KPPU Terus Selidiki Dugaan Predatory Pricing Semen China

Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR RI Andre Rosiade melakukan pertemuan tertutup dengan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tunjuannya untuk menanyakan tindak lanjut laporan terkait dugaan predatory pricing semen conch asal Tiongkok di pasar semen dalam negeri.

Andre mengatakan, KPPU menyatakan Laporan yang telah disampaikan sudah lengkap secara administrasi.

“Pihak KPPU sudah membentuk tim penyelidikan dengan surat tugas itu 10 Oktober tim penyelidikan ini bekerja,” kata Andre di Kantor KPPU, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Andre menyatakan, KPPU memiliki mekanisme 30 hari kerja untuk melaporkan ke seluruh Komisioner KPPU benar atau tidaknya ada predatory pricing yang dilakukan oleh semen Tiongkok. Bahkan pertemuan tertutup dengan Komisioner KPPU, Guntur Saragih, menyatakan KPPU bisa menambah waktu untuk laporan tersebut.

“KPPU sedang bekerja 30 hari kerja, nanti mereka akan laporkan ke pimpinan dan ke komisioner. Nanti akan dilihat benar atau tidak melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli. Lalu kalau memang butuh perpanjangan (waktu) mereka akan perpanjang. Itu lah perkembangan kasus kita tadi,” beber Andre.

Andre berharap, KPPU bisa melihat dugaan jual rugi atau predatory pricing semen asal Tiongkok sebuah ancaman untuk pasar semen nasional. Terlebih, kata Andre, dengan program pemerintah yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur bisa menguntungkan produk semen dalam negeri.

“Kami berharap KPPU memprioritaskan kasus ini karena mencakup ketahanan industri strategis nasional, BUMN dan pekerja yang berjumlah tidak sedikit. Seharusnya pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah menjadi keuntungan bagi semen nasional, bukan malah sebaliknya,” kata Andre.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Serikat Pekerja Minta KPPU Selidiki Kecurangan Produk Semen China

(Fotografer: M Taufan Bustan/Liputan6.com)

Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia bersama Politisi Andre Rosiade kembali mendatangi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka menyerahkan bukti lanjutan.

Bukti lanjutan yang dikumpulkan berupa bukti penjualan semen China di pasar ritel yang harganya jauh di bawah harga pokok produksi dan struktur harga produksi, mulai dari bahan baku sampai menjadi semen yang digunakan sehari-hari.

Andre mengatakan, hal yang terpenting dalam membuktikan ada tidaknya pelanggaran pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait jual rugi atau predatory pricing adalah dengan menyelidiki struktur biaya perusahaan.

“Industri semen adalah industri yang kompetitif, harga bahan baku antar pabrik relatif sama. Maka aneh bila harga jual Semen Tiongkok ini lebih rendah dari Harga Pokok Produksi. Untuk itu kami sangat yakin bahwa dapat diduga terjadi praktik jual rugi yang dilakukan oleh semen Tiongkok ini,” kata Andre di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Dia menjelaskan, berdasarkan simulasi yang dibuat oleh serikat pekerja, harga yang ditawarkan oleh semen China jauh lebih rendah dari harga modalnya.

“Harga modal per sak semen (50 Kg) Rp 53.000, namun semen Tiongkok menjualnya diharga Rp 45.000. Data yang kami gunakan adalah data riil pasar,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Langkah BI Kembangkan Ekonomi Halal di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Suhaedi mengungkapkan, ekonomi syariah ditargetkan mencapai minimal 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam beberapa tahun mendatang. Hal itu merupakan salah satu visi dari bank sentral.

Suhaedi mengaku yakin angka tersebut dapat dicapai, bahkan lebih. Artinya, kegiatan ekonomi syariah di Indonesia akan terus tumbuh dan meningkat.

“BI punya visi dalam beberapa tahun ke depan kegiatan ekonomi yang halal ini minimal bisa mencapai 50 persen, walaupun kita yakin sesungguhnya bisa jauh lebih besar,” kata dia, di Gedung BI, Kamis (17/10/2019).

Selain kegiatan ekonomi, keuangan dan pembiayaan berbasis syariah pun disebutnya akan ikut tumbuh. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi dari semua pihak yang terkait sangat penting dalam hal ini guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Namun dia mengakui saat ini belum ada tolak ukur pasti terkait porsi dan besaran kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Tapi diyakini angkanya sudah cukup tinggi.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya tengah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mencari formula perhitungan PDB (Produk Domestik Bruto) yang syariah dan juga terhadap PDB keseluruhan.

“Kami punya feeling bahwa kita tuh sudah pada level yang tinggi. Nah oleh karena itu apabila kita sudah selesai (mencari formula perhitungan) dalam 2 atau 3 tahun ini untuk kompilasi statistiknya, kita harapkan dalam 5 tahun ke depan minimal 50 persen kegiatan ekonomi nasional termasuk yang halal, begitu juga dengan pembiayaannya,” ujarnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Cetak Biru

Ilustrasi Bank Indonesia

BI telah menyusun cetak biru (blueprint) pengembangan ekonomi syariah yang menjadi acuan kebijakan, strategi, dan program pengembangan ekonomi syariah yang terintegrasi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi syariah nasional.

Dalam kerangka strategis program pengembangannya, terdapat 3 strategi. Pertama, Pemberdayaan Ekonomi Syariah melalui pengembangan halal value chain ditujukan untuk mendukung penciptaan high quality-local product yang diharapkan dapat mendorong perbaikan struktur neraca perdagangan Indonesia baik melalui peningkatan ekspor ataupun substitusi impor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kedua, Pendalaman Pasar Keuangan Syariah melalui peningkatan manajemen likuiditas di keuangan syariah yang ditujukan untuk mendorong penyaluran pembiayaan syariah bagi sektor riil,” ujarnya.

Pembiayaan syariah ini bersumber baik dari sektor keuangan komersial maupun sosial syariah, dan integrasi keduanya untuk mendukung aktivitas usaha ekonomi syariah yang inklusif.

3 dari 3 halaman

Penguatan Riset

Bank Inodnesia (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketiga, Penguatan Riset dan Edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah

“Ke depan, BI akan senantiasa mendukung pengembangan eksyar di Indonesia sehingga dapat menjadi daya dorong yang optimal untuk mendukung perwujudan ekonomi nasional yang lebih adil dan merata, sejalan dengan harapan menjadikan Indonesia sebagai global key player dalam berbagai sektor industri halal,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Bos Bapennas: Rusuh Penajam Paser Sama dengan Tawuran di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro angkat bicara terkait kerusuhan yang terjadi di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Menurutnya, kerusuhan tersebut merupakan tindak kriminal biasa seperti tawuran yang kerap terjadi di Jakarta.

“Sudah disampaikan Pak Gubernur, itu tindak kriminal. Ya itu kriminal biasa, kan di Jakarta sering tawuran, intinya bisa dikendalikan,” ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).

Bambang melanjutkan, kondisi keributan tersebut merupakan luapan emosi sesaat. Hal itu diyakini tidak akan mengganggu rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

“Itu mungkin luapan emosi tapi saya yakin kita juga akan memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat lokal sehingga proses pemindahan ibu kota tidak akan terjadi hambatan,” jelasnya.

Sebelumnya, aksi demo yang dilakukan warga kawasan pelabuhan penyeberangan di Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, bermula dari kekesalan seorang pemuda terhadap Rn (18), Ca (19). Pemuda itu kemudian menantang korban bertemu di pantai Nipahnipah.

Setelah bertemu, kedua korban dikeroyok habis-habisan oleh tiga orang. Tak hanya itu mereka juga menikam korban. Hingga akhirnya menewaskan satu orang berinisial Ca.

Usai melakukan penikaman, tiga pelaku kabur ke Balikpapan. Polisi langsung bergerak cepat. Tak berselang lama Tiga terduga pelaku pengeroyokan dan penikaman akhirnya berhasil ditangkap di Balikpapan.

Saat ini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Peristiwa penikaman ini yang pada akhirnya memicu amarah warga.

Peristiwa penikaman membuat sejumlah warga geram. Mereka kemudian turun ke jalan sambil menenteng senjata tajam. Mereka mengusir keluarga pelaku yang bermukim di sekitar pelabuhan Penajam Paser Utara agar segera meninggalkan daerah itu.

Padahal, Selasa (15/10) malam kemarin, sudah dilakukan mediasi. “Benar. Ada banyak warga bawa senjata tajam, dari siang tadi,” kata Suryansyah (43), warga Penajam, dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (16/10) malam.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 4 halaman

Kerusuhan Penajam Paser Utara Dipicu Pengeroyokan Lantaran Hal Sepele

Situasi sekitar kawasan pelabuhan penyeberangan di Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mencekam siang tadi. (Merdeka.com)

Aksi amuk massa terjadi di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Massa bertindak anarkistis membakar pemukiman warga di tiga RT Gang Buaya Kelurahan Penajam dan pelabuhan penyeberangan feri setempat.

Iksan, seorang warga Penajam mengatakan, pemukiman massa yang dibakar dihuni sekitar 1.000 jiwa.

Seharian itu, puluhan massa bersenjata tajam mandau terlihat sudah memadati sekitar area pelabuhan. Jumlah kerumunan massa terlihat kian membesar di siang harinya. 

Massa yang mengamuk menuntut keadilan atas meninggalnya seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelita Gamma PPU bernama Chandra. Sementara temannya yang bernama Rian masih kritis di RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam, pada Jumat (11/10/2019) lalu. Kedua pelajar itu diduga menjadi korban pengeroyokan.

Padahal, pelaku penikaman masih rekan korban. Ketiganya baru selesai bermain futsal di lapangan Kilometer 3,5 Kecamatan Penajam.

Saat pulang itu sebenarnya menjadi cikal bakal kerusuhan di PPU. Pelaku terprovokasi suara berisik sepeda motor yang dikendarai korban. Lantaran itu, ia tersulut emosi lalu menantang duel korban di Pantai Nipah Nipah PPU pada malam harinya.

Dalam pertemuan kedua ini, pelaku pun langsung menikam kedua korban hingga tewas dan terluka parah. Sesaat menerima laporan, tim Polres PPU sebenarnya sudah bergerak sigap membekuk pelaku berikut kaki tangan.

Namun sepekan setelah kejadian penikaman, entah apa penyebabnya, massa kembali tersulut emosi. Ratusan massa datang dengan tuntutan menghakimi tersangka bahkan mengusir keluarganya dari Penajam Paser.

Guna meredam amuk massa, pimpinan TNI/Polri Kaltim mendatangi kerumunan massa yang panas. Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim Inspektur Jenderal Priyo Widyanto turun langsung menenangkan amarah massa.

Kepada massa demo, Priyo menyatakan, pihak sudah mengamankan para tersangka penikaman. Mereka terancam pasal pengeroyokan berujung jatuhnya korban dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.

Priyo datang didampingi Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman Mayor Jenderal Subiyanto. Ratusan personil kepolisian pun diterjunkan guna mengantipasi membesarnya kerusuhan. 

Dalam peristiwa ini, aparat keamanan sepertinya sudah mengendus gelagat potensi masalah. Sehari sebelum pembakaran terjadi, dua jenderal ini sebenarnya juga sudah menemui para tokoh masyarakat PPU.

Masyarakat diminta tidak gampang percaya sebaran berita hoaks memecah persatuan negara.

Namun sehari setelahnya, kekhawatiran aparat akhirnya terbukti. Mereka kesulitan mendinginkan suasana hingga proses negosiasi pun berjalan alot hingga malam hari.

Sebaliknya, kerumunan massa kian membesar terpusat di pelabuhan penyeberangan menghubungkan PPU dan Balikpapan.

Puncaknya di tengah proses perundingan, sejumlah kelompok massa bertindak anarkistis membakar pemukiman nelayan dan pelabuhan penyeberangan. Si jago merah setidaknya menghanguskan ratusan rumah warga berikut fasilitas pelabuhan PPU.

3 dari 4 halaman

Sudah Kondusif

Muncul rumor di tengah masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa harga tanah mereka naik hingga Rp 2 miliar perhektar. (Liputan6/Nanda Perdana)

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayahnya telah aman terkendali. Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meninjau lokasi ibu kota negara di Sepaku PPU dan Samboja Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Komisaris Besar Ade Yaya Suryana. Dirinya mengatakan, kondisi berangsur-angsur kondusif.

Ade mengatakan, massa salah memahami peristiwa pengeroyokan yang berujung jatuhnya korban jiwa. Padahal polisi sudah bertindak tegas menangkap tiga orang yang diduga pelaku pengeroyokan.

Ade meminta masyarakat tenang serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasusnya ke kepolisian. Menurutnya, polisi menjerat pelaku sesuai ketentuan pasal undang undang berlaku.

Sedangkan soal pembakaran rumah warga, dirinya menyebut polisi sedang mempelajari kemungkinan pengenaan pasal melawan hukum kepada massa. Aktivitas pembakaran ini bisa dikategorikan pidana perusakan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara.

Apalagi imbas peristiwa ini menyebabkan lumpuhnya aktivitas layanan publik penyeberangan pelabuhan PPU. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Industri Wisata Halal Indonesia Tertinggal dari Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia wisata halal (halal tourism) Indonesia masih kalah oleh negara tetangga. Padahal Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang cukup besar.

Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar mengungkapkan pada tahun 2018 kunjungan turis halal ke Indonesia hanya 3 juta orang. Kalah jauh dibanding Malaysia yang berhasil mendatangkan 6 juta turis muslim.

“Halal tourism itu bagian yang sangat besar potensinya bagi kita karena muslim traveller hampir 200 juta orang, sementara yang ke Indonesia hanya 3 juta,” kata dia, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (17/10).

Sapta memaparkan data kunjungan wisatawan ke Indonesia selama 2018 adalah 15.806.161 orang, sementara turis muslimnya hanya 3.416.686 orang, atau hanya 22 persen dari total wisatawan.

Sementara di Malaysia, kunjungan turis muslimnya sebanyak 6.435.763 orang atau 25 persen dari total jumlah wisatawannya.

Sedangkan di Turki, jumlah kunjungan turis muslimnya adalah 6.158.944 orang.

Sapta mengungkapkan, Indonesia harus terus berupaya menggenjot industri wisata halal dengan cara memperkuat dan memperluas service dan produk.

“Misalnya ada resort dekat pantai, kolam renangnya dipisah. Di pantainya juga begitu. Dipisahkan gak masalah, kalau mereka minta service itu” ujarnya.

Dia mencontohkan, Malaysia telah menerapkan prinsip-prinsip seperti itu. Salah satunya di Bukit Bintang dimana toko-toko dan tempat makan disana dianjurkan untuk buka 24 jam full demi melayani wisatawan Timur Tengah yang kerap berkunjung kesana.

“Itu fasilitas di Bukit Bintang, Malaysia sediakan toko buka sampai malam, bahkan sampai subuh. Ini karena orang timur tengah tidurnya setelah subuh, lalu belanja dan makan dari malam sampai subuh,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, yang dimaksud wisata halal bukanlah menghalakan destinasinya melainkan pelayanannya.

“Yang dihalalkan bukan destinasinya, tapi servicenya. Masa Ijen dihalalkan. Masa Pulau Komodo dihalalkan, Komodonya pakai hijab, ini jangan salah kaprah,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 4 halaman

Jadi Destinasi Wisata Halal, Kunjungan Wisman Ke Malang Bakal Naik 10 Persen

Monumen Chairil Anwar di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang tak banyak diketahui warga. (Zainul Arifin/Liputan6.com)

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) gencar mensosialisasikan pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Salah satunya Malang sebagai destinasi wisata halal unggulan Indonesia.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Area I Jakarta-Banten Kemenpar, Wastutik mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri wisata halal menjadi yang terbesar di sektor pariwisata.

Berdasarkan catatan Kemenpar, pertumbuhan industri wisata halal dunia pada 2018 menjadi yang terbesar dari sektor pariwisata dengan kunjungan wisatawan muslim mencapai 140 juta.

Ditargetkan pada 2026, kunjungan wisatawan muslim akan mencapai 230 juta dengan transaksi pembelanjaan hingga USD 180 miliar.

“Pertumbuhan wisata halal Indonesia di 2018 mencapai 42 persen. Sedangkan terget kunjungan wisatawan halal dunia ke Indonesia di 2019 sejumlah 5 juta atau tumbuh 42 persen, jika dibandingkan tahun lalu sejumlah 3,5 juta,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Wastutik mengungkapkan, Malang Raya yang meliputi Malang Kota, Kabupaten Malang, dan Batu telah menyatakan kesiapannya dalam mengembangkan pariwisata halal.

Hal tersebut terlihat dari beberapa persyaratan yang telah dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, salah satunya terkait laboratorium sertifikasi halal.

“Malang sudah mempunyai laboratorium sertifikasi halal di lima perguruan tinggi, ini lah yang menjadi tolak ukur kami untuk menilai kesiapan dari Pemkot Malang dalam mengembangkan wisata halal,” tutur dia.

Wastutik berharap desain dan strategi rencana aksi yang telah disusun oleh Kemenpar dan pemabngku kepentingan terkait dapat memahami arah dan kunci keberhasilan pariwisata halal khususnya di Malang Raya.

“Selain itu, juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan muslim dan mampu mendongkrak perekonomian wilayah Malang Raya,” tutur Wastutik.

3 dari 4 halaman

Kunjungan Wisman Ke Malang Ditargetkan Naik 10 Persen

Bukit Paralayang | via: paralayangdimalang.blogspot.com

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Malang Ida Ayu Made Wahyuni menyambut baik penetapan Malang sebagai 10 destinasi wisata halal unggulan di Indonesia oleh Kemenpar. Pihaknya akan menyusun strategi untuk bisa meningkatkan kinjungan wisatawan ke Malang.

“Ini merupakan peluang besar yang harus dikemas bersama-sama. Kami terus menyusun startegi, target kami adalah wisatawan muslim khusus nya dari Timur Tengah. Kita sudah mulai memetakan, dan terus bekerjasama dengan halal center di bawah lima perguruan tinggi di Malang,” tuturnya.

Ida menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Malang, khususnya dari Timur Tengah bisa tumbuh dua digit di 2019 ini.

“Saat ini masih dibawah 10 persen. Namun secara umum, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Malang mencapai 11 ribu, dan untuk wisatawan nusantara (wisnus) 6 ribu. Mudah-mudahan kalau kita tergetkan 10 persen, ya tinggal nambahin saja. Tapi biasanya realisasinya 20 persen, tergantung situasi,” tandas dia. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

UMP 2020 Naik, Pengusaha Harap Pekerja Kurangi Demo

Liputan6.com, Jakarta – Pengusaha berpesan agar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,5 persen di tahun 2020, bisa diimbangi performa kerja yang kuat dan mengurangi demo. Hal itu mengingat karena keadaan ekonomi Indonesia sedang kena dampak pelemahan ekonomi global.

“Kenaikan UMP 2020 harus diimbangi dengan kenaikan produktivitas,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Berdagangan Benny Soetrisno kepada Liputan6.com, Kamis (17/10/2019). Namun, Benny menilai kenaikan UMP hanya berkontribusi sebesar 10 persen pada produktivitas.

Lebih lanjut, Benny mencatat bahwa alangkah baiknya jika kenaikan UMP tidak hanya bergantung pada inflasi, melainkan harus mempertimbangkan produktivitas perusahaan. Ia justru lebih mendukung pemakaian merit system untuk pengupahan.

“Kenaikan produktivitas perusahaan masing-masing akan lebih relevan terhadap kenaikan UMP,” jelas Benny.

Senada, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut kenaikan produktivitas justru akan berdampak positif kepada kesejahteraan pegawai. Ini mengingat produktivitas adalah bagian indikator omzet perusahaan.

“Itu menjadi harapan kami kepada teman-teman kita serikat pekerja. Bagaimana supaya memang dari tahun ke tahun bahwa kenaikan UMP itu harus seiring kenaikan produktivitas, karena tingkat kesejahteraan dari pekerja, kenaikan UMP, itu kan semuanya diambil daripada kenaikan omzet pengusaha itu,” jelas Sarman.

Hal penting lain yang Sarman harapkan dari kenaikan UMP adalah agar serikat pekerja bisa menjaga iklim investasi dan mengurangi demo-demo. Pasalnya, demo bisa membuat kepercayaan investor berkurang sehingga terjadi efek domino ke perekonomian.

“Jangan terlalu banyak demo untuk menaikan kenaikan UMP sekian persen. Di satu sisi kondisi ekonomi sedang begini, dan kita sangat membutuhkan datangnya investor, kalau investor masuk devisa kita akan bertambah, kemudian bisa memicu pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting bisa menyediakan lapangan pekerjaan,” ucap Sarman.

2 dari 4 halaman

Tak Patuhi Kenaikan UMP, Kepala Daerah Terancam Dicopot

Ilustrasi Upah Buruh (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Pengupahan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78/2015. Penetapan UMP memakai formula perhitungan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV.

Ada beberapa sanksi bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan ketentuan penetapan upah minimum yang juga program strategis nasional tersebut. 

Pertama, dalam Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bakal dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wali kota maupun perwakilannya.

Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan selama 3 bulan.

Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani masa pemberhentian sementara, tapi tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Adapun dalam UU Nomor 23/2014 juga diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2), Pasal 80 dan Pasal 81.

3 dari 4 halaman

UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Buat yang suka belanja di online shop, hati-hati dengan modus penipuan baru yang meminta cashback. (Ilustrasi: Pexels.com)

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Dikutip dari Surat Edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI),” bunyi SE tersebut seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut:

a. Inflasi Nasional sebesar 3,39 persen‎

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen‎

“Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Akuisisi Menara Indosat, Telkom Bakal Raup Untung

Liputan6.com, Jakarta – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) secara grup usaha diprediksi akan mendapatkan keuntungan secara finansial pasca aksi akusisi 2.100 menara milik Indosat yang dilakukan anak usahanya, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).

“Secara finansial itu berdampak ke diversifikasi resiko bagi Telkom. Kan yang beli menara itu anak usaha dan fokus bermain di bisnis menara. Ini bagus bagi Telkom yang fokus ke layanan telekomunikasi dan jaringan,” ungkap Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, bisnis menara terus menjanjikan selama operator telekomunikasi terus melakukan ekspansi jaringan.

“Biasanya menara itu disewa jangka panjang. Operator kalau ekspansi kebutuhannya terhadap menara untuk menempatkan BTS pasti ada. Jadi dengan kombinasi kontrak jangka panjang dan kebutuhan operator, bisnis sewa menara ini menjanjikan,” tukasnya.

Sementara Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai transaksi yang dilakukan Indosat dengan Mitratel dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dalam melepas 3.100 menaranya sebagai bukti bisnis menara salah satu yang bisa diandalkan di suprastruktur telekomunikasi.

“Indosat berhasil lepas per menara sekitar Rp2,06 miliar dengan lease back sekitar Rp10 juta per bulan. Bandingkan ketika Indosat melakukan pelepasan menara pada 2012 yang hanya Rp1,5 miliar per menara. Ini artinya bisnis menara itu menjanjikan secara industri,” analisanya.

Sedangkan Mandiri Sekuritas dalam kajiannya (16/10) yang disusun Kresna Hutabarat dan Henry Tedja memprediksi tambahan 2.100 menara dari Indosat menjadikan anak usaha Telkom itu memiliki total 16 ribu menara. Diprediksi 2.100 menara itu menghasilkan tambahan pendapatan tahunan sekitar Rp 540 miliar dan Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization (EBITDA) Rp410 miliar.

Transaksi yang dilakukan Mitratel ini bisa membuat kenaikan bagi pendapatan dan EBITDA TelkomGroup masing-masing 1 persen dan 3 persen dari bisnis nonseluler pada 2020 mendatang. Hal yang lebih penting adalah dampak dari akuisisi ini TelkomGroup bisa mengkontrol penuh akusisi site baru dan bisa meningkatkan monetisasi bisnis menara di masa depan.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Proses Akuisisi

Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2015, para pelanggan dapat menikmati layanan istimewa, khususnya yang datang ke Plasa Telkom hari ini.

Sebelumnya, PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo telah mengumumkan pada 14 Oktober 2019 menandatangani Perjanjian Jual Beli (Sales and Purchase Agreement/SPA) dengan masing-masing PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), yang telah ditetapkan sebagai pemenang dari proses tender penjualan 3100 menara telekomunikasi miliknya.

Mitratel telah memenangkan 2.100 menara dan Protelindo telah memenangkan 1000 menara, dengan total transaksi senilai Rp6,39 trilliun. Pembayaran transaksi akan dilakukan seluruhnya dalam bentuk tunai pada saat penyelesaian transaksi. Nilai dari 2.100 menara yang dimenangkan Mitratel sekitar Rp4,43 triliun.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian PUPR Bedah 740 Rumah di Kabupaten Tanggamus

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan bedah rumah untuk 740 unit rumah di Kabupaten Tanggamus, Lampung, lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Adapun jumlah bantuan yang dialokasikan Kementerian PUPR untuk setiap rumah yang dibedah adalah Rp 17,5 juta.

“Pada tahun ini kami melakukan bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tanggamus sebanyak 740 unit rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam sebuah pesan tertulis, Kamis (17/10/2019).

Khalawi menerangkan, program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Saat ini, program BSPS menjadi salah satu program perumahan yang banyak diminati oleh pemerintah daerah guna mengurangi rumah tidak layak huni di daerahnya.

“Rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria yakni keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas. Jenis bantuan yang kami berikan adalah peningkatan kualitas dan pembangunan rumah baru. Kami ingin Program BSPS ini bisa membantu MBR tinggal di rumah yang layak huni,” terangnya.

Lokasi penyaluran BSPS di Kabupaten Tanggamus tersebar di empat kecamatan, yakni Pucung (350 unit), Sumberrejo (250 unit), Kota Agung Barat (80 unit) dan Kota Agung (60 unit). Pembangunannya dilaksanakan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung sebanyak 600 unit dan 140 unit dilaksanakan oleh Satker Perumahan Swadaya pusat.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Pembangunan Rumah Swadaya

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi salah satu primadona bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat di daerah.

Sebagai informasi, pemenuhan hunian di Indonesia berdasarkan fakta yang ada terbagi menjadi empat jenis. Antara lain membangun sendiri rumah atau swadaya, membeli rumah bukan dari pengembang, membeli rumah dari pengembang dan lainnya seperti rumah warisan orang tua maupun hibah.

Dari keempat jenis pemenuhan rumah yang ada di Indonesia, ternyata sekitar 70 persen coba membangun rumah secara swadaya.

Rumah swadaya berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaknai sebagai rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Sedangkan BSPS merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan kesawadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya (PSU).

Khalawi menambahkan, beberapa prinsip pelaksanaan BSPS antara lain seperti mendorong masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan rumahnya sendiri. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara masyarakat didampingi dengan tenaga fasilitator lapangan (TFL) membentu kelompok dan bergotong royong dalam proses pembangunan rumahnya.

“Besaran bantuan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 Tentang besaran Nilaidan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan rumah baru adalah Rp 35 juta. Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta. Jumlah bantuan tersebut merupakan dana untuk bahan bangunan dan upah kerja tukang,” tuturnya.

Dana BSPS disalurkan Kementerian PUPR melalui bank penyalur dana dan diterima oleh masyarakat dalam bentuk bahan bangunan. Tahun ini, targetnya sekitar 181 ribu rumah yang akan dibantu pemerintah melalui Program BSPS dan lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami ingin agar BSPS ini bisa mendorong sikap gotong royong warga sehingga terwujud rumah yang layak, tepat sasaran, tepat prosedur, tepat waktu dan tepat pemanfaatan dan akuntabel. Masyarakat yang memperoleh BSPS ini tidak dipungut biaya sama sekali,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ekonom Sebut Sektor Industri Masih Jadi Titik Lemah Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini menyatakan, sektor industri harus jadi perhatian di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2019-2024. Hal tersebut disampaikan olehnya dalam sambutan di acara Dialog 100 Ekonom bersama Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Didik juga berharap Presiden Jokowi akan melakukan blusukan ke sektor industri lebih sering lagi.

“Beberapa hal yang krusial dan perlu perhatian adalah industri. Kemudian neraca berjalan terus defisit, lalu neraca perdagangan (juga desifit). APBN juga, dari sisi penggunaan, itu boros dan populis. Habis untuk banyak,” ujar Didik di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Di sisi lain, Didik menyebut kinerja Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sudah bagus. Jusuf Kalla dinilai bisa jadi teladan bagi generasi seterusnya.

“Kontribusi pak Jusuf Kalla sangat baik bagi generasi-generasi seterusnya,” tutupnya.

2 dari 2 halaman

JK Sampaikan Pidato Terakhir di Hadapan 100 Ekonom

Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menjadi pembicara inti dalam acara dialog bersama 100 Ekonom yang digelar di Hotel Westin, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Wapres JK menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, karena di akhir masa jabatannya masih bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat.

“Hari ini saya sudah mendengarkan dan bertemu banyak teman. Sisa dua hari kerja saya di pemerintahan. Saya terima kasih, ini pidato terakhir saya di acara temen-temen,” kata JK mengawali sambutannya, di Jakarta, Kamis (17/10).

Wapres JK juga mengatakan terselenggaranya acara ini bisa menjadi tolak ukur hinga momentun untuk saling bertukar pikiran mengenai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini. Dia pun memberikan ruang dialog terhadap para ekonom-ekonom yang hadir.

“Saya mau denger aspriasi dan pandangan dari kawan-kawan,” imbuh JK. 

Di samping itu, Wapres JK juga menyoroti salah satu ekonom senior yang hadir yakni Emil Salim. Dia mengaku telah banyak belajar dari beliau dan mempunyai kedekatan khusus. Bahkan, Cerita Wapres JK sosok Emil Salim pernah menjadi pembicara saat dirinya masih menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Hasanudin (UNHAS).

“Ekonom yang senior Pak Emil nih. Saya mau berbagi pengalaman saya. 54 tahun yang lalu, masih muda dan ganteng. Saya masih mahasiswa di UNHAS. Sebagai ketua senat, ada seminar ekonomi pancasila. Pembciaranya pak emil, beliau baru pulang dari Den Haag. Katanya waktu itu, baru pulang terus ngomong utang Indonesia. Gimana pembicaraanya? Gampang itu, kita gak bisa bayar, mau apa tuh mereka. Nantilah kalau kita sanggup kita bayar,” kisahnya.

Seperti diketahui, masa jabatan JK sebagai Wakil Presiden sebentar lagi akan berakhir. Selanjutnya tongkat estafet kepemimpinan baru jatuh kepada Joko Widodo dan Maruf Amin yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pilpres 2019. Keduanya akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang.

Sempat Berkutat di Zona Merah, IHSG Ditutup Naik ke 6.181,01

Liputan6.com, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Kamis pekan ini. Investor asing jual saham Rp 240 miliar di pasar regular.

Pada penutupan perdagangan saham Kamis(17/10/2019), IHSG ditutup di zona hijau dengan naik 11,42 poin atau 0,19 persen ke level 6.181,01. Sementara itu, indeks saham LQ45 juga naik 0,54 persen ke posisi 967,76.

Sebanyak 210 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sementara 170 saham melemah dan 156 saham diam di tempat.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 511.959 kali dengan volume perdagangan 16,4 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 8,2 triliun.

Investor asing jual saham Rp 240 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.148.

Dari 10 sektor pembentuk IHSG, empat sektor berada di zona merah. Sedangkan enam sektor berada di zona hijau.

Penguatan dipimpin oleh sektor aneka industri yang naik 3,40 persen. Diikuti oleh sektor industri dasar yang menguat 1,22 persen dan sektor perkebunan terdongkrak 0,97 persen.

Sementara saham-saham yang menguat antara lain SLIS yang naik 25 persen ke Rp 1.225 per saham, KBLV naik 24,24 persen ke Rp 410 per saham dan SSTM naik 22,39 persen ke Rp 492 per saham.

Saham-saham yang melemah antara lain PGLI turun 17,89 persen ke Rp 202 per saham, KRAH turun 17,33 persen ke Rp 930 per saham dan TFCO turun 13,54 persen ke Rp 332 per saham.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Tak Sesuai Prediksi

Pengunjung tengah melintasi layar pergerakan saham di BEI, Jakarta, Senin (13/2). Pembukaan perdagangan bursa hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 0,57% atau 30,45 poin ke level 5.402,44. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan terkoreksi di pasar saham. Hari ini, kemungkinan akan diwarnai aksi ambil untung (profit taking).

Analis PT Artha Sekuritas Dennies Christoper melihat rentang penguatan indeks pada hari ini sudah mulai terbatas. Sebab itu, IHSG diproyeksi tertekan.

“Indikator stochastic mulai menyempit. Diperkirakaan akan ada profit taking dalam jangka pendek, IHSG akan bergerak 6.126-6.206,” tutur dia pada Kamis (17/10/2019).

Seirama, dari kacamata teknikal, analis lain menilai IHSG akan diperdagangkan di zona merah. Rentangnya pun masih akan berkisar di level 6.100.

“Masih ada potensi koreksi wajar IHSG dengan minimum kisaran di 6.126-6.196,” ungkap Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Nafan Aji Gustama.

Sementara itu, Head of Research Reliance Sekuritas Lanjar Nafi memperkirakan IHSG cukup memiliki peluang untuk naik menghijau hari ini.

Alasannya, investor masih akan terfokus menunggu laporan keuangan sejumlah perusahaan pada kuartal-III 2019.

“Sehingga kami perkirakan IHSG kembali bergerak menguat dengan support resistance 6140-6220,” paparnya. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Diminta Hati-Hati Buka Data HGU Perusahaan

Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Budi Mulyanto meminta pemerintah hati-hati dan tidak terburu-buru dengan membuka seluruh informasi terkait Hak Guna Usaha (HGU) lahan.

Menurutnya tidak seluruh data HGU bisa dibuka ke publik karena ada kepentingan privat yang dilindungi undang-undang. Data umum mengenai luasan dan izin HGU yang telah diberikan pemerintah bisa saja diakses menjadi menjadi data publik.

“Namun tidak etis dan tidak ada perlunya publik mengetahui data privat seperti titik koordinat HGU perusahaan. Apalagi sampai meminta semua data terkait dokumen kepemilikan HGU untuk dibuka,” kata Budi Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Sementara itu, Pengamat hukum Kehutanan dan Lingkungan Sadino menjelaskan, aturan di BPN, dokumen HGU terutama terkait dengan warkat dan data-data lainnya memang tidak terbuka untuk umum.

“Jadi karena ada aturan yang tidak membolehkan ya tentu KIP tidak bisa menafsirkan sendiri,” kata Sadino ketika dihubungi, kemarin.

Dia menambahkan, pemerintah tidak perlu membuka data HGU perkebunan sawit seluruhnya karena rawan dijadikan alat kampanye hitam. Di sisi lain, negara juga wajib melindungi banyak kepentingan hukum lain terkait kerahasiaan pemerintah provinsi dan investasi. Salah satunya agar kepercayaan kreditor terhadap dunia usaha tidak menurun karena selama ini HGU juga dijaminkan.

“Jika semua data HGU dibuka, maka kepercayaan investor terhadap dunia usaha di Indonesia menjadi berkurang,” kata Sadino.

Menurut Sadino, sebenarnya data umum mengenai keterbukaan HGU sudah ada yang bisa diakses publik. Data HGU tersebut menyangkut luasan perkebunan, tanggal penerbitan, nomor penerbitan dan data umum lainnya.

Hanya saja, permintaan kelompok sipil untuk mengakses semua data HGU terkait semua dokumen termasuk file SHP dan peta koordinat sangat berlebihan.

 “Untuk kepentingan apa seluruh data itu harus bisa diakses. dalam industri sawit selama ini, ujung-ujungnya data ini hanya akan dipergunakan sebagai alat kampanye hitam,” katanya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

HGU Beri Kepastian Hukum dalam Usaha Perkebunan

Lahan seluas 72 hektare yang disengketakan antara warga dengan PTPN IX di Dusun Cikuya, Bantar, Wanareja, Cilacap. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Pemerintah menjamin bahwa Hak Guna Usaha (HGU) memiliki kekuatan hukum dalam hal kepemilikan atau penguasaan dan pengelolaan area atau wilayah yang digunakan sebagai usaha perkebunan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR)/BPN Ery Suwondo mengatakan, seperti halnya Sertifikat Hak milik (SHM), HGU juga bersifat pribadi (privat). Dengan demikian tidak mudah dan bisa sembarang orang bisa mengakses data-data HGU.

“Berbeda dengan SHM, HGU berbatas waktu 35 serta bisa diperpanjang hingga 25 tahun. HGU juga tidak bisa diwariskan turun temurun,” ujar dia di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Ery mengakui, salah satu pemicu problematika yang berdampak pada konflik horizontal warga negara, pihak swasta dan pemerintah di lapangan yang menimbulkan permasalahan, serta kerugian ekonomi tingkat nasional terjadi, terutama karena lahan perkebunan bersinggungan dengan hutan atau kawasan hutan. 

“Pemberian HGU yang bermasalah, biasanya bersinggungan dengan hutan atau kawasan hutan. Namun pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN menerapkan proses yang ketat dan clear and clean,” ungkap dia.

Sebagai contoh, hingga kini pihaknya masih menahan pemberian HGU untuk 80 ribu hektare bakal areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Hal ini karena arealnya bersinggungan bahkan masuk atau memakai kawasan hutan. Jika HGU itu diberikan maka akan mengubah tata ruang wilayah tersebut secara signifikan.

Ery mengharapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dapat menjadi solusi tumpang tindih regulasi dan peraturan terkait lain yang menjadi penyebab timbulnya konflik lahan di perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit.

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang memproses bersama DPR. Kebijakan ini sebagai upaya untuk mengatasi dan mensinergikan regulasi yang tumpang tindih dalam pengelolaan Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri,” kata Ery. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bunga Kredit Tinggi Tekan Industri Pelayaran

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Transportasi, Carmelita Hartoto, membeberkan beberapa persoalan yang menghambat pertumbuhan industri pelayaran. Salah satunya adalah interest rate atau bunga untuk pembiayaan di sektor industri pelayaran dinilai masih terlalu tinggi.

“Yang utama adalah interest rate untuk pembiayaan di sektor industri pelayaran. Kami di industri ini berharap ada pembiayaan jangka panjang,” kata Carmelita di Jakarta, seperti ditulis Kamis, (17/10/2019).

Dia menyampaikan, selama ini pelaku industri pelayaran seringkali menyampaikan kondisi bunga utang yang terlalu tinggi bahkan mencapai dua digit. Padahal di industri lain angkanya hanya berkisar satu digit.

Oleh karena itu, dia berharap utang untuk pembiayaan di sektor pelayaran bisa seperti pembiayaan di sektor infrastruktur. Caranya dengan biaya bunga utang yang cukup rendah serta dengan tenor yang bisa cukup panjang.

“Kami juga sebetulnya memiliki keinginan ada satu bank pembangunan, yang khusus memberikan pembiayaan bagi pelayaran maupun moda transportasi darat, atau transportasi secara umum,” kata Carmelita.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

Minimnya Penggunakan Kapal Lokal

Sebuah kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Penyebab kinerja ekspor sedikit melambat karena dipengaruhi penurunan aktivitas manufaktur dan mitra dagang utama, seperti AS, China, dan Jepang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Persoalan lainnya di bidang pelayaran juga terhambat karena minimnya penggunaan kapal-kapal dalam negeri untuk kebutuhan pengiriman logistik baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan antar negara yang masuk lewat kesepakatan dagang internasional.

“Selama ini mungkin itu yang memberatkan, tapi kalau pemilik barang sendiri memilih kapal-kapal milik asing, itu tidak ada yang bisa setop,” kata Carmelita.

Karena itu, Carmelita yang juga sebagai Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA) berharap pemerintah mau terlibat mencari solusi atas persoalan ini. Sebab, jika dilakukan oleh perusahaan tentunya hal ini akan dianggap melanggar.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Berkat E-Commerce, Investasi Asing Mengalir Deras ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan dua sektor yang menjadi penyelamat Indonesia dalam mendulang foreign direct Investment (FDI). Dua sektor tersebut yakni industri pengolahan dan e-commerce.

“Dalam periode pertama Presiden Jokowi ada dua sektor yang menyelamatkan FDI, pertama sektor pengolahan industri smelter dan kedua sektor e-commerce dan ekonomi digital,” kata dia, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10/2019).

Dia mengatakan, pada periode pertama pemerintahan Jokowi-JK, pihaknya mencatat aliran deras arus modal ke e-commerce.

“Ini fenomena yang cukup mendadak, hanya dalam 3-4 tahun terakhir FDI ke unicorn, startup meloncat dari sebelumnya hampir tidak ada, sekarang 15-20 persen dari total FDI kita setiap tahun. Dan Indonesia sudah jadi tuan rumah yg unicorn melebihi jumlah unicorn di Eropa,” jelas dia.

“Presiden Jokowi sendiri gila gadget, pasion mengikuti teknologi. Kita pernah nonton sambutan beliau mengenai Tesla, space as, tentu kabinet mengikuti sehingga Indonesia menikmati sebuah suasana politik, kebijakan yang sangat pro teknologi,” imbuhnya.

Ke depannya, sektor yang harus terus digenjot sebagai untuk berkontribusi pada perekonomian, termasuk mendulang FDI yakni pariwisata dan lifestyle.

“Sektor pariwisata secara global lebih tinggi pertumbuhan dari pada ekonomi dunia secara umum. Setiap 4 lapangan kerja baru, 1 adalah dari sektor pariwisata. Jadi wisata benar benar booming terutama dimotori oleh terus bergabungnya kelas menengah, global middle clash. Salah satu fenomena yang bisa diprediksi begitu orang naik kelas, terutama yang membedakan adalah lifestyle,” urai Lembong.

Lifestyle hemat saya salah satu keunggulan Indonesia dan ini akan mempunyai multiplayer effect terhadap yang bisa kita produksi, jasa yang bisa kita tawarkan ke seluruh dunia,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Plus Minus Suntikan Investasi Asing ke Indonesia

Banner Infografis 4 Unicorn di Indonesia. (Liputan6.com/Abdillah)

Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Didik J Rachbini, menyatakan bahwa adanya investasi asing langsung yang diberikan kepada perusahaan decacorn dan unicorn akan berdampak pada penguatan rupiah. Adanya aliran dana asing tersebut membuat pasokan dolar AS meningkat di Tanah Air.

Didik mengatakan, meski diuntungkan terhadap penguatan Rupiah namun ada sisi negatifnya bagi Current Acvount Defisit atau CAD Indonesia. Karena pada umumnya, investasi itu akan kembali ke negara pemodal dalam bentuk dividen sebagian dari keuntungan. 

“Saya perkirakan, 10 tahun lagi akan parah defisitnya setelah unicorn-unicorn itu untung,” kata dia saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Meski demikian, Didik yang juga merupakan Ekonom Senior Indef mendukung penuh masuknya investasi asing ke dalam negeri. Hanya saja dia menekankan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar dapat membedakan investasi yang masuk ke Indonesia.

“BKPM harus bedakan, semua yang ditarik investasi orientasi ekspor. Sekarang ini investasinya mengeksploitasi pasar dalam negeri semua, kan barangnya impor,” jelasnya.

Dia pun mendorong aga perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia mampu meningkatkan eskpor produk lokal. Tak menutup kemungkinan juga pasar Indonesia sanggup memenuhi kebutuhan dalam maupun luar negeri.

3 dari 3 halaman

Masih Butuh

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot menambahkan memang sejauh ini perusahaan rintisan masih membutuhkan pendanaan dari luar. Sebab, masih sangat sulit untuk mendapatkan permodalan dari dalam negeri.

