi solusi tepat untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan badan usaha maupun rumah tangga.

IPL merupakan sebuah perangkat peralatan yang dirancang untuk mengolah limbah, baik secara fisika, kimia biologis maupun kimiawi. Sehingga hasil olahan dapat dibuang ke lingkungan secara aman maupun untuk digunakan kembali.

Analis Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Yanto Sugiharto mengatakan, Limbah ini biasanya dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan.

Kemudian limbah dari kegiatan domestik seperti perhotelan, perkantoran, rusunwa, rumah tangga, pemukiman warga, maupun limbah yang di hasilkan dari kegiatan industri.

“Dengan menggunakan IPL, limbah yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan, domestik atau komunal dan limbah dari kegiatan industri, akan menjadi ramah lingkungan dan tidak membahayakan bagi kehidupan di sekitarnya,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 19 Desember 2018.

Dia menjelaskan, pencemaran lingkungan yang berasal dari kegiatan tersebut sangat memprihatinkan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan setiap institusi domestik dilarang membuang limbah yang bisa mencemari lingkungan hidup dan bagi yang melanggar bisa dikenakan sanksi pidana.

“Kegiatan atau dari limbah domestik seperti perhotelan, perkantoran, rusunwa, rumah tangga, pemukiman warga tak luput menyumbang pencemaran lingkungan yang cukup berbahaya bagi lingkungan hidup,” ungkap dia.

Sedangkan detergen yang dibuang ke lingkungan perairan selokan, sungai, kolam, danau akan mengganggu kehidupan yang ada dalam air.

“Larutan sabun akan menaikkan pH atau keasaman air sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme dalam air. Bahan antiseptik yang ditambahkan ke dalam sabun, detergen dapat mengganggu atau mematikan mikroorganisme normal dalam air,” kata dia.

Begitu juga dengan kegiatan dari pelayanan kesehatan dan kegiatan industri yang juga menyumbang limbah yang merusak lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, lanjut Yanto, setiap badan usaha yang menghasilkan limbah perlu membangun IPL sesuai ketentuan peraturan pemerintah. Hal ini agar limbah yang merusak lingkungan dapat dirubah menjadi bermanfaat bagi lingkungan.

“Maka perlu dilakukan penanganan serius dan komprehensif, agar limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang tersebut dapat ramah lingkungan dan dimanfaatkan kembali,” tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

BI Yakin Rupiah Kembali Menguat Terhadap Dolar AS

Liputan6.com, Jakarta Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah, mengatakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) masih berpotensi menguat. Hal ini karena tekanan yang terjadi sepanjang 2018 mulai mereda.

“Kecenderungannya bisa menguat karena faktor 2018 yang timbulkan tekanan sekarang sudah mereda,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

“Masalah sengketa dagang, kenaikan suku bunga fed tinggal brexit yang belum selesai. Lalu beberapa hal yang terkait geopolitik risk juga tidak sebesar dulu,” sambungnya.

Nanang mengatakan, selain karena tekanan global yang mulai mereda, nilai tukar Rupiah saat ini juga masih terlalu murah atau undervalue. “Jadi hemat saya kecenderungannya masih ada ruang untuk menguat, sebab Rupiah masih undervalue,” jelasnya.

Meski demikian, kata Nanang, pasar saat ini masih terus memantau hasil perundingan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang sebenarnya sudah memberi sinyal positif.

“Pasar sedang menunggu hasil negosiasi pembicaraan perdagangan AS dan China yang memang sebetulnya sudah memberikan arah positif. Kalau dari sisi sentimen global sudah bagus dan The Fed berikan signal lebih dovish cuma memang kan di kita ada kebutuhan impor,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Ekspektasi Kesepakatan Perang Dagang Tekan Rupiah Hari Ini

Teller tengah menghitung mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Junat (23/11). Nilai tukar dolar AS terpantau terus melemah terhadap rupiah hingga ke level Rp 14.504. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali bergerak melemah pada perdagangan Selasa ini. Dolar AS menguat didorong oleh ekspektasi investor bahwa akan tercipta kesepakatan perang dagang.

Mengutip Bloomberg, Selasa (5/3/2019), rupiah dibuka di angka 14.137 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 14.130 per dolar AS. Menuju siang, rupiah terus melemah ke 14.154 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.136 per dolar AS hingga 14.154 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah masih menguat 1,74 persen.

Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.146 per dolar AS, menguat tipis jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya yang ada di angka 14.149 per dolar AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, dolar AS diperkirakan menguat didorong oleh ekspektasi investor bahwa akan tercipta kesepakatan dalam penyelesaian perang dagang antara AS dan China.

“Dengan ekspektasi investor yang lebih positif terhadap hasil perundingan perdagangan, diperkirakan investor akan akan lebih berani berinvestasi di pasar modal AS sehingga mendorong kembalinya arus modal ke AS,” ujar Ahmad.

Ahmad memprediksi nilai tukar rupiah akan mengalami pelemahan seiring menguatnya dolar AS tersebut.

“Rupiah kemungkinan melemah ke level 14.150 per dolar AS hingga 14.190 per dolar AS,” katanya.

Transaksi Saham Multistrada Capai Rp 1,5 Triliun di Pasar Negosiasi

Liputan6.com, Jakarta – Transaksi harian saham capai Rp 9,4 triliun pada perdagangan Selasa (5/3/2019). Transaksi itu didorong adanya transaksi saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) di pasar negosiasi yang capai Rp 1,5 triliun.

Mengutip data RTI, saham MASA naik tiga persen ke posisi 825 per saham di pasar negosiasi. Total frekuensi perdagangan saham sebanyak empat kali. Nilai transaksi sahamnya Rp 1,5 triliun. Volume perdagangan saham tercatat 1,8 miliar saham.

Kemungkinan transaksi saham MASA di pasar nego itu difasilitasi oleh PT Net Sekuritas sekitar Rp 1,5 triliun dan PT Trimegah Sekuritas sekitar Rp 1,4 triliun.

Di pasar regular, saham MASA ditransaksikan naik 0,63 persen ke posisi Rp 795 per saham. Harga saham MASA sempat berada di level tertinggi 800 dan terendah 770 per saham. Total frekuensi perdagangan saham 731 kali dengan nilai transaksi Rp 1,5 triliun. Volume perdagangan saham 1,81 miliar saham.

Saham Multistrada Arah Saranamenguat itu terjadi di tengah laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah 0,73 persen ke posisi 6.441,28. Total nilai transaksi harian saham Rp 9,4 triliun.

2 dari 2 halaman

Michelin Akuisisi Saham Multistrada

Pekerja beraktivitas di BEI, Jakarta, Selasa (4/4). Sebelumnya, Indeks harga saham gabungan (IHSG) menembus level 5.600 pada penutupan perdagangan pertama bulan ini, Senin (3/4/2017). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Perusahaan Prancis, Compagnie Generale Des Etablissements Michelin (Michelin) akan mengakuisisi atau mengambilalih 80 persen saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) senilai USD 439 juta atau Rp 6,22 triliun.

80 persen saham itu setara 7.346.357.556 saham perseroan termasuk saham-saham yang dimiliki pengendali perseroan Pieter Tanuri.

Berdasarkan data RTI, per 31 Desember 2018, pemegang saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk antara lain Pieter Tanuri sebesar 20,60 persen, PT Central Sole Agency sebesar 16,67 persen, Lunar Crescent International Inc sebesar 14,91 persen dan publik kurang dari lima persen sebesar 47,83 persen.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti ditulis Rabu 23 Januari 2019, nilai perusahaan tersebut sebesar USD 700 juta atau sekitar Rp 9,93 triliun (asumsi kurs Rp 14.187 per dolar Amerika Serikat).

Untuk penyesuaian penyelesaian tertentu dalam perjanjian jual beli saham, Michelin akan membayar kepada para penjual senilai USD 439 juta atau sekitar Rp 6,22 triliun.Penandatangan perjanjian jual beli saham itu dilakukan pada 22 Januari 2019.

Lewat transaksi ini, Michelin akan memperkuat kehadirannya di pasar Indonesia yang sangat menjanjikan tetapi didominasi produk lokal dengan mengambil alih pabrik lokal yang sangat kompetitif. Hal itu dengan fasilitas berkualitas baik serta kapasitas produksi yang tersedia dengan segera.

PT Multistrada Arah Sarana mencatatkan kapasitas produksi lebih dari 180 KT berupa 11 juta ban mobil penumpang, 9 juta ban kendaraan roda dua dan 250 ribu ban truk. Perseroan menghasilkan penjualan bersih sebesar USD 281 juta pada 2017.

Melalui transaksi tersebut, Michelin juga akan mengambilalih 20 persen saham di perusahaan ritel PT Penta Artha Impressi (Penta) dalam kemitraan dengan Indomobil dan investor swasta yang akan meningkatkan pemasaran dan penjualan merek grup Michelin.

Ini memungkinkan Michelin untuk mendapatkan akses signifikan ke pasar utama dan berada dalam posisi tepat untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan dan perluasan pasar di masa depan.

“Pengambilalihan Multistrada merupakan suatu peluang yang bagus bagi Michelin untuk memperluas operasinya di Indonesia. Negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara dan dengan segera mendapatkan kapasitas produksi yang kompetitif dan berkualitas baik tanpa harus membangun fasilitas manufaktur baru,” tutur  Chief Executive Officer Grup Michelin, Jean-Dominique Senard, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Sementara itu, Presiden Direktur Multisrada Arah Sarana Pieter Tanuri menuturkan, pihaknya mengapresiasi apa yang diraih bersama Multistrada.

Perseroan percaya Michelin merupakan mitra ideal untuk membawa Multistrada maju ke era pertumbuhan dan kesuksesan yang baru untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan para karyawan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Intip Kunci Sukses Berbisnis di Era Digital versi Mantan Bos Alibaba

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Alibaba 2000-2008, Porter Erisman memberikan motivasi bagi siapa saja yang hendak memulai bisnis di era digital.

Hal ini, dia sampaikan dalam seminar bertajuk ‘Winning The Fierce Competition in The E-commerce World: The Alibaba Story’, di Perpusnas, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dalam kesempatan ini, dia pun meluncur buku yang berjudul ‘Alibaba’s World’. Buku ini mengulas pengalaman jatuh-bangun yang dilalui Jack Ma saat membangun Alibaba.

Dia menegaskan, hal pertama yang harus dimiliki setiap orang yang hendak melakukan usaha adalah kepercayaan diri terutama terhadap sektor bisnis yang akan digeluti.

“Percaya diri. Pesan penting, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Jangan juga memandang kompetitornya secara berlebihan,” ungkapnya.

Ketika Alibaba memulai bisnisnya di China, sebelumnya sudah ada perusahaan besar, yakni e-bay. Namun, kepercayaan diri dan inovasi, kata dia, merupakan kunci Alibaba untuk tumbuh sebagai perusahaan besar seperti saat ini. 

Dia menuturkan, dalam bisnis digital, inovasi merupakan hal penting. “Kamu dapat menantang pemain besar dengan inovasi yang kamu kembangkan sendiri,” kata dia.

Hal berikut yang perlu diperhatikan adalah penting sekali untuk melihat problem yang ada di sekitar sebagai peluang bisnis. “Alibaba mulai ketika ada banyak problem di China. Setiap masalah adalah kesempatan, semakin besar masalah semakin besar kesempatan,” kata dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Menjaga Kualitas Layanan

Ilustrasi: Alibaba (Sumber: Ubergizmo)

Dia mengakui, setiap pebisnis tentu ingin menjadi yang terdepan. Namun, hal yang paling penting adalah menjaga kualitas layanan. Pelayanan yang baik terhadap konsumen tentu akan membawa perusahaan naik peringkat dari waktu ke waktu.

“Ikuti pelangganmu dan yang lainnya akan ikut. Ujung-ujungnya, adalah bagaimana saya melayani mereka dengan baik,” ujar Porter.

Para pebisnis, lanjut dia, harus bisa bergerak di dua sisi, yakni mampu bertindak cepat dalam mengeksekusi ide-ide bisnis. Namun, saat yang sama juga memiliki kerangka bisnis jangka panjang.

“Kalian tentu harus bertindak cepat dan agresif dari hari ke hari dalam merancang dan mengeksekusi ide, tapi juga harus sabar dan memiliki program jangka panjang. Seperti yang dikatakan Jack Ma, jadilah secepat kelinci tapi, sesabar Kura-kura,” kata dia.

“Perubahan besar seperti yang terjadi pada Alibaba itu tidak terjadi dalam satu malam,” ia menambahkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jika Terpilih, Jokowi Bakal Bangun 5 Juta Rumah dalam 5 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’aruf Amin memiliki program membangun 5 juta rumah jika terpilih dalam Pemilu 2019. Program ini merupakan kelanjutan dari program Sejuta Rumah yang sudah dijalankan saat ini.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’aruf Amin, Arif Budimanta, mengatakan bahwa ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi perhatian Paslon nomor urut 01.

“Ini isu yang sangat penting. Masalah mendasar yang harus kita selesaikan,” kata dia, dalam acara ‘Rembuk nasional: Mengukur perlunya Kementerian Perumahan rakyat Kabinet 2019-2024’, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Komitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, kata Arif, telah ditunjukkan oleh Joko Widodo. Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Jokowi pada masa jabatannya sebagai Presiden adalah bentuk nyata perhatian tersebut.

“Lima tahun yang akan datang, Pemerintah, Pak Presiden meneruskan jalan perubahan Indonesia maju. Program 1 juta rumah sudah tercapai bahkan lebih,” kata dia.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per Desember 2018, tercatat 1.076.856 rumah yang telah dibangun. Dari angka tersebut, 729.876 rumah merupakan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan 346.980 rumah non-MBR.

“Lima tahun yang akan datang 5 juta rumah. Bukan hanya rumah baru tapi semua program yang berkaitan dengan perumahan rakyat. Juga akan dikembangkan perumahan yang dekat dengan tempat kerja. Kalau kita sediakan jauh dari tempat kerja, maka cost akan lebih besar,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu 

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Pengembang Diminta Lebih Gencar Bangun Rumah Murah

Presiden Joko Widodo menyapa warga saat meninjau rumah contoh untuk PPRG di Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Rencananya rumah tersebut akan dibangun 500 unit, dimana tahap pertama dibangun 150 unit terlebih dahulu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta kontraktor pengembang perumahan untuk lebih gencar membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu langkah dalam menyediakan hunian terjangkau melalui Program Sejuta Rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan, pembangunan hunian dalam Program Sejuta Rumah hingga akhir Februari 2019 telah mencapai 120 ribu unit. 

Namun dia menilai, pencapaian tersebut masih tertahan lantaran pengembang enggan membangun rumah bagi MBR sebelum ada kepastian terkait harga jualnya.

“Jadi kita sekarang memang masih ada gejala pengembang menahan stok karena nunggu harga. Nah ini enggak betul nih,” keluh dia di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Dia pun mengimbau agar pengembang tetap menyalurkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan harga yang ada sekarang, laksanakan seperti biasa. Karena dengan harga sekarang masih bisa jalan,” imbuh dia.

Dia pun menyampaikan, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan kini tengah menggodok perubahan skema harga rumah MBR untuk periode 2019 dan 2020.

“Ini sedang diusulkan dari PUPR ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), sedang harmonisasi. Ini untuk 2 tahun, 2019 dan 2020. Saya minta kepada teman-teman asosiasi dan pengembang untuk terus semangat mendukung Program Sejuta Rumah,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komite Nasional Ekonomi Syariah Dorong Pembuatan Database Wakaf Nasional

Liputan6.com, Jakarta Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNKS) akan mendorong dan membuat sistem database wakaf nasional. Database ini sangat penting menjadi strategi terintegrasi, mengingat potensi wakaf nasional saat ini dinilai cukup besar.

“Menurut kami, ini menjadi penting karena tanpa adanya database tersebut, strategi pemanfaatannya menjadi tidak terintegrasi. Untuk melihat ke depan bagaimana kita bisa membangun ini. Jadi, mungkin hari ini dan seterusnya kita ingin diskusi bersama-sama untuk membangun database waktu nasional,” ujar Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNKS), Ventje Rahardjo Soedigno, di acara Indonesia Wakaf Summit 2019 di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia mengatakan, dalam pengembangan sistem database ini, pihaknya tidak bekerja secara sendirian. KNKS juga akan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengimplementasikan hal ini.

“Ini dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan BWI, dengan Kemenag, untuk melihat bagaimana kita bisa membangun ini,” ucap dia.

Selain itu, pengelolaan wakaf dengan menggunakan database juga dirasa lebih modern dengan menggunakan perusahaan aset manajemen. “Agar database kuat, pengelolaan aset umat dan bisa secara transparan,” ucap dia.

Sekadar informasi, berdasarkan catatan BWI, potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare (Ha). Sedangkan potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sedangkan yang sudah bersertifikat sebanyak 163 bidang tanah pada 2018.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Perkuat Ekonomi, BWI Ajak Masyarakat untuk Berwakaf

Indonesia Wakaf Summit 2019 (Foto: Merdeka.com/Dwi Aditya Putra)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong seluruh lapisan masyarakat agar mewakafkan sebagian hartanya melalui kantong-kantong atau badan wakaf yang tersebar di Indonesia.

Ini dilakukan agar potensi wakaf dapat berkontribusi dalam menguatkan perekonomian. “Apa amalan yang kita lakukan paling dahsyat yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? Yaitu sedekahkan, atau wakafkan diri kita untuk dunia perwakafan,” kata Ketua BWI, Mohammad Nuh, dalam sambutannya pada saat acara Indonesia Wakaf Summit 2019, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Nuh mengatakan, urusan perwakafan bukan sekadar hal yang dianggap remeh, tetapi juga memiliki potensi yang luar biasa bagi perekonomian umat. Di samping itu, wakaf juga memiliki peran dalam meningkatkan sistem dakwah serta menjaga harkat martabat umat.

“Lebih dari itu urusan perwakafan bukan sekadar biasa, tetapi juga luar biasa,” ujar dia.

Sekadar informasi, berdasarkan catatan BWI, potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektar (Ha).

Sedangkan potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sedangkan yang sudah bersertifkat sebanyak 163 bidang tanah pada 2018. 

Sering Pindah Kerja Bawa Banyak Manfaat Buat Perkembangan Diri

Liputan6.com, Jakarta – Pindah kerja tak selalu berarti buruk bagi perkembangan di dunia kerja. Sebaliknya, pindah kerja bisa saja justru membawa banyak manfaat bagi perkembangan diri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Fandi Achmad yang kini bekerja di Kantor Staf Presiden RI. Ia telah lima kali pindah bekerja sebelum umurnya menginjak usia ke-30.

Dia menjelaskan, pindah bekerja sangat wajar dan boleh dilakukan. Namun satu hal yang penting, industri yang akan Anda geluti harus tetap sejalan dengan pekerjaan Anda sebelumnya. Ini agar riwayat pekerjaan dapat dihargai mahal secara kualitas.

“Saya pindah industri dari private sector ke public sector itu aku dapat skill yang belum aku dapat kalau cuma di public sector. Tapi kita harus set timeline hidup. Misalnya before 30 aku set timeline harus nemuin passion. Dan di usia ke-25 saya sudah nemuin passion. Jadi kalau dilihat meski saya pindah-pindah pekerjaan, saya tetap in line dengan industrinya,” ujar Fandi Achmad saat berbincang dengan Liputan6.com pada acara Impact Talks di Universitas Atmajaya, Selasa (5/3/2019).

Seperti diketahui, pria yang berumur 29 tahun ini mengaku memang sangat tertarik dengan industri kebijakan publik. Dia pernah memperoleh research fellow dari Bank Indonesia (2011), bekerja sebagai economist di European Commission (2012), The Asean Secretary (2013), dan Economist Intern di World Trade Organization (WTO) Swiss pada Mei 2017.

Fandi Achmad menjelaskan, dirinya sangat tertarik pada kebijakan publik khususnya di dunia perdagangan internasional. Adapun Fandy mengambil S1 Ekonomi di UGM dan S2 Kebijakan Publik di University of Michigan Amerika Serikat.

“Sebetulnya aku tertarik dengan perdagangan internasional, aku pernah intern di WTO Swiss. Itu organisasi dunia yang mengurusi kebijakan di bidang perdagangan internasional di Swiss. Sebelumnya juga pernah jadi Senior Manager di Maybank selama 9 bulan,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Bekerja di Kantor Staff Presiden

Saat ini, dirinya mengaku senang bekerja di Kantor Staff Presiden karena dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan. Ke depan, kata dia, dirinya tertantang untuk menjadi anggota MPR khususnya yang menangani isu perdagangan internasional RI.

“Jadi di Kantor Staff Presiden saya mengurusi kebijakan-kebijakan di bidang-bidang industri. Sebenarnya saya lebih kepada industrinya ya perdagangan internasional. Saya ingin jadi politisi di perdagang internasional. Ingin jadi anggota MPR sehingga bisa jadi ekspert di perdagangan internasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi saja, Fandi Achmad juga pernah dapat pelatihan khusus dari Mckinsey and Co dan Young Leader for Indonesia (YLI).

Berdampak Positif, TKN Jokowi-Maruf Tak Setuju Kementerian PUPR Dipisah

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diusulkan terpisah menjadi dua lembaga. Nantinya Perumahan Rakyat akan berpisah dengan Pekerjaan Umum dan menjadi lembaga tersendiri.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arif Budimanta menilai pemisahan tersebut tidak perlu untuk dilakukan. Sebab penggabungan antara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat malah berdampak positif.

“Penggabungan itu malah jadi percepatan koordinasi untuk memecah kebuntuan ego sektoral,” kata dia, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Arif mencontohkan hal ini terlihat dari kinerja Kementerian PUPR yang berhasil melampaui target program 1 juta rumah. Pada Desember, terbangun 1,07 juta unit rumah. Angka ini melampaui target program 1 juta rumah.

“Proses perizinan kalau dulu prosesnya dihitung waktunya kurang lebih 400 hari sekarang kurang dari 10 sampai 20 hari mudah-mudahan ini benar. Apalagi pemerimtah komit menjalankan OSS. Dengan kemudahan perizinan semakin cepat ini akan mereduksi cost,” ungkap dia.

“Menurut saya kementerian PUPR tetap ada, ya kan dan namanya juga Kementerian PUPR. Kementeriannya ada sampai sekarang,” imbuh Arif.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Soelaeman Soemawinata tidak menyampaikan secara tegas perihal pemisahan Kementerian PUPR.

Hanya saja, menurut dia, yang harus diperhatikan adalah pengguatan peran lembaga tersebut. ” Saya melihat itu perlu atau tidak tapi harus diperkuat. Kalau dipisah juga harus tetap diperkuat kalaupun sekarang tetap ada harus diperkuat juga,” katanya.

Dengan demikian, ke depan fokus pemerintah tidak hanya pada membangun rumah saja secara jumlah, tapi juga turut menata lokasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kawasan hunian.

“Bukan mennargetkan hanya jumlah, tapi juga bagaimana menata lokasi-lokasi yang kita harus bekerja sama tidak hanya dengan infrastruktur tapi dengan tata ruang, pertanahan harus kuat jadi bagaimana masyarakat ini bisa dialokasikan penghidupannya di daerah-daerah yang juga di siapkan dari sisi infrastruktur sanitasi dan pekerjaannya saya kira kita semua harus menciptakan lapangan kerja,” jelas dia.

“Jadi sentra-sentra baru juga untuk pertumbuhan ekonomi harus diciptakan karena 1,2 persen atau 3 juta orang pertumbuhan penduduk di indonesia harus di sediakan bukan hanya rumahnya tapi juga lapangan pekerjaannya,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

BPN Sebut Penggabungan Kementerian PU dan Perumahan Sebagai Kiamat Kecil

Kementerian PUPR meresmikan tiga rumah susun untuk santri dan mahasiswa di Pekalongan, Jawa Tengah. (Foto:Humas Kementerian PUPR)

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, menyatakan bahwa keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai sebuah kiamat kecil.

Mantan Staf Khusus Menteri PU ini mengatakan, di tengah kebutuhan perumahan yang semakin tinggi, seharusnya Kementerian Perumahan Rakyat tetap berdiri sendiri. Sehingga kementerian ini bisa fokus untuk mengatasi masalah defisit (backlog) perumahan.

“Saya kaget waktu itu pemerintah Jokowi-JK membuat keputusan membentuk kementerian PUPR, dalam batin saya ini kiamat kecil bagi sektor perumahan rakyat,” ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia mengungkapkan, pada 2000, jumlah backlog perumahan telah mencapai 4,3 juta unit. Sedangkan pada 2020 diperkirakan bisa menembus 20 juta unit.

“Di 2000 itu backlog perumahan sebesar 4,3 juta rumah. Ini dari tahun ke tahun bertambah kurang lebih 1 juta. Di‎ 2020 diperkirakan akan mengalami backlog 20 juta unit rumah,” kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Suhendra, sangat penting untuk kembali memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian PU. Dengn demikian, ada kementerian yang bisa fokus menyelesaikan permasalahan backlog ini.

‎”Kami menyimpulkan bagaimana titik krusial Kementerian Perumahan Rakyat harus hadir. Konsep kami pembangunan infrastruktur berbasis publik, termasuk sektor perumahan rakyat,” tandas dia.

Prabowo-Sandi Janji Bakal Bangun 3 Juta Rumah per Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan membangun 3 juta rumah per tahun jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, menyatakan bahwa masalah perumahan ini menjadi salah satu fokus dari pasangan nomor urut 02 tersebut. Hal ini melihat pada kebutuhan perumahan yang terus meningkat tiap tahunnya.

Backlog perumahan itu termasuk sangat besar. Per tahun itu sekitar 930 ribu unit. Diprediksi di 2020 nanti akan ada backlog di kisaran 20 juta unit. Ini yang jadi persoalan,” ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut Suhendra, jika terpilih, Prabowo-Sandi akan membangun perumahan sebanyak 3 juta unit per tahun. Angka tersebut lebih besar dari program 1 juta rumah di masa pemerintahan saat ini.

“(Program 1 juta rumah) Itu kan hanya sebatas jargon. Nanti kami akan lebih dari 3 juta rumah, kami akan menargetkan 2-3 juta unit (per tahun) dalam 5 tahun pertama,” kata dia.

Selain itu, Prabowo-Sandi juga akan melakukan perbaikan dari sisi aturan perumahan baik ditingkat pusat maupun daerah. Dengan harapan, masyarakat semakin mudah untuk memiliki tempat tinggal.

“Solusinya kan sudah jelas. Waktu Bang Sandi menjadi wakil gubernur sudah ada program DP 0 persen. Itu sebagai contoh saja kami punya treatment lain. Dan kemudian tadi, kami akan meminimalisir, sinkronisasi antara aturan pusat dan daerah,” tandas dia.

Jika Terpilih, Jokowi Bakal Bangun 5 Juta Rumah

Pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2018
Pekerja menerangkan kepada calon pembeli properti saat pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2018 di Jakarta Convention Centre, Sabtu (3/3). Gelaran tahunan ini juga digelar untuk mendukung Program Nasional Satu Juta Rumah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’aruf Amin memiliki program membangun 5 juta rumah jika terpilih dalam Pemilu 2019. Program ini merupakan kelanjutan dari program Sejuta Rumah yang sudah dijalankan saat ini.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’aruf Amin, Arif Budimanta, mengatakan bahwa ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi perhatian Paslon nomor urut 01.

“Ini isu yang sangat penting. Masalah mendasar yang harus kita selesaikan,” kata dia, dalam acara ‘Rembuk nasional: Mengukur perlunya Kementerian Perumahan rakyat Kabinet 2019-2024’, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (5/3/2019). 

Komitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, kata Arif, telah ditunjukkan oleh Joko Widodo. Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Jokowi pada masa jabatannya sebagai Presiden adalah bentuk nyata perhatian tersebut.

“Lima tahun yang akan datang, Pemerintah, Pak Presiden meneruskan jalan perubahan Indonesia maju. Program 1 juta rumah sudah tercapai bahkan lebih,” kata dia.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per Desember 2018, tercatat 1.076.856 rumah yang telah dibangun. Dari angka tersebut, 729.876 rumah merupakan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan 346.980 rumah non-MBR.

“Lima tahun yang akan datang 5 juta rumah. Bukan hanya rumah baru tapi semua program yang berkaitan dengan perumahan rakyat. Juga akan dikembangkan perumahan yang dekat dengan tempat kerja. Kalau kita sediakan jauh dari tempat kerja, maka cost akan lebih besar,” tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

REI: Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Tantangan Sektor Perumahan di RI

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan bahwa kinerja pemerintah Joko Widodo di sektor perumahan perlu diapresiasi. Pemerintah kata dia, telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat selama 4 tahun terakhir.

“Kalau dari kami melihatnya lebih ke sisi substansi selama ini memang kita harus akui bahwa pemerintah 4 tahun belakangan ini sangat konsisten dan mempunyai progres yang kuat untuk bagaimana caranya rakyat ini bisa memiliki rumah dan bisa berpenghidupan secara lebih layak,” kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Meskipun demikian, dia mengatakan, tentu ada catatan yang masih harus diberikan terkait implementasi program pembangunan perumahan yang dijalankan pemerintah.

“Jadi kebijakan yang memang fokus di sana seperti ada PP 64 sudah dijalankan kemudian OSS sudah dijalankan tapi memang belum bisa berjalan secara penuh,” jelas dia.

Menurut dia, ke depan masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi. Termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan.

“Karena memang tantangannya cukup banyak sebenarnya menggulirkan kebijakan ke 450 sekian daerah tingkat Daerah Tingkat (Dati) II artinya kabupaten kota bukan yang gampang sebenarnya,” ungkapnya.

Selain itu, backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta dan terus bertambahnya kebutuhan perumahan setiap tahun, kata dia, juga merupakan tantangan tersendiri.

“Jumlah itu tantangan sendiri 11,4 juta backlog kemudian ada keluarga baru yang masuk setiap tahun di 800 keluarga itu adalah sebuah tantangan yang cukup besar,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Pengembang Diminta Lebih Gencar Bangun Rumah Murah

Pengunjung melihat maket rumah di pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8). Pameran properti tahunan ini menghadirkan hampir 900 proyek perumahan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta kontraktor pengembang perumahan untuk lebih gencar membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu langkah dalam menyediakan hunian terjangkau melalui Program Sejuta Rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan, pembangunan hunian dalam Program Sejuta Rumah hingga akhir Februari 2019 telah mencapai 120 ribu unit. 

Namun dia menilai, pencapaian tersebut masih tertahan lantaran pengembang enggan membangun rumah bagi MBR sebelum ada kepastian terkait harga jualnya.

“Jadi kita sekarang memang masih ada gejala pengembang menahan stok karena nunggu harga. Nah ini enggak betul nih,” keluh dia di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Dia pun mengimbau agar pengembang tetap menyalurkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan harga yang ada sekarang, laksanakan seperti biasa. Karena dengan harga sekarang masih bisa jalan,” imbuh dia.

Dia pun menyampaikan, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan kini tengah menggodok perubahan skema harga rumah MBR untuk periode 2019 dan 2020.

“Ini sedang diusulkan dari PUPR ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), sedang harmonisasi. Ini untuk 2 tahun, 2019 dan 2020. Saya minta kepada teman-teman asosiasi dan pengembang untuk terus semangat mendukung Program Sejuta Rumah,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gejolak Ekonomi Global Bikin Dana Kelolaan Allianz Turun

Liputan6.com, Jakarta – Allianz Indonesia mencatat kinerja dana investasi (fund) polis unit link yang dikelola sepanjang 2018 terdampak oleh ketidakpastian ekonomi global.

Chief lnvestment Officer Allianz Life Indonesia Ni Made Daryanti menyebutkan, meskipun kondisi ekonomi Indonesia yang stabil pada 2017 menjadi modal yang kuat mengawali 2018, namun beberapa peristiwa sepanjang 2018 memiliki dampak terhadap pasar.

“Memasuki kwartal II nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara konsisten terus melemah dan sentimen global juga sedang tidak bersahabat di mana Bank Sentral AS (The FED) memastikan akan ada lebih banyak kenaikan suku bunga pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya,” kata dia dalam acara paparan kinerja di Allianz Tower, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Selain itu, dia mengungkapkan ada beberapa kondisi lain, seperti kekhawatiran perang dagang (trade war) antara AS dan China, kenaikan harga minyak dan melemahnya rupiah terhadap Dollar Amerika juga memberikan dampak kepada pasar di Indonesia.

Kondisi tersebut membuat Bank Indonesia (BI) juga melakukan penyesuaian suku bunga acuan sebanyak 1,75 persen dalam 6 kali kenaikan hingga mencapai angka 6 persen.

“Kondisi ini memberi tekanan secara domestik maupun global terhadap instrumen obligasi, yang membuat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah menyentuh angka terendah di 2018 pada 37 persen,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Kondisi Pasar Saham

Suasana kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (10/11). Dari 538 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, 181 saham menguat, 39 saham melemah, 63 saham stagnan, dan sisanya belum diperdagangkan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kondisi pasar saham pun tidak jauh berbeda, pada Juni indeks menyentuh angka terendah pada 2018 di level 5.600

“Mengikuti kondisi pasar yang sangat menantang, Allianz Indonesia berhasil meminimalisir risiko fluktuasi return investasi dengan total dana kelolaan sebesar Rp 35,33 triliun atau turun sebesar -1,32 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 35,8 triliun,” ujarnya.

Total dana kelolaan tersebut sudah termasuk dana kelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Allianz.

Di tengah ketidakpastian pergerakan kondisi pasar di tahun 2018, Allianz Indonesia dapat dengan baik mengelola 60 fund. Beberapa fund yang paling banyak dipilih oleh nasabah sepanjang 2018, adalah SmartLink Equity Fund dengan dana kelolaan Rp 9,78 triliun, SmartLink Balanced Fund dengan dana kelolaan Rp 2,18 triliun dan SmartLink Fixed Income Fund dengan dana kelolaan sebesar Rp 992,87 miliar.

“Sementara kami masih dapat mempertahankan kepercayaan untuk mengelola aset nasabah dengan kenaikan jumlah nasabah sebanyak 600.869 atau bertambah sebesar 4,68 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 573.990,” ujarnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Investor Asing Lepas Saham Rp 1,1 Triliun, IHSG Merosot 47,14 Poin

Liputan6.com, Jakarta – Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah pada perdagangan saham Selasa pekan ini. Aksi jual investor asing menekan IHSG.

Pada penutupan perdagangan saham, Selasa (5/3/2019), IHSG merosot 47,14 poin atau 0,73 persen ke posisi 6.441,28. Indeks saham LQ45 susut 0,99 persen ke posisi 1.007,79. Seluruh indeks saham acuan kompak melemah.

Sebanyak 274 saham melemah sehingga menekan IHSG. 142 saham menguat dan 111 saham diam di tempat. Pada Selasa pekan ini, IHSG sempat berada di level tertinggi 6.485,64 dan terendah 6.409,33.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 438.555 kali dengan volume perdagangan 12,6 miliar saham. Transaksi harian saham Rp 9,4 triliun. Investor asing jual saham Rp 1,1 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.120.

Transaksi saham besar itu didorong ada transaksi saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) di pasar negosiasi mencapai Rp 1,5 triliun. Total frekuensi perdagangan saham empat kali dengan harga Rp 825 per saham. Saham MASA naik tiga persen di pasar negosiasi.

Sebagian besar sektor saham tertekan kecuali sektor saham aneka industri naik 1,3 persen. Sektor saham barang konsumsi melemah 1,43 persen, dan bukukan penurunan terbesar. Disusul sektor saham konstruksi tergelincir 1,27 persen dan sektor saham pertanian merosot 0,90 persen.

Saham-saham yang menguat antara lain saham OCAP naik 25 persen ke posisi 570 per saham, saham CSIS menguat 24,60 persen ke posisi 157 per saham, dan saham MEGA menanjak 24,22 persen ke posisi 6.000 per saham.

Saham-saham yang tertekan antara lain saham LPPF turun 22,18 persen ke posisi 4.280 per saham, saham MPPA tergelincir 16,27 persen ke posisi 278 per saham, dan saham RODA turun 11,11 persen ke posisi 384 per saham.

Bursa saham Asia sebagian tertekan. Indeks saham Korea Selatan Kospi melemah 0,52 persen, indeks saham Jepang Nikkei susut 0,44 persen, indeks saham Singapura tergelincir 0,52 persen, dan indeks saham Taiwan melemah 0,43 persen.

Sementara itu, indeks saham Thailand naik 0,26 persen dan indeks saham Shanghai mendaki 0,88 persen.

Analis PT Binaartha Sekuritas, Nafan Aji menuturkan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang salah satunya dipicu dari perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan China. Hal ini membuat pelaku pasar wait and see bagi para pelaku pasar global. Nafan menilai, penurunan IHSG masih wajar. “Minim sentimen positif dari domestik,” kata Nafan.

2 dari 2 halaman

IHSG Melemah di Awal Sesi Perdagangan

Pekerja mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di salah satu perusahaan Sekuritas, Jakarta, Rabu (14/11). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bertahan di zona hijau pada penutupan perdagangan hari ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah pada perdagangan saham Selasa ini. Sementara rupiah di posisi 14.150 terhadap Dolar Amerika Serikat.

Pada pra pembukaan perdagangan saham, Selasa 5 Maret 2019, IHSG melemah 2,84 poin atau 0,04 persen ke posisi 6.485,58. Pada pembukaan pukul 09.00 WIB, IHSG masih melemah 2,84 poin atau 0,04 persen ke level 6.473,68.

Indeks saham LQ45 juga melemah 0,33 persen ke posisi 1.014,36. Seluruh indeks saham acuan kompak melemah.

Sebanyak 86 saham melemah sehingga menekan IHSG ke zona merah. Sementara 69 saham menguat dan 106 saham diam di tempat.

Pada hari ini, IHSG sempat berada di level tertinggi 6.485,64 dan terendah 6.466,50.

Total frekuensi perdagangan saham 16.032 kali dengan volume perdagangan 649 juta saham. Nilai transaksi harian Rp 237 miliar.

Investor asing jual saham Rp 3 miliar di total pasar. Sementara rupiah di posisi 14.150 terhadap Dolar Amerika Serikat.

Saham-saham yang cetak keuntungan antara lain saham OCAP naik 25 persen ke posisi Rp 57 per saham, saham CSIS menanjak 23,03 persen ke posisi Rp 155 per saham, dan saham INPP menguat 18,18 persen ke posisi Rp 845 per saham.

Sedangkan saham-saham yang menekan IHSG antara lain ALDO turun 14,35 persen ke level Rp 370 per saham, LPPF turun 12,73 persen ke level Rp 4.780 per saham.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Perang Dagang AS-China Tak Terlalu Pengaruhi Pasar Saham Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Perekonomian global saat ini sedang melemah sebagai dampak perang dagang antara 2 negara besar yakni Amerika Serikat (AS) dan China. Namun kondisi ini dinilai tidak terlalu mempengaruhi pasar saham di Indonesia.

Ini dikatakan Joshua Tanja, Head of Research UBS, dalam UBS Indonesia Conference 2019 di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Perang dagang AS-China tidak terlalu mempengaruhi pasar saham Indonesia karena ekspor negara ini yang tak terlalu bergantung pada keduanya. Tidak seperti Filipina, Thailand serta negara-negara yang terbuka perekonomiannya.

“Perang dagang yang terjadi antara AS dan China tidak mempengaruhi equity market Indonesia, karena Indonesia tidak bergantung pada ekspor kedua negara ini,” ujarnya.

“Jadi mau perang dagang itu up atau memuncak lagi, ini tidak akan mempengaruhi Indonesia. tidak seperti negara-negara lain yang perekonomiannya terbuka,” tambah dia.

Dikatakan pula, meskipun tahun ini GDP Indonesia mengalami pelemahan akibat penurunan investasi, namun diyakini akan membaik pada 2020. Perekonomian Indonesia stabil di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi global.

2 dari 2 halaman

Bos BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Capai 5,3 Persen

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/1). Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini lebih baik dibandingkan pada 2018. Meski masih akan menghadapi gejolak, pertumbuhan ekonomi bisa berada di kisaran 5,3 persen.

“Outlook ekonomi (tahun ini), optimis, optimis, optimis. Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,3 persen,” katanya di acara CNBC Economic Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Pertumbuhan tersebut dapat tercapai apabila permintaan kebutuhan domestik dalam negeri dapat didorong dan meningkat di kisaran 5,5 persen. Kemudian, investasi juga tumbuh positif berada di angka 6,7 persen.

Meski diperkirakan akan tumbuh, namun neraca perdagangan Indonesia diikhawatirkan tetap melemah. Ini dikarenakan kondisi pasar global yang belum cukup tenang.

“Masalahnya global gonjang ganjing ekspor susah impor juga masih negatif,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Perry, yang membuat dirinya yakin pertumbuhan ekonomi tahun ini semakin baik yakni melihat kondisi nilai tukar Rupiah cenderung menguat. Berbeda dengan tahun lalu, dimana Rupiah sepanjang 2018 tercatat terdepresiasi sebesar hingga 6,9 persen.

Penguatan Rupiah ini juga didorong oleh beberapa hal utama. Salah satunya adalah aliran modal asing yang masuk ke Indonesia cukup deras. “Faktor lain kondisi fundamental baik, dan pasar valas semakin berkembaang tidak hanya SWAP, DNDF. NTR stabil dan cenderung menguat,” katanya.

Kemudian, yang menjadi fokus Bank Indonesia dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi juga dengan cara mengendalikan defisit transaksi berjalan. Sebab, defisit pada 2018 tercatat sebesar USD 31 miliar atau setara dengan 2,98 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Yang jadi fokus stabilitas eksternal. itu gimana terus mengendalikan CAD dan menaikkan surplus dari neraca modal,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah Pastikan Bawa Kasus Tumpahan Minyak di Batam ke Meja Hijau

Liputan6.com, Jakarta – Kasus pencemaran limbah minyak di perairan Bintan dan Bantam, Kepulauan Riau terus menjadi sorotan. Sebab, pencemaran ini terjadi tidak hanya sekali atau dua kali saja, melainkan menjadi ajang musiman pada kurun waktu tertentu.

Direktur Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani menyatakan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan beberapa Kementerian Lembaga terkait lainnya untuk menangani kasus ini. Apabila ditemukan unsur kesengajaan, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan mendorong kasus ini masuk ke dalam meja hijau.

“Yang pasti kami akan akan melakukan penegakkan hukum kepada pihak-pihak, kalau terindikasi melakukan pencemaran tumpahan minyak yang ada di Kepulauan Bintan dan kepulauan Batam,” kata Rasio usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Rasio menegaskan pihaknya tidak ragu memberikan sanksi berupa pidana serta melakukan gugatan dalam bentuk perdata apabila memang ditemukan unsur kesengajaan. Karena, atas kejadian tersebut menyebabkan lingkungan dan ekosistem sekitar perairan rusak.

“Kami akan lakukan penindakan hukum secara tegas, baik pidana maupun perdata untuk ganti rugi dan biaya pemulihan,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan sisa-sisa minyak yang tercecer di dua kawasan tersebut pemerintah sudah membentuk tim di lapangan untuk melakukan upaya pembersihan. Adapun tim tersebut berasal dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Tim sedang bekerja di lapangan, melakukan pembersihan-pembersihan berkaitan dengan tumpahan-tumpahan yang sudah ada. Saat ini juga sedang dilakuakn upaya penyelidikan untuk mengetahui diman sumber-sumbwe pencemaran tersebut,” pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Sudah Tertangani dengan Baik

Limbah yang mencemari perairan Lagoi, Bintan (Foto: Batamnews)

Di tempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Samsul Bahrun menambahkan, sebetulnya selama ini masalah pencemaran minyak tersebut sudah tertangani dengan baik. Namun, tinggal upaya pencegahaanya saja yang belum dilakukan secara maksimal.

Dia menambahkan, kasus tumpahan minyak juga tersebut terjadi secara periodik. Biasanya terjadi pada bulan September hingga April. Kondisi ini juga diperburuk dengan musim angin utara yang membawa sampah buangan kapal ke perairan Batam.

“Tinggal pencegahannya supaya tidak terjadi lagi. Apalagi musim angin utara ini, tidak hanya sampah selat tapi sampah buangan kapal juga bisa masuk ke pantai kita,” katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

BPH Migas Tetapkan Harga Jual Gas untuk 7 Kabupaten/Kota

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa jaringan gas (jargas) untuk tujuh kabupaten/kota lebih rendah dibanding harga LPG tabung di pasaran.

Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio mengatakan, keputusan ini ditetapkan setelah melalui Sidang Komite BPH Migas yang dilakukan pada Senin, 25 Februari 2019.

“Jadi minggu lalu kita sidangkan (penetapan harga jual gas) untuk 7 kota dan kabupaten yang akan segera diresmikan oleh kementerian. Harapannya, begitu sudah diresmikan harganya bisa efektif dan segera dijalankan,” ujar dia dalam sesi konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Berdasarkan data yang diberikan BPH Migas, penetapan harga jual gas di tujuh kabupaten, kota pada jaringan gas untuk Rumah Tangga-1 (RT-1) dan Pelanggan Kecil-1 (PK-1) yakni Rp 4.250 per m3, atau lebih murah dari harga pasar gas LPG 3 kg yang berkisar Rp 5.013-6.266 per m3.

Sedangkan untuk RT-2 dan PK-2 yakni sebesar Rp 6,250 per m3, atau lebih murah dari harga pasar gas LPG 12 kg yang berkisar Rp 9.085-11.278 per m3.

Adapun ketujuh kabupaten/kota dimaksud meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Aceh Utara (Aceh), Kota Lhokseumawe (Aceh), dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Jugi Prajogio meyakini, selain memberikan kesempatan bisnis bagi badan usaha, penetapan harga gas bumi melalui pipa jargas ini baik dan tidak mengganggu daya beli masyarakat.

“Kita juga berikan kesempatan tumbuh, untuk badan usaha yang mengelola jaringan (gas) rumah tangga dan sebagainya. Jadi kita ingin memberikan harga yang dipastikan dapat diterima oleh masyarakat,” tutur dia.

2 dari 2 halaman

BPH Migas Tagih Janji Perusahaan Asing Bangun SPBU di Luar Jawa

Sebuah angkutan umum keluar usai melakukan pengisian BBM di SPBU Vivo di kawasan Cilangkap, Jakarta, Kamis (26/10). SPBU tersebut akan menyalurkan BBM bensin Research Octane Number (RON) 89, 90, dan 92 dengan merk Revvo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas tagih janji perusahaan migas asing untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di luar Jawa. Hal ini guna membantu Pertamina memasok BBM ke seluruh wilayah Indonesia.

Ketua BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya mempersilahkan perusahaan migas asing untuk membangun SPBU di Indonesia. Asalkan, SPBU tersebut jangan hanya dibangun di Pulay Jawa, tetapi di wilayah-wilayah lain.

“Sah-sah saja (bangun SPBU), rasionya masih jauh sekali kok. Cuma kami pesan, Total, Shell, Exxon, Vivo, AKR, jangan hanya bangun di Jawa, tapi juga harus bangun di luar Jawa,” ujar dia di Kantor BPH Migas, Selasa 11 Desember 2018.

Dia menjelaskan, Namun hingga saat ini niat tersebut belum terealisasi.‎

“Kita mendorong dia melakukan itu. Seperti Exxon mau bangun di mana-mana. AKR juga sudah bangun di luar Jawa, ada di Sumatera, Kalimantan, bahkan di Sulawesi juga ada. Vivo juga janji mau bangun selain di Jawa juga bangun di Maluku, di wilayah Madura, tapi belum terealisir,” kata dia.

Menurut Fanshurullah, kebutuhan akan BBM bukan hanya di Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa. Oleh sebab itu, dia berharap pasar ini tidak hanya dibebankan kepada Pertamina, tetapi juga digarap oleh perusahaan migas lain.

“Kan Indonesia ini hanya Jawa. Kalau tidak, kasihan Pertamina juga, dia harus bangun di seluruh Indonesia. (Tapi) Karena ini kan investasi, pasti dia (perusahaan asing) hitung keekonomian. Kalau balik modalnya 20 tahun, siapa yang mau bisnis,” tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lepas Saham Japfa, KKR Jade Raup Dana Rp 847 Miliar

Liputan6.com, Jakarta – Pemegang saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) yaitu KKR Jade Investments Pte Ltd melepas 385 juta saham.

Hal itu disampaikan manajemen PT Jafpa Comfeed Indonesia Tbk dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), pada 4 Maret 2019, seperti ditulis Selasa (5/3/2019).

KKR Jade Investments Pte Ltd melepas saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sebesar 385 juta saham atau 3,28 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.

Harga penjualan Rp 2.200 per saham. Jadi total dana yang diraup KKR dari melepas saham JPFA sebesar Rp 847 miliar.

Kepemilikan saham KKR di Japfa Comfeed Indonesia turun dari 11,65 persen menjadi 8,37 persen. Demikian juga disampaikan Direktur KKR Jade Investments Pte Ltd, Jaka Prasetya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan di keterbukaan BEI.

Pelepasan saham tersebut dilakukan pada 20 Februari 2019. “Tujuan dari transaksi ini untuk divestasi,” tulis Jaka.

2 dari 2 halaman

IHSG Melemah di Awal Sesi Perdagangan

Pekerja tengah melintas di bawah papan pergerakan IHSG usai penutupan perdagangan pasar modal 2017 di BEI, Jakarta, Jumat (29/12). Perdagangan bursa saham 2017 ditutup pada level 6.355,65 poin. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah pada perdagangan saham Selasa ini. Sementara rupiah di posisi 14.150 terhadap Dolar Amerika Serikat.

Pada pra pembukaan perdagangan saham, Selasa 5 Maret 2019, IHSG melemah 2,84 poin atau 0,04 persen ke posisi 6.485,58. Pada pembukaan pukul 09.00 WIB, IHSG masih melemah 2,84 poin atau 0,04 persen ke level 6.473,68.

Indeks saham LQ45 juga melemah 0,33 persen ke posisi 1.014,36. Seluruh indeks saham acuan kompak melemah.

Sebanyak 86 saham melemah sehingga menekan IHSG ke zona merah. Sementara 69 saham menguat dan 106 saham diam di tempat.

Pada hari ini, IHSG sempat berada di level tertinggi 6.485,64 dan terendah 6.466,50.

Total frekuensi perdagangan saham 16.032 kali dengan volume perdagangan 649 juta saham. Nilai transaksi harian Rp 237 miliar.

Investor asing jual saham Rp 3 miliar di total pasar. Sementara rupiah di posisi 14.150 terhadap Dolar Amerika Serikat.

Saham-saham yang cetak keuntungan antara lain saham OCAP naik 25 persen ke posisi Rp 57 per saham, saham CSIS menanjak 23,03 persen ke posisi Rp 155 per saham, dan saham INPP menguat 18,18 persen ke posisi Rp 845 per saham.

Sedangkan saham-saham yang menekan IHSG antara lain ALDO turun 14,35 persen ke level Rp 370 per saham, LPPF turun 12,73 persen ke level Rp 4.780 per saham.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bos BP Batam: Banyak Aturan Berlaku Tanpa Sepengetahuan Menkeu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Edy Putra Irawady untuk membahas mengenai berbagai masalah yang dihadapi BP Batam.

Salah satu keluhan Edy adalah banyak aturan berlaku di Batam tanpa sepengetahuan pemerintah terutama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Kenyataannya, ya kami di Batam itu banyak sekali peraturan-peraturan yang tanpa sepengetahuan Menkeu, itu berlaku,” ujar Edy usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia menjelaskan, selama ini banyak aturan yang berbenturan satu sama lain, di antaranya terkait kemudahan berusaha baik dari sisi tata niaga maupun pengadaan tanah yang harus dilalui pengusaha. Persoalan tata niaga membuat sejumlah investasi tidak berjalan dengan baik.

Tata niaga yang dimaksud adalah kewajiban melaporkan komoditas hasil produksi maupun bahan baku untuk mencantumkan Laporan Surveyor (LS), padahal dalam aturan Kementerian Keuangan ini tidak diperlukan.

“Ada pipeline, yang sudah masuk tetapi sampai sekarang belum terwujud. Ternyata harus diperiksa dulu melalui LS, harus dites ulang. Padahal jelas-jelas baik PP 10, maupun Permenkeu 120 pasal 66 menyebut barang yang masuk ke dalam Batam itu belum berlaku tata niaga,” jelas dia.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Hal Lain

Foto udara pemandangan dari jembatan Barelang di Batam, Kepulauan Riau, Senin (7/5). Enam buah jembatan megah ini merupakan proyek vital sebagai penghubung jalur Trans Barelang yang membentang sepanjang 54 kilometer. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Ke depan, kementerian yang ingin mewajibkan tata niaga harus melapor terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan, supaya pengusaha mendapat arahan sesuai aturan yang berlaku.

“Nah, kalau ada menteri yang mau melakukan tataniaga, tolong dikasih tahu Menteri Keuangan,” jelas Edy.

Sementara itu terkait tanah, masih ada sekitar 2.800 hektare (ha) tanah mendapat izin usaha namun masih mangkrak.

“Investasi mangkrak, kalau tanah 2.800 ha itu tidak dia kerjakan, kami mediasi. Kalau sampai mediasi selesai tidak dilakukan kami tarik, karena mangkrak,” tandasnya.

Peserta CPNS 2018 Tak Bisa Daftar CPNS 2019 Papua, Ini Penjelasan BKN

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKN) memastikan penerimaan CPNS Formasi 2018 yang tertunda, sudah akan dibuka pada pekan ini.

Kendati demikian, ada kabar yang kurang mengenakan bagi para pelamar. Pasalnya, penerimaanCPNS 2019 di Papua ini hanya diperuntukkan bagi pelamar yang tidak mendaftar CPNS 2018.

Menanggapi hal tersebut, BKN menjelaskan, proses seleksi CPNS di Papua, Papua Barat, dan lima wilayah Sulawesi Tengah adalah bagian dari CPNS 2018. Sehingga peserta yang telah mendaftar CPNS 2018 tidak bisa lagi melamar CPNS di Papua, Papua Barat, dan lima wilayah di Sulawesi Tengah tahun ini.

Menurut BKN, keputusan ini merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 huruf H angka 7, berbunyi bahwa “Calon pelamar hanya dapat mendaftar di satu instansi Pemerintah dan satu formasi jabatan”.

Lihat Lampiran Permen PAN RB 36/2018, huruf H angka 7: “Calon pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan”.

Proses seleksi di Papua, Papua Barat, dan 5 wil Sulteng adalah bagian dr #CPNS2018,” kicau BKN.

Penundaan seleksi CPNS 2018 adalah keputusan politik

BKN juga menjelaskan bahwa keputusan penundaan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 ke tahun 2019 adalah keputusan politik, di luar kekuasaan BKN.

Keputusan penundaan pelaksanaan seleksi #CPNS2018 ke tahun ini adalah keputusan politik, di luar kekuasaan mimin.

Mimin jg tak bs meramal masa depan,” cuitnya.

Lanjutkan Membaca ↓

Pengembang Dukung Pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dari PU

Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendukung keinginan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan, Kementerian Perumahan Rakyat seharusnya berdiri sendiri dan terpisah dari Kementerian PU. Sebab dua kementerian ini mengurus hal yang berbeda.

‎”Sangat perlu karena harus fokus mengurusi perumahan karena terkait dengan hak dasar manusia. Artinya, karakter dan roh dari perumahan dengan PU itu sangat berbeda. Utamanya jadi fokus,” ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah kekurangan atau backlog perumahan yang cukup besar. Dengan kembali menjadi kementerian tersendiri diharapkan bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

‎”(Kementerian PUPR) Menurut saya sudah jalan, cuma perlu adanya fokus untuk kementerian yang khusus menangani perumahan. Karena kompleksitas perumahan ini terkait dengan perumahan yang lain dan tidak ada hubungan dengan PU. Kalau itu berdiri sendiri saya yakin akan lebih fokus dan lebih tercapai apa yang diinginkan. Sehingga backlog perumahan itu lebih cepat teratasi. Karena kita tidak mau perumahan ini jadi nomor 2, dianaktirikan,” kata dia.

Jika nantinya jadi dipisahkan dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat punya beberapa pekerja rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya soal lahan yang kerap menjadi kendala pembangunan hunian bagi masyarakat.‎‎‎

“Ada beberapa program yang bagus untuk perumahan, tetapi masalahnya yang di bawah belum maksimal, belum terintegrasi antara pusat dan daerah. Ini masih banyak ego sektoral, di daerah yang belum patuh pada pusat,” kata dia.

“Contohnya seperti OSS, itu di daerah belum jalan, masalah pertanahan yang program-programya belum jalan di lapangan, sehingga masih terjadi pungli. Makanya dibutuhkan fokus. Karena secara hajat hidup, ini bicara manusia dan pertumbuhan penduduk juga bicara perumahan,” tandas dia.

2 dari 3 halaman

Jika Menang, Prabowo-Sandi Pisahkan Kementerian PU dengan Perumahan

Pengunjung melihat maket rumah di pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8). Pameran proyek perumahan ini menjadi ajang transaksi bagi pengembang properti di seluruh Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan kembali memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, penting bagi Kementerian Perumahan Rakyat untuk bisa berdiri sendiri. Hal ini agar ada kementerian yang fokus untuk menyelesaikan masalah kekurangan perumahan di Indonesia.‎

“Perumahan rakyat harus ditangani secara fokus. Pada saatnya Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali jika Prabowo-Sandi terpilih. Janji ini akan kita penuhi,” ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019). 

Menurut dia, Indonesia harus mencontoh negara-negara maju seperti Jepang, Korea dan Singapura dalam mengatasi masalah kekurangan hunian bagi penduduknya. Negara-negara tersebut dinilai sangat ‎fokus dalam hal penyediaan perumahan.

‎”Jepang, Korea, Singapura, mereka serius menangani perumahan rakyat. Jadi tidak bisa Kementerian Perumahan Rakyat ini ditempel dengan PU. Itu dua hal berbeda tapi terkait,” kata dia.

Adanya Kementerian Perumahan Rakyat ini juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah. Menurut dia, masalah perumahan ini bukan soal ketersediaan infrastruktur, melainkan bagian dari masalah sosial, akses pembiayaan dan tata ruang.

“Saya setuju dengana adanya Kementerian Perumahan Rakyat. Masalah sosial ini jauh dari infrastruktur, ini terkait dengan LSD, perbankan, lahan,” tandas dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Allianz Optimistis Pasar Modal Positif pada Tahun Politik

Liputan6.com, Jakarta – PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (Allianz) optimistis menghadapi persaingan bisnis pada tahun politik.

Hal itu juga seiring dengan optimisme perusahaan pada kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia, Joos Louwerier mengatakan, Allianz meyakini dapat mencetak peluang kinerja lebih baik cukup terbuka, meski harus mempertimbangkan isu global dan pemilihan umum (pemilu) lima tahunan di Indonesia. 

“Terlepas dari kondisi pasar, kami mengandalkan pengalaman dan kemampuan Allianz untuk selalu mengoptimalkan hasil investasi dan membantu nasabah mewujudkan rencana yang telah dibuat untuk masa depan, serta menyediakan jenis fund yang dibutuhkan nasabah,” kata dia di kantornya, Selasa (5/3/2019).

Selain itu, dia juga berharap perhelatan politik lima tahunan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja instrumen pasar modal. Menurut dia, setiap tahun politik dapat menjadi momentum terciptanya peluang-peluang baru.

Dia mengungkapkan, secara historis, dalam tiga pemilu terakhir yaitu pada 2004, 2009, serta 2014, pasar modal ditutup positif meskipun pada beberapa tahun tersebut kondisi makro ekonomi kurang kondusif.

“Pilihan investasi sesuai profil risiko dan alokasi aset yang tepat akan dapat membantu untuk memaksimalkan imbal hasil yang dapat dihasilkan oleh instrumen investasi yang dipilih,” ujarnya.

Dalam kesempatan serupa, Chief Investment Officer Allianz Life Indonesia, Ni Made Daryanti memandang, ekonomi Indonesia masih akan tetap positif di tengah beberapa isu yang masih harus menjadi perhatian seperti isu global.

Sementara itu, isu dari ekonomi domestik bayangi pasar keuangan yaitu terkait defisit transaksi berjalan atau Current Account Defisit (CAD).

“Isu seperti perang dagang Amerika dengan Tiongkok, kenaikan suku bunga Amerika, pelemahan ekonomi China dan dari dalam negeri stabilitas rupiah dan defisit neraca berjalan masih harus diantisipasi,” ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Allianz Nilai Kompetisi Pasar Asuransi di RI Sehat

Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Sebelumnya, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia menilai, pasar asuransi di Indonesia dalam kondisi sangat stabil. Meski kini memiliki banyak pesaing, tapi perseroan menganggap kompetisi di pasar asuransi Tanah Air berjalan sehat.

Presiden Direktur Allianz Utama Indonesia, Peter Van Zyl mengatakan, pihaknya telah bergerak memberikan pelayanan di bidang asuransi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Selain itu, pasarnya pun memiliki banyak pemain.

“Tapi saya pikir itu bagus, sehingga membuat kompetisi semakin relevan dan membuat perusahaan asuransi juga relevan dalam mengelola keberlanjutan bisnisnya. Itu kemudian membuat perseroan memahami apa kebutuhan konsumer,” ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Februari 2019.

Selain itu, ia pun memuji keberadaan lembaga seperti Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang mau berperan serta dalam menjaga agar persaingan di pasar asuransi Tanah Air tetap berjalan baik.

“Saya pikir sektor industri ini well regulated. Di sisi lain juga ada asosiasi yang mau berinteraksi langsung dengan pemain di pasar asuransi nasional,” ujar dia.

Untuk mengikuti perkembangan pasar asuransi di Indonesia, Pieter melanjutkan, Allianz Utama Indonesia memiliki salah satu strategi besar untuk mempelajari perilaku para konsumennya.

“Saya pikir kita harus berjalan beriringan dengan insurance literacy, mengerti kebutuhan dari pasar asuransi, dan memiliki financial literacy (wawasan keuangan). Jadi kami dan pihak pelaku industri terus mendukung penuh adanya edukasi terkait kebutuhan industri asuransi dan financial literacy,” tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pekerja Lepas Wajib Punya NPWP dan Lapor SPT Pajak?

Liputan6.com, Jakarta – Anda seorang freelancer atau pekerja lepas? Semakin dekatnya tenggang waktu untuk pembayaran pajak mungkin akan membuat Anda bingung apakah Anda juga harus membayar pajak dan mempunya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meski masih menjadi freelancer?

Berdasarkan konsultan pajak, Citasco, Wajib Pajak adalah ia yang memiliki penghasilan neto melebihi Pengahasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lah yang wajib untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun batasan penghasilan yang tidak terkena pajak (PTKP) yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

  1. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terlah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
  4. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Jika penghasilan Anda melebihi dari batasan PTKP yang telah disebutkan, maka Anda tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan STP Tahunan Wajin Pajak Orang Pribadi. Namun, jika penghasilan lebih dari batasan tersebut maka Anda harus membayar pajak sesuai norma penghitungan penghasilan neto.

Selanjutnya untuk NPWP, jika Anda memiliki gaji melampaui PTKP, Anda wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Pelaporan ini paling lambat sebelum Anda mendapatkan gaji tersebut.

2 dari 2 halaman

Mau Tahu soal Pelaporan SPT Pajak? Yuk, Konsultasi di Liputan6.com

Ilustrasi: Pajak Foto: Istimewa

Ingat slogan Orang Bijak Taat Pajak? Slogan ini tak hanya sekadar slogan. Ini sebagai upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk taat pajak.

Sebagai salah satu kewajiban warga  negara yaitu membayar pajak. Dengan membayar pajak ini juga turut serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Nah, salah satu kewajiban warga negara dan badan usaha sebagai wajib pajak yaitu melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang (UU). Adapun pelaporan SPT tersebut berbeda antara orang pribadi dan badan usaha.

Pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi batas waktunya paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Namun, wajib pajak badan diberikan satu bulan lagi tambahan setelah pelaporan SPT Tahunan.

Untuk melaporkan SPT tersebut, ada sejumlah cara yaitu lewat KPP, mal dan e-filling. Biasanya pelaporan SPT tersebut ramai pada Maret dan April.

Bagi Anda yang baru bekerja, mungkin ini bisa jadi pengalaman pertama mengisi SPT Tahunan Anda. Mungkin Anda memiliki sejumlah pertanyaan bagaimana mengisi SPT? Atau bertanya apa itu SPT? Kenapa harus lapor SPT?

Atau Anda sebagai karyawan yang sudah menikah, apakah juga harus ikut lapor SPT, atau ikut suami?

Atau Anda yang sudah memiliki usaha kecil dan menengah tapi masih bingung untuk laporkan pajak?

Tak hanya soal SPT, mungkin kita kadang bingung mengenai pelaporan pajak bila ingin kembali ke Indonesia usai tinggal di luar negeri?

Atau punya usaha, tapi masih bingung untuk bayar pajak? Mau tahu seluk beluk pajak?

Anda kini bisa berkonsultasi dengan mengirimkan pertanyaan ke redaksi Liputan6.com viaemail:ekbisliputan6@gmail.com. Konsultan pajak kami dari Citasco akan menjawabnya langsung untuk Anda!

Kerap Jadi Incaran Investor RI, Pasar Properti Australia Diyakini Tetap Cerah

Liputan6.com, Jakarta Pasar properti Australia dinilai akan tetap tumbuh seiring langkah kebijakan ‘relaksasi’ yang dilakukan Australian Prudential Regulation Authority (APRA) terkait bunga pinjaman. Properti di Australia kerap menjadi incaran investor dari berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Seperti diketahui, APRA melakukan pengetatan pemberian pinjaman kepada pembeli properti, yang harus membayar utang pokok dan bunganya sekaligus. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan pasar properti Australia.

Namun, pada Desember 2018, APRA mencabut kebijakan tersebut, sehingga pembeli properti di Australia boleh membayar bunganya saja (interest only).

“Tren saat ini sangat dipengaruhi oleh pengetatan pemberian pinjaman oleh Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Baru-baru ini, APRA telah mencabut pembatasan pinjaman dengan pembayaran hanya bunganya saja dan Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) mendorong agar sektor perbankan bisa mengucurkan pinjaman lebih banyak lagi,” ujar Pengamat Properti Australia, Michael Yardney, yang dikenal sebagai Australia’s Leading Property Investment mengatakan sejak 2016, Selasa (5/3/2019).

Michael menegaskan arus migrasi orang-orang kaya menjadi salah satu faktor tumbuhnya pasar properti Australia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Australia sangat stabil selama 28 tahun terakhir di angka tiga persen.

“Kondisi ekonomi yang semakin kuat dan pasokan yang kembali ke titik normal, akan menambah daya serap untuk suplai unit hunian baru yang tersedia di pasar saat ini,” tegas dia

Senada dengan Michael, Senior Property Consultant Crown Group Indonesia Reiza Arief menjelaskan kondisi properti di Australia sangat bagus. Meskipun, pasar properti Australia sedang mengalami koreksi pada tahun ini. “Kemungkinan, tahun depan pasar properti Australia akan kembali normal,” kata Reiza.

Dia menambahkan investasi properti di Australia sangat menguntungkan. Imbal hasil dari investasi properti di Australia lebih tinggi dari deposito perbankan.

“Bunga deposito di Australia sendiri hanya sebesar 1,5 persen sesuai keputusan RBA pada Februari 2019 dan inflasi setiap tahunnya 1,8 persen. Sedangkan, imbal hasil properti berada di kisaran enam persen pada 2018. Artinya, investasi properti di Australia lebih menguntungkan,” jelas dia.

Menurut Reiza, daya beli di Australia masih sangat kuat, ditambah dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang cukup cerah. Tingkat pengangguran berada pada tingkat terendah dalam sejarah atau sebesar lima persen.

“Kita bisa melihat kenaikan pendapatan yang cukup signifikan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki Australia secara konsisten selama hampir tiga dekade,” kata Reiza.

Sebelumnya, Komisaris dan CEO Crown Group, Iwan Sunito mengaku yakin kepercayaan akan kembali tumbuh di antara investor dan para pembeli hunian di Australia pada 2019. “Tahun ini kita akan melihat bangkitnya kepercayaan terhadap pasar properti Australia,” ujar Iwan di Jakata, Rabu (6/2/2019).

Berdasarkan data Austrade 2018, pertumbuhan ekonomi Australia sangat konsisten berada di angka tiga persen selama 28 tahun. Selain itu, tingkat pengangguran di Australia juga tercatat paling rendah dalam sejarah sebesar lima persen.

2 dari 2 halaman

Pasar Properti Australia Masih Jadi Incaran Crown Group

Iwan Sunito pendiri perusahaan properti Crown Group. (Dok Crown Group)

Pengembang properti, Crown Group, meyakini jika pertumbuhan harga properti di Australia pada 2019 semakin kinclong. Fundamental ekonomi yang kuat dan kurangnya pasokan hunian baru serta sektor pendanaan bagi para pengembang menjadi salah satu alasan.

Komisaris dan CEO Crown Group, Iwan Sunito mengaku yakin kepercayaan akan kembali tumbuh di antara investor dan para pembeli hunian di Australia pada 2019. “Tahun ini kita akan melihat bangkitnya kepercayaan terhadap pasar properti Australia,” ujar Iwan di Jakata, Rabu (6/2/2019).

Berdasarkan data Austrade 2018, pertumbuhan ekonomi Australia sangat konsisten berada di angka tiga persen selama 28 tahun. Selain itu, tingkat pengangguran di Australia juga tercatat paling rendah dalam sejarah sebesar lima persen.

“Kami siap untuk melihat kenaikan pendapatan yang cukup signifikan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang kami miliki secara konsisten selama hampir tiga dekade,” katanya.

Iwan menegaskan suku bunga bank yang ditetapkan pun juga berada di level terendah yakni 1,5 persen. Sedangkan, inflasi di Australia juga terjaga di kisaran 1,8 persen per tahun.

“Ini akan meningkatkan daya beli yang lebih besar,” tegas Iwan.

Dia mengungkapkan Crown Group telah mengembangkan proyek-proyek hunian apartemen kelas atas di Sydney selama 22 tahun. Pengalaman ini akan selalu dibagikan kepada konsumen dalam memilih properti di Australia.

Iwan menambahkan konsumen akan diuntungkan jika memilih investasi properti yang tepat di Australia. Bahkan, setiap tahunnya, harga properti di Australia selalu mengalami kenaikan.

“Sebagai hasilnya, kami berharap harga apartemen terus naik pada tahun 2019 – dengan pertumbuhan satu digit untuk properti di lokasi yang tepat dan pengembangan yang tepat,” jelasnya.

Komite Nasional Ekonomi Syariah Dorong Pembuatan Data Base Wakaf Nasional

Liputan6.com, Jakarta Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNKS) akan mendorong dan membuat sistem data base wakaf nasional. Data base ini sangat penting menjadi strategi terintegrasi, mengingat potensi wakaf nasional saat ini dinilai cukup besar.

“Menurut kami ini menjadi penting karena tanpa adanya data base tersebut strategi pemanfaatannya menjadi tidak terintegrasi. Untuk melihat ke depan bagaimana kita bisa membangun ini. Jadi mungkin hari ini dan seterusnya kita ingin diskusi bersama-sama untuk membangun data base waktu nasional,” ujar Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNKS), Ventje Rahardjo Soedigno di acara Indonesia Wakaf Summit 2019, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia mengatakan, dalam pengembangan sistem data base ini pihaknya tidak bekerja secara sendirian. KNKS juga akan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama (Kemenad) dalam mengimplementasikan hal ini.

“Ini dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan BWI dengan Kemenag untuk melihat bagaimana kita bisa membangun ini,” imbuh dia.

Selain itu, pengelolaan wakaf dengan menggunakan data base juga dirasa lebih modern dengan menggunakan perusahaan aset manajemen. “Agar data base kuat pengelolaan aset umat dan bisa secara transparan,” tambah dia.

Sekedar informasi, berdasarkan catatan BWI potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare (Ha). Sedangkan potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sedangkan yang sudah bersertifkat sebanyak 163 bidang tanah pada 2018.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Perkuat Ekonomi, BWI Ajak Masyarakat untuk Berwakaf

Indonesia Wakaf Summit 2019 (Foto: Merdeka.com/Dwi Aditya Putra)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong seluruh lapisan masyarakat agar mewakafkan sebagian hartanya melalui kantong-kantong atau badan wakaf yang tersebar di Indonesia.

Ini dilakukan agar potensi wakaf dapat berkontribusi dalam menguatkan perekonomian. “Apa amalan yang kita lakukan paling dahsyat yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? yaitu sedekahkan, atau wakafkan diri kita untuk dunia perwakafan,” kata Ketua BWI, Mohammad Nuh dalam sambutannya pada saat acara Indonesia Wakaf Summit 2019, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Nuh mengatakan, urusan perwakafan bukan sekadar hal yang dianggap remeh, akan tetapi memiliki potensi yang luar biasa bagi perekonomian umat. Di samping itu, wakaf juga memiliki peran dalam meningkatkan sistem dakwah serta menjaga harkat martabat umat.

“Lebih dari itu urusan perwakafan bukan sekadar biasa tetapi juga luar biasa,” ujar dia.

Sekadar informasi, berdasarkan catatan BWI potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektar (Ha).

Sedangkan potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sedangkan yang sudah bersertifkat sebanyak 163 bidang tanah pada 2018. 

Cara BTN Kurangi Angka Backlog di Jawa Timur

Liputan6.com, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi pada 2019 diprediksi oleh pemerintah mencapai 5,3 persen, meningkat dibandingkan tahun 2018 lalu yang tercatat sebesar 5,17 persen. Untuk mendukung pemerintah mencapai target, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan sejumlah program.

Selain sebagai Bank Penyalur Fasilitias Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BTN juga aktif melakukan edukasi, serta literasi terkait bisnis properti dan mengembangkan kuantitas dan kualitas developer di Indonesia. Untuk itu Bank BTN menjalin kerjasama dan menggelar workshop ataupun kuliah umum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

“Literasi properti dan workshop ini ditujukan bagi para milenial yang duduk di perguruan tinggi untuk memperdalam pengetahuan mengenai peluang dan tantangan bisnis properti agar mereka tertarik menjadi pengembang properti yang saat ini masih sangat dibutuhkan mengingat backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi,” kata Direktur BTN, R. Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3/2019).

Setelah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan UMM mengenai layanan jasa perbankan dan pendidikan latihan, Mahelan dalam kuliah umumnya, membahas mengenai geliat sektor properti yang mulai membaik pada tahun 2017-2018 setelah sebelumnya mengalami tekanan pada tahun 2015-2016. Sejumlah faktor yang menekan antara lain ketidakpastian politik, tingkat hunian rendah dan perlambatan ekonomi.

“Tahun 2018 mulai membaik karena relaksasi kebijakan uang muka pembelian rumah dari Bank Indonesia, program sejuta rumah yang makin luas yang didorong program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah dan makin pesatnya pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan properti di sejumlah wilayah di Indonesia,” kata Mahelan.

Kebutuhan properti, khususnya tempat tinggal, diperkirakan Mahelan tidak akan surut karena faktor bonus demografi. Dalam kajian Badan Pusat Statistik, jumlah milenial akan mencapai 90 juta jiwa pada tahun 2020. Para milenial yang masuk pada usia produktif akan menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus menjadi target utama pasar properti tanah air.

“Ini merupakan peluang, apalagi backlog properti di Indonesia sekitar 11,4 juta unit yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, pengembang properti dan perbankan untuk memperbaikinya,” kata Mahelan.

2 dari 2 halaman

Pelatihan Properti

Pengunjung memadati stan Indonesia Property Expo (IPEX) 2018 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Sabtu (3/3). PEX 2018 merupakan pameran yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-68 Bank BTN pada 9 Februari mendatang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Khusus untuk pengembangan developer yang kelak akan memasok kebutuhan rumah bagi masyarakat, BTN menggelar pelatihan properti, membuka program Mini MBA in Property serta pendampingan bagi para developer muda yang memulai bisnisnya serta mengawasi proyek properti.

“Kualitas pengembang properti harus diperhatikan dan ditingkatkan karena saat ini marak pengembang properti bodong yang asal-asalan menggarap proyek properti yang berpotensi merugikan konsumen,” ujarnya.

Indeks Harga Rumah atau House Price Index (HPI) meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan sarana dan infrastruktur transportasi permintaan rumah meningkat sementara jumlah lahan untuk perumahan makin tergerus.

Pada riset yang dibuat Housing Finance Center BTN, khusus wilayah Jawa Timur, BTN HPI mencapai 181,42 pada Q4-2018. Sementara itu,khusus BTN HPI di Malang tercatat 167,71 pada Q4-2018 meningkat 6,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Peningkatan HPI di Malang terdorong oleh tingginya backlog atau kurangnya pasokan perumahan dibandingkan kebutuhan rumah.

Angka backlog di Malang tercatat sebanyak 18.577 unit. Sementara di Provinsi Jawa Timur backlog tercatat sebanyak 909.544 unit.

Sebagai informasi, BTN HPI adalah indeks yang memaparkan perubahan harga rumah yang dibeli konsumen.

Berbeda dengan indeks yang dipaparkan institusi lain, HPI yang diracik tim riset Housing Finance Center (HFC) Bank BTN memberikan gambaran lebih rinci mengenai tren pertumbuhan harga rumah yang lebih akurat dengan metode matched sales menggunakan data penyaluran KPR BTN di seluruh wilayah di Indonesia.

Sempat Down, Situs Pajak Online Kini Bisa Kembali Diakses

Liputan6.com, Jakarta Proses pelaporan SPT pajak dengan sistem elektronik melalui djponline sempat mengalami kendala jaringan (down) pada Selasa (5/3/2019) siang ini. Namun pada pukul 14.00 wib, situs tempat masyarakat melaporkan SPT tahunan telah kembali bisa diakses.

Masalah pada situs djponline sempat disampaikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui akun twitter resminya.

“Dear #KawanPajak, kami mohon maaf karena djponline sedang ramai sehingga terjadi kesulitan bagi #KawanPajak yang mengaksesnya. Saat ini tim IT kami sedang menangani permasalahan tersebut,” demikian isi dari twitter Ditjen Pajak.

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama, mengatakan tersendatnya sistem tersebut karena penambahan kapasitas server. Situs tersebut masih bisa diakses namun lebih lambat.

“Itu bukan down, masih bisa diakses. Cuman agak lambat sehingga harus kita naikkan kapasitasnya,” tutur dia.

Hestu menambahkan, pihak DJP hari ini akan mempercepat penambahan kapasitas server. Sehingga wajib pajak (WP) dapat mengakses kembali sistem tersebut dengan lancar.

“Iya, sedang ditangani teman-teman IT untuk menambah kapasitas servernya terkait banyaknya WP yang mengakses sistem kita, mudah-mudahan sebentar lagi selesai,” tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Strategi DJP Capai Target 85 Persen Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun ini sebesar 85 persen. DJP telah menyiapkan strategi untuk mencapai target tersebut.

‎Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, ‎pihaknya telah menyiapkan strategi di dua area yaitu pelayanan dan pengawasan.

Dari sisi pelayanan, DJP memperbanyak channel untuk menyampaikan SPT Tahunan. Selain e-filing melalui DJPonline yang bisa diakses langsung wajib pajak tanpa batas waktu dan tempat, DJP juga memperbanyak tempat pelayanan yang bisa didatangi wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya secara langsung atau dibantu secara e-filing.

“Selain KPP atau KP2KP, kita membuka layanan di luar kantor seperti pojok pajak atau mobile tax unit ditempat-tempat tertentu seperti perkantoran, mal atau pusat perbelanjaan, atau kantor-kantor kecamatan/kelurahan, sesuai kondisi setempat. Kita mendatangi kantor instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan efilng secara bersama bagi karyawannya,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (4/3/2019).

‎Menurut Hestu, DJP juga bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk membantu wajib pajak yang akan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunannya. Kemudian DJP juga akan melibatkan ribuan relawan pajak seperti mahasiswa yang dilatih untuk membantu wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

“Kita juga mengkampanyekan penyampaian SPT Tahunan melalui e-filing dengan tagline lebih awal lebih nyaman, melalui medsos dan kampanye di tempat-tempat tertentu. Tanggal 3 Maret kemarin, secara serentak di seluruh Indonesia kita selenggarakan Spectaxcular untuk mengkampanyekan penyampaian SPT Tahunan,” jelas dia.

PNS Berpenghasilan Rp 8 Juta Dapat Subsidi Rumah Murah

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggodok revisi kebijakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), agar Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS hingga TNI/Polri dengan penghasilan Rp 8 juta bisa menikmati fasilitas itu.

Sebelumnya, FLPP hanya berhak diberikan kepada ASN dengan pendapatan maksimal Rp 4 juta. Bila aturan baru ini kelar, ASN golongan 3 dan 4 akan mendapat Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan batasan Rp 300 juta serta golongan 1 dan 2 sebesar Rp 250 juta.

Selain itu, tipe rumah yang bisa didapat maksimal ukuran 72 serta dan tidak ada batasan harganya. Namun, pengenaan bunganya tetap 5 persen dengan tenor pembayaran selama 20 tahun. 

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Heri Djulipoerwanto mengatakan, aturan baru FLPP ini masih terus dikaji. “Kita sekarang lagi matangkan,” ungkapnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia pun menegaskan, PNS dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta tetap bisa mengajukan untuk mendapat FLPP bila hendak membeli hunian.

“Itu (Rp 8 juta) batas maksimum penghasilan. Jadi batas maksimumnya saja yang dinaikan. Kalau seseorang penghasilannya Rp 2-3 juta enggak masalah. Selama dia mampu,” ujar dia.

Berkat ada skema ini, ia menyebutkan, pihak penyediaan perumahan pun akan menyesuaikan pencantuman harga rumah bagi masyarakat luas di pasaran.

“Nanti pasar menyesuaikan, supply menyesuaikan. Jadi misalnya developer membangun rumah dengan harga lebih tinggi, tapi kalau dia enggak akan laku di pasar kan enggak akan dibangun. Itu mekanismenya pasar akan seperti itu nanti, mereka pasti akan melakukan assessment mengenai hal itu,” tutur dia.

2 dari 2 halaman

Perumahan Berbasis Komunitas Jadi Jalan Atasi Backlog

Ilustrasi Foto Property Rumah (iStockphoto)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggodok konsep penyediaan perumahan berbasis komunitas. Program perumahan berbasis komunitas telah digulirkan pada akhir tahun lalu.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Kementerian PUPR menyediakan dua pola dalam pengadaan perumahan berbasis komunitas, yakni lewat pola ABCG (Academica, Business, Community, Government) Dan BCG (Business, Community, Government).

“Pertama ABCG. Ini mulai dilaksanakan di Kendal, di Desa Curug Sewu. Kerja sama antara Undip, Pemerintah Kendal dan Pusat, kemudian PT BTN Tbk (Persero) , pengembang, sama komunitas dari Curug Sewu itu,” jelas dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin 4 Maret 2019.

Sementara untuk pola BCG, is melanjutkan, sudah dilaksanakan pada Januari 2019 lalu di kawasan Garut bersama Persatuan Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut. Khalawi pun menyatakan, konsep ini terus berjalan dan pelaksanaannya terus dipantau oleh pemerintah.

“Artinya konsepnya jalan, itu jangka panjang. Karena ke depan ini mesti dilakukan untuk mengatasi backlog perumahan secara masif lewat penyelenggaraan pembangunan perumahan, baik yang oleh pemerintah, swasta dan masyarakat,” tuturnya.

Secara syarat, dia menyampaikan, komunitas yang mau berpartisipasi bisa menaungi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Semisal kelompok pemulung yang secara penghasilan terbilang mampu mencicil dalam kisaran Rp 700-800 ribu per bulan untuk tenor waktu 20 tahun.

“Untuk sementara masih sama dengan konsep KPR FLPP untuk MBR. Jadi enggak ada batasan, sing penting mereka komunitas, MBR, dan punya rumah belum dapat subsidi. Mengikuti syarat2 MBR saja, subsidi KPR FLPP yang ada saja,” terang dia.

Bagi komunitas yang ingin mengikuti program ini, ia meneruskan, bisa langsung mengajukan kepada pemerintah ataupun asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) maupun Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

“Bisa langsung ke pemerintah, bisa Pemda, pusat, atau langsung ke perbankan atau asosiasi pengembang. Bisa dengan REI, APERSI, an sebagainya. Itu mereka akan mendorong pola kerjasama ABCG ataupun BCG,” pungkas dia.

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

4 Fakta Pecah Kongsi AirAsia dengan Traveloka

Liputan6.com, Jakarta – AirAsia menarik penjualan tiketnya di platform Traveloka. Akar permasalahan adalah hilangnya penerbangan AirAsia di Traveloka dalam dua minggu terakhir.

Pihak AirAsia mengaku kecewa dan menyebut ada itikad tidak baik dari Traveloka. Permintaan klarifikasi pun tidak diindahkan oleh Traveloka.

Selain itu, AirAsia pun sudah mengamati gerak-gerik Traveloka dalam merekomendasikan penerbangan dengan maskapai lain ketika pelanggan bertanya mengenai AirAsia.

“Traveloka tidak bertindak dengan itikad baik. Mereka menolak memberi penjelasan resmi meski kami berulang kali berupaya mencari klarifikasi,” ucap Direktur Utama AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan.

Selengkapnya, berikut Liputan6.com kumpulkan 4 fakta perceraian antara AirAsia dan Traveloka

2 dari 5 halaman

1. Tutup Penerbangan di 6 Negara

AirAsia Indonesia resmi membuka rute baru ke India, Rabu (4/10), dengan penerbangan empat kali sehari dari Bali ke Kolkata.

Buntut dari kekecewaan AirAsia adalah suspensi penjualan tiket di enam negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, India, dan Jepang.

Meski begitu, pihak AirAsia tetap optimistis bahwa suspensi penjualan di Traveloka tidak akan memberi dampak pada penjualan tiket. “Hari ini kita resmi suspend seluruh Traveloka di 6 negara. Kami tetap optimis terhadap penjualan,” jelas Dendy.

3 dari 5 halaman

2. Dampak Tak Akan Besar

Inilah livery baru pesawat AirAsia dengan tema game TAGG yang dikeluarkan oleh Sixcap, perusahaan keuangan asal Singapura, Kamis (15/12/2016)

Dendy percaya suspensi tak akan memberi dampak, karena pihak pelanggan sudah paham seluk-belum pemesanan tiket. Para pembeli juga diajak memesan langsung lewat situs resmi AirAsia.

“Apakah impact-nya bakal besar? Tidak, karena kita penjualan tiket itu bergantung pada website,” ujar Dandy.

Klik di sini untuk mengecek situs pemesanan resmi AirAsia.

4 dari 5 halaman

3. Traveloka Minta Dialog

Ada kabar baik bagi Anda pengguna aplikasi Traveloka. Di aplikasi versi terbaru, Anda sudah bisa memesan tiket bus ke berbagai destinasi. (Dok. Traveloka)

Meski ada penutupan ini, Traveloka terus berharap agar pelanggan dapat kembali menikmati pilihan maskapai yang selama ini tersedia. Hal ini sebagai komitmen Traveloka dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan.

“Pada saat yang bersamaan, kami telah meminta waktu untuk berdialog dengan AirAsia sejak akhir pekan ini agar mendapatkan solusi terbaik untuk kedua belah pihak,” jelas PR Director Traveloka Sufintri Rahayu.

5 dari 5 halaman

4. Berlaku Permanen

AirAsia menghapus biaya bahan bakar, penumpang dapat lebih hemat ketika berpergian dengan AirAsia.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan penarikan seluruh penjualan tiket AirAsia ini berlaku permanen. Padahal, selama ini hubungan kedua pihak terbilang baik.

“Kami suspend penjualan seluruh tiket kami dari Traveloka karena kekecewaan terhadap Traveloka. Selama ini hubungan kita baik-baik, tapi dengan insiden ini maka mencederai hubungan kami,” ujar Dirut AirAsia.

Dendy pun mengingatkan pentingnya kompetisi yang adil. Sebab, kondisi sebaliknya hanya merugikan konsumen.

“Kompetisi seharusnya bebas dan adil sehingga konsumen dapat diuntungkan dengan adanya penawaran yang lebih baik. Jangan sampai monopoli membunuh kompetisi dan membuat para traveler menjadi dirugikan.”

BPN Sebut Penggabungan Kementerian PU dan Perumahan Sebagai Kiamat Kecil

Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, menyatakan bahwa keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai sebuah kiamat kecil.

Mantan Staf Khusus Menteri PU ini mengatakan, di tengah kebutuhan perumahan yang semakin tinggi, seharusnya Kementerian Perumahan Rakyat tetap berdiri sendiri. Sehingga kementerian ini bisa fokus untuk mengatasi masalah defisit (backlog) perumahan.

“Saya kaget waktu itu pemerintah Jokowi-JK membuat keputusan membentuk kementerian PUPR, dalam batin saya ini kiamat kecil bagi sektor perumahan rakyat,” ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia mengungkapkan, pada 2000, jumlah backlog perumahan telah mencapai 4,3 juta unit. Sedangkan pada 2020 diperkirakan bisa menembus 20 juta unit.

“Di 2000 itu backlog perumahan sebesar 4,3 juta rumah. Ini dari tahun ke tahun bertambah kurang lebih 1 juta. Di‎ 2020 diperkirakan akan mengalami backlog 20 juta unit rumah,” kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Suhendra, sangat penting untuk kembali memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian PU. Dengn demikian, ada kementerian yang bisa fokus menyelesaikan permasalahan backlog ini.

‎”Kami menyimpulkan bagaimana titik krusial Kementerian Perumahan Rakyat harus hadir. Konsep kami pembangunan infrastruktur berbasis publik, termasuk sektor perumahan rakyat,” tandas dia.

2 dari 3 halaman

Program Satu Juta Rumah Ditargetkan Tembus 1,25 Juta Tahun Ini

Rusunawa Pasar Rumput. Dok Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaikkan target Program Satu Juta Rumah pada 2019 menjadi 1,25 juta unit. Pada tahun-tahun sebelumnya, program ini hanya menargetkan sebanyak 1 juta unit per tahun.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, untuk mencapai target baru tersebut, ‎perlu promosi yang lebih masif disamping media konvensional juga melalui internet dan media sosial, sehingga masyarakat lebih mudah mencari lokasi rumah subsidi yang diminatinya. 

“Program Satu Juta Rumah dilakukan bersama seluruh stakeholder baik Pemerintah, Perbankan, Pengembang, Asosiasi Pengembang dan lainnya. Termasuk Bank BTN untuk untuk terus mendukung dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kekurangan atau backlog perumahan di Indonesia,” ujar dia di Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 April 2015, capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat yakni pada 2015 sebanyak 699.770 unit, kemudian di 2016 sebanyak 805.169 unit dan 2017 sebanyak 904.758 unit.

Pada 2018, untuk pertama kalinya capaian Program Satu Juta Rumah 1.132.621 unit. Secara keseluruhan dari 2015 hingga 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah.

Salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi MBR memiliki rumah yakni dengan perumahan berbasis komunitas.

Salah satu pilot project-nya adalah Perumahan PPRG (Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut) di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang telah dimulai pembangunannya pada 19 Januari 2018.

Perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola oleh PPDPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) di Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

“Regulasinya tengah kita siapkan agar bisa dikembangkan lebih luas. Seperti sudah dibangun untuk Komunitas Tukang Cukur, kita akan perluas seperti komunitas wartawan, komunitas tukang sampah, pekerja, guru honor yang semuanya di koordinasikan bersama,” tandas dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Investasi Jaringan Gas di Probolinggo Capai Rp 97,08 Miliar

Liputan6.com, Probolinggo – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kembali bahu membahu dengan Kementerian ESDM untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jaringan Gas (Jargas) pada awal 2019.

Pada Maret 2019, Jargas Probolinggo yang bersiap dioperasikan guna menghubungkan layanan kepada masyarakat Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (5/3/2019). 

“Pembangunan Jargas Probolinggo ini merupakan proyek dari Kementerian ESDM, dengan investasi total proyek mencapai Rp 97,08 miliar,” tutur Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso. 

Untuk beroperasi sepenuhnya, Jargas Probolinggo akan melayani 5.088 Sambungan Rumah (SR). Jargas ini pun mencakup layanan bagi masyarakat di empat kelurahan, di Probolinggo, Jawa Timur.

Dia mengungkapkan selama tahun lalu, pemerintah mempercepat pembangunan jaringan gas di berbagai lokasi. Termasuk, katanya, memperluas cakupan layanan di wilayah Pasuruan dan Probolinggo di Jawa Timur.

“Kami mempunyai peran dan misi untuk memperluas layanan energi baik kepada masyarakat,” tutur dia.

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas, Sukandar menyampaikan, pemerintah bersama PGN yang kini berstatus sebagai sub holding gas, mempunyai kewajiban menciptakan keadilan dan pemerataan energi yang efisien. 

“Lewat Jargas, kami menilai, masyarakat dapat menikmati aliran gas yang efisien dan mendapatkan banyak benefit, sehingga dengan terbangunnya Jargas, perekonomian masyarakat kian maju dan berkembang,” ujar dia.

Jargas Probolinggo yang dibangun sejak April 2018, akan memanfaatkan sumber gas yang berasal dari Husky CNOOC Madura Ltd. 

2 dari 2 halaman

Jaringan Gas di Daerah Lain

Jaringan gas bumi di Probolinggo, Jawa Timur (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

PGN juga bersiap mengoperasikan Jargas di Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara.  Total investasi tersebut hingga rampung sepenuhnya akan menelan dana sebesar Rp 123,64 miliar.

PGN pun telah berkomitmen melayani jaringan baru di Bogor, Serang, Cirebon dan Pasuruan. Dalam rencana pengoperasian, untuk Bogor, penambahan Jargas tersebut akan mengaliri sebanyak 5.120 SR, tepatnya di wilayah Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede.

Total investasi proyek Jargas yang meliputi Bogor, Serang, dan Cirebon mencapai Rp 124,88 miliar.  Sedangkan di Pasuruan, terdapat 6.314 SR yang akan dialiri gas. 

Di sisi lain, PGN juga konsisten membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas bumi. Hingga kini, PGN tercatat mengelola jaringan infrastruktur pipa gas sepanjang 7.453 km.

Dari infrastruktur tersebut, PGN menyalurkan gas bumi ke 203.314 pelanggan dari berbagai segmen, seperti pelanggan industri manufaktur dan pembangkit listrik, pelanggan komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Selain itu, pelanggan rumah tangga yang tersebar di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

BWI Dorong Generasi Milenial Bayar Wakaf

Liputan6.com, Jakarta – Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berkomitmen mengoptimalkan potensi wakaf agar dapat berkontribusi dalam menguatkan ekonomi.

Komitmen ini juga dilakukan sejalan sebagai upaya untuk memperbesar dunia perwakafan di Tanah Air.

Ketua BWI, Mohammad Nuh membeberkan, ada beberapa isu strategis dalam upaya memperbesar dunia perwakafan Indonesia.  Salah satunya adalah isu mengenai wakif atau orang yang mewakafkan sebagian hartanya.

“Kalau ditanya apa yang harus dilakukan memperbesarkan dunia perwakafan? Pertama adalah bagaimana caranya memperbanyak wakif,” kata Nuh dalam sambutannya pada saat acara Indonesia Wakaf Summit 2019, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Nuh mengatakan, upaya pihaknya untuk memperbanyak wakif adalah dengan menggaet seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, tidak hanya orang tua saja, melainkan generasi milenial pun turut menjadi sasaran.

“Mulai dari senior sampai milenial itu yang sampai sekarang kita harus dorong anak 15 tahun. Oleh karena itu kita ingin perbanyak wakif melalui literasi sehingga nanti dia (milenial) akan menjadi wakif,” imbuh Nuh.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pola Pikir tentang Wakaf Perlu Dibenahi

Mantan Menteri Pendidikan dan Budaya ini melanjutkan, isu kedua yakni mengenai pengelolaan harta wakaf itu sendiri. Menurut dia, pola pikir masyarakat tentang wakaf saat ini perlu dibenahi. Sebab, sebagian masyarakat masih beranggapan wakaf itu hanya berkaitan dengan masalah tanah.

“Kalau dulu wakaf sebatas urusan tanah maka Alhamdulillah pemikiran dari pendahulu kita harta wakaf smakin luas. Mulia dari tanah, royalti, apa saja sudah semakin berkembang dan memudahkan orang memberikan wakafnya,” ujar dia.

Kemudian upaya terakhir dalam mengembangkan perwakafan yakni menciptakan nilai tambah dari wakaf itu sendiri.

“Nilai wakaf adalah nilai tambah, oleh karena itu ciri yang paling gampang bagi umat memasuki prradaban modern adalah wakafnya maju apa tidak, kalau tidak maju berarti belum. Tapi kalau perwakafan sudah modern maka di situ suatu kemajuan peradaban,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jika Menang, Prabowo-Sandi Pisahkan Kementerian PU dengan Perumahan

Liputan6.com, Jakarta – Kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan kembali memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, penting bagi Kementerian Perumahan Rakyat untuk bisa berdiri sendiri. Hal ini agar ada kementerian yang fokus untuk menyelesaikan masalah kekurangan perumahan di Indonesia.‎

“Perumahan rakyat harus ditangani secara fokus. Pada saatnya Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali jika Prabowo-Sandi terpilih. Janji ini akan kita penuhi,” ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Menurut dia, Indonesia harus mencontoh negara-negara maju seperti Jepang, Korea dan Singapura dalam mengatasi masalah kekurangan hunian bagi penduduknya. Negara-negara tersebut dinilai sangat ‎fokus dalam hal penyediaan perumahan.

‎”Jepang, Korea, Singapura, mereka serius menangani perumahan rakyat. Jadi tidak bisa Kementerian Perumahan Rakyat ini ditempel dengan PU. Itu dua hal berbeda tapi terkait,” kata dia.

Adanya Kementerian Perumahan Rakyat ini juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah. Menurut dia, masalah perumahan ini bukan soal ketersediaan infrastruktur, melainkan bagian dari masalah sosial, akses pembiayaan dan tata ruang.

“Saya setuju dengana adanya Kementerian Perumahan Rakyat. Masalah sosial ini jauh dari infrastruktur, ini terkait dengan LSD, perbankan, lahan,” tandas dia.

2 dari 3 halaman

Jika Terpilih, Jokowi Bakal Bangun 5 Juta Rumah

Presiden Joko Widodo menyapa warga saat meninjau rumah contoh untuk PPRG di Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Rencananya rumah tersebut akan dibangun 500 unit, dimana tahap pertama dibangun 150 unit terlebih dahulu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’aruf Amin memiliki program membangun 5 juta rumah jika terpilih dalam Pemilu 2019. Program ini merupakan kelanjutan dari program Sejuta Rumah yang sudah dijalankan saat ini.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’aruf Amin, Arif Budimanta, mengatakan bahwa ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi perhatian Paslon nomor urut 01.

“Ini isu yang sangat penting. Masalah mendasar yang harus kita selesaikan,” kata dia, dalam acara ‘Rembuk nasional: Mengukur perlunya Kementerian Perumahan rakyat Kabinet 2019-2024’, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (5/3/2019). 

Komitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, kata Arif, telah ditunjukkan oleh Joko Widodo. Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Jokowi pada masa jabatannya sebagai Presiden adalah bentuk nyata perhatian tersebut.

“Lima tahun yang akan datang, Pemerintah, Pak Presiden meneruskan jalan perubahan Indonesia maju. Program 1 juta rumah sudah tercapai bahkan lebih,” kata dia.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per Desember 2018, tercatat 1.076.856 rumah yang telah dibangun. Dari angka tersebut, 729.876 rumah merupakan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan 346.980 rumah non-MBR.

“Lima tahun yang akan datang 5 juta rumah. Bukan hanya rumah baru tapi semua program yang berkaitan dengan perumahan rakyat. Juga akan dikembangkan perumahan yang dekat dengan tempat kerja. Kalau kita sediakan jauh dari tempat kerja, maka cost akan lebih besar,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perkuat Ekonomi, BWI Ajak Masyarakat untuk Berwakaf

Liputan6.com, Jakarta – Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong seluruh lapisan masyarakat agar mewakafkan sebagian hartanya melalui kantong-kantong atau badan wakaf yang tersebar di Indonesia.

Ini dilakukan agar potensi wakaf dapat berkontribusi dalam menguatkan perekonomian. “Apa amalan yang kita lakukan paling dahsyat yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? yaitu sedekahkan, atau wakafkan diri kita untuk dunia perwakafan,” kata Ketua BWI, Mohammad Nuh dalam sambutannya pada saat acara Indonesia Wakaf Summit 2019, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Nuh mengatakan, urusan perwakafan bukan sekadar hal yang dianggap remeh, akan tetapi memiliki potensi yang luar biasa bagi perekonomian umat. Di samping itu, wakaf juga memiliki peran dalam meningkatkan sistem dakwah serta menjaga harkat martabat umat.

“Lebih dari itu urusan perwakafan bukan sekadar biasa tetapi juga luar biasa,” ujar dia.

Sekadar informasi, berdasarkan catatan BWI potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektar (Ha).

Sedangkan potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sedangkan yang sudah bersertifkat sebanyak 163 bidang tanah pada 2018. 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Dorong Generasi Milenial Bayar Wakaf

(Foto: Merdeka.com/Dwi Aditya Putra)
Indonesia Wakaf Summit 2019 (Foto: Merdeka.com/Dwi Aditya Putra)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berkomitmen mengoptimalkan potensi wakaf agar dapat berkontribusi dalam menguatkan ekonomi.

Komitmen ini juga dilakukan sejalan sebagai upaya untuk memperbesar dunia perwakafan di Tanah Air. Ketua BWI, Mohammad Nuh membeberkan, ada beberapa isu strategis dalam upaya memperbesar dunia perwakafan Indonesia. 

Salah satunya adalah isu mengenai wakif atau orang yang mewakafkan sebagian hartanya.

“Kalau ditanya apa yang harus dilakukan memperbesarkan dunia perwakafan? Pertama adalah bagaimana caranya memperbanyak wakif,” kata Nuh dalam sambutannya pada saat acara Indonesia Wakaf Summit 2019, di Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.

Nuh mengatakan, upaya pihaknya untuk memperbanyak wakaf adalah dengan menggaet seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, tidak hanya orang tua saja, melainkan generasi milenial pun turut menjadi sasaran.

“Mulai dari senior sampai milenial itu yang sampai sekarang kita harus dorong anak 15 tahun. Oleh karena itu kita ingin perbanyak wakif melalui literasi sehingga nanti dia (milenial) akan menjadi wakif,” imbuh Nuh.

Mantan Menteri Pendidikan dan Budaya ini melanjutkan, isu kedua yakni mengenai pengelolaan harta wakaf itu sendiri. Menurut dia, pola pikir masyarakat tentang wakaf saat ini perlu dibenahi. Sebab, sebagian masyarakat masih beranggapan wakaf itu hanya berkaitan dengan masalah tanah.

“Kalau dulu wakaf sebatas urusan tanah maka Alhamdulillah pemikiran dari pendahulu kita harta wakaf smakin luas. Mulia dari tanah, royalti, apa saja sudah semakin berkembang dan memudahkan orang memberikan wakafnya,” ujar dia.

Kemudian upaya terakhir dalam mengembangkan perwakafan yakni menciptakan nilai tambah dari wakaf itu sendiri.

“Nilai wakaf adalah nilai tambah, oleh karena itu ciri yang paling gampang bagi umat memasuki prradaban modern adalah wakafnya maju apa tidak, kalau tidak maju berarti belum. Tapi kalau perwakafan sudah modern maka di situ suatu kemajuan peradaban,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Kemenkeu Pastikan Aturan Cukai Plastik Segera Rampung

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi, menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penerapan cukai plastik dapat segera selesai pada tahun ini.

Aturan ini pun dapat dirilis dalam waktu dekat. “(target?) Kalau saya ditanya ya secepat mungkin,” ujar dia di Kementerian Kordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Heru mengatakan, proses penggodokan RPP ini terus berjalan di antara kementerian dan  lembaga. Dia pun berharap atururan ini dapat terbit segera mungkin.

“Proses pematangan koordinasi jalan terus. Itu saja yang bisa saya updet ya. Artinya tidak berhenti jalan terus,” imbuh dia.

Sebelumnya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, saat ini aturan cukai plastik masih dibahas antar kementerian dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP).

“Masih menunggu RPP disahkan menjadi PP sebagai dasar hukum pengenaan cukai atas plastik,” ujar Nirwala saat dihubungi oleh merdeka.com ditulis Senin (4/3).

“Saya tidak tahu kapan (rampung), karena PP tersebut berkaitan dengan sinkronisasi kepentingan kementerian/lembaga pembina teknis. Di antaranya Kemen Perindustrian, KLHK,” sambungnya.

Nirwala melanjutkan, pengenaan cukai plastik memang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian konsumsi plastik yang kian meningkat setiap hari. Sehingga, ke depan pengelolaan dan manajemen plastik bisa lebih terarah.

“Dengan kondisi pencemaran lingkungan oleh sampah plastik akhir-akhir ini, yang paling penting kita harus sepakat apakah konsumsi plastik itu perlu dikendalikan? Pengendalian ini dengan tujuan untuk memperkuat manajemen pengelolaan sampah dan manajemen pertumbuhan sampah plastik baru,” jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pemerintah Pastikan Tak Semua Plastik Kena Cukai

Pengurangan penggunaan kantong plastik di Inggris. Sumber : mymodernmet.com.

Pemerintah akan mengenakan tarif cukai untuk plastik untuk mengendalikan peredaran plastik yang semakin besar di Indonesia. Namun demikian, pengenaan cukai ini tidak akan diberlakukan kepada semua jenis plastik, tetapi hanya jenis plastik tertentu saja.

“Tidak semua yang memenuhi kriteria barang kena cukai dikenai cukai. Tidak semua jenis plastik itu dikenai. Karenanya harus jelas jenisnya apa (yang dikenakan cukai plastik),” ujar Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Haryanto di Kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Ada empat syarat suatu barang bisa dikenai pungutan cukai. Pertama, konsumsi dari barang yang perlu dikendalikan. Kedua, peredarannya perlu diawasi. Ketiga, menyebabkan eksternalitas negatif masyarakat dan lingkungan. Keempat, pengenaan pungutan untuk menjamin aspek keadilan dan keseimbangan.

“Mekanisme pemungutan cukai itu ada yang dipungut, ada yang tidak dipungut, dan ada yang dibebaskan. Seperti plastik untuk mie instan itu tidak mungkin kita kenakan (cukai) lalu diganti daun. Kopi yang kemasan juga begitu, enggak mungkin diganti daun,” ujar dia.

Nirwala menambahkan, pengenaan cukai kantong plastik bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal ini pun akan diatur dalam peraturan mengenai cukai kantong plastik sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. 

“Tidak semata-mata untuk mencari keuangan negara, prinsipnya bukan itu. Meskipun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 pendapatan cukai kantong plastik ditargetkan Rp 500 miliar, tahun depan juga sama (pencapatan cukai kantong plastik) Rp 500 miliar,” ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com