Gagal Persiapkan Dana Pendidikan Anak? Mungkin ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta – Anak adalah generasi baru pembawa perubahan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Agar anak dapat menjadi bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya pendidikan menjadi kebutuhan yang wajib mereka dapatkan.

Sebagai orangtua, tentunya Anda perlu mengusahakan segala upaya agar anak berkesempatan menempuh pendidikan setinggi mungkin. Menjamin kebutuhan edukasi anak dapat Anda lakukan sedini mungkin dengan membuat perencanaan biaya pendidikan.

Anda dapat memulai dengan menyisihkan uang untuk dialokasikan ke tabungan pendidikan, atau berinvestasi dan memanfaatkan keuntungannya untuk membiayai kebutuhan edukasi anak di masa yang akan datang. 

Apabila Anda menginginkan langkah yang lebih terarah, Anda dapat mendaftar pada layanan asuransi pendidikan, dan selalu mencari informasi terbaru mengenai beasiswa. Semakin matang perencanaan Anda untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak, maka, semakin kecil pula risiko munculnya kendala.

Namun, meski perencanaan dana untuk edukasi buah hati Anda telah tertata dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan atau masalah yang dapat menyebabkan perencanaan tersebut menjadi berantakan, bahkan gagal. 

Nah, agar Anda terhindar dari masalah tersebut, harus tahu penyebab gagalnya perencanaan biaya pendidikan yang patut Anda waspadai. Jika selama ini Anda mengalaminya, mungkin penyebabnya seperti berikut ini sebagaimana dikutip dari Cermati.com.

1. Tidak Ada Kalkulasi Perkiraan Biaya Pendidikan

Dari waktu ke waktu, banyaknya kebutuhan untuk operasional sekolah membuat biaya pendidikan terus mengalami inflasi. Bahkan, kenaikan biaya sekolah bisa lebih tinggi daripada kenaikan harga kebutuhan pokok.

Untuk sekolah swasta saja, uang pangkal bisa mengalami inflasi hingga mencapai 20 persen  pada setiap tahunnya. Besarnya inflasi dari masing-masing institusi pendidikan tentu tidak sama.

Agar dapat mengkalkulasikan dengan lebih akurat mengenai besaran biaya pendidikan yang harus dipersiapkan, tentukan terlebih dahulu di institusi manakah anak Anda akan menempuh pendidikan.

Setelah itu, Anda perlu mencari informasi mengenai kisaran inflasi biaya edukasinya, dan perhitungkan berapa tahun lagi anak Anda akan memasuki masa sekolah tersebut.

Meski ada kemungkinan perhitungan Anda tidak 100 persen akurat, dengan mencoba melakukan riset tersebut, Anda dapat mengetahui perkiraan dana yang perlu disiapkan untuk membiayai kebutuhan sekolah anak. Hal itu tentu lebih baik daripada tidak mempersiapkannya sama sekali, bukan?

2 dari 3 halaman

2. Anak Gagal Masuk Sekolah yang Diinginkan

Ilustrasi pendidikan anak (Foto: Unsplash.com/MD Duran)

Semua orangtua tentu menginginkan anak mereka mendapat edukasi di sekolah yang terbaik. Umumnya, para orangtua pasti menginginkan anak mereka untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri dengan label “favorit”.

Alasannya tentu karena biaya sekolah negeri tidak semahal swasta, dan sekolah favorit tersebut dianggap memiliki kualitas pengajar, sarana, serta prasarana yang memadai. 

Meski orang tua telah menentukan sekolah yang sesuai, dan memperkirakan serta menyiapkan dana pendidikannya, banyak kejadian dimana sang anak ternyata tidak lolos seleksi masuk sekolah tersebut.

Jika solusi yang bisa dipilih adalah dengan memasukkan anak ke sekolah swasta, maka otomatis harus ada dana ekstra yang harus dikeluarkan. Sebagai tindakan antisipasi, ada baiknya Anda menyiapkan rencana-rencana cadangan untuk menyiasati hal tersebut.

Persiapkan segalanya dengan matang, agar ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, Anda tidak terlalu kewalahan dalam menghadapinya.

3. Ternyata Anak Tidak Dapat Beradaptasi 

Salah satu masalah yang dapat membuat perencanaan pendidikan anak menjadi berantakan adalah anak yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekolahnya. Penyebabnya bisa dari sistem belajar yang diterapkan maupun lingkungan pergaulannya yang tidak sesuai.

Jika anak tidak dapat menjalani kehidupan sekolahnya dengan nyaman, maka mengundurkan diri kemudian mendaftar ke sekolah lain mungkin adalah jalan keluar yang harus Anda ambil. Jika hal itu terjadi, Anda tentu harus menyiapkan dana lagi untuk mendaftar kan anak di sekolah yang baru. 

Masalah yang muncul saat anak sudah memasuki sekolah seperti ini tentu sulit diprediksi. Jadi, ada baiknya Anda menyediakan dana cadangan sebagai upaya untuk ‘cari aman’ apabila masalah tersebut menimpa anak Anda.

3 dari 3 halaman

4. Kesalahan dalam Berinvestasi atau Memilih Jenis Investasi

lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Investasi merupakan bentuk menabung yang memberikan Anda keuntungan dari dana yang telah disetorkan. Melalui investasi, Anda dapat memanfaatkan keuntungan yang didapatkan untuk membiayai pendidikan anak. 

Namun, ada kalanya Anda melakukan kesalahan dalam berinvestasi yang dapat memicu gagalnya perencanaan dana pendidikan untuk anak. Sebagai contoh adalah pemilihan instrumen yang tidak tepat. 

Instrumen dalam investasi tentu menghasilkan imbal balik yang bervariasi. Keuntungan yang bisa Anda dapatkan biasanya dipengaruhi oleh jenis investasi dan jangka waktunya. Pastikan Anda telah mempertimbangkan hasil, risiko, serta besarnya nilai untuk berinvestasi dengan matang, agar tidak salah menentukan instrumen.

Kesalahan lain ketika berinvestasi untuk pendidikan anak yaitu hanya menggunakan satu instrumen saja, padahal anak yang dimiliki lebih dari satu. Tiap anak tentu memiliki kebutuhan edukasi yang berbeda, tergantung dari jenjang pendidikannya.

Oleh sebab itu, memisahkan perencanaan dana untuk pendidikan pada setiap anak akan memberikan kemudahan untuk Anda dalam menentukan instrumen yang tepat untuk berinvestasi. 

5. Tidak Menyegerakan Perencanaan Pendidikan 

Membuat perencanaan biaya pendidikan anak harusnya dilakukan sedini mungkin. Namun, sebagian orangtua seringkali membuat kesalahan dengan menunda perencanaan tersebut dengan alasan bahwa mereka akan selalu punya waktu untuk memulainya.

Kemungkinan buruknya, Anda telat membuat perencanaan pendidikan, sehingga penyiapan dana untuk kebutuhan pendidikan anak menjadi tidak maksimal. Saat Anda memilih untuk menabung atau berinvestasi untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak, hasil yang bisa didapat akan lebih optimal apabila melakukannya sedini mungkin.

Hal tersebut tentu lebih mudah dan aman untuk dilakukan dan dirasakan dibanding dengan harus mengajukan pinjaman akibat persiapan yang terlambat, bukan?

Maksimalkan Perencanaan Dana Pendidikan untuk Menjamin Masa Depan Anak

Memberi fasilitas pendidikan yang memadai pada anak memang suatu kebutuhan yang wajib Anda berikan. Namun, biaya pendidikan yang terus mengalami kenaikan, kesalahan dalam pengelolaan finansial, serta munculnya masalah yang tak terduga tentu dapat membuat perencanaan pendidikan anak berisiko mengalami kegagalan.

Sebagai tindakan untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan perencanaan dana pendidikan anak, Anda hanya perlu mengkalkulasi perkiraan biayanya, menyiapkan dana dan rencana cadangan apabila terjadi hal di luar perkiraan, cermat dalam berinvestasi, serta mempersiapkan perencanaan tersebut sedini mungkin. Saat hal-hal tersebut berhasil Anda lakukan, kebutuhan pendidikan anak sudah pasti akan bisa dipenuhi.

Mobil Listrik Bakal Bebas PPnBM

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menggodok skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk industri otomotif. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendorong produksi mobil listrik.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kementerian Keuangan Arif Yanuar mengatakan, salah satu poin yang tengah dikaji terkait perubahan pengenaan PPnBM untuk mobil bertipe low cost green car alias LCGC.

Dia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut, kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) akan dikenakan PPnBM sebesar 3 persen. Sebelumnya, tarif PPnBM untuk kendaraan ramah lingkungan ini sebesar 0 persen alias tidak dipungut biaya.

Ke depan pemerintah ingin mendorong pengembangan kendaraan listrik. Sehingga PPnBM 0 persen akan dialihkan dari kendaraan hemat energi dan diberikan kepada kendaraan listrik.

“Kalau batas CC dan emisi kena tarif ada juga LCGC, ada juga yang kita prioritas karena sekarang (mobil) listrik, maka mobil listrik fokus kita,” kata dia, dalam acara ‘Media Gathering’, di Bali, Rabu (31/7/2019).

Meskipun demikian, kata dia, keputusan pemberian PPnBM ini hingga saat ini masih terus menjadi bahan diskusi. Khususnya mengenai indikator apa yang akan dipakai untuk pemberian insentif PPnBM tersebut.

“Kalau basenya CC dan emisi, LCGC yang akan terkena. Tapi ini masih jadi bahan diskusi,” urai dia.

Saat ini pihaknya pun sedang berdiskusi oleh pelaku-pelaku industri automotif. Dengan begitu, pemberian insentif fiskal ini bisa berlaku selaras dengan perkembangan zaman.

“Kita juga masih berdiskusi dengan Kementerian teknis,kita coba dengar bagaimana industri kendaraan saat ini. Mudah-mudahan perubahaannya sesuai dengan kondisi industri otomotif saat ini,” tandasnya.

2 dari 4 halaman

Penyesuaian PPnBM Bikin Pabrikan Mobil Sedan Tersenyum

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan pemerintah (PP) terkait pengembangan kendaraan listrik di Indonesia tak kunjung ditandatangani Presiden Joko Widodo. Padahal, di dalam payung hukum tersebut, tidak hanya mendukung keberadaan mobil ramah lingkungan saja, tapi mobil jenis lain yang bisa berkembang di pasar dalam negeri dan berpotensi menjadi komoditi ekspor yang menguntungkan.

Dijelaskan Menteri keuangan, Sri Mulyani, dalam paket kebijakan mobil listrik ini, terdapat salah satu insentifnya yaitu penyesuaian pajak barang mewah. Sebelumnya, ketika konsumen membeli mobil akan terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

“Dari dulu kan konsepnya mobil itu barang mewah, karena itu kita sebelumnya ada diskriminasi antara MPV dengan bentuk mobil penumpang yang bentuknya sedan itu dianggap mewah. Itu mungkin juga yang perlu dilakukan revisi,” jelas Sri Mulyani saat ditemui di bilangan BSD, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, PPnBM baru nanti tidak lagi menyangkut bentuk kendaraan. Jadi, pemerintah akan mengubah kategori pajak yang berdasarkan pengelompokan kendaraan penumpang, komersial, program hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan flexy engine dan mobil listrik.

“Kami mengelompokkan kapasitas mesinnya menjadi tiga kelompok saja, yaitu di bawah 3.000 cc, 3.000cc sampai 4.000cc, dan 4.000cc ke atas. Diskriminasi PPnBM nanti berhubungan dengan itu (jenis kendaraan, mesin, dan emisi),” tegas Sri Mulyani.

Sementara itu, pengenaan pajak nantinya hanya berkisar 15 persen hingga 70 persen dengan tergantung emisi yang dikeluarkan. Dengan semakin besar emisi dari sebuah kendaraan dihasilkan, maka beban pajak akan semakin besar. “Jadi, ini kombinasi tadi, programnya, kapasitas mesinnya, dan emisi CO2,” tambahnya.

3 dari 4 halaman

Komentar Gaikindo

Menanggapi hal tersebut (penyesuaian PPnBM), Johannes Nangoi, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yakin pabrikan yang memiliki model sedan akan tersenyum dengan peraturan PPnBM baru yang bakal dikeluarkan ini.

“harusnya senyum, tunggu dulu peraturannya keluar. Perpres dan PP akan menjadi satu,” pungkas Nangoi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Semua Menteri Setuju, Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait ekosistem industri mobil listrik sudah diteken oleh para menteri terkait dan dalam waktu singkat akan diterbitkan.

“Perpres mobil listrik semuanya sudah tanda tangan. Dalam waktu singkat (akan diterbitkan),” kata Airlangga usai rapat terbatas bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (31/7/2019).

Terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pun sudah dibahas bersama DPR. “Itu sudah dibahas dengan DPR, karena itu ada range-nya. Untuk mobil di atas 3.000 cc tetep PPNBM tinggi,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik bakal terbit dalam waktu dekat. Menurutnya, pembahasan secara teknis perpres telah rampung. “Sebenarnya pasti keluar dalam waktu singkat ini. Sekali lagi, secara teknisnya sudah oke,” kata JK.

2 dari 3 halaman

Mobil Listrik Bakal Bebas PPnBM

Wapres Jusuf Kalla didampingi Menperin Airlangga Hartarto, Menhub Budi Karya dan Presdir Astra International Prijono Sugiarto, saat meninjau stan pameran usai membuka Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD Serpong, Tangerang, Kamis (18/7/2019). (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menggodok skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk industri otomotif. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendorong produksi mobil listrik.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kementerian Keuangan Arif Yanuar mengatakan, salah satu poin yang tengah dikaji terkait perubahan pengenaan PPnBM untuk mobil bertipe low cost green car alias LCGC.

Dia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut, kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) akan dikenakan PPnBM sebesar 3 persen. Sebelumnya, tarif PPnBM untuk kendaraan ramah lingkungan ini sebesar 0 persen alias tidak dipungut biaya.

Ke depan pemerintah ingin mendorong pengembangan kendaraan listrik. Sehingga PPnBM 0 persen akan dialihkan dari kendaraan hemat energi dan diberikan kepada kendaraan listrik. 

“Kalau batas CC dan emisi kena tarif ada juga LCGC, ada juga yang kita prioritas karena sekarang (mobil) listrik, maka mobil listrik fokus kita,” kata dia, dalam acara ‘Media Gathering’, di Bali, Rabu (31/7/2019).

Meskipun demikian, kata dia, keputusan pemberian PPnBM ini hingga saat ini masih terus menjadi bahan diskusi. Khususnya mengenai indikator apa yang akan dipakai untuk pemberian insentif PPnBM tersebut.

“Kalau basenya CC dan emisi, LCGC yang akan terkena. Tapi ini masih jadi bahan diskusi,” urai dia.

Saat ini pihaknya pun sedang berdiskusi oleh pelaku-pelaku industri automotif. Dengan begitu, pemberian insentif fiskal ini bisa berlaku selaras dengan perkembangan zaman.

“Kita juga masih berdiskusi dengan Kementerian teknis,kita coba dengar bagaimana industri kendaraan saat ini. Mudah-mudahan perubahaannya sesuai dengan kondisi industri otomotif saat ini,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tugas Berat Dirut Batara Indonesia Usai Akuisisi Pabrik Siemens

Liputan6.com, Cilegon – Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) Oksarlidady Arifin memiliki pekerjaan rumah di bidang kultur perusahaan. Pasalnya, tahun lalu Barata baru saja mengakuisisi pabrik Siemens di Indonesia beserta para pegawainya.

“Yang jelas insan Barata di manapun saya mau satu color. Saya berusaha agar insan Batara di manapun sama kulturnya,” ujar pria yang akrab disapa Dady itu kepada Liputan6.com seperti ditulis Rabu (31/7/2019).

Salah satu solusi Dady untuk menyatukan pegawai eks-Siemens dan Barata adalah pertukaran SDM, contohnya pegawai dari unit eksisting Barata Indonesia, seperti di Gresik, dikirim untuk bekerja di pabrik Siemens di Cilegon. Diharapkan mereka dapat membawa nilai positif dan saling melengkapi.

“Budaya awalnya pasti beda antara Barata dan Siemens, tapi saya enggak mau warga kelas 1 atau kelas 2. Kami mencoba membuat satu aturan dan kita coba agar baur. Salah satunya ada petukaran SDM di Cilegon ke unit Barata eksisting dan orang Barata (dari luar Cilegon) ke sini, sehingga terjadilah sinergi atau asimilasi istilahnya,” ujarnya.

Kepada para pegawai, Dady berharap bisa menanamkan pemikiran bahwa tidak ada yang lebih sempurna dari yang lain. Ia berharap agar semua pihak bisa menjadi satu keluarga Barata sepenuhnya.

Dady pun menerapkan standar yang sama pada dirinya sendiri. Dulunya ia lama berkarier di Wika hingga menjadi direktur sebelum akhirnya berkomitmen total sebagai bagian dari Barata Indonesia.

“Jadi saya 28 tahun di Wika, tapi semenjak saya masuk Barata, saya jadi insan Barata sepenuhnya,” tegasnya.

2 dari 3 halaman

Barata dan Milenial

Pekerja di pabrik PT Barata Indonesia (Persero) di Cilegon. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Menteri BUMN Rini Soemarno sering menekankan pentingnya kehadiran milenial di perusahaan BUMN. Para BUMN pun ramai-ramai merekrut milenial.

Dady menyebut Batara memiliki sekitar 55-60 persen milenial dari total 1.100 engineer Barata di seluruh Indonesia. Sementara, generasi tua (kolonial) hanya 10 persen.

SDM pun menjadi prioritas Barata karena terkait dengan eksekusi proyek. Terkadang, Barata pontang-panting mencari SDM yang mumpuni ketika mendapatkan proyek kerjaan, terutama mengingat Barata memiliki dua bisnis utama yaitu manufaktur dan konstruksi yang butuh skill berbeda.

“Pilar utama kami adalah SDM. Jadi memnag saya enam bukan pertama membangun sistem, menggarap fundamental, dan terutama juga pilar SDM,” pungkas Dady.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

7 Hal Konyol Termahal yang Pernah Dibeli Miliarder

Liputan6.com, Jakarta – Miliarder selalu jadi orang yang menarik perhatian. Tidak hanya dari kekayaan, tapi juga kebiasaan yang kerap dilakukannya.

Ada yang tetap hidup hemat dan bijaksana membelanjakan uangnya, ada juga yang ingin merasakan ‘membuang’ uang untuk hal-hal sepele. Seperti para miliarder ini yang menghabiskan uang untuk hal konyol, nyentrik dan aneh.

Ditambah lagi, uang yang dihamburkan jumlahnya tidak sedikit. Dikutip dari PPCorn, Rabu (31/7/2019), berikut daftar lengkapnya:

7. Potong Rambut

Sultan Brunei pernah membayar USD 2.300 alias sekitar Rp 32,2 juta (asumsi kurs Rp 14.019) hanya untuk potong rambut. Miliarder ini bahkan pernah menyewa kabin khusus untuk pemotong rambutnya. Aneh-aneh saja.

6. Ukiran Nama

Mungkin, bangsawan Arab sekaligus miliarder yang satu ini kebingungan cara menghabiskan hartanya yang melimpah, sampai-sampai dia mengukir namanya di salah satu pulau agar bisa terlihat dari bulan.

Tidak diketahui berapa yang dihabiskan Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, tapi ukirannya tidak sembarangan, butuh beragam alat berat untuk membuatnya.

2 dari 3 halaman

5. Mobil Bertabur Berlian

Mobil berlapis berlian.

Tahun 2010 silam, tersiar rumor kalau pangeran Saudi, Alwaleed membeli Mercedes-Benz yang terbuat dari berlian seutuhnya, bahkan mengenakan biaya USD 1000 untuk orang yang menyentuhnya. Tidak diketahui rumor ini benar atau tidak, tapi kalau benar, benar-benar mencengangkan dan konyol.

4. Rumah Pencakar Langit

Bukan gedung pencakar langit yang biasa digunakan untuk apartemen atau kantor, miliarder India Mukesh Ambani menghabiskan USD 2 miliar hanya untuk membuat rumah pencakar langit, yang dia tinggali sendiri bersama keluarganya tentunya. Lebih dari 600 orang dipekerjakan olehnya.

3. Operasi Plastik

Tidak ada salahnya mengubah penampilan, tapi kalau yang dilakukan Jocelyn Wildenstein ini, sepertinya… konyol dan membingungkan. Pasalnya, dia menghabiskan miliaran dolar untuk operasi plastik namun hasilnya, wajahnya semakin buruk rupa.

3 dari 3 halaman

2. Jam

Jam Tangan Mewah Termahal di Dunia

Sebenarnya, orang-orang yang mengkoleksi jam bisa dibilang kolektor barang antik, namun kalau harganya sampai USD 25 juta alias Rp 350 miliar, rasanya terlalu berlebihan.

The Patek Philippe Henry Graves Supercomplication ini memang terbuat dari emas 18 karat, namun apa lagi keistimewaannya selain menunjukkan waktu?

1. Jurnal Leonardo da Vinci

Banyak yang bilang keputusan Bill Gates membeli jurnal Leonardo da Vinci senilai lebih dari USD 30 juta ini sia-sia, meskipun ada juga yang bilang kalau barang antik ini punya esensi ilmu pengetahuan yang mendalam.

Tetap aja, membeli buku otentik punya inventor terkenal dunia hanya bisa dilakukan miliarder yang uangnya tidak habis-habis.

Perluas 3 Pabrik, Nestle Indonesia Kucurkan Rp 1,4 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – PT Nestle Indonesia perluasan tiga pabrik yang berlokasi di Karawang Jawa Barat, Kejayan Jawa Timur dan Panjang Lampung. Nilai investasi untuk perluas pabrik tersebut mencapai USD 100 juta atau Rp 1,4 triliun (kurs USD 1 sama dengan Rp 14.000). Dengan perluasan ini kapasitas produksi pabrik bertambah 25 persen.

Presiden Direktur Nestle Indonesia Dharnesh Gordhon menjelaskan, Nestle melihat kesempatan bisnis yang semakin kondusif di Indonesia, diiringi dengan pertumbuhan permintaan konsumen terhadap produk-produk makanan dan minuman Nestle

“Memberikan produk bernilai tambah merupakan salah satu wujud upaya kami untuk meningkatkan kualitas hidup dan terus berkontribusi untuk masa depan yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (31/7/2019).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang melakukan peletakan batu pertama perluasan pabrik Nestle di Karawang mengatakan, Kementerian Perindustrian menyambut baik keputusan Nestle untuk menambah investasi dan meningkatkan kapasitas produksi mereka di Indonesia.

Setelah beroperasi selama 48 tahun di Indonesia, Nestle semakin memperkuat komitmennya dalam memajukan industri yang ada dalam rantai usahanya, dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara. “Hal ini juga menunjukkan optimisme perusahaan multinasional terhadap peluang yang ada di Indonesia, dan kami harap akan ada lebih banyak pihak yang mengikuti jejak Nestlé untuk berinvestasi di Tanah Air.” kata dia. 

Penambahan investasi ini akan digunakan untuk lini baru produksi pengolahan produk minuman cair, seperti Milo dan Nescafe Ready to Drink, produk susu steril murni Bear Brand, dan Maggi untuk kebutuhan kuliner.

Saat ini, pabrik-pabrik Nestle di Indonesia telah memproduksi bubur bayi Cerelac, minuman cokelat malt Milo, dan susu bubuk Dancow dan Lactogrow, serta produk kopi instan dan kopi mix Nescafe.

2 dari 2 halaman

Pemasok

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan pidato saat seremoni Peletakan Batu Pertama dari Perluasan Pabrik Nestlé di Indonesia di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (31/07/2019).

Dharnesh Gordhon melanjutkan, perluasan pabrik ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Nestle Indonesia untuk menciptakan manfaat bersama, tidak hanya melalui produk tapi sekaligus memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.

“Melalui investasi ini, kami berharap untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian para petani dan peternak, pemasok bahan baku kami.” tutup Dharnesh.

Seremoni peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan perluasan ketiga pabrik tersebut dilakukan di PT Nestlé Indonesia Pabrik Karawang, dan dihadiri antara lain oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Duta Besar Republik Afrika Selatan untuk Indonesia Dr Hilton Fisher, dan Asisten Pembangunan Setda Karawang Drs. H. Ahmad Hidayat.

Pembentukan Holding BUMN Keuangan Bisa Terganjal, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkonsultasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pembahasan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor keuangan. Salah satu holding yang dimaksud adalah holding BUMN perbankan.

“Menteri keuangan biasanya nanya ke OJK, BI, Kalian sudah siap tidak dengan model pengawasan setelah ini menjadi model holding. Kalau kemudian dari regulator masih ragu, pasti dipertimbangkan kembali,” ujarnya di Kantor DJKN, Jakarta, Selasa (31/7/2019).

Kepedulian Sri mulyani kepada pembentukan holding keuangan sejalan dengan posisinya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sehingga, harus memastikan BI, OJK bahkan LPS sebagai lembaga penjamin dana masyarakat di perbankan dapat menerima kehadiran holding keuangan.

“Ada fungsi lain dari Menteri Keuangan yang juga penting kaitannya dengan holding sektor keuangan. Beliau kan koordinator KSSK. Jadi beliau sangat concern, misalnya holding perbankan, holding perasuransian,” jelasnya.

Isa melanjutkan, jika dalam perjalanan pembahasan holding ternyata ditemukan keragu-raguan regulator, Kementerian Keuangan akan meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menunda pembentukan hingga ditemukan solusi bagi semua pihak.

“Menteri keuangan menyampaikan kepada partner nya Menteri BUMN, ‘oh ntar dulu nih, di sisi yg lain masih ada kekhawatiran, masih ada yang perlu diini lagi’. Nah itu yang menyebabkan isu misalnya holding perbankan, holding perasuransian, bukan sekadar isu koorporasi fiskal. Tapi bahkan lebih lebar lagi pada stabilitas sistem keuangan, jadi bisa dibilang di tempat Kementerian Keuangan menjadi saringan itu menjadi lebih multi dimensi,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Pemerintah Bentuk 4 Holding BUMN Tahun Ini

Gedung Kementrian BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah Jokowi-JK berencana membentuk empat holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru tahun ini. Pembentukan holding BUMN ini mengikuti enam holding yang telah ada sebelumnya yaitu semen, pupuk, kehutanan, perkebunan, industri tambang dan migas.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur mengatakan, empat holding yang akan dibentuk antara lain infrastruktur, perumahan, penerbangan dan farmasi. Keempat rencana holding ini sudah masuk tahap kajian lanjutan.

“Tadi kan yang empat sudah dalam tahun ini infrastruktur, perumahan, sarpras penerbangan, dan farmasi. Itu Insya Allah tahun ini kalau dilihat tahapan prosesnya ya, bisa,” ujar Meirijal di Kantor DJKN, Jakarta, Selasa (31/7). 

Pembentukan holding BUMN dibutuhkan untuk mendongkrak kinerja perusahaan agar dapat berkembang lebih besar. Selain itu, holding juga untuk membuat BUMN berjalan secara profesional dan kompetitif sehingga memberi dampak lebih besar.

Holding BUMN dibentuk dengan cara mengalihkan saham negara pada suatu BUMN untuk ditempatkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). “Pengalihan saham ini, tidak mengakibatkan berkurangnya saham negara secara absolut,” kata Meirijal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pembentukan holding BUMN tak selalu berjalan mudah. Sebab, harus dikaji mendalam dan rinci agar benar-benar memberi keuntungan bagi negara.

“Dipindahkan ke perusahaan holding, nah ini sudah selesai proses ini. Sekarang tinggal tahap approval akhir di antara para menteri ini. Itu lah yang kita sedang keliling itu. Ibarat nya bawa draft PP nya keliling satu persatu ke para menteri,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT Barata Indonesia Ungkap Hasil Manis Akuisisi Pabrik Siemens

Liputan6.com, Cilegon – Keputusan PT Barata Indonesia (Persero) untuk mengakuisisi pabrik Siemens tahun lalu sudah memberi gejala positif. Selain bisnis komponen turbin mereka makin melonjak, perseroan juga lebih leluasa mengeksplorasi bisnis lain.

General Manager PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Power Plant, Lukman Jamaludin, berkata dulunya divisi mereka hanya bermitra dengan Siemens dan memproduksi untuk perusahaan Jerman tersebut. Kini, Barata bisa menerima pesanan dari perusahaan manapun di dunia.

“Kemarin kita baru saja selesai sama General Electric, dia buat juga untuk seluruh dunia. Jadi artinya, setelah akuisisi Barata siapapun boleh masuk, karena dulu enggak mungkin karena mereka kompetitor Siemens,” ujar Lukman kepada Liputan6.com, Selasa (30/7/2019) di Cilegon.

Barata Indonesia pun tetap menerima pesanan dari klien Siemens setidaknya sebanyak 50 persen keseluruhan produksi. Contohnya, perseoran baru saja menyelesaikan ekspor komponen turbin ke perusahaan Australia, ADL Energy Ltd, yang merupakan klien Siemens.

Pada sisa 50 persen, Barata Indonesia bisa mencari dari perusahaan lain seperti GE, Mitsubishi, dan Wärtsilä. Seluruh komponennya merupakan Made in Indonesia.

“Desainnya dari mereka. Garansi secara sistemnya mereka, tapi kalau produk kita yang garansi karena produk kita,” ucap Lukman yang sebelumnya bekerja bagi Siemens.

Selanjutnya, Lukman menyebut Barata Indonesia mulai merambah ke jasa maintenance bagi pembangkit listrik di Indonesia. Potensinya segmen ini pun sangat besar dan baru tercover sekitar 30 persen oleh Barata.

“Dulu sama Siemens murni buat produk baru, sekarang Barata bisa untuk maintenance, repair, service. Itu istilahnya peluang-peluang yang kita ambil. Begitu banyak pembangkit di Indonesia yang punya PLN, punya anak perusahaan PLN, Indonesia Power, atau PJB, itu bisa kita serap sebagian pasar itu,” jelas Lukman.

2 dari 3 halaman

Membangun Reputasi

Tim PT Barata Indonesia (Persero) dan Siemens bercengkerama di pabrik Cilegon. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Untuk divisi power plant, Barata sedang menantikan pabrik petrokimia milik Lotte di Merak. Lokasi yang berdekatan dengan Barata Indonesia di Cilegon pun membawa berkah karena pihak-pihak yang ikut tender telah merapat ke perseroan.

Selain pasar servis, Barata melihat peluang-peluang lain seperti konstruksi infrastruktur serta migas juga menjadi fokus. Barata juga sedang menunggu proses pembangunan PLTU Jawa 9-10 berkapasitas 2×1.000 MW Suralaya yang juga berlokasi di Kota Cilegon.

“Sejalan dengan itu kita punya potensi dan masa depan. Artinya kalau infrastruktur digenjot lagi, pasti makin baik, kalau industri tumbuh, infrastruktur tumbuh, kan daya listrik pasti ditambah,” jelas Direktur Utama PT Barata (Persero) Oksarlidady Arifin.

Lukman turut menjelaskan pentingnya membangun reputasi Barata sebagai solusi pembangkit di Indonesia. Ia ingin Barata menjadi pilihan utama bagi mereka yang sedang membangun atau merawat pembangkit.

“Itu yang ingin kita ciptakan, jika orang ingin ciptakan sesuatu itu mereka ingatnya Barata dan ketika ingin menservis, maintenance, perawatan, mereka bilang: kita ke Barata saja. Brand image ini yang harus kita bangun,” jelas Lukman.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

5 Influencer Termahal di Dunia, Tarif Capai Rp 2 Miliar

Liputan6.com, London – Pekerjaan sebagai influencer di Instagram sedang menjamur sebagai sarana iklan produk. Ide bisnis ini adalah membuat konten yang memancing follower sebagai audiens agar selanjutnya bisa memasarkan produk atau kegiatan.

Terkini, situs Hopper HQ asal Inggris baru saja merilis daftar influencer Instagram yang memiliki tarif termahal pada 2019. Situs itu menganalisis data internal, agensi, dan publik dalam menilai berapa uang yang diraup seorang influencer dalam satu pos sponsor.

Secara keseluruhan, miliarder Kylie Jenner berada di posisi termahal, namun di kalangan para influencer, Lele Pons berada di posisi pertama dengan tarif USD 144 ribu atau Rp 2 miliar per pos (USD 1 = Rp 14.010).

Siapa lagi influencer termahal tahun ini? Berdasarkan daftar Hopper HQ, berikut lima influencer termahal beserta kreasi mereka.

2 dari 7 halaman

5. Zach King

Zach King (Instagram/ zachking)

Follower: 20,3 juta

Tarif per pos: USD 82.900 (Rp 1,1 miliar)

Zach King memimpin di daftar para pesulap digital. Lewat konten yang sulit diprediksi dan menggelitik pikiran, trik Zach mampu menyihir jutaan penonton di seluruh dunia. 

3 dari 7 halaman

4. Sommer Ray

Sommer Ray. Dok: Instagram @sommerray

Follower: 22,1 juta

Tarif per pos: USD 86.600 (Rp 1,2 miliar)

Sommer Ray bukanlah model biasa, melainkan seorang model fitness. Ia pun menginspirasi penggemarnya agar semangat nge-gym sekaligus memberikan tips hidup sehat. 

4 dari 7 halaman

3. Cameron Dallas

Pull&Bear baru saja mengumumkan kolaborasi pertamanya dengan seorang artis internet asal Amerika Serikat, Cameron Dallas. (Foto: Pull&Bear)

Follower: 21,2 juta

Tarif per pos: USD 86.600 (Rp 1,2 miliar)

Model berusia 24 tahun ini sebetulnya sudah terkenal di panggung runway dan televisi. Pada tahun 2016, ia menarik perhatian industri fashion karena muncul di iklan Calvin Klein. Ia juga memiliki acara Netflix berjudul Chasing Cameron. 

5 dari 7 halaman

2. Huda Kattan

Memiliki 27 followers di Instagram, Hudda Kattan jadi beauty influencer terkaya. (Foto: Facebook)

Follower: 37,8 juta

Tarif per pos: USD 91.300

Sponsor make up sangatlah populer bagi para influencer. Caranya mereka menggunakan produk make up dari sponsor, rekam, dan bagikan ke para follower. Huda Kattan adalah pemimpin di sektor ini dengan tarif hingga Rp 1,2 miliar per pos.  

6 dari 7 halaman

1. Lele Pons

Tahun lalu, pemilik nama asli Eleonora Pons ini memang menjadi pemilik akun yang banyak looped di Vine. Kini, ia pun masih mengembangkan sayapnya lebih lebar. (instagram/lelepons)

Follower: 35,3 juta

Tarif per pos: USD 144 ribu (Rp 2 milir)

Wanita kelahiran Venezuela ini bernama asli Eleonora Pons. Bersama kawan-kawannya, Lele hobi membagikan video seksi namun humoris di Instagramnya. 

7 dari 7 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pemerintah Bentuk 4 Holding BUMN Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Jokowi-JK berencana membentuk empat holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru tahun ini. Pembentukan holding BUMN ini mengikuti enam holding yang telah ada sebelumnya yaitu semen, pupuk, kehutanan, perkebunan, industri tambang dan migas.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur mengatakan, empat holding yang akan dibentuk antara lain infrastruktur, perumahan, penerbangan dan farmasi. Keempat rencana holding ini sudah masuk tahap kajian lanjutan.

“Tadi kan yang empat sudah dalam tahun ini infrastruktur, perumahan, sarpras penerbangan, dan farmasi. Itu Insya Allah tahun ini kalau dilihat tahapan prosesnya ya, bisa,” ujar Meirijal di Kantor DJKN, Jakarta, Selasa (31/7).

Pembentukan holding BUMN dibutuhkan untuk mendongkrak kinerja perusahaan agar dapat berkembang lebih besar. Selain itu, holding juga untuk membuat BUMN berjalan secara profesional dan kompetitif sehingga memberi dampak lebih besar.

Holding BUMN dibentuk dengan cara mengalihkan saham negara pada suatu BUMN untuk ditempatkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). “Pengalihan saham ini, tidak mengakibatkan berkurangnya saham negara secara absolut,” kata Meirijal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pembentukan holding BUMN tak selalu berjalan mudah. Sebab, harus dikaji mendalam dan rinci agar benar-benar memberi keuntungan bagi negara.

“Dipindahkan ke perusahaan holding, nah ini sudah selesai proses ini. Sekarang tinggal tahap approval akhir di antara para menteri ini. Itu lah yang kita sedang keliling itu. Ibarat nya bawa draft PP nya keliling satu persatu ke para menteri,” jelasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Akankah Superholding BUMN Terbentuk di Periode Kedua Jokowi?

20160725-Gedung Kementrian BUMN-AY
Gedung Kementrian BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekonom Indef Enny Hartati berbicara soal nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai akan digantikan dengan kehadiran superholding di periode kedua Jokowi. Menurutnya, kehadiran kementerian saat ini tampak membatasi gerak badan usaha milik negara yang sesunggunya membutuhkan fleksibilitas lebih.

“Pemerintah punya konsep yang namanya holdings, dan itu yg sesuai dengan kebutuhannya kalau emang lebih efisien merger vertikal atau horiszontal (dengan BUMN),” kata Enny saat diskusi polemik, di Resto d’Consulate, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Melalui superholding, lanjut Enny, perusahaan yang merupakan BUMN ini akan memilki blue print dari arah bisnis mereka masing-masing. Tapi tentu kepentingan dan aturannya masih diawasi sebagai agent of development negera melalui beleid BUMN.

“Jadi aturan mengenai UU BUMN, sehingga paling utama esensi kinerja BUMN tetap agent of development, tapi tidak membutuhkan aturan birkorasi (kementerian) seperti sekarang,” terang Enny.

Sorotan Enny terhadap kementerian BUMN memang bukan hal baru. Satu dari 34 kementerian di era Jokowi ini kerap dikritisi pengamat dan pemerhati ekonomi.

“Ini sudah lama diksritisi karena dinilai keberadaannya tidak pas. Sekarang yang kita butuhkan dalam perekonomian ini untuk mengakselelarasi peningkatan. Karena jka hanya tumbuh atau stuck di 5 persen maka tak ada peningkatan, itu hanya mengikuti pertumbuhan natural saja,” kritis dia.

Kementerian Dihapus

Menteri BUMN Jelaskan Target Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Investment Forum 2018
Menteri BUMN Rini Soemarno memberi paparan saat konferensi pers pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di Bali, Selasa (9/10). Acara ini diinisiasi BI, Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan OJK serta diorganisir oleh Bank Mandiri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Soal wacana tak penghapusan kementerian BUMN dan digantikan Holdings, sempat disinggung Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia mengatakan, bahwa superholding lah yang akan menggantikan kementerian binaannya tersebut.

“Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding,” kata Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin 15 April 2019.

Menurut dia, superholding akan menyerupai Temasek Holdings dari Singapura dan Khazanah Nasional dari Malaysia. Meski tak ada lagi Kementerian BUMN, namun monitoring tetap dikontrol langsung oleh pemerintah. Seperti Khazanah dan Temasek yang langsung ke perdana menterinya. juga langsung ke PM.

“Jadi nanti kalau superholding juga langsung ke Presiden,” jelas Rini. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Jokowi Tinjau Peternakan Sapi Belgian Blue di Sumatera Utara

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara Rabu (31/7/2019). Kunjungan ini guna meninjau pengembangan peternakan dan pertanian.

Jokowi meninjau proyek percontohan pengembangan ternak sapi berjenis belgian blue, yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian. Jenis sapi tersebut dapat dikatakan sebagai jenis baru di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bibit unggul bagi pemenuhan kebutuhan daging nasional.

“Ini sapi baru tiga hari datang. Ini juga diajari Menteri Pertanian. Ini baru tiga. Biar nyoba, tapi tadi ditanya sapinya katanya senang. Oke, berarti tambah lagi,” ujar Jokowi dikutip dari keterangan tertulis.

Perlu diketahui, sapi belgian blue memiliki bobot hingga 1,5 ton apabila diternakkan dengan baik. Oleh karena itu, Jokowi berencana jika proyek percontohan ini berhasil maka akan dilanjutkan ke daerah lain.

“Digedein dulu, nanti kalau betul-betul produktif, bisa menjadi contoh. Tinggal kopi ke tempat lain gampang,” ucapnya.

“Karena di Humbang Hasundutan mungkin dikembangkan lagi, di Karo dikembangkan lagi, di Tapanuli Utara kembangkan lagi,” tambah Jokowi.

2 dari 3 halaman

Sentra Bawang Putih

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan panen perdana bawang putih di Banyuwangi, Kamis (22/3/2018).

Pada kunjungan ini pun, Jokowi dan rombongan juga meninjau lahan pertanian yang juga dikembangkan di desa tersebut. Yakni budidaya bawang putih yang dikembangkan Kementerian Pertanian pada akhir 2018 lalu.

Budidaya bawang putih yang dilakukan saat itu, mampu menghasilkan lebih kurang 16,4 ton per hektare. Dengan hasil tersebut diharapkan budidaya bawang putih dapat dikembangkan lebih serius di desa tersebut.

“Kita harapkan paling tidak bawang putih, tidak usah untuk suplai nasional, tapi untuk suplai Provinsi Sumatera Utara saja itu sudah mengurangi impor banyak sekali,” ucap Jokowi.

Hasil komoditas budidaya lainnya yang juga sempat dicicipi oleh Presiden dari desa tersebut adalah jeruk yang baru saja dipanen.

“Tadi saya nyoba jeruk, segar banget rasanya karena memang udaranya cocok, tanahnya cocok,” tuturnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wika Catatkan Laba Bersih Rp 1 Triliun di Semester I 2019

Liputan6.com, Jakarta – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berhasil mencatatkan laba bersih Rp 1,02 triliun pada semester 2019.  WIKA akan terus meningkatkan kapasitasnya dengan mengerjakan proyek-proyek baru berskala besar.

Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana mengungkapkan, keberhasilan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan efisiensi yang telah dilakukan perseroan sehingga membuahkan net profit margin sebesar 8,93 persen dari penjualan Rp 11,36 triliun.

“Kami ingin menjadi perusahaan engineering, procurement and construction (EPC) dan investasi terdepan yang berfokus pada kualitas sehingga semua pengerjaan harus dimulai dengan proses perencanaan yang baik dan terukur,” jelas Tumiyana di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Berdasarkan catatan perseroan, kinerja positif WIKApada semester awal tahun ini juga turut tercermin dari raihan kontrak baru yang mencapai Rp 15,23 triliun. Segmen infrastruktur dan gedung berkontribusi sebesar 39,27 persen, segmen energi dan industrial plant 39 persen, segmen industri 17,60 persen, dan segmen properti sebesar 4,12 persen.

Adapun deretan kontrak baru selama 2019 yang berhasil diraih perseroan di antaranya pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja, relokasi pipa Pertamina di Jawa Barat, serta Hotel Domestik Terminal 3 Bandara Soekarno–Hatta beserta dengan proyek-proyek luar negeri antara lain di Malaysia, Aljazair dan Taiwan.

2 dari 2 halaman

Penghematan

Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Barat (Foto: Dok PT Wijaya Karya Tbk)

Selama ini, lanjut Tumiyana, pihaknya telah memanfaatkan Building Information Modelling dengan optimal untuk merumuskan bentuk desain, model, visualisasi, dan simulasi.

“Dengan demikian, lanjutnya, segala risiko termasuk yang menyebabkan biaya pengerjaan menjadi lebih besar pada saat proses konstruksi bisa lebih diminimalisir,” sambungnya.

Dia juga menyampaikan keyakinan bahwa WIKA akan terus meningkatkan kapasitasnya dengan mengerjakan proyek-proyek baru berskala besar, lantaran masih memiliki cukup ruang untuk meningkatkan kekuatan permodalan.

“Saat ini, net gearing ratio dan gross gearing ratio perusahaan masing-masing tercatat masih di angka 0,74 dan 1,05,” pungkas Tumiyana.

Pertamina Siap Produksi BBM Euro 4 dari Kilang Langit Biru

Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) siap mengoperasikan Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC), setelah empat tahun proses pembangunan selesai. Hal ini ditandai dengan penandatanganan serah terima Proyek dari JGC, sebuah perusahaan bidang kontraktor EPC internasional asal Jepang.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Ignatius Tallulembang mengatakan, serah terima ini menandai rampungnya proyek dan PLBC akan sepenuhnya beroperasi. Di bawah pengelolaan Pertamina Refinery Unit (RU) IV, Kilang Cilacap akan memproduksi lebih banyak bahan bakar minyak berkualitas standar EURO 4.

“Dengan selesainya PLBC, kemampuan produksi Pertamax Kilang Cilacap meningkat signifikan dari 1,0 juta barrel per bulan menjadi 1,6 juta barrel per bulan, sehingga akan mengurangi impor BBM, terutama Pertamax” kata Tallulembang, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurut Tallulembang, proyek menelan investasi US$ 392 juta dengan lingkup pekerjaan meliputi Revamping unit Platforming I sehingga kapasitas produksi meningkat 30 persen menjadi 18.6 MBSD, pembangunan unit baru LNHT – Isomerization dengan kapasitas design 21,5 MBSD serta pembangunan beberapa unit Utilities untuk mendukung unit proses PLBC.

Saat konstruksi, PLBC menyerap sekitar 2.500 tenaga pekerja, dimana lebih dari 70 persen di antaranya adalah pekerja lokal Cilacap.

PLBC juga berdampak positif pada upaya pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa negara dan bahkan berkontribusi terhadap GDP Indonesia sekitar 0,12 persen.

“Kilang Cilacap merupakan salah satu kilang besar Pertamina yang berperan dalam menjaga swasembada dan kemandirian energi nasional. Kapasitas operasi menyumbang sekitar 33,4 persen dari total kapasitas kilang nasional,” pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Proyek Langit Biru Selesai, Produksi Pertamax Kilang Cilacap Melonjak

Petugas mengisi BBM ke kendaraan konsumen di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Senin (2/7). PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mulai dari Rp500 hingga Rp900 per liter mulai 1 Juli 2018. (Liputan6.com/Johan Tallo)

PT Pertamina (Persero) telah menyelesaikan Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) sehingga produksi bahan bakar minyak jenis Pertamax di Refinery Unit (RU) IV Cilacap bisa melonjak 66,8 persen dari semula 1 juta ribu barel (MB) per bulan menjadi 1,668 just barel per bulan.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengatakan, Pertamina mengadopsi teknologi terkini dalam proyek PLBC untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk BBM, termasuk diantaranya peningkatan kualitas gasoline yang sebelumnya RON 88 menjadi RON 100 yang setara dengan EURO 4.

Dengan demikian, Pertamina dapat mengurangi impor high octane mogas component (HOMC) sebagai komponen blending produk gasoline secara signifikan.

“Peningkatan produksi Pertamax ini sangat membantu Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, terutama di masa Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2019 ini,” kata Tallulembang, di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Selain berdampak pada profitabilitas kilang, proyek ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian energi karena dapat mengurangi impor.

PLBC merupakan proyek lanjutan dari pembangunan Residual Fluid Catalytic Cracker (RFCC) Cilacap yang diawali sejak akhir 2015. Hingga Maret 2019, pencapaian jam kerja aman tanpa lost time injury (LTI) proyek PLBC mencapai lebih dari 17 juta jam kerja aman.

3 dari 4 halaman

Pertamina Tawarkan Skema Baru Pembangunan Kilang Cilacap

Kegiatan warga sekitar di dekat kilang minyak Pertamina Refenery Unit IV Cilacap, Rabu (7/2). Kilang Pertamina RU IV Cilacap berkapasitas produksi terbesar mencapai 348.000 barrel per hari. (Liputan6.com/JohanTallo)

PT Pertamina (Persero) akan menawarkan skema baru ke Saudi Aramco terkait kerjasama pembangunan Kilang Cilacap di Jawa Tengah. Hal ini diharapkan menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur tersebut bisa terlaksana.

Direktur Mega Proyek dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengaku, dalam kerjasama membangun Kilang Cilacap, Pertamina dan Saudi Aramco belum sepakat terkait perhitungan aset Pertamina yang sudah ada di lokasi pembangunan Kilang Cilacap.

Dia menuturkan, Pertamina akan melanjutkan pembicaraan dengan perusahaan minyak nasional Arab Saudi tersebut untuk menawarkan skema kerjasama baru. Hal ini sebagai solusi pemecah kebuntuan negosiasi skema kerjasama awal.

“Ada keinginan para pihak untuk melakukan pembicaraan lanjutan, dengan mungkin konsep yang berbeda. Jadi bukan spin off lagi, bukan valuasi aset,” tuturnya.

Tallulembang menjelaskan, skema baru tersebut berupa pembangunan kilang untuk tahap awal akan dibangun Pertamina, kemudian pembangunan sampai tahapan tertentu akan ditawarkan ke Saudi Aramco.

“Mungkin kayak aset baru saja kita kerjasama bikin yang baru. Mau petrokimia oke, atau mau produk-produk baru yang akan dihasilkan dari Cilacap dengan unit baru,” paparnya.

Menurut dia, Pertamina masih memiliki kemampuan keuangan untuk menggarap Kilang Cilacap, dengan menerapkan skema baru yang ditawarkan ke Saudi Aramco. Konsep ini, sama seperti yang diterapkan dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

“Kita pendanaan project financing kan nggak masalah. Biasa bangun kilang itu pinjaman 65-70 persen sisanya equity. Itu pun flexible karena kita bisa cari equity partner seperti di Balikpapan,” tandasnya. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

BEI Targetkan Papan Akselerasi Bisa Rilis Akhir 2019

Liputan6.com, Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan Papan Akselerasi mulai bisa berlaku efektif di pasar modal Indonesia pada akhir 2019.

Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat Bursa Efek Indonesia, Saptono Adi Junarso, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerbitkan kebijakan seputar Papan Akselerasi dalam bentuk Peraturan Nomor I-V sejak 22 Juli 2019.

Namun, ia menambahkan, BEI masih terus mensosialisasikan peraturan tersebut guna menjaring banyak perusahaan berskala kecil-menengah untuk mau menjadi emiten tercatat di pasar saham.

“Tapi sejak itu rilis kita butuh waktu untuk sosialisasi kepada para stakeholder. Kita gunakan periode sekarang untuk kita sosialisasi,” ungkap dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Sejauh ini, ia mengabarkan, sudah banyak small medium enterprise dari berbagai sektor dan daerah yang berminat untuk menjadi perusahaan tercatat di Papan Akselerasi. “Cuma itu nanti bisa kita sampaikan jika sudah release,” sambungnya.

Dia pun memproyeksikan, Papan Akselerasi bisa segera di-launching dan efektif digunakan pada kuartal keempat tahun ini.

“Insya Allah tahun ini, mungkin sekitar kuartal IV (2019),” tukas dia.

2 dari 3 halaman

Genjot Perusahaan Rintisan IPO, BEI Segera Rilis Aturan Papan Akselerasi

Pekerja berbincang di dekat layar indeks saham gabungan di BEI, Jakarta, Selasa (4/4). Pada pemukaan indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini naik tipis 0,09% atau 4,88 poin ke level 5.611,66. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menggenjot lebih banyak perusahaan agar melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di pasar modal.

Hal ini salah satunya dilakukan melalui wadah IDX Incubator. Manajemen BEI menjelaskan, dengan adanya wadah IDX Incubator, perusahaan bervaluasi kecil hingga menengah seperti startup dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan lebih mudah merealisasikan IPO ataupun menggalang dana dari pasar modal. 

“Mudah-mudahan aturan tentang papan akselerasi selesai di akhir tahun ini. Kita mengakomodasi peraturan yang dari OJK. Jadi nanti kita tunggu persetujuan dari OJK,” ucap Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, pada Jumat 16/ November 2018. 

Nyoman melanjutkan, hubungan terkait IDX Inkubator dengan papan akselerasi ialah perusahaan startup atau UMKM sebelum melantai di pasar modal akan dibina terlebih dahulu.

“Hubungannya dengan inkubator itu nanti kita grooming dari inkubator, dari papan akselerasi sebelum masuk ke papan pengembangan dan papan utama,” ujar dia.

Nyoman menuturkan, sampai dengan saat ini baru ada sekitar 54 perusahaan yang ada di IDX Incubator. Perusahaan tersebut akan dipersiapkan secara matang untuk menjadi perusahaan terbuka. 

“Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka menyiapkan diri untuk menjadi perusahaan yang tercatat. Karena itu memerlukan capability dan management yang baik,” ungkap dia.

Ia menekankan, ada banyak aspek yang perlu bursa pertimbangkan guna menyiapkan perusahaan siap untuk go public (perusahaan terbuka).

“Inkubator untuk masuk ke papan akselerasi tergantung dari kesiapan perusahaan. Secara umum kesiapan mereka, 3-6 bulan bergantung dari kompleksitas dokumen. Dan komitmen dari perusahaan sendiri,” terang dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pertamina Sidak Penggunaan Elpiji Subsidi Di Bandung Barat

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) III ‎dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah restoran di wilayah tersebut.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III Dewi Sri Utami mengatakan,‎ kegiatan ini sebagai upaya memastikan alokasi Elpiji subsidi 3 kilogram (Kg) tepat sasaran,.

“Sebagai BUMN, yang menjalankan tugas Public Service Obligation dari pemerintah untuk mendistribusikan Elpiji subsidi, Pertamina proaktif bersama Pemda, Disperindag dan aparat setempat dalam pengawasan distribusi Elpiji subsidi. Sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran,” kata Dewi, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Dari beberapa restoran yang disidak, sebagian besar telah menggunakan Elpiji non subsidi, baik itu Bright Gas 5,5 Kilo gram (Kg), 12 Kg, dan 50 Kg.

Meski ranah pengawasan penggunaan PSO ada di Pemerintah Daerah menambahkan, namun Pertamina ikut serta dengan memberikan edukasi serta memberikan promo Elpiji non subsidi bagi pengusaha yang masih menggunakan Elpiji bersubsidi.

Sebelumnya, Pertamina juga melakukan kegiatan yang sama pada Kamis (25/7/2019) lalu ke sejumlah hotel, restoran, dan kafe di wilayah Priangan Timur seperti Kabupaten Ciamis, bersama Pemda, aparat setempat, dan Hiswana Migas.

“Dari hasil sidak, ditemukan 1 rumah makan yang masih aktif menggunakan Elpiji 3 KG dengan pemakaian 4 hingga 6 tabung per hari,” tandasnya.

2 dari 4 halaman

Penyaluran Tepat Sasaran, Subsidi LPG Hemat Rp 30 Triliun

Pekerja melakukan proses pengisian LPG ke tabung Elpiji 3 kg di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/5). Pertamina meningkatkan produksi pengisian tabung Elpiji 3 Kg sebanyak 4 persen selama bulan Ramadan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dapat menghemat subsidi Liquiefid Petroleum Gas (LPG) hingga Rp 30 triliun. Penghematan tersebut dengan tidak mengurangi volume penyaluran.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, dari anggaran subsidi LPG yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 75,22 triliun, perkiraan subsidi yang akan digunakan sampai akhir tahun hanya Rp 44,16 triliun.

“Kementerian ESDM dapat hemat APBN untuk subsidi LPG sebesar Rp 30 triliun sampai akhir tahun ini,” kata Djoko, di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Penghematan tersebut disebabkan penyaluran LPG yang tepat sasaran, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak mengkonsumsi LPG bersubsidi. “Karena dapat jaga distrubusi LPG 3 Kg, tepat waktu dan tepat sasaran,” tuturnya.

Djoko memastikan, tidak ada pengurangan kuota untuk LPG bersubsidi. Penyaluran LPG masih sesuai kuota yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebanyak 6,978 juta ton. Namun karena LPG disalurkan tepat sasaran dan berkurangnya jumlah penyalahgunaan, maka secara otomatis kebutuhan LPG bersubsidi yang dibungkus dengan tabung berukuran 3 Kg berkurang.

“Volume nggak (berkurang). Volume kira-kira lebih rendah dari asumsi APBN. lebih rendah karena penyalahgunaan berkurang. Karena pengawasan ddiperketat, tidak banyak yang bocor,” tandasnya.

3 dari 4 halaman

DPR Usul Elpiji 3 Kg Tak Diecer Bebas pada 2020

Pekerja mengisi tabung gas kapasitas 3 Kg di SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji), Srengseng, Jakarta, Jumat (3/5/2019). PT Pertamina (Persero) menjamin pasokan LPG aman terkendali selama periode Ramadan hingga Lebaran dan tidak ada kenaikan harga. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Anggota Panitia Kerja Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) John Kennedy Azis meminta, tahun depan pemerintah lebih terarah menyalurkan gas elpiji 3 Kilogram (Kg) untuk masyarakat tidak mampu. Penyaluran elpiji diusulkan harus sesuai dengan nama dan alamat penerima bantuan.

“Panja meminta Pemerintah agar subsidi elpiji 3 kg didistribusikan by name by address sehingga tidak boleh atau tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, sebagaimana peraturan perundang-undangan,” ujar John di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).

DPR juga meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan anggaran subsidi energi tetap. Jika realisasi di atas pagunya, maka Pemerintah dapat mengambil kebijakan menaikkan harga, agar kebijakan subsidi energi tetap tersebut dapat diterapkan mulai 2020, sehingga risiko kurang bayar subsidi tidak ada lagi di tahun berikutnya. 

Hasil rapat panja, kata John, khusus fraksi Partai Gerindra memberikan tiga catatan penting. Pertama, meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan subsidi BBM untuk transportasi air, baik transportasi laut dan sungai karena memiliki fungsi infrastruktur dan alat transportasi.

“Kedua, meminta pemerintah tetap memberikan subsidi elpiji 3 kg, dan tidak dikurangi jumlahnya. Ketiga, mendorong pemerintah untuk membangun sistem perpipaan gas ke rumah tangga, sehingga masyarakat bisa merasakan murahnya harga gas, dan mengurangi impor gas elpiji,” jelas John.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani: CPNS yang Tak Setuju NKRI Silahkan Angkat Kaki

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengusung semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu jika terdapat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak setuju dengan semangat NKRI, ia meminta mereka segera angkat kaki.

Menurut Sri Mulyani, saat ini terdapat kelompok masyarakat yang tidak satu ide dengan semangat NKRI. Ia pun meminta kepada para CPNS untuk introspeksi diri. Jika semangat untuk bergabung menjadi abdi negara adalah persatuan, maka para CPNS tersebut tetap bisa mengabdi di lingkungan kementerian Keuangan.

Namun sebaliknya, jika para abdi negara tersebut merasa tidak cocok dengan semangat persatuan, Sri Mulyani meminta mereka keluar. “Tapi kalau kalian merasa tidak cocok, lebih baik keluar dari sekarang,” tulis Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (31/7/2019).

Lengkapnya, berikut torehan tulisan Sri Mulyani Tersebut:

Kalian secara sukarela, secara sadar sebagai mahluk dewasa sudah menyediakan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut memperjuangkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu dengan sendirinya ASN itu adalah penegak dan perekat bangsa Indonesia.

Saat ini ada kelompok masyarakat yang menganggap mereka tidak satu ide dengan tujuan NKRI. Hal itu berarti berbeda dengan tujuan awal negara ini didirikan yaitu untuk mencapai Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tanya pada diri Anda sendiri, kalau kalian percaya dan setuju dengan NKRI, dan bahkan sudah menyediakan diri menjadi alat NKRI, kalian bisa tetap di sini. Tapi kalau kalian merasa tidak cocok, lebih baik keluar dari sekarang.

Jakarta, 30 Juli 2019

Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kemenkeu RI

2 dari 3 halaman

Curhat Sri Mulyani soal Kritik Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan saat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak (WP) di Jakarta, Rabu (13/3). Acara ini mengambil tema ‘Sinergi Wujud Cinta Negeri’. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku terbiasa menerima kritikan pedas soal utang pemerintah. Apalagi kritikan itu muncul ketika dirinya menjabat sebagai bendahara negara.

Tak jarang, dirinya pun kerap membalas kritikan itu melalui media sosial pribadinya.  “Saya tahu sebagian (kritik) itu karena saya adalah menteri keuangan, tapi menteri keuangan sebelum saya juga tidak pernah dipermasalahkan. Jadi itu sebenarnya karena menteri keuangannya adalah Sri Mulyani, kok jadi curhat ya,” kata Sri Mulyani dalam Acara Penganugerahan Frans Seda di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Bahkan, mantan Direktur Pelaksana Dunia ini mengaku pernah dinasihati orang-orang terdekatnya untuk tidak terlalu reaktif menanggapi kritikan tersebut. Namun, dirinya tak ingin diremehkan.

“Kadang-kadang saya dikasih tahu, sudah ibu jangan terlalu reaktif itu masalah politik, tapi saya tidak mau terlalu under estimate,” ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini sensitivitas masyarakat terhadap utang sudah semakin tinggi karena adanya media sosial. Dia pun curhat ketika mengajar anak Sekolah Dasar (SD) di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan anak SD saja sempat bertanya soal utang.  “Penetrasi soal utang itu sudah luar biasa,” ujar dia.

Dirinya pun menerangkan dalam undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta utang merupakan suatu instrumen bukan tujuan. APBN bisa surplus dan defisit tergantung pada kondisi ekonominya.

Sebab APBN bukanlah objek atau tujuan tetapi alat mencapai tujuan. “Kalau yang ingin dicapai masyarakat adil makmur, kesejahteraan ekonomi, kemudian bagaimana mendesain APBN mengikuti itu, (tujuannya) bukan hanya APBN itu tidak boleh utang. Justru itu bisa menjadi salah,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

BEI: Perusahaan Kecil yang Melantai di Bursa Efek Bakal Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sebuah perusahaan berskala kecil-menengah yang tercatat sebagai emiten di Papan Akselerasi nantinya bisa promosi dan naik tingkat ke level yang lebih tinggi.

“Jika perusahaan masuk ke papan akselerasi, tidak selamanya dia di papan akselerasi. Bisa promosi. Once persyaratannya sudah memenuhi syarat masuk ke Papan Pengembangan atau Papan Utama, dia bisa promosi,” ujar dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Sebagai informasi, BEI telah menetapkan aturan mengenai Papan Akselerasi melalui Peraturan I-V yang dikeluarkan pada 22 Juli 2019. Rencananya, lahan ini sudah mulai bisa berlaku efektif bagi para stakeholder di pasar modal nasional pada Kuartal IV 2019.

Nyoman melanjutkan, perusahaan dengan aset skala kecil atau menengah yang berminat mencatatkan diri di BEI juga sudah dapat melakukan proses pendaftaran pencatatan di Papan Akselerasi.

“Proses pencatatan secara umum tidak berbeda dengan proses pencatatan di Papan Utama maupun Papan Pengembangan, yaitu dengan melakukan pendaftaran ke OJK untuk penawaran umum dan permohonan pencatatan ke Bursa,” tuturnya.

Dia juga menceritakan, small medium enterprise yang sudah masuk sebagai perusahaan tercatat di bursa saham nantinya memiliki kesempatan untuk dapat lebih mengembangkan bisnisnya, serta berpotensi membuka relasi kerjasama dengan perusahaan besar asing.

Oleh karenanya, ia berharap, perusahaan kecil dan menengah dapat terfasilitasi serta mampu untuk tumbuh berkembang setelah mencatatkan sahamnya di BEI dan mendapatkan pendanaan di pasar modal.

“Kita mengajak perusahaan kecil menengah naik level. Ini peningkatan kualitas,” pungkas dia.

2 dari 4 halaman

BEI Harap Banyak Perusahaan Manfaatkan Dana dari Pasar Modal

Peserta mengikuti cara berinvestasi Mandiri Skuritas di Bursa Efek Jakarta, Selasa (17/11). Mandiri Sekuritas terus mendorong pertumbuhan jumlah investor pasar modal di Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Otoritas bursa mengaku akan berupaya untuk ikut andil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya, salah satu dari perusahaan tercatat (emiten) di pasar modal.

Direktur Pengembangan PT BEI, Hasan Fawzi menuturkan, bursa sebagai pendorong perekonomian nasional tetap fokus menjalankan program-program pemerintah. Misalnya saja, pasar modal signifikan berkontribusi untuk menaikkan defisit neraca dagang (current account deficit/CAD) yang hingga kini masih jadi tugas besar RI.

“Kita berharap makin banyak perusahaan-perusahaan yang manfaatkan sumber pendanaan di BEI sehingga mereka bisa mencukupkan modal untuk usaha ke depan disamping usaha untuk pengawasan publik,” tuturnya kepada Liputan6.com, Minggu (30/6/2019). 

Hasan menuturkan, emiten turut membawa andil besar dalam perdagangan ekspor RI di mancanegara. Sebabnya, menurut dia, posisi ekspor RI sangat berpotensi dikerek lewat penambahan jumlah emiten di pasar modal.

“Bisa dilihat bahwa mayoritas sumber ekspor RI salah satunya dari perusahaan tercatat di BEI. Jadi memang kami harapkan ini dapat mendorong nilai tambah perdagangan ekspor mereka, sehingga bisa bantu kondisi posisi surplus perdagangan kita ataupun CAD,” tegas dia.  

3 dari 4 halaman

Tantangan Pengembangan Pasar Modal

Empat perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana (PUP) saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia, Selasa (9/7/2019).

Sebelumnya, pengembangan pasar modal tak pernah berhenti digenjot PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2019, termasuk di dalamnya upaya untuk mengkerek jumlah pertumbuhan investor di pasar saham.

Direktur Pengembangan PT BEI, Hasan Fawzi menuturkan, otoritas bursa terus mendorong upaya peningkatan literasi pasar modal kepada investor di Indonesia. 

Program ‘Yuk Nabung Saham’ misalnya, diluncurkan pada 2015, Hasan mengungkapkan program tersebut terbilang signifikan untuk meningkatkan jumlah investor.

Dari Desember 2015-2016, jumlah single investor identification (SID) naik 105,97 persen dari 434.106 SID ke 894.116 SID. Sedangkan Desember 2017 hingga 26 Desember 2018, SID naik sebesar 44,06 persen dari 1,12 juta SID menjadi 1,61 juta SID. 

“Bahkan sampai dengan saat ini, secara total investor kita sudah sentuh 2 juta investor. Ada yang di saham, reksa dana, obligasi,” tuturnya saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu 29 Juni 2019.

Meski berhasil meningkatkan aktivitas yang cukup tajam dari sisi jumlah investor, Hasan tak membantah literasi pasar modal di masyarakat masih jadi pekerjaan rumah besar di Indonesia.

Itu disebabkan tingkat penghasilan penduduk yang beragam, perbedaan pendidikan, agama, hingga dari sisi demografi Indonesia yang terbilang sangat luas.

“Jadi memang tantangan utamanya dari sisi literasi calon-calon investor. Bagaimana caranya meningkatkan pertumbuhan investor dengan penyebaran pemahaman,” ujar dia.

Untuk itu Hasan menekankan, pihak bursa pun dipaksa harus kreatif meningkatkan transaksi saham lewat investor. Ini salah satunya diwujudkan dengan menawarkan produk-produk investasi yang beragam dan unik.

“Tuntutan mereka untuk produk-produk yang diawarkan untuk investasi saham saja tidak cukup lagi. Kita optimalisasi lakukan obligasi, ETF, sehingga investor, mereka itu makin nyaman karena banyak instrumen investasi,” terang dia.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bandara Supadio Pontianak jadi Pelanggan Premium PLN

Liputan6.com, Jakarta – Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat resmi menjadi Pelanggan Premium Silver PLN, dengan daya 3.465 kVA. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan penumpang penerbangan di bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II tersebut.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat, Agung Murdifi mengatakan, Angkasa Pura II merupakan pelanggan premium ke 29 PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Dengan menyandang status pelanggan premium, pasokan listrik untuk Bandara Supadio semakin handal.

“Sebagai pelanggan premium, aliran listrik PT Angkasa Pura II akan dipasok dari 2 penyulang, yakni penyulang Bandara sebagai penyulang utama, dan penyulang Arteri sebagai penyulang cadangan, sementara listrik akan dipasok dari Gardu Induk Sungai Raya,” kata Agung, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Agung mengungkapkan, untuk kehandalan pasokan listrik, disisi jaringan SKTM Bandara Internasional Supadio dipasang alat Automatic Change Over Switch (ACOS) yang berfungsi secara otomatis memindah suplai energi listrik ke Penyulang cadangan jika sewaktu-waktu terjadi gangguan.

“Jika terjadi gangguan pada penyulang utama maka secara otomatis per 0,1 hingga 0,5 detik akan dipasok melalui penyulang cadangan,” imbuh Agung.

Proses permohonan menjadi pelanggan premium sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Berawal dari beberapa kunjungan probing yang dilakukan oleh Account Executive (AE) PLN Pontianak, akhirnya pihak Angkasa Pura II tertarik dan mengajukan permohonan pada tanggal 13 Mei 2019 lalu, dilanjutkan dengan penandatanganan MOU menjadi pelanggan premium.

Selang dua bulan permohonan menjadi pelanggan premium diproses, dilanjutkan dengan pembangunan jaringan SKTM khusus ke Bandara Supadio kini PT Angkasa Pura dapat menikmati layanan prima dari PLN.

2 dari 4 halaman

Tingkatkan Mutu Layanan

Terminal baru tahap I Bandara Supadio yang mencakup jalur keberangkatan dan kedatangan ini ditargetkan beroperasi penuh pada tahun depan.

Menurut Executive General Manager Angkasa Pura II Pontianak, Eri Braliantoro, untuk meningkatkan mutu layanan pada pengguna jasa bandara pihaknya membutuhkan kualitas pasokan listrik yang andal tanpa padam, sehingga para pengguna jasa penerbangan di Bandara Internasional Supadio dapat menikmati layanan secara maksimal.

Selain meningkatkan performa layanan dan mengurangi keluhan terhadap listrik, menjadi pelanggan premium tentunya akan menghemat biaya operasional, karena pihaknya dapat menekan biaya pemeliharaan genset sebagai antisipasi jika terjadi padam.

“Kami berupaya melakukan optimalisasi pelayanan bandara, support dari Stakeholder sangat kami butuhkan, termasuk listrik dari PLN. Layanan premium ini pastinya akan meningkatkan performa layanan kami kepada pengguna jasa bandara. Semoga kerjasama kita ini dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat khususnya pengguna jasa bandara,” tandasnya.

Sebagai informasi, Bandara Internasional Supadio yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II yang dibangun pada tahun 1940-an ini dulunya dikenal dengan nama Bandara Sungai Durian. Setelah mengalami beberapa kali perluasan, kini Bandara yang terletak di Kabupaten Kubu Raya ini memiliki luas sekitar 366 ha, landasan pacu sepanjang 2.250 meter dan lebar 45 meter. Melayani berbagai destinasi dengan 9 Maskapai penerbangan.

3 dari 4 halaman

95 Persen Fasilitas Umum di Palu Sudah Dapat Pasokan Listrik

Petugas PLN memperbaiki jaringan listrik di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/10). PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan kondisi listrik di Kota Palu semakin membaik pasca gempa dan tsunami. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebanyak 95 pelanggan listrik fasilitas umum prioritas di Palu, Sulawesi Tengah, telah kembali mendapat pasokan listrik. Pelanggan tersebut mayoritas adalah kantor pemerintahan, rumah sakit, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pusat perekonomian dan rumah ibadah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi mengatakan, Kondisi kelistrikan wilayah Palu, Donggala dan Sigi kembali normal setelah PT PLN (Persero) berhasil memperbaiki 7 Gardu Induk (GI) serta 45 Penyulang yang sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami.

“Berdasarkan Laporan PT PLN, pelanggan fasilitas umum priorotas tersebut rinciannya adalah 15 pelanggan kantor pemerintah, termasuk TNI dan Polri, 8 rumah sakit, 11 SPBU, 15 titik perekonomian, termasuk 1 mall dan 1 swalayan,”  kata Agung, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

“Selain itu, 18 Base Transceiver Station (BTS), 10 perbankan dan ATM serta 2 kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga sudah menyala. Rumah ibadah yang terdiri dari 9 masjid dan 7 gereja juga listriknya telah menyala,” lanjut dia. 

Personil yang terlibat dalam penormalan ini fasilitas kelistrikan di Palu, Donggala dan Sigi adalah berjumlah 1.237 orang, yang terdiri dari tenaga pembangkitan, tenaga transmisi, tenaga distribusi, tenaga logistik dan tenaga kesehatan.

“Pulihnya sistem kelistrikan ini terlihat dari menggeliatnya aktivitas di beberapa sarana dan fasilitas umum yang listriknya sudah menyala, seperti Kantor Pemerintahan, Rumah Sakit, Masjid, Bank, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Gereja dan Jalan Protokol,” jelas Agung.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mobil Listrik Bakal Tak Dikenai PPnBM

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menggodok skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk industri otomotif. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendorong produksi mobil listrik.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kementerian Keuangan Arif Yanuar mengatakan, salah satu poin yang tengah dikaji terkait perubahan pengenaan PPnBM untuk mobil bertipe low cost green car alias LCGC.

Dia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut, kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) akan dikenakan PPnBM sebesar 3 persen. Sebelumnya, tarif PPnBM untuk kendaraan ramah lingkungan ini sebesar 0 persen alias tidak dipungut biaya.

Ke depan pemerintah ingin mendorong pengembangan kendaraan listrik. Sehingga PPnBM 0 persen akan dialihkan dari kendaraan hemat energi dan diberikan kepada kendaraan listrik.

“Kalau batas CC dan emisi kena tarif ada juga LCGC, ada juga yang kita prioritas karena sekarang (mobil) listrik, maka mobil listrik fokus kita,” kata dia, dalam acara ‘Media Gathering’, di Bali, Rabu (31/7/2019).

Meskipun demikian, kata dia, keputusan pemberian PPnBM ini hingga saat ini masih terus menjadi bahan diskusi. Khususnya mengenai indikator apa yang akan dipakai untuk pemberian insentif PPnBM tersebut.

“Kalau basenya CC dan emisi, LCGC yang akan terkena. Tapi ini masih jadi bahan diskusi,” urai dia.

Saat ini pihaknya pun sedang berdiskusi oleh pelaku-pelaku industri automotif. Dengan begitu, pemberian insentif fiskal ini bisa berlaku selaras dengan perkembangan zaman.

“Kita juga masih berdiskusi dengan Kementerian teknis,kita coba dengar bagaimana industri kendaraan saat ini. Mudah-mudahan perubahaannya sesuai dengan kondisi industri otomotif saat ini,” tandasnya.

2 dari 4 halaman

Penyesuaian PPnBM Bikin Pabrikan Mobil Sedan Tersenyum

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan pemerintah (PP) terkait pengembangan kendaraan listrik di Indonesia tak kunjung ditandatangani Presiden Joko Widodo. Padahal, di dalam payung hukum tersebut, tidak hanya mendukung keberadaan mobil ramah lingkungan saja, tapi mobil jenis lain yang bisa berkembang di pasar dalam negeri dan berpotensi menjadi komoditi ekspor yang menguntungkan.

Dijelaskan Menteri keuangan, Sri Mulyani, dalam paket kebijakan mobil listrik ini, terdapat salah satu insentifnya yaitu penyesuaian pajak barang mewah. Sebelumnya, ketika konsumen membeli mobil akan terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

“Dari dulu kan konsepnya mobil itu barang mewah, karena itu kita sebelumnya ada diskriminasi antara MPV dengan bentuk mobil penumpang yang bentuknya sedan itu dianggap mewah. Itu mungkin juga yang perlu dilakukan revisi,” jelas Sri Mulyani saat ditemui di bilangan BSD, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, PPnBM baru nanti tidak lagi menyangkut bentuk kendaraan. Jadi, pemerintah akan mengubah kategori pajak yang berdasarkan pengelompokan kendaraan penumpang, komersial, program hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan flexy engine dan mobil listrik.

“Kami mengelompokkan kapasitas mesinnya menjadi tiga kelompok saja, yaitu di bawah 3.000 cc, 3.000cc sampai 4.000cc, dan 4.000cc ke atas. Diskriminasi PPnBM nanti berhubungan dengan itu (jenis kendaraan, mesin, dan emisi),” tegas Sri Mulyani.

Sementara itu, pengenaan pajak nantinya hanya berkisar 15 persen hingga 70 persen dengan tergantung emisi yang dikeluarkan. Dengan semakin besar emisi dari sebuah kendaraan dihasilkan, maka beban pajak akan semakin besar. “Jadi, ini kombinasi tadi, programnya, kapasitas mesinnya, dan emisi CO2,” tambahnya.

3 dari 4 halaman

Komentar Gaikindo

Menanggapi hal tersebut (penyesuaian PPnBM), Johannes Nangoi, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yakin pabrikan yang memiliki model sedan akan tersenyum dengan peraturan PPnBM baru yang bakal dikeluarkan ini.

“harusnya senyum, tunggu dulu peraturannya keluar. Perpres dan PP akan menjadi satu,” pungkas Nangoi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Uji Kelayakan Mobil Listrik Dilakukan di Bekasi

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi, menyatakan bahwa Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) yang berada di Bekasi akan digunakan untuk semua jenis kendaraan. Kendaraan atau mobil listrik yang akan diproduksi juga akan melewati tahap uji coba di BPLJSKN Bekasi.

“Termasuk semuanya itu (mobil listrik). Itu semuanya,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Seperti diketahui, Pemerintah Indoensia tengah merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) kendaraan listrik atau mobil listrik. Saat ini, rancangan Perpres sudah masuk ke Kementerian Sekretariat Negara.

“Sudah selesai Perpres-nya mungkin hari-hari ke depan ini Presiden tanda tangan. Jadi dari kami sudah selesai paraf,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhur Binsar Panjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa kemarin.

Setelah resmi dirilis, Perpres tersebut nantinya dapat dijadikan acuan bagi para pelaku usaha pada sektor otomotif ramah lingkungan ini. “Kemarin saya teleponan dengan Bu Sri Mulyani, (dia) bilang ‘saya udah paraf Pak Luhut, udah selesai kantor presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara mengatakan, dalam kebijakan ini tidak ada insentif baru yang diberikan untuk pengembangan industri mobil listrik. Sebab, secara prinsip manufaktur mobil listrik dapat memanfaatkan seluruh fasilitas fiskal yang berlaku saat ini.

Adapun insentif tersebut dapat berupa seperti tax holiday, tax allowance dan yang terbaru adalah super tax deduction bagi yang mengembangkan vokasi serta kegiatan riset.

“Boleh (mobil listrik) menggunakan semua insentif yang ada, pokoknya semua jenis insentif bisa dipakai apakah itu tax holiday, tax allowance atau super tax deduction kalau dia menyelenggarakan vokasi atau riset,” ujarnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Jangan Cuma Mengatur, Ketua Kadin Usul Menteri Juga Gunakan Mobil Listrik

Mobil hybrid tenaga listrik BMW i8 Roadster dipamerkan dalam GIIAS 2019 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2019). Mobil yang dibekali baterai lithium-ion terbaru dan teknologi BMW eDrive ini ditunjang dengan mesin bensin 3 silinder BMW TwinPower Turbo. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan terdapat sejumlah cara untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan mobil listrik di tanah air. Perpres kendaraan listrik hanya merupakan salah bentuk dukungan.

Contoh lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menunjukan teladan dalam pemanfaatan mobil listrik. Misalnya dengan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional para menteri.

“Iya menteri juga harus mencontohkan misalnya Camry tetapi Camry electric car atau hybrid car. Kan itu nanti orang lihat bahwa negara kita serius memulai itu,” kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Senin (29/7/2019). 

Menerbitkan payung hukum seperti Perpres terkait mobil listrik merupakan hal yang sangat penting. Namun, selain itu, pemanfaatan mobil secara nyata tetap harus dilakukan.

“Menurut saya bukan hanya dari Perpres saja tetapi lakukan juga, ganti mobil menterinya pakai elektrik semua. Jadi mesti harus ada action-nya juga gitu. Atau mall bebaskan atau beri prioritas elektrik car, bisa kan seperti itu,” ujar dia.

Meskipun sederhana, tindakan itu, dapat memberikan sinyal kepada masyarakat luas bahwa pemerintah memberikan perhatian pada pengembang mobil listrik di Indonesia.

“Emang kecil tetapi itu akan mendorong orang untuk merubah ini dari kendaraan biasa ke electrical. Mesti ada hal hal seperti itu, tidak hanya insentif perpajakan saja,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

LPS Ingin Presiden Segera Tunjuk Pengganti Destry Damayanti

Liputan6.com, Jakarta – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setuju untuk mengangkat Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Saat ini Destry menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan persetujuan dari DPR tersebut maka posisi Destry di LPS akan kosong. Oleh sebab itu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah mengungkapkan saat ini pihaknya telah mengusulkan pengganti Destry dari internal LPS dan luar LPS.

“Tentu yang akan mengajukan adalah Bu Menteri Keuangan dan diputuskan oleh Pak Presiden. Kami harapkan secepatnya jangan lama-lama,” kata dia, di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Halim menginginkan pengganti Destry segera diputuskan karena pada minggu depan Destry sudah akan dilantik dan sah menduduki jabatan Dewan Gubernur Senior BI.

Untuk diketahui, Rapat Paripuna ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 menyetujui Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019-2024. Posisi Destry ini menggantikan Mirza Adityaswara yang telah habis masa jabatannya.

“Kami menanyakan apakah pembahasan Komisi XI tentang calon Deputi Gubernur Senior BI dapat disetujui?” kata Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI Utut Adianto, pada Kamis 25 Juli 2019.

Pertanyaan ini langsung dijawab serentak oleh anggota DPR yang hadir. “Setuju pimpinan,”

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir dalam laporannya pada Rapat Paripurna tersebut mengatakan proses uji kelayakan dan kepatutan telah dilakukan pada 1 Juli 2019.

Setelah itu, pada 8 hingga 10 Juli, Komisi XI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BIN, Perbanas, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta Kepala PPATK untuk meminta masukan terhadap Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Hafisz melanjutkan pada 11 Juli 2019 dilakukan rapat internal Komisi XI DPR dalam rangka pengambilan pemilihan dan penetapan calon Deputi Gubernur Senior BI

“Setelah mendengarkan masukan, saran dan pendapat dari seluruh fraksi, Rapat Internal Komisi XI DPR RI memutuskan secara musyawarah mufakat untuk menetapkan Saudara Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2019 – 2024,” ujar Hafisz.

Seusai pembacaan laporan, Utut Adianto menetapkan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terpilih. Kemudian Utut mempersilakan Destry untuk maju ke depan meja pimpinan rapat dan berfoto bersama. 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Perjalanan Karier Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI Terpilih

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti diperkenalkan dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (25/7/2019). DPR menyetujui Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019-2024. (Liputan6.com/JohanTallo)

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menyetujui Destry Damayanti untuk menduduki posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019-2024. Destry terpilih secara aklamasi.

Posisi Destry menggantikan Mirza Adityaswara yang akan habis masa jabatannya pada 24 Juli 2019. Destry diajukan sebagai calon tunggal Deputi Gubernur Senior oleh Presiden Joko widodo (Jokowi) pada awal Mei lalu.

Saat ini Destry adalah Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia menduduki jabatan tersebut sejak 24 September 2015. 

Destry Damayanti mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat.

Kariernya dimulai di beberapa tempat, antara lain Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000 hingga 2003. Ia juga menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada periode 2005 hingga 2006.

Selanjutnya Destry Damayanti menjabat sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005 hingga 2011 dan melanjutkan menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011 hingga 2015.

Ia sempat menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN (2014-2015). Bahkan, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Mandiri Institute dan Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sertifikasi Mobil Listrik Dilakukan di Bekasi

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi, menyatakan bahwa Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) yang berada di Bekasi akan digunakan untuk semua jenis kendaraan. Kendaraan atau mobil listrik yang akan diproduksi juga akan melewati tahap uji coba di BPLJSKN Bekasi.

“Termasuk semuanya itu (mobil listrik). Itu semuanya,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Seperti diketahui, Pemerintah Indoensia tengah merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) kendaraan listrik atau mobil listrik. Saat ini, rancangan Perpres sudah masuk ke Kementerian Sekretariat Negara.

“Sudah selesai Perpres-nya mungkin hari-hari ke depan ini Presiden tanda tangan. Jadi dari kami sudah selesai paraf,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhur Binsar Panjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa kemarin.

Setelah resmi dirilis, Perpres tersebut nantinya dapat dijadikan acuan bagi para pelaku usaha pada sektor otomotif ramah lingkungan ini. “Kemarin saya teleponan dengan Bu Sri Mulyani, (dia) bilang ‘saya udah paraf Pak Luhut, udah selesai kantor presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara mengatakan, dalam kebijakan ini tidak ada insentif baru yang diberikan untuk pengembangan industri mobil listrik. Sebab, secara prinsip manufaktur mobil listrik dapat memanfaatkan seluruh fasilitas fiskal yang berlaku saat ini.

Adapun insentif tersebut dapat berupa seperti tax holiday, tax allowance dan yang terbaru adalah super tax deduction bagi yang mengembangkan vokasi serta kegiatan riset.

“Boleh (mobil listrik) menggunakan semua insentif yang ada, pokoknya semua jenis insentif bisa dipakai apakah itu tax holiday, tax allowance atau super tax deduction kalau dia menyelenggarakan vokasi atau riset,” ujarnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Jangan Cuma Mengatur, Ketua Kadin Usul Menteri Juga Gunakan Mobil Listrik

Mobil Listrik GIIAS 2019
Mobil hybrid tenaga listrik BMW i8 Roadster dipamerkan dalam GIIAS 2019 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2019). Mobil yang dibekali baterai lithium-ion terbaru dan teknologi BMW eDrive ini ditunjang dengan mesin bensin 3 silinder BMW TwinPower Turbo. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan terdapat sejumlah cara untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan mobil listrik di tanah air. Perpres kendaraan listrik hanya merupakan salah bentuk dukungan.

Contoh lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menunjukan teladan dalam pemanfaatan mobil listrik. Misalnya dengan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional para menteri.

“Iya menteri juga harus mencontohkan misalnya Camry tetapi Camry electric car atau hybrid car. Kan itu nanti orang lihat bahwa negara kita serius memulai itu,” kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Senin (29/7/2019). 

Menerbitkan payung hukum seperti Perpres terkait mobil listrik merupakan hal yang sangat penting. Namun, selain itu, pemanfaatan mobil secara nyata tetap harus dilakukan.

“Menurut saya bukan hanya dari Perpres saja tetapi lakukan juga, ganti mobil menterinya pakai elektrik semua. Jadi mesti harus ada action-nya juga gitu. Atau mall bebaskan atau beri prioritas elektrik car, bisa kan seperti itu,” ujar dia.

Meskipun sederhana, tindakan itu, dapat memberikan sinyal kepada masyarakat luas bahwa pemerintah memberikan perhatian pada pengembang mobil listrik di Indonesia.

“Emang kecil tetapi itu akan mendorong orang untuk merubah ini dari kendaraan biasa ke electrical. Mesti ada hal hal seperti itu, tidak hanya insentif perpajakan saja,” tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

PLTGU Muara Karang Blok 3 Pasok 500 MW Listrik ke Jakarta

Liputan6.com, Jakarta – PT PLN Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menyatakan, pasokan listrik Jakarta akan bertambah 500 Megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik ‎Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang Blok 3.

General Manager PJB UP Muara Karang Rachmat Azwin mengatakan, saat ini unit pembangkit Muara Karang miliki total kapasitas 1.600 MW, pada Maret 2020 akan meningkat menjadi 2.100 MW seiring beroperasinya PLTGU Muara Karang Blok 3 ‎berkapasitas 500 MW.

“‎Di sebelah timur sedang dibangun satu gas 500 MW tahun depan masuk sistem total 2.100 MW,” kata Rachmat, di PLTGU Muara Karang, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurut Rachmat, mesin yang digunakan PLTGU Muara Karang ‎Blok 3 memiliki teknologi baru, Gas Turbine Mitsubishi Hitachi Power System (MHPS) M701 F5, menjadi yang pertama dan satu-satunya terpasang di Indonesia. ‎Mesin asal Jepang tersebut memiliki tingkat efisiensi tinggi sebesar 62 persen.

‎”PLTGU Blok 3 500 MW, itu teknologi terbaru efisiensinya besar sekali 62 persen,” tuturnya.

Proyek ini dibangun di area seluas 3,75 Ha di komplek PLTU PLTGU Muara Karang, mengalami percepatan pembangunan sebanyak 4.59 persen dari target semula. Progres pembangunan per Juni 2019 sudah mencapai 68,25 persen dari rencana 63,66 persen, berjalan 4,59 persen lebih cepat dari yang ditargetkan.

Sebelumnya, Direktur Bisnis Reigonal Jawa Bagian Barat PLN Haryanto WS mengatakan, Pemasangan Gas Turbine (GT) ini mempercepat pembangunan 35.000 MW khususnya di PLTGU Muara Karang yang nantinya akan memperkuat pasokan listrik di Jawa – Bali.

“Pemasangan GT ini juga bukti komitmen PLN dalam mengembangkan pembangkit ramah lingkungan di Jakarta,” tandasnya.

2 dari 4 halaman

PLTU Bukan Sumber Polusi Udara

Sebagian bangunan PLTGU saat dilihat dari atas (Liputan6.com/ Herman Zakharia).

Masalah indeks kualitas udara atau air quality index (AQI) Jakarta yang berada pada titik mengkhawatirkan sempat ramai diperbincangkan. Hal ini berdasarkan data AirVisual, peringkat kualitas udara Jakarta berada di urutan ketiga dunia berdasar.

Menanggapi masalah tersebut, Executive Vice President (EVP) Corporate Communication PT PLN (Persero) I Made Suprateka mengatakan, keberadaan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bukan penyebab buruknya kualitas udara di DKI Jakarta akhir-akhir ini. Ini mengingat lokasi PLTU dan PLTGU Muara Karang dan juga PLTGU Priok terletak di bagian utara Jakarta. Demikian pula PLTU Batubara Lontar ada di Provinsi Banten.

“Perihal radius sebaran dampak emisi PLTU batubara SOX atau NOX terjauh adalah 30 km, dengan asumsi adanya emisi gas buangnya terdekat Batubara Lontar Banten, yang jaraknya 70 km dari pusat kota Jakarta,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Saat ini, lanjut Made, sejumlah PLTU yang pembangunannya dilakukan baik oleh PLN ataupun oleh para perusahaan sebagai IPP (Independent Power Producer), kebanyakan sudah menggunakan teknologi berbasis Super Ultra Critical Represitator, di mana debu yang keluar ditangkap dan dapat diendapkan, sehingga dapat dicegah penyebarannya.

Dengan demikian tidak ada lagi sebaran debu, karena volumenya sangat minim hanya 2 persen dari produksi energi batubara dari operasional PLTU. Dari batubara yang dikonsumsi, maksimal hanya 20 persen yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Sementara dari 20 persen PLTU tersebut, hanya 2 persen yang berpotensi menghasilkan polusi.

“Saat ini sudah berkembang teknologi penangkap debu (Super Ultra Critical Represitator). Hal tersebut dapat disaksikan juga pada Shanghai Energy Power Plant, di mana pembangkit listrik di Shanghai tersebut, tingkat kebersihannya setara atau sama dengan rumah sakit. Ada pun suplai kebutuhan listrik di Indonesia kebanyakan berasal dari PLTU, mengingat belum dapat terpenuhinya kebutuhan energi di lokasi tersebut yang berasal dari EBT,” jelas Made. 

3 dari 4 halaman

Indeks Kualitas Udara KLHK

Cerobong pabrik mengeluarkan asap hitam, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Organisasi lingkungan Greenpeace menyatakan kualitas udara Jakarta saat ini terpantau sangat tidak sehat dengan angka 165 AQI atau Indeks Kualitas Udara. (merdeka.com/Imam Buhori)

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia saat ini adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 45/MENLH/1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

Indeks standar pencemar udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan, yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu, didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Indeks standar pencemar udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi.

Data indeks standar pencemar udara diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantauan kualitas udara ambien otomatis. Sedangkan parameter indeks standar pencemar udara meliputi partikulat (PM10); karbondioksida (CO); sulfur dioksida (SO2); nitrogen dioksida (NO2); serta ozon (O3).

Adapun perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yakni berdasar Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rahasia Tri Rismaharini Jaga Harga Cabai di Surabaya Tetap Murah

Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berbagi cerita sukses menciptakan harga pangan murah dan terjangkau di tengah kondisi alam yang kurang memadai di Surabaya. Berkat penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, Kota Pahlawan tersebut tak pernah lagi merasakan harga cabai mahal.

“Kan tidak pernah dibayangkan kan sekarang kita bisa punya tomat, selada kripik, kami sudah bisa tanam sendiri di Surabaya. Jadi makanya harga sayur di Surabaya itu lebih rendah jadi nggak ada cabai mahal. Orang surabaya nggak ada ngeluh cabai mahal karena kami bisa nanam cabai sendiri,” ujarnya di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (31/7).

Risma mengatakan pada awal pemerintahannya, Surabaya memiliki inflasi yang cukup tinggi disumbang oleh mahalnya harga sayur-sayuran seperti cabai. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca kota tersebut yang cukup panas dan sulit ditanami tumbuh-tumbuhan.

Tidak habis akal, Risma mengajak para peneliti untuk menciptakan inovasi yang dapat membuat Surabaya lebih sejuk dengan bantuan awan buatan. Saat ini, bukan hanya sayuran seperti cabai yang dapat tumbuh tetapi juga kondisi cuaca yang tadinya 35 derajat celsius menjadi rata-rata paling tinggi 30 derajat celsius.

“Di awal saya jadi wali kota, inflasi tertinggi awal dipicu sayuran. Karena sayuran itu mahal sekali karena kami tidak punya produksi sayuran. Sayuran semua diambil dari luar, akhirnya warga Surabaya saya gerakkan untuk menanam sayur,” jelasnya.

Risma melanjutkan, sayur produksi masyarakat kini bukan lagi untuk konsumsi sendiri melainkan sudah menjadi salah satu sumber penghasilan. Terobosan tersebutpun meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Cara saya mengurangi pengeluaran yang pertama itu adalah pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian saya memberikan bibit dengan harapan kalau dia membeli sayur sendiri, bukan hanya sayur tapi kolam lele. Kolamnya bisa dikecilkan dibesarkan sesuai ukuran rumahnya dia,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 5 halaman

Kemarau Panjang, Harga Cabai dan Sayur Merangkak Naik

Permintaan yang banyak untuk cabai di awal ramadan membuat harga cabai mengalami kenaikan, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat (19/6/2015). Harga Cabai Rawit naik dari harga Rp16 ribu menjadi Rp20 ribu/kg. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Harga cabai merah kembali merangkak naik di pasar tradisional Pondok Gede, Bekasi. Kali ini kisaran harga cabai merah di pasar tersebut mencapai Rp 70 ribu per kilogram (kg).

Hal ini diungkapkan oleh Ali (35) salah satu pedagang yang ada di pasar tradisional tersebut. Menurut pengakuannya, harga cabai ini belum turun ke harga normal karena menipisnya stok akibat musim kemarau yang melanda.

“Harganya jadi tinggi lagi semenjak masuk musim kemarau, Di sananya (petani) pada kering jadi pasokannya menipis,” kata Ali saat ditemui Liputan6.com, Jumat (19/7/2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pedagang lainnya, Johan. Saat ini, cabai merah di warungnya juga dijual Rp 70 ribu per kg. “Belum turun-turun juga paling sampai lebaran Haji,” ujarnya.

Selain cabai merah, ternyata harga sayur mayur lainnya pun turut mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terpantau dialami oleh Buncis dan Terong.

3 dari 5 halaman

Harga Cabai Tembus Rp 100 Ribu, Mentan Klaim Produksi Masih Aman

Pedagang cabai menggelar dagangannya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (8/7/2019). Harga cabai di pasar itu mengalami kenaikan dikarenakan berkurangnya pasokan dari petani akibat musim kemarau yang menyebabkan menurunnya jumlah produksi. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Kenaikan harga cabai di beberapa wilayah di Indonesia semakin tajam. Jika sebelumnya cabai bisa dijangkau di angka Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu per kilogram, maka kali ini, masyarakat harus merogoh kocek hingga Rp 100 ribu per kilogram.

Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab meroketnya harga komoditas ini, namun Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim produksi cabai masih aman.

“Produksi cabai aman, yang penting terpenuhi,” ujar Amran singkat kepada Liputan6.com di Palangka Raya, Kamis (18/7/2019).

Sebelumnya, dalam beberapa pantauan pasar Liputan6.com dilaporkan kenaikan cabai yang drastis membuat pedagang dan pembeli terkejut, terutama bagi pemilik warung makan.

Beberapa pedagang mengeluhkan sepinya pembeli, namun sisanya yakin harga akan kembali normal ketika musim panen raya tiba. Sementara, pembeli kini beralih ke cabai kering sebagai alternatif pengganti cabai merah segar.  

4 dari 5 halaman

Harga Cabai Meroket di Pasar Tradisional, Kok Bisa?

Ilustrasi cabai (dok. Pixabay.com/Putu Elmira)

Harga cabai rawit kembali meroket di pasar tradisional di ibu kota Jakarta. Bila sebelumnya harga cabai masih di kisaran Rp 40 ribu, sekarang sudah menembus Rp 70 ribu per kilogram (kg).

“(Harga) cabai masih tinggi, pasokannya kurang. Kurang pasokannya jadinya begini harganya,” jelas Sofyan (39) kepada Liputan6.com, Senin (8/7/2019) di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat.

Harga cabai rawit merah di lapaknya adalah Rp 70 ribu per kg, sama dengan harga cabai keriting merah. Sementara, harga cabai keriting hijau dan rawit hijau lebih murah.

“Cabai hijau keriting Rp 36 ribu per kg. Rawit hijau Rp 55 ribu per kg agak mendingan enggak terlalu mahal,” jelasnya.

Meski ada pembeli yang jadi enggan membeli cabai, Sofyan mengaku tak bisa menurunkan harga, sebab itu akan menyulitkannya untuk belanja cabai dari pemasok.

“Entar kalau jual murah, entar enggak bisa belanja. Berat juga (bagi pembeli) kalau mahal. Enak mah kalau murah-murah, stabil,” ucapnya.

Penjual lain, Partini (36), menjual cabai rawit merah dan hijau dengan kisaran harga sama, yakni Rp 70 ribu per kg. Cabai merah keriting dijual sedikit lebih mahal yakni Rp 80 ribu per kg.

Ia berkata pelanggan tetap membeli dengan porsi lebih kecil. “Tetap dibeli, cuman dikurangin doang. Jual setengab kilo atau seperempat, beli se-ons juga boleh,” ujarnya.   

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Cara BEI Ajak Pengusaha Kecil Melantai di Bursa Efek

Liputan6.com, Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengajak perusahaan berskala kecil dan menengah untuk bisa menjadi emiten tercatat di pasar saham nasional melalui Papan Akselerasi.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya selalu berupaya untuk membuka akses yang lebih luas kepada stakeholder pasar modal, khususnya perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah untuk melakukan penggalangan dana dan menjadi perusahaan tercatat di BEI.

“Di papan bursa negara lain, perkembangan Papan Akselerasi di luar relatif sudah berjalan. Kita coba kembangkan. Ini sejalan dengan jargon kita, bursa untuk semua lapisan perusahaan,” ujar dia di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurut catatan yang dibacakannya, perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/20l7 adalah perusahaan yang memiliki total aset tidak lebih dari Rp 50 miliar. Sedangkan perusahaan dengan aset skala menengah memiliki total aset lebih dari Rp 50-250 miliar.

Selain batasan nilai total aset, perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah juga tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau menengah, dan perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 250 miliar.

Sejak Peraturan Nomor l-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi diberlakukan pada 22 Juli 2019, Nyoman melanjutkan, perusahaan dengan aset skala kecil atau menengah yang berminat mencatatkan diri di BEI juga sudah dapat melakukan proses pendaftaran pencatatan. 

“Proses pencatatan secara umum tidak berbeda dengan proses pencatatan di Papan Utama maupun Papan Pengembangan, yaitu dengan melakukan pendaftaran ke OJK untuk penawaran umum dan permohonan pencatatan ke Bursa,” tuturnya.

2 dari 4 halaman

Kemudahan Persyaratan Melantai di Bursa Efek

Suasana di salah satu ruangan di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (2/1). Sebelumnya, Perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 2017 ditutup pada level 6.355,65 poin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dia menyebutkan, Papan Akselerasi mengakomodasi badan usaha yang secara bisnis prospektif dengan beberapa kemudahan persyaratan. Seperti, terdapat periode penangguhan selama 12 bulan untuk perusahaan berskala kecil dan 6 bulan untuk perusahaan berskala menengah untuk memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola sesuai pengaturan POJK Nomor 53/POJK.O4/20l7, kemudian penggunaan standar akuntansi yang lebih sederhana bagi perusahaan kecil.

Selanjutnya, diperkenankan mengalami kerugian sampai tahun ke 6 setelah tercatat, persyaratan yang lebih mudah pada aspek keuangan perusahaan, struktur penawaran kepada publik dan jumlah minimum pemegang saham setelah penawaran umum yang lebih sedikit, biaya pencatatan yang lebih murah, serta relaksasi dalam penyampaian keterbukaan informasi. 

Dengan adanya Papan Akselerasi ini, Nyoman berharap, perusahaan kecil dan menengah dapat terfasilitasi serta mampu untuk tumbuh berkembang setelah mencatatkan sahamnya di BEI dan mendapatkan pendanaan di pasar modal. 

“Kita mengajak perusahaan kecil menengah naik level. Ini peningkatan kualitas,” pungkas dia.

3 dari 4 halaman

BEI Harap Banyak Perusahaan Manfaatkan Dana dari Pasar Modal

Ilustrasi Foto Perdagangan Saham dan Bursa (iStockphoto)

Otoritas bursa mengaku akan berupaya untuk ikut andil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya, salah satu dari perusahaan tercatat (emiten) di pasar modal.

Direktur Pengembangan PT BEI, Hasan Fawzi menuturkan, bursa sebagai pendorong perekonomian nasional tetap fokus menjalankan program-program pemerintah. Misalnya saja, pasar modal signifikan berkontribusi untuk menaikkan defisit neraca dagang (current account deficit/CAD) yang hingga kini masih jadi tugas besar RI.

“Kita berharap makin banyak perusahaan-perusahaan yang manfaatkan sumber pendanaan di BEI sehingga mereka bisa mencukupkan modal untuk usaha ke depan disamping usaha untuk pengawasan publik,” tuturnya kepada Liputan6.com, Minggu (30/6/2019).

Hasan menuturkan, emiten turut membawa andil besar dalam perdagangan ekspor RI di mancanegara. Sebabnya, menurut dia, posisi ekspor RI sangat berpotensi dikerek lewat penambahan jumlah emiten di pasar modal.

“Bisa dilihat bahwa mayoritas sumber ekspor RI salah satunya dari perusahaan tercatat di BEI. Jadi memang kami harapkan ini dapat mendorong nilai tambah perdagangan ekspor mereka, sehingga bisa bantu kondisi posisi surplus perdagangan kita ataupun CAD,” tegas dia.  

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kemenkeu Layangkan Surat Tagihan Utang ke Lapindo Brantas

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan terus berupaya melakukan penagihan utang jatuh tempo PT Lapindo Brantas Inc (LBI)/Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sekitar Rp 1,7 triliun termasuk utang dan tunggakan. Dari jumlah tersebut Lapindo baru membayarkan sekitar Rp 5 miliar.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat penagihan pertama kepada Lapindo untuk utang jatuh tempo. Jika sampai penagihan ketiga utang tak juga dibayarkan, maka pemerintah berhak ambil alih aset Lapindo.

“Penagihan maksimal 3 kali. Setelah tiga kali kita bisa serahkan kepada panitia urusan piutang negara. Ini baru layangkan tagihan pertama,” ujar Isa saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (31/7).

Isa mengatakan, pihak Lapindo sendiri terus memberikan update terbaru mengenai progres sertifikat lahan-lahan yang dibeli dari masyarakat. Sertifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui total keseluruhan aset yang dimiliki oleg perusahaan tersebut.

“Tapi mereka selalu update ke kami tiap minggu atau tiap dua minggu. Saya selalu dapat surat barang jaminan tanah tanah yang mereka beli dari penduduk itu. Progres sertifikat nya sampai sini, mereka lapor. Tapi ya kan kita pengennya bayar ya,” jelasnya.

Isa tak menjelaskan secara rinci berapa lama proses penagihan hingga penyitaan aset. Menurutnya, penagihan hingga penyitaan memiliki lama progres sendiri-sendiri tergantung progres pelaporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

“Kalau piutang PNBP ya misalnya iuran frekuensi itu mereka bisa sebulan ya. Tapi kalau tagihan kayak gini bisa beberapa bulan gitu. Sekitar 3 sampai 6 bulan baru kita terbitkan lagi. Karena kalau yang aset BUN (Bendahara Umum Negara) ini biasanya besar besar kan dan biasanya atas dasar satu perjanjian,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Tunggakan Utang Lapindo ke Pemerintah Tembus Rp 1,7 Triliun

Lokasi pabrik PT CPS di Porong Sidoarjo tempat Marsinah dulu bekerja yang kini sudah terendam lumpur Lapindo. (Liputan6.com/Dhimas Prasaja)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan keterangan terkait Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi dari Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas Inc (LBI) / Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa Kemenkeu masih melakukan penagihan kepada PT Lapindo karena telah melewati batas pembayaran piutang yang jatuh tempo sejak 10 Juli 2019 silam.

“Total tunggakan LBI/MLJ yang telah jatuh tempo sebesar Rp1.763.724.747.342,44 (termasuk bunga dan denda),” kata Isa seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jakarta, Sabtu (13/7/2018).   

Menurut Dirjen Kekayaan Negara itu, penagihan tetap dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada PT Lapindo atas dasar perjanjian kredit yang telah disepakati.

Mengenai keinginan PT Lapindo untuk melakukan set off dengan cost recovery, Isa menegaskan, secara aturan, tidak memungkinkan pihaknya melakukan negoisasi dengan hal-hal seperti itu.

“Bukan masalah kami tidak mau tetapi menurut aturan cost recovery-nya yang justru tidak memungkinkan. Cost recovery hanya memungkinkan dari revenue yang dihasilkan oleh wilayah kerja pertambangan di sini,” pungkas Isa. 

3 dari 4 halaman

Selama 4 Tahun, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 Miliar

Seniman membuatkan patung bagi warga korban kepada pemerintah di wisata lumpur lapindo, Sidoarjo, Senin (30/03/2015). Sudah 9 tahun kawasan ini terendam oleh lumpur, tidak terhitung kerugian yang diderita warga sekitar. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada pemerintah. Padahal, dalam perjanjian yang diteken pada Juli 2015 disebutkan utang tersebut harus lunas pada Juli 2019.

Utang ini berasal dari pinjaman yang diberikan pemerintah untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Isa Rahmatarwata mengungkapkan Lapindo baru menjalankan kewajibannya membayar cicilan pada Desember 2018.

“Sejauh ini, pembayaran yang pernah dilakukan Desember 2018 baru Rp 5 miliar,” kata dia, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Padahal, total utang Lapindo adalah Rp 731 miliar utang pokok ditambah dengan bunga 4 persen menjadi sekitar Rp 773,382 miliar. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

LPS Tak Turunkan Bunga Penjaminan Simpanan Valas, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR menjadi 6,75 persen. Namun, suku bunga penjaminan valuta asing (valas) tetap dipertahankan pada level 2,25 persen.

Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan, menyebutkan bahwa penentuan suku bunga penjaminan valas tidak ikut turun sebab tidak mengikuti kebijakan suku bunga acuan bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI).

Suku bunga penjaminan untuk valas mengekor pada suku bunga acuan bank sentral AS yaitu the Federal Reserve (the Fed). Dimana saat ini the Fed sejak awal tahun ini masih mempertahankan suku bunga acuan di level 2,25-2,5 persen.

“Kalau kita melihat suku bunga acuan bank sentral AS itu masih tetap di 2,5 persen. Walaupun ekspektasi pasar ada penurunan di semester ini sebesar 50 bps, tapi itu belum terealisasi,” kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Oleh karena itu dia menegaskan LPS memutuskan untuk mengikuti kebijakan the Fed, dengan mempertahankan suku bunga penjaminan untuk valas.

Namun, berbeda dengan suku bunga penjaminan valas, LPS menilai kondisi pasar global saat ini sudah cukup baik untuk perbankan dalam negeri. Hal ini lah yang kemudian dijadikan acuan oleh LPS untuk memangkas suku bunga penjaminan Rupiah Bank Umum dan BPR.

Mulai membaiknya kondisi pasar keuangan global ini tercermin dengan stabilnya pergerakan London Interbank Offered Rate atau LIBOR, yang merupakan referensi harian dari suku bunga yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank.

“Sementara kalau kita melihat LIBOR masih tetap stabil, sementara kalau kita melihat suku bunga simpanan di perbankan Rupiah dalam negeri itu sudah turun,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Menunggu Kebijakan The Fed

Ilustrasi The Fed

Fauzi menambahkan, LPS baru akan melakukan perubahan suku bunga penjaminan apabila hasil rapat dewan gubernur the Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya.

“Jadi LPS ini kami melakukan adjustment, melakukan penurunan LPS rate berdasarkan fakta dam realisasi, bukan ekspektasi,” tutupnya.

Sebagai informasi, rincian suku bunga penjaminan untuk simpanan di Bank Umum dalam Rupiah yaitu 6,75 persen dari semula 7,00 persen. Sementara valuta asing 2,25 persen. Sedangkan untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 9,25 persen dari semula 9,50 persen.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

30 Persen Listrik Jakarta Dipasok Pembangkit Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang memiliki peran penting dalam pasokan listrik Jakarta. Di sisi lain infrastruktur ini termasuk pembangkit listrik ramah lingkungan.

General Manager PJB UP MKR Rahmat Azwin mengemukakan bahwa PLTGU Muara Karang dikelola anak Perusahaan PLN yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). PLTGU ini memiliki total kapasitas 1.600 Megawatt (MW) yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap 4-5 2X200 MW, PLTGU Blok I berkapasitas 500 MW dan PLTGU Blok II 700 MW.

“Total daya yang dapat dihasilkan adalah sebesar 1.600 Megawatt,” kata Rahmat, di PLGU Muara Karang, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Rahmat melanjutkan, Pasokan listrik dari PLTGU Muara Karang memenuhi 30 persen kebutuhan listrik Jakarta atau sekitar 5.500 MW. Mulai beroperasi tahun 1979, PLTGU Muara Karang terus berkembang. Hingga saat ini, setiap tahunnya berhasil membangkitkan energi listrik rata-rata 7.900 GWh yang disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV ke sistem interkoneksi Jawa Bali.

“30 persen dari Muara Karang, begitu besar perannya kami mengelola dengan baik,” tuturnya.

Vice President Public Relations PLN Dwi Suryo mengungkapkan, Unit Pembangkit (UP) Muara Karang berperan besar terhadap listrik di Jawa. Terutama tempat – tempat VVIP di DKI Jakarta seperti Istana Negara, Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma, serta Gedung MPR DPR.

2 dari 4 halaman

Ramah Lingkungan

Progress sebaran pembangkit listrik dan jaringan tranmisi yang telah dibangun PT. PLN demi program 35.000 MW untuk Indonesia.

Lebih lanjut Dwi menjelaskan bahwa UP Muara Karang merupakan pembangkit yang sangat ramah lingkungan. Dalam pengelolaannya, kegiatan operasi dari UP Muara Karang ini memiliki berbagai keunggulan, diantaranya adalah mampu menjaga kesiapan ketersediaan, Equivalent Availability Factor 90,81 persen.

“Pembangkit-pembangkit di UP MKR ini merupakan pembangkit yang ramah lingkungan, mampu mengendalikan emisi pembangkit di tahap yang aman, menunjukkan kinerja pembangkit di Ibu Kota ini menjadi bukti peran aktif PLN dalam mendukung Jakarta aman polusi.” tutup Dwi.

3 dari 4 halaman

Benarkah Polusi Udara Jakarta Dipicu Pembangkit Listrik?

Tiang pemancang terpasang di pembangunan PLTP Unit 5 & 6 di Tompaso, Sulut, Rabu (30/3). PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terus mengembangkan energi yang berfokus pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kualitas udara Jakarta belakangan ini menjadi sorotan, sebab tingkat polusi udaranya terbilang cukup tinggi. Beberapa pihak pun menuding emisi yang berasal dari pembakaran energi primer pembangkit listriklah penyebabnya.

Benarkah polusi tersebut berasal dari pembangkit listrik?

Pembangkit listrik‎ yang ada di Jakarta di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, di Pluit, Jakarta. Pembangkit ini dioperatori oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkitan Muara Karang.

Total kapasitas pasokan listrik yang berasal dari Komplek PLTGU Muara Karang‎ sebesar 1.600 Mega Watt (MW), teridir dari 11 generator dan tiga pembangkit yaitu PLTGU 2×200 MW, PLGU 500 MW dan‎ PLTGU 700 MW.

“Jadi PJB ini anak usaha PLN dibidang pembangkit listrik, jadi kami di sini mengelola1.600 MW pembangkit terdiri dari 11 generator,” kata General Manager PJB UP Muara Karang Rachmat Azwin, saat ditemu di PLTGU Muara Karang, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, pembangkit yang sudah beroperasi sejak 1979 selalu memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitar, termasuk emisi buang hasil pembakaran gas untuk menciptakan uap yang menggerakan generator. Hal ini dibuktikan dengan disabetnya proper hijau dari Kementerian Lingan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dia mengungkapkan, PLTGU Muara Karang mendapat proper hijau karena mampu menghasilkan gas buang dengan kadar sulfur ogsida (SOx) di bawah 10 sedangkan batas ditetapkan KLHK 150 dan Kadar Nitrogen ogsida (NOx) di bawah 100 sedang standar batas ditetapkan KLHK 400.

“Intinya apa yang kami kelola mulai 78 sampai saat ini kami menjaga keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Dia melanjutkan, bukti lain pengoperasian PLTGU Muara Karang tidak membawa dampak buruk pada kualitas udara Jakarta‎ adalah dengan tidak adanya asap di cerbong pembuangan.  Selama ini PLN menggunakan bahan bakar gas untuk pembangkit sehingga rendah emisi.

“Kalau dilihat cerobong tidak ada sama sekali asap, kami menggunakan energi gas, dipasok dari Nusantara Regas, PGN dan PHE,” tandasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Reformasi Pelayanan, DJP Siapkan Rp 2 Triliun untuk Perbaiki Sistem TI

Liputan6.com, Jakarta – Pengadaan barang dan jasa yang masih erat dengan praktik korupsi membuat sektor pajak perlu melakukan transformasi dan reformasi sistem pengadaan.

Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hantriono Joko Susilo, mengatakan bahwa Ditjen Pajak perlu melakukan pembenahan mengingat sistem informasi yang kini telah usang.

Selain itu, DJP juga bakal menggaet agen pengadaan dari internasional untuk memperbaiki kualitas hardware, quality assurance hingga project management Ditjen Pajak.

“Saking kompleksnya pengadaan ini supaya kita dapatkan konsultan yang bangun Cortex yang the best maka kita perlu tim pengadaan termasuk yang berpengalaman dan luar biasa dalam konteks ini. Bukanya orang kita tak mampu, tapi kita mau yang terbaik kualitasnya,” ujarnya, Rabu (31/7/2019).

Hantriono menjelaskan, perbaikan sistem cortex atau teknolog informasi (TI) ini akan selesai pada tahun 2023. Adapun implementasi atau manfaat dari sistem cortex sendiri baru bisa dirasakan pada tahun 2024.

Pihaknya menambahkan, pembaharuan sistem TI ini akan menelan biaya sebesar Rp 2,04 triliun yang seluruhnya akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini biaya yang dikeluarkan 4 tahun mendatang untuk software, yakni Rp 2,04 triliun,” paparnya.

2 dari 3 halaman

Aturan Pajak Tak Boleh Tertinggal Jauh di Era Ekonomi Digital

Suasana saat para wajib pajak melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Kamis (29/3). Pelayanan Pajak Pratama Cabang Pulo Gadung masih melayani dua cara yakni secara manual dan online. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan bercerita seluk beluk perpajakan di tengah era digital. Perkembangan ekonomi digital yang begitu pesat membuat sektor perpajakan harus berevolusi.

Robert mengungkapkan, tidak hanya di Indonesia, evolusi sektor perpajakan juga dilakukan di seluruh dunia. Pajak di sektor digital telah menjadi sebuah isu digital.

“Isu ekonomi digital itu isu aktual saat ini sering dibahas. Termasuk perpajakan. Tidak hanya Indonesia, tapi dunia,” kata dia dalam sebuah acara diskusi bertajuk Taxtation on Digital Economy, di Kawasan SCBD, Jakarta, pada Rabu 17 Juli 2019. 

Ada beberapa hal penting yang tidak boleh luput dari pembahasan mengenai isu ekonomi digital tersebut. Salah satunya adalah jumlah populasi warga Indonesia yang cukup besar.

“Indonesia merupakan 3 terbesar di Asia untuk kegiatan digital setelah China dan India,” ujarnya.

Indonesia dibidik sebagai salah satu pasar yang cukup menjanjikan bagi perkembangan ekonomi digital.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per April 2019 tercatat ada 170 juta pengguna aktif internet di Indonesia.

“Ekonomi digital pada 2018 mencapai nilai USD 27 miliar atau Rp 391 triliun, 49 persen transaksi digital di Asia Tenggara terjadi di Indonesia,” ungkapnya.

Untuk itu dia menegaskan Indonesia jangan sampai ketinggalan dalam mengikuti perkembangan tersebut.

“Indonesia tidak boleh ketinggalan pembahasan terkini isu digital ekonomi termasuk di dalamnya isu perpajakan,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kemenhub Tawarkan 2 Skema Kerja Sama Pembangunan Terminal Bus

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyipakan dua skema kerja sama bagi perusahaan swasta yang ingin ikut andil dalam pembangunan terminal bus di Indonesia. Salah satu skema yang disiapkan yakni Kerja Sama Pemanfaatan atau KSP.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi, menjelaskan, skema KSP merupakan kerja sama antara pihak swasta dengan Kemenhub dalam pengelolaan terminal yang menjadi aset negara. Dalam hal ini, Ditjen Perhubungan Darat akan mengawasi oprasional terminal dari sisi transportasinya, sementara urusan bisnis lainnya akan diserahkan kepada perusahaan swasta.

Bisnis lain yang dimaksud seperti misalnya pembangunan dan pengelolaan hotel, mal, atau pusat-pusat kegiatan masyarakat di sekitar terminal. “Secara kuantitas kita punya banyak aset seperti terminal. Tapi kita kekurangan tenaga banyak makanya kerja sama dengan swasta,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7).

Budi menakankan, dalam skema kerja sama KSP pihak swasta yang nantinya mengelola pengembangan unit bisnis di sekitar terminal merupakan pihak swasta yang telah menanamkan modalnya atau sudah berinvestasi. Skema KSP ini pun tidak dilakukan selamanya sehingga akan ada perjanjian konsesi waktu.

Budi melanjutkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai lembaga yang menginvetarisasi aset negara juga dilibatkan dan mendapat laporan atas kerja sama KSP tersebut.

Kemudian sekema kerja sama yang ditawarkan Kemenhub selanjutnya adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Lewat kerja sama tersebut, investor swasta dipersilakan untuk ikut membangun terminal bus. Baik pembangunan untuk perbaikan fisik maupun pembangunan terminal dari awal pendirian.

Budi mengatakan, skema KPBU akan melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pendamping para investor. “PII yang menjamin kelangsungan investasi berjalan serta proses dan progresnya berjalan baik,” katanya.

Budi menyampaikan salah satu badan usaha atau investor dalam negeri berasal dari Batam sudah menyatakan komitmennya untuk merevitalisasi terminal bus kelas A. Bahkan, beberapa gambaran atau konsep bangunan sudah dipetalan oleh investor tersebut.

“Kalau ini sudah serius yaa, saya katakan satu di Terminal Sukabumi, itu sudah dibuat di gambar ada hotel di sana ada ball room di sana ada mall di sana dan itu tekoneksi dengan ada tempat hiburan sekitar itu,” katanya.

Budi mengatakan, meski investor tersebut berasal dari dalam negeri namun sepak terbangnya sudah cukup tinggi. Sebagai salah satu contohnya, perusahaan tersebut mrmiliki pengalaman dalam mengembagkan sektor properti yang ada di Singapura.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Budi Karya Beberkan Program Kerja Kemenhub 2019-2024

Menhub Budi Karya Sumadi memberi penjelasan saat diskusi ‘Mudik Aman dan Lancar’ di Jakarta, Senin (20/5). Menhub mengatakan Mudik aman dan lancar ini adalah amanat dari Presiden Joko Widodo agar mudik tahun ini lebih lancar. dengan bekerjasama Polri dengan ESDM, PUPR. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siap menjalankan arahan-arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan visi Indonesia. 

Setidaknya ada lima hal utama yang disampaikan Presiden dalam pidato Presiden Terpilih pada, Minggu (14/7). Lima hal itu yakni terkait melanjutkan pembangunan infrastruktur, penekanan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kemudahan investasi, memperkuat reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Menhub mengatakan, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mengupayakan agar infrastruktur yang dibangun selalu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dan yang lebih penting lagi adalah menyambungkannya dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata, seperti yang akan kita lakukan di Bitung dan Labuan Bajo, serta di daerah-daerah lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dengan begitu infrastruktur yang dibangun, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Menhub kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Terkait pengembangan SDM, Budi Karya mengatakan akan terus melanjutkan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah-Sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kemenhub, yaitu dengan memberikan diklat bagi masyarakat khususnya dari masyarakat kurang mampu.

“Pada tahun ini kami targetkan dapat mendiklatkan sebanyak 160 ribu orang dan kami berikan secara gratis. Melalui diklat tersebut diharapkan dapat mencetak SDM berkualitas yang memiliki keahlian dan concern akan keselamatan di bidang transportasi darat, laut dan udara,” ungkap Menhub.

3 dari 4 halaman

Kemudahan Investasi

Menhub Budi Karya Sumadi seusai memantau lokasi pembangunan kereta layang (Light Rail Transit/LRT), rute Cawang-Cibubur di tol Jagorawi Km 13, Jakarta, Minggu (8/1). LRT akan melewati 18 stasiun dengan panjang 42,1 km. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Kemudian terkait dengan kemudahan investasi, Menhub terus mendorong dilakukannya efisiensi-efisensi di berbagai lini di sektor transportasi dalam upaya mendorong ekspor dan kemudahan investasi.

Efisiensi dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, memangkas aturan-aturan perizinan (deregulasi peraturan), dan menerapkan manajemen perubahan agar proses perizinan semakin cepat.

“Yang saat ini sedang kami optimalkan adalah di pelabuhan Tanjung Priok yang diharapkan dapat menjadi Pelabuhan Hub Internasional Indonesia. Kami ingin mengoptimalkan operasional Tanjung Priok 24 jam penuh,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan akan terus menjalankan reformasi birokrasi agar birokrassi yang ada di dalam Kementerian Perhubungan semakin sederhana, produktif, inovatif dan dapat berlari kencang mengikuti perubahan lingkungan yang begitu cepat di era perkembangan teknologi informasi.

“Kami membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang berjiwa muda, adaptif, dan tidak alergi terhadap perubahan. Tentunya akan terus kami bangun sistem birokrasi melalui delapan area perubahan yang meliputi aspek organisasi, tata laksana, peraturan perundangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset aparatur,” tuturnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kemenhub Ingin Jadikan Terminal Bus Layaknya Bandara

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprioritaskan pulau Jawa sebagai tujuan investasi sektor swasta untuk pembangunan terminal bus penumpang. Saat ini terdapat 128 terminal tipe A yang tersebar di wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 61 terminal tipe A ada di Pulau Jawa dan kebanyakan masih bersifat konvensional.

Artinya, terminal tersebut hanya berfungsi sebagai terminal saja belum tersambung dengan pusat kegiatan ekonomi seperti mal atau pusat perbelanjaan.

“Prioritas pertama adalah terminal tipe A di Pulau Jawa. Kami sudah buat studi kelayakannya untuk terminal, kalau investor setuju tinggal pakai punya kita,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Budi mengatakan, fungsi terminal saat ini harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bahkan, dirinya menginginkan terminal bus dapat menjadi seperti bandara yang saat ini telah memiliki banyak fungsi.

“Kita akan bangun terminal dengan cara mix use. Ke depan, ini yang kita lakukan lewat kerja sama dengan pihak swasta. Banyak potensi besar yang dimiliki terminal kita,” katanya.

Tawarkan Beberapa Skema Investasi

Terminal bus Cicaheum
Terminal Bus Cicaheum mengalami lonjakan penumpang sejak Rabu (29/5/2019). (Huyogo Simbolon)

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan menawarkan dua skema kerja sama bagi perusahaan swasta yang ingin ikut andil dalam pembangunan terminal bus di Indonesia. Salah satu sekema yang disiapkan yakni Kerja Sama Pemanfaatan atau KSP.

Skema KSP merupakan kerja sama antara pihak swasta dengan Kemenhub dalam pengelolaan terminal yang menjadi aset negara. Dalam hal ini, Ditjen Perhubungan Darat akan mengawasi oprasional terminal dari sisi transportasinya, sementara urusan bisnis lainnya akan diserahkan kepada perusahaan swasta.

Bisnis lain yang dimaksud seperti misalnya pembangunan dan pengelolaan hotel, mal, atau pusat-pusat kegiatan masyarakat di sekitar terminal.

Kemudian sekema kerja sama yang ditawarkan Kemenhub selanjutnya adalah Kerja SamaPemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Lewat kerja sama tersebut, investor swasta dipersilakan untuk ikut membangun terminal. Baik pembangunan untuk perbaikan fisik maupun pembangunan terminal dari awal pendirian.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 Investor Asing Tertarik Bangun Proyek yang Ditawarkan Kemenhub

Arus Balik Lebaran 2019 di Kampung Rambutan
Sejumlah porter menawarkan jasa mengangkut barang bawaan pemudik di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu (9/6/2019). Jumlah penumpang yang memasuki terminal Kampung Rambutan dalam arus balik Lebaran 2019 diperkirakan bakal memuncak pada Minggu (9/6) ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi menyatakan bahwa sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk ke dalam 2 proyek dengan menggunakan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun proyek tersebut meliputi balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor hingga pengembangan terminal A.

Budi menyampaikan salah satu badan usaha atau investor dalam negeri berasal dari Batam sudah menyatakan komitmennya untuk merevitalisasi terminal A. Bahkan, beberapa gambaran atau konsep bangunan sudah dipetakan oleh investor tersebut.

“Kalau ini sudah serius yaa, saya katakan satu di Terminal Sukabumi, itu sudah dibuat di gambar ada hotel di sana ada ball room di sana ada mall di sana dan itu tekoneksi dengan ada tempat hiburan sekita itu,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Budi mengatakan, meski investor tersebut berasal dari dalam negeri namun sepak terbangnya sudah cukup tinggi. Sebagai salah satu contohnya, perusahaan tersebut mrmiliki pengalaman dalam mengembangkan sektor properti yang ada di Singapura.

Di sisi lain, untuk proyek balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor sendiri sudah ada 3 investor luar yang tertarik dalam skema KPBU. Ketiganya berasal dari Korea, Jepang, dan China.

“Kalau untuk balai pengujian laik jalan itu dari Korea sudah berminat dari China, Jepang berminat,” katanya.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubunhan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian layak jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi.

Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyebrangan yang pengorpasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Pemerintah Akan Bangun Jalur Baru ke Puncak Bogor

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membuka jalur baru untuk menuju ke arah Puncak Bogor. Ini dilakukan untuk mengurai kepadatan yang selama ini terjadi di kawasan tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi mengatakan, selama ini untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor kepolisian hanya mengandalkan buka tutup jalan. Padahal, upaya tersebut belum bisa mengatasi volume kendaraan yang terjadi pada saat Sabtu dan Minggu.

“Kita harus sudah melihat kepada pembangunan infrastruktur yang lain di sekitar Puncak Puncak 2 maupun Puncak 3,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Budi mengatakan sejauh ini rencana pembukaan jalur baru tersebut sudah dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pihaknya akan melakukan survei secara bersama dan menggelar hasil evaluasi terkait temuan-temuan yang ada di lapangan.

“Saya sudah membentuk kerja sama dengan Kementerian PUPR hasil dari itu semua nanti akan kita lakukan survei bareng setelah itu baru akan kita lakukan rapat koordinasi sehingga jangka panjangnya apa yang kita lakukan,” katanya

“Memang menurut saya perlu ada jalan baru. Jangka panjang itu membuka Puncak 2 Puncak 3 itu yang dari Citeureup sama Jonggol. Jadi mobil-mobil yang dari Jakarta mau ke arah Cianjur tidak usah lewat Puncak,” sambungnya.

2 dari 4 halaman

Jatrak Tempuh Berbeda

Imbas sebagian ruas Tol Cikampek ditutup, jalur Puncak Bogor macet 20 KM. (Liputan6.com/Achmad Sudarno)

Budi melanjutkan, untuk jalan baru tersebut masing-masing jaraknya akan berbeda. Untuk jalur Puncak 3 dibutuhkan sampai dengan 100 kilometer (Km). Kendati begitu dia mengakui, dalam implementasinya masih ada beberapa kendala seperti jalur yang dianggap belum memadai.

“Akses jalannya masih ada yang sempit masih ada yang masih jurang dan kita tanyakan lagi sama PUPR,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk mengatasi kepadatan di jalur puncak, sementara waktu pihaknya tetap akan melakukan rakayasa lalu lintas seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Mulai dari buka tutup jalan, hingga menertibkan beberapa kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Kemenhub Tawarkan Proyek Terminal hingga Pelabuhan ke Swasta

Pelindo III mencatat 153 rencana kedatangan kapal pesiar di sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh perseroan di tahun 2019 ini. (Foto: Pelindo III)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menawarkan sejumlah proyek Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada para investor. Adapun beberapa proyek yang ditawarkan kali ini yakni melalui sektor perhubungan darat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian layak jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi. Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyebrangan yang pengorpasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.

Djoko mengatakan, dalam pembangunan, pengembangan serta pengoprasian infrastruktur di atas tidak luput dari berbagai kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, perubahan adminitrasi wilayah serta adanya perkembangan sistem teknologi juga kerap menjadi penghambat proyek pembangunan tersebut.

Kemudian faktor lain menjadi kendala adalah kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan sangatlah besar. Namun demikian, realisasi anggaran belum bisa mencukupi untuk itu.

“Oleh karenanya, diperlukan skema baru dalam pembangunan pengembangan serta pengoprasian infrastruktur tersebut melalui kerjasama dengan melibatkan badan usaha agar dapat mengatasi kendala kendala yang ada,” kata Djoko dalam acara Investor Gathering, di Jakarta, Rabu (31/7).

Djoko menyampaikan, infrastruktur sendiri merupakan sebuah fasilitas penting yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah pusat untuk mendukung serta melayani masyarakat.

“Oleh karenanya Kemenhub berupaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang menjadi tugas yang fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dengan melibatkan peran badan usaha dalam pelaksanaannya,” katanya.

Sebelumnya, Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kemenhub yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infraatruktur.

“Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infra itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana,” ujar dia.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Saldo Uang Elektronik dan Gopay Cs Bakal Dijamin LPS?

Liputan6.com, Jakarta – Penggunaan uang elektronik dan dompet digital seperti Ovo dan GoPay saat ini kian marak digunakan oleh masyarakat. Mulai dari aktivitas pembayaran di toko hingga transfer antar sesama pengguna.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengungkapkan, perkembangan penggunaan uang elektronik dan dompet digital diakui menjadi tantangan bagi LPS sebagai lembaga yang menjamin dana masyarakat di perbankan.

Oleh karena itu dia menyebutkan LPS saat ini sedang melakukan riset terkait penggunaan transaksi nontunai menggunakan uang elektronik baik berbasis server dan berbasis kartu.

“Ini memang jadi tantangan LPS, kami juga masih melakukan riset seberapa besar dampak elektronifikasi ini dan bagaimana perilaku masyarakat dalam menyimpan uang,” ujar Halim di kantor LPS, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Adapun uang elektronik berbasis kartu yang diterbitkan oleh bank antara lain Flazz milik BCA, e-Money milik Bank Mandiri, TapCash milik BNI, Brizzi milik BRI, MegaCash milik Bank Mega dan Jakcard milik Bank DKI. Kemudian uang elektronik serta dompet digital berbasis aplikasi yang paling banyak digunakan adalah OVO, GoPay, LinkAja dan DANA.

2 dari 2 halaman

Koordinasi dengan BI dan OJK

Pengendara melakukan transaksi non tunai menggunakan kartu e-Toll di gerbang tol Semanggi 2, Jakarta, Selasa (31/10). Semua transaksi di jalan tol wajib menggunakan uang elektronik atau e-money per 31 Oktober 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Untuk riset tersebut LPS akan berkoordinasi dengan regulator terkait yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini karena kedua regulator tersebut sedang fokus pada masalah perizinan.

“LPS akan duduk bersama lembaga tersebut, karena harus dilihat juga keamanan dan dampak sosial yang ditimbulkan. LPS bisa menjamin uang elektronik ini asal mekanismenya sudah disesuaikan,” ujarnya.

Menurut Halim saat ini, LPS masih sedang mengkaji bagaimana skema penjaminan untuk uang elektronik ini.

“Saya belum mendapatkan strukturnya nanti seperti apa, sekarang kan banyak uang elektronik yang disimpan di dompet digital. Kalau tidak dijamin lalu hilang bagaimana?” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Penurunan Bunga Penjaminan LPS Bakal Dongkrak Kredit Properti

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) akhirnya menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) setelah 8 bulan menahannya. Penurunan suku bunga acuan tersebut rupanya juga diikuti oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menurunkan bunga penjaminan 25 bps untuk simpanan rupiah.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah menyebutkan dengan turunnya suku bunga acuan tersebut, maka dipastikan akan diikuti oleh penurunan bunga deposito perbankan serta bunga kreditnya.

Lalu kredit mana saja yang akan segera turun bunganya ?

Halim menjelaskan saat ini untuk bunga kredit sudah cukup kompetitif, terutama kredit konsumer dan sejumlah bank pasti akan mempertahankannya.

“Konsumer biasanya bank akan bertahan, karena bunga mereka sudah kompetitif. Tapi sektor lain seperti tekstil dan properti bisa turun lebih cepat,” kata Halim di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7).

Sementara itu, untuk kredit segmen properti yang cepat menyesuaikan dengan bunga acuan adalah kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA). Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang mendorong program satu juta rumah.

“Untuk KPR dan KPA bisa lebih cepat. Karena itu juga lebih menarik dan secure karena ada agunannya. Kalau sektor yang terekspos risiko global agak sulit turun seperti pertambangan atau perkebunan masih sulit,” ujarnya.

Halim mengatakan biasanya dampak dari penurunan bunga acuan ke bunga kredit di perbankan biasanya memakan waktu 3 bulan hingga 2 tahun.

“Transmisinya memang agak panjang ya, tapi kalau dilihat bunga LPS turun maka akan cepat diikuti oleh perbankan. Karena sebagian besar DPK memang umumnya disimpan tiga bulan,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

BI Buka Peluang Kembali Turunkan Bunga Acuan

Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/6/2019). RDG Bank Indonesia 19-20 Juni 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bank Indonesia (BI) kembali membuka peluang untuk menurunkan suku bunga acuan di Semester II 2019. Dengan Penurunan suku bunga tersebut, diharapkan akan memberikan keuntungan bagi sejumlah sektor, antar lain perbankan dan properti.

“Minggu lalu kami juga melanjutkan langkah-langkah pelonggaran kebijakan kami. “Kami sudah turunkan suku bunga. Penurunan suku bunga berlanjut masih akan terbuka,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo di DPR RI, Jakarta, Senin (22/7).

Seperti diketahui sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juli 2019 Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan Bank Indonesia (BI) 7-day Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan menjadi angka 5,75 persen. BI juga menahan suku bunga Deposit Facility pada angka 5 persen dan Lending Facility 6,5 persen.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesiapada 17-18 Juli 2019 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day repo rate,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo di Kantor BI, Jakarta, pada Kamis 18 Juli 2019

Penurunan suku bunga menurutnya dilakukan sejalan dengan kondisi perekonomian global yang melambat.

“Kebijakan ini sejalan dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi ke depan dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pasar keuangan global yang menurun dan stabilitas ekonomi Indonesia yang terkendali,” ujarnya.

Adapun keputusan penurunan suka bunga BI sejalan dengan prediksi ekonom yakni Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira yang yang menuturkan sebaiknya ditetapkan penurunan suku bunga sebesar 25-50 basis point (bps).

“Tidak ada alasan bagi Bank Indonesia menahan suku bunga di tengah kurs rupiah yang stabil, inflasi yang rendah dan cadangan devisa yang mulai meningkat. Sektor riil juga butuh stimulus moneter agar beban bunga menurun dan bisa lebih ekspansif,” terangnya.

3 dari 4 halaman

BI Diminta Kembali Turunkan Suku Bunga Acuan

Mda ruang bagi BI untuk kembali menurunkan suku bunga acuannya.

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, Bank Indonesia (BI) perlu memangkas suku bunga acuanya kembali pada tahun ini sebesar 25 basis poin (bps).

Menurutnya, penurunan suku bunga acuan BI sebesar 25 bps pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Kamis (18/7) tidaklah cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebabnya, BI dinilai perlu kembali memangkas suku bunga acuannya 25 bps sampai dengan akhir tahun. 

“Yang dibutuhkan penurunan suku bunga acuan itu 50 bps, karena dampak penurunan suku bunga kredit kan juga tidak instan. Itu bisa 3-5 bulan baru dirasakan, ada jeda waktu,” tuturnya kepada Liputan6.com, Sabtu 19 Juli 2019.

Bhima pun menegaskan, BI diharapkan dapat mampu kembali memangkas suku bunga acuannya pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) selanjutnya di bulan depan.

Sementara itu, dia menjelaskan, beberapa industri dipastikan menyambut baik atas ketetapan BI menurunkan suku bunga acuan. Itu seperti salah satunya ialah sektor perbankan.

“Sektor perbankan, properti, otomotif happy dengan bunga rendah. Konsumen juga senang karena bunga yang rendah artinya bunga KPR dan kredit kendaraan bermotor lebih murah,” paparnya. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

I-Radio Raih Penghargaan Superbrands Indonesia 2019

Liputan6.com, Jakarta – I-Radio meraih penghargaan Superbrands Indonesia 2019, kategori Radio. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Superbrands Indonesia kepada pelaku industri yang berhasil menciptakan dan menerapkan produk maupun strategi marketing yang tepat.

Adapun berbagai merek atau brand yang dipilih telah melalui berbagai tahapan riset Lembaga Survey Internasional Nielsen dan pengesahan secara resmi untuk jaminan terbaik bagi konsumen Indonesia.

Gala Awards Superbrands 2019 digelar kembali oleh lembaga yang sudah berdiri selama lebih dari 26 tahun di lebih dari 86 negara di dunia ini. Acara Gala Awards Superbrands 2019 berlangsung pada Jumat lalu di Sheraton Gandaria Jakarta. 

Hadir dalam acara tersebut 41 merek terkemuka di Indonesia yang mendapatkan status dan penghargaan Superbrands berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan 38 kategori penghargaan.

CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari mengatakan, penghargaan yang diraih para pemilik brand merupakan bukti pencapaian bahwa seluruh merek tersebut mendapat tempat di mata para konsumen melalui inovasi-inovasi yang dilakukan para pemilik brand selama ini.

“I-Radio berhasil melakukan inovasi sehingga menjadi brand nomor satu di bidangnya”, ujar Grandtyana dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (31/7/2019). 

Sementara itu, Managing Director Nielsen, Agus Nurudin mengemukakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi brand di enam kota besar di Indonesia dengan melibatkan 3.300 responden dengan kisaran usia antara 18-25 tahun.

“Dan responden yang kami evaluasi ini, mudah-mudahan mewakili representasi masyarakat Indonesia dengan segmen middle-up”, kata Agus Nurudin.

Head of MRA Media, Muhammad Rafiq yang hadir langsung menerima penghargaan ini mengatakan,“I-Radio hanya memutarkan 100 persen musik Indonesia. Karena itu, anugrah Superbrands 2019 ini juga merupakan anugrah untuk semua musisi di Tanah Air yang selama ini telah mendukung i-Radio sebagai benteng terakhir Industri Musik Indonesia”. kata dia. 

FOTO: Melihat Penyaluran Listrik Wilayah Jawa Bali

Klik gambar untuk perbesar

1 / 7

Petugas melakukan pemeliharaan rutin di Unit Pembangkitan Muara Karang, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Setiap tahun UP Muara Karang membangkitkan energi listrik rata-rata 7.900 GWh yang disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV ke sistem interkoneksi Jawa Bali. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah Optimis Menang Lawan Uni Eropa Soal Sengketa Biodiesel

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yakin pemerintah Indonesia bisa memenangkan perkara sengketa bea masuk imbalan biodiesel melawan Uni Eropa. Menurutnya, Uni Eropa bisa membalikan kedudukan jika sudah bermain politik.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini masih terus berupaya menjalin komunikasi dengan Uni Eropa terkait hal tersebut. Dia pun membantah tudingan bahwa pemerintah telah menggelontorkan banyak subsidi bagi perusahaan pemroduksi biodiesel.

“Kita kan juga sedang komunikasi kembali dengan mereka, bahwa yang Uni Eropa tuntut itu tidak benar buktinya. Jangan you takut-takutin dirimu, bertarung aja!” seru dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Sebelumnya, Uni Eropa telah mengeluarkan proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019. Besaran bea masuk imbalan sementara yang diajukan yaitu dengan margin 8-18 persen.

Adapun pengenaan bea masuk 8-18 persen untuk biodiesel Indonesia bakal mulai berlaku sementara sejak 6 September 2019. Regulasi tersebut baru akan berlaku secara definitif pada Januari 2020 mendatang.

2 dari 3 halaman

Uni Eropa Tak Punya Dasar

Pemerintah ingin menegakkan peraturan lebih ketat agar industri melaksanakan amanat tersebut.

Lebih lanjut, Menteri Darmin mengeluhkan, Uni Eropa sebenarnya tidak punya dasar kuat untuk mengenakan bea masuk terhadap produk biodiesel Indonesia, namun terus merengek.

“Kita bisa bukti, ada dari dulu kita punya bukti. Cuman mereka ya enggak mau berhenti saja. Sebentar yang nuntut asosiasi, sebentar konsumen, macam-macam,” ungkap dia.

Oleh karenanya, ia pun optimis Indonesia bisa memenangkan sengketa biodiesel ini meski Uni Eropa kemudian mempersoalkan perkara tersebut kepada World Trade Center (WTO).

Dengan catatan, pihak lawan tidak memasukan unsur politik di dalamnya. “(Yakin menang?) Yakin, kecuali (Uni Eropa) main politik,” pungkas Menteri Darmin.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PP Premi Restrukturisasi Perbankan Sudah di Meja Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Perbankan tidak lama lagi akan dikenakan biaya premi untuk pelaksanaan program restrukturisasi perbankan (PRP). Besaran premi direncanakan sebesar 0 persen sampai 0,007 persen dari aset bank. Program ini bertujuan sebagai penyelamat perbankan gagal bayar saat terjadi krisis.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, pelaksanaan program ini tinggal menunggu persetujuan presiden melalui peraturan pemerintah (PP). Saat ini, draft PP tersebut sudah sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Draftnya sudah selesai, tentu harus disetujui oleh Presiden, sudah ada di istana,” kata dia, di kantornya, Rabu (31/7/2019).

Kendati demikian dia menyatakan LPS belum dapat membeberkan secara rinci terkait aturan premi tersebut. Namun dia memastikan, aturan tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk kekhawatiran para bankir mengenai besaran premi yang harus dibayarkan.

Concern bankir ini sudah dipertimbangkan sehingga tarif preminya tak memberatkan, bahkan ini sangat longgar menurut saya,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, besaran premi yang harus dibayar perbankan rate-nya sangat kecil. Yakni antara 0,004 hingga 0,007 persen dari total aset bank.

Perbankan nantinya akan diberikan grace period selama 3 tahun dari waktu peraturan diterbitkan. Perbankan yang beraset di atas Rp 1 triliun menjadi salah satu yang diwajibkan membayar premi ini.

“Jadi sangat kecil. Dan bank-bank kecil dengan total aset di bawah Rp 1 T termasuk BPR ratenya adalah 0 persen atau sama sekali gak perlu bayar. Dan ini akan dikenakan selama 30 tahun dengan target yang menggunakan PDB tahun 2017 bukan PDB 2019,” ungkapnya.

Dia berjanji akan segera memberikan informasi lebih rinci jika draft PP tersebut sudah ditandatangi oleh presiden. “Untuk lebih rincinya kalau sudah ditandatangani presiden tentu akan kami sampaikan,” tutupnya.

2 dari 3 halaman

Bankir Keberatan

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja saat memberi paparan kinerja kerja Bank BCA di Jakarta, (3/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja menilai hal tersebut bukan kabar menggembirakan bagi dunia perbankan. Kendati demikian dia menyatakan pihaknya siap mematuhi kebijakan regulator.

Dia menjelaskan, pembayaran premi tersebut menjadi beban operasional baru bagi perbankan. “Itu akan jadi tambahan biaya bagi bank, menambah high cost economy,” kata dia kepada Merdeka.com, pada Kamis 18 Juli 2019.

Kendati demikian dia yakin pemerintah dan regulator telah memikirkan hal tersebut dengan matang. “Tapi pemerintah tau yang terbaik lah,” ujarnya.

Karenanya, Jahja menyatakan meski kurang setujua, BCA siap menaati kebijakan tersebut. “Tapi apa boleh buat, bukan setuju. Kurang setuju, namun akan tetap patuh pada regulator,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Permudah Wajib Pajak, DJP akan Luncurkan SPT Masa di 2020

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya dalam memudahkan proses pelaporan pajak bagi wajib pajak (WP).

Ke depan, salah satu upaya perbaikan itu diwujudkan melalui realisasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa oleh WP. Dengan ini, proses pelaporan SPT Masa yang biasanya 4 kali dalam sebulan kini menjadi 1 kali proses saja.

“Awal 2020 kita bakal launching SPT masa. Jadi WP tiap bulan cuma perlu setor 1 spt saja. Nanti semua akan melalui sistem, kita bakal kerja sama dengan Pertamina,” tutur Direktur Transformasi Proses Bisnis (TPP) DJP, Hantriono Joko Susilo di Bali, Rabu (31/7/2019).

Informasi saja, SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak atau bulanan. SPT Masa ini digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut (pajak orang lain).

Adapun SPT Masa ini jenisnya bermacam-macam, sesuai dengan pasal yang mewajibkannya. Jenis-jenis SPT Masa PPh itu seperti SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan atau Pasal 26, dan PPN.

Dengan banyaknya jenis SPT Masa tersebut, Hantriono menjelaskan, launchingnya SPT Masa akan memangkas pelaporan yang berbelit dan memakan waktu sehingga hanya perlu melaporkan satu spt saja.

Pihaknya pun menerangkan, kemudahan pelaporan SPT Masa ini merupakan salah satu bentuk transformasi DJP yang kini semakin mengarah ke arah digital.

“Setidaknya ada 5 pilar untuk tax reform ini. Salah satunya ialah Sistem Informasi & Basis Data,” paparnya.

Selain itu, dia mengungkapkan, proses digitalisasi pajak juga usaha DJP memutus mata rantai korupsi di sektor ini dengan pelayanan yang semakin terbuka dan terintegrasi.

“Jadi jangan sampai ada korupsi sekecil apapunlah itu,” tegasnya.

2 dari 4 halaman

Jokowi: Sudah Online, Lapor SPT Pajak Bisa Dari Rumah

Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintahan di era sekarang sudah sangat berbasis teknologi (e-government). 

Itu salah satunya diwujudkan dengan pelaporan SPT pajak dari rumah, tanpa perlu datang ke kantor pajak.

“Pemerintah harus efektif melayani semua perubahan-perubahan yang ada. Perpajakan kita sudah online. SPT Pajak tidak usah ke kantor pajak, dari rumah sudah bisa,” tutur dia, Sabtu (30/3/2019).  

Dia menambahkan, ke depan, peran suatu negara tidak hanya dalam melayani masyarakatnya. Akan tetapi, bagaimana melayani masyarakat secara cepat.

Oleh karena itu, penting bagi negara dalam hal ini Indonesia untuk dapat melayani masyarakat secara cepat dengan teknologi (e-government).

“Reformasi dalam bidang pelayanan pemerintahan berbasis teknologi (e-government), e-procurement, e-budgeting. Itu semua sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan,” ujar Jokowi.

3 dari 4 halaman

Lapor SPT, Ketua DPR Imbau Wajib Pajak Sadar Kewajibannya

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberi sambutan selama acara buka puasa bersama di Rumah Dinasnya di Kawasan Widya Chandra Jakarta, Senin (13/5). Buka Puasa tersebut juga di Hadiri Tokoh Politik dan Petinggi Lembaga Negara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Penyampaian SPT ini pun secara langsung diinisiasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan cara menjemput bola.

Dalam sambutannya, Bamsoet sapaan akrabnya mengatakan, jajaran DPR RI yang rutin melapor SPT menjadi contoh yang baik dan harus ditiru oleh masyarakat wajib pajak.

Pernyataan itu pun tak luput dari tahun politik dengan hampir seluruh jajaran DPR RI mencalonkan kembali untuk mengisi kursi di lembaga parlemen pada Pilpres mendatang.

“Momen kali ini harusnya dipergunakan kita sebagai orang-orang politik untuk bisa dipilih kembali, bahwa kita anggota DPR taat pajak dalam hal aturan,” ujar dia di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sempat Tertekan, IHSG Ditutup Menguat ke 6.390,50

Liputan6.com, Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Rabu pekan ini. Padahal saat pembukaan, IHSG sempat tertekan ke zona merah.

Pada penutupan perdagangan saham Rabu (30/7/2019), IHSG menguat 13,50 poin atau 0,21 persen ke level 6.390,50. Indeks saham LQ45 juga naik 0,21 persen ke posisi 1.022,43.

Sebanyak 199 saham di menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sementara 237 saham melemah dan 127 saham diam di tempat.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 511.102 kali dengan volume perdagangan 17,2 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 10,8 triliun.

Investor asing jual saham Rp 403 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.020.

Dari 10 sektor pembentuk IHSG, sektor industri dasar memimpin penguatan dengan naik 1,58 persen. Kemudian disusul sektor barang konsumsi menguat 1,41 persen dan manufaktur 0,75 persen.

Sedangkan sektor yang melemah antara lain industri dasar yang melemah 2,92 persen. Disusul sektor konstruksi turun 0,96 persen dan sektor pertambangan dasar trurun 0,45 persen.

Saham-saham yang menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau antara lain PAMG naik 25 persen ke Rp 825 per saham, POLA menguat 23,89 persen ke Rp 1.400 per saham dan OCAP naik 23,81 persen ke Rp 321 per saham.

Saham-saham yang melemah antara lain POSA yang turun 34,92 persen ke Rp 123 per saham, SKYB melemah 20,21 persen ke Rp 150 per saham dan DIGI turun 14,10 persen ke Rp 1.675 per saham.

2 dari 3 halaman

Sesuai Prediksi

Suasana di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/11/2015). Pelemahan indeks BEI ini seiring dengan melemahnya laju bursa saham di kawasan Asia serta laporan kinerja emiten triwulan III yang melambat. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih akan reli pada perdagangan saham Rabu (31/7/2019).

Senior Analis PT KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarno menjelaskan, jika momentum penguatan indeks masih berjalan dan kaum banteng berhasil menjadikan 6.400 yang sekarang resistancemenjadi support, maka indeks dapat mengetes resistance berikutnya.

Adapun pada hari ini pihaknya memproyeksikan IHSG akan berlabuh di zona hijau dalam rentang support dan resistance di 6.470-6.500.

Sementara itu, dari sisi teknikal, Head of Research PT Binaartha Parama Sekuritas, Muhammad Nafan Aji mengatakan IHSG memiliki peluang untuk kembali menguat.

Namun menurutnya, penguatan IHSGmasih belum akan menyentuh level ke 6.500. “Kemungkinan masih akan menghijau di kisaran 6.297-6.416,” paparnya.

Adapun sejumlah rekomendasi saham yang dapat dipertimbangkan investor pada hari ini menurutnya antara lain saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).

Sedangkan KGI Sekuritas menganjurkan investor untuk mengoleksi saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), hingga saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

3 Investor Asing Tertarik Bangun Proyek yang Ditawarkan Kemenhub

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi menyatakan bahwa sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk ke dalam 2 proyek dengan menggunakan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun proyek tersebut meliputi balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor hingga pengembangan terminal A.

Budi menyampaikan salah satu badan usaha atau investor dalam negeri berasal dari Batam sudah menyatakan komitmennya untuk merevitalisasi terminal A. Bahkan, beberapa gambaran atau konsep bangunan sudah dipetakan oleh investor tersebut.

“Kalau ini sudah serius yaa, saya katakan satu di Terminal Sukabumi, itu sudah dibuat di gambar ada hotel di sana ada ball room di sana ada mall di sana dan itu tekoneksi dengan ada tempat hiburan sekita itu,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Budi mengatakan, meski investor tersebut berasal dari dalam negeri namun sepak terbangnya sudah cukup tinggi. Sebagai salah satu contohnya, perusahaan tersebut mrmiliki pengalaman dalam mengembangkan sektor properti yang ada di Singapura.

Di sisi lain, untuk proyek balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor sendiri sudah ada 3 investor luar yang tertarik dalam skema KPBU. Ketiganya berasal dari Korea, Jepang, dan China.

“Kalau untuk balai pengujian laik jalan itu dari Korea sudah berminat dari China, Jepang berminat,” katanya.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubunhan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian layak jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi.

Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyebrangan yang pengorpasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Kemenhub Tawarkan Proyek Terminal hingga Pelabuhan ke Swasta

Sejumlah porter menawarkan jasa mengangkut barang bawaan pemudik di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu (9/6/2019). Jumlah penumpang yang memasuki terminal Kampung Rambutan dalam arus balik Lebaran 2019 diperkirakan bakal memuncak pada Minggu (9/6) ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menawarkan sejumlah proyek Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada para investor. Adapun beberapa proyek yang ditawarkan kali ini yakni melalui sektor perhubungan darat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian layak jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi. Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyebrangan yang pengorpasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.

Djoko mengatakan, dalam pembangunan, pengembangan serta pengoprasian infrastruktur di atas tidak luput dari berbagai kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, perubahan adminitrasi wilayah serta adanya perkembangan sistem teknologi juga kerap menjadi penghambat proyek pembangunan tersebut. 

Kemudian faktor lain menjadi kendala adalah kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan sangatlah besar. Namun demikian, realisasi anggaran belum bisa mencukupi untuk itu.

“Oleh karenanya, diperlukan skema baru dalam pembangunan pengembangan serta pengoprasian infrastruktur tersebut melalui kerjasama dengan melibatkan badan usaha agar dapat mengatasi kendala kendala yang ada,” kata Djoko dalam acara Investor Gathering, di Jakarta, Rabu (31/7).

Djoko menyampaikan, infrastruktur sendiri merupakan sebuah fasilitas penting yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah pusat untuk mendukung serta melayani masyarakat.

“Oleh karenanya Kemenhub berupaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang menjadi tugas yang fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dengan melibatkan peran badan usaha dalam pelaksanaannya,” katanya.

Sebelumnya, Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kemenhub yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infraatruktur.

“Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infra itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sering Kirim Bibit Berbakteri, Indonesia Akan Tegur India  

Liputan6.com, Jakarta – Sering mengirimkan bibit tanaman pangan yang mengandung bakteri berbahaya, Indonesia bakal menegur dan dan melayangkan surat protes ke pemerintah India.

“Secara aturan internasional, Indonesia segera mengirimkan Notification Non Compliance atau NNC. Tapi kami akan menyiapkan surat yang lebih mendalam lagi, bentuk teguran dari Indonesia ke India,” tutur Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian pada Kementerian Pertanian, saat ditemui di Instalasi Balai Besar Karantina Hewan, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Rabu (31/7/2019).

Surat yang dimaksud adalah, agar pemerintah India memperhatikan dengan betul dan detail, apakah benih atau bibit yang diekspor ke negara lain sudah terbebas dari segala bakteri. Juga lebih meningkatkan pengawasan di negaranya, jangan sampai merugikan negara lain si penerima hasil bibit tersebut.

“Jangan sampai kita hentikan impor dari India,” tegasnya.

Sebab, Balai Karantina Pertanian dibuat geram dengan bibit-bibit jagung yang sudah berulang kalu masuk dari India ternyata mengandung bakteri berbahaya golongan I. Seperti hari ini, masuk dari Balai karantina Tanjung Priok sebanyak 3,1 ton bibit jagung yang ternyata mengandung bakteri Pantoea Ananatis.

Dimana kalau sampai itu tertanam di tanah pertanian di Indonesia, bakal menyebarkan virus melalui tanah. Kemudian membuat busuk tanaman serta membuat tidak gembur lagi tanah yang ditanam bibit tersebut sebelumnya.

2 dari 3 halaman

Surat Resmi Kesehatan dari India

Balai Besar Karantina Hewan, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Rabu (31/7/2019). (Pramita/Liputan6.com)

Kemudian sebelumnya, pada Maret 2019, masuk juga dari India melalui Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, sebanyak 6 ton lebih bibit jagung yang mengandung bakteri Pseudomonas Syringae pv. Syringae.

Padahal semua paket kiriman bibit tersebut dilengkapi surat-surat resmi kesehatan dari India, namun tidak berarti bisa lolos hasil tes laboratorium di Indonesia. “Buktinya, pas masuk masih mengandung bakteri berbahaya. Pasti langsung kita musnahkan,” ujar Ali.

Makanya itu, Indonesia melalui Kementerian Pertanian akan segera berkirim surat, agar India lebih mengetatkan lagi pengawasan atas bibit impornya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Benarkah Polusi Udara Jakarta Dipicu Pembangkit Listrik?

Liputan6.com, Jakarta – Kualitas udara Jakarta belakangan ini menjadi sorotan, sebab tingkat polusi udaranya terbilang cukup tinggi. Beberapa pihak pun menuding emisi yang berasal dari pembakaran energi primer pembangkit listriklah penyebabnya.

Benarkah polusi tersebut berasal dari pembangkit listrik?

Pembangkit listrik‎ yang ada di Jakarta di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, di Pluit, Jakarta. Pembangkit ini dioperatori oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkitan Muara Karang.

Total kapasitas pasokan listrik yang berasal dari Komplek PLTGU Muara Karang‎ sebesar 1.600 Mega Watt (MW), teridir dari 11 generator dan tiga pembangkit yaitu PLTGU 2×200 MW, PLGU 500 MW dan‎ PLTGU 700 MW.

“Jadi PJB ini anak usaha PLN dibidang pembangkit listrik, jadi kami di sini mengelola1.600 MW pembangkit terdiri dari 11 generator,” kata General Manager PJB UP Muara Karang Rachmat Azwin, saat ditemu di PLTGU Muara Karang, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, pembangkit yang sudah beroperasi sejak 1979 selalu memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitar, termasuk emisi buang hasil pembakaran gas untuk menciptakan uap yang menggerakan generator. Hal ini dibuktikan dengan disabetnya proper hijau dari Kementerian Lingan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dia mengungkapkan, PLTGU Muara Karang mendapat proper hijau karena mampu menghasilkan gas buang dengan kadar sulfur ogsida (SOx) di bawah 10 sedangkan batas ditetapkan KLHK 150 dan Kadar Nitrogen ogsida (NOx) di bawah 100 sedang standar batas ditetapkan KLHK 400.

“Intinya apa yang kami kelola mulai 78 sampai saat ini kami menjaga keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Dia melanjutkan, bukti lain pengoperasian PLTGU Muara Karang tidak membawa dampak buruk pada kualitas udara Jakarta‎ adalah dengan tidak adanya asap di cerbong pembuangan.  Selama ini PLN menggunakan bahan bakar gas untuk pembangkit sehingga rendah emisi.

“Kalau dilihat cerobong tidak ada sama sekali asap, kami menggunakan energi gas, dipasok dari Nusantara Regas, PGN dan PHE,” tandasnya.

2 dari 4 halaman

Anies Prediksi Kualitas Udara Selama Musim Panas Tidak Sehat

Kendaraan terjebak kepadatan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (12/3). Berdasar hasil studi Greenpeace dan IQAirVisual, pada 2018 lalu Jakarta merupakan kota dengan polusi udara terburuk di Asia Tenggara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memprediksi, polusi udara di Jakarta akan dirasakan sepanjang musim panas. Hal itu, menurutnya, sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya.

“Jadi dalam musim panas ini, seperti juga tahun-tahun lalu, kita akan menyaksikan kondisi di mana kualitas udara di Jakarta kondisinya kalau bisa dibilang poluted,” kata Anies di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Untuk mengurangi polusi itu, Anies menyebut Pemprov DKI telah menyiapkan beberapa rencana.

“Kita sedang menyiapkan, nanti saya umumkan sesudah lengkap, anda hapal kebiasaan saya, saya tidak ngomong parsial,” ucap Anies

Anies enggan membocorkan langkah apa saja untuk mengurangi polusi di Ibu Kota. Ia berjanji akan mengumumkan saat semua sudah lengkap. 

“Kalau sudah lengkap kita umumkan langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menangani ini. Ujungnya pada pengurangan di sumber-sumber dan itu menyangkut pada masalah lalu lintas,” jelas Anies

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya menjawab diplomatis ketika ditanya mengenai kapan langkah solutif menangani polusi dilakukan.

“Lebih cepat lebih baik,” kata Anies.

3 dari 4 halaman

Dampak Polusi Udara

Penampakan polusi udara di langit Jakarta Utara, Senin (29/7/2019). Buruknya kualitas udara Ibu Kota disebabkan jumlah kendaraan, industri, debu jalanan, rumah tangga, pembakaran sampah, pembangunan konstruksi bangunan, dan Pelabuhan Tanjung Priok. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebut, kualitas udara di Ibu Kota masih baik untuk orang normal, namun rentan bagi bayi dan manula, terutama saat musim kemarau.

“Kemarin (musim hujan) bagi orang normal biasa aja, bagi bayi dan manula juga tidak ada masalah. Tapi ketika masuk ke musim kemarau dengan PM 2,5 yang meningkat, harus diantisipasi saja bagi mereka yang sensitif,” ujar Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko saat dihubungi, Jumat 12 Juli 2019. 

Agung mengatakan, kondisi udara sempat memburuk saat musim kemarau tiba. Meski begitu, dia mengklaim saat ini kualitas udara sudah kembali membaik.

“Data kita punya, Januari, Februari, Maret April, bagus. Menjelang musim kemarau sempat ada kenaikan, statusnya udah turun kembali,” ucapnya.

Dia mengimbau agar masyarakat Jakarta tetap memperhatikan kondisi kesehatan. Terutama bagi yang sensitif terhadap polusi udara, seperti bayi dan orang lanjut usia. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lifting Migas Tak Capai Target, Ini Saran Menteri Jonan ke Pertamina

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah anak usaha PT Pertamina (Persero) tercatat belum mencapai target produksi minyak siap jual dan gas bumi (lifting migas) pada semester pertama 2019.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan coba memberi beberapa saran kepada Pertamina untuk bisa lebih mempercepat produksi migas.

“Saran saya untuk Pertamina memang sih decision making process-nya untuk produksi itu harus jauh lebih cepat. Yang pasti dibikin mekanisme yang menurut saya yang bisa kompetitif lah lawan produsen-produsen asing itu,” tuturnya di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

“Dalam pandangan saya ini masak orang Indonesia sendiri yang ngerjain itu bisa lebih lama, itu kan enggak mungkin mustinya,” dia menambahkan.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, enam dari sepuluh produsen migas terbesar di Indonesia belum mampu mencapai target lifting migas pada paruh awal tahun ini.

Dari enam produsen itu, lima adalah (milik) Pertamina, yaitu EP, PHM, PHE OSES, PH ONWJ, dan PKHT,” sebut Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

Tidak Ada Target Politik

Sumur migas milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE), salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero). (Dok PHE)

Lebih lanjut, Jonan mendesak agar pelaku industri migas harus bisa memproduksi lebih cepat. Sebab menurutnya, semakin lama proses produksi bakal membuat target lebih sulit terpenuhi.

Dia menekankan, hal utama yang menjadi perhatiannya adalah lifting migas harus sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

“Ini kan bukan putusan politik. Semua juga kalau bikin plan tanda tangan kok. Pertamina juga kelompoknya tanda tangan. Enggak ada ini target politik, yg riil aja,” pungkas Menteri Jonan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

OJK Pastikan Fintech Ilegal yang Teror Nasabah Bisa Kena Pidana

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan layanan pinjaman uang melalui daring atau online (fintech lending) yang beroperasi secara ilegal bisa dijerat dengan sanksi pidana.

Fintech P2P lending ilegal tidak di bawah pengawasan OJK, sehingga sanksi yang diberikan ada sanksi pidana dalam hal terdapat tindak pidana,” ujar Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing seperti dikutip Antara, Rabu (31/7/2019).

Untuk itu, Tongam mendorong masyarakat agar jangan ragu-ragu untuk berperan serta memberikan efek jera kepada fintech lending ilegal dengan melaporkan oknum-oknum tak bertanggung jawab tersebut kepada Polri.

Sejauh ini langkah antisipasi yang diambil Satgas Waspada Investasi OJK terhadap fintech lending yang bermasalah adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk berhati-hati.

Satgas Waspada Investasi terus memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui sosialisasi maupun media, serta mengimbau masyarakat untuk memilih fintech lending yang berizin atau terdaftar di OJK dengan cara mengecek di website OJK.

Selain itu OJK juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memonitor secara rutin melalui patroli siber.

Secara berkala, OJK juga menyampaikan konfirmasi fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK berdasarkan informasi yang diterima dari hasil patroli siber tersebut.

“OJK juga menyampaikan laporan informasi kepada Polri secara berkala untuk dilakukan penegakan hukum,” kata Tongam.

Sebelumnya diberitakan Satuan Rekrim Polres Kota Surakarta menyelidiki kasus warga Solo yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh perusahaan layanan fintech pinjaman online ilegal.

2 dari 2 halaman

Polisi Selidiki Seluruh Fintech Pinjaman Online yang Teror Konsumen

Ilustrasi fintech. Dok: sbs.ox.ac.uk

Polisi ultimatum financial technology (fintech) pinjaman online yang menagih utang dengan cara-cara serampangan. Seperti yang dialami perempuan berinisial YI di Solo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkap YI dilecehkan karena tidak mampu melunasi pinjaman.

“Itu perbuatan melawan hukum jelas. itu modus-modus yang dilakukan oleh fintech fintech untuk menekan konsumen yang belum mampu melunasi hutangnya,” kata Dedi di Mabes Polri, Senin (29/7/2019).

Dia menjelaskan, saat ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sedang mengidentifikasi seluruh perusahaan fintech pinjaman online yang legal maupun yang ilegal.

“Itu sedang didalami siber. Legal di sini maksudnya yang terdaftar di OJK,” ujar Dedi.

Sebelum sebuah iklan beredar dan jadi viral. Dalam iklan itu, perempuan bernama YI memberi tawaran mengejutkan, yakni rela digilir seharga Rp 1.054.000 untuk melunasi utangnya di aplikasi fintech bernama Incash.

Pada iklan itu, YI juga menjamin kepuasan bagi siapa yang menggunakan jasanya.

Akan tetapi, setelah dikonfirmasi, iklan tersebut tidak benar. Bahkan, kini YI menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo Raya untuk melaporkan perusahaan fintech Incash ke Polresta Solo atas pencemaran nama baik.

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 35,7 Triliun untuk Riset di 2019

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun ini pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 35,7 triliun untuk riset atau penelitian. Dana tersebut naik jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya sekitar Rp 24,9 triliun.

“Tahun 2019 alokasi anggaran riset kita Rp 35,7 triliun, naik jika dibandingkan dengan tahun 2017 sekitar Rp 24,9 triliun,” ujar Sri Mulyani di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (31/7).

Sri Mulyani mengatakan, pengalokasian dana penelitian mayoritas berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, peran swasta masih tergolong kecil yaitu sekitar 10 persen.

“Dalam konteks Indonesia dengan anggaran yang tadi, kita dihadapkan pada desain tata kelolanya. Riset itu sangat didominasi oleh pemerintah. 66 persen dari total belanja penelitian itu dari pemerintah. Swasta hanya 10 persen,” jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, pelibatan swasta dalam mengadakan lebih banyak riset sudah dimunculkan sejak 10 tahun lalu dengan pemberian insentif. Namun, insentif ini masih banyak dikeluhkan karena pengurusan yang dianggap cukup ribet.

“Swasta bilang, prosesnya rese. Terlalu banyak rambu-rambunya. Akhirnya 10 tahun terakhir tidak terlalu berdampak. Walaupun sudah dimunculkan semenjak lebih dari 10 tahun yang lalu, itu tidak menimbulkan dampak. Sangat kecil swasta yang menganggap berharga untuk melakukan riset karena itu bisa dikurangkan dari pajaknya,” jelasnya.

Untuk menggaet lebih banyak peran dari swasta, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyiapkan berbagai insentif berupa diskon pajak. Salah satu yang dipangkas adalah cara pemberian insentif yang disesuaikan dengan besaran investasi yang ditanamkan oleh investor.

“Sehingga sekarang berdasarkan PP 45 2019 yang tadi disebutkan, sekarang kamu boleh double deduction bahkan bahkan bisa triple deduction untuk masalah riset Inovasi dan bahkan kita memberikan insentif untuk pelatihan vokasi,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah Bakal Bentuk Badan Riset Nasional

kampus
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir di Kampus Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (24/1/2019). (Liputan6.com/Andri Arnold)

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir mengatakan, keberadaan Badan Riset Nasional diperlukan oleh Indonesia. Hal ini agar riset dan pengembanagan teknologi di Tanah Air lebih fokus dan terarah.

Nasir mengatakan, tugas dari badan ini yaitu untuk mengkoordinasikan semua instansi yang melakukan riset dan pengembangan teknologi di Indonesia.

“Badan Riset Nasional bertujuan untuk mengkoordinasi semuanya. Apakah nanti bentuknya mengkoordinasikan atau bagaimana, ini kita bicarakan,” ujar dia di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (28/3/2019).  

Dia mengungkapkan, selama ini tiap kementerian dan lembaga pemerintah memiliki badan riset sendiri-sendiri. Kadang riset yang dilakukan pun sama.

‎”Sekarang riset ada semua di Kementerian, sendiri-sendiri. Artinya duplikasi,” kata dia.

Nasir menuturkan, riset sama ini justru menimbulkan biaya yang tinggi dalam upaya pengembangan teknologi. Agar hal ini tidak terjadi, pemerintah akan membentuk satu badan yang akan mengkoordinasikan semua kegiatan riset di Indonesia.‎

 “(Riset yang sama) Itu cost. Makanya untuk efisiensi, ini akan dicapai,” tandas dia.

Dana Abadi Riset Harus Dikelola Lembaga di Bidang Penelitian

Ilustrasi peneliti
Ilustrasi (iStock)

Sebelumnya, Pemerintah berencana membentuk dana bergulir untuk pengelolaan riset dan pengembangan (Research and Development/R&D).

Namun, agar dana ini bisa dimanfaatkan dengan optimal, harus dikelola oleh lembaga yang tepat.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), E‎nny Sri Hartati mengatakan, dana riset abadi yang dicanangkan pemerintah harusnya tidak terpisah di setiap kementerian dan lembaga. Akan tetapi, harus ada lembaga yang menjadi koordinator penggunaan dana riset abadi tersebut.

“Kita punya BPPT dan LIPI untuk riset dan penelitian. Jadi menurut saya, dana riset abadi ini dikoordinasikan oleh lembaga yang khusus riset dan pengembangan seperti BPPT atau LIPI. Jadi tidak ada lagi lembaga-lembaga atau kementerian yang memegang dana itu kecuali lembaga yang ditunjuk,” ujar dia di Jakarta, Rabu 13 Maret 2019.

Enny menuturkan, seluruh kegiatan inovasi pasti memerlukan riset, terutama dunia digital atau startup. Namun, pemerintah hingga saat ini belum juga membuat payung hukum terkait dunia digital.

“Itu tidak beres-beres. Dalam setiap kebijakan harus ada pertimbangan yang matang. Apalagi harus melalui riset yang memiliki nilai tambah tinggi untuk perekonomian,” kata dia.

Sebelumnya, masalah besaran dana R&D Indonesia sempat ramai diperbincangkan setelah muncul cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky. Namun hal tersebut telah diklarifikasi dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah memanggil Achmad Zaky guna membahas masalah riset dan pengembangan di dalam negeri.

Kemudian masalah pembentukan dana riset abadi ini juga telah diungkapkankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, dana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung lahirnya inovasi baru. 

Inisiatif pembentukan dana ini disebutnya dapat mendukung pemerintah untuk mendukung lebih banyak perusahaan rintisan (startup) teknologi di dalam negeri yang tumbuh menjadi unicorn.

Sri Mulyani menyatakan kajian pembentukan dana itu masih dilakukan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mengindentifikasi kembali kebutuhan anggaran riset yang diperlukan di dalam negeri.

Secara bersamaan, pemerintah juga masih mengkaji institusi yang akan berperan sebagai pengelola dana tersebut.

“Kajian endowment fund di bidang R&D itu masih terus kami lakukan untuk memutuskan bentuknya seperti apa dan institusi mana yang akan mengelola. Pengelolaan endowment funduntuk R&D itu bisa dilakukan seperti beasiswa LPDP,” ungkap Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Berantas Kapal Pencuri Ikan, KKP dan Polri Bersinergi

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas pengamanan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

MoU itu ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kapolri Tito Karnavian di Auditorium Rupatama, Mabes Polri, Jakarta.

Adapun ruang kerja sama yang disepakati dalam MoU ini melingkupi pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, pemanfaatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan bidang lain yang disepakati.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara KKP dan Polri selama ini. Salah satunya, dalam menangkap kapal pelaku illegal fishing sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Terbukti, sebanyak 516 kapal telah ditenggelamkan dalam 4,5 tahun terakhir.

“Kita juga sudah sita kapal-kapal raksasa yang jauh lebih besar dari kapal KRI kita dengan isi 1.000 – 3.000 ton ikan. Namun, sampai hari ini kita tidak bisa memidanakan siapa pun pemiliknya,” ujar Susi di kantornya, Selasa (31/7/2019).

Berdasarkan peraturan yang ada, saat ini pemerintah Indonesia hanya bisa menahan ABK, nakhoda, dan juru mesin kapal pelaku illegal fishing.

Sementara itu, mayoritas dari para pemilik kapal tersebut masih belum bisa ditangkap. Bahkan, pemilik kapal tersebut juga tidak mau menebus para ABK, nakhoda, dan juru mesin kapalnya yang ditahan untuk dipulangkan.

“Bagaimana bisa kapal sebesar itu yang beroperasi antar negara tidak ada pemiliknya? Ini adalah sebuah kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime),” ujar Menteri KKP.

2 dari 4 halaman

Pajak Sektor Perikanan Naik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau lokasi Festival Pulo Dua di Pulo Dua, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. (Dok KKP)

Selanjutnya, ia juga menyinggung perekonomian Indonesia yang didera dengan neraca defisit saat ini. Menurutnya, hal itu bukan disebabkan oleh kinerja ekonomi yang buruk melainkan tidak adanya pelaporan (unreported) dalam kegiatan ekonomi yang masih kerap terjadi, termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan.

“Ternyata illegal fishing dilakukan bukan hanya oleh kapal-kapal asing tapi juga oleh pelaku-pelaku dalam negeri. Dan ternyata unreported-nya pun masih lebih dari 70 persen,” ungkap Menteri Susi.

Ia menyatakan, dengan segala upaya mengatur tata kelola perizinan selama 4,5 tahun terakhir, KKP telah berhasil menaikan pajak perikanan dari Rp734 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp1 triliun pada tahun 2017. Namun menurutnya, angka itu pun semestinya masih dapat dioptimalkan.

Saat ini, Indonesia telah menjadi penyuplai ikan terbesar ke-2 di Eropa. Di peringkat dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-4. “Yang nomor 1 di dunia Tiongkok. Tapi saya yakin, kalau yang transshipment ke Tiongkok ini kita bisa kejar, sebetulnya Indonesia itu sudah nomor 1. Namun, unreported tadi masih banyak. Kita harus membawa semua pelaku bisnis mulai compliance,” ungkap Menteri Susi.

Selanjutnya, Menteri Susi juga menyoroti permasalahan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang masih marak di Indonesia dan sangat merugikan. Tak hanya merugikan secara bisnis, destructive fishing juga merugikan secara lingkungan karena sangat merusak terumbu karang di perairan Indonesia.

“Setiap hari, di lautan Indonesia disuntik atau disebarkan lebih dari 100 kg konsentrat portasium sianida. Indonesia sekarang sudah kehilangan 65 persen terumbu karangnya,” jelas Menteri Susi.

Guna mengatasi berbagai masalah yang ada, Menteri Susi menyatakan bahwa pihaknya tak bisa melakukannya sendirian. “Kami sangat butuh dukungan penuh dari pihak kepolisian untuk bisa menata kelola dan mengusut tindak-tindak kejahatan yang ada di industri perikanan,” tutur Menteri Susi.

3 dari 4 halaman

Kapolri Rencanakan Bentuk Satgas

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi sambutan saat memimpin Apel Kesiapan Natal, Tahun Baru dan Pemilu 2019, Jakarta, Jumat (30/11). Apel diikuti 50.000 personel dari AD, AL, AU, dan Polri. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kapolri Tito Karnavian menyambut baik hal itu. Ia mengatakan, penandatanganan MoU ini sangat penting dan strategis. “Meskipun ini merupakan kelanjutan dari MoU yang sudah ada tapi kita tidak hanya melihatnya sebagai hal yang rutin. Tantangan di bidang kelautan dan perikanan ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu kementerian/lembaga saja,” ucapnya.

Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, Tito menyatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan berbagai tugas yang ada. “Kenapa sekarang? Karena kita butuh kepemimpinan. Kita beruntung sekarang punya Bu Susi yang idealismenya tinggi dan berani. Ini adalah modal yang penting untuk mewjudkan mimpi Bapak Presiden,” tuturnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, MoU ini menjadi payung penting untuk menyelesaikan satu per satu masalah yang ada. Misalnya, ia berencana membentuk sebuah Satgas illegal fishing untuk menarget dan mengusut tuntas para pelaku tindak kejahatan di bidang kelautan dan perikanan. “Polri akan membentuk satgas illegal fishing yang nantinya akan digabungkan dengan satgas dari KKP,” tandasnya.

Lilly Aprilya Pregiwati Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

OJK: Jiwasraya Tengah Jalankan Proses Restrukturisasi

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menjalani proses restrukturisasi. Proses tersebut langsung dikomandani oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, banyak aspek yang harus dibenahi oleh Kementerian BUMN dalam dalam restrukturisasi ini. Selain penambahan modal, Jiwasraya juga harus melakukan efisiensi dan lainnya.

Namun, Wimboh menilai, pihak Jiwasraya sudah menunjukan iktikad yang baik dalam proses restrukturisasi yang sedang berjalan.

“Prosesnya ditangani oleh Kementerian BUMN sebagai pemilik, tentunya ada rekstrukturisasi yang dilakukan. Jiwasraya ini mempunyai good will yang cukup tinggi untuk menangani nasabah asuransi yang sudah puluhan tahun,” tuturnya seperti ditulis Rabu (31/7/2019).

“Jadi dengan pasar yang besar sehingga inilah sebagai modal utama untuk melakukan restrukturisasi Jiwasraya. Arahnya rekstrukturisasi ini sedang diproses di Kementerian BUMN. Kita yakin ini bisa dan kita tunggu saja,” paparnya.

Wimboh pun menjelaskan, banyak persoalan internal Jiwasraya yang mesti diselesaikan. Termasuk didalamnya langkah efisiensi bisnis Perseroan.

“Terutama restructuring internal, bisnis prosesnya, langkah efisiensinya, investasinya, ya pelajaran yang bisa dipetik dari sebelumnya untuk bisnis perbaikan ke depannya itu dulu yang penting,” ujarnya.

“Untuk opsinya tanyakan saja ke Kementerian BUMN,” terang dia.

2 dari 3 halaman

Bayar Tagihan Polis, Jiwasraya Terbitkan Surat Utang

Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Jasa Survei Dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN), untuk menutupi tagihan polis asuransi.

“Tinggal diproses saja, tahun ini. Bulan depan proses sudah jalan,” kata Gatot, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Senin 22 April 2019.

Menurut Gatot, meski masih dalam persiapan, calon pembeli sudah bersiaga menantikan penerbitan surat utang jangka menengah oleh Asuransi Jiwasraya. “Sedang proses. Ada (pembelinya) sudah ada pokoknya,” tuturnya. 

Terkait dengan holding BUMN asuransi, Gatot menyatakan, pembentukan holding BUMN asuransi akan diselesaikan pada tahun ini, bersamaan dengan penyelesaian holding BUMN perbankan.

“Tahun ini juga, jadi asuransi dan perbankan juga tahun ini. Semua berjalan beriringan,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengingatkan nasabah Jiwasraya untuk tidak khawatir dengan pembayaran polis yang tengah bermasalah. Saat ini, pihaknya sedang melakukan restrukturisasi dan penguatan perusahaan tersebut.

“Nah yang kita lakukan sekarang perbaikan, penguatan. Misal nasabah khawatir saya bilang gak perlu khawatir, BUMN akan selamanya menjaga,” kata dia saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, pada Selasa 9 April 2019.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri ESDM: Produksi Gas Dalam Negeri Harus Lebih Efisien

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada produsen gas dalam negeri untuk bisa berproduksi secara lebih efisien. Ini selaras dengan target pemerintah yang akan mengalokasikan 64 persen produksi gas untuk pemakaian dalam negeri.

Ungkapan itu dilontarkannya saat menjadi pembicara saat pembukaan Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu hari ini.

“Satu hal yang saya tekankan, produksi gas harus bisa dilakukan seefisien mungkin,” seru dia di JCC, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Dia menyatakan, produksi gas oleh pelaku industri di Tanah Air harus bisa dimanfaatkan secara lokal, seperti untuk major consumption pada pasar industri manufaktur.

“Kami selalu mendorong kontribusi gas untuk tidak terlalu jauh. Jadi itu bisa dimanfaatkan secara lokal dan tidak harus ekspor gas terlalu jauh sampai ke Amerika Latin,” tutur dia.

Di lain sisi, ia meneruskan, pemerintah juga berharap produksi energi campuran untuk gas bisa meningkat sekitar 22-23 persen pada kurun waktu 2025 hingga 2026.

“Maka dari itu, kita harus efisien, kompetitif, dan siap untuk renewable energy,” ujar dia.

2 dari 4 halaman

Potong Rantai Niaga Bisa Pangkas Harga Gas Industri

Pekerja merawat jaringan pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta, Rabu (21/9/2016). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berusaha optimal dan terus melakukan langkah strategis, agar menciptakan harga gas Indonesia yang terjangkau sehingga konsumen dapat berkompetif.‎

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi ‎mengatakan, langkah strategis perlu ditempuh guna mendapatkan efisiensi, sehingga harga gas lebih baik buat investor, badan usaha niaga, dan pelanggan.

Selain menjaga keekonomian harga gas di hulu, perbaikan tata niaga hilir gas bumi menjadi fokus utama dalam melakukan penyesuaian harga gas nasional.  

“Perbaikan tata kelola terus dilakukan, pemerintah juga mengatur mekanisme alokasi gas ke pengelola infrastruktur hingga perpendekan rantai niaga,” kata Agung, di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Agung mengungkapkan, perbaikan tata niaga gas yang telah dilakukan Kementerian ESDM adalah, membuat rantai niaga yang lebih pendek akan menghilangkan penjual bertingkat kepada pemilik pipa gas. Dengan begitu, hanya badan usaha yang memiliki pipa yang diberikan alokasi gas dari Pemerintah. ‎

Sebagaimana diketahui, penertiban penjual diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

“Penertiban trader tanpa fasilitas ini berdampak pada rantai niaga yang lebih efisien,” imbuh Agung.

3 dari 4 halaman

Biaya Pembangunan Infrastruktur

embangunan pipa gas bumi Muara Karang- Muara Bekasi ibertujuan meningkatkan pemanfaatan atau penggunaan gas bumi nasional,

Selain itu, Kementerian ESDM juga melihat pentingnya rasionalisasi dan transparansi dalam perhitungan biaya infrastruktur, melalui evaluasi nilai skema keekonomian dan pembiayaan infrastruktur.

“Kami review kembali nilai capex (belanja modal), opex (belanja operasional) dan asumsi jangka waktu, kami ingin biaya infrastruktur dalam komponen harga jual di satu sisi efisien, di sisi yang lain juga menginsentif Badan Usaha untuk memberikan layanan yang handal dan mengembangkan infrastruktur ke pasar-pasar baru,” papar Agung.

Sebelumnya, Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan strategis terkait harga gas untuk industri tertentu melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 40 Tahun 2016. “Harga gas untuk industri strategis, seperti pupuk, petrokimia, dan industri baja telah diatur di bawah Permen ESDM karena mendominasi komponen pembiayaan gas sebesar 70 persen,” ujar Agung.

Untuk harga gas pembangkit listrik, telah diatur di dalam Permen ESDM No 45 tahun 2017, Pemerintah mengatur harga gas sebesar 8 persen dari harga minyak mentah Indonesia jika pembangkit berada di mulut tambang. “Harganya harus sama atau lebih rendah dari 14,5 persen dari ICP,” papar Agung.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kumuh dan Banyak kejahatan Jadi Alasan Kemenhub Revitalisasi Terminal Bus

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya menata dan mengembangkan terminal bus tipe A di beberapa daerah. Dengan pengembangan terminal tersebut diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk dapat menggunakan transportasi bus.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi mengatakan, selama ini wajah terminal di beberapa kota sangat buruk di mata masyarakat. Kondisi yang kumuh hingga tingkat kejahatan yang masih tinggi menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan juga pemerintah.

“Saya coba melihat satu tahun terakhir ini bagaimana kondisi terminal kita. Sebetulnya kita sebagai bagian bangsa Indonesia harusnya merasa malu. Kenapa terminal seperti itu kondisinya?” katanya dalam acara investor gathering di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Budi mengatakan, dengan stigma buruk yang ada di masyarakat mengenai terminal bus maka perlu ada suatu perubahan. Dengan wajah baru atau penataan ulang, diharapkan terminal akan semakin lebih baik ke depan.

“Kita sudah memulai di Terminal Tirtonadi, Solo, untuk membuat bagaimana pedagang-pedagang di sana bisa kita tingkatkan kapasitasnya,” katanya.

Budi menambahkan sejauh ini terdapat 128 terminal bus tipe A di seluruh Indonesia. Namun kondisinya masih memperhatinkan sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penataan atau pembangunan kembali sekitar 40 terimal tipe A.

“Rencana kami untuk membangun kembali sekitar 40 terminal bus tipe A di Jawa, Bali Medan, dan Lampung,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Kemenhub Bakal Sulap Terminal Bus agar Senyaman Bandara di 2020

Terminal Bus Cicaheum mengalami lonjakan penumpang sejak Rabu (29/5/2019). (Huyogo Simbolon)

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan merevitalisasi 38 terminal bus Tipe A pada 2020. Rencana tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah memperbaiki kualitas arus mudik 2020.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, perbaikan terminal sesuai dengan instruksi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pada tahun depan, terminal-terminal ditargetkan harus setara kualitasnya dengan Bandara.

“Yang disampaikan Pak Menteri singkat jelas dan padat begitu, Pak Menteri minta tahun depan terminal harus sama dengan bandara” tuturnya di Jakarta, Rabu (19/6).

Budi melanjutkan, pekerjaan rumah pemerintah untuk merealisasikan target itu antara lain dengan memperbaiki kualitas hingga sumber daya manusia (SDM) setingkat pelayanan di Bandara.

“Kita harus mencari tahu juga, bandara itu bagaimana sih level of service-nya, seperti apa kemudian performance-nya, SDM dan sebagainya,” ucapnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Garuda Rekrut Dua Pilot Wanita Asal Papua

Liputan6.com, Jakarta Garuda Indonesia merekrut dua Pilot atau Ab-Initio perempuan pertama yang merupakan puteri daerah asal Papua. Rekrutmen tersebut menjadikan kedua pilot sebagai angkatan pertama rekrutment Pilot asal Papua yang bergabung dengan Garuda Indonesia Group.

Dua pilot perempuan tersebut yaitu Vanda Astri Korisano dan Martha Itaar. Keduanya merupakan lulusan Nelson Aviation College, New Zealand. Dengan sebelumnya mengambil standarisasi Indonesia DGCA Licence atau Surat Ijin terbang dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara di Ganesa Flight Academy, Jakarta.

“Rekrutment pilot yang merupakan putra daerah asal Papua ini merupakan wujud komitmen Garuda Indonesia dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putera daerah yang berprestasi dan berdaya unggul untuk dapat berkontribusi dan mengembangkan karir bersama Garuda Indonesia Group,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, Rabu (31/7/2019).

Ari mengungkapkan rasa bangganya dapat merekrut putri papua terbaik. Hal ini membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi pilot asal berprestasi dan mampu. 

Ari berharap langkah yang dibuat Vanda dan Marta dapat menjadi lokomotif penarik putera puteri Papua lainnya di Garuda Indonesia.

“Tentunya capaian kedua pilot asal Papua tersebut yang telah berhasil lulus proses rekrutment pilot ini merupakan hal yang patut diapresiasi, mengingat rekrutment pilot Garuda Indonesia Group memiliki standar requirement yang cukup tinggi. Hal ini turut menandakan bahwa banyak putera puteri daerah yang memiliki daya saing yang unggul,” jelas Ari.

Adapun Martha nantinya akan menempuh pendidikan pilot untuk ditempatkan di Citilink Indonesia sedangkan Vanda akan menempuh pelatihan untuk kemudian ditempatkan di Garuda Indonesia

Untuk selanjutnya, Vanda akan mengikuti pendidikan pilot di Garuda Indonesia Training Center (GITC) pada awal Agustus 2019 mendatang yang rencananya akan mengambil rating tipe pesawat Boeing 737-800 NG. 

Pendidikan pilot yang akan dijalani oleh mereka kurang lebih selama 6 bulan, kemudian di lanjutkan dengan Flight Training. Sedangkan untuk Martha akan mengikuti proses training lebih lanjut di Citilink Indonesia

Sejalan dengan komitmen pemberdayaan putera-puteri daerah yang diinisiasikan perusahaan, Garuda Indonesia secara berkelanjutan memastikan pihaknya akan terus membuka kesempatan bagi putera puteri daerah berprestasi untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga Garuda Indonesia Group  tidak hanya sebagai pilot, melainkan awak kabin, hingga pegawai darat.

2 dari 4 halaman

Garuda Indonesia Revisi Laporan Keuangan 2018, Dari Untung Jadi Rugi

(Liputan6.com/Fahrizal Lubis)

PT Garuda Indonesia Tbk menyajikan ulang (restatement) laporan keuangan untuk tahun buku 2018. Penyajian ulang ini untuk mentaati putusan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perseroan juga menyajikan ulang laporan keuangan kuartal I 2019 sebagai tindak lanjut dari keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam penyajian ulang laporan keuangan 2018, Garuda Indonesia mencatatkan pendapatan usaha sebesar USD 4,37 miliar, tidak mengalami perubahan dari laporan pendapatan sebelumnya.

“Sementara itu, pendapatan usaha lainnya (pendapatan lain-lain) terkoreksi menjadi USD 38,8 juta dari sebelumnya USD 278,8 juta,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2019).

Dalam laporan restatement ini Garuda Indonesia mencatatkan kerugian (net loss) sebesar USD 175,028 juta atau Rp 2,4 triliun (kurs Rupiah 14.000 per dolar AS). Pada laporan sebelumnya, perseroan mencatatkan laba USD 5,018 juta atau Rp 70 miliar.

Lebih lanjut Fuad menegaskan bahwa dengan penyajian ulang laporan keuangan ini tidak ada rasio-rasio yang dilanggar, dan penyajian ulang ini memperoleh pendapat ‘Wajar Tanpa Modifikasian’.

Sejalan dengan penyajian ulang laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia terus menunjukan peningkatan kinerja dengan berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal I 2019 dimana perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar USD 19,73 juta. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya yang merugi USD 64,27 juta.

Dengan pertumbuhan positif maskapai di Kuartal I 2019 tersebut, Garuda Indonesia optimistis tren kinerja maskapai kejdepannya akan terus tumbuh positif.

Menurut Fuad, restatement laporan laba rugi periode buku 2018 dan laporan keuangan kuartal I 2019 ini merupakan bentuk tindak lanjut perusahaan atas hasil putusan regulator terkait laporan kinerja keuangan perseroan.

“Dalam proses penyajian laporan restatement tersebut kami telah melaksanakan korespondensi dengan OJK dan stakeholder lainnya dalam memastikan kesesuaikan aturan dan prinsip compliance dalam penyajian laporan restatement tersebut,” tambahnya.  

3 dari 4 halaman

Pendapatan Layanan Penerbangan Naik

Pesawat Garuda Indonesia terparkir di Terminal 3 bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (24/7/2019). Aturan ini merevisi kebijakan sebelumnya yang berupa imbauan tidak berfoto untuk para penumpang dan awak kabin. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kinerja positif Garuda Indonesia sepanjang kuartal I 2019 tersebut turut ditunjang oleh lini pendapatan layanan penerbangan berjadwal sebesar USD 924,93 juta, tumbuh sebesar 11,6 persen dibandingkan periode yang sama di kuartal I 2018 sebesar USD 828.49 juta.

Selain itu, Garuda juga mencatatkan pertumbuhan signifikan pada kinerja pendapatan usaha lainnya sebesar 27,5 persen dengan pendapatan mencapai USD 171,8 juta.

“Sejalan dengan membaiknya kinerja kuartal I 2019 tersebut, kami juga optimis hal tersebut berlanjut hingga kuartal II dan Kuartal III mengingat fundamental perseroan yang semakin membaik. Kami yakin dapat menjaga tren kinerja positif yang kami proyeksikan akan terus berlanjut hingga akhir kinerja 2019,” papar Fuad.

“Peningkatan kinerja Perseroan turut didukung oleh program efisiensi dan efectiveness yang berkelanjutan, optimalisasi aspek cost structure, capacity adjustment pada produksi sesuai demand sehingga konsumsi fuel menjadi lebih terukur dan beban fuel expense juga dapat ditekan,” tambah Fuad.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sinyal Penurunan Suku Bunga The Fed Bawa Rupiah Menguat

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada perdagangan Rabu ini. Hari ini rupiah akan bergerak menguat di kisaran 14.012 per dolar AS sampai 14.028 per dolar AS.

Mengutip Bloomberg, Rabu (31/7/2019), rupiah dibuka di angka 14.020 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 14.027 per dolar AS. Pada siang ini, rupiah terus menguat ke level 14.014 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.012 per dolar AS hingga 14.014 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah masih menguat 2,61 persen.

Ekonom Samuel Aset Manajamen Lana Soelistianingsih mengatakan, dari sisi eksternal, menguatan rupiah didorong oleh sinyal penurunan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed). 

“Terbantu sentimen The Fed yang mau menurunkan bunga,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Lana juga optimis rupiah akan bergerak menguat sepanjang hari ini. Rupiah diprediksi akan bergerak pada kisaran Rp 13.980 per dolar AS sampai Rp 14.000 per dolar AS.

“Saya kira bisa (menguat) sepanjang hari. Lebih banyak karena sentimen eksternal,” tandas dia.

Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.026 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan patokan sehari sebelumnya yang ada di angka 14.034 per dolar AS.

BI Prediksi Nilai Tukar Rupiah 13.900 – 14.000 per Dolar AS di 2020

3 Alasan Kenapa Rabu Kemarin Rupiah Menguat
Ilustrasi dana BLT

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan asumsi ekonomi makro tahun 2020 untuk nilai tukar Rupiah adalah pada level 13.900-14.300 dan inflasi 3 persen plus minus 1.

Perry menilai,sejauh ini Rupiah masih menunjukan kondisi yang positif. Tercatat hingga hari ini nilai tukar berada pada posisi 14.250 terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

“Hingga tanggal 10 Juni 2019 nilai tukar Rupiah 14.250 per USD atau menguat 0,91 persen bila dibandingkan dengan level akhir tahun 2018 yaitu Rp 14.380, nilai tukar rupiah pada tahun 2019 mencapai Rp 14.187 atau menguat 0,41 persen dibandingkan rerata tahun 2018 Rp 14.246,” kata dia pada Selasa 11 Juni 2019. 

Selain itu, BI memperkirakan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia akan mencatat surplus sejalan dengan prospek aliran masuk modal asing yang terus berlanjut.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan atau Current Account Defisit (CAD) 2019 juga diperkirakan lebih rendah dari tahun 2018 yaitu dalam kisaran 2,5 sampai 3 persen terhadap PDB.

“Sejalan dengan perkiraan neraca pembayaran tersebut, kami memperkirakan rata-rata nilai tukar pada tahun 2019 akan berada pada kisaran Rp 14.000 – Rp 14.400 terhadap dolar Amerika Serikat,” ujarnya.

“Pada tahun 2020 kami memperkirakan bahwa prospek penguatan Neraca Pembayaran Indonesia akan berlanjut ditopang oleh peningkatan aliran masuk modal asing dan penurunan defisit transaksi berjalan,” dia menambahkan.

Aliran masuk modal asing (inflow) diperkirakan meningkat dipengaruhi oleh prospek ekonomi yang membaik dan juga koordinasi yang kuat kebijakan antara pemerintah Indonesia dan berbagai otoritas terkait, untuk 2019 defisit transaksi berjalan kita akan tetap terkendali.

“Dengan berbagai perkembangan tersebut kami memperkirakan bahwa rata-rata nilai tukar Rupiah pada tahun 2020 akan berada pada kisaran Rp 13.900 sampai dengan Rp14.300 dolar Amerika Serikat,” tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Sesuai Target

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap 616 instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintah dan Penerapan SPBE Kementerian PANRB, Imam Machdi, menyampaikan, evaluasi tersebut menghasilkan potret indeks SPBE Nasional sebesar 1,98, di mana nilai itu masih jauh dari target untuk mencapai kategori baik yakni 2,6.

“Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut, kami melaksanakan asistensi SPBE kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah pada tahun 2019,” ujar Imam saat kegiatan asistensi SPBE di The Alana Hotel, Surabaya, seperti dikutip Rabu (31/7/2019).

Proses asistensi tersebut berlangsung selama dua hari, yakni pada 30-31 Juli 2019. Asistensi dilakukan Kementerian PANRB melalui Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dengan menggandeng 5 perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Selain di Surabaya, kegiatan asistensi juga akan dilaksanakan di beberapa kota dan wilayah besar lainnya, seperti Medan, Makassar, Palembang, Bali, dan Jakarta.

Lebih lanjut, Imam mengatakan, pelaksanaan kegiatan asistensi SPBE merupakan bentuk pendampingan Kementerian PANRB kepada instansi pusat dan daerah dalam penerapan serta meningkatkan indeks SPBE.

“Kami tidak sekadar meningkatkan penerapan dan indeks SPBE, melainkan juga bagaimana implementasi dapat dijalankan secara terpadu,” ungkap dia.

Dia juga menilai, keterpaduan SPBE dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Hingga saat ini, tidak sedikit instansi maupun unit kerja yang masih silo-silo atau sendiri-sendiri,” sambungnya.

Tak hanya itu, ia menyatakan, tata kelola pemerintah yang masih independen dalam penerapan SPBE berakibat pada pemborosan anggaran lantaran aplikasi belum terintegrasi. Dia berharap, implementasi SPBE mampu menciptakan efisiensi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

“Setelah asistensi ini, bapak dan ibu melakukan perbaikan. Akhir Oktober, kami akan melakukan monitoring evaluasi, mengukur lagi indeks SPBE di instansi masing-masing,” pungkas dia seraya memperingati.

Tinggalkan Layanan Berbelit-belit, Pemda Diminta Bangun Mal Layanan Publik

Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta
Perwakilan Provinsi Ombudsman RI berdiskusi dengan petugas di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Jumat (8/11). Kunjungan ini bentuk apresiasi Ombudsman RI terhadap semangat peningkatan kualitas pelayanan publik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan siap membantu Pemerintah Daerah yang hendak membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Kita ingin percepatan dalam peningkatan pelayanan publik termasuk melalui pembangunan MPP di Indonesia. Kami akan memberikan asistensi setiap daerah yang akan membangun MPP,” kata dia lewat sebuah keterangan tertulis, Selasa (2/7/2019).

Menurutnya, masyarakat ingin ada percepatan dalam sektor pelayanan publik. Oleh karenanya, konsep MPP yang mengintegrasikan segala jenis pelayanan dalam satu gedung dinilai tepat.

“Proses pelayanan yang terkesan lama dan berbelit-belit mulai ditinggalkan. Saya yakin dengan komitmen pimpinan maka segala tantangan birokrasi tersebut dapat diatasi dengan baik,” ujar dia.

Selain didukung oleh pegawai yang berkompeten, ia meneruskan, operasional Mal Pelayanan Publik juga harus menggunakan teknologi yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.

“Harapan publik terhadap pelayanan publik adalah kecepatan. Untuk itu konektivitas dan kecepatan menjadi hal terpenting dari pelayanan publik,” tegasnya.

Saat ini, seluruh negara dunia disebutnya tengah berlomba untuk memberikan layanan publik terbaik bagi masyarakat. Begitu pula dengan Pemerintah RI, sambungnya, yang memiliki komitmen kuat untuk membangun dan mengembangkan Mal Pelayanan Publik.

“Semua negara berlomba untuk membangun pelayanan publik. Bahkan negara kecil seperti Georgia saja memiliki 400 layanan publik,” tukas Menteri Syafruddin.

Kepala Bappenas: PNS Tidak Boleh Gaptek

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota negara di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintahan Presiden Jokowi kembali membuka wacana pemindahan ibu kota negara karena kondisi lingkungan Jakarta yang semakin menurun. (merdeka.com/Imam Buhori)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala BappenasBambang Brodjonegoro mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tidak boleh gagap teknologi alias gaptek.

Menurutnya, birokrat muda di era revolusi industri 4.0 ini harus melek teknologi dan wajib mengikuti perkembangan zaman.

“Kalau anak muda seperti Anda tidak boleh ada istilah gaptek, gaptek untuk generasi saya. Untuk generasi Anda tidak ada istilah gaptek, tidak mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Semua harus melek teknologi, harus paham apa perkembangan terakhir,” serunya dalam sebuah pernyataan tertulis, Jumat (26/7/2019).

Dia menyatakan bahwa pembaharuan teknologi juga membawa perubahan pada gaya birokrasi yang sebelumnya manual menjadi electronic government (e-government).

Penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat PNS harus dapat memenuhi 4 tuntutan masyarakat ke depan.

Pertama, yakni menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi. Selanjutnya, penerapan open goverment, big data driven policy, dan cultural shifting atau pergeseran budaya karena tuntutan zaman.

“Budaya melayani dilakuan karena tuntutan jaman. Posisikan Anda di sektor swasta, kalau Anda tidak memberikan yang terbaik, Anda bisa bangkrut, atau Anda bisa dipecat. Artinya, culture shifting menunjuk anda untuk selalu memberikan yang terbaik dalam berbagai hal,” tegas Kepala Bappenas itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Menteri PANRB: PNS Harus Ahli dan Profesional

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, pemerintah saat ini fokus terhadap pencarian tenaga ahli dan profesional dalam proses perekrutan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, bukan lagi kepada tenaga administrasi.

Dia menyatakan, akselerasi kualitas PNS ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dinamika kebangsaan yang semakin kompleks serta menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

“Percepatan pembangunan ASN sebagai mesin utama penggerak birokrasi bertujuan untuk mengantisipasi dinamika kebangsaan yang kompleks dan multidimensional,” seru Menteri Syafruddin dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, setiap ASN didorong untuk lebih adaptif terhadap perubahan digital guna menggapai visi Indonesia Emas 2045. “Ini adalah suatu keniscayaan yang harus segera direalisasikan,” tegasnya.

Selain itu, ia pun mengungkapkan, perlu restrukturisasi agar ASN didominasi jabatan fungsional teknis dan profesional. Prinsip rekrutmen PNS adalah zero growth, yakni tak lagi merekrut tenaga administrasi umum hingga proporsi dan persebarannya mencapai angka berimbang untuk pembangunan.

Syarat Pengajuan Formasi

Larangan - Larangan Peserta Kampanye yang Penting Diketahui, Laporkan Bila Terjadi!
Jika terlibat dalam tim dan kegiatan kampanye, PNS hingga Pejabat Publik terancam kurungan pidana dan denda jutaan rupiah.

Pengajuan formasinyapun harus dengan pertimbangan matang. Menteri Syafruddin menegaskan, kebutuhan PNS yang diajukan harus menyesuaikan tugas pokok instansi, analisis jabatan dan beban kerja, serta mengacu pada rencana strategis, ketersediaan pegawai, batas usia pensiun, dan kemampuan anggaran.

“Untuk menopang laju roda pemerintahan yang berdaya saing di level global, perlu rekrutmen bertahap untuk generasi Smart ASN,” imbuhnya. Menurut dia, rekrutmen tenaga teknis ahli berguna untuk mengisi kekosongan formasi yang ditinggalkan oleh PNS pensiun.

Bukan hanya perihal ketersediaan anggaran, kepala daerah juga disebutnya harus memberikan solusi terbaik yang menjamin keberlanjutan rekrutmen di daerah.

“Ini mensyaratkan keinginan yang kuat untuk membangun Smart ASN di daerah, bahkan hingga ke pelosok dan daerah terluar Indonesia,” ungkap mantan Wakapolri ini.

Tugas Kepala Daerah

Hore, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun Sudah Bisa Online
Pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun secara online dapat dapat meminimlisir terjadinya praktek pungutan liar.

Identifikasi kebutuhan PNS itu harus diformulasikan secara tepat oleh kepala daerah dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk, serta anggaran.

Formulasi itu kemudian akan menghasilkan titik temu dan difinalisasi melalui pengajuan formasi yang tepat, akurat dan efektif untuk menunjang pembangunan kualitas SDM di daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dalam rekrutmen calon ASN, ia berharap bisa mendapat Smart ASN yang berdaya saing global. Dia mensyaratkan, Smart ASN juga wajib untuk memiliki jiwa entrepreneurship, hospitality, berwawasan global, memiliki jaringan yang kuat, menguasai bahasa asing dan teknologi, profesional, serta berintegritas.

“Membangun generasi Smart ASN adalah peluang terbesar kita, untuk memanfaatkan peluang dan percepatan yang ditawarkan oleh bonus demografi Indonesia dalam periode waktu yang cukup menjanjikan,” pungkas Menteri Syafruddin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

LPS Turunkan Bunga Jaminan Simpanan Rupiah Sebesar 25 Bps

Liputan6.com, Jakarta Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Peniamin Simpanan (LPS) pada hari Senin 29 Juli 2019, telah melakukan evaluasi dan penetapan atas tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat. Rapat tersebut memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan rupiah.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah menyebutkan pada rapat tersebut ditetapkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan Rupiah di bank umum dan simpanan Rupiah di BPR masing-masing turun sebesar 25 bps, sementara untuk valuta asing pada bank umum tidak berubah (tetap).

“Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 25 September 2019,” kata dia di kantornya, Rabu (31/7/2019).

Dia mengungkapkan rincian untuk simpanan di Bank Umum dalam Rupiah yaitu 6,75 persen dari semula 7,00 persen. Sementara valuta asing 2,25 persen. Sedangkan untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 9,25 persen dari semula 9,50 persen.

Dia mengungkapkan perubahan tingkat bunga penjaminan simpanan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain suku bunga simpanan perbankan terpantau berada di level yang stabil dan potensial untuk turun, kondisi dan risiko likuiditas perbankan relatif terjaga di tengah tren perbaikan pertumbuhan simpanan, dan stabilitas sistem keuangan (SSK) domestik terpantau stabil sejalan dengan meredanya volatilitas di pasar keuangan.

“Mempertimbangkan bahwa perubahan suku bunga kebijakan moneter dan dinamika berbagai faktor ekonomi serta prospek likuiditas ke depan masih cukup dinamis, LPS akan terns melakukan pemantauan terhadap perkembangan suku bunga simpanan perbankan,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Terus Dievaluasi

Tumpukan uang di ruang penyimpanan uang BNI, Jakarta, Senin (2/11/2015). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening simpanan dengan nilai di atas Rp2 M pada bulan September mengalami peningkatan . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selanjutnya, LPS akan melakukan evaluasi serta penyesuaian terhadap kebijakan tingkat bunga penjaminan sesuai dengan perkembangan suku bunga simpanan perbankan dan hasil asessmen atas perkembangan kondisi ekonomi, likuiditas, serta stabilitas sistem keuangan.

Sesuai dengan Peraturan LPS, bank wajib memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

“Apabila nasabah penyimpan menerima hasil bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, simpanan nasabah tidak memenuhi kriteria penjaminan LPS,” tutupnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kemenhub Tawarkan Proyek Terminal hingga Pelabuhan ke Swasta

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menawarkan sejumlah proyek Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada para investor. Adapun beberapa proyek yang ditawarkan kali ini yakni melalui sektor perhubungan darat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memiliki sejumlah proyek berupa balai pengujian layak jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor yang berada di Bekasi. Kemudian, ada 128 terminal tipe A serta 134 jembatan timbang dan juga 3 pelabuhan penyebrangan yang pengorpasiannya berada di bawah tanggungjawab Ditjen Perhubungan Darat.

Djoko mengatakan, dalam pembangunan, pengembangan serta pengoprasian infrastruktur di atas tidak luput dari berbagai kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, perubahan adminitrasi wilayah serta adanya perkembangan sistem teknologi juga kerap menjadi penghambat proyek pembangunan tersebut.

Kemudian faktor lain menjadi kendala adalah kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan sangatlah besar. Namun demikian, realisasi anggaran belum bisa mencukupi untuk itu.

“Oleh karenanya, diperlukan skema baru dalam pembangunan pengembangan serta pengoprasian infrastruktur tersebut melalui kerjasama dengan melibatkan badan usaha agar dapat mengatasi kendala kendala yang ada,” kata Djoko dalam acara Investor Gathering, di Jakarta, Rabu (31/7).

Djoko menyampaikan, infrastruktur sendiri merupakan sebuah fasilitas penting yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah pusat untuk mendukung serta melayani masyarakat.

“Oleh karenanya Kemenhub berupaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang menjadi tugas yang fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dengan melibatkan peran badan usaha dalam pelaksanaannya,” katanya.

Sebelumnya, Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kemenhub yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infraatruktur.

“Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infra itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana,” ujar dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Kadin Kritik KPBU Tak Untungkan Swasta, Ini Respons BPJT

Pekerja menyelesaikan konstruksi baja untuk bangunan bertingkat di Jakarta, Jumat (5/4). Kementerian Perindustrian menargetkan produksi baja nasional mencapai 17 juta ton pada 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit angkat bicara tudingan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia soal skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Hal itu lantaran dinilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) cenderung kurang menguntungkan bagi pihak kontraktor swasta.

Danang menganggap, pernyataan itu kurang tepat lantaran belum mempertimbangkan tren pembiayaan pihak kontraktor yang banyak diambil dari pinjaman bank.

“Saya tadi juga ceritakan, pinjaman itu semakin lama semakin terbatas, meskipun banyak juga bank swasta yang sudah mulai masuk. Tapi kita punya ceiling yang terbatas, yang sekarang kecenderungannya akan banyak itu CPF, Contractor Pre Financing,” tutur dia di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Sebagai contoh, ia memaparkan, kontraktor yang bekerja pada sebuah proyek otomatis akan memiliki sub kontraktor, yang juga lantas bergantung pada supplier. Skema tersebut yang kemudian disebutnya membutuhkan seluruh sektor industri untuk ikut bergerak.

“Mungkin yang dimaksud bahwa tidak banyak swasta yang menjadi pemain utama, itu mungkin iya. Karena sekarang kan kita lihat saja, secara IRR (Internal Rate of Return) di Sumatera itu kan dibawah tingkat pinjaman bank. Mana ada mau private sektor masuk ke sana,” ia menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Infrastruktur, Erwin Aksa, menyebutkan, perhitungan kelayakan implementasi bisnis (Feasibility Studies/FS) untuk berbagai proyek infrastruktur seringkali meleset dari kenyataan.

Itu disebutkannya acapkali terjadi untuk proyek infrastruktur jalan tol melalui skema KPBU. Dia mengkritik, prediksi jumlah kendaraan yang melintasi suatu tol baru kerap dibawah perhitungan awal, sehingga tak bisa menambal investasi yang digelontorkan pihak operator.

Merespons hal tersebut, Danang menyerukan, argumen itu belum sepenuhnya pas. “Menurut saya bukan enggak bener tapi belum standar. Belum semua konsultan itu punya kompetensi dan kemampuan yang sama untuk melakukan prediksi,” ungkapnya.

“Tadi ada yang dari prediksi, secara realisasi hanya 50 persen. Tapi ada yang justru realisasinya lebih, seperti Cikopo-Palimanan, prediksi berbanding realisasi lebih banyak realisasi,” dia menambahkan.  

3 dari 4 halaman

Kemenhub Akui Sulitnya Bujuk Swasta Ikut Proyek KPBU

Pekerja menyelesaikan konstruksi baja untuk bangunan bertingkat di Jakarta, Jumat (5/4). Kementerian Perindustrian menargetkan produksi baja nasional mencapai 17 juta ton pada 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Sekretaris Jendral Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Djoko Sasono mengungkapkan, alasan dibalik terkendalanya beberapa proyek dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di lingkungan kementeriannya.

Salah satu yakni keterbatasan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Kita semua tahu bahwa APBN sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pembangunanan infrastruktur sangat besar,” kata dia dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Menara Kadin Indonesia, Rabu 20 Maret 2019. 

Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infraatruktur.

“Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infra itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana,” ujar dia.

Djoko menambahkan, dengan bujuk rayu yang dilakukan pihaknya tidak menutup kemungkinan pengerjaan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan, semuanya akan dilakukan dengan skema KPBU. Dengan begitu, diharapkan tidak akan membebankan khas negara.

“Memang yang menjadi salah satu harapan besar kami (itu). Sekarang yang sedang diangkat di berbagai sektor dan berbagai negara dunia adalah skema KPBU. Nantinya dengan KPBU ini tentu kita agak bisa leluasa menggunakan sumber daya yang kita miliki,” pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pelamar CPNS 2019 Diprediksi Capai 5,5 Juta Orang

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 diagendakan akan berlangsung pada Oktober 2019. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memproyeksikan, perekrutan tersebut akan diikuti oleh sekitar 5,5 juta pelamar.

“Kami memprediksi, peserta seleksi ASN (Aparatur Sipil Negara) akan mencapai 5,5 juta,” ungkap Kepala BKN Bima Haria Wibisana seperti dikutip dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (31/7/2019).

Prediksi tersebut telah melampaui jumlah pelamar yang mengikuti seleksi CPNS pada tahun lalu. Total pelamar CPNS 2018 ialah sebanyak 3.636.251 juta orang.

Jumlah itu terbagi dalam 1.446.460 pelamar di 76 instansi pusat, 2.189.791 pelamar di 481 instansi daerah. Selain itu, pemerintah pada CPNS 2018 juga memberikan formasi khusus bagi Provinsi Papua yakin sebanyak 12.831, dan Provinsi Papua Barat sejumlah 6.208.

Adapun terkait jumlah formasi dalam perekrutan PNS baru, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, pemerintah pada tahun ini akan membuka total sebanyak 175 ribu formasi yang terbagi pada seleksi CPNS 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II.

“Untuk tahun ini akan direkrut 100.000 CPNS, kemudian 75 ribu PPPK. Jadi total sekitar 175 ribu,” jelas Menteri Syafruddin.

Kendati begitu, ia menambahkan, pemerintah masih belum bisa memutuskan jadwal pasti kapan kedua seleksi ASN itu bakal digelar. Sebab, pemerintah pusat masih harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu untuk kesiapan dananya.

“Ini akan dibahas 2 hari, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya. Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN pemerintah pusat, tapi juga APBD. Itu harus disinkronkan, karena gaji-gaji para guru (salah satu formasi prioritas pada seleksi ASN 2019) di daerah itu anggarannya dari APBD,” tutur dia.

2 dari 4 halaman

Rekrutmen PPPK Tahap II dan CPNS 2019 akan Digelar Bersamaan

Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat menjawab soal dengan sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kemungkinan untuk membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Tahap II dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 pada waktu yang bersamaan.

Sebelumnya, perekrutan PPPK Tahap I sempat direncakanan bakal dilaksanakan pada Agustus, sementara CPNS 2019 pada Oktober mendatang.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, sistem penarikan PPPK akan memakan waktu lebih cepat, lantaran pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dijadikan satu waktu.

“Nah CPNS ini yang butuh waktu. SKD-nya dulu selesai, baru SKB di masing-masing instansi kan. Tapi biasanya kementerian karena perbedaan keterampilan yang dibutuhkan, jadi mereka ingin mengadakan (SKB) sendiri,” jelas di di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Secara alokasi formasi, pemerintah pada 2019 ini total membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru sebanyak 250 ribu formasi. Jumlah itu kemudian dibagi 150 ribu formasi untuk PPPK dan 100 ribu formasi untuk CPNS.

Jumlah formasi yang saat ini masih tersedia untuk kedua seleksi tersebut yakni sekitar 200 ribu formasi. Dengan rincian, 100 ribu formasi pada PPPK Tahap II (seleksi tahap pertama baru menyaring sekitar 50 ribu formasi) dan 100 ribu formasi pada CPNS 2019.

Lebih lanjut, Bhima tak menutup kemungkinan bilamana perekrutan PPPK Tahap II dan CPNS 2019 dilaksanakan pada satu waktu. “Bisa saja, karena dari sisi sistem enggak ada bedanya. Misalnya ada 5 kelas, 2 kelas untuk PPPK, 3 kelas untuk CPNS, bisa saja. Dari sistem enggak ada masalah,” tuturnya.

“Ini kan masalah management saja sebetulnya, apakah mereka bisa mengirimkan verifikasi untuk PPPK dan CPNS secara akurat dan tepat waktu. Itu aja,” dia menandaskan.

3 dari 4 halaman

Waspadai Informasi Hoaks soal CPNS 2019

Kenapa harus daftar CPNS 2018? Ya, kenapa nggak? (Ilustrasi: Liputan6.com)

Pemerintah pada tahun ini akan kembali mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II. Khusus untuk CPNS 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin beberapa waktu lalu sempat mengumumkan, proses perekrutannya akan dilaksanakan pada Oktober tahun ini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku eksekutor program CPNS 2019 menyatakan, pernyataan Menteri PANRB tersebut akan dijadikan acuan untuk menggelar proses penarikan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaru pada Oktober nanti.

“Yang disampaikan Pak Menteri (Syafruddin) itu akan dijadikan acuan. Oh harus Oktober (untuk CPNS 2019), kita akan jadikan itu sebagai acuan,” ungkap Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada Liputan6.com, seperti dikutip Senin (22/7/2019).

Ridwan juga menghimbau masyarakat untuk lebih cermat saat menerima informasi terkait seleksi CPNS. Sebab, saat ini banyak informasi tentang penerimaan, hasil seleksi serta pengangkatan CPNS yang bersifat tidak benar alias hoaks berseliweran di media sosial.

Dia mengatakan, modus penipuan terkait dengan CPNS kini juga semakin beragam dan baru, salah satunya dengan memuat frasa Calon ASN (CASN). Dia memastikan, hal itu merupakan bentuk penipuan bila kata-kata tersebut muncul dalam pengumuman terkait CPNS.

“Modusnya pakai regulasi yang terkini. Kalau 4 tahun lalu kan tidak ada istilah ASN. Sekarang ada yang sebut CASN, itu tidak ada. Kalau dia menyebut itu, dipastikan itu palsu,” tegas dia.

Lebih lanjut, ia juga menyarankan masyarakat yang hendak mencari informasi terkait CPNS dan PPPK untuk memantaunya via saluran resmi milik pemerintah, seperti pada situs dengan domain go.id.

Ridwan pun menyampaikan, hingga saat ini Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) belum mengumumkan pembukaan pendaftaran dan seleksi CPNS. Oleh sebab itu, informasi yang menyebutkan jika penerimaan CPNS 2019 sudah dibuka adalah hoaks.

“Panselnas belum mendapatkan arahan detail kapan penerimaan ASN, baik itu PPPK dan CPNS,” tukas dia.  

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Bakal Revitalisasi Rumah Adat Kampung Ulos Samosir

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan merevitalisasi salah satu desa wisata di Pulau Samosir, Sumatera Utara, yang terkenal sebagai pusat tenun kain Ulos, yakni Kampung Huta Raja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, selain sebagai pusat tenun, di kawasan Huta Raja juga masih terdapat Rumah Adat Batak Samosir atau Rumah Gorga. Dia menyatakan, ada sejumlah Rumah Gorga yang akan diperbaiki lantaran kondisinya yang sudah tua dan kurang laik.

“Selain sebagai pusat tenun, dengan adanya beberapa Rumah Gorga yang sudah cukup tua menjadikannya kawasan wisata atau pusaka. Ada beberapa rumah, sekitar 40 unit akan kita coba rehabilitasi, supaya pelatihan tenun dan keahliannya terus berlanjut,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2019).

Dia menambahkan, jumlah wisatawan yang berkunjung dapat meningkat bila Kampung Tenun Ulos Huta Raja dapat ditata dengan lebih baik serta dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dasar seperti sanitasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga mengutarakan, pemugaran Rumah Gorga yang merupakan cagar budaya akan melibatkan pekerja lokal, sehingga sekaligus akan menjadi media latihan bagi masyarakat setempat untuk memelihara keberlanjutan tradisi dan keahlian yang unik ini.

“Ada beberapa rumah yang bentuknya telah beralih menjadi rumah modern, sehingga nantinya akan direlokasi dan dibuat sepenuhnya menjadi Rumah Gorga. Kita akan melibatkan masyarakat setempat karena butuh keahlian khusus untuk membangunnya, sehingga menjadi kombinasi pekerjaan konstruksi modern dan kearifan lokal,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Anggaran Hingga Rp 20 Miliar

Pedagang menunjukkan minatur rumah adat Batak Toba, yang dijual seharga Rp 50ribu- Rp70ribu/miniatur, di Desa Tomok, Kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumut. (Antara)

Guna mendukung pergerakan ekonomi di kawasan tersebut, ia juga menyampaikan, bahwa setelah dilakukan revitalisasi, rumah-rumah Gorga di sana akan dapat berfungsi sebagai homestay bagi para wisatawan.

“Untuk biaya akan direncanakan dulu secara matang, perkiraannya mungkin sekitar Rp 15-20 miliar,” tukas Danis.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Biaya Operasional jadi Penyebab Defisit BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam empat tahun terakhir pemerintah memberi dana tambahan untuk menambal defisit Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Adapun salah satu penyebab defisit tersebut adalah biaya operasional perusahaan.

“Salah satu temuan BPKP adalah mengenai operasional BPJS nya juga dan ini sudah kita mintakan kemarin overrun atau dalam hal ini lakukan klaim operasi lebih tinggi dan Kemenkeu minta mereka untuk koreksi ke bawah,” ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, seperti ditulis Rabu (31/7).

Sri Mulyani mengatakan, BPJS Kesehatan perlu melakukan pembenahan agar kondisi yang sama tidak berlangsung berulang-ulang.

“Sehingga efisiensi, transparansi, kredibilitas dari BPJS kesehatan juga harus meningkat karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat semuanya,” jelasnya.

Meski BPJS Kesehatan mengalami defisit, Sri Mulyani menjamin tidak berdampak besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun berdampak pada keseimbangan keuangan BPJS Keuangan itu sendiri.

“Itu kan dalam balancingnya BPJS, jadi BPJS akan lihat, kita udah lihat estimasi dari defisit dia tahun ini. Kita lihat faktor-faktor apa yang bisa mengurangi defisit itu berdasarkan langkah-langkah yang sudah direkomendasikan BPKP dan kita akan liat estimasi utk satu tahun,” jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga akan menggandeng Kementerian terkait agar penyelesaian defisit BPJS Kesehatan dapat dimitigasi lebih awal dengan langkah-langkah konkret. Terutama untuk perbaikan sistem ditubuh perusahaan itu sendiri.

“Jadi jangan sampai kemudian kalau bolong datang ke Kemenkeu minta ditambal lagi, sehingga tidak ada motivasi perbaikan sistem. Kita gunakan momentum ini untuk perbaiki secara keseluruhan dan kebetulan sudah dapat audit dari BPJS dan ditemukan kelemahan dari sistem jaminan kesehatan kita,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Tekan Defisit BPJS Kesehatan, Ini Usul Wapres JK

Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) harap adanya kerja sama antara BPJSKetenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Menurut JK, kerja sama tersebut bisa terjadi untuk membantu jaminan kesehatan agar tidak terus defisit.

“Dalam kenyataannya, dua BPJS ini, satu BPJS ketenagakerjaan yang mempunyai daya yang sangat besar, (sementara) kesehatan yang (perlu) diisi (butuh dana) terus menerus. Jadi perlu ada kerja sama yang baik,” kata JK di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019). 

JK menjelaskan, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan sekitar Rp 10 triliun. Agar menutupi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan dana hingga Rp 6,2 triliun.

“Dua-duanya memberikan kesejahteraan walaupun kita tahu, BPJS ketenagkerjaan mempunyai tanggung jawab jangka panjang, sedangkan BPJS Kesehatan tentu pada hari itu orang sakit yang selesai bayar, tapi kalau BPJS Ketengakerjaan mempunyai jangka panjang,” jelas JK.

Ditemui terpisah, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan usulan tersebut akan dikaji kembali mulai dari regulasi. Apakah memungkinkan kerja sama tersebut terealisasi.

” Ya, nanti secara teknis kita akan bicara dengan BPJS kesehatan, dan sementara kita sudah memiliki kerja sama, MoU, dengn BOJS Kesehatan dalam hal pertukaran data, koordinasi,.Tentu arahan Wapres tadi akan kita tindaklanjuti, akan duduk bersama dengan rekan-rekan dari BPJS Kesehatan,”ungkap Agus.

3 dari 4 halaman

Defisit BPJS Kesehatan Rp 9,1 Triliun hingga Desember 2018

Ilustrasi BPJS Kesehatan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana memaparkan, hasil audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau disebut BPJS Kesehatan sepanjang 2018.

Dari hasil audit ditemukan, gagal bayar atau defisit yang ditanggung oleh perusahaan hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp 9,1 triliun. 

“Posisi gagal bayar sampai 31 Desember adalah sebesar Rp 9,1 triliun,” ujar Ardan saat memberikan keterangan dalam rapat terbuka dengan pemerintah dan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Ardan melanjutkan, biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang 2018 adalah sebesar Rp 19,22 triliun. Jumlah tersebut sudah mengcover peserta sebanyak 208 juta dengan 6 segmen kepesertaan. 

“Asersi BPJS dengan audit tujuan tertentu. Terdiri dari laporan arus kas dan posisi keuangan 2018. Bagaimana pendapatan dan beban. Semua asersi BPJS kesehatan didasarkan pada jumlah peserta sekitar 208 juta terdiri dari 6 segmen,” paparnya. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: