Konsultasi SPT,Via Vallen Datangi KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Liputan6.com, Jakarta – Penyanyi dangdut Via Vallen mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan pada Rabu (23/1/2019).

Via Vallen mengunjungi KPP Pratama Sidoarjo Selatan untuk konsultasi pelaporan SPT Tahunan.

Hal itu seperti dikutip dari laman Twitter Ditjen Pajak @DitjenPajakRI. Admin twitter Ditjen Pajak menulis Hari ini@ViaVallen01 mengunjungi KPP Pratama Sidoarjo Selatan untuk melakukan konsultasi pelaporan SPT Tahunan.

#KawanPajak Vianisty sudah lapor SPT Tahunan belum?

Ditjen Pajak mengunggah kunjungan Via Valen tersebut pada Rabu 23 Januari 2019 pukul 17.00 WIB. Kunjungan Via Vallen ke KPP Pratama Sidoarjo Selatan tersebut mendapatkan respons beragam.

Antara lain @RizBatubara menulis Yo yoayo yoayo yo yoayo. Ada juga @Erdi_SP yang menulis Sudah dong. Kebetulan konsultasinya di KPP Pratama Sidoarjo Selatan juga. Jadi wajib pajak yang baik dahulu sebelum jadi pegawai pajak yang baik.

2 dari 2 halaman

Peringati Hari Pajak, Sri Mulyani Gambarkan Kondisi Perpajakan RI 10 Tahun Lalu

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggambarkan kondisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 10 tahun silam, tepatnya tahun 2008. Masa itu dijabarkan sebagai momen penuh perjuangan. Terutama terkait sektor perpajakan.

Sri Mulyani yang mengaku saat itu juga menjabat sebagai Menkeu, menuturkan 10 tahun lalu jumlah Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sangat sedikit. Ini karena kesadaran akan pajak masih minim. Padahal, penduduk Indonesia saat itu sudah mencapai 200 juta jiwa.

Sri Mulyani menceritakan kondisi 10 tahun lalu tersebut, dalam rangka memperingati Hari Pajak yang jatuh pada 14 Juli.

“10 tahun yang lalu kebetulan menteri keuangannya tetap sama, yaitu saya. Dari seluruh wajibpajak yang tadinya harus lapor SPT itu hanya 33 persen yang betul-betul melaksanakan kewajibannya. Pada saat itu, penduduknya di atas 200 juta, wajib pajaknya tidak lebih dari 2 juta,” ujar dia di Kantor DJP Pusat, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Dia menjelaskan, DJP melakukan reformasi beberapa kali hingga bisa seperti sekarang ini. DJP terus melakukan edukasi dan literasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan pembayaran pajak serta melaporkannya.

Saat ini, sudah ada 38 juta WP yang telah patuh melaporkan SPTnya. Jumlah tersebut meningkat 73 persen jika dibandingkan 10 tahun silam yang hanya 33 persen.

“Perjuangan untuk naik dari 2 juta, 6 juta, 8 juta, menjadi 12 juta adalah perjuangan yang panjang seiring reformasi pajak kita sendiri. Ditjen Pajak saat ini harus mengurusi 38 juta wajib pajak, 38 juta tentu membutuhkan suatu institusi yang berbeda,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa saat ini DJP sudah mengusung konsep transparansi pajak di mana semua informasi bisa diakses masyarakat lewat sosial media. Hal itu untuk menjawab masyarakat yang sekarang ini sudah semakin kritis.

“Makanya kita buka di IG, FB, Twitter tujuannya menjelaskan. Apa gunanya 1 triliun untuk bangsa ini?,” jelas dia.

Ditambah, Kementerian Keuangan telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2018 untuk laporan keuangan 2016. “Laporan keuangan pemerintah pusat dan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kita telah mendapatkan WTP semenjak tahun lalu untuk keuangan 2016. Dan tahun 2017 masih cukup bagus,” tutur dia.

Kendati demikian, dia meminta agar DJP tidak berpuas diri dengan capaian tersebut sebab masih banyak hal yang perlu ditingkatkan.

“Sekarang kalau kita berbicara wajib pajak yang sudah melaporkan SPT, 10 tahun kemudian sudah mencapai 73 persen. Makin baiknya tata kelola yang kita pertanggungjawabkan.”

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Citilink Terapkan Bagasi Berbayar di Awal Februari

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menyetujui pemberlakuan tarif bagasi berbayar perusahaan penerbangan ini mulai awal Februari 2019.

“Karena secara Undang-Undang kita diperbolehkan. Cuma kemarin yang dimintakan persetujuan prosedurnya, sama langkah-langkahnya. Makanya kita konsolidasi terus dengan kementerian, termasuk campaign-nya,” kata Juliandra dikutip Antara, Rabu (23/1/2019).

Dia menjelaskan, awalnya penetapan bagasi berbayar pada akhir Januari ini, namun karena proses sosialisasi maka pemberlakuan mundur di Februari. Untuk itu, Juliandra mengatakan Citilink akan menyosialisasikan dengan baik agar tersampaikan kepada masyarakat dan dia meyakini tidak ada penolakan.

“Sepanjang sosialisasinya dilakukan dengan tepat, saya yakin enggak ya. Karena memang dibolehkan LCC untuk menghapus ‘free baggage’,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa penumpang masih bisa mendapatkan bagasi gratis 10 kilogram bagi mereka yang termasuk anggota dan membeli “green seat“.

Diketahui, ketentuan mengenai Bagasi Tercatat diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut dinyatakan setiap maskapai dalam menentukan standar pelayanan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat.

Penerbangan berbiaya murah lainnya yang sudah menerapkan bagasi berbayar, yakni Lion Air dan Wings Air pada 22 Januari lalu, sementara itu maskapai AirAsia Indonesia masih memberlakukan tarif cuma-cuma untuk bagasi seberat 15 kilogram dalam penerbangan domestik.

