Pengusaha Ketar-Ketir Jika Tax Ratio Naik Jadi 16 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Calon Pesiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berencana menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrat. Untuk membiayai kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tersebut, salah satu upayanya dengan menggenjot pemasukan negara dari sisi pajak, yakni meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga mencapai 16 persen.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, upaya menaikkan tax ratio memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal, setidaknya dibutuhkan level tax ratio 16 persen.

“Jadi saat ini baik pasangan Jokowi-Makruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno sudah selayaknya memberi perhatian pada perbaikan sistem perpajakan agar kita mampu mencapai level optimal untuk pembangunan,” kata Yustinus saat dihunbungi merdeka.com, Jumat (18/1/2019).

Namun dirinya menyayangkan apabila kenaikan tax ratio dijadikan sebagai solusi jangka pendek untuk digunakan mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji PNS dan aparat penegak hukum yang dianggap masih rendah.

“Logika sederhana pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat, untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat. Lalu kita bergumam ‘mahal bener ya mengongkosi pelayan’,” imbuh Yustinus.

Hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya. Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek bahkan akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan dinilainya masih cukup rendah dan basis pajak belum bertambah signifikan.

“Catatan ini hanya ingin menguji rasionalitas program jangka pendek. Jangan sampai para ASN keburu girang bukan kepalang, di saat bersamaan para pelaku usaha dan wajib pajak ketar-ketir karena siap-siap jadi sasaran perburuan target pajak,” katanya.

Berdasarkan catatan, PDB 2018 kurang lebih mencapai sebesar Rp 14.745 triliun. Sehingga kata Yustinus, kenaikan ke 16 persen naik 4,5 persen dari tax ratio 2018 sebesar 11,5 persen adalah Rp 663 triliun, atau 48 persen dari pendapatan negara 2014.

“Mungkinkah dalam jangka pendek menarik pajak yang nilainya dua kali lipat kenaikan 2015-2018, tanpa menimbulkan kegaduhan dan menggencet pelaku usaha?” cetus Yustinus.

2 dari 3 halaman

Bukan Satu-satunya Alat Ukur

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Yustinus menambahkan, tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun tax ratio kata dia, bukanlah satu-satunya alat ukur bagi kinerja institusi pemungut pajak lantaran ada beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan.

Sebelumnya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hendak menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrat. Mengingat belakangan ini banyak birokrat yang tergiur ‘duit panas’ masuk ke kantong pribadi.

“Berkali-kali saya utarakan di ruang publik akar masalah adalah penghasilan para birokrat kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini saya akan emmperbaiki kualitas hidup birokrat dengan realistis. uangnya dari mana, saya akan tingkatkan tax ratio (hingga 16 persen),” kata Prabowo dalam Debat Perdana Pilpres 2019 pada Kamis 17 Januari 2019. 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Aliran Modal Asing ke Indonesia Capai Rp 14,75 Triliun Sampai 17 Januari

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat arus masuk modal asing (capital inflow) ke Indonesia hingga 17 Januari 2019 mencapai Rp 14,75 triliun. Aliran dana tersebut masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan juga saham.

“Kalau di Januari ini pemantauan angka kami sampai dengan 17 Januari 2019 kemarin secara keseluruhan inflow itu berjumlah kalau year to date 2019 itu total Rp 14,75 triliun,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo di Kompleks Masjid BI, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Perry merinci, dari total aliran modal asing sebesar Rp 14,75 triliun tersebut, yang masuk melalui SBN mencapai Rp 11,48 triliun, sedangkan ke pasar saham mencapai Rp 3,21 triliun.

“Jadi aliran asing masuk terus berlanjut di bulan Januari ini sampai 17 januari Rp 14,75 triliun terdiri dari SBN Rp 11,48 triliun dan saham juga Rp 3,21 triliun,” tutur dia.

Perry mengatakan, dengan capaian tersebut membuktikan bahwa tingkat kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih cukup bagus. Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia, bersama pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan.

“Kedua karena memang prospek ekonomi Indonesia lebih baik, stabilitas yang terjaga termasuk juga defisit transaksi beejalan yang menurun,” tutur dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/1). Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat arus masuk modal asing (capital inflow) ke Indonesia cukup deras selama Desember 2018. Aliran masuk modal asing masuk ke RI pada Desember 2018 sebesar USD 1,9 miliar. “Dan berlanjut pada Januari 2019,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di kantornya.

Akan tetapi, kondisi neraca perdagangan Indonesia Desember 2018 masih mencatat defisit meski aliran masuk modal asing masih berlanjut.

“Defisit neraca perdagangan tercatat sebesar USD 1,1 miliar dipengaruhi penurunan kinerja ekspor, khususnya ekspor non-migas akibat kondisi global yang kurang kondusif,” ujarnya.

Kendati demikian, dia menyebutkan saat ini posisi cadangan devisa (cadev) pada akhir Desember 2018 cukup tinggi sebesar USD 120,7 miliar, atau setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memperkuat ketahanan sektor eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan pada 2019 menuju kisaran 2,5 persen dari PDB,” tutupnya.

BNI dan PNM Salurkan KUR Lewat Program Mekaar Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM mengembangkan kerjasama melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Nasabah PNM Mekaar yang dinyatakan naik kelas.

PNM Mekaar merupakan Layanan pemberdayaan melalui pembiayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera dengan anggota 10-30 perempuan, dengan pembiayaan Rp 2-5 juta yang selama ini diberikan bertahap tanpa jaminan.

Kerja sama Penyaluran KUR BNI tersebut terus berlanjut antara lain dalam acara Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo di Garut, Jawa Barat, Jumat (8/11/2019).

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto dan ratusan peserta Program PNM Mekaar dari Garut dan sekitarnya.

Corporate Secretary BNI Kiryanto menyebutkan, hingga saat ini, sudah sekitar 4 juta Nasabah PNM Mekaar yang menerima manfaat penyaluran kredit Mekaar PNM ini.

Sebagai kelanjutannya, mulai awal 2019 ini, Nasabah Mekaar yang telah dinyatakan lulus dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh PNM dan telah mempunyai kapasitas yang layak untuk dibiayai akan mendapatkan fasilitas KUR Mikro oleh BNI.

2 dari 3 halaman

Lebih 1.500 Nasabah

Suasana pedagang di Skybridge Tanah Abang, Jakarta, Jumat (4/1). Penyaluran KUR tersebut meningkat bila dibandingkan dengan penyaluran KUR pada 2018 sebesar Rp 123 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebagai langkah awal, General Manager Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo menambahkan bahwa saat ini telah terdapat lebih 1.500 Nasabah PNM Mekaar yang memenuhi kriteria naik kelas dan eligible untuk mendapatkan KUR Mikro BNI dengan rata-rata maksimum sampai Rp 10 juta yang tersebar di Jakarta, Garut dan Tasikmalaya.

“Selain penyaluran KUR Mikro, Nasabah PNM Mekaar yang naik kelas akan tetap mendapatkan pembinaan dari PMM dan BNI berupa Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), Peningkatan Kapasitas Usaha (PKU), Pendampingan Nasabah dan Pembayaran Kewajiban KUR Mikro,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Masuk Bahasan Debat Capres, Kesan Pengusaha Soal Layanan Izin Online

Liputan6.com, Jakarta Layanan sistem perizinan online terintegrasi atau online single submission (OSS) sempat disinggung dalam debat perdana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yang berlangsung Kamis (17/1/2019) malam.

Kubu petahana, yaitu Jokowi Widodo (Jokowi), menyatakan melalui OSS ini, mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia. Namun, bagaimana pendapat pengusaha mengenai implementasi dari OSS tersebut selama ini?

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, para pengusaha memahami maksud dan tujuan dari pemerintah membentuk layanan tersebut. Dirinya juga sependapat jika dengan OSS ini mampu membuat proses perizinan usaha menjadi lebih transparan.

“Kalau lihat OSS, pada saat debat Pak Jokowi mungkin maksudnya OSS itu konteksnya baik, semua transparan karena perizinan dilakukan secara online, untuk menghindari adanya korupsi dan hal semacamnya. Jadi, tujuan daripada itu betul, kalau OSS ini memang baik sekali. Dan kalau itu bisa jalan, memang cepat (proses perizinannya),” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Namun sayangnya apa yang dirasakan pengusaha di lapangan, layanan tersebut belum berjalan maksimal hingga saat ini. Salah satu kendalanya, yaitu belum terintegrasinya layanan ini hingga ke daerah.‎

“Tetapi kenyataan di lapangan, kita tahu ini belum terintegrasi ke daerah. Yang sudah jalan baru yang pusat. Harusnya OSS ini kan terintegrasi antara pusat dan daerah, dengan kata lain perizinan di daerah itu jadi satu. Ini belum terintegrasi. Hanya beberapa daerah saja yang bisa. Jadi, kenyataan di lapangan belum maksimal,” kata dia.

Namun demikian, Shinta tetap berharap jika layanan ini terus diperbaiki dan dikembangkan. Sebab, pengusaha sangat berharap adanya proses perizinan yang cepat dan mudah saat hendak berinvestasi di dalam negeri.

“Tetapi bahwa itu menjadi upaya yang baik untuk mencegah korupsi dengan memperbanyak perizinan online, itu betul,” tandas dia.

2 dari 2 halaman

Dikritik, Jokowi Ajak Prabowo-Sandi Coba Layanan Izin Online

Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dan Ma’ruf Amin saat memaparkan visi misi dalam debat Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02 menjalankan debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam salah satu sesi debat tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga uno mempertanyakan kepastian hukum kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin mengenai cara meningkatkan investasi.

Menurut Sandiaga, masalah kepastian hukum ini juga membuat bisnis di Indonesia terutama untuk usaha kecil menengah (UKM) sulit berkembang.

Menjabat pertanyaan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa saat ini semua usaha atau bisnis mendapat kepastian hukum untuk mengembangkan usaha atau investasi di Indonesia.

Ia pun meminta kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjajal layanan sistem perizinan online atau online single submission (OSS).

Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini tujuannya ingin menciptakan kesederhanaan dalam pelayanan, termasuk pelayanan izin investasi.

Sebelum ada OSS, untuk mengurus izin perlu berbulan-bulan. namun dengan adanya OSS ini hanya cukup dua jam saja.

“Jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mau berusaha datang ke OSS, tunggu 2 jam izin-izinnya keluar dan bapak bisa mulai usaha,” kata Jokowi.

Dengan memperbaiki layanan urus izin investasi, Jokowi yakin hal itu bisa meredam potensi adanya korupsi.

“Ini yang kami lakukan memperbaiki sistem menyederhanakan sistem, sehingga tidak ada korupsi. Ada manajemen kontroling yang baik di situ,” tegasnya.

Modal Asing Masuk, Rupiah Terus Menguat

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memastikan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih dalam kondisi baik. Menurutnya, kondisi ini akan terus berlanjut hingga pertengahan tahun mendatang.

“Nilai tukar sekali lagi bergerak stabil dengan mekanisme pasar berjalan sangat baik,” kata Perry saat ditemui di Kompleks Masjid BI, Jakaeta, Jumat (18/1/2019).

Penguatan rupiahini juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya diperkuat oleh instrumen BI mengenai aturan transaksi pasar Non Deliverable Forward (NDF) di dalam negeri atau Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).

“(Kemudian) tentu saja melihat bagaimana respons kita di Indonesia termasuk respons dari pemerintah untuk menurunkan CAD, respons dari BI dengan suku bunga dan maupun juga respons dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk stabilitas sistem keuangan,” sebutnya.

Perry mengatakan, faktor lain yang menyebabkan kondisi rupiah tetap terjaga baik yakni didorong dari aliran modal asing yang masuk ke Indonesia. Di mana, sepanjang 2018 aliran modal masuk ke Indonesia capai USD 1,9 miliar. Sementara, sejak awal tahun hingga per 17 Januari 2019 tercatat aliran modal masuk sebesar Rp 14,75 triliun.

“Kedua masuknya aliran modal asing sehingga itu menambah supply di valas. Ketiga adalah semakin bekerjanya mekanisme pasar,” jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Rupiah Hari Ini

Teller tengah menghitung mata uang dolar di penukaran uang di Jakarta, Junat (23/11). Nilai tukar dolar AS terpantau terus melemah terhadap rupiah hingga ke level Rp 14.504. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat terbatas pada perdagangan Jumat ini. Kesepakatan dagang AS dengan China mendorong penguatan aset berisiko.

Mengutip Bloomberg, Jumat (18/1/2019), rupiah dibuka di angka 14.165 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 14.192 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.155 per dolar AS hingga 14.195 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah masih menguat 1,44 persen.

Berbeda, berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.182 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan patokan sehari sebelumnya yang ada di angka 14.158 per dolar AS.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tak Cuma Cegah Korupsi, Kenaikan Gaji PNS Juga Dorong Kinerja

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan, pemerintah telah menaikkan gaji pada pegawai negeri sipil (PNS). Kenaikan tersebut bukan semata untuk mencegah para abdi negara melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan.

Hal ini menanggapi pernyataan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subinto dalam debat perdana yang menyinggung jika PNS tidak kuat menahan godaan untuk korupsi karena gaji yang rendah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, selain menekan korupsi dan meningkatkan kesejahteraan PNS, kenaikan gaji yang diberikan pemerintah ‎sebenarnya guna mendorong kinerja para abdi negara lebih baik lagi.

“Tujuan meningkatkan gaji tentu tidak hanya untuk merespons godaan (korupsi) tetapi juga untuk tingkatkan kesejahteraan, memperbaiki kinerja birokrasi secara keseluruhan dan lain-lain,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Dia menjelaskan, dari sisi internal, pemerintah juga terus memperbaiki sistem dan kelembagaan. Hal ini agar celah bagi tindak korupsi bisa diminimalisir.

“Itu upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar secara sistem dan kelembagaan korupsi bisa dikurangi. Perbaikan sistem ada penguatan pengawasan internal, penciptaan zona-zona integritas, penegakan hukum dan lain-lain,” jelas dia.

Tidak hanya saat PNS sudah mulai bekerja, pemerintah juga terus memperbaiki sistem penerimaan Calon PNS (CPNS) untuk menyaring kandidat terbaik. Sementara dari sisi penegakan hukum bagi PNS yang terlibat korupsi, pemerintah juga melakukannya secara serius agar memberikan efek jera.

‎”Dengan perbaikan sistem rekruitmen yang makin transparan dan fair berbasis elektronik diharapkan diperoleh CPNS berintegritas tinggi‎. Efek jera tentu harus diukur secermat mungkin. Tapi intinya penegakan hukum dilakukan secara serius agar menimbulkan efek jera,” tandas dia.

2 dari 3 halaman

Perang Pendapat Soal Gaji PNS

Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno saat memaparkan visi misi dalam debat Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan debat Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pertama pada Kamis 17 Januari 2019. Tema yang diambil adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Dalam debat tersebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka ia akan memperbaiki birokrasi. 

Selain itu, ia juga akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.

“Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis,” kata Prabowo.

Namun hal tersebut ditepis oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). “Saya tidak setuju karena gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar,” jelas Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi Buka Kembali Sejumlah Stasiun KA yang Sempat Ditutup di Garut

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali (reaktivitas) jalur kereta api (KA) yang pernah ditutup di sejumlah stasiun, yang dipusatkan di Stasiun Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).

Sebagai informasi, reaktivasi jalur kereta api ini melalui proses penertiban wilayah Cibatu-Garut-Cikajang, di antaranya: sosialisasi dengan target 1.077 telah selesai 100 persen.

Kemudian pendataan dengan target 1.077 tercapai 1.074 (99,72 persen), pembayaran dengan target 911 realisasi 218 (23,93 persen), dan pembongkaran 1.077 telah terselesaikan 135 (12,53 persen).

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, beberapa stasiun yang juga dilakukan reaktivasi di antaranya:

St. Bandung-Ciwideuy, berlokasi di Soreang, Ciwidey, Kota/Kab Bandung. Jalur ini ditutup tahun 1975, memiliki panorama bagus dan untuk angkut komoditi hasil perkebunan dan kayu serta berpotensi 5.087 penumpang/hari.

St. Banjar-Pangandaran-Cijulang, berlokasi di Banjar, Pangandaran. Jalur ini ditutup pada 1 Februari 1982, sebagai sarana transportasi warga dengan potensi 3.016 penumpang/hari.

St. Cibatu-Garut-Cikajang, berlokasi di Cibatu, Garut, Cikajang. Jalur ini ditutup pada September 1982, memiliki panorama bagus dan sebagai angkut komoditi sayuran, beras, dan buah-buahan, memiliki potensi 1.113 penumpang/hari.

St. Rancaekek-Tanjungsari, berlokasi di Kota/Kab Bandung, Sumedang. Jalur ini dimulai tahun 1918, dibangun oleh Staatsspoorwegen dan resmi melayani 13 Februari 1921.

Ini digunakan untuk angkutan teh dan hasil bumi dari Sumedang Barat, pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) jalur ini dibongkar dan dipindahkan yang akhirnya tidak beroperasi kembali, memiliki potensi 10.250 penumpang/hari.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara kali ini antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

2 dari 2 halaman

Presiden Jokowi akan Meresmikan Penyambungan Listrik Gratis di Garut

Penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu, di Kampung Pasar Kolot, Kecamatan Cibatu, Kabupten Garut. Liputan6.com/Pebrianto eko wicaksono

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu, di Kampung Pasar Kolot, Kecamatan Cibatu, Kabupten Garut. Rencananya J‎okowi akan meresmikan penyambungan listrik gratis, Jumat (18/1/2019) ini.

Dari pantauan Liputan6.com, di lokasi tersebut ada empat rumah yang akan menikmati penyambungan listrik gratis. Lokasi tepatnya di Kampung Pasar Kolot RT 02 RW 01, Kecamatan Cibatu, Kabupten Garut.

‎Ketua RW 01 Kampung Pasar Kolot, Dadang Rusana‎ mengatakan, dirinyalah yang mendaftarkan warga tersebut sebagai penerima penyambungan listrik gratis ke kelurahan. Ternyata pengajuan tersebut langsung ditindaklanjuti PT PLN (Persero).

“Ada info dari desa melalui RW diajukan. Ada empat rumah tangga. Saya data persyaratannya fotocopy KTP dan KK. Nggak lama di survey, pemasangan instalasi kurang lebih satu bulan sudah menyala,” tutur Dadang kepada wartawan.

Program penyambungan listrik gratis merupakan program sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Selain meresmikan penyambungan listrik gratis, Jokowi dijadwalkan membagikan sertifikat sambungan listrik gratis kepada 30.937 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Garut, Jawa Barat.

YLKI: DP Kredit Kendaraan 0 Persen Bikin Keluarga Miskin Terjerat Utang

Liputan6.com, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatalkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/2018 tentang kredit atau DP 0 persen untuk mobil dan sepeda motor. Bila permintaan ini tak digubris, maka asosiasi mengancam akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Sekretaris Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, mengatakan bahwa YLKI memiliki beberapa catatan kritis mengenai kebijakan baru dari OJK ini. Pertama, terkait pengenaan uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor sebesar 30 persen yang selama ini kerap dimanipulasi.

“Akibatnya kredit sepeda motor tanpa uang muka pun berjalan terus, lancar tanpa kendala. Jadi adanya syarat khusus untuk uang muka 0 persen oleh OJK potensi pelanggarannya sangat besar, sebagaimana ketentuan uang muka 30 persen,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/1/2019).

Selanjutnya, YLKI meminta uang muka 0 persen seharusnya diberikan untuk kredit kendaraan angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Sebab, selama ini justru kredit untuk kendaraan umum mendapat syarat yang memberatkan perusahaan angkutan umum, baik swasta atau BUMN/BUMD.

Selain itu, DP 0 persen disebutkannya hanya layak diberikan untuk kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, seperti mobil atau sepeda motor listrik. Dalam hal ini, POJK Nomor 35/2018 diasumsikan bakal mendistribusi polusi udara, bahkan polusi suara, yang lebih masif.

Uang muka 0 persen juga dinilai akan memicu kemiskinan baru bagi rumah tangga miskin. YLKi menyatakan, sejak booming 10 tahun terakhir kredit sepeda motor, rumah tangga miskin yang terjerat iming-iming kredit sepeda motor murah, sangat masif.

“Akibatnya, banyak sekali rumah tangga miskin yang semakin miskin karena pendapatannya tersedot untuk mencicil kredit sepeda motor, atau bahkan mengalami kredit macet (gagal bayar).” kata dia. 

Oleh karenanya, YLKI begitu mendesak agar OJK membatalkan POJK Nomor 35/2018. “Jika OJK tak membatalkan POJK dimaksud, YLKI dan Jaringan Lembaga Konsumen Nasional akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung,” tegas YLKI.

2 dari 3 halaman

OJK Yakin DP Nol Persen Kredit Kendaraan Tak Bikin Kredit Macet

Pengunjung melihat produk mobil pada pameran kendaraan di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung, Sabtu (27/6). Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan aturan pelonggaran uang muka/DP untuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru kebijakan DP nol persen untuk kredit kendaraan bermotor.

Namun, banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut memiliki banyak risiko dalam penerapannya. Salah satunya adalah risiko kredit macet.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2 B, Bambang W. Budiawan menyatakan, risiko tersebut sangat kecil.

Mengingat perusahaan pembiayaan yang diperbolehkan menerapkan DP nol persen sangat selektif. Dia cukup optimistis tidak akan terjadi dampak negatif dari ada kebijakan tersebut. 

Seperti diketahui, dalam peraturan tersebut disebutkan yang dapat memberikan DP 0 persen hanya Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1 persen.

Bambang menegaskan profil debitur yang memiliki potensi kredit macet bukan merupakan nasabah dari perusahaan dengan NPF di bawah 1 persen. Sebab dapat dipastikan semua debitur perusahaan-perusahaan tersebut memiliki profil pembayaran kredit yang baik.

“Saya jamin (perusahaan yang NPF) di bawah 1 persen tidak ambil itu (debitur berisiko kredit macet), saya jamin. Perusahaan NPF di bawah 1 persen itu pemilihan marketnya benar,” kata Bambang di kantornya, Rabu (16/1/2019).

Bambang juga mengungkapkan perusahaan dengan keuangan sehat sudah memiliki prosedur sendiri dalam menyetujui kredit pembiayaan nasabah. Sehingga perusahaan tidak akan salah memilih calon debitur yang memiliki risiko kredit macet. 

“Begini-begini sudah ketahuan motifnya. Mereka (perusahaan dengan NPF di bawah 1 persen) sudah punya kok analisis-analisis ini. Area-area tertentu sudah ada,” ujarnya.

Adapun jenis kendaraan yang dapat memperolah fasilitas uang muka 0 persen dari harga jual adalah kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

Sebelumnya, Wakil Presden RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku kurang setuju dengan aturan DP nol persen tersebut. Dia menjelaskan, terlalu banyak risiko yang dapat terjadi jika kredit kendaraan bermotor tanpa uang muka.

“Ada aturan Bank Indonesia untuk mengatur tentang DP itu. Karena kalau DP 0, bisa, itu kredit macetnya, banyak, high risk,” kata Wapres JK saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Dia melanjutkan, nantinya jika banyak masalah seperti kredit macet maka yang akan banyak bekerja adalah penagih atau debt collector. “Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja nanti debt collector,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kisah Anak Pekerja Serabutan Lolos Seleksi CPNS 2018

Liputan6.com, Jakarta – Oktober 2018 lalu menjadi saat yang penuh tanda tanya bagi Fauzi Rizki Arbie (25). Betapa tidak, saat itu kontrak Fauzi di Dinas Perpustakan Kota Bandung tidak diperpanjang.

Apalagi ayahnya bekerja serabutan, kadang bekerja tetapi kadang juga tidak, sementara ibunya sebagai ibu rumah tangga. Kebetulan saat itu ayah Fauzi, Amirudin Arbie, mendapat panggilan bekerja sebagai mandor bangunan di Lombok, NTB.

“Ayah saya kerjanya serabutan, ketika ada kerjaan ya kerja, ketika gak ada ya dia gak kerja,” ujar Fauzi, seperti dikutip dari laman Menpan.

Sejak itu, Fauzi tinggal berdua dengan ibunya, Nenny Mulyanie, di kota yang berjuluk Paris van Java. Dalam kondisinya yang menganggur, ia mengaku tidak tenang. Pasalnya, sebagai anak laki-laki, ia merasa bertanggungjawab terhadap ibunya.

“Sempat tidak tenang, tak ada kegiatan untuk menambah penghasilan orang tua,” lanjutnya bercerita.

Kondisi tersebut mendorong Fauzi untuk berusaha keras memperoleh pekerjaan yang mapan, yakni menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan impiannya.

Kebetulan, saat itu pemerintah sedang membuka seleksi CPNS Tahun Anggaran 2018 (CPNS 2018). Berbekal pengalaman bekerja di pemerintahan, Fauzi mendaftarkan diri pada rekrutmen CPNS 2018. Ia mendaftar pada formasi pengelola teknik informasi bidang monitoring dan evaluasi di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Perjuangan dimulai saat melakukan pendaftaran secara online. Tiga hari ia mencoba mendaftar di web resmi Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN), namun selalu gagal karena banyaknya orang yang hendak mendaftar.

Ia juga mengakui, dengan latar belakang pendidikan D-III, agak sulit untuk mencari posisi yang tepat. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan teknik komputer di Politeknik Piksi Ganesha Bandung.

Akhirnya, Fauzi memantapkan pilihannya di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), meskipun formasinya hanya satu, yang membuatnya pesimis.

Dua minggu berlalu. Saat pengumuman seleksi administrasi, ia menemukan namanya berhak ikut ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Ia sadar sepenuhnya bahwa SKD dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) ini tak dimungkinkan ada kecurangan atau ‘titipan’. Ia pun menyiapkan diri dengan belajar keras, karena hanya kemampuannya sendiri yang bisa menolongnya, selain kekuatan doa kepada Tuhan YME.

Selama 100 menit, ia berkutat dengan kumpulan soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Intelegensia Umum (TIU). Untuk lolos, Fauzi harus memenuhi ambang batas dari tiap-tiap kelompok soal.

Hasil keringatnya pun langsung tertera saat ia selesai mengerjakan soal. Hasilnya, Fauzi mendapat nilai 70 untuk TWK, 100 untuk TIU, dan 136 untuk TKP.

“Nilai saya tidak memenuhi passing grade di bagian TKP dan TWK. Saya hanya bisa berdoa, kalau memang sudah rejeki mungkin ada cara lain,” imbuh Fauzi, yang gemar naik gunung ini.

2 dari 3 halaman

Adanya Peraturan Baru, Fauzi Jadi Lolos CPNS

Fauzi Rizki Arbie saat sedang melakukan hobinya, naik gunung (Sumber: Menpan.go.id)

Tanpa disangka, Kementerian PANRB kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 61/2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Formasi PNS dalam Seleksi CPNS Tahun 2018.

Adanya regulasi yang mengatur soal ranking itu, menguntungkan Fauzi yang mendapat nilai kumulatif cukup tinggi pada SKD. Anak terakhir dari dua bersaudara ini pun dinyatakan lolos dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Dalam benaknya, yang ia tahu SKB tidak berbeda jauh dengan SKD yang berbasis CAT. Ia kaget saat membaca pengumuman, ternyata SKB terdiri dari psikotes, wawancara, CAT, TOEFL, dan praktik kerja.

Rasa pesimis kembali menghantuinya. Ia sadar, bahwa yang lolos sampai tahap ini adalah peserta yang unggul. Ia harus bersaing dengan dua orang lain karena setiap formasi diikuti tiga orang peserta untuk diambil salah satu yang terbaik, setelah nilainya diintegrasikan dengan nilai SKD. Bobotnya, 40 persen untuk SKD dan 60 persen untuk SKB.

Namun demikian, ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dengan tekad bulat, Fauzi melangkah ke ibukota dengan harapan bisa menaikkan derajat kedua orang tuanya.

Sebelum ujian, ia selalu minta doa restu dengan mencium tangan dan kaki ibunya. Tak lupa, melalui sambungan telepon, ia juga meminta doa kepada ayahnya yang saat itu berada di Lombok.

Doa dan harapan kedua orang tuanya itu menjadi pemicu semangat Fauzi menghadapi rangkaian seleksi CPNS. Fauzi menekankan, ia selalu berusaha menyeimbangkan antara doa dan usaha keras.

“Doa tanpa usaha itu bohong, tapi usaha tanpa doa itu sombong”, begitu kutipan yang selalu menjadi pegangan hidupnya.

Berbekal doa kedua orang tuanya, serta usaha yang keras, Fauzi berhasil lolos SKB dan memasuki tahap pemberkasan.

3 dari 3 halaman

Bertekad Mengabdikan Diri dan Membahagiakan Orang Tua

Fauzi Rizki Arbie dan keluarganya (Sumber: Menpan.go.id)

Perjuangan yang sudah ia lakukan sampai tahap sejauh ini, ia persembahkan untuk kedua orang tuanya. Menurut Fauzi, sebagai anak laki-laki, sudah sepatutnya untuk mengangkat derajat serta membahagiakan mereka.

“Saya ingin memberangkatkan mereka umroh dan insya Allah akan mendekatkan ayah dan ibu saya agar tidak berjauhan. Saya juga ingin membalas budi atas kebaikan mereka, meski tidak mungkin, setidaknya saya tidak tinggal diam,” tutur Fauzi.

Kini, ia sudah berhasil membuktikan apa yang ia yakini, lulus seleksi CPNS tanpa bantuan orang lain tetapi dengan kemampuannya diri sendiri.

Apresiasi juga ia sampaikan kepada pemerintah karena berhasil melaksanakan rekrutmen abdi negara yang transparan dan akuntabel. Sistem CAT ini ia yakini tak ada celah terjadinya kecurangan.

“Tidak ada kecurangan karena dengan komputerisasi dan hasilnya real time,” imbuhnya.

Fauzi membulatkan tekadnya untuk mengabdikan diri kepada Indonesia dan membahagiakan kedua orang tuanya.

Dengan menjadi CPNS, ia ingin ikut memperbaiki sistem komunikasi yang selama ini belum terintegrasi. Ia memiliki cita-cita untuk mengembangkan teknologi informasi agar lebih berguna bagi masyarakat luas, terutama di daerah yang belum terjangkau.

“Saya ingin sistem informasi itu terhubung hingga ke pelosok, jangan cuma di kota besar,” tandasnya.

Diresmikan Jokowi, 30.937 Rumah di Garut Kini Tersambung Listrik Gratis

Liputan6.com, Garut – Presiden  Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penyambungan listrik gratis kepada 30.937 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).
Pantauan Liputan6.com, di Kampung Pasar Kolot RT 02 RW 01, Kecamatan Cibatu, Kabupten Garut, usai melaksanakan ‎ibadah Jumat di Masjid Agung Cibatu, Jokowi langsung meninjau empat rumah ‎yang menjadi sasaran penyambungan listrik grastis di wilayah tersebut.
Setelah menyusuri gang sempit sekitar 100 meter, Jokowi yang mengenakan peci hitam, berbaju puti dan celana jeans biru, memberikan sertifikat penyambungan listrik gratis ke Engkus Kusnadi seorang warga ‎yang mendapat fasilitas tersebut.
‎”Ini sertifikatnya, nggak bayar kan‎?,” kata Jokowi ke Engkus samb‎il menyerahkan sertifikat penyambungan listrik gratis.
Jokowi pun menanyakan ke Engkus, mengenai biaya yang dikeluarkan, sebelum pasokan listrik tersambung ‎secara mandiri dari jaringan PLN.
Engkus kemudian mengaku mendapat pasokan listrik dari tetanganya dengan membayar Rp 25 ribu per bulan.
“Biasanya kalau bayar berapa? Ini gratis‎‎ (sambungan listriknya),” ujar Jokowi.
Di lokasi tersebut, PLN menyalakan listrik di empat rumah tangga di Kampung Pasarkolot Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut. Hal tersebut juga menandai peresmian ‎penyambungan gratis pada 30.937 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Garut, Jawa Barat‎.

2 dari 2 halaman

Sinergi BUMN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penyambungan listrik gratis kepada 30.937 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019). Dok Kementerian BUMN

Sambungan listrik gratis ini disponsori 34 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyasar 235.756 rumah tangga miskin dan rentan miskin yang ada di Jawa Barat sesuai data TNP2K.
‎BUMN yang berpartisipasi dalam Program Sponsorship Sinergi BUMN Penyambungan Listrik Gratis untuk Masyarakat Miskin tersebut sebanyak 34 BUMN dan 1 Anak Perusahaan yaitu PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia.
Kemudian Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.
Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat mendapatkan penyambungan listrik secara gratis dengan daya 450 VA. Daya 450 VA tersebut cukup untuk menggunakan TV, penanak nasi, dan menyalakan lampu. 
Untuk biaya, PLN dan Asosiasi Instalatir memberikan keringanan Biaya Penyambungan dan Pemasangan Instalasi sebesar 50 persen sehingga biaya yang perlu dibayar oleh Sinergi BUMN hanya sebesar Rp 500 ribu.

DP 0 Persen Kredit Kendaraan Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan terkait pembelian kendaraan bermotor dengan uang muka atau down payment (DP) 0 persen. Kebijakan baru itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK/05.2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 20.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, adanya aturan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia melihat setidaknya ada dua upaya yang hendak dicapai pemerintah lewat aturan DP kendaraan 0 persen ini. Pertama, yakni menggiatkan usaha di sektor otomotif serta memperbaiki perusahaan pembiayaan (leasing) non bank.

“Dengan aturan ini bisa membuat otomotif bertumbuh. Selain itu juga menumbuhkan perusahaan pembiayaan non bank untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dalam proses transaksi,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (18/1/2019).

Adapun lewat aturan DP 0 persen kredit kendaraan ini, OJK mensyaratkan, hanya perusahaan pembiayaan dengan catatan kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF) di bawah 1 persen saja yang boleh menawarkan.

Lebih lanjut, Pengajar Departemen Teknik Sipil UGM ini menyatakan, POJK Nomor 35/2018 ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di bidang industri transportasi.

“Pertumbuhan ekonomi yang tadinya 6 persen bisa meningkat jadi sekitar 8-9 persen. Di luar sektor migas (minyak dan gas), sektor transportasi juga salah satu penyumbang terbesar,” jelas dia.

Kendati memiliki beberapa keunggulan, ia coba memperingatkan, aturan DP 0 persen ini sebaliknya juga dapat membuat kepadatan lalu lintas semakin besar akibat penjualan mobil dan motor yang dipermudah.

“Kebijakan ini memang bisa mengembangkan industri transportasi, tapi bakal jadi kemacetan yang membesar. Kementerian Keuangan dan pihak terkait seharusnya membuat relaksasi kebijakan dan memperhatikan hal ini,” tutur dia.

Pengusaha Ketar-Ketir Jika Tak Ratio Naik Jadi 16 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Calon Pesiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berencana menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrat. Untuk membiayai kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tersebut, salah satu upayanya dengan menggenjot pemasukan negara dari sisi pajak, yakni meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga mencapai 16 persen.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, upaya menaikkan tax ratio memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal, setidaknya dibutuhkan level tax ratio 16 persen.

“Jadi saat ini baik pasangan Jokowi-Makruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno sudah selayaknya memberi perhatian pada perbaikan sistem perpajakan agar kita mampu mencapai level optimal untuk pembangunan,” kata Yustinus saat dihunbungi merdeka.com, Jumat (18/1/2019).

Namun dirinya menyayangkan apabila kenaikan tax ratio dijadikan sebagai solusi jangka pendek untuk digunakan mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji PNS dan aparat penegak hukum yang dianggap masih rendah.

“Logika sederhana pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat, untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat. Lalu kita bergumam ‘mahal bener ya mengongkosi pelayan’,” imbuh Yustinus.

Hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya. Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek bahkan akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan dinilainya masih cukup rendah dan basis pajak belum bertambah signifikan.

“Catatan ini hanya ingin menguji rasionalitas program jangka pendek. Jangan sampai para ASN keburu girang bukan kepalang, di saat bersamaan para pelaku usaha dan wajib pajak ketar-ketir karena siap-siap jadi sasaran perburuan target pajak,” katanya.

Berdasarkan catatan, PDB 2018 kurang lebih mencapai sebesar Rp 14.745 triliun. Sehingga kata Yustinus, kenaikan ke 16 persen naik 4,5 persen dari tax ratio 2018 sebesar 11,5 persen adalah Rp 663 triliun, atau 48 persen dari pendapatan negara 2014.

“Mungkinkah dalam jangka pendek menarik pajak yang nilainya dua kali lipat kenaikan 2015-2018, tanpa menimbulkan kegaduhan dan menggencet pelaku usaha?” cetus Yustinus.

Presiden Jokowi akan Meresmikan Penyambungan Listrik Gratis di Garut

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman Sommeng mengakui, konsumsi listrik Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara Asean antara lain Malaysia dan Singapura.

Saat ini rata-rata konsumsi listrik Indonesia baru mencapai 1.064 kWh/kapita. “Bukan paling kecil. Ya tapi kalah dengan Malaysia, kalah dengan Singapura. Malaysia itu sudah 4.000 kWh/kapita. Singapura 8.000 kWh/kapita. Kita baru 1.064 kWh/kapita. Tahun ini diharapkan 1.200 kWh/kapita,” kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Andy mengatakan, konsumsi listrik di daerah DKI Jakarta sudah bisa menyamai dengan kondisi konsumsi listrik yang ada di Malaysia. Rata-rata konsumsi listrik di Jakarta telah mencapai 3.5000 hingga 4.000 kWh/kapita.

“Jadi kalian kalian ini sudah di negara cukup baik kalau tinggalnya di Jakarta. Tapi kalau saudara saudara kita di NTT tadi itu harus kita kejar supaya jika nantinya kWh/kapitanya tinggi,” kata dia.

Andy menambahkan, kondisi saat ini berbeda dengan beberapa waktu lalu. Jumlah konsumsi listrik pada waktu itu masih dibatasi, sedangkan sekarang diperbolehkan untuk menambah peningkatan daya listrik.

“Sekarang mau nambah daya berapapun bisa apalagi kaya di Jakarta. Dengan meminta listrik sambungan premium. Bisa di Jakarta. Contohnya sekarang kenapa kita sudah menjadi indikator listriknya sudah cukup baik di Jakarta? (Bisa dilihat) saat Asian Games bagaimana kembang api, permainan lampunya, sedikitpun tidak menggangu. Cukup berbanggalah dengan kondisi listrik sekarang,” ujar dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanud TNI AD Gatot Subroto Lampung Bakal Layani Penerbangan Sipil

Liputan6.com, Jakarta – Lapangan Udara TNI AD (Lanudad) Gatot Subroto yang terletak di Kecamatan Waytuba, Kabupaten Waykanan, Lampung akan segera beroperasi melayani penerbangan sipil.

Dalam kunjungannya ke Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa Bandara Gatot Subroto, akan segera beroperasi. Ditargetkan, bulan Maret 2019 mendatang Bandar Udara ini sudah dapat digunakan.

“Kami harapkan bulan Maret Bandara Gatot Subroto sudah bisa digunakan walaupun belum maksimal. kami akan selesaikan dalam waktu 3 bulan. Safety menjadi aspek terpenting,” jelas Budi Karya, Jumat (18/1/2019).

Kementerian Perhubungan intens berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya TNI Angkatan Darat terkait kerjasama ini.

“Jadi saya bisa sampaikan bahwa koordinasi kami dengan instansi terkait khususnya angkatan darat sudah disetujui, jadi kami tinggal menyelesaikan administrasinya,” tutur Budi.

Kementerian Perhubungan akan mengundang Presiden RI Joko Widodo pada Maret mendatang untuk melihat pengoperasian Bandara Gatot Subroto. “Saya akan mengajak Pak Presiden bulan Maret ke sini, di kala bandaranya sudah beroperasi,” tambahnya.

2 dari 3 halaman

Khusus ATR

Petugas mengamati pesawat terbang yang terparkir di Bandara Pondok Cabe di Pamulang, Tangsel, Senin (22/2). Maret mendatang, maskapai Garuda Indonesia akan membuka penerbangan dari bandara milik PT Pertamina (persero) ini. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Rencananya, pesawat yang akan beroperasi di Bandar Udara Gatot Subroto berupa pesawat ATR dengan kapasitas 72 orang. Rencananya, rute yang akan dibuka adalah penerbangan dari Way Kanan menuju ke Palembang dan Jakarta begitu pula sebaliknya.

“Jadi kalau bandara itu pertama kali yang akan mendarat disitu adalah pesawat ATR. Karena memang panjang daripada landasan itu memenuhi syarat untuk pesawat ATR. Rutenya bisa ke Palembang atau ke Jakarta dengan kapasitas 72 orang,” jelas Budi.

Sebelumnya BUdi mengatakan, letak lokasi lanudad Gatot Subroto sangat strategis karena mencakup beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.

Apabila lanudad ini dapat digunakan untuk penerbangan sipil, tentu akan membuka aksesibilitas masyarakat dan meningkatkan arus barang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan sekitarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jelang Akhir Pekan, Harga Ayam Naik Tipis

Liputan6.com, Jakarta – Harga daging ayam cenderung naik di pasar Pondok Gede, Bekasi jelang akhir pekan ini. Sedangkan harga telur masih stabil.

Saat ini harga daging ayam mencapai Rp 35 ribu per ekor untuk ayam berukurang sedang, dan Rp 45 ribu per ekor untuk ayam yang berukuran besar. Sebelumnya, harga ayam ada di kisaran Rp 33 ribu per ekor untuk ukuran sedang dan Rp 44 ribu per ekor untuk ukuran besar. 

Kenaikan harga juga terjadi pada ayam hidup yaitu Rp 22 ribu per ekor, dari sebelumnya Rp 20 ribu per ekor.

“Sudah 3 hari harga ayam naik, ya biasa mau libur jadi naik” ujar Pak Tardi kepada Liputan6.com di Pasar Pondok Gede, Bekasi, Jumat (18/1/2019).

Hal yang sama juga diungkapkan pedagang daging ayam lainnya, seperti pada gerai ayam Bu Min.

Saat ini harga daging ayam di gerai Ibu Min mencapai 35 ribu per kilogram (kg) dari yang sebelumnya seharga Rp 32 ribu per kg. Kenaikan ini disebabkan karena harga ayam hidup yang cenderung naik dari Rp 20 ribu per ekor menjadi Rp 22 ribu per ekornya.

Sedangkan harga-harga daging ayam jenis lainnya di gerai Bu Min masih terbilang stabil dan tidak mengalami kenaikan, seperti harga daging ayam jantan dibandrol dengan Rp 35 ribu per ekor, ayam petelur seharga Rp 55 ribu per ekornya.

Meskipun harga daging ayam naik, hal ini tidak mempengaruhi harga telur.

“Harga telur stabil, masih 25 ribu per kg.” ujar Ipin. Sejak pergantian tahun baru, harga telur perlahan turun dari harga Rp 27 ribu per kg, menjadi Rp 25 ribu per kg. 

2 dari 3 halaman

Kementan Pastikan Harga Telur dan Ayam Kembali Normal

Pekerja mengumpulkan telur dari peternakan ayam di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (23/7). Tingginya harga telur ayam di pasaran karena tingginya permintaan saat lebaran lalu yang berimbas belum stabilnya produksi telur. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga telur dan daging ayam akan kembali normal yang sebelumnya melonjak jelang Natal dan Tahun Baru.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita mengatakan, penurunan ‎harga telur dan daging ayam didorong oleh adanya pasokan jagung sebagai pakan ternak dari Perum Bulog. Harga jagung yang dipasok BUMN tersebut ‎sebesar Rp 4.000 per kg.

‎”Harga telur akan turun, karena masalah jagung sudah terselesaikan di layer. Harga dari Bulog itu Rp 4.000‎. Harga akan kembali normal,” ujar dia pada Selasa 8 Januari 2019. 

Dia menuturkan, pasokan jagung dengan harga murah tersebut, tidak ada lagi alasan harga telur dan daging ayam untuk naik. Diharapkan harga kedua komoditas pangan tersebut kembali sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

“Makanya kita intervensi harga pakan bisa masuk sesuai dengan HPP yang ditetapkan. Dengan harga Rp 4.000, tidak ada alasan lagi naiknya harga, karena populasi dan produksi kita sebenarnya surplus,” kata dia.

Sementara itu terkait kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru lalu, Ketut menyatakan sebagai ‎hal yang wajar. Sebab, terjadi lonjakan permintaan.

“Harga naik turun tergantung dari pasar, ada bulan-bulan sepi, ada bulan yang ramai seperti pada Natal Tahun Baru. Tapi telur ini tidak bisa disimpan lebih dari 1 minggu, jadi pasti digelontorkan,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: