Saham Induk Usaha Google Melemah, Wall Street Bervariasi

Liputan6.com, Jakarta – Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau wall street bervariasi dengan indeks saham acuan Nasdaq melemah.

Indeks saham Nasdaq tergelincir didorong induk usaha Google, Alphabet tertekan lantaran pendapatan mengecewakan dan saham Apple melemah.

Pada penutupan perdagangan saham Selasa (Rabu pagi WIB), indeks saham Dow Jones naik 38,52 poin atau 0,15 persen ke posisi 26.592,91.

Indeks saham S&P 500 naik tipis 2,8 poin atau 0,10 persen ke posisi 2.945,83. Indeks saham Nasdaq merosot 54,01 poin atau 0,66 persen ke posisi 8.095,39.

Tiga indeks saham acuan bukukan penguatan terbaik secara persentase selama bulanan. Penguatan ini terbaik sejak Januari yang mengantar indeks saham S&P 500 dan Nasdaq mencatat penguatan tertinggi dan menolong investor kembali optimistis untuk pasar saham kembali reli.

Sepanjang April 2019, tiga indeks saham acuan wall street yaitu indeks saham Dow Jones naik 2,6 persen, indeks saham S&P 500 mendaki 3,9 persen dan indeks saham Nasdaq bertambah 4,9 persen.

Laporan keuangan yang tidak begitu mengkhawatirkan, data ekonomi positif, dan perkembangan kemajuan pembicaraan negosiasi perdagangan China-AS membantu mengangkat indeks saham acuan.

Di sisi lain, pada perdagangan saham Selasa waktu setempat, saham Alphabet bebani indeks saham Nasdaq dan mencatatkan penguatan terbatas di indeks saham S&P 500.

Saham Alphabet Inc melemah 7,5 persen dan alami penurunan terburuk sejak Januari 2012. Hal itu dipicu usai laporan perseroan mengenai pendapatan melambat dalam tiga tahun.

Sektor jasa komunikasi turun 2,5 persen yang didorong saham Alphabet dan alami penurunan persentase terbesar dalam empat bulan di wall street.

“Sentimen negatif besar pada saat ini yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa saham teknologi yang besar. Alphabet sudah tertekan dan Apple melemah,” ujar Wakil Presiden Direktur BB&T Management, Bucky Hellwig, seperti dikutip dari laman Reuters, Kamis (1/5/2019).

Harga Minyak Menguat Terbatas Imbas Kekhawatiran Ekspor Venezuela

Liputan6.com, New York – Harga minyak naik terbatas usai harga minyak acuan Brent naik di atas USD 73 per barel. Ini karena pasar khawatir kalau pemberontakan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan memukul ekspor minyak mentah negara itu.

Harga minyak naik setelah pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido menyerukan dukungan militer untuk akhiri pemerintahan Maduro. Namun, harga minyak naik terbatas usai pemerintah menyatakan operasi perusahaan minyak milik negara PDVSA tidak terganggu dan pemimpin militer tetap setia.

“Kemungkinan Guaido akan mengendalikan situasi tidak sekuat yang dirasakan pagi ini. Jika Maduro bertahan, Anda akan melihat pasar tetap rendah,” tutur Direktur Mizuho, Bob Yawger, seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (1/5/2019).

Harga minyak Brent mencapai level tertinggi di USD 73,27 per barel dan berakhir di posisi USD 76. Harga minyak Brent naik 1,1 persen ke posisi USD 72,80. Pada pekan lalu, harga minyak Brent mencapai level tertinggi dalam enam bulan di atas USD 75.

Harga minyak berjangka AS ditutup ke posisi USD 63,91 atau naik 41 sen atau 0,7 persen usai mencapai level tertinggi di USD 64,75 per barel.

Harga minyak naik terbatas dalam sesi perdagangan usai American Petroleum Institute (API) melaporkan persediaan minyak mentah AS naik 6,8 juta barel pada pekan lalu. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan analis 1,5 juta barel.

Survei Reuters juga menunjukkan ekspor minyak OPEC Venezuela telah berkurang dengan sanksi AS terhadap PDVSA membantu mengekang produksi OPEC ke level terendah dalam empat tahun.

Jika pemerintah Maduro tetap berkuasa lebih lama, ekspor dan produksi minyak mentah Venezuela akan terus menurun karena produsen OPEC bergulat dengan pemadaman listrik dan masalah lainnya.

“Situasi tampaknya menjadi jauh lebih buruk dari pada lebih baik. Produksi minyak mereka akan terus merosot,” ujar Analis RFO Futures, Phillip Streible.

Sebelumnya harga minyak mentah mendapat dukungan ketika Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih mengatakan kesepakatan antara produsen untuk mengurangi produksi dapat diperpanjang hingga akhir 2019.

HEADLINE: Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Bakal Lebih Baik dari Jakarta?

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Jokowi menyebut ada tiga kandidat lokasi calon ibu kota, yaitu Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

“Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira-kira itu lah,” ucap Jokowi pada selasa kemarin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui pemerintah belum memutuskan satu dari tiga kandidat ibu kota tersebut. Jokowi mengatakan, perlu kajian mendalam mengenai dampak positif maupun negatif dari pemindahan ibu kota tersebut.

“Kita harus cek dong secara detail. Meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, air seperti apa, mengenai kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa,” ujar Jokowi.

Pemindahan ibu kota bukan tentang simbolis semata, melainkan ada faktor ekonomi. Jakarta dinilai tak bisa memikul fungsi pusat pemerintah, pelayanan publik, dan bisnis.

Wacana pemindahan ini terkait kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan. Negara lain seperti Kazakhstan dan Malaysia turut menjadi contoh perpindahan ibu kota.

“Pembahasan ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun, terutama kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju,” ujar dia.

Jokowi bercerita, Presiden Soekarno sebetulnya pernah mewacanakan pemindahan ibu kota Indonesia. Hanya saja terdapat kendala yang menyebabkan hal itu tak bisa terwujudkan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun juga sempat mengangkat isu ini. Kini, Presiden Jokowi menyebut dirinya juga mulai mempertimbangkan aspek biaya serta geopolitik.

“Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, alasan rasional pemindahan ibu kota ini adalah demi pemerataan ekonomi.

“Pertama, pulau Jawa menanggung hampir 50 persen ekonomi Indonesia. Kedua, mendorong pemerataan ekonomi ke Indonesia bagian timur,” ujar Bambang.

Bagaimanapun, menurut Bambang, pulau Jawa masih terlalu dominan untuk perekonomian Indonesia. Pemindahan ibu kota juga dilakukan untuk mengubah mindset agar Indonesiasentris.

Selain itu, nantinya ibu kota baru akan dicanangkan dapat merepresentasikan identitas bangsa, meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efektif serta menerapkan ibu kota yang smart, green dan beautiful city.

Bambang menjelaskan, jika memang pemindahan ibu kota jadi dilakukan, paling cepat akan dilaksanakan pada 2020 dan bisa diselesaikan dalam dua target waktu, yaitu 5 atau 10 tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, ada banyak pertimbangan kenapa ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta. Salah satunya terkait faktor daya dukung.

“Banyak sekali, jadi itu salah satunya daya dukung Jakarta. Bukan hanya kemacetan atau banjir, enggak, tapi daya dukungnya sendiri,” ungkap dia.

Kemudian, faktor persebaran penduduk juga turut menjadi salah satu pertimbangan utama. “Penduduk di Jawa ini kan 57 persen (dari total penduduk Indonesia), di Sumatera 21 persen. Jadi untuk penyebaran juga,” sambungnya.

Faktor berikutnya, yakni pemerataan pembangunan di Nusantara. Dia menyatakan, berpindahnya ibu kota akan membantu pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang kini tengah diusung pemerintah.

Menteri Basuki menyebutkan, pemerintah akan memproyeksikan untuk membangun kota mandiri baru untuk dijadikan ibu kota, bukan memindahkannya. “Iya, buat kota baru,” tandasnya.

Basuki juga mengatakan bahwa ibu kota baru setidaknya harus memiliki akses ke pantai. Keputusan ini diambil demi memperkuat citra Indonesia sebagai sebuah negara maritim.

FOTO: Garudafood Bagikan Dividen Rp 17 Per Lembar

1/7

Direktur Garudafood, Paulus Tedjosutikno (kanan) bersama Head of Corporate Communication Garudafood, Dian Astriana memberikan keterangan seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Selasa (30/4/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Susi: Harus Ada Efek Jera Bagi Penabrak Kapal Patroli RI

Dalam empat bulan terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 29 kapal asing ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan kapal yang ditangkap tersebut berasal dari dua negara yaitu Vietnam sebanyak 15 kapal dan Malaysia sebanyak 14 kapal.

“Sejak Januari hingga April 2019, KKP berhasil menangkap 29 kapal perikanan asing ilegal, terdiri atas 15 kapal bendera Vietnam dan 14 kapal bendera Malaysia,” ujar dia di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Agus menjelaskan, penangkapan terbaru dilakukan terhadap satu Kapal Perikanan Asing (KIA) berbendera Malaysia oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 01 milik KKP.

Kapal berbendera Malaysia tersebut ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 Laut Natuna Utara, Kepuluan Riau, pada Jumat, 26 April 2019.

“Penangkapan KIA Malaysia KM. JHFA 299 TU1 (35.02 GT) dilakukan dalam operasi pengawasan yang dilaksanakan oleh KP Orca 01 dengan Nakhoda Priyo Kurniawan,” kata dia.

Saat ditangkap, lanjut Agus, kapal Malaysia tersebut diawaki oleh satu orang berkewarganegaraan Laos.

“Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Malaysia adalah melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan,” ungkap dia.

Kegiatan tersebut diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Kapal dikawal dan telah tiba di Pangkalan PSDKP pada 28 April 2019. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam.

PT PP Presisi Raup Laba Rp 101 Miliar di Kuartal I 2019

Pemerintah Aljazair kembali menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA sebagai kontraktor pelaksana untuk membangun 1.185 unit logement (rumah) di Gurun Sahara, Ouargla, Aljazair.

Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan, total nilai kontrak pembangunan logement ini mencapai Rp 500 miliar. “Pengerjaannnya ditargetkan akan berlangsung selama 36 bulan dan berakhir pada Desember 2021,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/4/2019).

Dengan penunjukan tersebut, jumlah logement yang dibangun oleh WIKA di negara yang terletak di Afrika Utara itu kini mencapai 5.385 unit. Sebelumnya, perseroan mendapat kepercayaan untuk membangun 700 dan 1.000 unit logement di Baraki dan El Harrach, kemudian dilanjutkan dengan 1.250 unit logement di Khemis Miliana.

Baca Juga

WIKA Gedung Buka Lowongan Kerja Terbaru, Siapa Mau?Jalur Kereta Layang Jakarta Mulai Dibangun pada 2020Top 3: Lowongan Kerja di Berbagai BUMN   

Tumiyana menuturkan, Gurun Sahara merupakan salah satu tempat terpanas di dunia dengan suhu maksimum bisa mencapai 50 derajat celcius. Kondisi tersebut berpotensi tidak baik pada pembetonan sehingga waktu pengerjaannya pun dibagi untuk menghindari suhu panas pada siang hari.

“Kondisinya sangat panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari, tapi teman-teman antusias karena memiliki tantangan baru. Dari situ, waktu kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu mulai dari jam 5-11 siang dan dilanjutkan jam 5 sore-11 malam,” ungkap dia.

Selain pengerjaan proyek di Gurun Sahara, Aljazair, WIKA juga terlibat dalam pembangunan Jembatan Limbang yang merupakan Cable Stayed Bridge Pertama di Sarawak, Malaysia. Secara progres, pengerjaan Limbang Bridge kini mencapai 11,78 persen.

Menurut Tumiyana, jembatan yang membentang sepanjang 772 meter dan lebar 20,5 meter di atas Sungai Limbang Sarawak ini merupakan proyek jembatan cable stayed kedua WIKA di luar negeri setelah Jembatan Comoro di Dili, Timor Leste.

“Tujuannya untuk mempersingkat jarak tempuh antara kota Limbang dengan Brunei Darussalam sekaligus mendukung upaya pengembangan daerah-daerah baru di Malaysia,” jelas dia.

Kuartal I 2019, Intiland Cetak Pendapatan Rp 887,61 Miliar

Liputan6.com, Jakarta – PT Intiland Development Tbk (DILD) merilis kinerja sepanjang kuartal I 2019. Perseroan meski cetak kenaikan pendapatan tetapi laba merosot hingga Maret 2019.

Mengutip laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/4/2019), PT Intiland Development Tbk meraup pendapatan Rp 887,61 miliar hingga kuartal I 2019. Pendapatan perseroan tumbuh 25,15 persen dari periode sama tahun sebelumnya Rp 709,19 miliar.

Akan tetapi, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 57,08 persen dari Rp 112,78 miliar pada kuartal I 2018 menjadi Rp 48,39 miliar pada kuartal I 2019.

Sedangkan, laba kotor perseroan tumbuh 10,4 persen dari Rp 283,47 miliar hingga kuartal I 2018 menjadi Rp 313,03 miliar hingga kuartal I 2019.

Perseroan membukukan beban usaha melonjak menjadi Rp 156,18 miliar pada kuartal I 2019 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 145,67 miliar.

Selain itu, beban lain-lain naik menjadi Rp 90,70 miliar hingga kuartal I 2019 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 48,73 miliar. Perseroan mencatatkan kenaikan beban bunga menjadi Rp 94,68 miliar pada kuartal I 2019 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 59,70 miliar.

Perseroan alami kerugian kurs mata uang sebesar Rp 486,50 juta dari periode kuartal I 2018 untung Rp 32,11 juta. Pendapatan bunga naik menjadi Rp 8,10 miliar selama kuartal I 2019.

Laba usaha naik 13,3 persen menjadi Rp 156,18 miliar hingga kuartal I 2019 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 137,79 miliar. Dengan melihat kondisi itu, laba per saham dasar merosot dari 11 menjadi 5 pada kuartal I 2019.

Total liabilitas perseroan tercatat merosot menjadi Rp 7,49 triliun pada 31 Maret 2019 dari posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp 7,69 triliun. Ekuitas perseroan tumbuh menjadi Rp 6,62 triliun pada 31 Maret 2019. PT Intiland Development Tbk kantongi kas Rp 1,09 triliun pada 31 Maret 2019.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Development, Archied Noto Pradono menuturkan, pertumbuhan pendapatan usaha terutama berasal dari peningkatan pengakuan pendapatan dari segmen pengembangan mixed-use dan high rise.

Peningkatan itu seiring dengan perkembangan penyelesaian sejumlah proyek mixed use dan high rise di Jakarta dan Surabaya seperti Fifty Seven Promenade, Graha Golf dan The Rosebay.

“Pembangunan beberapa proyek mixed-use dan high rise akan selesai tahun ini. Kami berharap pasar properti dapat tumbuh positif dan minat beli konsumen dan investor cepat kembali pulih,” ujar Archied, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa pekan ini.

Kapal Asing Makin Agresif Curi Ikan di Laut Natuna

Dalam empat bulan terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 29 kapal asing ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan kapal yang ditangkap tersebut berasal dari dua negara yaitu Vietnam sebanyak 15 kapal dan Malaysia sebanyak 14 kapal.

“Sejak Januari hingga April 2019, KKP berhasil menangkap 29 kapal perikanan asing ilegal, terdiri atas 15 kapal bendera Vietnam dan 14 kapal bendera Malaysia,” ujar dia di Jakarta, Senin (29/4/20190.

Agus menjelaskan, penangkapan terbaru dilakukan terhadap satu Kapal Perikanan Asing (KIA) berbendera Malaysia oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 01 milik KKP.

Kapal berbendera Malaysia tersebut ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 Laut Natuna Utara, Kepuluan Riau, pada Jumat, 26 April 2019.

“Penangkapan KIA Malaysia KM. JHFA 299 TU1 (35.02 GT) dilakukan dalam operasi pengawasan yang dilaksanakan oleh KP Orca 01 dengan Nakhoda Priyo Kurniawan,” kata dia.

Saat ditangkap, lanjut Agus, kapal Malaysia tersebut diawaki oleh satu orang berkewarganegaraan Laos.

“Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Malaysia adalah melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan,” ungkap dia.

Kegiatan tersebut diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Kapal dikawal dan telah tiba di Pangkalan PSDKP pada 28 April 2019. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam.

Perkuat Keuangan Syariah, BI Rilis Aturan Baru soal Sukuk

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperkuat operasi moneter berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya dengan memperluas underlying aset penerbitan sukuk Bank Indonesia (SukBI).

BI pun menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/6/PBI/2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang operasi moneter berdasarkan prinsip syariah.

Pengaturan dalam perubahan ketiga PBI operasi moneter mengatur perluasan underlying aset penerbitan SukBI yang kini dapat menggunakan sukuk global yang dimiliki oleh BI sebagai underlying asset SukBI.

Selain itu, terdapat penyempurnaan terhadap akad fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah (Fasbis), sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang semula menggunakan akad wadi’ah menjadi akad ju’alah.

“Ketentuan tersebut berlaku mulai 29 April 2019,” seperti dikutip dari laman BI, Selasa (30/4/2019).

Mengutip dari peraturan tersebut, SukBI memiliki karakteristik antara lain menggunakan underlying aset berupa SBSN dan sukuk global, berjangka waktu satu hari dan paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender yang dihitung sejak satu hari setelah tanggal penyelesaian transaksi hingga tanggal jatuh waktu, diterbitkan tanpa warkat.

Menteri Susi Ungkap Alasan Kapal Asing Tak Kapok Curi Ikan di Laut RI

Liputan6.com, Jakarta – Baru-baru ini beredar video kapal TNI Angkatan Laut yang ditabrak oleh kapal Vietnam saat hendak ditangkap di wilayah perairan NKRI. Vietnam termasuk salah satu negara yang paling sering memasuki zona wilayah kelautan Indonesia. Lalu apa yang membuat mereka tidak pernah jera melakukannya ?

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan asing tidak pernah jera melakukan pencurian atau ilegal fishing di laut Indonesia, sebab laut mereka tidak lagi memiliki banyak sumber daya. Sementara itu, kondisi laut Indonesia yang kaya akan hasil laut menjadi nampak seksi di mata para pelaku ilegal fishing tersebut.

“Apa yang terjadi dengan KRI kita (ditubruk) bukan pertama kali. Kenapa mereka enggak jera? ya namanya butuh bagaimana jera, di laut sendiri sudah tidak ada sumber daya laut,” kata Menteri Susi dalam acara konfrensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/4).

Susi menegaskan apa yang dilakukan TNI AL sudah benar. Sebab kapal asing yang masuk tanpa izin harus diproses dan ditindak.

“Sudah benar apa yang dilakukan TNI AL. Kita harus terus menerus menjaga,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir ini agresivitas kapal asing yang melakukan ilegal fishing kian meningkat, salah satunya di wilayah perairan Natuna.

“Sumber daya laut mereka sudah habis rata-rata jadi lari ke bawah (mencuri di laut negara lain),” ujarnya.

Selain itu, keagresifan tersebut juga didorong dengan adanya spekulasi bahwa kebijakan pemerintah Indonesia kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera untuk para pelaku. Dia menegaskan, penenggelaman kapal adalah hukuman paling ampuh untuk dapat memberikan efek jera.

Oleh sebab itu dia menyatakan penjagaan keamanan kemaritiman harus lebih ditingkatkan.

“Sumber konflik di dunia akan beralih dari politik dan ideologi menjadi kebutuhan pangan dan laut menjadi salah satu sumber daya protein yang paling murah dan paling mudah didapat,” ujar Susi Pudjiastuti.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Terlibat Korupsi, 1.237 PNS Diberhentikan Tidak Hormat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyebutkan, banyak laporan masuk terkait penyimpangan netralitas PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Keterlibatan ASN (secara politik) memang banyak laporan masuk. Ini bukan perorangan ya, tapi secara umum,” ungkap dia di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Menindaki hal ini, ia melanjutkan, Kementerian PANRB akan menyelesaikannya secara komprehensif bersama seluruh instansi pemerintah, baik kementerian dan lembaga, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

“Tak hanya diselesaikan oleh Kementerian PANRB dan BKN, tapi semua kementerian dan lembaga dan pemerintahan provinsi-daerah akan kita rakor kan. Kemudian kita akan lihat skalanya seperti apa, indikasinya seperti apa,” paparnya.

Keputusan ini diambil lantaran pemerintah harus melihat latar belakang serta dasar hukum atas kasus ini, sehingga tidak sembarang menghakimi.

“Kementerian PANRB adalah corong semua kementerian dan lembaga. Semua keputusan tentu harus didiskusikan terlebih dahulu oleh seluruh kementerian dan lembaga,” tegas dia.

Garuda Indonesia Bakal Operasikan Drone Kargo

Liputan6.com, Jakarta – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan mengoperasikan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone (unmanned aerial vehicle/UAV) per Oktober 2019. 

Hal itu diklaim sebagai fokus maskapai untuk mengoptimalkan potensi pangsa pasar dan pendapatan kargo udara. Terutama dalam menghubungkan wilayah remote dengan fasilitas bandara yang terbatas.

“Pengadaan angkutan kargo tanpa awak ini, sangat memungkinkan kami untuk mengantarkan barang dari sisi udara dengan mudah dan jangkauan luas, mengingat perkembangan e-commerce pun semakin meningkat,” ujar Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha PT Garuda Indonesia Tbk, Mohammad Iqbal di Tangerang, Selasa (30/4/2019).

Selain itu, penggunaan drone bisa hemat bahan bakar dengan hitungan penghematan 1 jam 2 liter.

Perusahaan berpelat merah ini berencana mengoperasikan hingga 100 unit drone di Indonesia yang merupakan bentuk kerja sama eksklusif bersama Beihang UAS Technology Co. Ltd. 

Selain itu juga melibatkan sektor industri nasional khususnya dari aspek produksi, perakitan armada hingga aspek komersial penunjang lainnya. 

Pada tahap awal, akan dioperasikan sebanyak tiga unit drone berjenis BZK-005  pada kuartal IV 2019, yang diproyeksikan dapat mengangkut beban angkutan kargo hingga mencapai 1,2 ton dengan jarak tempuh mencapai 1200 kilometer di ketinggian 5.000 meter. 

“Nantinya, akan dioperasikan pada bulan Oktober 2019. Namun, hingga saat ini kita masih menunggu hasil untuk regulasinya yang diharapkan selesai pada bulan September 2019,” kata Iqbal. 

Raup Rp 17 Triliun, Avengers: Endgame Masuk Film Terlaris Sepanjang Masa

Liputan6.com, Jakarta – Avengers: Endgame terus menorehkan pencapaian di dunia perfilman Amerika Serikat (AS) dan dunia. Terkini, seri keempat Avengers berhasil menjadi film pertama yang meraup USD 1 miliar.

Dilaporkan Polygon, Avengers: Endgame meraup USD miliar atau Rp 14,4 triliun (USD 1 = Rp 14.194) dalam lima hari. Dengan ini, film tersebut menjadi film pertama dalam sejarah yang berhasil mencapai hal itu.

Berdasarkan data Box Office Mojo, Avengers: Endgame sedang berada di posisi 17 film terlaris sepanjang masa. Pendapatannya sejauh ini adalah USD 1,2 miliar (Rp 17 triliun). Posisi ini pun masih sementara, dan ada kemungkinan peringkat film naik terus naik.

Disney menyebut Avengers sudah mengalahkan pendapatan Avengers: Inifity Wars dalam pendapatan di minggu pertama secara domestik. Pendapatan Infinity Wars adalah sebesar USD 256,7 juta (Rp 3,6 triliun), sementara Endgame mendapat USD 350 juta (Rp 4,9 triliun).

Pencapaian Avengers: Endgame di seluruh dunia juga menjadi sorotan, terutama karena pencapaiannya di China. Pada hari pembukanya, film itu meraup USD 107,8 juta (Rp 1,5 triliun).

Selain itu, Avengers: Endgame juga memiliki debut global terbesar dalam IMAX, yakni USD 91,5 juta (Rp 1,2 triliun).

Avengers: Endgame juga menandakan film ke delapan Marvel Studios yang meraup USD 1 miliar (Rp 14,1 triliun). Sebelumnya ada Captain Marvel yang juga menembus angka tersebut.

BI Inisiasi Pembentukan Standar Internasional Keuangan Syariah Global

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, selaku Chairman of the Executive Committee, bersama anggota Islamic Financial Services Board (IFSB) menginisiasi transformasi strategi dan standar internasional keuangan syariah global guna memperkuat resiliensi keuangan syariah. Standar ini juga juga mewujudkan infrastruktur berupa pedoman dan standar regulasi yang sejajar dengan industri keuangan konvensional.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan the 34th Meeting of the Council – IFSB, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 29 April 2019.

Kontribusi aktif Bank Indonesia dalam forum internasional ini merupakan bagian dari implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia dan sebagai bentuk dukungan nyata dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia.

Dikutip dari keterangan tertulis BI, Selasa (30/4/2019), pertemuan ini dihadiri Council member IFSB yang terdiri dari beberapa Gubernur Bank Sentral antara lain dari Malaysia, UAE, Kuwait, Pakistan, Nigeria dan Oman, serta Pimpinan otoritas pengawas lembaga keuangan antara lain otoritas jasa keuangan Indonesia, Brunei Darussalam, Mesir, Turki dan Saudi Arabia.

BI memimpin Executive Committe (EC) IFSB sebagai komite yang memberikan rekomendasi kepada Council dalam hal terkait perumusan kerangka strategis dan aspek governance IFSB. Pembentukan EC – IFSB berdasarkan keputusan 33rd Council Meeting di Jeddah pada Desember 2018.

Rekomendasi ini ditujukan untuk memberikan penajaman strategi serta penguatan organisasi dan aspek governance IFSB sebagai forum standarisasi internasional yang memegang peranan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah global.

Pemerintah Dorong Edukasi Penggunaan Tenaga Nuklir

Sebelumnya, Badan pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk meningkatkan penegakan hukum ketenaganukliran.

Penegakan hukum bidang ketenaganukliran dilaksanakan sebagai amanah dari ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. hal ini, merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), setelah dilaksanakan pembinaan oleh Bapeten.

Kepala Bapeten Jazi Eko lstiyanto mengatakan, dengan adanya perjanjian nota kesepahaman dan kerja sama antara Bapeten dan Polri, akan terjalin kerja sama yang lebih erat dan koordinasi yang lebih mantap.

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenaganukliran oleh Sekretaris Utama Bapeten  Hendriyanto Hadi Tjahyono dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri lrjen ldham Aziz, sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kepala BAPETEN Jazi Eko lstiyanto dan Kapolri Tito Karnavian pada tanggal 10 Januari 2019.

“Kerja sama ini, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman instansi penegakan hukum atas ketentuan peraturan perundangan bidang ketenaganukliran,” kata Jazi, saat menghadiri penandatangan perjanjian Kerjasama, di Jakarta, Selasa, 30 April 2019.

Menurutnya, Bapeten telah melaksanakan penegakan hukum terkait pelanggaran Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang no. 10 tahun 1997, tentang Ketenaganukliran, pada sejumlah fasilitas kesehatan maupun industri yang memanfaatkan tenaga nuklir tanpa izin atau izinnya sudah kadaluwarsa ataupun melanggar kondisi perizinan.

Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap sejumlah instansi tersebut yang selama ini mencapai 30 instansi, beberapa diantaranya telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan atau telah incraht.

”Diharapkan, kegiatan ini dapat menumbuhkembangkan budaya keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Serta mewujudkan tujuan penegakan hukum yang berlandaskan pada aspek kepastian dan ketertiban hukum, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat,” tandasnya.

Katalis Merah Putih Ubah Minyak Sawit Jadi Produk Bernilai Tinggi

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tidak akan tinggal diam dengan ada kampanye negatif kelapa sawit Indonesia oleh Eropa.

Untuk tetap memasarkan kelapa sawit, pemerintah akan memperluas pasar di Asia dan Afrika melalui Free Trade Agreement (FTA).

“Memang sedang berjalan (perluasan pasar ekspor lewat Free Trade Agreement). Itu Menteri Perdagangan (tugasnya) saya tahu pembicaraan sudah mulai,” ujar Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Darmin membeberkan, negara yang tengah dalam negosiasi seperti Pakistan hingga India. Komunikasi dengan kedua negara tersebut terus dilakukan secara intensif. “Rasanya dengan India itu mestinya sudah, Pakistan juga sudah,” tutur dia.

Ada satu negara lain yang sedang tahap pendekatan dengan pemerintah dalam rangka ekspor kelapa sawit yaitu Turki. “Turki sudah dimulai dibicarakan juga. Jadi pembicaraan juga juga sudah jalan,” kata Darmin.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, pemerintah memang lebih fokus mengembangkan pasar ekspor kelapa sawit menuju negara yang menggunakan minyak sawit sebagai kebutuhan sehari-hari.

“Dan memang kita dahulukan ke negara yang banyak menggunakan palm oil. Setelah Asia Selatan kita masuk ke Afrika,” tandasnya.

Pemerintah Baru Diharap Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) meminta kepada calon presiden terpilih nantinya dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur dinilai memiliki nilai tambah bagi para tenaga kerja.

Presiden KSBSI, Mudhofir, mengatakan pembangunan infrastruktur memiliki dampak besar bagi para buruh. Menurutnya, dengan adanya infrastruktur seperti jalan tol pelabuhan hingga bandara, maka biaya logistik bisa lebih murah. Dengan demikian, keberlangsungan usaha dapat terjaga.

“Memang merasakannya tidak langsung, lama-lama pasti akan ada dampak. Sebelumnya kan yang kita hadapi itu masalah distribusi logisitik yang kita tahu ongkos kirim lebih mahal,” ujarnya saat ditemui di dalam Kantor APINDO, Jakarta, Kamis (11/4).

Mudhofir mengatakan, pembangunan infrasturuktur juga menjadi bagian penting untuk menarik masuk investasi. Sebab, dengan investasi asing yang semakin banyak maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap.

“Kalau infrastrutkur tidak dibangun kita akan ketinggalan dengan Vietnam dan sebagainya,” ucapnya.

Dia menambahkan, selain infrastruktur, pihaknya juga menginginkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa gencar menarik investasi. Di samping itu, dirinya juga menginginkan perbaikan sistem dari Badan Peneyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Sebab, kedua hal tersebut sangat krusial untuk kesejahteraan para buruh.

“Artinya kita ingin ada pekerjaan untuk buruh juga tapi ada pembahasan misalnya jaminan sosialnya,” jelasnya.

Menteri Susi Bakal Tenggelamkan 51 Kapal Saat Safari Ramadan

Sebelumnya, dalam empat bulan terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 29 kapal asing ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan kapal yang ditangkap tersebut berasal dari dua negara yaitu Vietnam sebanyak 15 kapal dan Malaysia sebanyak 14 kapal.

“Sejak Januari hingga April 2019, KKP berhasil menangkap 29 kapal perikanan asing ilegal, terdiri atas 15 kapal bendera Vietnam dan 14 kapal bendera Malaysia,” ujar dia di Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Agus menjelaskan, penangkapan terbaru dilakukan terhadap satu Kapal Perikanan Asing (KIA) berbendera Malaysia oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 01 milik KKP.

Kapal berbendera Malaysia tersebut ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 Laut Natuna Utara, Kepuluan Riau, pada Jumat, 26 April 2019.

“Penangkapan KIA Malaysia KM. JHFA 299 TU1 (35.02 GT) dilakukan dalam operasi pengawasan yang dilaksanakan oleh KP Orca 01 dengan Nakhoda Priyo Kurniawan,” kata dia.

Saat ditangkap, lanjut Agus, kapal Malaysia tersebut diawaki oleh satu orang berkewarganegaraan Laos.

“Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Malaysia adalah melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan,” ungkap dia.

Kegiatan tersebut diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Kapal dikawal dan telah tiba di Pangkalan PSDKP pada 28 April 2019. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam.

Medikaloka Hermina Catatkan Laba Bersih Rp 191 Miliar pada 2018

Liputan6.com, Jakarta – PT Medikaloka Hermina Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2018 sekaligus RUPS Luar Biasa untuk pertama kalinya sebagai perusahaan terbuka setelah saham Hermina tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Mei 2018. Dalam RUPS ini, Dewan Komisaris dan Direksi Hermina memaparkan kinerja Perseroan yang baik membukukan pertumbuhan bisnis sepanjang 2018.

RUPS Tahunan dan Luar Biasa ini terdapat lima agenda yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018, laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kelima agenda RUPS Tahunan ini mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan. Sementara itu, RUPS Luar Biasa membahas tentang persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang juga telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.

Direktur Utama Hermina Hasmoro menyatakan, Hermina yang didirikan pada 1985 telah tumbuh sebagai salah satu grup rumah sakit umum swasta terbesar di Indonesia dan per Desember 2018 memiliki 32 jaringan rumah sakit berkapasitas 3.378 tempat tidur yang tersebar di 20 kota di Indonesia dengan didukung oleh lebih dari 3.200 dokter dan spesialis.

Sepanjang 2018, jaringan rumah sakit Hermina telah dipercaya oleh 5,3 juta pasien rawat jalan dan 310 ribu pasien rawat inap. Sebagai rumah sakit umum, Hermina juga menjadi pemimpin pasar dalam segmen spesialisasi kebidanan dan kesehatan anak, tenaga medis. Hermina telah membantu kelahiran lebih dari 45 ribu bayi di tahun 2018.

“Kedepannya, Hermina akan terus memperluas akses layanan kesehatan kepada masyarakat dengan komitmen sebagai penyedia utama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan ekspansi dengan menambah empat rumah sakit pada tahun ini,” kata Hasmoro dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4/2019). 

Kinerja positif yang diraih Hermina di 2018 mencerminkan komitmen dan kemampuan pengelolaan operasional yang solid. Berdasarkan laporan keuangan audit 2018, Perseroan mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp 3,06 triliun, atau meningkat 14,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatatkan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar Rp 644,5 miliar dan laba bersih sebesar Rp 191 miliar.

Pada tahun 2018, persentase penggunaan tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di jaringan rumah sakit Hermina tercatat mencapai 65,8 persen, angka yang terhitung tinggi meski Perseroan telah menambah kurang lebih 600 tempat tidur sepanjang tahun 2018.

Total hari rawat inap meningkat sebesar 23,9 persen mencapai 776.700 hari, dengan rerata lamanya pasien dirawat (Average Length of Stay / ALOS) selama 2,5 hari. Semakin pendek hari ALOS mengindikasikan efisiensi operasional yang tinggi dari rumah sakit Hermina.

Pembangkit Tenaga Surya Bakal Listriki KEK Sei Mangkei

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Djoko Siswanto dan Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) Wiko Migantoro, di Kantornya, Jakarta. Pertemuan ini membahas kondisi harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Djoko mengatakan, hasil pertemuan akhirnya pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga gas KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara. Rencananya, penurunan tersebut akan dilakukan pada 2021.

Dia menuturkan harga gas di kawasan ekonomi khusus tersebut saat ini berada di kisaran USD 10,48 per MMBTu. Kemudian rencananya diturunkan di bawah USD 10 per MMBTu.

“Jadi sampai dengan tahun depan harga sesuai yang sudah terkontrak sampai akhir 2020. Setelah itu gas turun di bawah USD 10 (rencananya) sekarang harga USD 10,48,” jelasnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.

Djoko menyampaikan penurunan tersebut juga telah didukung dengan turunnya biaya operating dan maintenance pipa (ONM), transportasi di lokasi tersebut. “Ya biaya ONM-nya turun, transportasi,” imbuhya.

Wiko menambahkan dengan penurunan harga gas diharapkan pasokan gas bisa meningkat jadi 60 MMSCDF. Sebab, saat ini angka pasokan masih berada di angka 2,5 MMSCDF.

“Kita berharap demand-nya makin tumbuhlah dengan harga begini. Sekarang baru 2,5 mmscfd (supply Pertagas untuk KEK Sei Mangkei). Katanya yang punya kawasan (kenaikan) bisa sampai 60 MMSCDF,” pungkasnya.

SKK Migas Evaluasi 19 Blok Berpotensi Mengandung Migas 8,3 Miliar BOE

Liputan6.com, Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan mengevaluasi 19 cekungan yang memiliki potensi kandungan migas 8,3 miliar barel setara minyak (Barel Oil Equivalent/BOE).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, SKK Migas telah meluncurkan pusat pengetahuan dan pengembangan migas, yaitu Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI). Untuk memudahkan pencarian data hulu migas Indonesia yang valid dan terkini.

“Untuk mendukung pengelolaan bisnis hulu migas yang lebih efektif, efisien, serta dalam upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan energi yang berkeadilan pada kesempatan kali ini juga, secara resmi kami perkenalkan Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI),” kata Dwi, di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

IOGI telah mengevaluasi lebih lanjut 19 cekungan produksi yang memiliki 126 proven plays dan mendapatkan potensi sumberdaya sebesar 8,3 miliar BOE.

Hasil evaluasi menunjukkan terdapat lima cekungan yang berpotensi menemukan cadangan besar dan signifikan, yaitu Cekungan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, North East Java, Kutai, dan Pre-Tertiary Passive Margin. Indonesia masih berpeluang menemukan paling tidak dua lapangan dengan masing-masing sumberdaya di tempat sebesar 770 juta boe.

“IOGI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendorong semakin berkembangnya bisnis hulu migas di Indonesia,” tuturnya.

Kronologi Pemindahan Ibu Kota RI dari Zaman Kolonial hingga Kini

Dahulu sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial Belanda sempat punya wacana memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung.

Dilansir dari Merdeka, wacana itu muncul pada tahun 1916. Salah satu alasannya adalah karena Batavia yang panas dan lembab sehingga dianggap kurang sehat, sementara temperatur Bandung lebih sejuk.

Berdasarkan rilis BPN pada tahun 2016, berbagai langkah sudah diambil pemerintah kolonial demi mewujudkan rencana ini, termasuk pemindahan kantor penting secara bertahap. 

Kantor-kantor pertambangan dan energi, bio farma, kantor pos besar dan kantor pusat kereta api juga mulai dipindahkan. Bandung pun menjadi pusat militer pemerintah.

Belum sempat berhasil, realisasi pupus di tengah jalan karena berbagai isu seperti resesi dan korupsi.

Sepanjang 2019, Menteri Susi Sudah Tangkap 81 Kapal Pencuri Ikan

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melaporkan, ada sebanyak 81 kapal asing yang berhasil ditangkap pada 2019 lantaran kedapatan mencuri sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia.

Dari hasil penangkapan tersebut, ia menyebutkan, sebanyak 51 di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk dapat ditenggelamkan.

“Tahun ini sudah sampai ada 81 kapal (yang berhasil disita), tapi sebagian besar belum inkracht. 51 kapal sudah inkracht, 30 belum,” ujar dia saat menggelar sesi konferensi pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Tindak penenggelaman kapal ini, menurut dia, merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan efek jera kepada kapal asing yang mencuri ikan di wilayah kelautan Nusantara.

“Kalau lihat kejadian, semua harus bersetuju, harus punya pendapat sama bahwa tidak ada cara lain yang lebih baik dalam rangka penegakan hukum dengan pemusnahan. Ditenggelamkan untuk detterent effect. Sehingga there’s no chance to get back,” serunya lantang.

ITB Targetkan Pabrik Katalis Merah Putih Beroperasi di 2020

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), mendukung upaya pemerintah untuk menekan impor produk industri petrokimia seperti plastik. Salah satu langkah pemerintah yakni dengan mendorong investasi pabrik petrokimia.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi S Lukman, mengatakan sejauh ini, 60 persen kebutuhan plastik industri mamin diperoleh lewat impor.

“Kalau Menperin mendorong industri hulu langkah tepat, industri hulu ini agak lambat, hilir cepat. Hilir butuh modal lebih sedikit. Hulu ini mahal investasi mahal, biaya bunga mahal, return investasinya lebih lama,” kata dia, di acara acara Indonesia Industrial Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/4/2019).

“Dan ini harus didorong dengan berbagai insentif mulai dari perpajakan, tax holiday dan segalanya supaya kita mengurangi ketergantungan impor,” lanjut dia.

Dia mengatakan industri makanan dan minuman merupakan pengguna plastik terbesar dengan porsi hingga 60 persen dari total konsumsi plastik di Indonesia. Karena itu, jika industri petrokimia sebagai penyuplai dapat ditingkatkan kinerjanya, maka efisiensi di industri hilir khususnya di industri mamin akan terjadi.

“Akan sangat besar sekali (efisiensi). Kita sekarang packaging. Dan packaging plastik ini pemakai terbesar itu industri mamin sekitar 60 persen,” jelas Adhi.

“Mamin itu pengguna. Jadi ada yang membeli biji plastik terus dijadikan botol, cup. Kita belinya biji plastik. Yang produksi kan Industri hulu,” imbuhnya.

6.788 Pelanggan Kembali Dapat Pasokan Listrik Pasca Banjir di Bengkulu

Liputan6.com, Jakarta – PT PLN (Persero) mencatat, 6.788 pelanggan di Bengkulu yang mengalami banjir bandang sudah dapat menikmati listrik. Setelah jaringan kelistrikan yang rusak akibat bencana tersebut sudah diperbaiki.

Plt Dirut PLN, Muhamad Ali mengatakan, perkembangan pemulihan keseluruhan mencapai 68,02 persen hingga 30 April 2019. Dari jumlah itu, yang listriknya sudah menyala sebanyak 6.788 pelanggan. 

“Kendala utama proses recovery yakni masih ada sejumlah lokasi yang tergenang air atau tertutup longsor, namun rekan-rekan PLN di lapangan tetap berupaya maksimal untuk mengatasi hal tersebut dengan selalu mengedepankan keselamatan,” kata Ali, di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Dia melanjutkan, sebanyak 108 gardu telah dinormalkan, sementara gardu yang padam tinggal 53 gardu. Selain itu, PLN juga berhasil memperbaiki 2 penyulang dan menyisakan 2 penyulang yang masih dalam proses perbaikan. 

“Progres perbaikan tiang roboh juga mengalami kemajuan, saat ini sebanyak 11 tiang distribusi jaringan menengah dan jaringan tegangan rendah berhasil diperbaiki,” tutur dia.

Menteri Rini Komandoi BUMN Bantu Korban Banjir Bengkulu

Selain itu, PLN melaporkan, dari 4 jurusan yang terkena dampak, hingga saat ini telah dilakukan penormalan 2 jurusan. Jumlah pelanggan yang terdampak padam sebanyak 9.844 pelanggan, saat ini tercatat 6.788 yang sudah menyala.

“Secara keseluruhan pemulihan listrik di Bengkulu pasca banjir hingga hari ini sudah 68,02 persen. Ini secara bertahap terus dilakukan. Dan saya mendorong PLN untuk terus bekerja keras memberikan perbaikan dan pelayanan kepada masyarakat yang terkena dampak,” ujar Menteri Rini.

Di sisi lain, BUMN juga bersinergi memberikan bantuan, di mana PT Pertamina (Persero) memberikan bantuan tabung LPG 5,5 kg untuk kebutuhan rumah tangga. Pertamina menjamin, pasokan BBM dan LPG pasca banjir tetap terpenuhi dan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM dan LPG.

BUMN-BUMN lain yaitu PT Telkom, Pelindo 2, Himbara, Bulog, Jasa Raharja, Kimia Fatma, PTPN VII bersinergi memberikan bantuan obat-obatan, tenaga medis, alat kebersihan, perbaikan sarana sekolah, sembako, dll dengan total bantuan sebesar Rp 870juta.

“Terima kasih kepada BUMN yang sudah terlibat dan bergerak cepat membantu masyarakat. Sinergi seperti ini terus saya dorong. Terima kasih juga kepada semua pihak, Pemda Bengkulu yang sudah saling bahu membahu bersinergi,” tegas Menteri Rini

Adaro Energy Buka Lowongan Kerja untuk 20 Posisi, Tertarik?

Liputan6.com, Jakarta – Tertarik berkarier di perusahaan batu bara? Segera persiapkan diri Anda semaksimal mungkin karena salah satu perusahaan energi swasta terkemuka, yaitu PT Adaro Energy Tbk (Adaro) kembali membuka lowongan kerja terbaru.

Kali ini, perusahaan terbesar ke-4 di dunia ini, membuka lowongan kerja dengan menyediakan 20 posisi sekaligus. Pendaftaran lowongan kerja dibuka hingga akhir April dan bahkan hingga akhir Juni 2019.

Adaro Energy memberi kesempatan berkarier kepada talenta muda lulusan SMK, D3, hingga S1 yang siap bekerja di lingkungan perusahaan cabang DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sekadar informasi, PT Adaro Energy adalah kelompok perusahaan energi di Indonesia yang berfokus pada bisnis pertambangan batu bara yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaannya.

Adaro beroperasi di bawah naungan Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) generasi pertama yang berlaku sampai 2022.

Mengutip laman resmi PT Adaro Energy, Selasa (30/4/2019), berikut posisi yang disediakan beserta tata cara pendaftaran lowongan kerja tersebut:

Bappenas: Ibu Kota Pindah Bukan untuk Ciptakan Jakarta Kedua

 Wacana pemindahan ibu kota yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan.

Seperti yang diutarakan pelaku industri dan akademisi di bidang konstruksi, yang turut memberi beberapa saran dan masukan.

Direktur Teknik PT Wijaya Karya Beton Tbk, Sidiq Purnomo mengatakan, pembangunan ibu kota baru seakan menjadi sebuah lahan basah bagi para pelaku industri di sektor konstruksi.

“Sebagai pelaku industri kita sangat senang, karena itu seakan jadi makanan buat kita. Sebenarnya Jakarta sudah sangat berat menanggung bebannya. Kita selaku pelaku industri mendukung itu,” ujar dia di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/4/2019). 

Sidiq juga mengemukakan, tenaga ahli di sektor konstruksi siap memberi masukan dalam proyek pembangunannya.

“Saya pikir para ahli kita sudah memiliki pertimbangan teknis terbaik untuk menentukan lokasi terbaik,” tutur dia.

Di sisi lain, Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Parahyangan, Andreas Pramudya ikut menyuarakan sejumlah masukan terkait ide pembentukan ibu kota baru ini.

“Saran saya, pertama membuat masterplan secara keseluruhan. Soalnya kalau memindahkan (ibu kota) serentak itu akan memakan biaya tinggi. Jadi itu bisa dilakukan secara perlahan,” imbuh dia.

Untuk mempermudah proses pembangunan, ia pun mengimbau pemerintah agar tak luput memanfaatkan teknologi digital dan terbarukan sebagai alatnya.

“Kayak di Singapura, kita enggak pernah melihat ada polisi. Tapi ketika ada pelanggaran, tiba-tiba muncul saja. Itu karena internet of things sudah jadi bagian di dalamnya. Kita juga bisa memanfaatkan itu,” tutur dia.

Kementerian PUPR Alokasikan Rp 39 Triliun untuk Ketersediaan Air

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan tampungan dan suplai air, diantaranya melalui pembangunan 65 bendungan, embung, revitalisasi danau dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pembangunan tampungan air di berbagai daerah di Indonesia akan terus dilanjutkan untuk mencapai Visium Kementerian PUPR Tahun 2030, yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun atau meningkat dari saat ini baru mencapai 50 meter kubik per kapita per tahun.

Adapun rasio tampungan air di Tanah Air saat ini terhitung masih kecil, atau hanya satu tingkat di atas Ethiopia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam kurun 2015-2019 pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan, dimana sebanyak 49 diantaranya merupakan bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan. Hingga 2018, sebanyak 55 dari 65 bendungan sudah dalam tahap konstruksi, dimana 14 bendungan sudah rampung atau dalam tahap penyelesaian akhir konstruksi. 

“Indonesia masih membutuhkan banyak bendungan. Jika dibandingankan dengan Korea yang luasnya setara dengan Jawa Tengah ada ribuan, China puluhan ribu bendungan. Bendungan kita baru 231 buat ditambah 65 buat. Baru 296 bendungan yang baru bisa mengairi 20 persen dari irigasi kita,” jelas dia, Selasa (30/4/2019).

Dengan kondisi tersebut, ungkap Basuki, para ahli bendungan Indonesia harus lebih maju dalam merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara bendungan, serta mengantisipasi ancaman terhadap bendungan seperti risiko gempa bumi hingga perubahan iklim ekstrim.

“Adanya program pembangunan bendungan, semakin mengasah intellectual exercise kita tentang proses membangun bendungan-bendungan itu,” urainya.

Oleh karenanya, ia pun mengimbau, tanggung jawab dan tantangan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) dalam pembangunan bendungan di Indonesia sangat besar. Salah satunya dalam menyiapkan SDM bendungan yang lebih tangguh, inovatif, dan tanggap terhadap ancaman bencana, baik di lokasi bendungan maupun lingkungan sekitarnya.

“Saya mengajak para generasi muda ahli bendungan besar yang tergabung dalam KNI-BB untuk memanfaatkan pembangunan 65 bendungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi,” seru dia.

Potensi Kerugian Negara Jika Usaha Jastip Merajalela

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kepada para pelaku jasa titip (Jastip) khsusus barang-barang impor menaati peraturan yang ada. Di mana, DJBC sendiri mengatur maksimal kouta barang bawaan hanya senilai USD 500 atau setara dengan Rp 7 juta (kurs Rp 14.000)

Kepala Subdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Djanurindo Wibowo mengatakan, para pelaku Jastip tetap harus bertanggungjawab atas baraang bawaannya.

Apabila nilai barang tersebut melebihi itu, maka tetap harus dikenakan bea masuk 10 persen dan pajak penghasilan nilai (PPN) atas kegiatan impor 10 persen.

“Jadi kami liat adil kok. Artinya sharing kargo, tetapi tetap memberikan perhatian yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Jangan sampai bisnis (Jastip) itu berkembang karena penghindaran pajak,” katanya saat ditemui di Kantornya, Jumat, 26 April 2019.

“Tidak bisa kemudian dia bilang ‘waduh ini titipan temen’. ‘Ini kedapatan kamu yang bawa kok’ itu yang harus diperhatikan,” tambahnya.

Sejauh ini pihak DJBC sendiri terus melakukan koordinasi dengan sejumlah bandara yang ada di Indonesia. Tak sampai di situ, sharing data juga turut dilakukan dengan sejumlah otoritas kepabeanan negara-negara lain. Hal ini dilakukan untuk memperketat terjadinya penghindaran pajak dari para pelaku Jastip.

“Kalau dia tidak bayar pajak kan ada petugas kita yang menganalisa (misalkan berapa nilai barang bawaanya) tetapi perilaku seperti ini sudah mulai ke baca yak,” kata dia.

Meski demikian, hingga saat ini potensi kerugian atas pelaku Jastip yang bandel atau menghindari pajak belum terlihat signifikan. Sebab, tren pertumbuhan bisnis ini pun secara perkembangan juga dinilai masih baru.

“Kalau potensi kerugian secara ini kita belum, tetapi ini kan baru mulai,” pungkasnya.

DPR: RI Layak Punya Ibu Kota yang Lebih Baik dari Jakarta

Liputan6.com, Jakarta – DPR menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.  Anggaran yang dimiliki pemerintah juga dinilai cukup untuk merealisasikan rencana tersebut.

Anggota Komisi XI, Misbakhun mengatakan, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta sangat baik untuk menerapkan penyebaran pembangunan di Indonesia. Selama ini pembanguna‎n hanya fokus di Jawa saja.

“Akibatnya di luar jawa mengalami ketidak seimbangan tentang pembangunan. Untuk itu ide pemindahan ibu kota sangat bagus dan ide ini sudah dirintis Presiden Soekarno,” kata Misbakhun, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Misbakhun mengungkapkan, untuk anggaran rencana pembangunan ibu kota negara baru pengganti Jakarta, perlu dibicarakan dengan Badan Anggaran DPR. Hal tersebut menyangkut waktu pembangunan, fasilitas dan unit pendukung yang akan dibangun.

Selain itu juga pembagian tugas pembangunan ibu kota negara baru, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta.

“Ini yang harus dihitung detail totalnya berapa tahun jumlah tersebut akan dialokasikan,” tutur dia.

Misbakhun juga yakin pemeritah memiliki kesanggupan dari segi anggaran untuk merealisasikan pembangunan ibu kota baru.‎ Jika pemerintah serius, maka akan dibahas dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.

“Tentunya ini adalah proyek yang besar prestisius, daya dukungnya juga dipersiapkan saya yakin anggaran negara akan tersedia,” imbuhnya.

Menurut Misbakhun, ‎negara sebesar Indonesia pantas memiliki ibu kota yang lebih baik, sebab akan menjadi simbol negara yang berdaulat.

‎”Negara besar Indonesia bagi saya pantas mempunyai ibu kota yang bagus, sebagai simbol bagi pencapaian yang selama ini diraih oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat” tandasnya.

Atasi Banjir, Program Normalisiasi Sungai Segera Diselesaikan

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bambang Hidayah menegaskan, program normalisasi sungai harus segera diselesaikan.

“Normalisasi sungai itu bagaimanapun juga harus segera diselesaikan,” kata dia saat ditemui, di Situ Lido, Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/4).

Ini berkaca pada kejadian pada Kamis (25/4) lalu. Saat itu pemukiman warga di Depok terendam banjir akibat luapan Kali Ciliwung. Puluhan rumah warga pun tergenang air kali yang berwarna keruh. Air di Kali Ciliwung meluap akibat curah hujan tinggi di Bogor.

“Karena pengalaman kemarin terjadinya hujan itu baru siaga 1 di sini padahal di Depok hujan sedikit, hanya lebat di hulu sudah tidak mampu menampung debit banjir itu. Ciliwung,” ungkapnya.

“Saya menghimbau, keinginan kami agar dapat dipercepat kegiatan normalisasi sungai di kota Jakarta. Yang kemarin sempat tertunda,” imbuhnya.

Menurut dia, Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta berniat melakukan normalisasi sungai sepanjang 37 kilometer (km) dari 2013 sampai 2017.

“Itu juga hanya 16 kmyang dikerjakan. Sisanya belum bisa dikerjakan karena lahan belum bebas. Sekarang pasca itu, kami belum kerja lagi,” ujarnya.

“Karena masih menunggu lahan dari Pemprov DKI. Kemarin sudah ada progres lahan yang sudah dibebaskan. Kami terima ada 14 hektar. Itu ada di Bidaracina, Duri, bervariasi. Kami lagi approach di lapangan,” imbuhnya.

Selain itu, dalam upaya menanggulangi banjir, pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta sedang membangun terowongan sebagai jalan membagi dan untuk mengurangi debit banjir.

“Dibantu Pemprov DKI Jakarta sedang akan kami selesaikan terowongan dari Bidaracina ke banjir kanal timur. Itu kurang lebih nanti akan dialihkan 60 meter kubik bibit di sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Sehingga ini akan mengurangi (banjir) juga,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi Selesai 2020

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya fisik dan non fisik untuk mengurangi risiko bencana banjir di Indonesia. Pembangunan infrastruktur fisik seperti bendungan, bendung, embung, normalisasi sungai, banjir kanal, dan lainnya tak akan segera menyelesaikan masalah banjir, sehingga harus diikuti dengan pendekatan non fisik.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menekankan, penyelesaian banjir harus diikuti dengan pendekatan non fisik, antara lain sinergi antar Kementerian/Lembaga dan komunitas peduli sungai, penghijauan kawasan hulu sungai, serta edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.

“Banjir tidak bisa dihilangkan sama sekali. Infrastruktur yang dibangun seperti bendungan dibangun untuk mengurangi banjir misalnya periode ulangan 50 tahun. Apabila hujan yang turun lebih besar dari itu tentu akan mengakibatkan banjir,” ungkap Hari, Kamis, 31 Januari 2019.

Sebagai catatan, dalam periode 2015-2018, Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA telah membangun fasilitas pengendali banjir seperti pembangunan tanggul sungai dan kanal banjir yang tersebar di seluruh Indonesia sepanjang 869 km dengan total biaya Rp 15,928 triliun.

Pada 2019, pembangunan akan dilanjutkan sepanjang 131 km dengan anggaran sebesar Rp 3,894 triliun. Diantaranya adalah pembangunan sistem pompa Sungai Bendung di Palembang dan Sentiong di Jakarta.

Namun, Hari Suprayogi mencermati adanya tantangan dalam pembangunan pengendali banjir, yakni masalah sosial terkait pengadaan tanah. Sebagai contoh, ia menyebut program normalisasi Sungai Ciliwung yang kini masih menunggu keputusan pembebasan lahan.

“Salah satunya program normalisasi Sungai Ciliwung berupa pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 km masih menunggu pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari 33 Km, telah diselesaikan 17 km atau setengahnya,” kata dia.

Telan Rp 48,2 Triliun, Jalur Sutra Hubungkan China hingga Arab

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai proyek Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutra akan memberatkan rakyat Indonesia. Saat ini ada 28 proyek besar senilai USD 91,1 miliar atau setara Rp 1.295,8 triliun yang ditawarkan pemerintah kepada China.

Ke-28 proyek tersebut ditawarkan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra pada April 25-28 April di Beijing, China.

Manager Kampanye Walhi, Yuyun Harmono menyebutkan, Belt and Road Initiative  berpotensi menjebak negara mitra dalam jerat utang. “Masih banyak sekali muncul beberapa kritik yang ada, menjebak negara-negara mitra dalam jebakan utang,” kata dia di kantor Walhi, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Selain itu, dia mengungkapkan proyek jalur sutra tidak peka dengan isu lingkungan global yang tengah gencar dilakukan oleh negara-negara lain, terutama sejak adanya kesepakatan Paris mengenai komitmen pengurangan emisi di masing-masing negara yang bergabung dimana setiap negara berkomitmen untuk selalu memperhatikan perubahan iklim dan lingkungan hidup. 

Selanjutnya adalah proyek-proyek tersebut juga berpotensi bahkan kerap menjadi ladang korupsi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh adalah proyek PLTU 1 di Riau dimana banyak pejabat yang terlibat yang kini telah berstatus tersangka.

“Soal praktek dari korporasi-korporasi yang terlibat justru yang mereka lakukan terjebak praktek korupsi dan lain-lain. Saya kira ini adalah kritik yang mendasar,” ujarnya.

Terkait jebakan utang, dia mencontohkan kasus yang sudah terjadi di Sri Lanka. Dimana mereka tidak mampu memenuhi kewajban pembayaran utang dalam proyek pembanguna pelabuhan sehingga pada akhirnya pelabuhan tersebut jatuh ke tangan China sebagai jaminan.

Dia melanjutkan, pemerintah memang memberikan syarat bagi masuknya investasi asing dari China antara lain, pertama, investor China harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia. Kedua, perusahaan yang berinvestasi harus memproduksi barang yang bernilai tambah (added value).

Ketiga, perusahaan asal China wajib melakukan transfer teknologi kepada para pekerja lokal. Keempat, Pemerintah Indonesia memprioritaskan konsep investasi melalui business-to-business(B to B) bukan government-to-government (G to G). Kelima, jenis usaha yang dibangun harus ramah lingkungan.

“Kelima syarat tersebut tentu saja terlihat baik, namun perlu juga dilihat apakah selama ini proyek yang dibiayai oleh Cina melaksanakan ketentuan tersebut,” ujarnya.

Kuartal I 2019, PGN Raih Laba Bersih Rp 920 Miliar

Liputan6.com, Jakarta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada periode triwulan I tahun 2019. Pencapaian yang ini berhasil dipertahankan setelah sepanjang tahun 2018, PGN telah mencatatkan kinerja yang positif, baik dari sisi finansial dan operasional. Sepanjang tiga bulan pertama pada 2019 ini, PGN berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 860,5 juta. 

Pendapatan emiten berkode PGAS ini, terutama diperoleh dari hasil penjualan gas sebesar US$ 661,5 juta dan penjualan minyak dan gas sebesar US$ 92,8 juta. Sedangkan laba operasi interim konsolidasian pada kuartal I-2019 sebesar US$ 162, 5 juta dan laba bersih sebesar US$ 65 juta atau setara Rp 920,2 Miliar(dengan rata-rata kurs Rp 14.136 ) dengan  EBITDA sebesar US$ 263 juta.

“Pencapaian ini diperoleh lantaran Perseroan melakukan berbagai upaya optimalisasi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, di Jakarta, Selasa (29/04/2019).

Selama periode Januari-Maret 2019, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 2.904 BBTUD dengan rinciannya, sepanjang kuartal I-2019 volume gas niaga sebesar 919 BBTUD dan volume transportasi gas bumi sebesar 1.985 BBTUD.

PGN yang kini berstatus sebagai Sub Holding Gas dengan mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) optimistis akan mampu menjaga kinerja positif pada masa mendatang. Menurut Rachmat, hal ini sejalan dengan upaya mendukung visi-misi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional, di mana PGN optimistis kinerja perusahaan akan semakin membaik dengan tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat.

Seperti diketahui, PGN mengakuisisi 51% kepemilikan saham pada Pertagas dari Pertamina tanggal 28 Desember 2018, transaksi akuisisi ini dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” karena PGN dan Pertagas merupakan entitas sepengendali dibawah Pertamina.

“Dengan begitu, PGN sebagai Sub Holding Gas akan jauh lebih optimal serta terjadi penguatan pada rantai bisnis gas bumi,” ungkap Rachmat.

Pada Jumat (26/4/2019) lalu, PGN telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019, yang dalam RUPS tersebut, PGN mengumumkan pencapaian atas kinerja keuangan dan operasi sepanjang 2018. 

PGN berhasil mencatatkan kinerja konsolidasi yang positif, mulai dari pendapatan mencapai US$ 3,87 miliar, dengan EBITDA sebesar US$ 1,20 miliar. Adapun total aset yang dikelola PGN mencapai US$ 7,94 miliar dengan laba bersih menembus US$ 305 juta.

Dalam RUPS tersebut, pemegang saham juga menyepakati pergantian pengurus perusahaan. Pergantian terjadi pada susunan direksi dan komisaris. Jajaran Direksi PGN saat ini bertambah dengan masuknya Syahrial Mukhtar sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis. Sementara itu, Komisaris Hambra digantikan oleh Lucky Alfirman dan penambahan Mas’Ud Khamid ke jajaran Dewan Komisaris PGN.

Dengan sejumlah pencapaian itu, menurut Rachmat, PGN akan semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional. 

Pada 2018, infrastruktur pipa gas PGN bertambah sepanjang lebih dari 2.456 km dan saat ini mencapai lebih dari 9.909 km atau setara dengan 95%dari jaringan pipa gas bumi hilir nasional. 

Dari infrastruktur tersebut, PGN telah menyalurkan gas bumi ke 1.739 pelanggan industri manufaktur dan pembangkit listrik,1.984 pelanggan komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta 177.710 pelanggan rumah tanggayang dibangun dengan investasi PGN.

Pelanggan Gas Bumi PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong, Papua Barat. 

Saat ini, PGN juga telah mengelola dan menyalurkan gas bumi untuk sektor transportasi melalui 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 4 Mobile Refueling Unit (MRU). Selain itu, untuk menunjang penyaluran serta kehandalan jaringan dan pasokan gas ke Pelanggan, PGN juga mengoperasikan 2 Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yakni di Jawa Barat dan Lampung.

Pada tahun ini, PGN juga banyak melakukan terobosan seperti program 360 degree solution. Dalam program ini, PGN dapat menghadirkan gas bumi dari hulu hingga hilir sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai segmen pengguna gas. 

PGN memiliki Saka Energi Indonesia yang menyediakan gas bumi di sektor hulu, PGN juga mengembangkan produk gas bumi yakni Liquefied Natural Gas (LNG) yang dilakukan oleh PT PGN LNG Indonesia, penyaluran CNG melalui anak usaha PT Gagas Energi Indonesia, sampai melalui anak usaha PGN lainnya, PGN dapat menyediakan pasokan gas bumi, listrik, pasokan bahanbakar gas untuk transportasi hingga jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) hingga Informasi Tekonologi Komunikasi bagi para pengguna gas atau pelanggan PGN.

“Investasi infrastruktur pipa gas bumi yang dibangun PGN hampir seluruhnya tidak mengandalkan APBN, sehingga tidak membebani negara. Dan, PGN terus berkomitmen memperluas pemanfaatan gas bumi dengan membangun infrastruktur gas bumi di berbagai daerah,” ungkap Rachmat.

Sejumlah proyek infrastruktur sedang digarap PGN, mulai dari proyek pipa gas transmisi Duri-Dumai sepanjang 67 km termasuk pipa distribusi gas di Dumai sepanjang 56 km. Selain itu, PGN juga sedang menggarap proyek pipa di Purwakarta-Subang dan Jargas Kota di Dumai, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Bojonegoro, Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Kutai Kartanegara, Banggai, Aceh Utara, Palembang, Jambi, Depok, Bekasi, Kabupaten Mojokerto, Kota Mijokerto dan Kabupaten Wajo. 

“PGN terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas nasional, walau di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik,” kata Rachmat.

Selain proyek infrastruktur pipa gas, PGN fokus mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga (jargas), sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendristribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Sejauh ini, PGN telah menyatakan kesiapannya mengemban tugas negara tersebut, terlebih kini berstatus sebagai Sub Holding Gas. PGN telah menyiapkan proposal untuk program pengembangan Jargas tersebut.

Proposal itu, ungkap Rachmat, sesuai target tambahan sebanyak 4,7 juta sambungan baru sampai dengan tahun 2025. Dia menjelaskan hal tersebut telah disesuaikan dengan rencana Kementerian ESDM.

(*)

Bea Cukai Sita Produk Elektronik Ilegal Senilai Rp 61,9 Miliar

Penindakan berawal saat Special Enforcement Team (SET) DJBC mendapatkan informasi adanya dugaan pemasukan barang ilegal di Pantai Salira, Banten dan langsung melakukan pemantauan sejak 12 Maret 2019. Pada Jumat (19/04) pukul 23.00 WIB, SET DJBC tiba di lokasi Pantai Salira, Banten dan mendapati tiga unit mobil box yang telah selesai melakukan kegiatan bongkar muat barang dari kapal HSC.

SET DJBC kemudian mengintai perjalanan ketiga mobil box tersebut dan juga melakukan koordinasi dengan Customs Enforcement Team (CET) untuk menindak di tempat yang dituju. Hari Sabtu (20/04), pukul 01.00 WIB, petugas DJBC menangkap ketiga mobil box tersebut saat masuk sebuah gudang di Jalan Kali Sekretaris Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Petugas DJBC segera mengevakuasi ketiga mobil box beserta barang bukti serta mengamankan enam orang oknum berinisial RL, MM, I, MS, T, dan HJ untuk diproses lebih lanjut. Dari penindakan ini, petugas DJBC berhasil menyita berbagai produk elektronik dengan jumlah kurang lebih 18.920 buah senilai kurang lebih Rp 54,63 miliar.

Hanya berselang satu minggu, Jumat (26/04) satuan tugas Patroli High Speed Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau kembali melakukan penindakan HSC bermesin 4 x 300 PK dengan muatan telepon genggam. Pukul 19.50 WIB, Satuan Tugas BC 15041 mengejar sebuah HSC dari arah Pulau Pisang menuju Pulau Patah.

Satuan Tugas BC 1105 bergerak untuk menghadang jalur yang kemungkinan dilalui HSC tersebut. Pukul 20.30 WIB, Satuan Tugas BC 15041 berhasil mengamankan HSC tersebut, namun petugas mendapati barang bukti dibuang ke laut oleh para awak kapal yang juga menceburkan diri ke laut.

Dari hasil pengumpulan barang bukti yang dilakukan Satuan Tugas BC 1105, petugas berhasil mengamankan 98 karton berisi kurang lebih 3.279 buah telepon genggam senilai Rp 7,24 miliar. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan HSC yang digunakan sebagai sarana pengangkut barang ilegal tersebut bernilai kurang lebih Rp 932 juta.

Dengan pengetatan pengawasan di pelabuhan resmi dan pesisir timur pantai timur Sumatera serta perbatasan maka terjadi perubahan modus penyelundupan melalui titik-titik baru yang selama ini tidak menjadi titik rawan penyelundupan. Dari dua penindakan tersebut di atas, DJBC telah berhasil mengamankan satu orang tersangka dan saat ini masih dalam proses pengembangan.

Pengembangan penanganan perkara tersebut akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka joint investigation untuk mengungkap rangkaian kasus termasuk layer-layer yang ada di dalamnya.

Bank bjb Selenggarakan RUPST Tahun Buku 2018 dan Membayarkan Dividen sebesar Rp 879,6 miliar

Liputan6.com, Bandung Bank bjb hari ini melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2018 yang diikuti oleh seluruh shareholders bank bjb yang memiliki saham BJBR seri A dan seri B di Trans Luxury Hotel Bandung. RUPST secara mufakat memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris bank bjb untuk tahun buku 2018. Dengan persetujuan atas laporan tersebut, RUPST memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi danDewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2018.

Sebanyak 34 Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Banten serta Pemegang Saham publik mengikuti dengan khidmat RUPST dan memberikan persetujuan atas penetapan penggunaan sebagian laba bersih Perseroan untuk pembayaran dividen sebesar Rp879,6 miliar atau sebesar 57,44% dari laba bersih yang berhasil dibukukan oleh bank bjb di tahun 2018 sebesar Rp1,53 triliun.

RUPST telah memberikan kewenangan kepada bank bjb dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan praktik tata kelola yang baik untuk menetapkan dan membayarkan dividen tahun 2018 sebelum berakhirnya tahun buku 2019. Sesuai dengan keputusan RUPST terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan demikian setelah ditutupnya RUPST, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Farid Rahman*

Komisaris : Muhadi

Komisaris : Eddy Iskandar Muda Nasution*

Komisaris Independen : Yayat Sutaryat

Komisaris Independen : Fahlino F. Sjuib*

Susunan Direksi

Direktur Utama : Yuddy Renaldi*

Direktur Kepatuhan : Agus Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel : Suartini

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Nia Kania

Direktur Operasional : Teddy Setiawan*

Direktur Komersial dan UMKM : Beny Riswandi*

Direktur IT, Treasury dan International Banking : Rio Lanasier*

*Berlaku efektif sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan pemenuhan Fit and Proper Test dan sejak perubahan Anggaran Dasar.

Sepanjang tahun 2018, perolehan laba dan kinerja yang positif terus ditunjukan bank bjb dengan perolehan laba bersih yang naik sebesar 28,1% year on year (y-o-y) atau berada di atas pertumbuhan laba bersih industri perbankan per Desember 2018 yang sebesar 10,36% y-o-y. Peningkatan dividen per saham ini seiring dengan kinerja positif perusahaan di tahun 2018. Adapun dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun menjadi sebesar Rp87 triliun, sehingga total aset menjadi sebesar Rp120,2 triliun atau naik 4,5% y-o-y. Pertumbuhan DPK ini didorong dari pertumbuhan dana murah yaitu tabungan sebesar 16%, sehingga CASA Ratio naik dari 46,1% menjadi sebesar 47,1%.

Di tengah tekanan ekonomi nasional dan global yang belum stabil, bank bjb mampu bertahan dan tetap tumbuh berkualitas, bank bjb mampu mencatatkan kinerja keuangan dengan pencapaian yang baik, selain kinerja keuangan bank bjb juga berhasil mendapatkan berbagai prestasi gemilang dengan total sebanyak 46 penghargaan yang diberikan dari berbagai lembaga terpercaya di Indonesia, seperti Majalah Infobank, Majalah Investor, Majalah Warta Ekonomi, Majalah Economic Review, Majalah SWA, Tempo Media, Majalah Business News, KPK, dan lainnya dimana ini merupakan bukti nyata dan kerja keras dari seluruh insan bank bjb serta berbagai pihak yang turut mendukung dan memberikan kepercayaan kepada bank bjb dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin ketat.

Prestasi yang telah diraih, diharapkan mampu menjadikan pemicu semangat bank bjb sebagai Bank Daerah terbesar di Indonesia yang me-nasional, untuk lebih berkontribusi memberikan tanda mata terbaik kami bagi negeri dan menghadirkan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia.

(*)

Proyek Langit Biru Selesai, Produksi Pertamax Kilang Cilacap Melonjak

Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) telah menyelesaikan Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) sehingga produksi bahan bakar minyak jenis Pertamax di Refinery Unit (RU) IV Cilacap bisa melonjak 66,8 persen dari semula 1 juta ribu barel (MB) per bulan menjadi 1,668 just barel per bulan.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengatakan, Pertamina mengadopsi teknologi terkini dalam proyek PLBC untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk BBM, termasuk diantaranya peningkatan kualitas gasoline yang sebelumnya RON 88 menjadi RON 100 yang setara dengan EURO 4.

Dengan demikian, Pertamina dapat mengurangi impor high octane mogas component (HOMC) sebagai komponen blending produk gasoline secara signifikan.

“Peningkatan produksi Pertamax ini sangat membantu Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, terutama di masa Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2019 ini,” kata Tallulembang, di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Selain berdampak pada profitabilitas kilang, proyek ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian energi karena dapat mengurangi impor.

PLBC merupakan proyek lanjutan dari pembangunan Residual Fluid Catalytic Cracker (RFCC) Cilacap yang diawali sejak akhir 2015. Hingga Maret 2019, pencapaian jam kerja aman tanpa lost time injury (LTI) proyek PLBC mencapai lebih dari 17 juta jam kerja aman.

Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, BI dan OJK Tetap Ada di Jakarta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat terbatas dengan para menteri di Istana Kepresidenan Senin kemarin.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemindahan ibu kota negara memang sudah semestinya dilakukan. Alasannya, Jakarta yang saat ini menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah menanggung beban yang berat. Jakarta merupakan kota yang multifungsi.

“Pemindahan ibu kota semestinya sudah lama dilakukan. Karena tak kunjung dilakukan akhirnya berdampak buruk pada daya dukung lingkungan dan daya saing ekonomi. Ada banjir, ada macet dan lainnya,” kata Faisal, di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Pemerintah dinilainya terlambat untuk memindahkan ibu Kota negara ke luar Pulau Jawa.

Faisal melanjutkan, jika memang pemerintah benar-benar ingin memindahkan ibu kota maka perlu digodok lebih matang agar tidak hanya menjadi rencana basi lagi. Dibutuhkan keseriusan dan kekuatan politik untuk merealisasikannya.

“Tapi kalau ditunda lagi akan semakin terlambat,” tuturnya.

Hal yang perlu diperhitungkan dengan matang dalam pemindahan ibu kota dari Jawa ke luar Jawa adalah proses dan tahapan pemindahan, begitu juga lokasi calon ibu kota baru. “Begitu juga dengan rencana pembiayaannya,” tambahnya.

Menurut Faisal, dengan perencanaan yang matang termasuk proses pentahapannya, akan menekan belanja semaksimal mungkin. Jika terealisasi, rencana ini akan membuat investasi berdatangan di ibu kota baru.

“Sangat potensial mendorong investasi di ibu kota baru,” tandasnya.

Investasi Asing Merosot pada Kuartal I 2019, Ini Tanggapan Sri Mulyani

BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,3 triliun, 19,1 persen); DKI Jakarta (Rp 24,7 triliun, 12,7 persen); Jawa Tengah (Rp 21,4 triliun, 11,0 persen); Jawa Timur (Rp 12,6 triliun, 6,5 persen); dan Banten (Rp 12,5 triliun, 6,4 persen). 

“Hal yang menggembirakan lainnya adalah terjadinya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 16,7 persen bila dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2018. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di sektor pengolahan hasil tambang yang sangat penting untuk peningkatan ekspor. Selain sektor tersebut, sektor pariwisata di Indonesia bagian Timur berpotensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia,” ujar dia.

Pada periode kuartal I 2019 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 85,8 triliun meningkat 16,7 persen dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 73.5 triliun. 

Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transponasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 37,3 Triliun, 19,1 persen); Listrik, Gas, dan Air (Rp 33,2 triliun, 17,0 persen); Konstruksi (Rp 19,5 , 10,0 persen); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 18,8 triliun, 9,7 persen), serta Pertambangan (Rp 15,1 triliun, 7,7 persen). 

Bangun Ibu Kota Baru, Ini Saran Pelaku Industri hingga Akademisi

Sebelumnya, demi pemerataan ekonomi dan penyelesaian masalah di berbagai aspek, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui keputusan untuk ibu kota negara dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari kepadatan penduduk hingga lingkungan. Jika nanti terealisasi, pemindahan ibu kota bisa diselesaikan dalam dua target waktu, yaitu 5 atau 10 tahun.

“Perbedaannya, kalau 5 tahun ingin selesai tentu aktivitas dan pekerjaan akan lebih besar, begitu pula biayanya,” ungkap Bambang di Gedung Bappenas, Selasa, 30 April 2019.

Dengan kata lain, pemindahan ibu kota akan lebih lama (10 tahun) jika aktivitas, pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.

Sementara, pembiayaan pemindahan ibu kota negara didasarkan pada skema pemindahan yang akan digunakan. Ada 2 skema yang diusulkan Bappenas, yaitu rightsizing ASN dan non-rightsizing.

Rightsizing adalah upaya pemangkasan staf disortir dari kepentingan jabatannya. Jika tidak dibutuhkan, jabatan bisa dihilangkan. Bila skema ini diterapkan, diperkirakan butuh biaya Rp 323 triliun untuk seluruh proses pemindahan.

Sedangkan jika tidak diterapkan, maka biayanya akan jauh lebih besar, yaitu Rp 466 triliun. Sumber dananya sendiri rencananya diambil dari APBN, penugasan BUMN, perusahaan swasta dan skema KPBU.

Pupuk Indonesia Salurkan 2,8 Juta Ton Pupuk Bersubsidi

Liputan6.com, Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero), melalui anak-anak usahanya, hingga April 2019 telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 2,86 juta ton.

Total penyaluran ini terdiri dari semua jenis-jenis pupuk yang disubsidi Pemerintah, yaitu urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik.

Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, mengungkapkan, total penyerapan pupuk tersebut mencapai 91 persen dari alokasi untuk periode waktu Januari-April 2019 sebesar 3,1 juta ton.

“Secara keseluruhan, total penyaluran pupuk bersubsidi tersebut sudah mencapai 32 persen dari total alokasi Tahun 2019  yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ujar Wijaya.

Dalam penyalurannya, Pupuk Indonesia mengikuti Peraturan yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 47 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, yaitu sebesar 8,874 juta ton. 

Lebih lanjut Wijaya menjelaskan, memasuki musim tanam ini, total pupuk urea yang telah tersalurkan mencapai 1,25 juta ton, pupuk jenis SP-36 sebesar 304 ribu ton, pupuk ZA sebesar 289 ribu ton, NPK sejumlah 802 ribu ton dan pupuk organik 215 ribu ton.

“Secara keseluruhan, penyaluran pupuk bersubsidi berjalan cukup baik,” tutur Wijaya.

Mengenai kondisi stok saat ini, Wijaya menambahkan, stok pupuk bersubsidi mencapai 305 persen  dari kewajiban yang ditetapkan Pemerintah.

Total stok sampai lini 3 mencapai 1.114.655 ton, atau cukup untuk memenuhi kebutuhan 6 minggu ke depan. Stock building ini, dilakukan juga untuk mengantisipasi arus mudik dan larangan angkutan menjelang lebaran.  

“Sejumlah daerah diperkirakan sudah memasuki musim tanam pada Bulan Ramadhan ini, jadi insyaallah kebutuhan pupuk bersubsidi tetap bisa terpenuhi,” tutur Wijaya. 

Ia juga menegaskan, para produsen pupuk akan mempercepat proses distribusi dari lini 3 atau gudang kabupaten, ke lini 4 yaitu ke kios-kios.

“Jangan sampai pada saat dibutuhkan, pupuk tidak ada di kios-kios,” tutur Wijaya. 

Ibu Kota Baru Harus Punya Akses ke Pantai, Mengapa?

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, ibu kota baru setidaknya harus memiliki akses ke pantai. Keputusan ini diambil demi memperkuat citra Indonesia sebagai sebuah negara maritim.

Pemerintah disebutnya telah membuat beberapa keputusan terkait ide lokasi ibu kota baru ini. Selain dekat dengan air, pemerintah juga mempertimbangkan untuk mencari lokasi yang cenderung aman dari bencana alam.

“Pertama kita cari titik yang aman, sebab negara kita berada di ring of fire. Kemudian memiliki sumber-sumber daya air, kemudian yang mempunyai akses ke pantai. Walaupun itu tidak harus di tepi pantai, tapi harus punya akses ke pantai karena kita ini negara maritim,” tuturnya di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Menurut BMKG, Basuki melanjutkan, Pulau Kalangan merupakan lokasi paling aman dari bencana karena posisi daratannya. Selain itu, letak pulau yang berada di tengah-tengah Nusantara juga terbilang strategis untuk diakses, baik dari sisi barat maupun timur.

Secara biaya, ia mengestimasikan dana yang dihitung Kementerian PPN/Bappenas untuk pembangunan ibu kota di luar Jawa mencapai angka sekitar Rp 466 triliun.

“Kalau hitungannya Bappenas, itu kan banyak kriterianya. Kalau dipindah semua untuk kota pemerintahan, itu butuh (lahan) 40rb ha, biayanya sekitar 466 triliun,” jelas dia.

Namun, nominal biaya tersebut dihitungnya bisa mengecil jika pemerintah hanya membawa para abdi negara saja untuk menghuni ibu kota baru.

“Tapi kalau hanya ASN-nya saja dengan rightsizing itu dibutuhkan sekitar 870 ribu orang. Kalau itu butuh (lahan) 30 ribu ha, biayanya sekitar Rp 323 triliun,” ujar Basuki.

Harga Bawang Putih Rp 48 Ribu per Kg di Banten

Sebelumnya, harga bawang putih mulai beranjak turun pada awal pekan ini. Sebelumnya harga komoditas tersebut sempat mencapai Rp 60 ribu per kilogram (kg).

Ini diungkapkan oleh Johan, salah satu pedagang di Pasar Pondok Gede, Bekasi. Dia menyatakan saat ini harga bawang putih berada di kisaran Rp 56 ribu per kg.

Meskipun masih jauh dari harga normal, menurut Johan harga tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan Rp 60 ribu per kg.

Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang lain, yaitu Ali. Dia menyatakan harga bawang putih di warung miliknya saat ini berkisar Rp 58 ribu per kg.

“Masih mahal tapi standar sih dibanding kemarin. Sudah turun tiga harian,” ujar Ali pada Liputan6.com, di Bekasi, Senin, 29 April 2019.

Selain bawang putih, bawang merah juga mengalami penurunan harga. Saat ini harga bawang merah berkisar Rp 32 ribu hingga Rp 38 ribu per kg.

Tidak hanya itu, harga tomat pun juga sudah mulai turun sejak lima hari belakangan ini.

“Tomat udah agak turun Rp 16 ribu per kg, kan sebelumnya harganya Rp 18 ribu pee kg,” kata Ali.

Sementara itu, harga bawang bombay masih enggan turun di harga Rp 26 ribu per kg, yang sebelumnya hanya Rp 18 ribu per kg.

Sedangkan untuk harga komoditas sayuran masih terpantau normal belum ada kenaikan sama sekali. Namun beberapa pedagang memprediksi harga-harga sayuran akan naik menjelang Ramadan.

Sri Mulyani Ungkap Dana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa

Setelah isu pemindahan ibu kota negara mencuat, Jakarta disebut-sebut akan sepi penduduk. Hal itu karena selama ini Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan bisnis di Indonesia.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur transportasi seperti MRT, Jakarta diharapkan akan bertransformasi menjadi kota modern. Namun jika ibu kota negara dipindah, apakah harapan tersebut akan terwujud?

“Kita akan tetap dukung apa yang sudah dibangun di Jakarta. Kita pindahkan ibu kota bukan buat menyaingi Jakarta, kok. Lihat contoh Washington DC, apakah DC menyaingi New York? Pusat bisnis tersibuk, kan, tetap New York. Karena DC tidak didesain jadi seramai New York. Jadi, Jakarta tetap akan dikembangkan,” ungkap Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Menurut Bambang, Jakarta tetap harus dibangun karena Indonesia butuh urbanisasi. Urbanisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tiap 1 persen urbanisasi, lanjut Bambang, akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata sebesar 3 persen. Namun di Indonesia, imbas tiap 1 persen urbanisasi hanya memberi kontribusi 1,4 persen pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini lantaran masih buruknya layanan dasar dan infrastruktur perkotaan.

Sementara, pemindahan ibu kota negara dirancang untuk fokus membangun ekosistem pemerintahan serta beberapa bisnis pendukung. Ini dilakukan demi mencapai pemerataan ekonomi dan pembangunan yang Indonesia-sentris.

Wika Bagi Dividen 2018 Rp 38,60 per Saham

Sebelumnya, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) membukukan pertumbuhan laba bersih mencapai 52,89 persen pada 2018.

PT Wijaya Karya Tbk meraup laba bersih Rp 2,07 triliun pada 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 1,36 triliun.

Penjualan perseroan tumbuh 19,03 persen dari Rp 26,18 triliun pada 2017 menjadi Rp 31,16 triliun pada 2018. Penjualan itu belum termasuk proyek kerja sama operasi/KSO).

Mengutip laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), beban pokok pendapatan naik menjadi Rp 27,55 triliun pada 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 23,30 triliun.

Hal itu mendorong laba kotor perseroan tumbuh 25,32 persen menjadi Rp 3,60 triliun pada 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 2,87 triliun.

Beban penjualan perseroan naik menjadi Rp 10,44 miliar pada 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 9,95 miliar. Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan lain-lain dari Rp 416,73 miliar pada 2017 menjadi Rp 1,12 triliun pada 2018. Laba usaha tercatat naik menjadi Rp 3,83 triliun pada 2018 dari periode 2017 sebesar Rp 2,32 triliun.

Dengan melihat kondisi itu, laba bersih per saham dasar naik menjadi 193,02 pada 2018 dari periode sama tahun sebelumnya 134,10.

Peningkatan laba bersih dan penjualan itu didukung oleh penerapan teknologi dan inovasi yang menghasilkan efisiensi pada beberapa proyek di antaranya penerapan teknologi BIM dan inovasi simulai WEB cyclone pada proyek new development of oecusse airport project.

Net profit margin (NPM) pada 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,65 persen pada 2018 dibandingkan 2017 sebesar 5,18 persen.

Melihat kondisi itu, semakin kuat dengan dicatatkannya arus kas operasi yang positif sebesar Rp 2,72 triliun.

“Perolehan ini semakin memperkuat keyakinan Wijaya Karya untuk merealisasikan target pada 2019 ini,” ujar Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk, Tumiyana, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3/2019).

Selain itu, aset perseroan tumbuh 29,65 persen menjadi Rp 59,23 triliun pada 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 45,68 triliun. Sementara itu, perseroan mencatatkan total liabilitas naik menjadi Rp 42,01 triliun pada 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 31,05 triliun. 

“Performa WIKA selama tahun 2018 menunjukkan bahwa kami sudah on track menghasilkan efisiensi dan berpotensi untuk terus bertumbuh secara finansial maupun portofolio proyek. Kami bersyukur bahwa WIKA telah dipercaya untuk menangani berbagai proyek strategis sehingga ruang PT Wijaya Karya Tbk untuk berkembang masih sangat luas,” lanjut Tumiyana.

Secara rasio finansial, posisi hutang berbunga dibandingkan ekuitas perseroan (Gross Gearing Ratio) tercatat berada di level yang rendah yaitu hanya sebesar 0,79 kali, dengan batas hutang berbunga (debt covenant) sebesar 2,5 kali.

Bahkan apabila hutang berbunga dikurangi dengan posisi kas setara kas perusahaan dan dibandingkan dengan jumlah ekuitas, perseroan tercatat berada di posisi -0,02 kali.

Hal tersebut berarti PT Wijaya Karya Tbk memiliki kas setara kas Rp 13,97 triliun yang lebih tinggi dibandingkan dengan total hutang berbunga sebesar Rp 13,59 triliun.

Ibu Kota Pindah, RI Bakal Kebanjiran Investasi

Liputan6.com, Jakarta – Rencana pemindahan ibu kota kembali muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan persetujuannya. Lalu bagaimana dampak kabar pemindahan ibu kota terhadap minat investor ?

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyebut kabar tersebut dapat menjadi angin segar dan membawa sentimen positif bagi para investor jika sudah terealisasi.

“Jadi dari sisi upaya investasi kita sambut sangat baik, sangat positif andai kata perpindahan ibu kota bisa benar-benar dijalankan,” kata dia d kantornya, Selasa (30/4/2019).

Dia menjelaskan, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa yang tidak sedikit yaitu sekitar Rp 466 triliun atau setara USD 33 miliar dapat menjadi kesempatan bagi para investor. Sebab dana pemindahan tersebut dapat diperoleh dan dipenuhi dari berbagai skema pembiayaan, tidak hanya mengandalkan APBN.

Sumber pendanaan pemindahan ibu kota bisa didapat melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), BUMN, dan swasta murni. Hal tersebut tentu akan dipandang sebagai kesempatan emas bagi para investor.

“Perpindahan ibu kota tentu berpotensi jadi stimulan investasi dalam skala sangat besar. Jadi kalau wacananya proyek USD 33 miliar atau lebih dari Rp 400 triliun tentu jumlah investasi yang sangat besar,” ujarnya.

Kendati demikian, tidak hanya dampak positif yang dapat timbul dari pemindahan ibu kota. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diwaspadai terutama dalam mendorong dunia investasi di ibu kota yang baru.

Dia menyebutkan, di ibu kota yang baru harus betul-betul dikembangkan benar-benar mengikuti perkembangan zaman sesuai kebutuhan abad 21 supaya menarik di mata investor.

“Tapi tentunya hidup di abad 21 sangat beda dengan abad 20. Jadi kalau bangun ibu kota baru visioner dan langsung loncat ke industri 4.0, teknologi-teknologi tercanggih,” ujarnya.

Misalnya, dia menyebutkan contoh di beberapa negara yang dapat diadopsi mengenai kemajuan teknologinya. Di negara lain, saat ini ada yang sudah menerapkan angkutan kargo dengan menggunakan drone. Kemudian desain kota harus dibuat modern dan canggih, dilengkapi kendaraan otonom alias tanpa pengemudi, dan sistem transportasinya berbasis listrik bukan BBM.

“Hal-hal seperti itu akan lebih baik untuk investasi dengan produktivitas tinggi. Tentu harapan saya langsung bangun infrastruktur abad 21,” tutupnya.

Sumber: Yayu Agustini Rahayu Achmud

Reporter: Merdeka.com

Mitigasi Bencana Jadi Pertimbangan dalam Pemindahan Ibu Kota

Demi pemerataan ekonomi dan penyelesaian masalah di berbagai aspek, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui keputusan untuk ibu kota pindah ke luar pulau Jawa.

Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemindahan ibu kota dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari kepadatan penduduk hingga lingkungan.

Jika nanti terealisasi, pemindahan ibu kota bisa diselesaikan dalam dua target waktu, yaitu 5 atau 10 tahun.

“Perbedaannya, kalau 5 tahun ingin selesai tentu aktivitas dan pekerjaan akan lebih besar, begitu pula biayanya,” ungkap Bambang di Gedung Bappenas, Selasa (30/4/2019).

Dengan kata lain, pemindahan ibu kota akan lebih lama (10 tahun) jika aktivitas, pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.

Sementara, pembiayaan pemindahan ibu kota negara didasarkan pada skema pemindahan yang akan digunakan. Ada 2 skema yang diusulkan Bappenas, yaitu rightsizing ASN dan non-rightsizing.

Rightsizing adalah upaya pemangkasan staf disortir dari kepentingan jabatannya. Jika tidak dibutuhkan, jabatan bisa dihilangkan. Bila skema ini diterapkan, diperkirakan butuh biaya Rp 323 triliun untuk seluruh proses pemindahan.

Sedangkan jika tidak diterapkan, biayanya akan jauh lebih besar, yaitu Rp 466 triliun. Sumber dana rencananya diambil dari APBN, penugasan BUMN, perusahaan swasta dan skema KPBU.

Transaksi Harian Saham Rp 10,7 Triliun, IHSG Naik 29,45 Poin

Liputan6.com, Jakarta – Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak bertahan di zona hijau jelang libur hari buruh pada 1 Mei 2019.

Pada penutupan perdagangan saham, Selasa (30/4/2019), IHSG menguat 29,45 poin atau 0,46 persen ke posisi 6.455,35. Indeks saham LQ45 menanjak 0,58 persen ke posisi 1.019,33. Seluruh indeks saham acuan kompak menguat.

Sebanyak 196 saham menguat sehingga mengangkat IHSG ke zona hijau. Sementara itu, 222 saham melemah sehingga IHSG belum mampu naik kencang. 116 saham lainnya diam di tempat. Pada Selasa pekan ini, IHSG sempat berada di level tertinggi 6.457,82 dan terendah 6.428,25.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 486.481 kali dengan volume perdagangan 17,5 miliar saham. Nilai transaksi Rp 10,7 triliun. Investor asing beli saham Rp 64,99 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.229.

Sebagian besar sektor saham menghijau kecuali sektor saham tambang turun 0,80 persen, sektor saham konstruksi susut 0,29 persen dan sektor saham infrastruktur tergelincir 0,48 persen.

Sektor saham barang konsumsi menguat 1,5 persen, dan catatkan penguatan terbesar. Disusul sektor saham manufaktur mendaki 1,2 persen dan sektor saham perdagangan menanjak 1,1 persen.

Saham-saham catatkan penguatan terbesar antara lain saham GOLD menguat 25 persen ke posisi Rp 575 per saham, saham FILM meroket 25 persen ke posisi Rp 1.100 per saham, dan saham APEX naik 21,19 persen ke posisi Rp 915 per saham.

Sedangkan saham-saham yang tertekan antara lain saham POOL turun 23,67 persen ke posisi Rp 2.160 per saham, saham KONI merosot 21,90 persen ke posisi Rp 214 per saham, dan saham RANC terpangkas 11,06 persen ke posisi Rp 370 per saham.

Bursa saham Asia pun bervariasi. Indeks saham Hong Kong Hang Seng susut 0,65 persen, indeks saham Korea Selatan Kospi melemah 0,58 persen, dan indeks saham Singapura tergelincir 0,20 persen.

Sementara itu, indeks saham Thailand menguat 0,52 persen, indeks saham Taiwan menguat 0,26 persen dan indeks saham Shanghai mendaki 0,52 persen.

Pemindahan Ibu Kota Bisa Selesai 5-10 Tahun

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengusulkan pendirian badan otoritas yang bertanggung jawab mengelola pembangunan dan pemindahan ibu kota Indonesia.

“Bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden di mana nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan ibu kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta, dan mengelola aset investasi dan menyewakan aset tersebut kepada instansi pemerintah atau pihak ketiga,” kata Bambang dikutip dari Antara, Senin, 29 April 2019.

Menurut Bambang, institusi tersebut nantinya juga mempersiapkan dan membangun infrastruktur, pola tata ruang, serta fasilitas di wilayah tersebut. Tugas lainnya yakni badan otoritas akan mengelola dan memelihara gedung dan fasilitas publiknya.

Badan tersebut diperlukan dalam proses pembangunan ibu kota baru karena proyek tersebut berukuran besar dan bersifat multi-tahun.

“Sehingga usulan kami memang semacam badan otorita. Tapi bentuk akhirnya apa, itu terserah kepada keputusan politiknya juga, keputusan terbaik dari sisi administrasi. Tapi, memang diperlukan suatu unit yang full time, permanen dan solid,” jelas Kepala Bappenas saat jumpa pers.

Dalam rapat terbatas, Bambang menjelaskan sejumlah kriteria wilayah yang dapat menjadi ibu kota baru seperti ketersediaan sumber daya air, minim resiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan lahan serta gunung berapi.

Selain itu, wilayah itu juga telah memiliki infrastruktur awal kota kelas menengah seperti bandara, jaringan komunikasi, akses jalan, jaringan listrik dan berlokasi tidak jauh dari pantai.

Dalam hal aspek sosial, kriteria masyarakat setempat juga harus terbuka kepada pendatang untuk meminimalisasi konflik sosial.

Menteri PUPR: Penanganan Banjir Jakarta Tugas Gubernur DKI

Banjir yang melanda sejumlah titik di Jakarta tidak berdampak pada kegiatan ekonomi Ibu Kota. Pasalnya, banjir tersebut berada di kawasan permukiman dan padat penduduk.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, banjir yang terjadi beberapa hari terakhir tidak melanda kawasan bisnis dan perdagangan seperti Tanah Abang dan Mangga Dua.

“Dari pengamatan kita, karena kebetulan tidak memasuki kawasan pusat perdagangan. Biasanya yang kita pantau seperti Mangga Dua, Kramat Jati, Tanah Abang. Pada kenyataannya sejauh ini tidak ada banjir di kawasan-kawasan itu, terutama di Mangga Dua,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Lantaran tidak melanda pusat bisnis dan ekonomi, lanjut, maka kerugian yang dialami oleh para pelaku usaha juga relatif tidak ada. Sejauh ini, kegiatan ekonomi di Ibu Kota masih berjalan normal.

‎‎”Karena memang tidak mengganggu, ya relatif tidak ada. Jadi banjir itu tidak sampai mengganggu aktivitas ekonomi, normal-normal saja. Biasanya kalau sampai mengganggu ekonomi, para pedagang memberikan informasi kepada kita dan bisnis pasti akan tersendat. Tetapi tahun ini, tidak begitu mengganggu,” kata dia.

Namun demikian, Sarman tetap berharap masalah banjir ini cepat selesai. Sebab, berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat terlebih jelang masuknya Ramadan.

“Yang ada adalah banjir di kawasan permukiman yang selama ini menjadi langganan banjir seperti di Kebon Pala dan lain-lain. Yang menjadi harapan kami musim hujan ini segera berakhir, terlebih kan kita sebentar lagi memasuki bulan puasa di mana aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat, sehingga ini tidak terganggu,” tandas dia.

Kepala BKPM Sebut Investor Sambut Positif Hasil Hitung Cepat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Pemilihan presiden (pilpres) 2019 telah usai. Meski presiden terpilih belum diumumkan secara resmi tapi banyak survei dan hitung cepat (quick count) yang menyatakan kemenangan pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengungkapkan, para investor menyambut baik kemenangan paslon nomor urut 01 tersebut.

“Komunitas investor menganggap kasat mata paslon 01 telah memenangkan pemilu,” kata dia di kantornya, Selasa (30/4/2019).

Hal itu membuat kondisi pasar mendapat sentimen positif. Di antaranya kurs rupiah yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menunjukkan arah positif.

Selain itu, dia mengungkapkan investor mengaku senang dengan kemenangan tersebut sebab dipastikan akan terjadi kontinuitas dari kebijakan yang selama ini telah ada.

“Perspektif investor cukup jelas Jokowi-Maruf amin telah memenangkan pemilu, sehingga ada stabilitas dan kontinuitas dari Jokowi beserta program-programnya untuk 5 tahun lagi. Jadi jelas. Kalangan investor menyambut positif paslon 01 dengan alasan kontinuitas dan stabilitas,” ujar dia.

Sebelumnya, BKPM baru saja merilis data realisasi investasi kuartal I 2019, dengan total investasi mencapai Rp 195,1 triliun, naik 5,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2018 , yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun.

Sementara itu, tenaga kerja yang terserap selama periode tersebut adalah sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia. Nilai realisasi investasi triwulan tersebut sudah mencapai 24,6 persen dari target investasi pada 2019 sebesar Rp 792,0 triliun.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Ditjen Pajak Gandeng 32 Instansi untuk Dukung Pengembangan UMKM

Adapun daftar instansi yang melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pembinaan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2. Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

3. PT Angkasa Pura I (Persero)

4. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

8. PT Bank Tabungan Negara, (Persero),Tbk.

9. PT Dahana (Persero)

10. PT Hutama Karya (Persero)

11. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

12. PT Jasa Raharja (Persero)

13. PT Kereta Api Indonesia

14. PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

15. PT Pegadaian (Persero)

16. PT Pertamina (Persero)

17. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

18. PT Pos Indonesia (Persero)

19. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

20. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Ibu Kota Baru Bakal Usung Konsep Pancasila

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, pemerintah telah menetapkan desain khusus untuk ibu kota negara baru bila seandainya jadi berpindah dari Jakarta ke luar Jawa.  Konsep yang diusung adalah Pancasila.

“Kita punya konsep desain, bisa diterapkan dimana saja. Tapi ini baru konsep desain, konsep desain kami Kota Pancasila,” ujar dia di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Dia menambahkan, konsep desain kota baru tersebut masih sebatas ide, dan keputusan pastinya baru akan keluar jika telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Itu kan masih panjang, masih harus dirapatkan dengan DPR, bukan diputuskan sepihak. Pasti itu harus ada persetujuan dpr, tidak semudah itu juga,” sebutnya.

“Selain itu juga harus dilalui beberapa tahapan lainnya, termasuk penetapan di dalam undang-undang. Pasti nanti akan ada undang-undang baru terkait itu,” dia menambahkan.

Secara estimasi waktu, Menteri Basuki melanjutkan, pembangunan ibu kota baru menurut rencana akan memakan waktu antara 4 sampai 5 tahun.

Sementara terkait pembiayaan, pemerintah juga disebutkannya bakal turut menggandeng pihak lain untuk terlibat sehingga tidak 100 persen mengandalkan anggaran milik negara.

“Enggak APBN murni. Mungkin lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), mungkin juga swasta masuk. Tidak apbn murni semua, tidak, tidak mungkin,” seru dia.

Sedangkan secara perhitungan ongkos pembangunan, ia menuturkan, total pembiayaan bisa mencapai Rp 466 triliun. “Kalau kemarin dihitung oleh Bappenas itu sekitar Rp 466 triliun. Porsi negara mungkin sekitar Rp 250 triliun,” pungkasnya.

Rabobank Indonesia Tutup, Apa Kata OJK?

Sebelumnya, upaya mendongkrak pertumbuhan kredit tahun depan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah akan mendorong potensi-potensi ekonomi di Indonesia. Itu antara lain dengan menggarap sektor parawisata.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pada tahun depan, tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada suku bunga acuan perbankan, melainkan menggali dan memaksimalkan potensi ekonomi lain dalam negeri.

“Tahun depan suku bunga bukan satu-satunya kendala dalam pemberian kredit. Tapi lebih banyak kepada potensi ekonomi yang kita dorong dengan pemerintah. Ini lho ada potensi sektor pariwisata, sektor mining, kelapa sawit, dan lain-lain,” ujar dia di Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.

Wimboh menjelaskan, pemerintah pada tahun depan sebaiknya cukup jeli dalam memanfaatkan peluang melalui kebijakan yang dibuat. Kebijakan menjadi krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2019.

“Pemerintah harus mencari kiat untuk menggali potensi-potensi dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Mulai dari perpajakan, apa sajalah, keuangan. Ini untuk bisa benar-benar ekonomi harus tumbuh,” jelasnya.

Adapun kata Wimboh, potensi ekonomi lain harus segera dimaksimalkan manfaatnya seiring dengan pertumbuhan penduduk di tahun-tahun mendatang.

“Karena apa? Penduduk kita tambah banyak. Kalau itu (pertumbuhan ekonomi) enggak tumbuh, otomatis kebutuhan kita sandang pangan papan ini jadi tanggungjawab siapa, barangnya sama tapi yang butuh banyak. Dan kita potensinya besar, sumbernya besar,” tandasnya.

Daftar Alasan yang Membuat Ibu Kota Harus Pindah ke Luar Jawa

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp 466 triliun.

“Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau USD 33 miliar, ” kata Bambang dikutip dari Antara, Senin (29/4/2019).

Luas lahan 40 ribu hektare dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.

“Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40 ribu hektare untuk membuat ibu kota baru, itu skenario yang pertama,” jelas Bambang.

Sementara untuk skenario kedua dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektare, dikalkulasi membutuhkan biaya Rp323 triliun atau 23 miliar dolar AS.

Untuk skenario kedua, jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.

Tumbuh 5,3 Persen, Realisasi Investasi Tembus Rp 195 Triliun pada Kuartal I 2019

BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,3 triliun, 19,1 persen); DKI Jakarta (Rp 24,7 triliun, 12,7 persen); Jawa Tengah (Rp 21,4 triliun, 11,0 persen); Jawa Timur (Rp 12,6 triliun, 6,5 persen); dan Banten (Rp 12,5 triliun, 6,4 persen). 

“Hal yang menggembirakan lainnya adalah terjadinya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 16,7 persen bila dibandingkan dengan kuartal I Tahun 2018. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di sektor pengolahan hasil tambang yang sangat penting untuk peningkatan ekspor. Selain sektor tersebut, sektor pariwisata di Indonesia bagian Timur berpotensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia,” ujar dia.

Pada periode kuartal I 2019 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 85,8 triliun meningkat 16,7 persen dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 73,5 triliun. 

Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transponasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 37,3 triliun, 19,1 persen); Listrik, Gas, dan Air (Rp 33,2 triliun, 17,0 persen); Konstruksi (Rp 19,5 triliun, 10,0 persen).

Selain itu, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 18,8 triliun, 9,7 persen), serta Pertambangan (Rp 15,1 triliun, 7,7 persen). 

Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Nuklir, Bapeten Gandeng Polri

Liputan6.com, Jakarta – Badan pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk meningkatkan penegakan hukum ketenaganukliran.

Penegakan hukum bidang ketenaganukliran dilaksanakan sebagai amanah dari ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. hal ini, merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), setelah dilaksanakan pembinaan oleh Bapeten.

Kepala Bapeten Jazi Eko lstiyanto mengatakan, dengan adanya perjanjian nota kesepahaman dan kerja sama antara Bapeten dan Polri, akan terjalin kerja sama yang lebih erat dan koordinasi yang lebih mantap.

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenaganukliran oleh Sekretaris Utama Bapeten  Hendriyanto Hadi Tjahyono dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri lrjen ldham Aziz, sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kepala BAPETEN Jazi Eko lstiyanto dan Kapolri Tito Karnavian pada tanggal 10 Januari 2019.

“Kerja sama ini, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman instansi penegakan hukum atas ketentuan peraturan perundangan bidang ketenaganukliran,” kata Jazi, saat menghadiri penandatangan perjanjian Kerjasama, di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Menurutnya, Bapeten telah melaksanakan penegakan hukum terkait pelanggaran Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang no. 10 tahun 1997, tentang Ketenaganukliran, pada sejumlah fasilitas kesehatan maupun industri yang memanfaatkan tenaga nuklir tanpa izin atau izinnya sudah kadaluwarsa ataupun melanggar kondisi perizinan.

Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap sejumlah instansi tersebut yang selama ini mencapai 30 instansi, beberapa diantaranya telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan atau telah incraht.

”Diharapkan, kegiatan ini dapat menumbuhkembangkan budaya keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Serta mewujudkan tujuan penegakan hukum yang berlandaskan pada aspek kepastian dan ketertiban hukum, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat,” tandasnya.

Intip Gerak Saham Astra Usai Putusan MA terhadap Kasasi Honda-Yamaha

Sebelumnya, PT Astra Honda Motor (AHM) menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi terkait kartel pasar sepeda motor dengan PT Yamaha Indonesia Motor manufacturing (YIMM). Namun, pabrikan berlambang sayap mengepak ini, tetap menolak tuduhan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KKPU), terkait dugaan pengaturan harga skuter matik (skutik) 110 cc sampai 125 cc di Tanah Air.

Menurut General Manager Corporate Communication PT AHM, Ahmad Muhibbuddin, pihaknya tetap menolak tuduhan kartel dengan mengatur harga dengan pesaingnya tersebut.

“Kami selama ini telah bersaing di pasar secara fair dan dalam persaingan yang fair ini, mustahil terjadi pemufakatan untuk atur harga,” jelas pria yang akrab disapa Muhib ini, dalam pesan elektronik kepada Liputan6.com, Senin, 29 April 2019.

Lanjut Muhib, jika melihat fakta di pasar, PT AHM dan PT YIMM bersaing dengan ketat untuk menguasai pasar kuda besi di dalam negeri. Bahkan, hal tersebut tetap dilakukan dengan terus mengeluarkan beragam model dan varian baru untuk memenuhi keinginan konsumen.

“Dalam menjalankan bisnis, kami selalu mematuhi perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak merugikan konsumen,” pungkasnya.

Sementara itu, PT YIMM sendiri masih belum menanggapi keputusan MA tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pesan elektronik dan telepon dari Liputan6.com belum direspons oleh pabrikan berlambang garpu tala ini,

Sebagai informasi, penolakan kasasi dari dua jenama roda dua asal Jepang ini, telah tertuang pada situs resmi MA, Nomor Register 217 K/PdtSus-KPPU/2019, yang diputuskan pada 23 April 2019.