“Untuk dapat pinjaman dari dalam negeri persyaratannya ketat. Tingkat suku bunganya tinggi,” kata dia.

Pemerintah sendiri kata dia, juga membatasi terkait kepemilikan asing. Di mana untuk investasi di bawah USD 100 miliar kepemilikan asing hanya diberi jatah 49 persen saja. Sedangkan untuk investasi lebih dari USD 100 miliar, asing boleh menguasai saham perusahaan hingga 90 persen

Ekonom: Pak Wapres JK Sudah Laksanakan Tugas dengan Baik

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini, mempunyai kesan terhadap masa kepeminpinan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. Menurutnya, selama lima tahun menjabat dan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), JK telah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cukup baik.

“Pak JK sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan banyak kenangan bagi bangsa. Hal-hal dimana beliau bisa jadi teladan generasi-genarasi seterusnya,” kata dia dalam dialog 100 ekonom bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Seperti diketahui, masa jabatan JK sebagai Wakil Presiden sebentar lagi akan berakhir. Selanjutnya tongkat estafet kepemimpinan baru jatuh kepada Joko Widodo dan Maruf Amin yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pilpres 2019. Keduanya akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang.

Tak sampai itu, kesan lain yang dirasakan oleh Didik selama masa Pemerintahan Jokowi-JK adalah turut memberi andil dan masukan-masukan terhadap berbagai kebijakan keduanya. Utamanya, ketika dia memberikan masukan hingga meminta Presiden Jokowi untuk tidak hanya melakukan blusukan di pasar saja.

Sebab, menurut dia masih banyak sektor-sektor lain yang perlu ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi. Salah satunya adalah sektor industri.

“Sebagian kami bertandang ke presiden memberikan saran dan saya titip saya berharap kepada presiden yang jago blusukan. Kami beri saran untuk blusukan ke sektor industri karena itu titik lemah kita. Itu saran dari para ekonom,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

Lepas Jabatan Wapres, Jusuf Kalla Terima Gaji Pensiun dari Taspen

Wapres Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam acara High-Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation (HLD-IPC) di Hotel Fairmont, Jakarta. (Merdeka.com/Yunita Umbar Prihatin)

Menjelang purna tugas, Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro dan jajarannya. Iqbal memberikan layanan proaktif kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla berupa penyerahan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun.

Sebagai Pejabat Negara dan merupakan peserta Taspen, Wapres JK memperoleh manfaat program THT dan pensiun sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasi dalam mengabdi kepada Negara. 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat mengapresiasi Layanan proaktif Taspen sehingga akan memudahkan peserta Taspen dalam mendapatkan manfaatnya.

“Sekali lagi saya menyampaikan terimakasih kepada Pak Iqbal dan kawan-kawan semoga kita semua selalu di berikan kesehatan,” ucapnya. 

Taspen sebagai BUMN yang mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, selalu berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaiknya dengan 4 Program perlindungan yang terdiri dari program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dari segi layanan, TASPEN telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015 untuk Layanan 1 jam dan layanan klim otomatis.

Selain itu, sesuai dengan UU ASN No 5 Tahun 2014 dan PP No 49 Tahun 2018 Taspen juga memberikan perlindungan kepada pegawai Non ASN dan Non PPPK yang bertugas pada Instansi Pemerintah. Ke depan Taspem akan terus melakukan Inovasi Layanan untuk kemudahan para pesertanya, karena Taspen akan terus fokus untuk melayani ASN, Pejabat Negara dan Non ASN pada Instansi Pemerintah.

Beberapa Inovasi terbaru TASPEN diantaranya Aplikasi TASPEN Mobile 2.0, Aplikasi Otentikasi Digital, dan Program Wirausaha Pintar juga telah mendapatkan penghargaan dalam TOP 40 Inovasi Layanan Publik Kementerian PAN RB.

BI: Sertifikasi Halal Tambah Daya Saing Produk Lokal

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) menyambut baik adanya kebijakan yang mewajibkan produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan tersebut berlaku terhitung mulai hari ini, 17 Oktober 2019 sampai 2024 mendatang.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Suhaedi mengatakan sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap kemajuan dunia usaha, yaitu meningkatkan daya saing.

Namun dia menekankan proses sertifikasi halal tersebut harus dibuat semudah mungkin untuk para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Tentu harapkan kami dengan proses sertifikasi, semua kebijakan pemerintah akan memudahkan bagi pelaku ekonomi untuk memperoleh sertifikasi secara mudah, cepat dan murah,” kata dia, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dengan adanya sertifikasi halal di suatu produk, kata dia, akan otomatis meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk tersebut. Sebab konsumen khususnya yang beragama Muslim tidak akan mengalami keraguan untuk membelinya. “Ini akan memberikan daya saing,” ujar dia.

Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat membuat produk makanan dan minumal lokal tidak akan kalah saing dengan produk impor. Apalagi saat ini produk makanan dan minuman impor pun banyak yang sudah dilengkapi label halal.

“Karena dengan sekarang kita borderes semua bisa masuk dari luar kalau kita punya setara bahkan lebih baik. Sama-sama halal, sama-sama tersertifikasi apalagi produk dalam negeri tentu ini akan mendorong kegiatan ekonomi lebih maju lagi,” jelas dia.

Proses sertifikasi halal akan dilakukan secara bertahap sehingga ke depan juga berlaku untuk semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 67 ayat 1 UU JPH.

Bunyinya, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku lima tahun terhitung sejak Udang-undang ini diundangkan

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

Wapres JK Minta Menkeu Subsidi Biaya Sertifikasi Halal untuk UMKM

Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berharap Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meringankan biaya proses sertifikasi halal. Dengan langkah tersebut diharapkan semua pihak dapat memenuhi syarat untuk mendapat sertifikasi.

“Sedikit-sedikit kalau UKM ini dibantulah sehingga jangan terlalu mahal. Itu menteri keuangan lah. Cross subsidi aja. Antara yang besar dan yang kecil. Sehingga semua memenuhi syarat,” kata JK saat menghadiri penandatangan MoU sertifikasi halal di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (16/10/2019).

“Kalau kecil produksinya musti lagi datang untuk sertifikat dia akan kena ongkos banyak. Jadi kalau perlu yang kecil ini betul-betul harus rendah ongkosnya supaya terjadi yang baik,” tambah JK.

Sehingga kata JK, sertifikasi halal itu berlaku untuk semua orang. Apalagi Usaha Mikro Kecil Menegah.

“Sinkronisasi semuanya sehingga nanti masyarakat kita akan memperoleh produk yang halal dan baik. Itu kepentingannya. Karena juga betul untuk makanan minuman,” ungkap JK.

Sementara menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usulan JK akan dipertimbangkan. Karena menurut dia, jangan sampai memberatkan pelaku usaha khususnya usaha kecil. Karena itu, pihaknya akan menfasilitasi untuk para UKM yang akan mendaftar sertifikasi halal.

“Oleh karnanya pengusaha kecil dan mikro pembiayaan kita dalami lagi. Ada tahapan-tahapan selanjutnya,” kata Lukman.

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Liputan6.com, Jakarta Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

“Tahun lalu, 12 unicorn global menguji nyali di NYSE walaupun totalnya rugi USD 14 miliar. Setelah itu berita buruk terhadap Uber membuat harga sahamnya anjlok,” jelas dia, Kamis (17/10/2019).

“Ancaman resesi, kali ini menimpa negara-negara yang perekonomiannya mengandalkan pasar ekspor. Indonesia mungkin sedikit terganggu, tetapi tak sebesar Singapura atau Thailand yang benar-benar mengandalkan ekspor. Sedangkan ancaman disrupsi, bisa lebih berbahaya, khusus bila CEO menggunakan cara-cara lama dan terlena,” papar dia.

Ia menambahkan disrupsi teknologi mengakibatkan pasar tergerus oleh pendatang baru, mengalami great shifting, terimbas substitusi dan mengakibatkan sumber-sumber pendapatan usaha yang utama kehilangan relevansi.

“Saat ini tak ada lagi pendapatan dari penjualan koran dalam industri surat kabar. Mie instan terancam Gofood. Kantor-kantor cabang bank masih dipertahankan kendati sudah jarang nasabah yang datang. Kelak, kalau kendaraan beralih ke mobil listrik, bagaimana nasib SPBU atau pompa bensin?. Belum lagi model bisnis yang mengandalkan kendali atas seluruh sumber daya yang digantikan platform yang efisien,” tambah dia.

Kendati begitu, ia mengatakan disrupsi lebih mudah diatasi ketimbang resesi karena kendali ada di tangan CEO. Karena itulah ia mengingatkan agar CEO menggunakan cara-cara baru, ubah sudut pandang dan jangan asal membeli teknologi, lalu sudah merasa telah melakukan transformasi digital.

“Saat ini mulai banyak CEO yang tertarik berinvestasi pada startup milik anak muda. Namun agak terganggu dengan ancaman resesi, berita-berita buruk tentang ancaman PHK yang terjadi di sejumlah platform seperti Uber dan Buka lapak dan cara pandang lama. Start up itu bersifat expansif, sedang pada fase pertumbuhan. Metric-nya adalah growth dan matching quality. Sedangkan korporasi metric-nya adalah ratio keuangan yang mencerminkan keuntungan dan efisiensi,” kata dia.

Kasus-kasus itu harus dilihat case by case. “Betul Startup ini masih dalam tahap pertumbuhan dan banyakyang belum punya sumber pendapatan yang bisa diandalkan, namun sudah berani IPO. Ini yang mengakibatkan nasib mereka terpuruk. Problem-nya adalah model bisnis. Lalu juga ada yang tidak mampu mempertahankan keseimbangan antara harga murah yang diinginkan pasar atas jasa-jasanya dengan keinginan vendor yang tak mau diberi margin rendah. Ketidakmampuan mengekola ketigany bisa berakibat platform semakin ditinggalkan. Namun ini tak terjadi oada semua startup,” jelas dia.

Para CEO kini dituntut untuk memahami cara kerja baru. Tak cukup bermodalkan metric lama yang dipelajari di business school pada era tahun 80-90an. “Kalau tidak pelaju usaha kita akan semakin diserang asing secara proxy menggunakan platform dari jauh kan kita hanya menjadi penonton saja sambil menyalahkan resesi,” dia menandaskan.

Saksikan video di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Pemerintah Ajukan RUU Ibu Kota Baru ke DPR Sebelum Akhir 2019

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan kajian soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) sudah selesai.

Menurutnya, kajian tersebut terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru.

“Sudah, kajiannya sudah selesai,” kata Bambang usai menghadiri Hari Informasi Geospasial ke-50 di Cibinong, Bogor, Kamis (17/10/2019).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyodorkan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai ibu kota baru kepada DPR sebelum akhir tahun. Tujuannya, agar pembangunan ibu kota baru tidak molor dari perencanaan yang dibuat.

“Kita nanti akan sampaikan RUU-nya ke DPR baru akhir tahun ini,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, proses pembentukan RUU sedang berlangsung dengan melibatkan Kementerian/Lembaga. Mulai dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB).

Selain itu juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan lainnya.

Termasuk meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) membantu pemetaan dan penyiapan data dasar dan peta dengan skala yang lebih detail yaitu skala 1:50.000di wilayah Kalimantan Timur, salah satunya Palangkaraya.

“Semua ini agar pembangunan tahap pertama yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun depan bisa berjalan mulus,” terang Bambang.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

Proses Pembebasan Lahan Ibu Kota Baru Masih Panjang?

Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. (Liputan6.com/JohanTallo)

Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Rencananya, pembangunan mulai di tahun 2021, kemudian muncul isu seputar lahan konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI). Janji pemerintah bahwa tak ada masalah pembebasan lahan pun dipertanyakan.

Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjajaran, Ida Nurlinda, berkata proses pembebasan lahan tidak bisa langsung instan. Ada serangkaian proses yang perlu dilalui, seperti menetapkan lokasi HTI sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang butuh upaya gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria. 

Ida juga mempertanyakan apakah lahan HTI yang menjadi ibu kota baru akan diambil langsung secara keseluruhan. Ia menjelaskan proses bisa dilakukan bertahap saja mulai dari area yang konsesinya sudah hampir habis.

“Jadi bisa saja pelepasan area hutannya itu tak harus langsung, tapi bertahap. Itu enggak bisa sak det sak nyet gitu kalau kata orang Jawa, jadi pasti prosedurnya akan lama,” jelas Ida pada Liputan6.com, seperti ditulis Minggu (22/9/2019).

“Makanya sebetulnya pemerintah bisa melakukan pemilihan-pemilihan dengan kalau kira-kira yang sudah mau habis, kira-kira yang sudah tak produktif tanahnya, nah itu bisa didahulukan sebenarnya. Kan itu pasti sekian ratus ribu hektar itu tidak bersamaan izinnya,” Ida menambahkan.

Ida pun menjelaskan bahwa meski pemerintah tak perlu ganti rugi tanah, tetapi ada aspek bangunan dan tanaman industri yang perlu diperhatikan. Pasalnya, ganti rugi tanah berbeda dengan bangunan dan tanaman industri, seperti contohnya sawit. 

Sekadar informasi, pihak Sutanto Tanoto sudah buka suara soal konsesi lahan yang mereka gunakan untuk bisnis dan meminta solusi pemerintah. Sementara, pihak Bappenas berkata tidak ada masalah terkait lahan konsesi dan siap diambil demi ibu kota baru yang totalnya mencapai 40 ribu hektare.

2 dari 4 halaman

Shopee Catatkan 1,2 Juta Transaksi per Hari di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Shopee, platform e-commerce, yang berbasis si Singapura, mengundang wartawan dari regional Asia + Taiwan dalam Shopee Regional Head Quarters Visit di gedung baru Shopee di Singapura (17/10).

Chris Feng, Chief Executive Office Shopee, mengatakan kantor ini baru saja dilaunching pada bulan lalu, serta menandai pertumbuhan Shope di tahun-tahun sebelumnya serta panggung Shopee di tahun depan.

Dia menegaskan bahwa Shopee berkembang selama beberapa tahun dan didirikan untuk memenuhi kebutuhan orang di pasar Asia Tenggara dan Taiwan.

Shopee menyadari bahwa e-commerce telah berkembang dan semakin dituntut untuk memenuhi kebutuhan pasar secara mobile. Chris mengatakan, “Shopee telah memenuhi kebutuhan pasar sejauh ini,” kata dia.

Di Indonesia sendiri, Shopee mencatat 1,2 juta transaksi setiap hari dan pertumbuhan 93,3 persen you increasi.

Pengguna juga makin tertarik dengan adanya Shopee brands, salah satunya Ronaldo. Chris mengatakan, berkat Ronaldo, ada 3,5 juta online view dan order naik 3 kali lipat pada 11.11 dibandingkan 2018. Sementara pada acara 12.12 tahun ini, yang merupakan Harbolnas, Shopee menjanjikan sesuatu yang besar, karena bertepatan dengan ulang tahun ke-5.

Chris menyadari pertumbuhan e-commerce yang pesat, bahkan dikatakan e-commerce akan tumbuh dobel dalam waktu 5 tahun, membuat Shopee terus berinovasi menggaet pelanggan yang loyal.

Kuncinya, kata dia, adalah ada perasaan keterlibatan dari pengguna. “Shope tidak hanya tempat belanja online, tapi juga berusaha memberikan kegembiraan dan kebahagiaan dalam berbelanja untuk para pembeli bersama keluarga dan teman-teman.”

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Berkat E-Commerce, Investasi Asing Mengalir Deras ke Indonesia

Ilustrasi e-Commerce (iStockPhoto)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan dua sektor yang menjadi penyelamat Indonesia dalam mendulang foreign direct Investment (FDI). Dua sektor tersebut yakni industri pengolahan dan e-commerce.

“Dalam periode pertama Presiden Jokowi ada dua sektor yang menyelamatkan FDI, pertama sektor pengolahan industri smelter dan kedua sektor e-commerce dan ekonomi digital,” kata dia, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10/2019).

Dia mengatakan, pada periode pertama pemerintahan Jokowi-JK, pihaknya mencatat aliran deras arus modal ke e-commerce.

“Ini fenomena yang cukup mendadak, hanya dalam 3-4 tahun terakhir FDI ke unicorn, startup meloncat dari sebelumnya hampir tidak ada, sekarang 15-20 persen dari total FDI kita setiap tahun. Dan Indonesia sudah jadi tuan rumah yg unicorn melebihi jumlah unicorn di Eropa,” jelas dia.

“Presiden Jokowi sendiri gila gadget, pasion mengikuti teknologi. Kita pernah nonton sambutan beliau mengenai Tesla, space as, tentu kabinet mengikuti sehingga Indonesia menikmati sebuah suasana politik, kebijakan yang sangat pro teknologi,” imbuhnya.

Ke depannya, sektor yang harus terus digenjot sebagai untuk berkontribusi pada perekonomian, termasuk mendulang FDI yakni pariwisata dan lifestyle.

“Sektor pariwisata secara global lebih tinggi pertumbuhan dari pada ekonomi dunia secara umum. Setiap 4 lapangan kerja baru, 1 adalah dari sektor pariwisata. Jadi wisata benar benar booming terutama dimotori oleh terus bergabungnya kelas menengah, global middle clash. Salah satu fenomena yang bisa diprediksi begitu orang naik kelas, terutama yang membedakan adalah lifestyle,” urai Lembong.

“Lifestyle hemat saya salah satu keunggulan Indonesia dan ini akan mempunyai multiplayer effect terhadap yang bisa kita produksi, jasa yang bisa kita tawarkan ke seluruh dunia,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

JK Sampaikan Pidato Terakhir di Hadapan 100 Ekonom

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menjadi pembicara inti dalam acara dialog bersama 100 Ekonom yang digelar di Hotel Westin, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Wapres JK menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, karena di akhir masa jabatannya masih bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat.

“Hari ini saya sudah mendengarkan dan bertemu banyak teman. Sisa dua hari kerja saya di pemerintahan. Saya terima kasih, ini pidato terakhir saya di acara temen-temen,” kata JK mengawali sambutannya, di Jakarta, Kamis (17/10).

Wapres JK juga mengatakan terselenggaranya acara ini bisa menjadi tolak ukur hinga momentun untuk saling bertukar pikiran mengenai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini. Dia pun memberikan ruang dialog terhadap para ekonom-ekonom yang hadir.

“Saya mau denger aspriasi dan pandangan dari kawan-kawan,” imbuh JK.

Di samping itu, Wapres JK juga menyoroti salah satu ekonom senior yang hadir yakni Emil Salim. Dia mengaku telah banyak belajar dari beliau dan mempunyai kedekatan khusus. Bahkan, Cerita Wapres JK sosok Emil Salim pernah menjadi pembicara saat dirinya masih menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Hasanudin (UNHAS).

“Ekonom yang senior Pak Emil nih. Saya mau berbagi pengalaman saya. 54 tahun yang lalu, masih muda dan ganteng. Saya masih mahasiswa di UNHAS. Sebagai ketua senat, ada seminar ekonomi pancasila. Pembciaranya pak emil, beliau baru pulang dari Den Haag. Katanya waktu itu, baru pulang terus ngomong utang Indonesia. Gimana pembicaraanya? Gampang itu, kita gak bisa bayar, mau apa tuh mereka. Nantilah kalau kita sanggup kita bayar,” kisahnya.

Seperti diketahui, masa jabatan JK sebagai Wakil Presiden sebentar lagi akan berakhir. Selanjutnya tongkat estafet kepemimpinan baru jatuh kepada Joko Widodo dan Maruf Amin yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pilpres 2019. Keduanya akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Jelang Akhir Masa Jabatan, Ini Pesan JK ke Pelaku Usaha

Wapres Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam acara High-Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation (HLD-IPC) di Hotel Fairmont, Jakarta. (Merdeka.com/Yunita Umbar Prihatin)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menyampaikan sejumlah pesan di akhir masa jabatannya. Dia mengapresiasi semua pihak yang telah berkerja sama selama 5 tahun mendampingi Presiden Joko Widodo. Pertumbuhan ekonomi yang baik, lanjut dia, dicapai jika semua pihak bahu-membahu.

“Tinggal 3 hari kerja. Ucapan terima kasih atas kerja sama. Upaya bersama, maka kita dapat pertumbuhan yang baik walaupun belum maksimum,” kata dia, di ICE BSD, Banten, Rabu (16/10).

Dia juga berterima kasih kepada jajaran Menteri yang telah bekerja bersama. JK bahkan sempat menggoda para Menteri yang hadir dalam pembukaan TEI 2019 soal keterpilihan kembali di kabinet.

Meskipun demikian dia tidak menyebutkan secara persis Menteri mana yang akan lanjut atau tidak. “Dan juga terima kasih teman teman yang disini, walaupun ada yang akan berlanjut saya enggak tahu, tapi kita berjuang bersama-sama untuk negeri yang baik.,” lanjut dia.

Turut hadir di acara pembukaan TEI 2019 sejumlah Menteri, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Selain itu, tampak pula Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf.

Di juga memberikan sejumlah pesan dan komentar terkait perdagangan domestik maupun global. Kepada pelaku usaha Indonesia, dia menekankan pentingnya kualitas produk untuk memenangkan persaingan. Hal dijelaskan JK dengan ‘Tiga Lebih’, yakni lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat.

“Lebih baik artinya dengan memakai teknologi yang lebih baik, lebih murah tentunya lebih efisien, dan lebih cepat itu berkaitan dengan logistik. Hal ini menjadi upaya kita semua,” tegas dia. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Geliat Subholding Migas Perluas Jangkauan Energi Bersih

Liputan6.com, Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berupaya memenuhi kebutuhan gas bumi untuk berbagai konsumen. Hal ini merupakan wujud dari komitmen subholding minyak dan gas bumi (migas) dalam memenuhi kebutuhan energi bersih.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, PGN terus memperluas jaringan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan gas bumi yang terus meningkat, serta mencapai target penggunaan gas bumi dalam porsi bauran energi minimal 22 persen pada 2024.

Untuk meningkatkan penggunaan gas bumi, PGN memperluas jangkauan fasilitas penyaluran gas. Salah satunya dengan membangun fasilitas Liquid Natural Gas (LNG) Terminal di Pelabuhan Tanjung Perak, Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur yang akan beroperasi secara bertahap pada tahun ini.

“Tahun ini LNG Terminal berkapasitas 40 MMscfd (million standard cubic feet per day) diharapkan dapat beroperasi,” kata Rachmat, di Sidoardjo, Jawa Timur (17/10/2019).

Selain fasilitas Terminal LNG Teluk Lamong, PGN akan meregasifikasi pasok LNG dan dialirkan ke jaringan pipa, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pengisian LNG trucking dengan memanfaatkan ISO tank yang dapat mendistribusikan kebutuhan gas bumi ke wilayah yang belum dijangkau infrastruktur pipa.

Dengan begitu, pengguna gas bumi semakin meluas karena bisa dinikmati konsumen yang letaknya berjauhan dengan pipa gas bumi. Diharapkan, fasilitas tersebut bisa jadi solusi dan sarana untuk membuka pasar ritel baru di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut Gigih, jika pengguna gas bumi semakin meningkat maka akan membantu meringankan keuangan negara,‎ sebab selain bersih dan murah dibanding Liqufied Petroleum Gas (LPG), gas bumi dapat menekan subsidi energi dan menghemat devisa karena bersumber dari dalam negeri.‎

“Selain infrastruktur gas bumi yang sedang digenjot, pemenuhan kebutuhan gas bumi untuk menekan subsidi energi dari sisi pasok harus mulai diperhatikan,” tandasnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

PGN Percepat Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi

PGN membangun fasilitas Liquid Natural Gas (LNG) Terminal di Pelabuhan Tanjung Perak, Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur yang akan beroperasi secara bertahap pada tahun ini.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Hal itu akan diwujudkan PGN melalui pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur gas bumi yang mampu menjangkau semua segmen pasar.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, sebagai subholding gas, PGN akan mengambil peran di depan dalam program percepatan dan transformasi energi dari minyak bumi ke gas bumi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari perwujudan bauran energi gas bumi sebesar 22% pada 2025 dan 24% pada 2050.

“Bertambahnya populasi, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan perubahan gaya hidup ke green energy akan mendorong kebutuhan gas bumi akan semakin besar. Komitmen PGN adalah menyediakan energi baik gas bumi untuk rumah tangga dan para pelaku usaha dari berbagai sektor industri,” jelas Rachmat Hutama usai RUPSLB PGN di Jakarta, Jumat (30/8).

Dalam rangka mewujudkan penyediaan energi gas bumi, program pembangunan infrastruktur yang akan dibangun diantaranya; membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 km, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 5 FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga, dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan berbagai segmen konsumen.

Melalui sinergi dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) dan entitas anak usahanya, PGN saat ini telah menjadi salah satu perusahaan energi gas bumi terbesar di ASEAN. Melalui upaya pemenuhan pasokan gas berbagai sumber dan dukungan infrastruktur yang akan dibangun, PGN berharap dapat menjadi perusahaan energi kelas dunia yang mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara efisien.

“Strategi PGN ini sejalan dengan program pembangunan pemerintah dengan membangun berbagai infrastruktur untuk membuka akses daerah dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Gas bumi bukan lagi sebagai komoditas tapi sebagai bagian dari alat produksi yang akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional,” jelas Rachmat.

Rachmat menambahkan, sampai semester I 2019 PGN telah menyalurkan gas bumi sebesar 2.938 BBTUD. Rinciannya, volume gas distribusi sebesar 932 BBTUD, dan volume transmisi gas bumi sebesar 2.006 BBTUD. PGN mjelayani lebih dari 350.000 pelanggan dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi sepanjang lebih dari 10.000 km, termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3800 km.

“Infrastruktur gas bumi merupakan investasi jangka panjang dengan risiko pasokan dan pasar yang belum terjamin. Namun risiko itu diambil PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi agar ketahanan energi nasional semakin kokoh,” tambah Rahmat.

Cerita Bos Bappenas, Rancang Pemindahan Ibu Kota Sejak 2015

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota baru ke kalimantan pertama kali dibahas pada 2015. Waktu itu, dia baru saja mulai memimpin kementerian yang terletak di Jalan Taman Suropati, Jakarta tersebut.

“Mungkin ada sedikit cerita dibalik pemilihan ibu kota. Saya gabung di Bappenas di 2016. Ada dua menteri sejak 2014 sebelum saya. Pembahasan pertama ke Kalimantan sejak 2015,” ujarnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).

“Jadi bisa memahami Presiden sudah memikirkan pindah ibu kota sejak dari pertama dan fokus pindah ke kalimantan. Jadi sudah berproses sejak 2015 dan fokus ke kalimantan,” sambungnya.

Bambang mengatakan, pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota baru merupakan keputusan yang tepat. Selain memiliki wilayah yang luas, wilayah tersebut juga dihuni oleh tiga negara yang jarang ditemui terjadi di seluruh dunia.

“Ini pulau yang unik. Satu-satunya di dunia karena di Kalimantan itu ada tiga negara dalam satu pulau. Ada Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Silahkan cek di google ada tidak pulau lain di dunia yang ada tiga negara. Biasanya paling banyak dua,” jelasnya.

Mantan Menteri Keuangan tersebut menambahkan, pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota baru untuk mengakomodir keinginan semua pihak. Di mana, ibu kota diinginkan dekat dengan semua wilayah Indonesia.

“Intinya ketika Presiden memilih di Kalimatan kami lihat ini keputusan yang sangat tepat. Apalagi begitu lihat lokasinya. Kalau negara Indonesia begitu luas maka kita ingin kendali yang lebih baik. Kita ingin pemerintah pusat lebih dekat ke seluruh wilayah Indonesia. Maka itu lokasi ibu kota itu penting,” tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Trik Menhub agar PNS Semangat Pindah ke Ibu Kota Baru

Menhub, Budi Karya Sumadi saat meninjau Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Rabu (24/4). Progres pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta hampir 100 persen, sementara progres pembangunan keseluruhannya termasuk domestik mencapai 47 persen. (Liputan6.com/Helmi Fithriansya

Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan transportasi memegang peranan penting dalam kesuksesan perpindahan ibu kota baru. Ekspektasi PNS akan hal tersebut pun sangat tinggi.

Seperti diketahui, pemerintah telah resmi menunjuk Panajam Paser Utara dan Kutai di Kalimantan sebagai ibu kota baru.

Oleh karena itu, dia menegaskan transportasi massal di sana harus dirancang sedemikian rupa agar ekspektasi tersebut dapat terpenuhi dan membuat PNS semangat untuk pindah ke ibu kota baru.

“Kita harus memberikan satu yang benar-benar baik agar semua orang bersemangat untuk hadir di kota baru itu,” kata dia, dalam diskusi bertajuk Transportasi Massal di Ibu Kota Baru Seperti Apa?, di Redtop Hotel, Jakarta, Kamis (10/10).

“ASN muda punya ekspektasi hidupnya tidak lagi berhadapan dengan kemacetan dengan polusi-polusi yang tidak perlu,” dia menambahkan.

Dia mengungkapkan, saat ini aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak terus digali untuk dapat menciptakan transportasi yang memadai.

Transportasi hal yang penting karena dalam dunia properti pun hal itu merupakan salah satu bagian strategi dan integrasi. Hal itu bisa dicapai dengan aksesbilitas yaitu transportasi.

Jika transportasi yang memadai gagal diciptakan, menurutnya perpindahan ibu kota dapat dinilai gagal.

“Jika tidak bisa, maka itu awal dari ketidakberhasilan kita menciptakan satu kota menjadi satu tempat yang berharga,” tutupnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub, Sugihardjo, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Kennedy Simanjutak dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis H. Sumadigala. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Banyak Wakil Parpol di Kabinet Jokowi II, Ini Kata Pengamat

Liputan6.com, Jakarta Jelang pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, ekonom mulai membahas sosok-sosok yang paling cocok menjadi menteri. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menyebut menteri perekonomian sudah mumpuni, hanya saja ada masalah di kementerian sektoral.

Kementerian sektor Perdagangan, Perindustrian, BUMN, dan Pertanian pun diharapkan Fithra agar mulai diisi sosok profesional. Namun itu bukan berarti tokoh politik tak boleh menjabat, sebab kehadiran parpol bisa membantu stabilitas politik.

“Harus diisi sosok profesional. Bukannya dia tidak dari politik, bisa saja dari unsur parpol karena bagaimana pun ini kompromi. Ke depan lebih banyak partai (di kabinet) lebih bagus,” jelas Fithra dalam diskusi buku ‘Globalization, Productivity, and Production Networks in ASEAN: Enhancing Regional Trade and Investment’ pada Kamis (17/10/2019) di Jakarta.

Ia menjelaskan kehadiran stabilitas politik penting untuk para investor selain kepastian hukum dan sisi regulasi. Pasalnya, Indonesia butuh investasi minimal 35 ribu triliun hingga tahun 2024 agar bisa mendobrak jebakan kelas menengah pada tahun 2030.

Ada dua target untuk meraih itu di tahun 2030, yakni melalui penambahan ekspor dan investasi. Pertumbuhan ekspor harus 9,8 persen per tahun dan ada investasi minimal Rp 35 ribu.

Pada target Rp 35 ribu itu, hanya 10 persen yang pemerintah dapat berikan, dan sisanya perlu disediakan para swasta. Kehadiran sosok menteri profesional itulah yang bisa menarik investor.

“Bagaimana kemudian sosok-sosok yang profesional dan dapat diterima pasar. Semoga bisa dimunculkan, misalnya Arif Budimanta. Investor ketika melihat itu, dan nyaman, maka mereka masuk melakukan investasi,” tegas Fithra.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

Pengusaha Tak Ingin Menteri Ekonomi Dijabat Orang Partai

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri-menteri ekonomi pada jilid II Pemerintahan Jokowi diharapkan bukan berasal dari partai politik (parpol). Hal ini disampaikan oleh Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang.

Sarman mengungkapkan, menteri ekonomi harus berasal dari kalangan profesional yang tidak punya keterkaitan dengan partai politik. Sebab orang parpol dinilai dapat memiliki banyak ‘titipan’ dari partainya.

“Kita ke depan berharap bahwa menteri-menteri yang ada di kabinet ekonomi ini adalah menteri-menteri yang betul-betul profesional dan non partai atau bukan merupakan kader partai. Supaya tidak ada kepentingan apa – apa disana,” kata dia, di acara diskusi bertajuk Harapan Pengusaha Pada Kabinet Ekonomi Jilid II, di Jakarta, Kamis (12/9).

Meski memproklamirkan diri akan berkerja profesional, Sarman menegaskan kader partai pasti akan tetap memikul titipan-titipan dari partai pengusungnya.

Oleh karena itu, menurutnya sangat penting sekali bagi Jokowi memilihi figur profesional dari luar partai. Agar kebijakan yang dikeluarkan ke depannya dapat bersifat netral bagi semua pihak.

“Ya betul profesional, tapi apapun alasannya mereka punya kepentingan disana. Passti ada titipan-titipan dari partai itu. Jadi pasti ke depan juga dia tidak akan bisa netral,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Ratas bertema ‘Perbaikan Ekosistem Investasi’ ini dilakukan Jokowi beserta para menteri guna merumuskan kebijakan konkret. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Konsorsium BUMN dan Investor China Biayai Segmen Terakhir Tol Trans Jawa Rp 30 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Tahap awal proyek jalan tol Probolinggo-Banyuwangi sudah dimulai. Pembangunan ruas terakhir tol Trans Jawa tersebut akan didanai oleh konsorsium BUMN dan investor dari China.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, mulainya proyek tol tersebut diawali dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) oleh kedua perusahaan yang bakal terlibat dalam pendanaan.

“Jadi yang kita tandatangani, disaksikan menteri Bappenas adalah HoA. Sudah satu langkah sebelum kontrak, untuk pembangunan segmen terakhir tol trans Jawa,” kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10/2019).

Dengan selesainya tol tersebut, maka tol trans Jawa akan tersambung seluruhnya dari ujung barat hingga ujung timur. “Sudah tersambung semua dari paling barat, Merak ke Surabaya. Tapi Surabaya masih belum titik paling timur dari pulau Jawa. Masih ada Banyuwangi. Jadi segmen terakhir dari Surabaya ke Banyuwangi,” ujar dia.

Terkait nilai investasi pembangunan ruas tol tersebut, Lembong mengatakan membutuhkan pendanaan Rp 30 triliun. Namun demikian, dia tidak membeberkan perusahaan apa saja yang terlibat dalam konsorsium.

“Kemarin yang tanda tangan dari konsorsium perusahaan konstruksi Nasional, BUMN dan dari Tiongkok. Konsorsium pendanaan Rp 30 triliun untuk segmen terakhir tol trans Jawa. Persisnya Probolinggo sampai Banyuwangi.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

Skema Pendanaan PINA

Tol Trans Jawa Pasuruan – Probolinggo. Dok: Kementerian PUPR

Sebelumnya diberitakan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT China Communications Construction Indonesia (CCCI) siap memberikan pembiayaan untuk Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi).

Pembiayaan ini dengan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN).

Partisipasi tersebut dimulai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk rencana investasi dalam pembangunan jalan tol yang nantinya akan dikelola oleh salah satu anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB).

Menteri PPN/Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, keterlibatan investor dapat menjadi pilihan biaya dalam konstruksi serta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.

“Ekonomi akan tumbuh cepat jika kita dapat menjaga iklim investasi dengan baik terutama dibidang infrastruktur. Diharapkan dengan pembiayaan proyek jalan tol Probolinggo Banyuwangi melalui skema pendanaan PINA, Infrastruktur dapat dibangun, cepat dioperasikan dan dapat dinikmati oleh masyarakat,” imbuhnya lewat sebuah keterangan tertulis, Selasa (14/10/2019).

Dan sebagai informasi, Head of Agreement dikenal pula dengan istilah heads of terms atau letter of intent. Head of agreement merupakan langkah pertama dari langkah-langkah perjanjian selanjutnya yang akan mengikat secara legal kepada pihak-pihak terkait.

Tak Sesuai KHL, Buruh Tolak Kenaikan UMP 2020

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen.

Perhitungan atau formulasi kenaikan UMP ini dinilai tidak berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti yang diharapkan oleh serikat buruh.

“Revisi PP no 78 tahun 2015, khususnya pasal tentang formula kenaikan upah minimum sebagai dasar perhitungan UMP harus didahului survei KHL di pasar,” ungkapnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Menurut dia, KHL yang dipakai dalam menentukan kenaikan UMP juga harus disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan hidup buruh saat ini. Jumlah KHL tersebut harus naik menjadi 78 item.

Jika pemerintah masih menggunakan formula dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan untuk menentukan kenaikan upah minimum, maka buruh menolak kenaikan UMP 2020 yang sebesar 8,51 persen. 

“KHL yang di pakai adalah KHL yang baru yaitu yang rencananya KHL baru berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item. Jadi buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8 persen,” tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Tak Sejahterakan Buruh

Ilustrasi Upah Buruh
Ilustrasi Upah Buruh (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah menilai penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama buruh.

Menurutnya, penetapan UMP harusnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU), tepatnya UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, kenaikan UMP 2020 justru dirumuskan dengan formula lain.

“Penetapan UMP itu dilakukan berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 dan dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat daerah yang terdiri dari beberapa elemen, seperti serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah. Harus berdasarkan survei kebutuhan rakyat per daerah ya, bukannya survei nasional,” ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, menggunakan data inflasi dan pertumbuhan nasional sebagai dasar penetapan kenaikan UMP 2020 tidak tepat, karena setiap daerah punya kebutuhan masing-masing. Penetapan UMP 2020 didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak akan mensejahterakan.

“Sebagian besar, bahkan hampir semua buruh, menolak PP 78 ini. Jadi, menurut saya, meskipun naik tidak akan mensejahterakan,” tuturnya.

Ilham melanjutkan, kenaikan upah tersebut tidak seberapa dengan kenaikan harga bahan pokok dan biaya kewajiban lainnya yang semakin mahal.

“BPJS itu, coba, naik 100 persen. Yang awalnya hanya bayar Rp 50 ribu, jadi bayar Rp 100 ribu. Belum harga bahan pokok naik, harga listrik, BBM, jadi kenaikan upah ini hanya untuk menutupi kebutuhan yang semakin mahal saja,” tambahnya.

UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyatakan UMP di Tanah Air rata-rata naik 8,25 persen pada 2017.
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyatakan UMP di Tanah Air rata-rata naik 8,25 persen pada 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Dikutip dari Surat Edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI),” bunyi SE tersebut seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut:

a. Inflasi Nasional sebesar 3,39 persen‎

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen‎

“Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Sah, MA Lantik 5 Anggota BPK periode 2019-2024

Liputan6.com, Jakarta – Lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis ini.

Ketua MA Hatta Ali memandu pengucapan sumpah jabatan tersebut dan diikuti lima anggota BPK terpilih.

“Sebelum memangku jabatan anggota BPK, saudara-saudara wajib bersumpah,” kata Ketua MA Hatta Ali sebelum memandu pengucapan sumpah jabatan, Kamis (17/10/2019).

Kelima anggota BPK itu adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Ahsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 101/P 2019, 9 Oktober 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri upacara pengucapan sumpah lima anggota BPK tersebut.

Sejumlah pejabat negara juga hadir di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Politisi

BPK Serahkan IHPS I Tahun 2018 kepada DPD
Suasana Rapat Paripurna DPD di Jakarta, Jumat (5/10). BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK kepada DPD yang merupakan suatu kewajiban dan dalam Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2014. (Liputan6.com/JohanTallo)

Dari lima anggota BPK tersebut, empat di antaranya memiliki latar belakang politik.

Pius Lustrilanang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra dan merupakan salah satu aktivis pergerakan nasional pada akhir 1990-an.

Daniel Lumban Tobing sebelumnya adalah politisi PDI Perjuangan dan sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.

Calon anggota lainnya yakni Achsanul Qosasi merupakan petahana yang sebelumnya merupakan politikus Partai Demokrat.

Begitu juga dengan Harry Azhar Azis, petahana yang sempat menjabat sebagai Ketua BPK, memiliki latar belakang sebelumnya sebagai politikus Partai Golkar.

Sedangkan, Hendra Susanto merupakan pejabat karir dari BPK dan menjabat sebagai Kepala Auditoriat I B.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Jemput Bola, Menjadi Strategi Pemilik Serba Susu Lembang Agar Sukses

Liputan6.com, Jakarta Kegigihan menjadi modal awal dalam memulai usaha pemilik Serba Susu Lembang, Lucy Trisna. Berawal dari usaha peternakan sapi, Lucy memutar otak agar usaha miliknya naik kelas.

“Pada 2007 – 2009 sempat krisis, banyak peternak di Lembang gulung tikar karena besarnya biaya operasional dan banyak peternak menjual sapi untuk menutupi biaya tersebut. Alhasil, saya mencoba bertahan dengan inovasi dengan olahan susu,” tutur Lucy. Pada tahun yang sama, Lucy mencoba belajar produk olahan dari susu melalui internet. Produk pertama yang ia buat ialah yoghurt.

“Saya mengawalinya dengan jualan di kampus. Alhamdulillah teman-teman menyukai yoghurt tersebut. Mereka bilang tidak asam dan rasanya creamy. Akhirnya, saya percaya diri untuk jualan dengan jumlah yang lebih besar,” imbuh Lucy.

Serba susu lembang
Suasana serba susu lembang

Mengawali awal usahanya, lanjut Lucy bahwa setelah itu ia memberanikan diri untuk menyewa tempat untuk memperluas usahanya. Dibantu dengan dua pegawainya, Lucy membangun usahanya secara perlahan tapi pasti.

“Untuk bertahan, saya mencoba ‘jemput bola’. Saya menawarkan yoghurt ke sekolah dan kantor yang ada di Bandung. Mereka sangat menyukai produk tersebut. Dari situlah cikal bakal Serba Susu Lembang mulai dikenal oleh masyarakat,” ujar Lucy.

Serba susu lembang
Varian produk serba susu lembang

Tak hanya itu, Lucy juga mengatakan bahwa dengan kesuksesan Serba Susu Lembang, mampu menyerap tenaga kerja di Bandung Barat. Selain itu, ia juga mampu memberdayakan para peternak lainnya untuk tetap berinovasi dalam produk olahan susu.

“Alhamdulillah kini Serba Susu Lembang memiliki setidaknya 120 karyawan dan 7 cabang. Tak hanya itu, saat ini kami memiliki setidaknya 30 varian produk mulai dari susu murni, yoghurt, dodol, es krim, tahu susu dan lain-lain. Ke depannya Serba Susu Lembang bakal memiliki produk olahan bakery dan pastry,” tutur Lucy.

Ikut SETC Sampoerna

Dalam menggeluti usahanya, Lucy kerap mengikuti lomba terkait kewirausahaan. Salah satunya pada tahun 2015, Lucy mengikuti lomba yang digelar oleh Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC). “Dalam kompetisi itu, saya masuk 10 besar wirausahawan terbaik,” tutur Lucy.

Tak hanya kompetisi, lanjut Lucy, SETC Sampoerna juga memberikan pelatihan bagi para wirausahawan lainnya, termasuk Serba Susu Lembang. Hal itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Serba Susu Lembang.

“Tentu itu menambah networking ya. Pasalnya, dengan ikut serta di SETC Sampoerna, saya diajarkan bagaimana memasarkan produk dan banyak belajar dari para mentornya,” tutur Lucy.

Sejak diresmikan pada tahun 2007, saat ini SETC sudah mendampingi lebih dari 3.300 UKM dan melatih sekitar 46.000 wirausahawan di berbagai bidang, seperti kuliner, batik, kerajinan, agrobisnis, maupun teknologi kejuruan, yang kini sudah menjangkau 79 kota dan kabupaten di Indonesia. Tak hanya itu, hingga tahun 2018, SETC sudah dikunjungi sekitar 96.000 orang dari seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap program SETC.

Selain memberikan pendampingan kepada para wirausahawan, SETC juga menyediakan berbagai program yang berguna bagi para pelaku usaha untuk dapat mandiri, seperti 90 riset terapan yang telah teruji di bidang pertanian terpadu, konsultasi usaha, dan pameran UKM tahunan bertajuk SETC Expo.

Program SETC lainnya adalah memberikan pelatihan dan menggandeng instansi untuk memberikan pelatihan teknis. Sebagai contoh, pada tahun 2017 SETC memberikan pelatihan mengenai ekspor barang ke luar negeri kepada para pelaku UKM, dengan menggandeng Kementerian Perdagangan.

Untuk informasi mengenai kegiatan SETC lebih lanjut, klik website berikut https://sampoernauntukindonesia.com/setc

(*)

Indonesia Harus Jemput Bola Buat Tarik Investasi

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menegaskan Indonesia harus ‘jemput bola’ untuk menarik investasi dari luar. Terutama untuk sektor manufaktur yang membutuhkan upaya lebih.

Menurut dia, saat ini, negara-negara tetangga juga sedang berusaha untuk menggaet investor asing untuk masuk ke ke negaranya. “Bagi saya yang harus jadi fokus perhatian memang investasi di sektor manufaktur. Itu rebutannya banyak sekali. Jadi Vietnam, Thailand, Malaysia, India, Bangladesh, itu rebutannya gila-gilaan,” kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10/2019).

Langkah ‘jemput bola’ tersebut, jelas dia, sudah mulai dijalankan. Pihaknya bekerja sama dengan sejumlah Kementerian untuk mengirimkan delegasi bisnis untuk bertemu investor di luar negeri.

“Saya kira perlu mendukung, untuk manufaktur kita harus jemput bola. Makanya kami kerja erat dengan Kementerian Perindustrian, Minggu lalu BPKM dan Kemenperin bikin satu delegasi ke Tiongkok untuk bertemu dengan industri meubel dan produk kayu. Untuk manufaktur kita harus jemput bola, harus dikawal sampai ke ujung,” urai Lembong.

“Tekstil dan alas kaki, kita menerima buyers merk-merk dari Amerika mau menggeser lebih banyak order dari China ke Indonesia,” imbuhnya.

Mantan Menteri Perdagangan ini menambahkan, tantangan untuk pengembangan industri, khususnya home industri di Indonesia adalah ketersediaan pasokan bahan baku dari industri hulu.

“Industri padat modal di hulu jadi basis dari home industri itu cenderung Investasi besar. Jadi di situ skala ekonomi sangat penting. Tadi Menteri Perindustrian investasi di pertrokimia itu sekali tanam 50 triliun,” ujar dia.

“Tentu mengawal invetasi Mega proyek seperti itu merupakan tantangan tersendiri tapi sekali jadi itu akan menjadi basis semua cabang pohon industri,” lanjut Lembong.

Karena itu, pengawalan dari pemerintah serta kepastian hukum perlu diberikan agar ada dapat memberikan kondisi ‘nyaman’ kepada investor. “Tapi investor yang akan mengambil risiko puluhan triliun benar-benar memerlukan kepastian hukum, kawalan dari awal sampai akhir,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 5 halaman

7 Langkah Pemerintah Tarik Investasi dan Perkuat Daya Saing

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (Dok Foto: Kemenko Bidang Perekonomian)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali menegaskan komitmen transformasi kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Langkah ini ditujukan guna menjaga iklim usaha, investasi dan daya saing Indonesia.

“Transformasi kebijakan di era revolusi industri 4.0 akan difokuskan untuk mengubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dalam acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo, Darmin membeberkan tujuh langkah pemerintah mewujudkan iklim yang baik. Pertama, dalam rangka pengembangan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dari hulu ke hilir dan berdaya saing tinggi, pemerintah telah memberikan tax holiday sesuai besaran investasi. 

“Sektor SDA yang mendapatkan tax holiday yaitu industri kimia dasar, logam dasar, permurnian, petrokimia, dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Namun, ini bukan close list,” Ujar Darmin.

Kedua, perbaikan perijinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) sebagai cara memangkas masalah dan mempercepat perijinan investasi.

“OSS versi 1.1 telah diperkenalkan dan penyempurnaan OSS lebih lanjut terus dilakukan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga yang terkait,” tutur Darmin.

Ketiga, perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan berbasis perpajakan.

“Reformasi ini bertujuan agar Indonesia mampu meningkatkan kemandirian dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional di masa mendatang,” tambah Menko Perekonomian.

3 dari 5 halaman

Keempat dan Kelima

Menko Perekonomian Darmin Nasution berpidato usai menyaksikan penandatanganan kerja sama Indonesia Investment Forum 2018, Bali, Kamis (11/10). Kerja sama juga menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Keempat, yakni sejumlah insentif fiskal telah diberikan untuk memacu industri manufaktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain tax holiday, pemerintah juga memberikan industri yang terlibat dalam vokasi berupa fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 200 persen untuk vokasi dan 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (super deduction).

“Untuk industri padat karya, fasilitas diberikan berupa pengurangan neto sebesar 60 persen dari jumlah investasi (investment allowance),” ujar Menko Darmin.

Kelima, kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas di era industri 4.0 melalui peningkatan produk ekspor dengan terlibat sebagai bagian Global Value Chain (GVC), simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, efisiensi logistik, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan pasar.

4 dari 5 halaman

Keenam dan Ketujuh

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memberi sambutan saat membuka perdagangan saham perdana 2019 di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (2/1). IHSG menguat 10,4 poin atau 0,16 persen ke 6.204 pada pembukaan perdagangan saham 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Keenam, dalam upaya menyiapkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini, pemerintah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang meliputi tiga lembaga vokasi yaitu SMK, BLK, dan Politeknik.

Ketujuh, pengoptimalan infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara yang akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian seperti pusat produksi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), industri kecil, dan pariwisata.

Di mana pembangunan KEK untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang bernilai tinggi dengan didukung pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi.

5 dari 5 halaman

Omnibus Law

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala BKPM Thomas Lembong meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, Senin (14/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di sisi lain, guna menyederhanakan sistem perizinan Indonesia yang ada saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan rancangan regulasi berbasis konsep Omnibus Law.

Dengan adanya Omnibus Law, sejumlah peraturan terkait dengan perizinan yang ada di beberapa Kementerian dan Lembaga akan ditinjau ulang dan direvisi agar terbentuk harmonisasi sistem perizinan untuk membangun ekosistem investasi.

Sebagai penutup, Menko Darmin menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan serta dunia usaha yang terjalin selama ini harus menjadi kunci meningkatkan kinerja investasi dan daya saing yang lebih baik lagi.

Program Sudah Siap, Kabinet Baru Jokowi Langsung Tancap Gas

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, pemerintah sudah memiliki sejumlah program untuk menggenjot daya saing investasi Indonesia. Program-program tersebut akan langsung dijalankan sejak hari pertama kabinet baru dilantik.

Meskipun demikian, dia belum menjelaskan secara terperinci program-program tersebut. “Program sudah siap. Tinggal tunggu kabinet baru untuk langsung lari, langsung ngebet dengan dengan program yang sudah disusun,” kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Lembong mengatakan, salah satu program yang disiapkan akan cukup banyak berfokus pada peningkatan daya saing SDM Indonesia.

“Istilahnya kita punya labour market yang terlalu kaku. vokasinya kurang. Terlalu banyak pekerja kita terjebak di sektor informal,” ungkapnya.

“Reformasi yang bisa diterapkan seperti bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi untuk latihan vokasi supaya pekerja kita bisa naik kelas. Supaya produktivitas bisa lebih tinggi. Itu salah satu program besar kita di periode kedua,” jelas dia.

Perlu diakui bahwa kualitas SDM Indonesia masih harus ditingkatkan lagi. Sebab saat ini Indonesia masih kekurangan lulusan-lulusan berkualitas dari perguruan tinggi.

“Kekurangan insinyur, dokter, teknisi dan pelaku riset. Yang sudah ada harus tambah terampil lagi. Untuk itu kita mau mengundang misalnya universitas internasional untuk masuk ke sini supaya orang kita tidak usah jauh-jauh ke sana. Sudah dilakukan Vietnam 15 tahun yang lalu. Sudah dilakukan Malaysia 15 tahun lalu. Sudah waktunya kita juga melakukannya,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 4 halaman

Kabinet Baru akan Segera Diumumkan

Pasangan Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah rampung menyusun Kabinet Kerja Jilid II. Untuk itu, Jokowi mengaku akan segera mengumukan susunan kabinet yang akan membantunya hingga 2024.

“Susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya,” tulis Jokowi dalam akun instagramnya, Kamis (17/10/2019).

Jokowi pun meminta agar publik bersabar menunggu pengumuman kabinet tersebut.

“Siapa-siapa yang akan membantu saya di pemerintahan nanti? Sabarlah. Indonesia ini tak berkekurangan orang-orang hebat dan mampu memimpin kementerian dan lembaga, dan bersedia untuk mengabdi kepada bangsa ini,” kata Jokowi.

Para menteri yang bakal membantunya itu, kata Jokowi berasal dari semua bidang profesi.

“Akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka,” kata dia. 

3 dari 4 halaman

Banyak Wajah Baru

Lomba Agustusan di Istana Presiden (Sumber: Instagram/sekretariat.kabinet)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kabinet periode kedua pemerintahannya akan banyak diisi oleh wajah baru. Namun, dia mengaku tetap akan mempertahankan sejumlah menteri kabinet kerja periode 2014-2019.

“Ya adalah (yang dipertahankan), yang lama ada. Yang baru banyak,” kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan mengungkapkan siapa saja nama baru yang masuk ke kabinet periode kedua. Begitupun saat ditanya soal siapa saja menteri yang akan dipertahankan.

“Belum dihitung persentasenya,” ucap Jokowi. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mentan Tegaskan Komitmen Indonesia Untuk Pangan ASEAN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman bersama delegasi Republik Indonesia menghadiri pertemuan ke-41 Menteri Pertanian dan Kehutanan se ASEAN (ASEAN Minister of Agriculture and Forestry/AMAF). Pertemuan yang berlangsung tanggal 15 Oktober 2019 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam ini memfokuskan dalam penyusunan strategi untuk menjamin pasokan pangan yang cukup, terjangkau, aman dan bergizi untuk ASEAN.

Menurut Menteri Amran, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen dukungan terhadap program strategis ASEAN, utamanya dalam mengatasi berbagai tantangan terkait ketahanan pangan, termasuk upaya meningkatkan produksi pangan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan jangka panjang, serta memastikan ketahanan pangan dan gizi.

“kondisi ketahanan pangan di Indonesia meningkat secara signifikan. Selama 5 tahun, kami berupaya keras memperkuat upaya pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan”, Jelas Amran.

Amran menambahkan, seperti yang dilaporkan Global Food Security Index (GFSI), selama empat tahun terakhir, posisi Indonesia dalam komunitas global naik di urutan 65 dari awalnya 74 (pada tahun 2015), sejalan dengan peningkatan signifikan dalam skor GFSI sebesar 8.1 poin.

Menteri Amran mengatakan, para menteri ASEAN bersepakat menyusun Strategic Plan of Action on Food Security 2015-2020, yang diarahkan untuk menjamin pasokan pangan yang cukup, terjangkau, aman dan bergizi bagi masyarakat ASEAN.

Selain itu mereka menyepakati pembentukan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), yang dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan regional sebagai langkah antisipatif menghadapi keadaan emergensi akibat kejadian bencana.

“Para Menteri sepakat menyusun ASEAN Guideline on Halal Food, yang merupakan panduan regional ASEAN untuk sertifikasi produk halal. permintaan pasar terhadap produk halal saat ini semakin meningkat”, kata Amran.

Pembentukan Kelompok Kerja (Working Group/WG) ASEAN on Genetically Modified Food juga menjadi butir kesepakatan. Pokja ini diharapkan dapat menyusun panduan pemanfaatan produk-produk pangan hasil rekayasa genetika.

Tak kalah pentingnya, untuk pengendalian penyebaran penyakit hewan menular lintas batas, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), akan disusun Biosecurity Manual for Commercial Rumminant. Hal ini sebagai menjamin keamanan perdagangan produk ruminansia, antar anggota ASEAN serta pasar internasional.

“Indonesia ingin menegaskan kembali inisatif Presiden Republik Indonesia untuk menambahkan “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific” sebagai salah satu prinsip pengembangan Masyarakat ASEAN dalam berbagai sektor di masa yang akan datang, termasuk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”, tegas Amran.

Selain itu, Indonesia juga ingin menekankan kesiapan wilayah dalam menyongsong implementasi visi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 yang berdasarkan pada aturan (rules-based), serta berorientasi dan terfokus pada masyarakat (people-oriented and people-centered), sejalan dengan kesiapan ASEAN dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.

Sebagai informasi, Pertemuan setingkat Menteri ini, didahului pertemuan Tingkat Pejabat Senior (Senior Official Meeting/SOM) pada tanggal 12-14 Oktober 2019. Delegasi Indonesia RI dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono. Beberapa hal disepakati sebagai acuan operasionalisasi kerjasama ASEAN di masa mendatang.

(*)

Festival Ekonomi Syariah Berskala Dunia akan Kembali Digelar di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia harus mampu menjadi rujukan ekonomi dan keuangan syariah global. Terkait itu, Bank Indonesia (BI) bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), serta otoritas/lembaga terkait lainnya akan menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-6 pada 12-17 November 2019 di Jakarta.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Suhaedi menyatakan rencananya ISEF 2019 akan dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Acara tersebut juga merupakan wujud implementasi pilar ke-3 cetak biru pengembangan ekonomi syariah Bank Indonesia yaitu Penguatan Riset dan Edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi eksyar.

“ISEF 2019 yang mengusung tema “Sharia Economy for Stronger and Sustainable Growth”, masuk menjadi bagian agenda event ekonomi syariah dunia sepanjang 2019,” kata dia, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Acara ini bersanding dengan event internasional dari berbagai belahan dunia, antara lain Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), Global Islamic Economy Singapore (GIES), Halal Trade Expo Korea, London Sukuk Summit, dan Washington DC Halal Expo & Summit 2019.

Dia menjelaskan, salam pelaksanaannya, ISEF 2019 selain bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM-MUI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC).

Kemudian melibatkan mitra strategis internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), Organization for Islamic Cooperation (OIC), The Association of Development Financing Institutions in Member Countries of the Islamic Development Bank (ADFIMI), dan World Halal Association.

ISEF merupakan event tahunan terbesar di Indonesia yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor eksyar. Dalam perjalanannya, ISEF berevolusi dari kegiatan yang sebelumnya berskala nasional menjadi kegiatan berskala internasional pada tahun 2019.

“ISEF memiliki misi internasional, jadi ini bagaimana menggairahkan gairah ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari ekonomi nasional maupun di kancah internasional,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

BI dan Bank Sentral Malaysia Tingkatkan Kerjasama Keuangan

Karyawan menghitung uang kertas rupiah yang rusak di tempat penukaran uang rusak di Gedung Bank Indonessia, Jakarta (4/4). Selain itu BI juga meminta masyarakat agar menukarkan uang yang sudah tidak layar edar. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) menyepakati kerjasama keuangan dan sistem pembayaran untuk memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral.

Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama di tengah pertemuan bilateral antara BI dan BNM yang dilakukan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur BNM, Nor Shamsiah Yunus, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari ini (27/9).

Kesepakatan kerjasama mencakup 2 (dua) area, yaitu Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dan Nota Kesepahaman di bidang Sistem Pembayaran dan Inovasi keuangan digital, termasuk pengawasan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT).

LCBSA memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral dengan nilai maksimum RM8 miliar atau Rp28 triliun (kurang lebih setara USD 2 miliar).

“Langkah ini akan melengkapi upaya untuk mendukung penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi lintas batas antara Malaysia dan Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku efektif selama tiga tahun dan dapat diperpanjang,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya, Jumat (27/9/2019).

Sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan layanan keuangan, Nota Kesepahaman menjadi sebuah penegasan komitmen kedua bank sentral untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran.

FOTO: MA Lantik 5 Anggota BPK periode 2019-2024

1/5

Lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024, Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Ahsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua MA, Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (17/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Soetta jadi Bandara Pertama di Indonesia yang Bisa Isi Baterai Mobil Listrik

Liputan6.com, Jakarta – PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT PLN (Persero) pada Rabu, 16 Oktober 2019, menandatangani nota kesepahaman tentang Kerja Sama Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut nantinya bandara-bandara di bawah Angkasa Pura II akan menyediakan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik, atau dikenal dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

MoU yang dilakukan Angkasa Pura II ini merupakan bagian dari total 20 penandatangan MoU yang dilakukan PLN kemarin dengan berbagai stakeholder guna mengembangkan industri kendaraan bermotor listrik nasional.

Penandatangan MoU tersebut turut disaksikan antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir.

Adapun sebagai pilot project, bandara Angkasa Pura II yang pertama kali akan mengoperasikan infrastruktur SPKLU itu adalah Soekarno-Hatta.

President Director Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan MoU ini semakin menegaskan komitmen Angkasa Pura II dalam mendukung penggunaan dan pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air.

“Angkasa Pura II sangat mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang juga sudah ditetapkan pemerintah melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019.”

“Sebagai bandara tersebesar dan tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang setiap hari sekitar 200 ribu orang dan pekerja mencapai 50 ribu orang, kami berharap Soekarno-Hatta yang menjadi pilot project pada program pengembangan kendaraan listrik ini akan mampu menjadi contoh bagi bandara-bandara lain dan infrastruktur pelayanan publik lainnya,” ujar Muhammad Awaluddin.

Muhammad Awaluddin menambahkan Angkasa Pura II dan PLN segera membahas lebih detail terkait rencana kerja sama ini.

“Setelah MoU ini maka Angkasa Pura II dan PLN antara lain akan memetakan kebutuhan kendaraan bermotor listrik serta kebutuhan tempat pengisian baterai mobil listrik sesuai dengan lokasi bandara. Yang jelas, saat ini di Soekarno-Hatta sudah dioperasikan sejumlah kendaraan bermotor listrik untuk melayani penumpang serta mendukung operasional bandara.”

“Kami sangat yakin pembahasan berjalan lancar sehingga pembangunan infrastrukstur pengisian baterai mobil listrik segera dapat dilakukan di Soekarno-Hatta,” ujar Muhammad Awaluddin.

2 dari 3 halaman

Tesla dan BYD Beroperasi di Bandara Soetta

Menjadi salah satu kendaraan ramah lingkungan yang banyak dibicarakan di pasar otomotif dunia, Tesla Model 3 resmi meluncur di Indonesia.

Adapun saat ini kendaraan bermotor listrik yang sudah dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta adalah taksi listrik Tesla dan BYD milik Blue Bird. Kendaraan listrik lainnya di bandara terbesar di Indonesia ini adalah Skytrain, Segway, skuter listrik, baggage towing tractor, dan bus listrik untuk di dalam kawasan bandara.

Lebih lanjut, Muhammad Awaluddin mengatakan Angkasa Pura II sangat mendorong penggunaan transportasi publik seperti bus, taksi, berbasis listrik sebagai upaya menjadikan Soekarno-Hatta berkonsep eco airport.

Plt. Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan pembahasan detail dengan stakeholder yang melakukan penandatanganan MoU hari ini akan dilakukan maksimal dalam waktu 1 bulan.

Penyediaan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik juga dinilai sangat penting untuk mendukung pengembangan industri secara keseluruhan.

“Jangan sampai konsumen sudah membeli mobil listrik tapi kesulitan untuk charging,” ujar Sripeni Inten Cahyani.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setiap stakeholder harus mengedepankan kerja sama untuk pengembangan industri mobil listrik nasional.

“Kita semua harus teamwork, jangan single fighter,” jelas Menko Kemaritiman.

Pembangunan SPKLU di Soekarno-Hatta diharapkan dapat berdampak pada semakin besarnya dukungan terhadap kendaraan bermotor listrik di Indonesia dan ketersediaan charging station di fasilitas pelayanan publik.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Harga Emas Antam Naik jadi Rp 758 Ribu per Gram

Liputan6.com, Jakarta – Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau emas Antam naik Rp 6.000 menjadi Rp 758 ribu per gram, pada perdagangan Kamis (17/10/2019). Sebelumnya, harga emas Antam dipatok Rp 752 ribu per gram.

Sedangkan harga buyback emas Antam pada hari ini naik Rp 6.000 menjadi Rp 679 ribu per gram. Harga buyback ini adalah jika Anda menjual emas, Antam akan membelinya di harga Rp 679 ribu per gram.

Saat ini, Antam menjual emas dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram. Hingga pukul 07.52 WIB, mayoritas ukuran emas Antam masih tersedia.

Harga emas Antam ini berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Sementara, di gerai penjualan emas Antam lain bisa berbeda.

Sementara untuk harga emas Antam bercorak batik dengan ukuran 10 gram ditetapkan Rp 7.800.000. Sedangkan untuk ukuran 20 gram dijual Rp 15.090.000.

Harga emas Antam sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Sertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Rincian Harga Emas

Dummy emas batangan terlihat saat pameran di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau emas Antam turun Rp 4.000 menjadi Rp 751 ribu per gram, pada perdagangan Jumat (23/8/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

* Pecahan 0,5 gram Rp 403.500

* Pecahan 1 gram Rp 758.000

* Pecahan 2 gram Rp 1.465.000

* Pecahan 3 gram Rp 2.176.000

* Pecahan 5 gram Rp 3.610.000

* Pecahan 10 gram Rp 7.155.000

* Pecahan 25 gram Rp 17.780.000

* Pecahan 50 gram Rp 35.485.000

* Pecahan 100 gram Rp 70.900.000

* Pecahan 250 gram Rp 177.000.000

* Pecahan 500 gram Rp 353.800.000

* Pecahan 1.000 gram Rp 711.600.000.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Masih di Bawah KHL, Kenaikan UMP 7 Provinsi Ini Bakal Lebih Tinggi?

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Sehubungan dengan penetapan upah minimum 2020, diminta agar gubernur menetapkan upah minimum dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Adapun berdasarkan Pasal 63 PP Nomor 78/2015 tersebut, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK) pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan UMP 2020 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Ini artinya, pada kenaikan UMP 2020 pada daerah yang masih berada di bawah KHL berpotensi lebih tinggi ketimbang daerah yang telah UMP-nya telah menyesuaikan dengan KHL.  

Dalam hal ini, terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yakni Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Pengupahan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78/2015. Penetapan upah minimum memakai formula perhitungan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV.

2 dari 3 halaman

UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyatakan UMP di Tanah Air rata-rata naik 8,25 persen pada 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Dikutip dari Surat Edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.  

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI),” bunyi SE tersebut seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut:

a. Inflasi Nasional sebesar 3,39 persen‎

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen‎

“Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

8.150 Rumah Tangga di Probolinggo dan Pasuruan Gunakan Gas Bumi

Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 8.150 rumah tangga di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan menggunakan bahan bakar gas bumi, Setelah dioperasikannya jaringan pipa gas di wilayah tersebut. Pada 2019, ditargetkan dibangun 74.307 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 16 lokasi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan, pembangunan jargas di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan dibangun dengan APBN pada Tahun Anggaran 2019, dengan dasar Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 333.7 K/12/MEM/2015, dan Nomor 119 K/10/MEM/2019.

“Sumber pasokan gasnya berasal dari Husky CNOOC Madura Ltd dengan jumlah volume alokasi gas sebesar 0,2 mmscfd,” kata Djoko, dikutip dari situs resmi Ditjen Migas, Kamis (17/10/2019).

Total SR yang sudah terpasang untuk jaringan gas di dua kabupaten ini adalah 8.150 SR yang terbagi menjadi 11 sektor, dengan perincian di Kabupaten Probolinggo sebanyak lima sektor sementara sisanya di Pasuruan. Berdasarkan rencana kerja, seharusnya jumlah sambungan yang terbangun 8.000 SR.

Namun untuk mengakomodir antusiasme masyarakat terhadap jargas, maka Ditjen Migas melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja anggaran pembangunan jargas Kabupaten Probilinggo dan Kabupaten Pasuruan, sehingga dapat menambah sambungan sebanyak 150 SR.

Pembangunan jargas yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut, Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan atau sub holding gas bumi.

Pembangunan jargas dimulai pada 26 April lalu dengan jangka waktu pengerjaan selama 216 hari atau lebih cepat dari jadwal. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih atas dukungan Pemda Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, sehingga pembangunan jargas berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari jadwal. Dukungan pemda sangat penting karena berdasarkan pengalaman selama ini, terdapat beberapa kendala non teknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan. Diharapkan pemda lainnya juga memberikan dukungan serupa, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menikmati gas bumi yang bersih dan murah,” papar Djoko.

2 dari 3 halaman

Gunakan Dana APBN

PGN kembali memperluas infrastruktur jaringan gas bumi di Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Redy Ferryanto menambahkan, total sambungan gas rumah tangga yang dibangun menggunakan dana APBN di Jawa Timur hingga saat ini mencapai 66.111 SR.

“Diharapkan dengan bertambahnya sambungan gas rumah tangga di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, memberi banyak manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pembangunan jargas dilakukan di daerah yang memiliki sumber gas atau dekat dengan sumber gas. Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga selain lebih menghemat subsidi Liqufied Petroleum Gas (LPG) yaitu sekitar Rp 178 miliar per tahun atau jumlah impor LPG yang berkurang sekitar 25.500 ton per tahun.

Pembangunan jargas yang dilaksanakan Pemerintah sejak 2009, direncanakan hingga akhir tahun ini dapat terbangun 404.139 SR. Pada 2019 ini, jargas dibangun di 16 lokasi yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kota Lamongan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Wajo

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tak Patuhi Kenaikan UMP, Kepala Daerah Terancam Dicopot

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Pengupahan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78/2015. Penetapan UMP memakai formula perhitungan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV.

Ada beberapa sanksi bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan ketentuan penetapan upah minimum yang juga program strategis nasional tersebut.

Pertama, dalam Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bakal dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wali kota maupun perwakilannya.

Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan selama 3 bulan.

Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani masa pemberhentian sementara, tapi tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Adapun dalam UU Nomor 23/2014 juga diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2), Pasal 80 dan Pasal 81.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyatakan UMP di Tanah Air rata-rata naik 8,25 persen pada 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Dikutip dari Surat Edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI),” bunyi SE tersebut seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut:

a. Inflasi Nasional sebesar 3,39 persen‎

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen‎

“Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Banyak Fitur Menguntungkan, Pengguna BRImo Tembus 2,2 Juta

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meluncurkan BRImo pada Februari 2019. Sejak peluncuran hingga akhir September 2019, BRI mencatat pertumbuhan positif. Tercatat pengguna BRImo mencapai 2,2 juta orang.

Hal itu diungkapkan Corporate Secretary Bank BRI Hari Purnomo di Jakarta (15/10). Hari menjelaskan bahwa rata rata penambahan user BRImo perbulan mencapai 250 ribu-350 ribu.

“Dari sisi jumlah transaksi, hingga akhir September 2019 transaksi di aplikasi BRImo mencapai 45,5 juta kali transaksi dengan sales volume mencapai Rp18,4 Triliun,” imbuhnya.

Fitur transaksi yang paling sering digunakan nasabah pada aplikasi BRImo antara lain transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa serta top up Gopay dan LinkAja.

Selain itu, beberapa fitur unggulan yang terdapat dalam BRImo diantaranya pembukaan rekening melalui aplikasi, tarik tunai tanpa kartu, pemberian nama alias pada rekening, hingga log in menggunakan fingerprint atau face ID.

Pesatnya perkembangan digital banking berdampak terhadap perubahan kebiasaan masyarakat. Kini nasabah semakin gemar melakukan transaksi perbankan melalui digital channel, dibandingkan bertransaksi di kantor cabang konvensional.

“Jumlah transaksi internet banking BRI tumbuh 121,55 persen yoy dan SMS banking tumbuh 29,26 persen yoy pada akhir semester I 2019,” jelas Hari.

(*)

Jurus Kementerian PUPR Atasi Masalah Stunting

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan dukungan terhadap program pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya, dan Sanitasi Perdesaan Padat Karya di 600 desa di 60 kabupaten/kota.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pencegahan stunting dengan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi merupakan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya pada 2019.

Sebab menurutnya, terpenuhinya sanitasi dan air bersih memiliki pengaruh besar terhadap angka penurunan stunting di Indonesia. Terutama terkait asupan gizi yang diterima tubuh pada anak.

“Apabila anak-anak Indonesia tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik maka akan berisiko stunting. Ini harus dihindari. Oleh karenanya, pemerintah gencar untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan sanitasi,” kata Menteri Basuki dalam sebuah pernyataan tertulis, Kamis (17/12/2019).

Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, penanganan pencegahan stunting dalam bidang air minum dibagi menjadi dua program, yakni Pamsimas dan SPAM Perdesaan Padat Karya. Program Pamsimas berkontribusi pada pencegahan stunting melalui intervensi sensitif atau pengaruh tidak langsung, yakni dengan penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Intervensi sensitif ini memberikan pengaruh sebesar 70 persen terhadap pencegahan stunting. Pamsimas dilaksanakan dengan menyediakan akses air minum aman melalui uji kualitas air, penyediaan sanitasi untuk stop buang air besar sembarangan (BABS), dan perubahan perilaku dengan mengadopsi gaya hidup bersih sehat seperti gerakan cuci tangan pakai sabun.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Alokasi Anggaran

Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi merupakan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. (Dok Kementerian PUPR)

Pada Tahun Anggaran 2019, Pamsimas dilaksanakan di 77 desa dari 33 kabupaten/kota. Lokasi Pamsimas di Sumatera sebanyak 14 desa di 5 kabupaten, Jawa 1 desa di 1 kabupaten, Bali dan Nusa Tenggara 12 desa di 6 kabupaten, Kalimantan 13 desa di 5 kabupaten, Sulawesi 13 desa di 5 kabupaten, serta Maluku dan Papua 24 desa di 11 kabupaten.

Kedua, SPAM Perdesaan Padat Karya atau program pembangunan prasarana dan sarana air minum yang dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain pembangunan SPAM baru, perluasan SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah, dan optimalisasi SPAM eksisting.

Program ini dilaksanakan di desa tercatat angka stunting tinggi, yakni tersebar di 103 desa di 13 kabupaten/kota. Rinciannya adalah Sumatera sebanyak 1 desa di 1 kota, Jawa 10 desa di 1 kabupaten, Nusa Tenggara 10 desa di 1 kota, Kalimantan 6 desa di 1 kabupaten, dan Papua 76 desa di 1 kota dan 8 kabupaten.

Sementara Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Adapun infrastruktur yang dibangun berupa jamban dan tangki septik individual maupun komunal.

Pembangunan infrastruktur Sanitasi Perdesaan Padat Karya pada 2019 tersebar di Sumatera sebanyak 13 kabupaten, Jawa 11 Kabupaten, Bali dan Nusa Tenggara 7 kabupaten, Kalimantan 10 kabupaten, Sulawesi 9 Kabupaten, serta Maluku dan Papua 10 kabupaten.

Pada 2019, alokasi anggaran untuk Pamsimas sebesar Rp 18,7 miliar, SPAM Perdesaan Padat Karya sebesar Rp 44,95 miliar, dan Sanitasi Perdesaan Padat Karya sebesar Rp 212,8 miliar.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tol Listrik Bakal Dorong Pertumbuhan Investasi di Sulawesi

Liputan6.com, Jakarta – PT PLN (Persero) siap mendukung penuh pertumbuhan investasi di Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara setelah berhasil merampungkan pembangunan Tol listrik Sulawesi tahap 1 Kamis (17/10/2019).

Membentang sejauh 3.767 kms (kilometer sirkit) dengan 5.687 tower transmisi serta 47 Gardu Induk berkapasitas total 2.648 MVA, tol listrik Sulawesi tahap 1 ini menghubungkan 4 (empat) provinsi yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi dan Kalimantan Syamsul Huda menjelaskan bahwa kebutuhan listrik di Sulawesi Tenggara cukup tinggi sehingga dengan tol listrik Sulawesi tahap 1, sekarang PLN telah siap memenuhinya.

“Selesainya tol listrik Sulawesi tahap 1 ini menjadi bukti komitmen PLN dalam mendukung penuh pertumbuhan investasi, kini kami siap menopang kebutuhan listrik terutama daerah Sulawesi Tenggara karena cukup banyak peluang investasi bisnis dari pelanggan Industri disana seperti industri smelter dan tambang lainnya.” Terang Huda.

Adapun salah satu industri yang menjadi pelanggan premium platinum PLN di wilayah Sulawesi Tenggara yaitu PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang telah melakukan MoU jual beli tenaga listrik sebesar 350 MW pada akhir 2018.

General Manager PLN UIP (Unit Induk Pembangunan) Sulbagsel I Putu Riasa menjelaskan bahwa rampungnya Interkoneksi antara Sulbagsel (Sulawesi Bagian Selatan) dengan Sultra (Sulawesi Tenggara) pada 19 September kemarin menjadi tanda terwujudnya Tol Listrik Sulawesi tahap 1.

“Pembangunan 1.263 tower transmisi bertegangan 150 kV (kilo volt) yang menjangkau sepanjang 797 kms (kilometer sirkit) dari Kendari – Unaha – Kolaka – Lasusua – Malili – Wotu menandakan selesainya pembangunan tol listrik sulawesi tahap 1.” Kata Putu.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Berhasil Tekan Biaya Pokok Produksi

Ribuan menara tersebut, melewati jaringan yang berada pada enam gardu induk dan membentang dari Wotu, Malili, Lasusua, Kolaka, Unaaha hingga Kendari.( Dok: Humas PLN)

Dengan beroperasinya Tol listrik Sulawesi tahap 1 maka PLN menonaktifkan sebagian besar PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) seperti PLTD Kolaka, PLTD Lasusua, PLTD Lambuya, PLTD Wua-wua dan PLTD lainnya.

“PLN dapat menekan konsumsi Bahan Bakar minyak (BBM) sebanyak 22.615 liter perharinya atau kurang lebih 678.450 Liter/Bulan, sehingga dapat menekan biaya pokok produksi.” Kata General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Sulawesi Suroso Isnandar.

PLN berhasil menekan biaya pokok produksi (BPP) dari Rp.1187/kWh (Sulbagsel) dan Rp.2219/kWh (Sultra) menjadi 1096 Rupiah/kWh dengan total potensi penghematan mencapai 44 milyar rupiah per bulan.

Disamping menekan BPP, tol listrik Sulawesi tahap 1 ini juga berhasil membuat pemerataan beban daya baik di Sistem Sultra, Sulteng dan Sulbagsel sehingga sistem akan lebih stabil.

Selain memberikan ketersediaan listrik di Sulawesi, dengan adanya tol listrik artinya PLN berperan aktif mempersiapkan pengembangan penggunaan kendaraan listrik di Sulawesi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video di bawah ini:

Kenaikan UMP 2020 Tak Sesuai dengan Harapan Buruh

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah menilai penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama buruh.

Menurutnya, penetapan UMP harusnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU), tepatnya UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, kenaikan UMP 2020 justru dirumuskan dengan formula lain.

“Penetapan UMP itu dilakukan berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 dan dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat daerah yang terdiri dari beberapa elemen, seperti serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah. Harus berdasarkan survei kebutuhan rakyat per daerah ya, bukannya survei nasional,” ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, menggunakan data inflasi dan pertumbuhan nasional sebagai dasar penetapan kenaikan UMP 2020 tidak tepat, karena setiap daerah punya kebutuhan masing-masing. Penetapan UMP 2020 didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak akan mensejahterakan.

“Sebagian besar, bahkan hampir semua buruh, menolak PP 78 ini. Jadi, menurut saya, meskipun naik tidak akan mensejahterakan,” tuturnya.

Ilham melanjutkan, kenaikan upah tersebut tidak seberapa dengan kenaikan harga bahan pokok dan biaya kewajiban lainnya yang semakin mahal.

“BPJS itu, coba, naik 100 persen. Yang awalnya hanya bayar Rp 50 ribu, jadi bayar Rp 100 ribu. Belum harga bahan pokok naik, harga listrik, BBM, jadi kenaikan upah ini hanya untuk menutupi kebutuhan yang semakin mahal saja,” tambahnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyatakan UMP di Tanah Air rata-rata naik 8,25 persen pada 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Dikutip dari Surat Edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI),” bunyi SE tersebut seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut:

a. Inflasi Nasional sebesar 3,39 persen‎

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen‎

“Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

China Hibah Rp 56,1 Miliar untuk Pembangunan Bendungan Pelosika

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah RI melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah China yang diwakili oleh China International Development Cooperation Agency (CIDCA) sepakat menandatangani naskah Exchange of Letter Bendungan Pelosika.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing di Gedung Kementerian PUPR pada Rabu 16 Oktober 2019.

Kesepakatan Exchange of Letter ini merupakan tanda dimulainya kegiatan Engineering Services persiapan pembangunan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pemerintah Tiongkok sebesar 28,19 juta RMB Yuan atau senilai Rp 56,1 miliar. Konstruksi Bendungan Pelosika dijadwalkan akan dimulai pada 2020.

“Pemerintah Tiongkok memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur kita, baik di bidang sumber daya air maupun jalan tol. Contoh terbesar di bidang sumber daya air adalah Bendungan Jatigede. Ke depannya akan dibangun empat bendungan yang saat ini sedang dalam tahap persiapan, salah satunya adalah Bendungan Pelosika,” ungkap Anita dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019).

Bendungan Pelosika direncanakan memiliki volume sebesar 822,56 juta meter kubik dan dapat mensuplai air baku sebesar 0,8 meter kubik per detik. Bendungan ini berfungsi untuk mengairi area irigasi seluas 22 ribu hektare (ha), menyalakan pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 megawatt, dan mengurangi risiko banjir di Sulawesi Tenggara.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Berdampak ke Ekonomi

Bendungan Kamijoro menjadi pembatas antara Bantul dan Kulonprogo dan mulai hits bagi wisatawan. Selain sebagai pengairan juga menjadi tempat wisata.

Sementara itu, Deng Boqing mengatakan pihaknya merasa senang dapat menjadi bagian dari pembangunan Bendungan Pelosika lantaran dapat memberikan dampak di bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kerjasama kita selama ini sudah saling menguntungkan. Penandatanganan Exchange of Letter Bendungan Pelosika ini merupakan titik baru dari kerja sama kita selama ini. Selain itu, kami juga menantikan kerjasama dengan Indonesia di bendungan lain,” ucap Den Boqing.

Selain Bendungan Pelosika, Pemerintah RI juga turut menjalin kerjasama dengan Pemerintah China pada pembangunan tiga bendungan lainnya, yakni Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan, Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, dan Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur. Bendungan Jenelata dan Bendungan Riam Kiwa tengah memasuki proses penyelesaian review study.

Exchange of Letters kedua bendungan tersebut telah ditandatangani pada 7 Mei 2018 dan diproyeksikan selesai pada akhir 2019. Sementara untuk Bendungan Lambakan, konsep Exchange of Letters akan dinegosiasikan setelah proses studi awal yang akan dilakukan pada Oktober 2019.

Kerjasama infrastruktur antara Indonesia dengan Pemerintah China sendiri telah dimulai sejak 2002. Diawali dengan penandatanganan Minutes of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi China dengan Kementerian PUPR mengenai kerjasama ekonomi dan teknis pada bidang jembatan, jalan dan proyek infrastruktur di Beijing. Kerjasama tersebut berlanjut ke berbagai sektor seperti sumber daya air, pengelolaan sampah, hingga sanitasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Siapkan Insentif Sawah yang Masuk Peta Lahan Sawah Dilindungi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memberikan insentif kepada petani yang sawahnya masuk dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD). Kebijakan ini untuk perlindungan lahan sawah dari ancaman alih fungsi lahan yang terus menggerus luas lahan sawah baku dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Presiden Joko Widodo meneken keputusan strategis buat ketahanan pangan nasional di penghujung jabatan pertamanya sebagai presiden. Melalui Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, jutaan hektare lahan sawah akan ditetapkan menjadi lahan baku sawah yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan non sawah.

“Konversi lahan ini, khususnya sawah menjadi non sawah, semakin meningkat pesat, yang berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional,” ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, Selasa (15/10).

Itu sebabnya, kata Sarwo, pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui Perpres 59/2019 merupakan salah satu strategi peningkatan produksi padi dalam negeri. Sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan PLSD dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional.

Sejauh ini, berdasarkan hitungan baru dengan metode Kerangka Sampling Area (KSA), luas baku sawah nasional mencapai 7,1 juta hektare (ha). Luas ini menurun sekitar 650.000 ha dibanding lahan tahun 2013 seluas 7,75 juta ha.

Perlindungan sawah terhadap alih fungsi sendiri sebetulnya sudah ada melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta sejumlah PP sebagai produk hukum turunannya. Selain itu, ada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta PP-nya.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan komitmen para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah,” tegas Sarwo Edhy.

Perpres ini juga mengatur pemberian insentif untuk pemerintah daerah maupun petani. Pemerintah pusat memberi insentif sesuai dengan aturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah jika di wilayahnya terdapat lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi.

“Sementara untuk petani, insentifnya berupa bantuan sarana-prasarana pertanian, irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan bentuk lainnya yang sesuai peraturan,” tambah Sarwo Edhy.

Bentuk insentif lainnya, lanjut Sarwo Edhy, berupa Kartu Tani dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pemberian modal awal untuk usaha tani.

“Pemberian insentif ini menjadi daya tarik. Kita harapkan pemilik lahan sawah mempertahankan lahannya karena insentif yang menarik adalah pembebasan PBB, pemberian Kartu Tani dan sarana prasarana produksi lainnya,” pungkasnya.

(*)

IHSG Dibuka Menguat ke 6.173,93

Liputan6.com, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona hijau pada pembukaan saham Kamis pekan ini. Nilai tukar rupiah berada di level 14.173 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pada pra pembukaan perdagangan, Kamis (17/10/2019), IHSG naik tipis 0,32 poin atau 0,01 persen ke level 6.169,90. Pada pembukaan pukul 09.00 waktu JATS, IHSG melanjutkan penguatan dengan naik 6,45 poin atau 0,01 persen ke 6.173,93.

Sementara itu, indeks saham LQ45 juga menguat 0,11 persen ke posisi 963,50. Seluruh indeks saham acuan bergerak di zona hijau.

Pada awal pembukaan perdagangan, IHSG level tertinggi berada di 6.178,80 dan terendah di 6.169,69.

Sebanyak 115 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau dan 46 saham melemah. Sedangkan 108 saham diam di tempat.

Adapun total frekuensi di awal perdagangan saham 13.680 kali dengan volume perdagangan 107,9 juta saham. Nilai transaksi harian saham Rp 145,8 miliar.

Investor asing jual saham Rp 4,51 miliar di pasar reguler dan posisi rupiah di angka 14.173 per dolar AS.

Dari 10 sektor pembentuk IHSG, hanya satu sektor yang berada di zona merah yaitu sektor pertambangan yang turun 0,18 persen.

Sementara sektor yang menguat dipimpin oleh sektor barang konsumsi yang melesat 0,40 persen. Kemudian disusul sektor perkebunan yang naik 0,28 persen dan sektor manufaktur naik 0,25 persen.

Saham-saham yang menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau antara lain SLIS melonjak 25 persen ke Rp 1.225 per saham, MBTO naik 8,13 persen ke Rp 133 per saham, dan HDFA naik 6,37 persen ke Rp 167 per saham.

Sementara saham-saham yang melemah antara lain DNAR yang turun 8,70 persen ke Rp 210 per saham, BUVA turun 4,44 persen ke level Rp 86 per saham dan FILM turun 3,08 persen ke Rp 252 per saham.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Ada Aksi Ambil Untung, IHSG Berpotensi Tertekan

Layar monitor pergerakan saham di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (2/1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan saham 2019 menguat 10,4 poin atau 0,16% ke 6.204. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan terkoreksi di pasar saham. Hari ini, kemungkinan akan diwarnai aksi ambil untung (profit taking).

Analis PT Artha Sekuritas Dennies Christoper melihat rentang penguatan indeks pada hari ini sudah mulai terbatas. Sebab itu, IHSG diproyeksi tertekan.

“Indikator stochastic mulai menyempit. Diperkirakaan akan ada profit taking dalam jangka pendek, IHSG akan bergerak 6.126-6.206,” tutur dia pada Kamis (17/10/2019).

Seirama, dari kacamata teknikal, analis lain menilai IHSG akan diperdagangkan di zona merah. Rentangnya pun masih akan berkisar di level 6.100.

“Masih ada potensi koreksi wajar IHSG dengan minimum kisaran di 6.126-6.196,” ungkap Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Nafan Aji Gustama.

Sementara itu, Head of Research Reliance Sekuritas Lanjar Nafi memperkirakan IHSG cukup memiliki peluang untuk naik menghijau hari ini.

Alasannya, investor masih akan terfokus menunggu laporan keuangan sejumlah perusahaan pada kuartal-III 2019.

“Sehingga kami perkirakan IHSG kembali bergerak menguat dengan support resistance 6140-6220,” paparnya. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pengemudi Ojek Online Mau Bayar Pajak, Tapi Ada Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri sempat menyoroti tren penerimaan negara dari pajak yang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya pekerja lepas seperti supir ojek online (ojol) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Faisal mengapresiasi upaya perusahaan seperti Gojek dan Grab yang bisa memangkas angka pengangguran dengan menarik driver ojol sebagai mitra kerja. Namun, ia menganggap hal tersebut belum efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas lantaran belum berperan besar dalam menyumbang pajak.

“Artinya orang yang bekerja bisa bayar pajak. Tapi kalau bekerjanya di Gojek Grab kan enggak ada NPWP-nya. Jadi ekonomi tumbuh berkualitas juga sangat penting,” ujar dia beberapa waktu lalu.

Menanggapi pernyataan tersebut, pengemudi ojol yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menyatakan sikap bahwa para driver online bersedia jika negara memintanya untuk menjadi wajib pajak.

“Boleh saja negara kenakan pajak penghasilan bagi driver ojol, karena memang salah satu kewajiban sebagai warga negara,” ungkap Ketua Presidium Nasional Garda Igun Wicaksono kepada Liputan6.com, Kamis (17/10/2019).

Dengan syarat, Igun menambahkan, pemerintah harus terlebih dahulu memberi kepastian terhadap hak-hak hukum dan sosial para supir ojol.

“Namun negara juga harus melindungi dan menjamin hak-hak hukum dan sosial driver ojol. Misalnya dibuatkan UU Kemitraan, kepastian hukum bagi ojol untuk melindungi hak-hak driver ojol,” tuturnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Faisal Basri: Driver Ojek Online Harus Bayar Pajak

PKL dan Ojek Online Bikin Semrawut Stasiun Palmerah
Pedagang kaki lima (PKL) dan ojek online memadati kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta, Kamis (6/12). Kurangnya pengawasan petugas menyebabkan trotoar dan bahu jalan dipenuhi oleh PKL dan ojek online. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri menyoroti tren penerimaan negara dari pajak yang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya pekerja lepas seperti supir ojek online (ojol) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dia mengatakan, suksesnya pertumbuhan pajak itu ibarat menanam buah. Menurutnya, menumbuhkan ekonomi itu sama dengan kiat memetik buah yang ranum seandainya itu berasal dari bibit yang bagus dan dapat disiram secara teratur.

“Teman-teman harus sadari bahwa penerimaan pajak terbesar industri. Nah, kalau industrinya trennya turun terus ya pertumbuahn pajak juga turun,” ujar dia saat ditemui di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jakarta, pada Selasa 15 Oktober 2019. 

Faisal mengapresiasi upaya perusahaan seperti Gojek dan Grab yang bisa memangkas angka pengangguran dengan menarik mitra kerja. Namun, ia menganggap hal tersebut belum efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas lantaran belum berperan besar dalam menyumbang pajak.

“Artinya orang yang bekerja bisa bayar pajak. Tapi kalau bekerjanya di Gojek Grab kan enggak ada NPWP-nya. Jadi ekonomi tumbuh berkualitas juga sangat penting,” imbuh dia.

Harus Dipotong Pajak

20161003-Demo Ojek Online, Gojek-Jakarta
ojek online

Menurutnya, sebuah badan usaha formal bakal melakukan pemotongan pajak pendapatan kepada para pegawainya. Sementara driver ojol berstatus sebagai mitra kerja yang tidak mendapat slip gaji dari perusahaan yang mempekerjakannya.

“Kalau pabrik pertumbuhan niscaya pabrik itu punya nomor usaha formal dia bayar pajak perusahaan, dia bayar PPN, dan (pajak) pegawai-pegawai dari pabrik tinggal dipotong dari gaji. Tapi kalau Gojek enggak ada gajinya, enggak ada slip gajinya,” tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Naik 8,51 Persen, UMP 2020 Diumumkan Serentak 1 November

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen. Kenaikan ini berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019.

Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam PP ini, diatur sejumlah hal, antara lain, pertama, Gubernur wajib menetapkan UMP Tahun 2020. Kedua, Gubernur menetapkan UMP dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

“Ketiga, bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah berakhir, Gubernur agar membentuk Depeprov yang baru,” bunyi SE Menteri Ketenagakerjaan seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Keempat, UMP Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara serentak pada 1 November 2019.

Kelima, Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan UMK untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum provinsi lebih tinggi dari UMP).

Keenam, UMK Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

“UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020,” kata SE tersebut.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyatakan UMP di Tanah Air rata-rata naik 8,25 persen pada 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Dikutip dari Surat Edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI),” bunyi SE tersebut seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut:

a. Inflasi Nasional sebesar 3,39 persen‎

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen‎

“Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hipmi Jaya Dukung Produk Unggulan Lokal Tembus Pasar Dunia

Liputan6.com, Jakarta – Gelaran pameran Trade Expo Indonesia (TEI) menjadi acara yang ditunggu kalangan bisnis di negeri ini. Pasalnya kegiatan perdagangan internasional tersebut menjadi ajang business to business terbesar di Indonesia yang didukung oleh pemerintah dan swasta.

Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Selatan, Sona Maesana mengatakan, ada beberapa alasan kenapa Hipmi Jaya, ikut TEI dan yang paling penting adalah memperkenalkan produk unggulan karya anak bangsa kemancanegara.

“Kita ingin memfasilitasi bisnis teman teman Hipmi Jaya yang punya potensi untuk merambah pasar ekspor, dan yang kedua, dengan ikut TEI, kita bisa tampilkan beberapa produk unggulan anggota hipmi jaya yang melewati proses kurasi terlebih dahulu kepada para buyer internasional,” kata Sona di sela acara pembukaan TEI 2019 di Serpong seperti ditulis Kamis (17/11/2019).

Lebih lanjut Sona mengatakan melihat bahwa kewirausahaan sekarang berkembang dengan sangat pesat dan perlunya adanya fasilitas untuk memamerkan produk unggulan mereka.

“Untuk pameran tahun ini, ada 11 produk unggulan dari teman Hipmi Jaya, seperti the sandals (sepatu sandal wanita), Cozmeed (Fashion Retail), Guteninc (Ritel Fashion), Cocarbo (Shisha charcoal), Cigin Art (usaha bidang industri kreatif), Wildan Paint (Industrial paint & chemical), Ardena Food (Frozen Food), emaklon (Manufacturer Cosmetics), Sunindo (Pabrik boneka), Platinum Distribution (Rokok elektrik),” jelasnya.

Produk-produk tersebut, menurut Sona, merupakan produk dengan kualitas yang bagus. “Makanya, wajar kalau sudah banyak yang di ekspor ke pasar luar negeri seperti Asia, Afrika dan Timur Tengah,” tambahnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Pengembangan Produk Unggulan

Aneka furniture dan mebel di pamerkan dalam Trade Expo Indonesia 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/10). TEI 2016 menjadi media bagi pengusaha dalam dan luar negeri untuk memamerkan dan mempromosikan produk mereka. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, Ketua Umum Hipmi Jaya, Afifuddin Kalla menerangkan, Hipmi Jaya dengan anggota lebih dari 3.000 anggota akan melakukan sinergi dengan stake holder lainnya baik pemerintah ataupun swasta dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.

“Hubungan baik yang sudah terjalin selama ini dengan Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan. Kemudian, Kementerian Perdagangan juga sangat membantu kami dalam mengembangkan produk-produk unggulan dari anggota,” jelasnya.

Untuk ke depan, Afifuddin mengatakan, pihaknya berharap kerjasama ini bisa lebih ditingkatkan. “Alasannya, kita yakin produk dari anggota Hipmi Jaya merupakan produk unggulan bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri,” pungkas Afifuddin.

Sekedar informasi, TEI 2019 mengusung tema “Moving Forward to Serve The World”, TEI 2019 menjadi peluang bagi pebisnis yang ingin mencari pasar potensial bagi ekspor nasional dan investor asing yang berminat mengembangkan usahanya di Indonesia.

TEI 2019 akan menampilkan produk dan jasa Indonesia pada zona produk potensial dan unggulan nasional, antara lain produk kuliner nusantara, produk lokal unggulan, produk premium dan kreatif, jasa dan produk manufaktur, makanan dan minuman, serta furnitur dan produk dekorasi rumah.

Dalam gelaran ke-34 ini, Pemerintah memfasilitasi para eksportir untuk memamerkan produknya di 1.250 stand. Pada TEI 2018 lalu, telah membukukan transaksi sebesar USD 8,49 miliar atau sekitar Rp 126 triliun, lebih dari 5 kali lipat dari target yang senilai USD 1,5 miliar.

Tingginya transaksi tahun lalu disebabkan karena adanya investasi sebesar USD 5,5 miliar yang masuk dari ajang pameran. TEI 2018 juga mencatatkan jumlah pengunjung pameran sebanyak 33.333 orang dari 132 negara.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Harga Emas Naik di Tengah Lambatnya Negosiasi Perang Dagang AS-China

Liputan6.com, Jakarta – Harga emas naik pada perdagangan Rabu (Kamis waktu Jakarta) di tengah kekhawatiran sikap Amerika Serikat (AS) terhadap Hong Kong yang dapat menghambat negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina.

Selain itu, para investor juga menunggu pertemuan puncak Brexit.

Dikutip CNBC, harga emas di pasar spot naik 0,5 persen menjadi USD 1.487,73 per ounce. Sementara harga emas berjangka AS naik 0,6 persen menjadi USD 1.491,60.

Dalam situasi memburuk hubungan antara Amerika Serikat dan China pada hari Selasa, Parlemen AS mengeluarkan empat undang-undang yang mengambil garis keras di Beijing, tiga terkait dengan protes pro-demokrasi di Hong Kong, menimbulkan tentangan dari China.

“Banyak orang berpikir ini (undang-undang AS tentang Hong Kong) akan menghambat negosiasi dengan tarif (antara AS dan Cina), jadi sekali lagi, ketika tarif dipertanyakan, orang lari ke emas,” kata Michael Matousek, Kepala Trader di Investor Global AS.

Analis juga waspada dengan situasi di Eropa karena mereka menunggu hasil KTT Brexit di Brussels pada Kamis dan Jumat ini yang akan menentukan apakah Inggris sedang menuju kesepakatan untuk meninggalkan blok pada tanggal jatuh tempo, keluar tanpa kesepakatan yang tidak teratur atau penundaan.

Investor juga menunggu pertemuan Federal Reserve AS pada akhir bulan untuk kejelasan tentang penurunan suku bunga lebih lanjut.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Paladium

Ilustrasi cokelat emas (dok. Pixabay.com/PublicDomainPictures/Putu Elmira)

Di tempat lain, paladium naik 2,2 persen menjadi USD 1.770,67 per ounce, setelah mencapai rekor tertinggi USD 1.779,23 sebelumnya.

“Kisah dengan paladium adalah salah satu dari ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang berkelanjutan. Kami memiliki kekurangan pasokan global paladium sejak 2012 dan tampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat,” kata Gregory Leo, Kepala Investasi dan kepala Manajemen Kekayaan Global di IDB Bank yang berbasis di New York.

Logam yang digunakan dalam knalpot kendaraan untuk mengurangi emisi berbahaya ini telah naik sekitar 40 persen sepanjang tahun ini pada krisis pasokan berkelanjutan. Namun, Investor Global A.S Matousek mengatakan lompatan paladium baru-baru ini lebih teknis daripada yang lain.

“Sama seperti emas, jika ada yang menggalangnya seperti itu, trennya tampak hebat dan orang ingin memilikinya, membawa lebih banyak pemain momentum ke dalam perdagangan. Pengemudi di belakang sekitar 75 persen teknis dan 25 persen mendasar, “kata Matousek.

Sementara itu, perak naik 0,1 persen lebih tinggi menjadi USD 17,39 per ounce dan platinum turun 0,4 persen menjadi USD 885,38.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hore, UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Dikutip dari Surat Edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI),” bunyi SE tersebut seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut:

a. Inflasi Nasional sebesar 3,39 persen‎

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen‎

“Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

UMP 2019 Naik, Buruh Diminta Tingkatkan Produktivitas

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyemut di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11). Puluhan ribu buruh berunjuk rasa menuntut agar UMP di Jakarta direvisi dari Rp3,6 juta menjadi Rp3,9 juta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pengusaha meminta buruh tidak terus mempermasalahkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahun. Justru yang harus diperhatikan oleh para buruh adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan keterampilan agar memiliki daya saing.

Anggota Dewan Pengupahan dari Unsur Pengusaha, Sarman Simanjorang mengatakan, sebenarnya tanpa buruh melakukan tuntutan hingga menggelar aksi unjuk rasa, upah minimum pasti akan mengalami kenaikan. Seperti pada tahun depan, UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp 3,9 juta dan pada 2020 akan kembali naik menembus Rp 4 juta.

“Tahun depan kan sudah Rp 3,9 juta dan 2020 sudah dipastikan UMP DKI Jakarta di angka Rp 4 juta lebih. Ini harus dibarengi dengan semangat produktivitas dari buruh kita. Dengan menembus angka Rp 4 juta maka harus dipastikan kualitas, produktivitas, skill dan kemampuan buruh kita harus bisa menyesuaikan. Itu menjadi harapan kami,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Menurut dia, justru saat ini yang harus menjadi perhatian para buruh yaitu bagaimana meningkatkan daya saing. Karena tantangan ke depan akan semakin besar, terlebih di era perkembangan teknologi yang semakin canggih.

“Akan lebih banyak pekerjaan yang tadinya dikerjakan tangan manusia kemudian diambil alih oleh mesin. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri,” ungkap dia.

Jika produktivitas dan keterampilan para buruh ini sudah semakin meningkat, terlebih telah mengantongi sertifikat tertentu, kata Sarman, maka gaji yang diterima oleh buruh tersebut pasti sudah jauh di atas UMP.

“Kalau tenaga kerja kita sudah punya skill, produktivitas, apalagi sudah bersertifikat, kita tidak akan lagi bicara UMP, pasti akan digaji lebih besar dari UMP. Itu yang harus menjadi pemikiran kita ke depan. Makanya kami selalu sampaikan kepada serikat pekerja, bukan saatnya lagi kita mempermasalahkan soal UMP ini. Karena UMP sudah diatur dalam PP 78/2015,” tandas dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Top 3: Cara Tepat Bisa Lolos Seleksi CPNS 2019

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengumumkan seleksi CPNS 2019 akan dibuka pada 25 Oktober 2019, yakni lima hari usai pelantikan Presiden Joko Widodo. Ia berkata sedang menunggu nomenklatur formasi kementerian dari presiden.

Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkata sistem penerimaan CPNS sudah siap. BKN pun tinggal menantikan hari-H. Bahkan, BKN telah menyiapkan aplikasi khusus untuk berlatih soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Artikel mengenai disediakannya simulasi sekelsi Kompetensi Dasar (SKD) di situs BKN ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Kamis 17 Oktober 2019:

1. Mau Lolos CPNS 2019? Ikut Saja Simulasi SKD di Situs BKN

Pemerintah segera membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Rencananya pengumuman seleksi CPNS dimulai pada 25 Oktober 2019.

Terkait ini, Kepala Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Efni Surayadi meminta masyarakat memanfaatkan aplikasi resmi milik pemerintah untuk berlatih soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Efni mengatakan, selain gratis dan mudah diakses, soal-soal yang ada, resmi dari bank soal BKN.

Simak berita selengkapnya di sini

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

2. Keuntungan Saat Miliki 2 Kartu Kredit Sekaligus

Ilustrasi Foto Gesek Kartu Kredit (iStockphoto)

Meski kartu kredit memberikan banyak kemudahan dan keuntungan, nyatanya masih banyak orang yang takut untuk memilikinya. Hal ini tak lepas dari iming-iming utang yang muncul dari kartu kredit.

Daripada terlanjur terjerumus utang, lebih baik sama sekali tidak punya kartu kredit. Sebenarnya cukup masuk akal, tetapi sayang rasanya bila tidak menggunakan kartu sakti yang satu ini.

Apalagi di era modern seperti sekarang yang semuanya serba praktis. Jangankan transaksi, makan saja pun sudah sangat praktis.

Simak berita selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Sosok Ini Dinilai Cocok Duduki Jabatan Menteri Strategis

Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto. Merdeka.com

Ekonom Senior Faisal Basri mengusulkan satu nama yang dianggapnya cocok menjadi salah satu menteri strategis di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) pada 5 tahun mendatang. Sosok dimaksud yakni Kuntoro Mangkusubroto.

Dia menilai mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut telah kenyang pengalaman.

Namun dia mengungkapkan jika usulannya tersebut tidak terkabulkan. “Tidak berkenan saja pak Jokowi,” ujarnya singkat.

Simak berita selengkapnya di sini

Miliarder Akui Kapitalisme Itu Mengerikan

Liputan6.com, Washington D.C. – Amat jarang ada miliarder yang mengakui dampak buruk kapitalisme. Hal itu tak berlaku bagi miliarder teknologi Marc Benioff yang mengakui kapitalisme memiliki sisi mengerikan karena membawa ketimpangan (inequality).

“Kapitalisme, saya akui, telah berbaik hati pada saya. Tetapi kapitalisme yang dipraktikkan beberapa dekade belakangan ini, yang terobsesi memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham, juga telah membawa pada ketimpangan yang mengerikan,” ujar Benioff seperti dikutip CNBC.

Menurut Forbes, Benioff memiliki kekayaan USD 6,3 miliar atau Rp 89,2 triliun (USD 1 = Rp 14.164). Kekayaan berasal dari Salesforce, sebuah firma software cloud yang ia dirikan pada tahun 1999.

Solusi yang ditawarkan sang miliarder adalah kapitalisme yang lebih adil. Caranya adalah para pebisnis memberikan timbal balik positif ke masyarakat, dan tidak hanya meraup untung. Pajak yang lebih tinggi bagi orang kaya dianggap menjadi jalan.

“Secara nasional, menambah pajak dari individual dengan pendapatan tinggi seperti saya akan membantu triliunan dolar yang kita amat butuhkan untuk meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan dan melawan perubahan iklim,” jelas Benioff.

Ide menaikkan pajak sendiri menjadi perdebatan panas di Amerika Serikat. Ada dua kandidat calon presiden AS yang ingin pajak orang kaya tambah tinggi, yakni Senator Bernie Sanders dan Senator Elizabeth Warren.

Jika wacana Bernie Sanders berhasil, maka miliarder seperti Mark Zuckerberg harus membayar pajak kekayaan sebesar Rp USD 5,8 miliar per tahun. Sementara, orang terkaya di dunia Jeff Bezos harus rela membayar pajak kekayaan hingga USD 9 miliar.

2 dari 4 halaman

Wacana Pajak Kekayaan

Jeff Bezos

Kekayaan melimpah yang dimiliki miliarder kerap menjadi incaran untuk menambah pundi uang di satu negara. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

Terdapat kandidat calon presiden AS yang berencana menaikkan pajak bagi para miliarder secara signifikan.

Dilaporkan CNBC, rencana itu berasal dari Senator Bernie Sanders, kandidat calon presiden Partai Demokrat. Senator Sanders terang-terangan menyebut bahwa miliarder seharusnya tidak boleh ada.

Dalam proposal pajak kekayaan tahunan, mereka yang punya harta di atas USD 10 miliar (Rp 141,7 triliun) harus membayar pajak hingga delapan persen per tahun. Pajak kekayaan tahunan itu berbeda dari pajak pendapatan.

Bila rencana kandidat itu tercapai, maka CEO Amazon Jeff Bezos salah satu yang akan menjadi korban. Orang terkaya di dunia ini, harus rela membayar pajak hingga USD 9 miliar atau Rp 127,6 triliun per tahun.

Jeff Bezos merupakan orang terkaya di dunia. Menurut Bloomberg Billionaires Index, Kekayaannya kini mencapai USD 110 miliar (Rp 1.559 triliun).

Para miliarder lain pun harus siap-siap membayar pajak kekayaan yang fantastis bila Senator Sanders mewujudkan proposal pajak tersebut. Berikut jumlah pajak yang harus dibayar para miliarder jika Bernie Sanders berhasil menang.

3 dari 4 halaman

Skenario Apabila Pajak Miliarder Tahunan Terjadi

CEO Facebook Mark Zuckerberg (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Berikut besaran pajak yang harus dibayar para miliarder tiap tahun jika pajak kekayaan tahunan ala Bernie Sanders terwujud.

1. Jeff Bezos: USD 9 miliar (Rp 127,6 triliun)

2. Bill Gates: USD 8,6 miliar (Rp 121,9 triliun)

3. Warren Buffett: USD 6,6 miliar (Rp 93,5 triliun)

4. Mark Zuckerberg: USD 5,8 miliar (Rp 82,2 triliun)

5. Larry Page: USD 4,8 miliar (Rp 68 triliun)

6. Charles Koch: USD 4,8 miliar (Rp 68 triliun)

7. Larry Ellison: USD 4,7 miliar (Rp 66,6 triliun)

8. Sergey Brin: USD 4,6 miliar (Rp 66,6 triliun)

9. Rob Walton: USD 4,2 miliar (Rp 59,5 triliun)

10. Jim Walton USD 4,2 miliar (Rp 59,5 triliun)

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

3 Cara Menyiasati Ketakutan Saat Berinvestasi

Liputan6.com, Jakarta Berinvestasi merupakan cara seseorang untuk memenuhi tujuan keuangan .

Tetapi kerap ada alasan yang membuat seseorang tak berani menempatkan uangnya pada instrumen investasi. 

Bagi Anda yang merasa masih ragu untuk berinvestasi, berikut cara yang dapat digunakan untuk mengatasi ketakutan saat berinvestasi. Berikut tiga cara diantaranya, seperti dikutip dari Laruno.id:

1. Mendidik Diri Sendiri

Metode yang paling sederhana dan paling mudah bagi Anda untuk mengatasi rasa takut berinvestasi adalah mendidik diri tentang topik tersebut.

Hal ini penting karena Anda harus paham tentang potensi masalah serta metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Inin seharusnya membuat Anda jauh lebih mudah dipahami dan lebih mudah dikelola.

Untuk itu, Anda tidak boleh berinvestasi sampai benar-benar memiliki pemahaman dasar tentang investasi karena taruhannya sangat tinggi.

Saat Anda berencana untuk menangani investasi daripada mempercayakannya kepada profesional keuangan, maka pemahaman Anda tentang berinvestasi harus benar.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

2. Tanamkan Rencana Investasi dalam Pikiran

lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Secara umum, spekulasi bukanlah jalan menuju sukses yang dapat diandalkan. Sebaliknya, Anda harus menetapkan tujuan tertentu ke diri Anda sendiri sebelum berinvestasi dalam instrumen keuangan. 

Misalnya, jika Anda tertarik untuk membangun kekayaan sebagai antisipasi masa pensiun. Bila ini yang dipilih maka Anda mungkin menginginkan portofolio investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi tanpa terlalu banyak mengambil risiko dalam prosesnya. Ini berarti bahwa Anda mungkin tertarik pada 20-80 rasio saham dan obligasi.

3 dari 3 halaman

3. Praktik

Ilustrasi Investasi | unsplash.com/@firmbee

Pengenalan awal dapat membantu Anda mengatasi ketakutan. Bagi Anda yang ragu-ragu untuk memulai investasi harus mempertimbangkan untuk melakukannya melalui akun perdagangan praktik yang ditawarkan beberapa platform.

Dengan cara ini, Anda dapat memahami investasi sebelum memulainya. Ini yang memungkinkan Anda untuk membangun pengalaman yang dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan hasil sesuai keinginan.

6 Tips Genjot Produktivitas Bekerja di Kantor

Liputan6.com, Jakarta Tanpa diragukan lagi, tempat kerja yang produktif tak bisa tercipta begitu saja. Ini merupakan hasil perubahan yang membentuk suasana kerja lebih positif dan nyaman.

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan enam kiat yang dapat membantu menciptakan lingkungan kantor yang nyaman dan bisa meningkatkan kinerja kerja . Dikutip dari Laruno.id, berikut uraiannya:

1. Meja kerja

Menjaga meja bersih dan terorganisasi dengan baik memungkinkan Anda untuk memaksimalkan kinerja dan produktivitas kerja.

Ini sangat masuk akal. Sebab saat bekerja, kondisi tersebut bisa menyingkirkan semua hal yang berlebihan dan tidak perlu ada di atas meja kantor Anda.

Anda bisa bekerja tanpa perlu dikelilingi cangkir, buku, dan perangkat elektronik di atas meja.

2. Pencahayaan 

Pencahayaan yang cukup merupakan faktor penting yang memungkinkan seseorang untuk tetap konsentrasi dan terinspirasi bekerja.

Sebab kondisi pencahayaan yang buruk menyebabkan kelelahan, ketegangan mata, iritasi dan bahkan dapat menyebabkan depresi.

Ada hubungan erat antara tingkat cahaya alami di area kerja dan tingkat aktivitas pekerja dan efektivitas. Jadi, evaluasi kondisi cahaya di sekitar Anda.

2 dari 3 halaman

3. Kualitas udara

Semangat bekerja (Ilustrasi iStock)

Kualitas udara secara umum memengaruhi kemampuan Anda untuk fokus dan berpikir jernih. Anda tahu bahwa udara segar mendorong ide-ide segar.

Sayangnya, di sebagian besar ruang kerja, kualitas udara masih belum cukup baik. Itulah mengapa sangat penting untuk mengetahui apakah kantor Anda dilengkapi dengan pembersih udara atau tidak.

Jika tidak, sampaikanlah kepada manager betapa pentingnya memiliki peralatan seperti itu.

4. Kursi

Pekerjaan kantor biasanya membuat seseorang menghabiskan berjam-jam di kursi. Kondisi ini menghasilkan fakta banyak karyawan pada akhirnya mengalami sakit punggung dan leher. Itu sebagian besar karena kursi yang murah dan tidak nyaman di kantor mereka.

Jika Anda pernah mencoba untuk duduk di kursi kantor yang dirancang dengan nyaman dengan kemampuan untuk meregang dan bergerak, maka Anda pasti tahu betapa berharganya kursi seperti itu.

Kursi yang dirancang secara ergonomis untuk kantor biasanya mendukung punggung bawah pengguna, sehingga menghasilkan postur yang lebih baik.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

3 dari 3 halaman

5. Tanaman

Menyita waktu sekitar 8-10 jam perhari, aktivitas di area meja kantor bisa membuat Anda bosan. Coba delapan tahap renovasi kecil berikut

Menambahkan beberapa warna hijau ke meja kantor adalah ide bagus lainnya untuk meningkatkan kinerja dan kreativitas Anda.

Studi yang berbeda menemukan bahwa pekerja menunjukkan perhatian dan konsentrasi yang lebih baik di ruang kerja yang berisi tanaman indoor.

Tanaman kantor juga bagus untuk membawa kegembiraan dan suasana positif ke lingkungan kantor.

Selain itu, mereka menyaring udara dan menyediakan oksigen bersih dan murni, sehingga membuat Anda tetap sehat.

Jadi, pilih tanaman kantor yang tepat untuk ruang Anda dan nikmati hasil produktivitas Anda yang meningkat.

6. Tingkat kebisingan

Tingkat kebisingan di lingkungan kantor dapat sangat bervariasi sepanjang hari. Kemungkinan besar Anda sudah tahu bahwa kebisingan dapat memengaruhi fokus dan konsentrasi.

Dampak lain, mengalihkan perhatian Anda dari pemikiran dan gagasan. Serta dapat meningkatkan tingkat stres, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk mempertahankan efektivitas di tempat kerja.

Jadi, jika Anda bekerja di kantor, beli sepasang headphone atau earbud untuk beralih ke musik favorit ketika merasa suara rekan sangat menggangu.

Cari tahu apakah kantor Anda memiliki ruang kerja yang tenang ketika merasa kurang fokus.

Ada Aksi Ambil Untung, IHSG Berpotensi Tertekan

Liputan6.com, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan terkoreksi di pasar saham. Hari ini, kemungkinan akan diwarnai aksi ambil untung (profit taking).

Analis PT Artha Sekuritas Dennies Christoper melihat rentang penguatan indeks pada hari ini sudah mulai terbatas. Sebab itu, IHSG diproyeksi tertekan.

“Indikator stochastic mulai menyempit. Diperkirakaan akan ada profit taking dalam jangka pendek, IHSG akan bergerak 6.126-6.206,” tutur dia pada Kamis (17/10/2019).

Seirama, dari kacamata teknikal, analis lain menilai IHSG akan diperdagangkan di zona merah. Rentangnya pun masih akan berkisar di level 6.100.

“Masih ada potensi koreksi wajar IHSG dengan minimum kisaran di 6.126-6.196,” ungkap Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Nafan Aji Gustama.

Sementara itu, Head of Research Reliance Sekuritas Lanjar Nafi memperkirakan IHSG cukup memiliki peluang untuk naik menghijau hari ini.

Alasannya, investor masih akan terfokus menunggu laporan keuangan sejumlah perusahaan pada kuartal-III 2019.

“Sehingga kami perkirakan IHSG kembali bergerak menguat dengan support resistance 6140-6220,” paparnya.

2 dari 3 halaman

Saham Pilihan

Pengunjung melintasi layar pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (10/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di tengah ‘forecast‘ dari ketiga analis di atas, berikut saham-saham menarik yang dapat dipertimbangkan untuk hari ini:

 1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)

2. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

3. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)

4. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)

5. PT Ciputra Development Tbk (CTRA)

6. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)

7. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Merpati Fokus Layani Kargo di Papua

Liputan6.com, Jakarta – Garuda Indonesia Group bersama sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, bersinergi menjalin kerja sama strategis mendukung komitmen restrukturisasi bisnis PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).

Dalam sinergi ini Garuda Indonesia Group berkomitmen untuk memperkuat sinergi bisnis dalam mendukung upaya merestrukturisasi Merpati Airlines dalam bentuk kerja sama pengelolaan bisnis.

Garuda Indonesia Group bersama dengan beberapa BUMN lainnya seperti Semen Indonesia, Pertamina, Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PLN akan mendukung pengelolaan usaha kargo milik Merpati melalui aktivitas pelayanan pengiriman barang-barang (kargo) di wilayah Papua.

Dalam hal kerja sama pengelolaan usaha maintenance, repair, and overhaul (MRO), Merpati Nusantara juga bertindak sebagai agen pemasaran yang menyediakan layanan untuk perawatan turbin dari Pertamina dan PLN yang difasilitasi oleh MRO Merpati Nusantara Group dan Garuda Indonesia Group.

“Sedangkan dalam usaha training centre, Garuda Indonesia akan berpartisipasi dalam mengelola pusat pendidikan milik Merpati Nusantara agar ke depannya unit usaha ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan besar Merpati,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, Rabu (16/10/2019).

Pada kesempatan yang sama, agar tercapai sinergi usaha yang saling menguntungkan antar BUMN, Garuda Indonesia dan sembilan BUMN juga akan menanda tangani kerja sama perjalanan dinas dan non dinas pada rute internasional.

Garuda Indonesia juga bekerjasa sama dengan PT Perikanan Nusantara dalam bidang Cargo dan pemanfaatan Cold Storage untuk distribusi hasil perikanan nasional di domestik dan internasional.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Garuda Indonesia Pinjamkan 8 Pesawat ke Merpati

Merpati Nusantara
Merpati Nusantara. (Creative Commons)

Garuda Indonesia Group akan meminjamkan total 8 pesawat pada 2020 kepada Merpati Nusantara Airlines untuk menjalankan bisnis kargo di Papua. Ini merupakan hasil kesepakatan kerjasama strategis mendukung komitmen restrukturisasi bisnis Merpati yang turut diikuti oleh 9 BUMN lainnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara mengatakan, pihaknya akan bantu Merpati secara operasional dengan meminjamkan pesawat untuk urusan bisnis kargo saja.

“Kami fokus membantu Merpati hanya di kargo dulu. Maintanance facility dan training centre semua dikelola oleh Garuda,” ungkap dia di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dia kemudian menjelaskan teknis kerjasama, dimana saat ini Garuda Indonesia Group siap memberikan 5 armadanya untuk diberikan pada Merpati. Dimana 3 diantaranya merupakan pesawat eksisting kargo milik Garuda, sementara 2 lainnya adalah pesawat konversi dari anak usaha Citilink Indonesia.

“Pesawatnya dari kita semua. Saat ini ada 3 armada eksisting kargo, 2 konversi dari Citilink yang tadinya stand by dengan kapasitas 12 ton. Di Juni 2020 kita ada (pesawat tambahan jenis) 738 dan 1330. Jadi total 8 frontier untuk angkut kargo BUMN ini dalam kerjasama Merpati tahun 2020,” tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Kolaborasi PLN dan Pemda Lahirkan Electrifying Majestic Banyuwangi

Liputan6.com, Jakarta – PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur melalui UP3 Banyuwangi gencarkan program Electrifying Majestic Banyuwangi untuk menjadikan listrik sebagai pendorong kegiatan ekonomi di berbagai segmen masyarakat.

“Electrifying Majestic Banyuwangi ini terdiri dari serangkaian program mulai dari Electrifying Agriculture yakni program elektrifikasi ladang buah naga untuk meningkatkan produksi buah naga di luar musim panen dan Captive Power Acquisition (CAPTION) yakni pemanfaatan power bank PLN dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Banyuwangi yang murah dan ramah lingkungan,” tutur Senior Manager General Affairs PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, A Rasyid Naja, Rabu (16/10/2019).

“Selanjutnya ada revitalisasi tampilan sentra kuliner dengan mengusung tema electrifying lifestyle yang bernama Kuliner Pintar Banyuwangi,” katanya.

Dia menjelaskan, sosialisasi yang intens dan kontinyu untuk mengkampanyekan gaya hidup listrik yang diberi nama Gerakan Bersama Memajukan Banyuwangi (GEMAWANGI), PLN UP3 Banyuwangi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam festival daerah mulai dari konvoi motor listrik dalam acara Savanna Duathlon di Cagar Biosfer Dunia Taman Nasional Alas Purwo.

“PLN UP3 Banyuwangi juga menghadirkan Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di beberapa sentra wisata Banyuwangi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku dan pengunjung wisata,” ucapnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Layanan Terbaik

PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur melalui UP3 Banyuwangi gencarkan program Electrifying Majestic Banyuwangi untuk menjadikan listrik sebagai pendorong kegiatan ekonomi di berbagai segmen masyarakat.
PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur melalui UP3 Banyuwangi gencarkan program Electrifying Majestic Banyuwangi untuk menjadikan listrik sebagai pendorong kegiatan ekonomi di berbagai segmen masyarakat.

Tak hanya itu, dengan semangat SING ONO HANG SING BISO (Tidak Ada Yang Tidak Mungkin) dalam menjadikan everybody is a marketer, seluruh insan PLN yang tergabung dalam Key Account Marketing dan Retail Account Marketing senantiasa memberikan layanan terbaiknya kepada seluruh pelanggan mulai dari pelanggan rumah tangga hingga pelanggan premium.

“Tak tanggung-tanggung, Electrifying Majestic Banyuwangi, UP3 Banyuwangi telah menyabet 2 penghargaan sekaligus di ajang PLN Marketing Award 2019 yakni Silver Best Marketing Performance dan Gold Innovative Beyond Core Business,” ujarnya.

“Serangkaian program unggulan yang tergabung dalam Electrifying Majestic Banyuwangi ini menunjukkan komitmen PLN untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai lini,” ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tak Perlu Pengajuan Buat Dapatkan Super Deduction Tax

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyebutkan industri yang memberikan pendidikan vokasi dapat mengurangi pajak penghasilan bruto secara mandiri dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) sebagai bagian insentif pengurangan pajak atau super deductible tax tanpa melalui proses pengajuan.

“Itu ‘kan tanpa perlu apply (pengajuan), kan ada kriterianya. Kalau perusahaan menganggarkan dana untuk vokasi, tinggal kurangkan dua kali, jadi self assessment saja,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (16/10/2019).

Menurut dia, wajib pajak badan yang memanfaatkan insentif pengurangan pajak penghasilan bruto di atas 100 persen itu tidak memerlukan izin khusus.

Dia menjelaskan fasilitas itu diberikan untuk memudahkan wajib pajak badan yang sudah berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia khusus bagi pekerja.

Sebelumnya, pemberian insentif itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Penerbitan PP yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 itu dilakukan untuk mendorong investasi pada industri padat karya, mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Dorong Keterlibatan

Pajak
Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Selain itu, untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan daya saing, serta mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dalam peraturan itu, Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan.

Kompetensi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia.

Selain itu, untuk memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau industri.

Sementara itu, Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia ini bertujuan untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

Lanjutkan Membaca ↓

39 Fintech Asing Terdaftar di Indonesia, Terbanyak dari China

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK0 menyebutkan terdapat 39 financial technology (fintech) asing yang terdaftar di Indonesia per September 2019.

“Rata-rata mereka memiliki vehicle (platform fintech) baru atau membentuk joint venture bekerjasama dengan mitra lokal,” ujar Kepala Perizinan & Pengawasan Fintech Direktorat Kelembagaan & Produk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Alvin Taulu dikutip dari Antara, Rabu (16/10/2019)).

Alvin menjelaskan bahwa sebagian besar fintech asing yang masuk ke Indonesia berasal dari China, mengingat ekonomi fintech di negara tersebut jauh lebih maju dari Indonesia.

Faktor yang membuat fintech asing tersebut masuk ke Indonesia yakni Indonesia merupakan pasar yang besar, potensinya luar biasa, memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, dan PDB-nya bagus. Selain itu, pelaku UMKM di Indonesia sangat banyak.

“Untuk wilayah Asia Tenggara mereka tetap mengatakan bahwa Indonesia negara paling seksi untuk melakukan investasi di bidang digital, salah satunya fintech,” kata Alvin.

Selain tetap melakukan penegakan aturan terhadap fintech ilegal melalui penutupan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, OJK juga tetap melakukan sosialisasi kepada fintech-fintech asing tersebut untuk melegalkan usahanya di Indonesia.

Menurut data yang dilansir OJK, hingga 30 September 2019 terdapat 127 fintech dengan 88 fintech berstatus lokal dan 39 fintech berstatus penanaman modal asing atau asing.

Sedangkan untuk status terdaftar atau berizin, sebanyak 114 fintech berstatus terdaftar dan 13 fintech sudah mengantongi izin dari OJK. Untuk domisili, mayoritas fintech berdomisili di wilayah Jabodetabek dan sisanya tersebar di Bandung, Surabaya dan Lampung.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Terbaru

Ilustrasi Fintech
Ilustrasi Fintech. Dok: edgeverve.com

Sebelumnya OJK memberikan lagi status izin usaha kepada enam penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending anggota AFPI.

Keenam anggota AFPI yang mendapatkan izin usaha tersebut adalah Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maucash, Finmas dan KlikACC. Izin usaha yang didapatkan berdasarkan Surat Keputusan OJK (KEP) Nomor 81-85 dan 87/D.05/2019 pada 30 September 2019.

Dengan demikian keenam fintech tersebut menyusul tujuh perusahaan fintech anggota AFPI lainnya yang terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK yakni Danamas, Investree, Amartha, Dompet Kilat, KIMO, Toko Modal, dan Uang Teman.

Menurut Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi, pemberian izin itu menandakan kredibilitas industri fintech lending semakin tinggi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Antisipasi Resesi, Menperin Bakal Hapus 18 Aturan

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya akan menghapus 18 regulasi demi mengantisipasi berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang diprediksi berdampak pada terjadinya resesi global, yang diharapkan dapat mempermudah laju nilai ekspor dan investasi.

“Ada 18 regulasi yang sedang difinalisasi, yang 12 dihapuskan, dan enam lagi disederhanakan. Prosesnya sedang dikebut agar bisa langsung diimplementasikan sebelum pelantikan kabinet baru,” kata Airlangga dikutip dari Antara, Rabu (16/10/2019).

Ke-18 regulasi tersebut, sebagian besar terkait pengadaan bahan baku industri, terutama di sektor industri logam.

Menurutnya, industri logam menjadi salah satu sektor pokok karena produknya dibutuhkan banyak industri lainnya. Selain itu, sektor logam dinilai penting karena produk turunannya berorientasi ekspor seperti yang dihasilkan oleh industri otomotif.

“Karena logam itu jadi bahan baku untuk kebanyakan industri. Bahkan, industri logam itu sendiri banyak meminta perlindungan,” ungkap Airlangga.

Nantinya, produk jadi industri logam akan dilindungi dengan regulasi berupa Peraturan Menteri Perindustrian. Sedangkan, regulasi terkait bahan baku, akan dimudahkan untuk pasar domestik maupun untuk ekspor.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Masukan Pelaku Udara

Wapres JK Buka Pameran GIIAS 2019
Wapres Jusuf Kalla didampingi Menperin Airlangga Hartarto, Menhub Budi Karya dan Presdir Astra International Prijono Sugiarto, saat meninjau stan pameran usai membuka Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD Serpong, Tangerang, Kamis (18/7/2019). (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Keputusan pemangkasan regulasi sektor industri ini, didasari berbagai masukan dari pelaku usaha serta instruksi Presiden Joko Widodo.

Diharapkan, dengan kemudahan tersebut, banyak investor asing atau lokal yang tertarik untuk investasi dan ekspansi sehingga bisa memperdalam struktur dan meningkatkan daya saing industri di dalam negeri.

“Ke depan, terkait dengan percepatan impelementasi Making Indonesia 4.0, kami berharap adanya Peraturan Presiden. Sebab, ini bersifat lintas sektoral sehingga bisa terkoordinasi lebih baik,” tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