Utang Pemerintah Sentuh Rp 4.418 Triliun, Ini Pembelaan Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat sepanjang 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun. Angka ini naik jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2017 yaitu sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa utang pemerintah tersebut masih dapat dikelola dengan baik.Menurut dia, utang masih dalam kategori aman selama di bawah 60 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Sementara untuk Indonesia pemerintah mampu menjaga rasio utang di kisaran 30 persen dari PDB.

“Indonesia dengan GDP rasio 30 persen dan dengan defisit yang makin mengecil tentu kita ingin menyampaikan bahwa kita mengelola APBN, keuangan negara dan utang kita secara sangat hati-hati,” kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Selain itu, kata dia jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka menurut dia utang pemerintah Indonesia masih tergolong rendah.”Apakah itu negara-negara yang berasal dari negara emerging atau kuat. bervariasi,” ujar dia.

“Banyak negara maju yang punya utang lebih banyak. banyak negara-negara emerging juga punya utang lebih banyak,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

3 Miliarder Ini Masuk Daftar Pemikir Paling Berpengaruh Dunia

Liputan6.com, Jakarta – Foreign Policy mengeluarkan kajian mengenai para pemikir yang paling berpengaruh di dunia. Kajian yang diberi tajuk Top 100 Global Thinker tersebut mendaftar 100 nama tokoh pemikir yang kebijakan atau tindakannya sudah memberikan perubahan kepada dunia.

Dikutip dari laman Foreign Policy, Rabu (23/11/2019), untuk tahun ini, terdapat berbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini nama 100 tokoh tersebut dibagi dalam 10 kategori. 

Salah satu kategori yang ada adalah 10 nama besar pada yang pemikirannya paling berpengaruh dalam satu dekade terakhir.  Dari 10 nama tersebut, ternyata ada 3 nama yang merupakan miliarder.

Berikut ketiga nama milarder yang pemikirannya paling berpengaruh di dunia:

1. Jack Ma, CO-Founder and Excecutive Chairman Alibaba

Jack Ma melalui Alibaba telah berhasil membuktikan bahwa ia dapat mengubah perekonomian suatu negara.

Alibaba merupakan perusahaan e-commerce yang didirikan pada 1999. Perusahaan ini telah berhasil menjangkau konsumen yang sama sekali tidak dapat diakses sebelumnya, dan ia juga telah berhasil membawa perekonomian warga Tiongkok dari pasar domestik menjadi internasional.

Hal ini membuat negara China yang dulunya miskin menjadi negara adidaya.

2 dari 3 halaman

2. Bill dan Melinda Gates

Melinda Gates (foto: Bill Melinda Gates Foundation)

Bill Gates dan istrinya Melinda Gates merupakan pendiri dari yayasan amal Bill and Melinda Gates Foundation.

Sejak didirikan pada 2000, yayasan ini telah berhasil memberikan USD 46 miliar atau setara Rp 651,82 triliun (Kurs USD 1 = Rp 14.170) kepada penerima dana bantuan.

Hal ini membuat begitu banyak orang kaya lainnya berlomba-lomba untuk menyumbangkan kekayaan mereka untuk tujuan amal.

3. Jeff Bezos, Founder and CEO Amazon

Dimulai dengan toko buku online pada 1994, sekarang Amazon telah berhasil menyentuh hampir setiap aspek perdagangan. Melalui Amazon, Jeff Bezos telah berhasil merevolusi cara orang di seluruh dunia untuk mencari dan berbelanja semua jenis produk.

Saat ini, Amazon merupakan satu dari lima perusahaan terbesar di dunia dalam hal kapitalisasi pasar, dan penilaian saham yang membuatnya menjadi orang terkaya dalam sejarah modern.

Selain itu, Bezos berencana untuk menggunakan uang itu untuk memperluas jangkauan Amazon, mengembangkan lebih banyak inovasi seperti asisten virtual yang diaktifkan melalaui suara ‘Alexa’, dan melakukan penelitian dalam kecerdasan buatan dan cloud computing.

Sejak membeli Washington Post pada 2013, telah membuat Bezos menjadi penulis sejarah utama pemerintahan Trump.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani Harap Dana Hasil Tax Amnesty Bertahan di RI

Liputan6.com, Jakarta – Menjelang berakhirnya periode pengampunan pajak atau tax amnesty, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta segenap jajaran pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjaga kepercayaan para wajib pajak.

Hal tersebut perlu dilakukan agar dana hasil repatriasi tax amnesty yang sudah terkumpul tersebut tidak lagi keluar dari Indonesia.

“Tahun ini juga tiga tahun sejak tax amnesty di mana banyak yang ikut atau partisipan tax amnesti terutama yang membawa hartanya di dalam negeri, akan expired 3 tahun. Saya berharap itu kita mampu menciptakan confident sehingga dana atau aset tetap bisa tetap terjaga berada di Indonesia,” kata dia, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Dia mengakui, hal tersebut memang tidak mudah. Namun, Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, harus bisa membangun kepercayaan masyarakat.

“Ini tugas tidak mudah, maka kepercayaan dan kredibilitas serta kemampuan membangun trust jadi sangat penting,” ungkapnya.

“Saya minta di bawah Dirjen Pajak dan seluruh jajaran Ditjen pajak, Kanwil bisa menjalankan tugas ini secara memuaskan,” ia menambahkan.

Sementara itu, Dirjen Pajak, Robert Pakpahan mengatakan memang setelah periode tax amnesty berakhir pengusaha yang ikut tax amnesty bisa membawa Rp 140 triliun dana hasil repatriasi tax amnesty keluar.

“Yang repatriasi itu kan waktu dilakukan amnesti kurang lebih Rp 140 triliun. sebagian besar aset keuangan. Yang dikatakan setelah tiga tahun itu mereka bebas. Bisa tetap di indo bisa pergi,” kata dia

Namun, menurut Robert, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif, para pengusaha tentu tidak akan buru-buru membawa keluar uangnya.

“Tapi kalau kalian lihat sektor keuangan, untuk aset yang di luar ini pun ada inflow juga  di 2018, 2019, jadi tanpa aturan pun dia akan datang sendiri. Kalau melihat itu kita optimis walau Rp 140 triliun itu bebas dia enggak akan buru-buru pergi,” tutur dia.

“Mungkin invest di indonesia bisa lebih menarik. Lihat suku bunga kita berapa. dan kita bisa stabilisasi kurs. Jadi menarik investasi di Indonesia. Begitu melihatnya,” tambah dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Minat Nasabah yang Ingin Perpanjang Kontrak Jiwasraya Saving Plan Tinggi

Liputan6.com, Jakarta – PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memproyeksikan minat nasabah atau peserta yang ingin memperpanjangan kontrak polis (roll over) untuk produk JS Saving Plan mencapai angka 45 persen hingga akhir kuartal I 2019 ini.

Angka 45 persen dipatok menyusul tingginya minat peserta JS Saving Plan, pasca manajemen baru Jiwasraya menawarkan opsi bunga sebesar 7 persen untuk peserta yang berniat melakukan roll over.

“Awalnya Kami hanya menargetkan 30 persen tapi nyatanya tren peserta yang berniat roll over terus meningkat. Jika berbicara ratio roll over, sepertinya bisa mencapai di atas 45 persen,” ujar Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko melalui keterangan tertulis, Rabu (23/1/2019).

Menyusul adanya peningkatan tren roll over, Hexana bilang, pihaknya bersama pemegang saham dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen melakukan pembayaran polis jatuh tempo kepada peserta yang tidak berminat melakukan roll over dengan memberikan bunga pengembangan sebesar 5,75 persen per tahun. Di mana pelunasan sendiri, akan dilakukan mulai kuartal II 2019.

Sedangkan untuk peserta yang berminat melakukan roll over, manajemen baru Jiwasraya menawarkan bunga sebesar 7 persen per tahun atau setara dengan 7,49 persen per tahun net efektif.

“Kami sangat optimistis karena sampai hari ini saja roll over sudah di atas 35 persen, dari pekan lalu yang hanya mencapai 33 persen. Kami berterima kasih kepada seluruh peserta karena sudah mau mengerti dan bersabar,” tutur Hexana.

2 dari 3 halaman

Strategi Jangka Panjang

Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Seperti diketahui, seiring dengan upaya perbaikan perseroan manajemen baru Jiwasraya telah memiliki sejumlah strategi dalam rangka meningkatan kinerja di sepanjang 2019 dan memenuhi kewajiban polis produk JS Saving Plan.

Pertama, manajemen akan meningkatkan penjualan produk asuransi Jiwasraya kepada peserta baru, dan menambah manfaat produk asuransi kepada peserta eksisting.

Kedua, mengembangkan varian produk asuransi Jiwasraya yang sifatnya lebih simple dan kekinian seperti asuransi mikro dengan premi yang ringan.

Ketiga, melakukan efisiensi dengan mengembangkan platform digital.

Keempat, meningkatkan pemanfaatan aset-aset yang tidak produktif.

Sedangkan untuk langkah terakhir atau kelima, manajemen baru juga akan membenahi penempatan portofolio investasi sehingga tidak lagi mengalami ketidakcocokan (missmatch) yang menggangu likuiditas. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jurus Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan pada 2019

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan pada 2019. Salah satunya dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengatakan, ada sejumlah program bantuan sosial yang ditujukan guna mempercepat penanggulangan kemiskinan pada 2019.

Pertama, Program Keluarga Harapan (PHK), yaitu bantun non tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, Kartu Indonesia Pintar dengan target 20,1 juta anak usia sekolah. Angka ini naik dibandingkan 2018 yang ditargetkan sebanyak 19,7 juta.

“Untuk PKH sasaranya sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat. Ada juga KIP ditargetkan 20 juta anak,” ujar dia di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Ketiga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ditargetkan sebanyak 15,6 juta KPM yang dilaksanakan berharap ke seluruh kabupaten/kota. Keempat, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan target 96,8 juta jiwa atau 40 persen penduduk berpendapatan terendah.

Selain itu, lanjut Taufik, pemerintah juga telah menyiapkan program guna mempercepat pengurangan kemiskinan pada 2019, salah satunya melalui dana desa yang diproyeksikan sebesar 4,9-5,3 persen PDB.

Kemudian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga 7 persen melalui 41 penyalur dan 11 perusahaan penjamin.

Selanjutnya, pembiayaan ultra mikro dengan maksimal Rp 10 juta per nasabah dengan bunga 2-4 persen dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terakhir, melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan meningkatkan layanan dan pendampingan usaha masyarakat.

“Ini intervensi yang dilakukan pemerintah, yang diharapkan dapat mendukung pengurangan angka kemiskinan,” tandas dia.

2 dari 2 halaman

Bos BPS: Kemiskinan Tantangan Besar Berbagai Bangsa

Warga memasak di permukiman kolong tol Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (16/1).Dibandingkan Maret 2018 sebesar 9,82 persen dengan jumlah 25,67 juta orang dari sebelumnya 25,95 juta orang atau menurun sebanyak 275,2 ribu orang. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, mengatakan kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia baik negara maju maupun negara berkembang.

Hal ini disampaikan saat mengisi seminar nasional official statistics 2018 dengan tema KajianKemiskinan dari Perspektif Pengeluaran dan Perilaku Menabung.

“Kemiskinan merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh berbagai bangsa. Termasuk Indonesia mempunyai tangtangan besar soal kemiskinan. Di negara maju kemiskinan pun momok mengerikan,” ujar Suhariyanto di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018.

Suhariyanto menjelaskan, kemiskinan ini memiliki beberapa kriteria di antaranya ketidakmampuan mencukupi biaya hidup sehari-hari baik pangan, sandang dan tempat tinggal. Selain itu, miskin juga erat kaitannya dengan hidup tidak sehat dan sanitasi yang kurang memadai. 

“Ketika miskin dia berjuang mencari makan. Kemiskinan berarti mereka tidak bisa pergi ke sekolah. Kemiskinan juga berarti hidup tidak sehat dan sanitasi tidak layak. Kemiskinan tidak punya pendapatan cukup seperti seharusnya. Lingkaran kemiskinan ini biasanya diturunkan dari generasi ke generasi,”  ujar dia.

Di Indonesia, kemiskinan ditanggulangi dengan berbagai program. Beberapa di antaranya melalui program padat karya dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Pemerintah, juga membangun sekolah-sekolah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. 

“Di Indonesia, kemiskinan juga salah satu target pembangunan yang dievaluasi dari waktu ke waktu. Banyak yang sudah diterapkan. Banyak terobosan. Misalnya pemerintah berupaya menciptakan padat karya. Pemerintah sekarang dengan sigap perlu membangun infrastruktur supaya akses dari satu ke tempat lain lebih mudah,” ujar Kecuk.  

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

BNI Cetak Laba Bersih Rp 15,02 Triliun pada 2018

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) membukukan laba bersih Rp 15,02 Triliun sepanjang 2018. Angka tersebut mengalami pertumbuhan 10,3 persen year on year (yoy), jika dibanding 2017 yang sebesar Rp 13,62 triliun.

Direktur BNI Adi Sulistyowati mengatakan, pertumbuhan laba bersih tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit yang tembus 16,2 persen di 2018. Pertumbuhan tersebut juga mendorong pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih atau Net Interest Income/NII).

“NIM tumbuh 11,0 persen yoy yaitu dari Rp 31,94 triliun pada akhir 2017 menjadi Rp 35,45 triliun pada akhir 2018,” kata Adi dalam acara paparan kinerja, di Gedung BNI, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

NII tersebut menjadi sumber pertumbuhan laba bersih BNI yang utama. Selain itu, pertumbuhan Laba Bersih BNI juga ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Non-Bunga sebesar 5,2 persen yoy yaitu dari Rp 11,04 triliun pada akhir 2017 menjadi Rp 11,61 triliun pada akhir 2018.

“Pertumbuhan Pendapatan Non Bunga tersebut didorong oleh peningkatan kontribusi fee dari Trade Finance, pengelolaan rekening,danfee bisnis kartu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pencapaian laba bersih BNI ini juga didukung dari membaiknya kualitas aset, ditunjukkan oleh NPL Gross yang membaik dari akhir 2017 sebesar 2,3 persen menjadi 1,9 persen di akhir 2018.

“Sehingga BNI mampu menekan creditcost dari 1,6 persen pada akhir 2017 menjadi 1,4 persen pada akhir 2018,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Efisiensi

Nasabah mendapatkan bingkisan usai melakukan transaksi pada Smartk Kios ATM saat peringatan Hari Pelanggan Nasional di Kantor BNI Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (4/9). (Merdeka.com/Arie Basuki)

Di sisi lain, dia menyebutkan coverage ratio meningkat dari 148,0 persen pada akhir Desember 2017 menjadi 152,9 persen pada Desember 2018 untuk mengantisipasi kondisi global yang challenging di tahun 2019.

“BNI juga berhasil meningkatkan efisiensi di dalam operasionalnya selama 2018, tercermin dari Cost to Income Ratio (CIR) yang membaik menjadi 42,5 persen pada Desember 2018, dibandingkan posisi Desember 2017 yang sebesar 43,9 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh keberhasilan BNI dalam menjaga pertumbuhan Biaya Operasional (OPEX) tetap pada level 6,8 persen.

“Kombinasi pertumbuhan NII, peningkatan Pendapatan Non Bunga, perbaikan kualitas Aset, dan efisiensi OPEX telah menumbuhkan laba bersih BNI sebesar 10,3 persen pada akhir tahun 2018. Dengan profitabilitas tersebut, BNI mencatatkan pertumbuhan Return on Equity (ROE) dari 15,6 persen menjadi 16,1 persen yoy,” ujarnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bangun SDM, Pemerintah Fokus Pendidikan dan Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gellwynn Daniel Hamzah, mengatakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) saat ini masih menjadi isu strategis ke depan.

Sebab, di era industri 4.0 pemerintah tengah gencar meningkatkan kualitas SDM berdaya saing tinggi.

“Peningkatkan kualitas dari pengelolaan dasar yang baik khususnya di bidang pendidikan tetap menjadi prioritas,” kata Gellwynn dalam forum konsultasi publik, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Gellwynn mengatakan, di bidang pendidikan pemerintah terus mendorong kapasitas SDM melalui sektor pendidikan.

Tidak hanya fokus kepada peserta didik, tapi juga pemerintah memperhatikan kepada peningkatan sarana dan prasarana. Berdasarkan catatan, partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi menunjukan adanya peningkatan.

Misalnya saja pada tingkat pendidikan SMK dan SMA, pada 2017 mencapai 82,84 persen, meningkat dari 2016 yang tercatat hanya 80,89 persen.

Di samping itu, pendidikan tinggi pada 2017 berada di 29,93 persen, atau meningkat dari periode sebelumnya yakni 27,98 persen.

“Dengan upaya tersebut telah terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan keseluruhan,” imbuhnya.

Gellwynn menambahkan, selain bidang pendidikan, upaya peningkatan SDM juga didorong melalui sektor kesehatan. Sebab, untuk menunjang SDM yang mampu berdaya saing, kesehatan menjadi faktor utama.

Berdasarkan data yang dimiliki Bappenas, upaya pemerintah dalam menekan tingkat kesehatan masyarakat menunjukan tren positif. Misalkan saja, sejak 2010 hingga 2015 angka kematian ibu dan anak berhasil ditekan sebesar 12 pesen. 

Di sisi lain, stunting juga masih terjadi, tapi dalam lima tahun terakhir (2013 sampai 2018) prevalensinya juga turun 6 persen. Dari 36,3 persen menjadi 30,8 persen. “Pembangunan manusia kini menjadi faktor penting,” tutur dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

RI Dapat Tiru Vietnam

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan dalam RAPBN 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, dunia industri Indonesia telah memasuki era baru yang disebut revolusi industri 4.0. Hal ini dimulai sejak Presiden Joko Widodo meresmikan peta jalan atau roadmap yang disebut Making Indonesia 4.0.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membeberkan strategi pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menghadapi revolusi industri ke-4.

Salah satunya adalah melalui program pengentasan stunting bersama Kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Pemerintah telah membuat program untuk melawan stunting bersama-sama antar Kementerian dan juga dengan Pemerintah Daerah,” kata Sri Mulyani melalui keterangan resminya, Senin 14 Januari 2019.

Sri Mulyani mengatakan, apabila ingin menyiapkan tenaga kerja yang sehat, produktif, dan cerdas maka investasinya harus dimulai dari usia dini.

Bahkan pada saat seorang ibu sedang hamil atau akan melahirkan itu akan menjadi fokus pemerintah. Kemudian, dari sisi sistem pendidikan, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi pendidikan usia dini.

Mengingat pada masa tersebut merupakan usia emas bagi perkembangan otak manusia sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti pendidikan-pendidikan selanjutnya. 

“Kalau kita bicara tentang sistem pendidikan, maka Indonesia telah membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, 20 persen untuk pendidikan. Nilainya untuk tahun 2019 (sekitar) Rp 495 triliun. Persoalan kita adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kapasitas,” ujar dia.

Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan masalah distribusi dan kualitas pengajar menjadi penting untuk meningkatkan kualitas SDM.

Tak hanya itu, bahkan proses belajar-mengajar melalui teknologi, serta isi dari pendidikan itu sendiri juga tengah diperhatikan betul oleh pemerintah.

“Rasio jumlah guru terhadap murid sekitar di bawah 18 itu sudah comparable dengan negara-negara maju. Namun, distribusi guru dan kualitas guru menjadi tantangan. It’s all about quality. Sertifikasi guru perlu difokuskan,” kata dia.

Sementara itu, terkait proses belajar-mengajar, teknologi menjadi penting misalnya melalui konektivitas sampai daerah-daerah terpencil.

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain 100 Ribu CPNS, Pemerintah Rekrut 150 Ribu PPPK di 2019

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) pada tahun 2019. Rencana, seleksi PPPK ini untuk mengisi 150 ribu formasi.

Pada tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu (23/1/2019).

“Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai Februari 2019,” ujarnya, seperti dikutip dari laman Menpan.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala,dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018.

“Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang,” imbuhnya.

Dijelaskan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional.

Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak ‘memulangkan’ para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Menteri Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional.

Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

“Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara,” tutupnya.

Sekadar informasi, syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar.

Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.

Rakor ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi Dudy Purwagandi, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Brigjen Yan Fitri, serta perwakilan Pemda di seluruh Indonesia yang membidangi tentang SDM Aparatur.

2 dari 4 halaman

Rekrut PPPK, Kementerian PANRB Koordinasi dengan Pemda

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (30/10). Rapat diikuti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). (Liputan6.com/JohanTallo)

Pemerintah bakal membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2019. Sistem seleksi ini bertujuan memberi kesempatan kepada tenaga honorer atau profesional yang telah melampaui batas usia pelamar PNS untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menyampaikan, Kementerian PANRB saat ini telah memulai proses persiapan penarikan tenaga PPPK, salah satunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Prosesnya yang sudah dimulai, termasuk nanti koordinasi dengan (pemerintah) daerah. Tapi rekrutmen belum dibuka,” jelas dia kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan tersebut membenarkan ucapan Menteri PANRB Syafruddin, yang mengatakan Kementerian PANRB telah mulai menyambangi pemerintah daerah untuk mendiskusikan seputar skema anggaran pelaksanaan seleksi PPPK.

“Sudah dilaksanakan, sudah mulai. Besok kita akan rapat dengan kepala daerah di Batam untuk memutuskan skema anggarannya,” ungkap dia pasca kunjungan rapat bersama Komisi II DPR RI.

3 dari 4 halaman

Pemerintah Buka 100 Ribu Lowongan CPNS di Maret 2019

Peserta bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). Tes SKD CPNS diselenggarakan mulai 26 Oktober hingga 17 November 2018. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, pemerintah bakal kembali menggelar perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Maret 2019.
Hal itu diungkapkannya pasca menggelar rapat dengan Komisi II DPR RI terkait evaluasi Hasil Tes CPNS 2018, Selasa (22/1/2019). Sejauh ini, dia menilai pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 berjalan dengan sukses. “Tidak ada gonjang-ganjing, mulus kok. Sudah selesai, tidak ada apa-apa,” jelas dia.
“Paling mulus sepanjang sejarah pelaksanaan tes CPNS ya tahun 2018 itu. Dan itu yang terbanyak sepanjang sejarah, 238 ribu (formasi),” dia menambahkan.
Dia pun mengaku, Kementerian PANRB pada tahun ini berencana kembali membuka lowongan bagi masyarakat luas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Tahun 2019 ini Maret nanti ada lagi penerimaan CPNS,” sebut dia.
Secara jumlah, perekrutan tersebut masih lebih sedikit dari tahap seleksi CPNS 2018. Tahun ini, lowongan CPNS yang dibuka sebanyak 100 ribu formasi.
“(Jumlahnya?) Seperti 2018, tapi jumlahnya tidak sebanyak 2018. Kalau 2018 itu kan 238 ribu, kalau 2019 sekitar 100 ribu,” dia menandaskan.

4 dari 4 halaman

Simak video pilihan di bawah ini:

Misi Khusus Indonesia di Ajang World Economic Forum 2019

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah membawa misi khusus dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 atau World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2019, di Davos, Swiss. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai perwakilan dari Indonesia.

Luhut mengatakan, misi khusus dalam forum tersebut adalah mempromosikan perekonomian Indonesia, membahas sampah di laut yang menjadi masalah serius dan kondisi politik Indonesia.

“Saya jelasin masalah ekonomi, sekarang gimana posisi Indonesia. Yang kedua masalah sampah laut ini sebagai serious matter sekarang, jelasin lagi apa yang kita kerjain seperti penanganan Citarum dan sampah di laut kita yang banyak. Nanti orang juga nanya politik Indonesia,” kata Luhut, di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Paling penting adalah mengenalkan Indonesia secara utuh, sehingga dapat mengangkat reputasi Indonesia di mata dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup positif, nampak sekali terjadi perubahan-perubahan sehingga Indonesia mulai banyak dikenal.

“Apalagi setelah penyelenggaraan Asian Games yang hebat dan suksesnya Pertemuan Tahunan IMF-WBG kemarin di Bali, karena begitu banyak yang hadir 189 negara dan badan-badan dunia,mereka mengapresiasi penyelenggaraannya hebat. Lalu penanganan bencana di Palu dan Lombok yang semua tertangani secara baik. Harus diterusin supaya jangan lupa orang itu,” ungkap Luhut.

2 dari 2 halaman

Forum Penting

Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Luhut Binsar Panjaitan memberi keterangan di Bali, Senin (8/10). Menurut Luhut, jumlah peserta IMF dan World Bank telah melebihi target. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pertemuan Davos yang rutin diselenggarakan oleh WEF adalah salah satu forum terpenting yang membahas masalah-masalah ekonomi.

WEF dilandaskan pada ide bahwa dunia memerlukan kerjasama yang lebih erat antara sektor swasta dan pemerintahan untuk menemukan cara terbaik dalam menjawab tantangan global.

Lebih dari 3.000 peserta dari kalangan pemerintahan, ekonom, pelaku bisnis, pelaku seni, budaya dan media berkumpul di kota pegunungan, Davos, di Swiss.

Bill Gates, George Soros, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, CEO Goldman Sachs yang baru David Solomon, dan Ray Dalio Founder Bridgewater adalah contoh nama-nama besar yang dikabarkan hadir tahun 2019 ini.

Strategi Wijaya Karya Hadapi Era Disrupsi

Liputan6.com, Jakarta – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mendapatkan penghargaan living legend company:leading in pre-cast concrete industry pada Jumat 18 Januari 2019.

Penghargaan diberikan oleh Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar kepada Direktur Operasi III Perseroan, Destiawan Soewardjono.

Dalam sambutan pembukanya, Arcandra mengapresiasi perseroan dan perusahaan lain yang memenangkan penghargaan living legend companies untuk kategori berbeda seraya menekankan pesan betapa pentingnya terus beradaptasi dan berinovasi agar keberadaan PT Wijaya Karya Tbk tidak tergerus oleh zaman untuk kemudian punah atau disrupsi.

“Perusahaan legendaris merupakan keinginan setiap perusahaan. Namun, untuk sampai pada titik ini bagi sebuah perusahaan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Diperlukan berbagai upaya, komitmen, kerja keras, dan sinergi yang baik di internal perusahaan,” terang Arcandra, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (23/1/2019). 

Fenomena disrupsi lanjut Arcandra, sejatinya telah terjadi sejak zaman dinosaurus dulu. Hewan ini pada diagram rantai makanan berada pada posisi tertinggi. Tubuhnya terbesar, tenaganya terkuat, dan daya jelajahnya terluas.

Namun, perjalanan kemudian membuktikan hewan ini kemudian secara berangsur-angsur berkurang jumlahnya dan punah tidak berbekas karena tidak mampu beradaptasi pasca jatuhnya asteroid. 

Pelajaran yang bisa dipetik dari itu semua lanjut Arcandra adalah perusahaan yang telah menjalankan usahanya lebih dari 50 tahun secara tidak langsung telah membuktikan mampu bertahan dari gejolak ekonomi dan persaingan usaha serta berpotensi dalam pengembangan bisnis demi menjaga eksistensi perusahaan di masa yang akan datang.

2 dari 3 halaman

Proses Adaptasi hingga Inovasi

Logo PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Destiawan Soewardjono menuturkan,perseroan tidak lepas dari proses adaptasi, inovasi, dan koneksi yang dilakukan Perseroan dalam menjalankan aktivitasnya sejak 1960 silam.

PT Wijaya Karya Tbk telah jauh berubah, dari awal mula yang hanya merupakan perusahaan instalatur listrik dan pipa air, kini telah bertransformasi menjadi perusahaan EPC dan investasi yang terintegrasi. Perjalanan waktu membuktikan perseroan selalu berani mencoba sesuatu yang baru dengan perhitungan terukur.

“Ketika perusahaan lain belum terpikir untuk bergerak pada bidang manufaktur beton pra cetak, WIKA sudah mendirikan sejumlah pabrik beton di berbagai wilayah Indonesia. Ketika kontraktor lain masih meraba-raba EPC (Engineering, Procurement, Construction), WIKA justru telah masuk lebih dalam bisnis ini,” ujar dia.

Dalam rekam jejaknya kemudian, PT Wijaya Karya Tbk terus memberanikan diri memasuki wilayah-wilayah baru dan kini telah jauh melangkah ke bidang investasi pada saat kontraktor lain belum dalam melirik ini.

Bahkan, PT Wijaya Karya Tbk pula yang terlebih dahulu merambah pasar luar negeri terlebih dahulu ketimbang perusahaan kontraktor lain.

Bagaimana PT Wijaya Karya Tbk berkembang sedemikian rupa? Hal tersebut bisa  bisa terjadi karena perseroan berani berubah atau transformasi dari sisi visi, portofolio bisnis,  wilayah pasar, segmen pasar  dan pengelolaan human capital.

 “Artinya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya (corporate adaptability) dan tidak stagnan. WIKA harus progresif bertransformasi agar tidak disruptif atau punah,” tutur dia.

Dalam era disrupsi menjadi tantangan, mutlak bagi suatu perusahaan, termasuk WIKA untuk beradaptasi, inovasi, dan koneksi.

Adaptasi adalah bagaimana PT Wijaya Karya Tbk kemudian dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman melalui serangkaian program kerja dan strategi.

Inovasi merujuk kepada perealisasian setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Keberadaannya dapat mendukung produktivitas kinerja. 

“Sedangkan relasi adalah bagaimana kemudian sebuah perusahaan dapat mejaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan guna memastikan distribusi barang dan jasa serta timbal balik yang diberikan oleh mereka, termasuk owner untuk menjaga keberlangsungan perusahaan,” tambah dia.

3 dari 3 halaman

Jadi Pionir Precast

eton adalah material konstruksi yang banyak dipakai di Indonesia, jika dibandingkan dengan material lain seperti kayu dan baja.

Hal ini bisa dimaklumi, karena bahan-bahan pembentukannya mudah terdapat di Indonesia, cukup awet, mudah dibentuk dan harganya relatif terjangkau. 

Perkembangan industri beton mulai serius digarap oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang kemudian menjadi induk bagi PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) pada akhir dekade 1970-an melalui peluncuran produk pertamanya yaitu tiang listrik beton pra tegang berpenampang “H” untuk keperluan Perusahaan Listrik Negara.

Tidak hanya berfokus pada pengembangan ragam produk beton semata. Manajemen WIKA yang pada 1980-an masih menaungi WTON tergelitik untuk membangun manufaktur beton sendiri dan tersebar strategis di wilayah Nusantara yang membujur luas dari timur hingga barat.

Adalah inisiatif salah satu direksi kala itu, Suklan Sumintapura yang menggagas pembangunan pabrik-pabrik beton itu nyaris dalam waktu yang relatif berdekatan. Suklan demikian ia biasa disapa, terbilang progresif dalam hal inovasi.

Ia rajin mengeksplorasi ilmu konstruksi sipil dari belahan dunia manapun demi mendongkrak tumbuh kembang PT Wijaya Karya Tbk kala itu.

Sepulang dari tugas belajar di Negeri Paman Sam, ide brilian yang langsung terbersit di benaknya adalah bagaimana membangun pabrik beton pra cetak untuk menangkap peluang pembangunan infrastruktur yang mulai marak saat itu. 

Inisiatif yang digagas Suklan terbilang brilian pada masanya. Keberaniannya untuk masuk pada ceruk bisnis beton kala itu, tak ubahnya menantang badai di tengah suara sumbang lingkungan yang belum sepenuhnya bisa menerima hal-hal baru.  Tes case pertama diujikan pada pembangunan pabrik tiang beton di Kawasan Cileungsi Bogor.

Dengan keterbatasan dana yang ada, Suklan yang di-support oleh Warkita, Manajer Divisi Produk dan Beton WIKA pada dekade 1980-an berhasil membangun pabrik dan menyiapkan equipment penunjang produksi beton melalui reproduksi moulding (alat cetak) mandiri bekerja sama dengan masyarakat di Jawa Timur. 

Perintisan itu di kemudian hari banyak diapresiasi karena WIKA mendapatkan dua keuntungan, yaitu: mendapatkan moulding dengan harga jauh lebih murah dan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan untuk membuat ala sendiri. 

Bergeser ke arah timur, pembangunan manufaktur pabrik beton kemudian berlanjut di Pasuruan.

Kabupaten di selatan Surabaya ini memang dikenal sebagai kota industri. Lokasi yang strategis di antara dua sumbu kota utama; Surabaya dan Malang, menjadikan Pasuruan prospektif untuk pengembangan industri beton. Tidak berselang lama setelah pabrik Pasuruan selesai dibangun dengan segala cibiran sana-sini, pembangunan pabrik beton baru kembali berlanjut.

Kali ini, lokasi ekspansi itu berada di Mojosongo, Boyolali.  Kembali, cibiran dan gunjingan pesimistis menerpa Suklan. Namun, Suklan tidak ambil pusing. Ia tetap percaya diri jalan terus ke depan, ” Saya sudah dapat persetujuan dari Sudarto, Direktur Utama WIKA 1980-an” ujar Suklan sebagaimana dikutip dari buku “Myelin: Mobilisasi Intangibles menjadi Kekuatan.” 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dibuka Februari, 3 Profesi Ini Dapat Proritas di Seleksi PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah rampung. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. 

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan untuk pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, pemerintah prioritaskan rekrutmen pada tiga bidang yakni Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

Sementara untuk mekanisme seleksinya, Bima menyatakan metode rekrutmen P3K tidak akan jauh berbeda dengan CPNS. 

“Instrumen seleksinya masih sama dengan menggunakan sistem  (CAT) dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN),” ujar dia Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Bima mengungkapkan, tanda identitas PPPK akan disamakan dengan PNS lewat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya perihal syarat batas usia pelamar tidak terpaku pada aturan maksimal 35 tahun seperti CPNS. 

“Sebaliknya, maksimal usia pelamar PPPK paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar dan untuk perjanjian kerja PP 49/2018 mengakomodasi masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan perpanjangan didasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi,” ungkap dia.

Sebagai informasi, aturan teknis dari PP 49/2018 yang akan diteruskan melalui Peraturan MenPANRB dan Peraturan BKN masih dalam proses penyelesaian.

Untuk pelaksanaan PPPK Tahap I Tahun 2019 dilakukan setelah masing-masing instansi selesai menghitung kebutuhan dan menyampaikannya kepada KemenPANRB dan BKN.

2 dari 2 halaman

Kabar Gembira, Rekrutmen PPPK untuk Eks Honorer K2 Dibuka Februari 2019

Banner Infografis Seleksi Pegawai PPPK 2019. (Liputan6.com/Triyasni)

Sebelumnya, Pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) pada tahun 2019.

Pada tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu 23 Januari 2019.

“Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai Februari 2019,” ujarnya, seperti dikutip dari laman Menpan.

Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150 ribu formasi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala,dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018.

“Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang,” imbuhnya.

Dijelaskan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional.

Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak ‘memulangkan’ para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Menteri Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional.

Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

“Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara,” tutupnya.

Sekadar informasi, syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar.

Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.

Rakor ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi Dudy Purwagandi, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Brigjen Yan Fitri, serta perwakilan Pemda di seluruh Indonesia yang membidangi tentang SDM Aparatur.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bank BUMN Segera Rilis Pembayaran Pakai QR Code, Namanya LinkAja

Liputan6.com, Jakarta – Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari 4 bank BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI), PT Bank Mandiri Tbk. (Bank Mandiri), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) akan membuat suatu sistem pembayaran baru yang terintegrasi antarbank tersebut. Sistem tersebut menggunakan metode scan barcode atau disebut QR Code.

Direktur Teknologi Informasi & Operasi BNI, Dadang Setiadi menyebutkan layanan tersebut nantinya akan diberi nama LinkAja. Selain 4 bank BUMN tersebut, LinkAja juga akan menggandeng Telkomsel di dalamnya.

LinkAja hadir dalam rangka mengimbangi kemajuan teknologi di bidang finansial dan pembayaran di mana saat ini hampir sebagian besar transaksi sudah dilakukan dengan teknologi. LinkAja juga terinspirasi dari negeri China yang sudah lebih dahulu sukses dengan sistem pembayaran QR Code yaitu WeChat dan Alipay.

“Sekarang kan BNI punya YAP, BNI punya myQR, Telkomsel ada TCash itu nanti mau digabung jadi satu. Jadi Himbara plus Telkomsel mau digabung jadi satu namanya LinkAja,” kata Dadang saat ditemui di kantornya, Rabu (23/1).

Nantinya, semua layanan serupa yang saat ini dimiliki oleh masing-masing bank negara akan terhubung dalam LinkAja yang merupakan QR Code Bank BUMN. Teknologi QR Code saat ini sudah berlaku di Indonesia. Namun baru beberapa perusahaan yang menerapkannya dalam proses transaksi pembayaran yaitu Go-Pay dan OVO.

“Pokoknya LinkAja itu suatu entitas sendiri di luar bank,” ujarnya.

Saat ini, proses perizinan LinkAja sudah masuk ke Bank Indonesia dan sedang dalam proses. Dia mengungkapkan, LinkAja ditargetkan akan diluncurkan paling lambat bulan Maret tahun ini. “Rencana meluncur di akhir Februari atau Maret,” ujarnya.

Ke depannya, LinkAja akan menjadi wadah bagi Wechat dan Alipay untuk beroperasi di Indonesia. Namun Dadang menegaskan kedua perusahaan asal negeri Tirai Bambu tersebut tidak akan ikut andil sebagai pemegang saham LinkAja. “Full punya BUMN (sahamnya),” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini WeChat dan AliPay tengah dalam proses kerjasama dengan beberapa bank Indonesia termasuk BNI. Namun Dadang enggan berbicara lebih jauh terkait kerjasama tersebut.

“Itu (proses kerjasama) belakangan aja, kita gak bahas WeChat sama Alipay .nunggu ini jadi dulu . Kalau Alipay sama WeChat nanti nunggu beres ini baru kita bicarakan kerjasamanya seperti apa. Nunggu jadi LinkAja dulu,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu Achmud

Sumber: Merdeka.com

Total Aset BNI Tembus Rp 800 Triliun di Akhir 2018

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah mengelola aset Rp 808,57 triliun di akhir 2018. Angka tersebut tumbuh 14 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

“Pada akhir 2018, untuk pertama kalinya BNI berhasil mencatatkan total aset melampaui Rp 800 triliun, tepatnya Rp 808,57 triliun atau tumbuh 14 persen yoy dibandingkan akhir 2017 yang tercatat Rp 709,33 triliun,” kata Adi, di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Pertumbuhan aset BNI ini jauh melampaui pertumbuhan aset di industri perbankan yang mencapai 9,1 persen per November 2018. Kinerja positif ini juga ditopang oleh positifnya pencapaian anak-anak perusahaan.

“Kinerja anak perusahaan BNI sepanjang 2018 menunjukkan tren peningkatan yang positif dan memberikan kontribusi terhadap laba bersih BNI,” jarnya.

Seperti diketahui, BNI memiliki 5 perusahaan anak yang meliputi BNI Syariah, BNI Life, BNI Multifinance, BNI Sekuritas dan BNI Asset Management. Kelima perusahaan ini mampu memberikan kontribusi 9,24 persen terhadap total laba BNI konsolidasi.

Selain itu, hal itu juga didukung oleh kemampuan dalam mengelola likuditas secara optimal. “Meskipun berada pada kondisi pasar likuiditas yang sangat ketat, BNI mampu menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 12,1 persen yoy, yaitu dari Rp 516,10 triliun pada Desember 2017 menjadi Rp 578,78 triliun pada Desember 2018,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Penghimpunan Dana Murah

Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Penghimpunan DPK BNI tersebut diiringi dengan menurunnya Cost of Fund dari 3,0 persen pada Desember 2017 menjadi 2,8 persen pada Desember 2018.

Hal ini tersebut tercapai karena BNI berhasil menumbuhkan rasio dana murah (CASA) dari level 63,1 persen pada Desember 2017 menjadi 64,8 persen pada Desember 2018.

“Perbaikan rasio dana murah ini tidak terlepas dari pertumbuhan giro sebesar 18,2 persen yoy dan tabungan sebesar 13,0 persen yoy, yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan deposito BNI yaitu 6, persen,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: