Kunker Kalbar, Ditjen PSP Minta Kabupaten Landak Petakan Potensi Pertanian

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan pemetaan wilayah potensi pertanian untuk diajukan ke Jakarta. Tujuannya, untuk mendukung peningkatan hasil produksi sekaligus mengembangkan produk pertanian unggulan di daerah.

“Kementan meminta Pemkab Landak dalam hal ini dinas pertanian untuk melakukan pemetaan wilayah di setiap kecamatan. Apa potensinya dan diketahui kendalanya untuk diajukan ke Kementan, untuk mendukung peningkatan hasil produksi sekaligus menciptakan brand unggulan,” kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy, Jumat (12/7).

Pada kunjungan tersebut, Sarwo Edhy menguraikan beberapa hal terkait program pertanian khususnya sarana dan prasarana. Salah satunya adalah program asuransi gagal panen lahan pertanian akibat kekeringan, hama dan banjir.

“Sekarang sudah ada program asuransi gagal panen lahan pertanian. Cukup membayar Rp 36 ribu per musim per hektar, dan sisanya sebesar Rp 144 ribu dibayar oleh pemerintah atau disubsidi,” kata Sarwo Edhy.

Apabila petani mengalami gagal panen, katanya, pihak asuransi dalam hal ini Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) akan mengganti kerugian sebesar Rp 6 juta per hektar. Ditjen PSP Kementan mengharapkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPP) Kabupaten Landak segera mengoordinasikan dan mengajukan ke Kementan.

“Seperti diketahui, musim kemarau akan terjadi lebih lama. Dinas Pertanian sebaiknya segera mendorong program asuransi pertanian demi keamanan dan kenyamanan petani,” pungkas Sarwo Edhy.

Menanggapi hal itu, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengakui potensi pertanian di Landak cukup baik didukung anggaran yang memadai untuk pertanian serta menciptakan brand tersendiri, khususnya beras lokal untuk menembus pasar.

“Landak termasuk salah satu kabupaten di Kalbar yang hasil panen padinya berlimpah dan lahan cukup luas, didukung anggaran dari pemerintah daerah. Ke depan, akan dilakukan pemetaan potensi pertanian di setiap kecamatan untuk dikembangkan menjadi sentra produksi padi, jagung dan produk pertanian lainnya,” kata Bupati Karolin MN.

Tak Kunjung Kaya? Mungkin 6 Hal Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta – Menjadi miliarder merupakan mimpi dan impian bagi sebagian besar orang. Untuk itu, mereka bekerja keras untuk bisa menjadi kaya raya bahkan miliarder. Namun sayangnya, banyak orang yang meskipun sudah bekerja keras hingga tak kenal waktu malah juga tidak kunjung menjadi kaya bahkan miliarder.

Apakah Anda salah satu yang mengalaminya? Jika iya, maka mungkin saja beberapa alasan di bawah ini penyebab Anda tak kunjung menjadi miliarder. Mau tahu apa saja? Yuk mari simak berikut jawabannya.

Dilansir dari laman Forbes, berikut enam penyebab kenapa Anda tak kunjung jadi miliarder yang harus dihindari ke depannya:

1. Takut Investasi

Rasanya terasa agak berat jika Anda hanya mengandalkan bekerja keras saja tanpa mau memulai untuk berinvestasi. Untuk itu, mulailah untuk berinvestasi. Jika Anda tidak tahu bagaimana harus memulainya, maka pelajarilah dari lembaga-lembaga yang terpercaya dan aman.

2 dari 4 halaman

2. Tidak Banyak Menabung

Ilustrasi menabung/copyright shutterstock

Selain bekerja keras dan berinvestasi, maka langkah selanjutnya adalah menabung. Jangan merasa sudah menghasilkan banyak uang jadi membuat Anda mengentengkan untuk tidak menabung. Mulailah menabung. Semakin banyak menabung, maka semakin baik juga kehidupan Anda di masa yang akan mendatang.

3. Hidup di Luar Batas Kemampuan

Terkadang masih banyak orang yang merasa malu untuk hidup sederhana dan memilih gaya hidup di luar batas kemampuan mereka. Ini tentunya bukan suatu hal yang baik karena dengan begini sama saja Anda tidak akan pernah bisa menabung hingga akhirnya menjadi kaya raya bahkan menjadi miliarder.

3 dari 4 halaman

4. Terlalu Banyak Berutang

Ilustrasi hapus hutang (Via: plus.google.com)

Ini merupakan salah satu alasan terbesar mengapa Anda tak kunjung menjadi seorang miliarder, banyak hutang. Untuk itu, berusahalah untuk tidak berutang kepada siapapun karena jika sekali berhutang maka akan ketagihan. Apabila Anda sudah terlanjur memiliki utang, maka segeralah untuk melunasinya.

5. Tidak Memiliki Rencana Pengeluaran

Jika saat ini Anda masih belum memiliki perencanaan uang, maka segeralah buat. Karena dengan begini, uang Anda nantinya akan tertata secara rapih dan akhirnya tidak akan ada uang yang terbuang dengan sia-sia.

6. Salah Memilih Pasangan

Bagi yang belum menikah namun memiliki rencana untuk menikah, maka pilihlah pasangan yang dapat membantu Anda untuk mengatur keuangan dan mengontrol keuangan dengan baik. Karena jika memang bercita-cita menjadi miliarder, maka Anda harus memiliki pasangan yang akan mendukung impian ini. Jangan pilih pasangan yang boros dan tidak pandai mengatur uang, karena dengan begini nantinya hidup Anda setelah menikah akan tetap berada pada level itu saja.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ratusan Negara Terperangkap Diplomasi Jebakan Utang China

Liputan6.com, Beijing – China selama ini masih mengaku sebagai negara berkembang ketimbang negara maju. Ternyata, negara itu terkuak sebagai peminjam uang alias kreditor terbesar di dunia.

Melansir laporan CNBC, kucuran utang dari China ke berbagai negara membengkak menjadi lebih dari USD 5 triliun atau Rp 69 ribu triliun (USD 1 = Rp 13.921). Itu berdasarkan data periode 2000 dan 2017.

“Itu telah mentransformasi China menjadi kreditor resmi terbesar yang dengan mudah melewati IMF dan Bank Dunia,” tulis laporan yang ditulis Carmen Reinhard dari Universitas Harvard bersama Christoph Trebesch dan Sebastian Horn dari Kiel Institute.

Secara keseluruhan, studi itu meneliti 2.000 pinjaman China kepada 152 negara pada tahun 1949-2017. Tercatat sejak tahun 2015 saja ada 50 negara berkembang yang terus menambah utang dari China.

Negara yang lebih maju berutang ke China lewat surat utang negara (sovereign bonds). Sementara, negara berpenghasilan rendah biasa mendapat utang langsung dari BUMN China seperti China Development Bank dan Export-Import Bank of China.

“Gencarnya pinjaman utang internasional itu adalah hasil pertumbuhan ekonomi China yang cepat, tetapi juga karena kebijakan going global dari China,” ujar Tresbech yang menjadi kepala peneliti keuangan internasional dan pemerintahan dunia di Kiel Institute.

Selama ini China dikritik karena menggelontorkan utang lewat program Jalur Sutera Baru mereka. Foreign Policy dan berbagai pengamat kerap menyebutnya sebagai Diplomasi Utang (debt diplomacy).

2 dari 4 halaman

Utang Tersembunyi

Presiden China Xi Jinping menyantap pancake buatannya bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di sela acara Eastern Economic Forum di Vladivostok, Rusia, Selasa (11/9). (Sergei Bobylev/TASS News Agency Pool Photo via AP)

Masalah lain dari utang China adalah negara itu tidak transparan dalam pelaporan utang. Utang tersembunyi ini memberi dampak berat bagi negara seperti Venezuela, Iran, dan Zimbabwe.

Akibat dari kasus utang tersembunyi ini, ada negara yang utangnya tampak lebih kecil dari sebenarnya. Lembaga internasional seperti IMF kesulitan untuk menganalisis tingkat utang negara tersebut demi memberikan strategi dalam meringankan utang.

Meski bunga utang dari China lebih kecil, mereka memiliki tempo pembayaran yang lebih singkat. China pun siap menerima pembayaran dari sumber daya negara itu seperti minyak.

Tahun lalu, Sri Lanka harus rela menyerahkan pelabuhannya karena masalah utang ke China. Akibatnya, Diplomasi Utang China juga mendapat julukan Diplomasi Jebakan Utang (debt-trap diplomacy).

Menurut laporan Reinhard, Trebesch, dan Horn, daerah-daerah yang paling banyak berutang ke China adalah di wilayah Asia Tengah dan Timur Jauh (Asia Timur dan Tenggara) seperti Las dan Kamboja. Selanjutnya ada Amerika Latin dan negara Eropa Timur.

3 dari 4 halaman

Impor China dari AS Turun 31 Persen Akibat Perang Tarif

Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sebelum melakukan pertemuan di resor Mar a Lago, Florida, Kamis (6/4). Isu perdagangan dan Korea Utara diperkirakan menjadi isu utama pembahasan kedua pemimpin negara tersebut. (AP Photo/Alex Brandon)

Impor China dari Amerika Serikat merosot pada bulan Juni di tengah-tengah perang tarif dengan Washington, sementara ekspor ke pasar Amerika melemah.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Minggu, 14 Juli 2019. Impor barang-barang Amerika turun 31,4 persen dari angka tahun sebelumnya menjadi USD 9,4 miliar dolar.

Sementara ekspor ke pasar Amerika turun 7,8 persen menjadi 39,3 miliar dolar, sebut data bea cukai hari Jumat. Surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat melebar tiga persen menjadi 29,9 miliar dolar.

Perdagangan Amerika-China telah melemah sejak Presiden Donald Trump mulai menaikkan tarif tahun lalu terhadap berbagai produk dari China dalam perselisihan mengenai ambisi teknologi Beijing.

China membalas dengan menerapkan pajak tambahan dan memerintahkan para importir untuk mencari para pemasok non-Amerika.

Trump dan presiden China Xi Jinping sepakat pada Juni lalu untuk memulai kembali perundingan.

Ini membantu menenangkan pasar keuangan yang gelisah tetapi para pakar menyatakan peredaan ketegangan itu rapuh karena kedua pihak masih berbeda pendapat akibat sejumlah konflik yang sama yang menyebabkan gagalnya pembicaraan pada Mei lalu.

Para utusan perdagangan berbicara melalui telepon Selasa, 8 Juli 2019, dalam kontak pertama mereka sejak Trump dan Xi bertemu di Jepang, sebut Kementerian Perdagangan China. Kementerian itu tidak memberi rincian atau tanggal untuk kontak-kontak selanjutnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Subsidi Berkurang, Harga Solar Bakal Naik?

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membahas harga Solar subsidi dengan Komisi VII DPR RI. Pembahasan in idilatarbelakangi penurunan alokasi subsidi Solar pada ‎2020.

Jonan mengatakan, berdasarkan hasil rapat kerja pemerintah dengan Badan Anggaran DPR ‎RI, subsidi Solar pada 2020 disepakati Rp 1.000 per liter. Sedangkan saat rapat dengan Komisi VII DPR disepakati Rp 1.500 per liter.

“Ini saya sampaikan saja karena saya dapat paparan dari Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) tadi maksimal Rp 1.000 per liter,”‎ kata Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin (15/7/2019).

Jika alokas‎i subsidi Solar benar ditetapkan Rp 1.000 per liter pada 2020, maka ada kemungkinan akan dilakukan penyesuaian harga jual Solar subsidi, sebab alokasi subsidi berkurang.

Dengan pilihan lain membuka kemungkinan memberlakukan harga penyesuaian, mengikuti kondisi harga pasar dengan dikurangi subsidi Rp 1.000 per liter pada tahun depan.

Jonan pun meminta arahan ke Komisi VII DPR, atas dua pilihan kemungkinan tersebut jika subsidi Solar dibatasi maksimal Rp 1.000 pada 2020.

“Mungkin kita akan lihat apakah perlu ada adjustment atau penyesuaian eceran di 2020. Harga eceran Rp 5.150 per liter sekarang,” tandasnya.‎

2 dari 3 halaman

Subsidi Solar di 2020 Turun Rp 500 per Liter

Suasana di SPBU Kuningan Jakarta, Sabtu (5/5). Pemerintah berencana untuk menambah subsidi solar di tengah harga minyak dunia yang sedang naik. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, slokasi subsidi solar untuk 2020 menjadi Rp 1.500 per liter, turun dari alokasi tahun ini sebesar Rp 2.000 per liter.‎ Hal ini menjadi keputusan rapat anggaran Komisi VII DPR dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, penurunan subsidi solar tahun depan sebesar Rp 500 per liter, tidak berpengaruh pada penetapan harga. Sehingga pemerintah tetap mempertahankan harga solar Rp 5.150 per liter. 

“Ada hara penetapan oleh pemerintah. dua tahun lalu subsidi Rp 500 per liter, harga jual Rp 5.150 per liter, tahun lalu, subsidi up to Rp 2.000, harga solarnya? Rp 5.150, ada hubungannya sama harga nggak? Nggak kan?,” kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Menurut Arcandra, meski pembayaran subsidi solar ke Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan menyaluran solar subsidi akan berkurang, pemerintah akan menutupi kekurangannya dengan memberikan insetif.

“Coba dilihat mekanisme tahun ini, kekurangannya dibayar pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah, bener nggak?‎,” tuturnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Belum Lirik Nuklir Jadi Sumber Energi Kelistrikan

Liputan6.com, Jakarta – ‎Pemerintah belum melirik nuklir sebagai sumber energi kelistrikan. Alasannya, Biaya Pokok Produksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih mahal dibanding yang lain.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku sudah berdiskusi dengan beberapa pihak pengembang PLTN, di antaranya Rosatom dari Rusia. Dalam diskusi tersebut, Jonan menanyakan Biaya Pokok Produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan listrik dari PLTN.

‎”Mengenai PLTN ini kalau penawaran yang saya terima langsung dari Rosatom, yang pertama tarif listrik terjangkau,” kata Jonan, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Rosatom mengajukan Biaya Pokok Produksi PLTN sebesar 12 sen per kilo Watt hour (kWh). Besaran harga tersebut masih lebih mahal dibanding Biaya Pokok Produksi listrik rata-rata nasional yaitu sekitar 8 sen per kWh.

“Rosatom menawarkan 12 sen per kWh. Kalau 12 sen per kWh, kalau mau longterm dengan rata-rata BPP listrik nasional misal 8 sen per kWh, ini menarik,” tuturnya.

Jonan mengungkapkan, Biaya Pokok Produksi listrik dari PLTN yang ditawarkan Rosatom masih berat, sehingga pemerintah belum melirik penggunaan tenaga‎ nuklir untuk sektor kelistrikan.

Di sisi lain masyarakat masih mengkhawatirkan dampak negatif penggunaan energi nuklir sehingga masih membutuhkan sosialisasi.

“Kalau harganya kompetitif kita bisa katakan, tapi kalau 12 sen kurang (kompetitif). Selain memberi pengertian ke masyarakat, harganya juga masih tinggi,” tandasnya.

2 dari 3 halaman

Jepang Berencana Ganti Penggunaan Energi Fosil ke Nuklir

Novovoronezh Power Unit 6 merupakan desain pembangkit nuklir pertama Rusia di Abad 21. Di mana, Reaktor VVER-1200 merupakan reaktor terkuat saat ini pada industri nuklir di Rusia. (Liputan6.com/Nurmayanti)

 Jepang menyerukan upaya lebih jauh untuk memangkas emisi karbon dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan juga energi nuklir, meskipun pernah mengalami krisis pelelehan reaktor nuklir Fukushima tahun 2011. 

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Minggu (69/6/2019) laporan resmi mengenai energi, yang digunakan kabinet menyebutkan Jepang menghadapi tugas mendesak untuk mengurangi emisi karbon yang berasal dari layanan umum.

Sebab itu semua sangat bergantung pada bahan bakar fosil, untuk mengganti kekurangan energi nuklir yang lebih bersih.

Seruan itu muncul sementara reaktor nuklir Fukushima secara perlahan mulai dioperasikan kembali di tengah-tengah sentimen anti-nuklir sejak krisis Fukushima tahun 2011.

Jepang menginginkan pengembangan lebih lanjut energi terbarukan dan menetapkan target 22 hingga 24 persen sambil mempertahankan penggunaan energi nuklir dengan level yang sama.

Jepang juga bertekad untuk mengurangi emisi karbon 26 persen dari kadar tahun 2013, pada tahun 2030.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PLN Tunda Pengoperasian Sejumlah Pembangkit Listrik

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) menge‎valuasi pengoperasian pembangkit listrik, sebab pertumbuhan konsumsi yang tidak sesuai harapan. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya operasional.

Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Djoko Abumanan mengatakan, realisasi pertumbuhan konsumsi listrik sampai semester I 2019 sebesar 4,31 persen, tidak sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Hal ini disebabkan penurunan produksi sektor industri, sebagai konsumen listrik skala besar.

“Pertumbuhan konsumsi listrik 4.31 persen jauh harapan kita,” kata Djoko, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

‎Djoko melanjutkan, akibat konsumsi listrik yang tidak sesuai harapan, PLN pun melakukan penyesuaian pasokan listrik. Dengan mengurangi pengoperasian pembangkit yang biaya pokok produksinya tinggi.

“Sehingga kalau pertumbuhan seperti ini PLN ada merit order. Mana sih yang murah pembangkit baru atau lama,” tuturnya.

Menurut Djoko, pembangkit yang saat ini dikurangi pengoperasianya adalah yang menggunakan sumber energi Bahan Bakar Minyak‎ (BBM). Bahkan PLN mengharapkan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang sumber energinya BBM untuk wilayah Jawa Bali.

“Yang BBM dulu kita sepakat tahun ini haram hukumnya. Tahun lalu banyak kita bakar BBM, tahun ini satu semester ini Jawa Bali nggak usah bahan bakar BBM,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

PLTG Juga Ditunda

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera berkapasitas 2×20 Mega Watt (MW). (Agustina Melani/Liputan6.com)

Djoko melanjutkan, jenis pembangkit berikutnya yang mengalami pengurangan pengoperasian adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), namun pembangkit tersebut tetap bersiaga digunakan dalam kondisi‎ tertentu untuk menjaga kehandalan sistem.

“Gas stand by nggak diperoasikan tapi pada waktu terentu untuk keandalan,” tuturnya.

‎Sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan menjadi tumpuan, sebab Biaya Pokok Produksinya masih terbilang rendah.‎”Masih murah 7 sen (PLTU) masih murah, kalau bandingannya 1 (PLTU) banding 3 (gas) banding 6 (BBM),” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dukung Inovasi Jokowi, Rhenald Kasali Ambil Contoh Pendaratan Bulan

Liputan6.com, Jakarta – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan pola pikir lama. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Sentul, Minggu, 14 Juli 2019.

“Dia tak ingin kita terperangkap ke cara-cara lama,” ujar Rhenald kepada Liputan6.com, Senin (15/7/2019).

Ia pun melanjutkan bahwa sifat menurut (compliance) termasuk dari cara lama. Para pemeriksa yang tidak akrab dengan inovasi pun justru berpotensi menjadi penghambat karena mereka yakin tunduk pada aturan berarti selalu benar.

“Cara-cara baru ini yang harus ditemukan, kalau kita pakai cara compliance, itu maunya di penegak hukum itu compliance. Compliance itu maunya akuntan, pemeriksa, maunya inspeketur, maunya komisi-komisi, itu compliance semua. Seakan-akan kalau comply itu selalu benar. Padahal inovasi itu bertentangan dengan compliance,” tegasnya.

Rhenald berkata compliance boleh, tetapi harus ada ruang bagi orang untuk berani melakukan kesalahan ketika berinovasi. Inovasi juga butuh waktu relatif lama agar bisa terwujud dan membuahkan hasil sehingga jangan selalu diintervensi dengan compliance.

Salah satu contoh dari inovasi  adalah ketika pendaratan bulan. NASA baru sukses mendaratkan bulan berkat Apollo XI, sementara Apollo sebelumnya selalu gagal.

“Coba lihat NASA mengembangkan Apollo ke bulan. Berapa kali Apollo itu gagal? Baru Apollo 11 bisa mendarat di bulan. Yang 1 sampai 10 meledak semua,” ujarnya.

Rhenald pun meminta adanya kelonggaran di Indonesia agar memberi keberanian dalam mencoba hal baru sehingga tak cemas akan dihukum. Kelonggaran yang dimaksud juga harus berorientasi pada inovasi.

“Harus ada relaksasi terhadap aturan, harus dilihat objektifnya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan jangan buru-buru menghukum, tetapi berikan ruang, dilihat dari berbagai perspektif apakah kesalahan itu ada ruang untuk penemuan hal baru. Apabila ada penemuan hal baru, maka itu harus diberikan kesempatan,” jelas Rhenald.

2 dari 4 halaman

Jokowi Siap Pangkas Birokrasi yang Tidak Efisien

Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji wilayah yang layak untuk menjadi ibu kota baru pengganti Jakarta. (Liputan6.com/JohanTallo)

Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan melakukan efisiensi birokrasi. Jokowi tidak ingin lagi ada proses birokrasi yang lamban dan berbelit-belit.

“Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Sentul, Minggu, 14 Juli 2019.

Jokowi juga mengawasi mindset para birokrasi. Ia berharap birokrasi zaman sekarang bisa berpikiran inovatif dan adaptif. Pikiran dan pola lama yang tidak efisien pun diminta agar tak lagi lagi digunakan.

Kepada para birokrasi di lapangan, Jokowi meminta agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara maksimal. Sebab, Jokowi akan mengawasi secara langsung dan memberi hukuman bagi birokrasi yang tak efisien.

“Tolong ini dicatat, karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri begitu saya lihat tidak efisien, atau tidak efektif. Saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya,” tegas Jokowi.

Bukan hanya pejabatnya yang Jokowi copot, lembaga yang tidak efisien pun akan turut dipangkas oleh Jokowi.

Pesan Jokowi tidak hanya diarahkan kepada birokrasi, ia pun berharap para menteri dapat berani menerapkan birokrasi yang efisien. Untuk itulah ia fokus pada menteri yang punya keberanian.

“Oleh sebab itu butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tak bermanfaat dan bermasalah, sekali lagi, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan,” Jokowi berjanji.

3 dari 4 halaman

Jokowi Siap Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur untuk Rakyat Kecil

Presiden Jokowi di Gerbang Tol Probolinggo Timur.

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan visinya bahwa pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut. Pembangunan yang merupakan program andalan Jokowi ini akan dibuat terkoneksi agar rakyat kecil juga dapat menikmati.

“Infrastruktur-infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita lakukan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara, dengan kawasan-kawasan produksi rakyat,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Sentul.

Beberapa kawasan yang Jokowi fokuskan adalah kawasan industri-industri kecil dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Daerah yang memiliki potensi pariwisata juga akan dirangkul dalam pembangunan.

“Kita sambungkan dengan industri-industri kecil, kita sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, kita sambungkan dengan kawasan pariwisata. Arahnya harus ke sana. Fokusnya harus ke sana,” ujar presiden.

Konektivitas dalam infrastruktur juga akan menyambung ke kawasan petani, pekebun, dan nelayan. Ini demi memastikan agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur.

“Kita juga jangan lupa menyambungkan infrastuktur-infrastruktur itu dengan kawasan-kawasan persawahan, dengan kawasan-kawasan perkebunan, dengan tambak-tambak perikanan, sambungkan ke sana,” tegas Jokowi.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pemerintah Sarankan Penjual BBM Beli Solar Pertamina

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)dengan keras menyarankan badan usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk membeli solar non subsidi dari PT Pertamina (Persero).

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, selama Pertamina memiliki stok solar subsidi maka badan usaha penjual BBM diusahakan membeli solar dari Pertamina.

“Selama Pertamina punya ya beli dari Pertamina, lebih bagus. Ada nggak badan usaha yang beli ke Pertamina? ada dong. Disarankan keras‎,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Menurut Djoko, pembelian solar non subsidi tersebut dilakukan secara bisnis antar perusahaan. Hal ini tentunya selama Pertamina kelebihan stok solar.

‎”Kalau Pertamina kelebihan solar B to B dengan Pertamina,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Menjadi Syarat Impor

Kilang Pertamina RU III di Sungai Gerong Plaju Palembang (Dok. Humas Pertamina Sumbagsel / Nefri Inge)

Djoko melanjutkan, penyerapan solar Pertamina harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika spesifikasi solar yang disediakan Pertamina berbeda dengan yang dibutuhkan badan usaha, maka pemerintah memberikan keleluasaan badan usaha tersebut untuk mengimpor.

‎”Ya kalau nggak sesuai ya dikasih. Ya kan solar (cetane) 51 sama 48. Kalau yang 48 kan Pertamina kelebihan, kalau 48 beli di Pertamina b to b. Kalau yang 51 kan kurang jadi boleh impor,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Baru Cerai, Orang Terkaya di Dunia Sudah Mesra dengan Pacar Baru

Liputan6.com, London – Orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, tampil di publik bersama selingkuhannya: Lauren Sanchez. Mereka tampil mesra meski beberapa hari sebelumnya Jeff Bezos baru saja resmi bercerai dengan istrinya, MacKenzie Bezos.

Dilansir Business Insider, ini adalah penampilan publik pertama mereka sejak kabar perselingkuhan Jeff Bezos dan Lauren Sanchez terkuak ke publik. Keduanya tertangkap kamera menonton final Wimbledon antara Novak Djokovic dan Roger Federer.

Pekan lalu, sang orang terkaya di dunia baru saja bercerai dari MacKenzie Bezos yang ia nikahi sejak tahun 1993 silam. Sanchez juga dilaporkan bercerai dari suaminya pada awal tahun ini.

Keduanya juga diketahui saling mengirim pesan panas. Dan hasilnya, foto-foto syur Jeff Bezos bocor ke media karena Lauren Sanchez diduga kerap menyebar foto-foto itu ke teman-temannya.

Kabar perselingkuhan mereka terkuak tidak lama usai sang orang terkaya di dunia mengumumkan perceraian pada Januari lalu. Mereka menyebut perceraian berlangsung secara baik-baik.

Sementara, MacKenzie mendapatkan harta gono-gini sebesar USD 38 miliar atau Rp 536,4 triliun usai bercerai dengan orang terkaya di dunia. Kedua pasangan itu memiliki tiga orang putra dan seorang putri.

2 dari 4 halaman

MacKenzie Bezos Jadi Novelis Terkaya di Dunia

Jeff Bezos dan MacKenzie menghadiri Sean Penn & Friends HAITI RISING Gala ke-7 di Hollywood, California, 6 Januari 2018. (MICHAEL KOVAC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Jeff dan MacKenzie Bezos telah resmi bercerai. Keduanya mengakhiri pernikahan dengan damai setelah dua puluh tahun lebih membina rumah tangga.

Melansir Business Insider, perceraian ini membuat MacKenzie Bezos berhak mendapat seperempat kekayaan Jeff Bezos sebesar USD 38 miliar atau Rp 536,4 triliun (asumsi kurs USD 1 = Rp 14.118). Dengan ini, MacKenzie menjadi salah satu orang terkaya di dunia. 

Di sisi lain, MacKenzie juga menjadi perempuan terkaya nomor tiga di dunia. Dan mengingat profesi wanita itu sebagai novelis, MacKenzie pun menjadi novelis terkaya nomor satu di dunia.

MacKenzie mengambil jurusan Sastra Inggris di Universitas Princeton dan lulus pada tahun 1992. Novel pertamanya berjudul The Testing of Luther Albright terbit pada tahun 2005 dan butuh 10 tahun untuk selesai.

Novel kedua Mackenzie Bezos adalah Traps yang terbit pada tahun 2013. Vogue menyebut Trapsadalah kisah thriller yang didorong oleh karakternya dan membawa kisah yang penuh suspens serta kecerdasan.

MacKenzie mengakui dirinya beruntung karena memiliki pasangan seperti Jeff Bezos. Tidak semua novelis mendapat peluang yang sama. Novelis Anna Burns asal Irlandia harus hidup dalam kemiskinan dan terlilit utang sampai akhirnya novelnya berjudul Milkman menjuarai Man Booker Prize tahun lalu. 

Selain MacKenzie Bezos, beberapa novelis sukses adalah J. K. Rowling serta George R. R. Martin yang sukses dengan seri A Song of Ice and Fire. Novelis Stephen King juga masih meraup pendapatan besar di usianya yang ke-71 dan novelnya masih sering diangkat ke layar perak.   

3 dari 4 halaman

Hilang Rp 536 Triliun Usai Cerai, Jeff Bezos Tetap Orang Terkaya Sejagat

Jeff Bezos (AP Photo/Ted S. Warren, File)

Miliarder Jeff Bezos baru saja bercerai dengan istrinya, MacKenzie Bezos. Kekayaannya pun berkurang seperempat karena secara hukum ia wajib membagi hartanya dengan istri.

Dilaporkan Bloomberg, Jeff Bezos memberikan harta gono-gini sebesar USD 38 miliar atau sekitar Rp 536,4 triliun  kepada MacKenzie Bezos yang ia nikahi pada 1993 lalu.

Hasilnya, MacKenzie Bezos menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Sementara, kekayaan Jeff Bezos menurun Rp 536,4 miliar.

Meski demikian, penurunan kekayaan itu tidak menggeser posisi Jeff Bezos sebagai orang terkaya di dunia. Bloomberg Billionaire Index mencatat kekayaan Bezos adalah USD 122 miliar.

Kekayaan Jeff Bezos juga masih tetap di atas USD 100 miliar. Sebelumnya, ia diperkirakan akan keluar dari klub seratus miliar dolar akibat perceraian ini.

Pasalnya, negara bagian Seattle tempat Jeff dan MacKenzie tinggal memiliki hukum agar pasangan yang bercerai untuk membagi harta selama pernikahan. Namun, MacKenzie puas dengan USD 38 miliar dan berjanji menyumbang setengah harta itu.

MacKenzie tercatat merupakan bagian dari Giving Pledge, sebuah inisiatif dari Warren Buffett dan Bill Gates agar para orang terkaya di dunia mau menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk urusan kemanusiaan. Sementara, Jeff Bezos tidak mengikuti program tersebut. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kisah Miliarder Tertua RI yang Sukses Berkat Produk Sabun

Liputan6.com, Jakarta – Kalau Anda biasa mendengar miliarder datang dari negara adidaya seperti Amerika atau Eropa, maka kali ini, kisah miliarder datang dari Indonesia.

Adalah Harjo Sutanto, miliarder berusia 93 tahun yang dinobatkan jadi miliarder tertua di Tanah Air. Sebelumnya gelar miliarder tertua di Indonesia dipegang oleh Eka Tjipta Widjaja, bos Sinarmas yang wafat Januari 2019 pada usia 98 tahun.

Menurut data Forbes, Harjo memiliki kekayaan sebesar USD 1,1 miliar atau sekitar Rp 15,3 triliun (Kurs 1 Dolar = Rp 13.926). Dirinya juga termasuk ke dalam 50 orang terkaya di Indonesia.

Ternyata, apa yang miliarder ini lakukan cukup sederhana, yaitu berjualan sabun. Pernah mendengar atau menggunakan produk deterjen krim berlabel Ekonomi, sabun Nuvo dan GIV hingga mie instan berlabel Mie Sedaap? Seluruh produk itu berada di bawah produksi perusahaan Harjo, Wings Group.

Hingga saat ini, produk Wings Group tersebar di hampir seluruh toko di Indonesia, baik supermarket atau toko ritel kecil. Seiring dengan berkembangnya bisnis waralaba, Wings Group juga memiliki franchise peritel minimarket, FamilyMart.

2 dari 4 halaman

Berawal dari Belakang Rumah

Kisah Harjo Sutanto, Jadi Miliarder RI Berkat Produk Sabun

Pencapaian ini tentunya bukan tanpa perjuangan. Awalnya, Harjo memulai bisnis ini di belakang rumahnya, tepatnya tahun 1948 silam.

Dikutip dari situs web resmi Wings Group, awalnya Harjo menciptakan ide membuat sabun cuci berbentuk krim bersama temannya, Johannes F Katuari.

Deterjen krim dibuat karena adanya kebutuhan mendesak pasca perang, dimana para keluarga kesulitan mencuci baju mereka karena bila menggunakan deterjen bubuk, mereka harus menggunakan mesin.

3 dari 4 halaman

Dijajakan dari Pintu ke Pintu

Produk Wings Group

Harjo dan Katuari menjual produk mereka dari pintu ke pintu, kios ke kios hingga desa ke desa. Karena dinilai lebih terjangkau dan membantu, produk mereka langsung laris manis di pasaran.

Pada saat itu, perusahaan sabunnya di bernama Fa Wings. Pada awalnya, mereka cuma memproduksi sabun colek, namun akhirnya juga memproduksi sabun mandi merek GIV yang laku keras.

Sekarang, Wings Group diakui sebagai salah satu produsen sabun dan deterjen terbesar di Indonesia. Nama Wings sendiri berasal dari inspirasi mencapai kesuksesan setinggi langit, dengan logo sayap di dua sisi yang menggambarkan kesamaan cita-cita dan aspirasi.

Bakat bisnis Harjo juga diturunkan ke anak-anaknya, salah satunya Fifi yang saat ini memimpin Ecogreen, anak perusahaan Wings Group yang mengembangkan produk oleo-kimia.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pidato Jokowi Isyarat Ketidakpuasan terhadap Kinerja Menteri

Liputan6.com, Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin telah memaparkan visi dan misi untuk Indonesia lima tahun ke depan. Salah satunya adalah dia membutuhkan menteri-menteri yang berani melakukan berbagai terobosan dan inovasi.

Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, Jokowi saat ini sudah seharusnya segera melakukan reshuffle kabinet. Sebab pidato tersebut secara tidak langsung menunjukan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja birokrasi periode pertama.

“Soal pidato Pak Jokowi ini sebenarnya bisa dikatakan cukup normatif dan nantinya menunjukan juga ketidakpuasan terhadap kinerja birokrasi dan menteri pada periode pertama,” kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (15/7/2019).

Oleh sebab itu, Jokowi disarankan melakukan perombakan kabinet bahkan sebelum dilantik sebagai Presiden terpilih pada Oktober mendatang. Hal itu dianggap penting dilakukan sebab dapat menjadi sinyal positif bagi para investor.

“Sebenarnya butuh menteri-menteri yang berani. Nah ini juga ditunggu oleh investor dan pelaku usaha makanya ini sinyal sebaiknya Pak Jokowi melakukan reshuffle bahkan sebelum pelantikan bulan Oktober,” ujarnya.

Menteri-menteri yang dianggap tidak berani oleh Presiden, lanjutnya, harus dibuang sebelum pembentukan kabinet baru.

“Artinya, menteri yang dianggap tidak berani, lambat dan bekerja linier, tidak ada bekerja cepat seperti yang Pak Jokowi inginkan ini yang harus diganti secepatnya,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 7 halaman

5 Pesan Jokowi pada Pidato Visi Indonesia

Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Presiden terpilih Joko Widodo telah menyampaikan visi-misinya untuk pemerintahannya pada lima tahun ke depan. Lima hal tersebut fokus pada pembangunan ekonomi.

Pada pidatonya, Jokowi merencanakan pembangunan yang terkoneksi ke seluruh lapisan rakyat sehingga tidak ada yang tertinggal. Jokowi juga berjanji untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. 

“Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, yang menuntut kita cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujar Jokowi yang ingin Indonesia lebih adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif di level global.

Tak lupa, Jokowi pun berjanji mengejar dan menghajar para pelaku pungli di lapangan. Janjinya pun mendapat sambutan riuh dari para audiens.

Apa lagi yang disampaikan Jokowi dalam pidato Visi Indonesia? Berikut Liputan6.com hadirkan rangkumannya.

3 dari 7 halaman

1. Pembangunan Infrastruktur Terus Berlanjut

Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo usai menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Jokowi menyatakan program pembangunan infrastruktur harus berlanjut. Setelah sukses membangun jalan tol, kereta, api, dan pelabuhan, Jokowi akan menyambungkan hasil pembangunan itu ke kawasan ekonomi rakyat kecil dan yang sedang berkembang.

“Kita juga jangan lupa menyambungkan infrastuktur-infrastruktur itu dengan kawasan-kawasan persawahan, dengan kawasan-kawasan perkebunan, dengan tambak-tambak perikanan, sambungkan ke sana,” ujar Jokowi.

Ia pun akan memperhatikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta pariwisata. Ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan pemerintah. 

4 dari 7 halaman

2. Fokus ke SDM Sejak dalam Kandungan

Presiden Jokowi di Gerbang Tol Probolinggo Timur.

Fokus Jokowi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dimulai sejak masa kandungan. Oleh karena itu, Jokowi berjanji akan memberi perhatian pada ibu hamil, sekaligus dalam rangka menumpas stunting.

Jokowi juga berjanji akan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini termasuk fokus pada sekolah kejuruan (vocational) dan membangun lembaga khusus yang mengembangkan talenta Indonesia baik di dalam maupun luar negeri (diaspora).

“Pemerintah akan mengidentifikasi, akan memfasilitasi, dan memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan bagi talenta-talenta Indonesia. Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia,” ujar Jokowi. 

5 dari 7 halaman

3. Permudah Investasi

Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Jokowi berjanji akan terus melakukan deregulasi agar tidak menyulitkan investasi. Ia pun meminta agar tak ada pihak yang alergi pada investasi yang notabene membuka lapangan kerja.

Ia berjanji akan memangkas bahkan menghajar pihak-pihak yang membuat proses berbelit-belit sehingga menghambat investasi. Ia pun siap menghajar pelaku yang ketahuan meminta pungli.

“Hati-hati ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan,” tegasnya. 

6 dari 7 halaman

4. Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4). Sidang membahas ketersediaan anggaran dan pagu indikatif serta prioritas nasional tahun 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi juga mengawasi mindset para birokrasi. Ia berharap birokrasi zaman sekarang bisa berpikiran inovatif dan adaptif. Pikiran dan pola lama yang tidak efisien pun diminta agar tak lagi lagi digunakan.

Kepada para birokrasi di lapangan, Jokowi meminta agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara maksimal. Sebab, Jokowi akan mengawasi secara langsung dan memberi hukuman bagi birokrasi yang tak efisien.

“Tolong ini dicatat, karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri begitu saya lihat tidak efisien, atau tidak efektif. Saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya,” tegas Jokowi. 

7 dari 7 halaman

5. APBN Harus Tepat Sasaran

Presiden terpilih Jokowi dalam pidato di Sentul International Convention Center, Minggu (14/7/2019). (Liputan6.com/ Putu Merta Surya Putra)

Yang kelima, Jokowi berharap agar pengeluaran pemerintah dapat tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN harus dapat kembali menyejahterakan rakyat.

“Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, karena setiap rupiah yang keluar dari APBN semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat ke rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Kementerian PUPR Siap Bangun Infrastruktur Besar 5 Tahun ke Depan

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan visi pemerintahan untuk 5 tahun ke depan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Minggu 14 Juli 2019. Pada kesempatan tersebut, hal pertama yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya yakni ingin kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan! Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun. Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat,” tutur Jokowi.

“Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan,” tambahnya.

Menanggapi visi tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, tak menutup kemungkinan adanya tambahan proyek infrastruktur besar pada rentang waktu 2019-2024.

“Bisa saja (ada tambahan proyek infrastruktur besar). Nanti kan ada Renstra (Rencana Strategis)-nya untuk 5 tahun,” ujar dia saat berbincang dengan rekan wartawan di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Syarif pun memastikan, berbagai program infrastruktur seperti pembangunan bendungan dan jalan tol yang telah dicanangkan pada era pemerintahan sebelumnya tetap akan dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan.

“Semua yang sifatnya infrastruktur ini perlu dilanjutkan, karena dia tergabung menjadi satu sistem. Kita tidak ingin ada yang kemudian tidak berfungsi,” tegas dia.

Dia menyatakan, seluruh proyek-proyek yang dibangun pemerintah melalui Kementerian PUPR setidaknya memiliki suatu destinasi yang pasti. Sebagai contoh, dia mengilustrasikan tujuan pembangunan sebuah proyek jalan nasional.

“Misalnya untuk pariwisata, untuk mendukung industri, mendukung ekonomi. Itu semua harus mengarah ke sana. Jadi tidak ada satupun jalan yang tidak jelas mau dibuat ke mana (tujuannya),” pungkas Syarif.

2 dari 3 halaman

Jokowi Siap Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur untuk Rakyat Kecil

Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan visinya bahwa pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut. Pembangunan yang merupakan program andalan Jokowi ini akan dibuat terkoneksi agar rakyat kecil juga dapat menikmati.

“Infrastruktur-infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita lakukan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara, dengan kawasan-kawasan produksi rakyat,” ujar Jokowi dalam pidatonya di Sentul pada Minggu (14/7/2019). 

Beberapa kawasan yang Jokowi fokuskan adalah kawasan industri-industri kecil dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Daerah yang memiliki potensi pariwisata juga akan dirangkul dalam pembangunan.

“Kita sambungkan dengan industri-industri kecil, kita sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, kita sambungkan dengan kawasan pariwisata. Arahnya harus ke sana. Fokusnya harus ke sana,” ujar presiden.

Konektivitas dalam infrastruktur juga akan menyambung ke kawasan petani, pekebun, dan nelayan. Ini demi memastikan agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur.

“Kita juga jangan lupa menyambungkan infrastuktur-infrastruktur itu dengan kawasan-kawasan persawahan, dengan kawasan-kawasan perkebunan, dengan tambak-tambak perikanan, sambungkan ke sana,” tegas Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menko Darmin Ungkap Sulitnya Turunkan Kesenjangan Kaya dan Miskin

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Angka ini turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384.

Penurunan ini juga diikuti oleh tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini turun sebesar 0,53 juta orang dibandingkan September 2018 seiring dengan naiknya garis kemiskinan indonesia.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengaku bahwa tidak mudah dalam menurunkan tingkat ketimpangan atau gini ratio. Kondisi ini berbalik dengan menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia.

Menurut Menko Darmin, upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan bisa dilakukan dengan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, otomatis angka kemiskinan bisa menurun.

“Kalau pertumbuhan terjadi biasanya tingkat kemiskinan itu turun tidak susah. Atau pengangguran turun juga tidak susah. Tapi kalau gini ratio turun, nah susah itu,” kata Menko Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kendati begitu, capaian pemerintah selama ini pun sudah cukup baik sekalipun tingkat ketimpangan hanya turun tipis. “Jadi apa yang sudah dicapai beberapa tahun ini di mana pertumbuhan diiringi dengan penurunan gini rasio itu adalah satu prestasi yang tidak semua bisa melakukannya,” jelasnya.

2 dari 4 halaman

Gini Ratio di Kota Justru Naik

Seorang gadis muda membaca buku sambil duduk di rel kereta api di New Delhi, India, Selasa (16/10). Sekitar 800 juta warga India hidup dalam kemiskinan. (AP Photo/Altaf Qadri)

Berdasarkan data BPS Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding gini ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401.

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2019 juga tercatat sebesar 0,317, turun dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,319 serta gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,59 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Adapun provinsi yang mempunyai nilai gini ratio tertinggi yaitu tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,423. Sementara yang terendah tercatat di Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,269.

3 dari 4 halaman

Ketimpangan Turun

Seorang anak berjalan di permukiman kolong tol kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (16/1). BPS mencatat persentase jumlah penduduk Indonesia miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen atau menurun 0,16 persen. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Gini ratio ini merupakan tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya.

Kepala BPS, Suharyanto mengatakan, angka tersebut menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 juga turun sebesar 0,007 poin dari yang sebelumnya sebesar 0,389.

“Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding gini ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401,” kata Suharyanto di kantornya, Senin (15/7/2019).

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2019 juga tercatat sebesar 0,317, turun dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,319 serta gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Suharyanto menambahkan berdasarkan ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah angkanya di bawah sebesar 17,71 persen.”Artinya pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah,” imbuhnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seluruh Kapal di Perairan RI Wajib Aktifkan AIS Mulai 20 Agustus 2019

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Kenavigasian terus menggaungkan kehadiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia, yang diberlakukan pada 20 Agustus 2019.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Basar Antonius menyampaikan, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut maka seluruh kapal berbendera Indonesia serta Kapal Asing yang berlayar di Perairan Indonesia wajib untuk memasang dan mengaktifkan AIS, serta berkewajiban memberikan informasi yang benar.

“Tipe AIS sendiri terdiri dari dua kelas, yakni AIS Kelas A dan AIS Kelas B,” jelas Basar dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2019).

AIS Kelas A, tegas Basar, wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Tanah Air.

Sedangkan AIS Kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan beberapa ketentuan, seperti Kapal Penumpang dan Kapal Barang Non Konvensi berukuran paling rendah GT 35, serta Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

“Selain itu, yang wajib memasang dan mengaktifkan AIS Kelas B adalah Kapal Penangkap Ikan yang berukuran paling rendah GT 60,” ujar Basar.

2 dari 2 halaman

Nahkoda Harus aktif

Ilustrasi kapal kargo (AFP/Olga Maltseva)

Dia menambahkan, bahwa nakhoda kapal juga wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS, seperti misalnya Informasi terkait data statik dan data dinamik kapal untuk AIS Kelas A.

“Sedangkan untuk AIS Kelas B, informasi yang wajib diberikan terdiri dari nama dan jenis kapal, kebangsaan kapal, MMSI, titik koordinat kapal, dan kecepatan serta haluan kapal,” sambungnya.

Basar mengungkapkan, pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi Peraturan Menteri ini akan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub melalui shore base station, dalam hal ini adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) milik Ditjen Perhubungan Laut.

“Pengawasan dan pemantauan akan kita lakukan secara langsung (terrestrial) maupun melalui satellite guna meningkatkan keselamatan, keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim,” tukasnya.

Pemerintah Kaji Penurunan Harga LPG

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan serapan subsidi Liqufied Petroleum Gas (LPG) mengalami penurunan sampai Oktober 2019. Hal ini terjadi seiring kondisi harga bahan baku berdasarkan patokan CP Aramco juga mengalami penurunan.‎

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan,‎ penggunaan subsidi LPG sepanjang 2019 mengalami penurunan. Dari Januari 2019 sampai Mei 2019 rata-rata penggunaan subsidi sekitar Rp 4 trilun per bulan. Sedangkan pada periode Juni sampai Juli 2019 menjadi sebesar Rp 3 triliun per bulan

“Januari sampai Mei itu agkanya Rp 19,2 triliun, Januari-Mei subsidi Rp 4 triliun per bulan rata rata. Juni- Juli Rp 3 triliun per bulan,” kata Jonan, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Jonan melanjutkan, untuk subsidi LPG dari Agustus sampai September 2019 diperkirakan akan mengalami penurunan kembali. Hal ini disebabkan penurunan harga bahan baku LPG ‎yaitu propane dan butane berdasarkan acuan CP Aramco dari USD 500 perton menjadi USD 360 per ton.

“Perkiraan Agustus sampai Setember tercatat di bawah Rp 3 triliun per bulan, atau Rp 2,75 trilin per bulan (subsidi LPG). Karena LPG Aramco pada Juli harga propane di butane USD 360 saja. Ini turun banyak kalau tahun lalu USD 500 CP Aramco rata-rata,” paparnya.

Menurut Jonan, perkiraan penurunan serapan subsidi LPG ini sudah didiskusikan dalam Rapat Terbatas (Ratas). Pemerintah pun masih menimbang penyesuaian harga jual LPG bersubsidi mengikuti kondisi harga patokan tersebut.

“Tadi diskusi di ratas, confuse mau sesuaikan apa tidak, turun separuh harganya,” tandasnya.

2 dari 4 halaman

Penyaluran Subsidi LPG di 2020 Bakal Gunakan Kartu

Pekerja mengisi tabung gas kapasitas 3 Kg di SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji), Srengseng, Jakarta, Jumat (3/5/2019). PT Pertamina (Persero) menjamin pasokan LPG aman terkendali selama periode Ramadan hingga Lebaran dan tidak ada kenaikan harga. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah akan menerapkan penyaluran subsidi Liqufied Petroleum Gas (LPG) secara tertutup pada 2020, sebelumnya metode tersebut telah diuji coba Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, dalam pelaksaan penyaluran subsidi secara tertutup terjadi perubahan mekanisme penyaluran subsidi.

Nantinya subsidi tidak dimasukan langsung ke dalam harga LPG Kilo gram (Kg) seperti saat ini, tetapi diberikan langsung ke masyarakat yang berhak mendapatkan.

“Yang penting masyarakat (tetap) dapat uang subsidi,” kata Djoko, di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Djoko melanjutkan, subsidi yang diberikan ke masyarakat ‎berupa uang elektronik yang dimasukan ke dalam kartu. Kartu tersebut akan diisi saldo dengan besaran nominal yang telah ditentukan. Rencananya, penerapan perubahan mekanisme penyaluran subsidi ini akan dilakukan pada tahun depan.

“Subsidi tertutup kan itu. Pakai kartu kan. Insya Allah‎ (diterapkan tahun depan),” tuturnya.

3 dari 4 halaman

Dilakukan Bertahap

Pekerja mereproduksi tabung gas elpiji 3 kg di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (29/1). Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati kenaikan anggaran subsidi energi Rp 4,1 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 160 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menurutnya, penerapan penyaluran subsidi tertutup diterapkan secara bertahap, hal ini mengikuti metode penerapan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.

“Kota ya, kan Jabodetabek. Waktu itu, kan LPG kan juga bertahap kan. Pakai metode itu aja,” tandasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani: RAPBN 2020 Untuk Dukung Program Janji Kampanye

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keungan Sri Mulyani mengatakan akan merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Anggaran tersebut untuk mendukung program-program pembangunan di dalam rangka tahun pertama pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sri Mulyani juga menjelaskan rancangan tersebut untuk menampung visi-misi dan juga janji kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Juga untuk menampung visi-misi Presiden terpilih dan juga prioitas dan juga janji kampanye. Di APBN 2020 didesain dalam rangka untuk mendukung program-program tersebut,” kata Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Kemudian pihaknya juga akan mendesain nota keungan terkait pertumbuhan pajak diupayakan cukup tinggi namun tetap realistis. Di mana kata dia, untuk PPh dan PPn akan didesain berdasarkan pertembuhan ekonomi lima tahun terkahir.

“Tentu kita juga masih akan proses untuk membahas UU perpajakan yang nanti pengaruhnya terhadap tarif dan penerimaan negara mungkin baru dirasakan pada 2020 atau awal 2021,” lanjut Sri Mulyani.

2 dari 4 halaman

Sesuaikan Tarif Cukai

Menkeu Sri Mulyani memberi sambutan saat seremonial pembangunan Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Selasa (2/4). Gedung Indonesia Financial Center diperuntukkan bagi OJK dan Kementerian Keuangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pihaknya kata dia nantinya akan menyesuaikan tarif cukai. Maupun untuk tambahan barang kena cukai baru seperti plastik yang bisa meningkatkan dari sisi penerimaan. Tetapi kata dia bisa diandalkan mengendalikan konsumsi.

“Kita berharap pada 2020 ada beberapa belanja yang merupakan janji dari presiden waktu itu,” ungkap Sri Mulyani.

Adapun beberapa pos yang sudah direncanakan sesuai dengan janji presiden untuk lima tahun kedepan. Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang akan ditambah jumlah beasiswa baru dengan jumlah 380 siswa akan ditambah menjadi 400.000 siswa pada empat tahun ke depan.

“Dengan demikian ada empat kali lipat jumlah beasiswa untuk KIP Kuliah,” ungkap Sri Mulyani.

Kemudian, pihaknya juga akan mendesain Rp 10 triliun untuk Kartu Pra Kerja. Yaitu 1 juta orang pelamar kerja melalui pelantikan digital dan 1 juta orang pelamar kerja melalui pelatihan reguler.

“Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinaator Menko Perekonomian,” ungkap Sri Mulyani.

Lalu, kartu Sembako juga akan dimasukan dalam rancangan tersebut. Dia menjelaskan jumlah rumah tangga akan diberikan per keluarga akan ditingkatkan pada 2020. Sementara kata dia dari sisi pra kerja, sembako maupun kuliah sudah disampaikan Jokowi.

“Sementara dari sisi itu pra kerja, sembako maupun kuliah yang menjadi prioritas bapak presiden yang sudah disampaikan bapak presiden selama itu. Mungkin itu yang paling bisa saya sampaikan,” kata Sri Mulyani.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Sri Mulyani Siap Penuhi Janji Jokowi Soal Penurunan Pajak Perusahaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan yang saat ini berada pada besaran 25 persen.

Menurutnya, ini merupakan salah satu janji Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang.

“Untuk lima tahun ke depan sesuai arahan Bapak Presiden tentu beberapa yang sifatnya headline yaitu bagaimana mengubah peraturan perpajakan yang sesuai dengan aspirasi dan juga janji yang disampaikan bapak presiden, aspirasi dari dunia usaha dan janji bapak presiden,” ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Terkait penurunan pajak, Sri Mulyani mengatakan, saat sedang masuk dalam tahap kajian rancangan undang-undang (RUU). RUU tersebut nantinya akan dibahas kembali bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaku usaha dan masyarakat.

“Pertama, penurunan tarif. Kita sedang membuat RUU-nya dan nanti kita akan konsultasi dengan masyarakat termasuk dunia usaha dan kita harapkan akan bisa disampaikan Presiden pada bulan mendatang. Tentu kita akan konsultasi proses politiknya dan seluruh parpol untuk mengantisipasi suatu inisiatif ruu perpajakan,” jelasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Peternak Ayam Diminta Tak Khawatir Kekurangan Pasokan Pakan

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjend PKH) terus meningkatkan produksi ayam potong untuk mendukung akselerasi ekspor dan ketahanan nasional. Salah satu upayanya antara lain dengan menggencarkan program upaya khusus (Upsus) jagung untuk kebutuhan pakan ternak.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, posisi Indonesia saat ini dalam keadaan surplus jagung pakan, sehingga mampu melakukan ekspor. Selain itu, peternak juga tidak perlu khawatir kekurangan pasokan pakan ternak.

“Kita sudah membagikan bibit untuk ditanam petani seluas 3 juta hektar. Semuanya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Maka itu, bibit yang diberikan juga harus bagus supaya produktivitasnya mencapai 10 ton,” ujar dia di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Namun di sisi lain, kata Amran, mengurus pertanian tidak cukup tertuju pada komoditas jagung semata. Ada ratusan komoditas lain yang harus dijaga selama 24 jam setiap hari.

“Komoditas cabai saja ada 3, belum bawang, sawit dan yang lain. Tapi, intinya, soal jagung dulu kita impor 3,5 juta, sekarang kita sudah ekspor. Artinya ini kan ada kemajuan terkait apa yang sudah kita kerjakan. Termasuk juga kontribusi teman-teman kadin yang sudah bekerjasama dalam bentuk investasi,” kata dia.

2 dari 4 halaman

Bantuan Pakan Ternak

Ayam di peternakan “Rudy Jaya Farm” menggunakan pakan pengganti antibiotik dari pabrik. (Liputan6.com/Fitri Haryanti Harsono)

Terkait hal ini, peternak mandiri ayam broiler asal Cianjur, Jawa Barat, Andi Sugimin mengaku merasakan betul upaya pemerintah dalam penyediaan dan bantuan pakan ternak. Khusus untuk bantuan, Andi menyebutnya sebagai bukti hadirnya pemerintah saat petani menghadapi kesulitan.

Menurut dia, salah satu kehadiran pemerintah yang sangat dirasakan peternak adalah bantuan jagung selama musim paceklik beberapa bulan lalu. Bantuan itu, kata dia, merupakan suplemen bagi peternak untuk menjaga semangat produksi.  

“Peternak kecil bisa jadi gulung tikar jika saat itu kondisi jagung tetap langka. Tapi kita berterima kasih pada pemerintah atas bantuan penyediaan jagung sehingga kami bisa melanjutkan produksi. Semoga ke depan bantuan jagung terus bertambah,” katanya.

Meski demikian, Andi berharap pemerintah membatasi perizinan kuota perusahaan asing yang dinilai tidak seimbang baik dari sisi permodalan maupun alat yang digunakan. Menurutnya dalam hal ini pemerintah harus berani menolak izin usaha tersebut, sembari mengucurkan bantuan yang ada untuk peternak kecil.

“Kalau bisa populasi perusahan asing yang besar dibatasi supaya yang lokal bisa tumbuh. Kan mereka datang ke Indonesia dengan investasi besar dan infrastruktur yang bagus. Kalau bisa bersinergi lah supaya berbarengan. Apalagi mereka sudah menggunakan beragam teknologi,” katanya.

Dia menambahkan, selama ini Amran dinilai cukup berani dalam mengambil kebijakan strategis di antaranya soal pembatasan impor bahan pangan hasil pertanian untuk melindungi petani di tanah air. Andi berharap Kementan juga menertibkan perusahaan-perusahaan di bidang peternakan ayam jika terbukti melakukan tidakan yang merugikan peternak lokal.

“Saya yakin masih ada perusahan besar yang nakal. Makanya pemerintah harus menginvestigasi perusahan yang ada di seluruh Indonesia,” tutup dia.

3 dari 4 halaman

Hasil Jagung Melimpah di Tuban

Foto: Arfandi Ibrahim/ Liputan6.com

Jawa Timur merupakan sentra jagung nasional. Ada tujuh kabupaten mulai gelaran panen raya, seperti di Tuban, Lamongan, Lumajang, Jember, Kediri, Mojokerto, dan Pasuruan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ikut hadir dalam panen raya jagung di desa Talun, Kecamatan Montong, Tuban, Jumat (15/2).

Amran tampak sumringah melihat hasil panen jagung melimpah di Tuban. Dengan penuh rasa gembira, Amran pun ikut berdialog langsung dengan para petani. “Saya senang lihat para petani tersenyum dengan hasil panennya. Di sini kami memang untuk melayani, jadi kami datang tidak dengan tangan kosong,” kata Amran. 

Pada Februari ini, Desa Talun, Kecamatan Montong memanen sekitar 10 ribu hektare lahan jagung. Lalu untuk Kabupaten Tuban keseluruhan memanen lebih dari 50 ribu hektare lahan jagung.

Dengan tibanya masa panen jagung ini, Amran berharap para petani dapat mensuplai kebutuhan jagung peternak, baik yang berada di wilayah Tuban, maupun di kabupaten lainnya.

“Kami berharap Bulog dapat membantu menyerap jagung petani saat panen raya seperti ini, sehingga dapat menjadi buffer stock. Kalau mekanisme ini berjalan baik, petani tak akan lagi terjerat tengkulak,” kata Amran.

Amran berharap petani jagung dan peternak ayam mandiri dapat menikmati masa panen raya jagung saat ini melalui mekanisme distribusi dan stok yang baik. Sukses panen jagung ini tak lepas dari kerjasama semua pihak.

Mulai dari mulai stakeholder pertanian tingkat pusat hingga daerah, kelompok-kelompok usaha tani, perbankan dan masyarakat petani. Salah satu yang ikut mendorong sukses panen ini adalah Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan lewat bantuan alsintannya kepada petani.

Secara terpisah Dirjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Sarwo Eddy mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban pihaknya, untuk membantu petani jagung dalam usaha meningkatkan hasil pertanian mereka.

“Produksi jagung harus ditingkatkan ke depan. Kami akan terus membantu para petani untuk mewujudkan hal tersebut. Saya juga mengharapkan para petani tetap semangat melakukan usaha tani dengan memproduksi pangan lokal, serta mencintai produk dalam negeri,” kata Sarwo Eddy.

Ditambahkan Sarwo Eddy Ditjen PSP sendiri akan melanjutkan program mekanisasi pertanian. Untuk tahun 2019, Kementan akan mengalokasikan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 40.390 unit

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi-Ma’ruf Amin Diminta Perbaiki Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta – Fokus pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disampaikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam visi nasionalnya dianggap kurang tepat. Sebab dana pendidikan saat ini juga dianggap telah cukup besar.

Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyebutkan fokus pada SDM memang sangat penting. Namun bukan dalam artian harus membuat anggaran dan program-program baru.

“Berkaitan dengan fokus SDM saya kira ini juga salah satu fokus yang penting, tapi perlu dicatat bahwa dana pendidikan kita itu sudah 20 persen dan kesehatan itu 5 persen dari APBN,” ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (15/7).

Daripada membuat program baru terkait pengembangan SDM, menurut Bhima seharusnya pemerintah melakukan perbaikan pengelolaan anggaran pendidikan tersebut.

“Artinya bukan dengan menambah pendanaan atau anggaran dan membuat program baru, tapi lebih ke arah fokus efektivitas terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan yang sudah ada, artinya disitu ada miss management dan inefisiensi,” ujarnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Pembangunan Infrastruktur

Presiden Jokowi di Gerbang Tol Probolinggo Timur.

Selain itu, dia juga berharap pembangunan infrastrukur pada periode pemerintahan kedua Jokowi nanti tidak dilakukan secara ugal-ugalan. Pembangunan infrastruktur yang dijadikan pilar utama pada periode pertama ini harus dijadikan pelajaran agar lebih baik ke depannya.

“Pembangunan infrastrukturnnya penting dan akan dilanjutkan, tapi perlu dicek juga banyak infrastruktur yang sudah dibangun dampak terhadap ekonominya masih kecil. Nah ini jangan sampai infrastruktur di periode kedua ini dibangun tapi dengan cara ugal ugalan. Yang ini justru merugikan ekonomi kita,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan-kebijakan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan investasi harus lebih ditingkatkan. Sebab paket kebijakan selama ini dianggap belum mampu menarik investasi sesuai harapan.

Secara keseluruhan, dia menilai apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam pemaparan visi nasionalnya memang penting untuk 5 tahun ke depan.

“Mungkin ini yang menjadi fokus 5 tahun ke depan ya, artinya SDM,kemudian stabilitas makroekonomi itu menjadi hal yang penting, pemerataan dan pembangunan ekonomi,” tutupnya.

3 dari 4 halaman

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur akan Terus Dilanjutkan

Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Presiden terpilih Jokowi memastikan bahwa pemerintahan periode kedua yang dipimpinnya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan Pidato Visi Indonesia di Sentul International  Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

“Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan,” kata Jokowi Minggu (14/7/2019).

Jokowi mengatakan, infrastruktur berskala besar sudah selesai dibangun, di antaranya pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api. Nantinya, infrastruktur skala besar itu akan disambungkan ke kawasan-kawasan produksi rakyat hingga daerah pariwisata.

Jokowi berharap, nantinya kawasan tersebut akan menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan kita akan menyambungkan infrastruktur besar itu. Infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, kereta api, bandara, pelabuhan dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kawasan industri-industru kecil, kita sambungkan ke parwisata,” ucap Jokowi  

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi: RAPBN 2020 Harus Beradaptasi dengan Perkembangan Global

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas Pagu Indikatif RAPBN 2020 bersama menteri kabinet kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). Dalam rapat tersebut Jokowi berharap dalam RAPBN 2020 mampu untuk beradaptasi dan mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dinamis.

“Kita semua harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dengan dinamis. Oleh karena itu, RAPBN 2020 harus mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut,” kata Jokowi saat membuka ratas di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Senin (15/7/2019).

Dengan cara menjaga dengan sehat, inklusif, serta memperkuat daya saing. Sebab itu, ada beberapa hal yang harus diprioritaskan dalam RAPBN 2020 tersebut, salah satunya yaitu memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar serta industri.

“RAPBN 2020 utamanya kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri dan juga memberikan stimulus, rangsangan ini penting sekali,” lanjut Jokowi.

Kemudian yang kedua, anggaran 5 persen di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di seluruh Tanah Air. Terutama kata dia, soal stunting, gizi, hingga keselamatan ibu hamil saat melahirkan serta program imunisasi.

“Itu betul-betul harus jadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia,” kata Jokowi.

2 dari 4 halaman

Infrastruktur

Suasana saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11). Jokowi mengatakan sedang konsentrasi pada percepatan pembangunan bagi rumah ASN, TNI, dan Polri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selanjutnya yang ketiga, dia meminta infrastruktur lebih difokuskan kembali. Dan dihubungkan dengan kegiatan serta sentra-sentra produksi. Baik itu ekonomi, kawasan pariwisata hingga mikro kecil dan menengah.

“Infrastruktur, saya minta lebih difokuskan, kemudian disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu di kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil,” kata Jokowi.

Terkahir, RAPBN 2020 juga harus mampu mengurangi kemiskinan.Dia berharap anggaran tersebut nantinya akan difokuskan untuk membantu dana desa, bantuan modal untuk pengusaha mikro, UMKM.

“Keempat, RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. Saya melihat yang namanya PKH, dana desa, nantinya agar betul-betul bisa menyasar, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro, UMKM,” lanjut Jokowi.

3 dari 4 halaman

Belanja Pegawai

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1). Ratas itu membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Belanja pegawai juga kata Jokowi harus dikaitkan dengan birokrasi. Baik dipusat dan daerah. Kemudia dia menegaskan agar memastikan semua anggaran sesuai sasaran.

“Untuk belanja pegawai sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat dan di daerah. Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif, dan pastikan semuanya tepat sasaran,” jelas Jokowi.

Reporter:  Intan Umbari

Sumber: Merdeka.com

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

BPS: Penghasilan Rp 1,9 Juta Per Bulan Masuk Kategori Warga Miskin

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini turun sebesar 0,53 juta orang dibandingkan September 2018 seiring dengan naiknya garis kemiskinan indonesia.

Kepala BPS Suhariyanto merincikan, pada Maret 2019 garis kemiskinan Indonesia menjadi sebesar Rp 425.250 per kapita per bulan.

Posisi itu mengalami peningkatan 3,55 persen dari garis kemiskinan September 2018 yang sebesar Rp 410.670, juga naik sebesar 5,99 persen dibanding Maret 2018 yang sebesar Rp 401.220.

Dia mengatakan, jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskikanan rata-rata secara nasional menjadi sebesar Rp 1.990.170 per rumah tangga per bulan.

Artinya, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah itu masuk ke dalam kategori miskin.

“Jadi orang akan dikategorikan miskin kalau pendapatannya di bawah Rp1,99 juta. Untuk mencari uang sebesar hampir Rp 2 juta bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi garis kemiskinan di tiap daerah berbeda,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7/2019).

2 dari 4 halaman

Tertinggi di Jakarta

Seorang anak berjalan di permukiman kolong tol kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (16/1). BPS mencatat persentase jumlah penduduk Indonesia miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen atau menurun 0,16 persen. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Adapun, garis kemiskinan tertinggi terdapat di daerah DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 637.260 per kapita per bulan. Atau setara dengan pendapatan per rumah tangganya sebesar Rp3.358.360 per bulan, dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4 sampai 5 orang.

Sementara garis kemiskinan terendah terdapat di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni sebesar Rp 384.880 per kapita per bulan. Jika satu keluarga di NTB terdapat 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan per rumah tangganya adalah sebesar Rp1.578.008.

“Salah satu pekerjaan rumah yang perlu kita pikirkan ke depan adalah adanya disparitas yang tinggi antar provinsi. Jadi kita perlu membuat kebijakan yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan karakteristik di daerah masing-masing,” pungksnya.

3 dari 4 halaman

Jumlah Warga Miskin Indonesia Turun 530 Ribu Orang

Seorang gadis muda membaca buku sambil duduk di rel kereta api di New Delhi, India, Selasa (16/10). Sekitar 800 juta warga India hidup dalam kemiskinan. (AP Photo/Altaf Qadri)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini menurun sebesar 530 ribu orang dibandingkan September 2018.

“Presentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018,” kata Kepala BPS Suhariyanto, di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (15/7/2019).

Suhariyanto menyampaikan presentase penduduk miskin pada periode September 2018 hingga Maret 2019 di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 136,5 ribu orang. Yakni dari 10,14 juta orang pada September, menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019.

Sedangkan penduduk miskin di perdesaan, BPS mencatat turun sebesar 393,4 ribu orang dsri 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta di Maret 2019.

“Presentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen,” katanya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani Beri Bocoran Isi Pidato Jokowi di Syukuran Nasional 2019

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan menjabarkan visi nasional yang merupakan gambaran program kerja mereka pada masa bakti 2019-2024 sore ini. Dia mengungkapkan ada beberapa hal penting yang akan dipaparkan Jokowi pada kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, penyampaian visi nasional tersebut dijadwalkan dalam agenda Syukuran Nasional 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor.

“Presiden juga akan menyampaikan, nanti sore saya rasa, nanti akan dilihat saja, visi Bapak Presiden sebagai presiden terpilih di dalam mengisi mandat lima tahun ke depan,” kata Menkeu Sri Mulyani, saat ditemui di PKN STAN, Tangerang, Minggu (14/7/2019).

Dia mengungkapkan salah satu visi utama yang bakal diteruskan oleh Jokowi adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Jokowi akan fokus pada peningkatan kegiatan investasi den peningkatan daya saing Indonesia, sehingga mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri.

“Dan peningkatan competitiveness (daya saing) Indonesia agar kita mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri kita, sehingga kita mampu menjadi negara maju. Itu adalah suatu visi yang harus kemudian kita terjemahkan dalam kebijakan dan tentunya putusan-putusan,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Disampaikan juga dalam Nota Keuangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Gedung Parlemen, Jakarta (16/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Selain itu, dia juga menyatakan bulan depan Jokowi akan menyampaikan kembali semua visi misi tersebut dalam acara nota keuangan di DPR.

“Presiden bulan depan akan menyampaikan nota keuangan 2020 tentu ini akan menggambarkan rancangan kebijakan yang akan tertuang untuk APBN 2020,” ucapnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Terbitkan Global Bond, PLN Raih Dana Segar USD 1,4 Miliar

Liputan6.com, Jakarta – PT PLN (Persero) memperoleh suntikan dana USD 1,4 miliar dari penerbitan global bond. Imbal hasil yang ditawarkan oleh obligasi global PLN ini terendah dibandingkan penerbitan yang lain.

Direktur Keuangan PLN Sarwono mengatakan, global bond tersebut diterbitkan dengan tingkat bunga terendah sepanjang sejarah penerbitan obligasi dolar AS baik oleh PLN maupun dari BUMN manapun di Indonesia untuk tenor 10 dan 30 tahun.

Dual-trance USD Global Bond masing-masing sebesar USD 700 juta diterbitkan dengan tingkat bunga 3,875 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,875 persen untuk tenor 30 tahun.

“PLN berhasil memanfaatkan momentum pasar sehingga global bond PLN kali ini tidak hanya mengalami kelebihan permintaan akan tetapi juga mendapatkan tingkat bunga yang sangat kompetitif,” kata Sarwono, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

PLN berhasil meyakinkan potensial investor melalui serangkaian penawaran ke beberapa negara yaitu Hong Kong, Singapura, Britania Raya dan Amerika Serikat sejak 4 Juli 2019.

Pada penerbitan kali ini, PLN didukung oleh tiga lembaga rating internasional yaitu Moody’s, S&P, dan Fitch Ratings dimana masing-masing memberikan penilaian kualitas kredit obligasi PLN dengan tingkat rating Baa2 , BBB, dan BBB.

Investment grade credit rating global bond PLN dari ketiga lembaga independen internasional tersebut, adalah pada level yang setara dengan credit rating sovereign Pemerintah Republik Indonesia,” tuturnya.

Menurut Sarwono, global bond PLN kali ini menjadi rebutan potensial investor dan oversubscribe lebih dari 4,42 kali. Hal ini membuktikan, PLN mampu membaca kondisi terbaik di pasar modal internasional dan mengambil langkah yang cepat dan tepat.

2 dari 3 halaman

118 Institusi Tertarik

Progress sebaran pembangkit listrik dan jaringan tranmisi yang telah dibangun PT. PLN demi program 35.000 MW untuk Indonesia.

PLN melakukan proses bookbuilding pada 10 Juli 2019 mulai sejak pagi hari waktu pasar Asia dibuka, dan harga final ditentukan pada hari yang sama.

Pada proses bookbuilding, PLN mendapatkan permintaan order dari 118 institusi investor untuk obligasi tenor 10 tahun dan 131 institusi investor untuk obligasi tenor 30 tahun dimana permintaan sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Mayoritas jenis investor tersebut adalah Asset Manager, Asuransi, Dana Pensiun, dan Perbankan Internasional.

Proses settlement obligasi tersebut diharapkan akan terjadi pada tanggal 17 Juli 2019 dan terdaftar pada Singapore Stock Exchange (SGX).

Dalam mencapai kesuksesan transaksi obligasi internasional kali ini, PLN dibantu oleh beberapa institusi keuangan dan perbankan internasional ternama (i.e.Joint Arrangers dan Joint Bookrunners) yaitu ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Mandiri Securities, dan Standard Chartered Bank. Selain itu, PLN juga dibantu oleh beberapa co-managers dari Indonesia pada proses penerbitan obligasi tersebut yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas.

“Keberhasilan penerbitan Global Bond dengan tingkat suku bunga yang sangat kompetitif ini juga menjadi pertanda semakin baiknya kepercayaan investor global terhadap PLN dan Indonesia, serta PLN dapat memperoleh tambahan dana untuk menjalankan Penugasan Pemerintah untuk membangun tambahan kapasitas pembangkit, transmisi dan distribusi dalam kaitannya dengan Program 35 GW. ” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gandeng BEI, Aiqqon Dorong UMKM Gunakan Pembayaran Elektronik

Liputan6.com, Jakarta PT Aiqqon Triarta Mas yakni perusahaan teknologi finansial bersama Koperasi Karyawan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan perangkat nontunai bernama Aiqqon untuk menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Go Digital.

Founder Aiqqon Thomas Nugroho mengatakan, Aiqqon adalah adalah aplikasi digital electronic data capture (EDC) yang dapat menerima pembayaran melalui transaksi uang elektronik seperti LinkAja, Ovo, dan Gopay.

“Tak hanya itu, Aiqqon juga bisa menerima pembayaran dari Visa, Mastercard, kartu kredit tanpa harus menggunakan mesin EDC dan proses due-digilent yang menyulitkan,” tuturnya di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Thomas menjelaskan, aplikasi Aiqqon dibuat bagi para UMKM yang sulit mendapatkan mesin EDC, sehingga pelaku usaha dapat menerima pembayaran kartu kredit hanya dari satu aplikasi.

Pihaknya pun yakin kehadiran aplikasi pembayaran elektronik perusahaan dapat meningkatkan penetrasi digital terutama transaksi non-tunai (cashless) di dalam negeri.

“Indonesia ini penetrasi transaksinya non tunainya masih 10 persen dibanding negara besar, padahal kita tahu sendiri kita negara besar dari riset McKinsey, Indonesia pada 2030 jadi top four GDP terbesar di dunia jadi kita perlu meningkatkan transaksi nontunai kita,” ujarnya.

“Jadi kita harapkan ini dapat menjadi titik awal implementasi awal dalam membantu ekonomi nasional melalui aktivasi sistem pembayaran melalui smartphone untuk UMKM dan Industri Kreatif Indonesia,” kata dia.

Jangkau Konsumen, UMKM Harus Go Digital

UMKM
Salah satu daerah penghasil UMKM terbanyak ialah Bandung. Yap, Kota Kembang itu memang terkenal akan kerajinan tangan yang bisa menghasilkan keuntungan. Data terkini, terdapat 300 ribuan UMKM di Bandung.

Bank Indonesia (BI) saat ini memiliki 898 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan yang dioerientasikan untuk ekspor. Selain itu, UMKM tersebut juga diarahkan untuk menuju digitalisasi dari segi pemasaran.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, penting sekali untuk UMKM melakukan digitalisasi di era sekarang ini. Sebab hal tersebut dapat membantu memperluas pemasaran produk atau karya yang dihasilkan oleh UMKM.

“Kenapa masuk digital? karena bisa mendekatkan konsumen,” kata dia saat ditemui dalam acara Pameran Kain dan Kerajinan Karya UMKM Bank Indonesia (BI) yakni Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Jakarta Convention Centre. Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Adapun saat ini, total UMKM binaan BI yang sudah go digital baru berjumlah 355 unit. Diharapkan semua UMKM nantinya sudah bisa melakukan digitalisasi. Dengan demikian penjualan produk akan menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan hanya dengan ketikan jari tangan.

“355 UMKM yang sudah go digital, apa yang dimaksud go digital? banyak tahapannya cara untuk go digital, ada yang sudah memasarkan produknya melakui twiter, facebook, youtube. Jualan di dunia maya,” ujarnya.

Selain di sosial media, penjualan juga dapat dilakukan di berbagai platform e-commerce. Semakin banyak cara dilakukan, maka akan semakin mudah konsumen menemukan barang atau produk yang dijual UMKM dan tidak lagi mengandalkan penjualan secara konvensional.

Tak hanya itu, go digital juga mencakup cara atau metode pembayaran. Perry menyebutkan saat ini metode pembayaran belanja online sudah kian beragam dan memudahkan konsumen dan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli.

“Go digital juga bagiamana metode pembayarannya , bukan hanya kartu debit tapi juga sudah sekarang kita tambah kartu debet edc QRIS(QR Code Indonesia Standard) yang kita launchingMei,” ujarnya.

Pembinaan UMKM oleh Bank Indonesia

Pameran Karya Kreatif Indonesia
Presiden Jokowi didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Kepala Bekraf Triawan Munaf meresmikan pembukaan pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2019 di JCC Senayan, Jumat (12/7/2019). Pameran bertema Mendorong Pertumbuhan Melalui UMKM Go Export dan Go Digital. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, selain pembinaan UMKM, pihaknya juga melakukan business matching UMKM dengan memberikan akses pembiayaan melalui perbankan untuk mengembangkan bisnis mereka. Dalam 1 tahun terakhir, UMKM binaan BI juga berhasil mencatatkan nilai transaksi ekspor mencapai Rp 1,4 triliun.

“Kita punya 898 binaan UMKM dari 46 kantor-kantor di BI. Dari 898 itu sudah 173 dikasih pembiayaan dari perbankan. Terima kasih kawan-kawan perbankan baik himbara dan swasta,” ujarnya.

Dia menceritakan, selain unggul di pasar domestik, para UMKM juga dikenalkan untuk pasar ekspor dan disalurkan melalui platform jual beli daring atau e-commerce.

“UMKM kita sudah go digital juga. Sudah kami sambungkan platform-platform e-commerce. Ada lebih 355 UMKM dan terakhir nilainya sudah lebih Rp 32 miliar yang disambungkan ke go digital. Jadi UMKM kita bisa go ekspor dan go digital. Perlu kita buat apresiasi kepada mereka,” terangnya.

Adapun KKI 2019 ini berlangsung 3 hari lamanya dimulai dari hari ini dengan menampilkan produk-produk UMKM RI mulai dari kain, pakaian, tas, hingga berbagai kuliner seperti kopi buatan anak negeri. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Neraca Dagang Surplus, Menko Darmin Tetap Waspadai Impor Migas

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 surplus USD 0,2 miliar. Meski realisasi surplus ini turun tipis dibandingkan dengan posisi Mei 2019 yang tercatat sebesar USD 0,21 miliar, namun ini menjadi catatan positif setelah pada April 2019 mengalami defisit terdalam sebesar USD 2,5 miliar.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, meski pada Juni 2019 mengalami surplus namun tetap perlu waspada terhadap sektor migas. Sebab neraca perdagangan sangat dipengaruhi pada tingkat ekspor-impor di sektor migas.

“Benar-benar urusan di migas, Itu kan bulan Maret atau April lalu bener-bener urusan migas dan yang sebenarnya buat neraca dagang positif atau negatif banyak sekali dipengaruhi migas,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Berdasarkan data BPS, pada Juni 2019 sektor migas mengalami defisit sebesar USD 966,8 juta. Defisit migas terdiri dari nilai minyak mentah yang mengalami defisit USD 263,8 juta dan hasil minyak defisit USD 933,4 juta. Namun pada gas tercatat surplus USD 230,4 juta.

Kendati begitu, Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut optimistis neraca perdagangan Indonesia kedepannya bisa berlanjut surplus, di tengah kondisi perekonomian global yang masih bermasalah. “Memang ekonomi dunia perdagangan sedang masalah. Walaupun tidak banyak itu menunjukkan tedensi makin berlanjut dan akan surplus,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BPS mengatakan laju ekspor dan impor pada Mei 2019 memang mengalami penurunan. Meski demikian, nilai kinerja ekspor jauh lebih tinggi. Hal ini membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus.

Di mana, nilai impor sebesar USD 14,53 miliar atau turun 5,62 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan, ekspor tercatat sebesar USD 14,74 miliar atau naik sebesar 12,42 persen dari bulan April 2019.

“Setidaknya ini masih bagus dibandingkan defisit, meskipun dalam posisi ideal dengan menggenjot ekspor dan mengendalikan impor,” katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Impor Indonesia Turun 20,70 Persen pada Juni 2019

Ratusan peti kemas di area JICT Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (18/10). Secara kumulatif, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Januari-September 2016, nilai ekspor sebesar US$ 104,36 miliar, turun 9,41% (yoy). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju impor Indonesia pada Juni 2019 mencapai USD 11,58 miliar. Angka ini turun 20,70 persen bila dibandingkan dengan Mei 2019 yang tercatat USD 14,61 miliar.

Sementara apabila dibandingkan dengan realisasi impor pada Juni 2018 justru mengalami kenaikan sebesar 2,80 persen. Setahun lalu, total impor Indoensia di angka USD 11,27 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan impor pada Juni 2019 ini didorong karena penurunan impor pada migas maupun nonmigas. Masa cuti dan libur bersama Lebaran 2019 menjadi alasan penurunan impor tersebut karena perdagangan libur. 

“Cuti panjang yang selama 9 hari di Juni 2019 itu sangat berpengaruh terhadap laju imporIndonesia,” ujar Suhariyanto saat memberi keterangan pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, (15/7/2019).

Impor sektor migas turun 21,50 persen. yakni dari USD 2,18 miliar pada Mei 2019 menjadi USD 1,71 miliar pada Juni 2019. Lalu impor nonmigas turun 20,55 persen dari USD 12,42 miliar pada Mei 2019 menjadi USD 9,87 miliar di Juni 2019.

Pria yang akrab disapa Kecuk tersebut menyatakan, pada komoditas nonmigas yang mengalami penurunan impor terendah adalah plastik dan barang dari plastik USD 131,8 juta, ampas atau sisa industri makanan USD 166,7 juta, besi dan baja USD 213 juta, mesin dan peralatan listrik USD 376,8 juta, mesin-mesin atau pesawat mekanik USD 399,6 juta.

Sedangkan komoditas yang mengalami peningkatan impor tertinggi yakni alumunium USD 143,2 juta, perhiasan atau lermata USD 232,6 juta, gula dan kembang gula USD 16,7 juta, kain rajutan USD 13,5 juta, serta kendaraan bermotor atau komponen, terbongkar USD 10,3 juta.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Laba BNI Life Naik 874 Persen pada Semester I 2019

Liputan6.com, Jakarta – PT BNI Life Insurance (BNI Life) mencatatkan total laba bersih Rp 200,7 miliar di semester I 2019. Angka tersebut tumbuh 874 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 20, 6 miliar.

Direktur Utama BNI Life Shadiq Akasya menjelaskan, pendapatan premi yang menjadi kontribusi terbesar dalam pendapatan semester I BNI Life masih didominasi kanal bancassurance sebesar Rp 1,4 triliun dan Employee Benefit (Asuransi kumpulan) sebesar Rp 1,1 triliun yang juga mengalami pertumbuhan GWP 109 persen dibandingkan semester I tahun 2018 yang hanya membukukan sebesar Rp 541,6 miliar.

“Untuk perjalanan kinerja unit link di semester I tahun ini juga positif dan cenderung naik dengan hasil investasi yang kami peroleh dari unit link sekitar 175 persen atau Rp 231 miliar,” terang dia, Senin (15/7/2019). Sedangkan untuk produk tradisional juga naik 163 persen atau sebesar Rp 253 miliar dari tahun sebelumnya.

Imbal hasil positif ini juga didukung dari kondisi fundamental makro ekonomi indonesia yang cukup baik dan dari luar negeri termasuk The Federal Reserve (The Fed) untuk tidak menaikan suku bunganya pada tahun ini.

Direktur Keuangan BNI Life Eben Eser Nainggolan menambahkan, total klaim dan manfaat semester I 2019 yang dibayarkan juga menjadi penopang pendapatan tersebut yang mengalami penurunan sebesar 31 persen menjadi Rp 1,3 triliun dibandingkan semester I tahun sebelumnya.

2 dari 3 halaman

Naik Dibanding Industri

Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Kenaikan laba tahun 2019 diharapkan lebih positif dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan data AAJI, kinerja laba asuransi jiwa mengalami penurunan 19,4 persen yang diikuti dengan total pendapatan premi juga turun 5 persen.

Penyebab penurunan laba tersebut adalah penurunan hasil investasi sepanjang tahun 2018.

Meskipun dengan kondisi demikian, BNI Life di 2018 masih tetap mencatatkan kinerja positif di investasi yang dibuktikan melalui penghargaan yang diterima dari berbagai lembaga independen.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sriwijaya Air: Belum Saatnya Harga Tiket Pesawat Turun

Liputan6.com, Jakarta Namun rupanya maskapai medium service, Sriwijaya Air masih belum tertarik melakukan penurunan harga tiket untuk saat ini.

Sementara di sisi lain maskapai bertarif rendah atau Low Cost Carrier (LCC) seperti Citilink dan Lion Air sudah melakukan penurunan harga tiket di waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Joseph Tendean selaku Direktur Niaga Sriwijaya Air menjelaskan, perusahaan akan melakukan penurunan harga dengan melihat kondisi atau secara seasonal.

“Pada saat season kita agak turun, ya kita cari – cari cara gimana supaya pesawat kita bisa kita isi. Tetap ada strategi untuk nurunin harga untuk kita bisa mencapai target kita,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kendati demikian dia memastikan perusahaan ke depannya akan melakukan penurunan harga tiket pada saat yang tepat.

Adapun besaran penurunan harga tiket didasarkan pada penghitungan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.

“Harus mengacu pada TBA TBB, lebih ke bisa sampai 15 persen 20 persen (besaran penurunan harganya),” ujarnya.

Sedangkan alasan perusahaan tidak melakukan penurunan harga sekarang ini adalah sebab jumlah penumpang masih banyak. Sehingga dianggap bukan saat yang tepat untuk melakukan penurunan harga tiket.

2 dari 4 halaman

Masih Banyak Penumpang

Pesawat Sriwijaya Air (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Meski musim libur anak sekolah sudah berakhir, dia mengungkapkan saat ini masih banyak orang yang melakukan perjalanan liburan. Diantaranya adalah orang-orang yang bepergian usai menghindari peak season libur anak sekolah.

“Yang sekarang masih banyak lah, istilahnya orang – orang yang masih harus balik. Ada orang yang liburannya agak telat gitu ya kan kemarin ada yang dia tidak mau airport penuh atau hotel juga kan mahal banget kemarin kan. Mungkin dia mau terbang, terbangnya sekarang,” ujarnya.

Bulan-bulan ini, kata dia, masih terhitung sebagai shoulder season dalam kategori musim liburan. Sehingga penurunan harga tiket belum dilakukan oleh perusahaan.

“Jadi biasanya ada yang high season, low season, ada yang shoulder ada yang di tengah tengah. Ini kita sekarang masih di shoulder season jadi belum tepat juga kita mungkin (untuk menurunkan harga),” tutupnya.

3 dari 4 halaman

Sriwijaya Air Luncurkan Aplikasi Mobile, Ada Potongan Harga Rp 100 Ribu

Sriwijaya Air Mulai Terbangi Silangit. (Foto: Zulfi Suhendra/Liputan6.com)

Maskapai Sriwijaya Air meluncurkan produk terbarunya berupa mobile apps terbaru yang berisi banyak fitur-fitur anyar. Hal itu dilakukan sebagai langkah perusahaan menghadapi persaingan di dunia penerbangan serta menggaet pasar milenial.

Direktur Niaga Sriwijaya Joseph Tendean menjelaskan, terobosan teranyar dari Sriwijaya Air adalah dengan memberikan sentuhan fitur baru pada Mobile Apps Sriwijaya Air. Fitur baru ini tampil lebih segar dan sangat easy to use khususnya bagi kalangan generasi muda yang terus mobile dalam kesehariannya.

“Melihat potensi pasar milenial yang menjanjikan, Sriwijaya Air, maskapai nasional yang tergabung dalam Garuda Indonesia Group, melakukan terobosan demi terobosan agar terus up to date dengan trend yang berlaku di kalangan generasi muda,” kata dia dalam acara peluncuran, di Hotel Morrisey, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dia mengungkapkan, selain tampilan yang baru dan segar, Mobile Apps Sriwijaya Air kini memberikan waktu tunggu yang lebih singkat.

Menurutnya, terobosan ini juga dirasa sudah waktunya dilakukan oleh Sriwijaya Air guna menjawab kebutuhan para milenials yang sangat erat dengan tekhnologi.

“Ini menjadi salah satu persembahan kami untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat milenials yang sangat identik dengan tekhnologi, kecepatan dan mobilitas para penumpang milenials. Dengan fitur baru ini kini pelanggan bisa melakukan prebook meals, seat selection sampai prepaid baggage dan lower price preview serta kami pun hadirkan kemudahan web check in dan akses ke detail informasi penerbangan penumpang,” jelasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Budi Karya Beberkan Program Kerja Kemenhub 2019-2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siap menjalankan arahan-arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan visi Indonesia. 

Setidaknya ada lima hal utama yang disampaikan Presiden dalam pidato Presiden Terpilih pada, Minggu (14/7). Lima hal itu yakni terkait melanjutkan pembangunan infrastruktur, penekanan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kemudahan investasi, memperkuat reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Menhub mengatakan, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mengupayakan agar infrastruktur yang dibangun selalu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dan yang lebih penting lagi adalah menyambungkannya dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata, seperti yang akan kita lakukan di Bitung dan Labuan Bajo, serta di daerah-daerah lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dengan begitu infrastruktur yang dibangun, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Menhub kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Terkait pengembangan SDM, Budi Karya mengatakan akan terus melanjutkan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah-Sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kemenhub, yaitu dengan memberikan diklat bagi masyarakat khususnya dari masyarakat kurang mampu.

“Pada tahun ini kami targetkan dapat mendiklatkan sebanyak 160 ribu orang dan kami berikan secara gratis. Melalui diklat tersebut diharapkan dapat mencetak SDM berkualitas yang memiliki keahlian dan concern akan keselamatan di bidang transportasi darat, laut dan udara,” ungkap Menhub.

2 dari 4 halaman

Kemudahan Investasi

Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi memberi keterangan pers kasus kandasnya KM Lestari Maju (Liputan6.com/Eka Hakim)

Kemudian terkait dengan kemudahan investasi, Menhub terus mendorong dilakukannya efisiensi-efisensi di berbagai lini di sektor transportasi dalam upaya mendorong ekspor dan kemudahan investasi.

Efisiensi dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, memangkas aturan-aturan perizinan (deregulasi peraturan), dan menerapkan manajemen perubahan agar proses perizinan semakin cepat.

“Yang saat ini sedang kami optimalkan adalah di pelabuhan Tanjung Priok yang diharapkan dapat menjadi Pelabuhan Hub Internasional Indonesia. Kami ingin mengoptimalkan operasional Tanjung Priok 24 jam penuh,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan akan terus menjalankan reformasi birokrasi agar birokrassi yang ada di dalam Kementerian Perhubungan semakin sederhana, produktif, inovatif dan dapat berlari kencang mengikuti perubahan lingkungan yang begitu cepat di era perkembangan teknologi informasi.

“Kami membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang berjiwa muda, adaptif, dan tidak alergi terhadap perubahan. Tentunya akan terus kami bangun sistem birokrasi melalui delapan area perubahan yang meliputi aspek organisasi, tata laksana, peraturan perundangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset aparatur,” tuturnya.

3 dari 4 halaman

APBN Harus Fokus dan Tepat Sasaran

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan serta pengarahan saat Launching Perkumpulan Angkutan Daring Indonesia (PADI) di Gedung Inkoppol, Jakarta, Senin (7/1). (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Terakhir, Menhub menyampaikan terkait arahan Presiden soal APBN yang fokus dan tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya akan fokus pada program-program unggulan Kementerian Perhubungan seperti revitalisasi sarana dan prasarana angkutan jalan, pengembangan tol laut, pembangunan bandara di daerah terpencil, tertinggal, terdepan dan perbatasan (3TP), pembangunan jalur KA Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta program strategis lainnya.

“Kami akan menyusun penganggaran berbasis Money Follow Program. Program yang dianggarkan tidak terlalu banyak tapi fokus pada kegiatan inti, dan bukan pada kegiatan pendukung, sehingga dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan,” kata Menhub.

“Untuk mencapai hal itu tentunya tidak mudah. Dibutuhkan kecepatan, inovasi dan mindset yang baru dalam mengelola birokrasi kita. Saya minta kepada jajaran untuk meninggalkan pola lama dan mencari cara-cara baru untuk mewujudkan Indonesia Maju, Adil dan Makmur,” tandas Menhub.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Facebook Didenda Rp 70 Triliun, Mark Zuckerberg Malah Santai Berkemah

Liputan6.com, Sun Valley – Facebook didenda oleh Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commission) karena masalah privasi dan data pengguna. Total dendanya amat tinggi, yakni USD 5 miliar atau Rp 70 triliun (USD 1 = Rp 14.003).

Alih-alih pundung, CEO Facebook Mark Zuckerberg malah ikut kemah khusus orang-orang kaya di Sun Valley, negara bagian Idaho, Amerika Serikat (AS). Dalam sebuah foto yang didapat Daily Mail, Zuck tampak santai mengoles krim anti-UV di wajahnya.

Tahun lalu, Mark Zuckerberg juga sempat bersyukur atas semua pencapaian Facebook. Padahal, Forbes mencatat ia sebagai salah satu miliarder yang rugi pada 2018 karena berbagai polemik terkait data. Saat ini kekayaan Zuckerberg adalah sebesar USD 76 miliar (Rp 1.064 triliun).

Perkemahan yang dihadiri Mark Zuckerberg merupakan pertemuan eksklusif yang dijuluki Billionaire Summer Camp. Para orang kaya mendapat kesempatan menghabiskan waktu bersama selama seminggu.

Perkemahan itu adalah inisiatif perusahaan keuangan Allen & Company. Yang diundang adalah miliarder dan orang-orang berpengaruh dari berbagai industri, mulai dari keuangan, teknologi, hingga fashion.

Acara kemah tahunan ini sudah dimulai pekan lalu. Turut hadir pula miliarder Michael Boomberg, lalu ada miliarder Phil Knight yang juga pendiri Nike, perancang busana Diane von Furstenberg, Mary Barra selalu CEO General Motors, dan co-founder DreamWorks, Jeffrey Katzenberg.

Ada juga sosok yang bukan miliarder tetapi turut hadir, seperti Anderson Cooper yang merupakan pembawa berita CNN, tetapi Cooper masih merupakan keturunan dinasti Vanderbilt.

CEO Apple Tim Cook juga turut hadir ke perkemahan. Tahun lalu, Tim Cook dan Mark Zuckerberg sempat adu komentar soal privasi. Tim Cook menyindir Facebook yang teledor menjaga data pengguna, sementara Zuckerberg membalas dengan menuding Apple menjaga data pengguna hanya karena harga produknya mahal.

2 dari 4 halaman

Facebook Didenda Rp 70 Triliun Terkait Skandal Cambridge Analytica

Mark Zuckerberg, Founder sekaligus CEO Facebook, banyak disalahkan sebagian pihak karena membiarkan penggunanya membagikan tautan berita hoax di Facebook. (Doc: Wired)

Denda ini merupakan buntut dari skandal Cambridge Analytica yang terjadi tahun lalu.  Informasi ini diketahui dari laporan The Wall Street Journal beberapa waktu lalu. Dikutip dari CNBC, denda yang dibebankan pada Facebook disebut-sebut merupakan jumlah denda terbesar yang dibebankan pemerintah AS pada perusahaan teknologi. 

Jumlah denda tertinggi sebelumnya terjadi pada 2012. Ketika itu Google diminta membayar denda sebesar USD 22,5 juta atas pelanggaran privasi pengguna. 

Laporan ini menyebutkan, apabila denda ini diberlakukan, jumlah itu setidaknya sekitar 9 persen dari pemasukan Facebook pada 2018.

Kendati demikian, pemberian denda ini menuai kritik dari sejumlah senator dan anggota Kongres. 

Salah satu anggota Kongres menyebut bahwa denda ini hanya tamparan kecil bagi Facebook. Terlebih, denda itu hanya sebagian kecil dari pendapatan raksasa media sosial itu.

Terlepas dari denda yang diberikan, sejumlah pihak masih mempertanyakan jaminan Facebook terhadap privasi data penggunaannya di masa depan. Sebab, masalah semacam ini bukan pertama kali terjadi di perusahaan tersebut. 

3 dari 4 halaman

Kasus Cambridge Analytica dan Facebook

CEO Facebook Mark Zuckerberg (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Sebelumnya, Facebook mengungkap informasi sekiranya 87 juta pengguna telah digunakan secara tidak layak oleh perusahaan konsultan politik, Cambridge Analytica.

Sebagian besar merupakan data pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS), dan Indonesia juga termasuk tiga besar yang menjadi korban.

Ada 70,6 juta akun yang disalahgunakan berasal dari AS, Filipina berada di posisi ke dua dengan 1,2 juta dan Indonesia dengan 1 jutaan akun. Dari total jumlah akun yang disalahgunakan, 1,3 persen adalah milik pengguna di Indonesia.

Negara-negara lain yang juga menjadi korban adalah Inggris, Meksiko, Kanada, India, Brasil, Vietnam dan Australia. Namun, Facebook mengaku tidak tahu rincian data yang diambil dan jumlah pasti akun yang menjadi korban.

“Total, kami yakin informasi dari 87 juta orang di Facebook, sebagian besar di AS, telah dibagikan secara tidak layak dengan Cambridge Analytica,” tulis Facebook dalam keterangan resminya, Kamis pada April tahun lalu.

Untuk mencegah masalah serupa kembali terjadi, Facebook sekaligus mengumumkan sembilan perubahan penting di layanannya. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk seluruh informasi yang ada di Facebook.

Sembilan perubahan penting itu mencakup API untuk layanan Event, Group, Page, Instagram, Platform, login Facebook, Search and Account Recovery, data panggilan telepon dan pengiriman pesan, Data Providers and Partner Categories, serta pengaturan aplikasi.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Astra Financial Bidik Pembiayaan Rp 1 Triliun di GIIAS 2019

Liputan6.com, Jakarta – Astra Financial menargetkan pembiayaan sebesar Rp 1 triliun di acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 yang akan berlangsung di ICE BSD City, Tangeran Selatan 18-28 Juli 2019.

Astra Financial sendiri merupakan sponsor utama GIIAS Jakarta 2019 dan terdiri dari 3 perusahaan pembiayaan yakni FIFGROUP, ACC, dan Toyota Astra Finansial Services (TAF).

“Target tahun ini Rp1 triliun. Setelah tahun politik baru selesai, kita harapkan ada peningkatan pembiayaan,” tutur Project Director GIIAS 2019 Astra Financial, Gunawan Salim di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Gunawan menambahkan, sebagai sponsor utama, Astra Financial menawarkan program bunga dan biaya administrasi spesial.

“Dari TAF dan ACC kita menghadirkan program bunga spesial mulai dari 0 persen dan kesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung dari setiap SPK Kendaraan,” ujarnya.

Adapun Astra Financial didukung oleh 6 lembaga jasa keuangan untuk turut menyukseskan GIIAS 2019 yakni PermataBank, ACC, FIFGROUP, TAF, Asuransi Astra, dan Astra Life.

“Kehadiran kami juga untuk mewujudkan misi menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan Indonesia,” paparnya.

2 dari 2 halaman

Mobil Listrik BMW i3 Siap Meluncur di GIIAS 2019

BMW i3 hadir sebagai mobil listrik yang diperkenalkan BMW di GIIAS 2017. (Foto: Rio Apinino)

Memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, BMW Group Indonesia bakal membawa banyak model anyar. Total, pabrikan asal Jerman ini, bakal menghadirkan 20 line-up kendaraan, dengan di antaranya 11 model terbaru, dan salah satunya mobil listrik.

Dijelaskan Jodie O’tania, Director of Communications BMW Group Indonesia, model baru yang pasti dihadirkan, adalah all-new BMW Seri 3 dan mobil listrik i3. Namun, ada kejutan model lainnya yang masih belum bisa diungkapkan untuk saat ini. 

“Model-model baru ini sudah ditunggu pelanggan BMW, dan akhirnya kita hadirkan juga di GIIAS 2019,” jelas Jodie di sela-sela perkenalan all new BMW Seri 3 di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Rabu (10/7/2019).

Jodie melanjutkan, untuk model yang merupakan peluncuran perdana di Indonesia, hanya all new Seri 3 dan i3. “Al new BMW X7 akan kita luncurkan sebelum GIIAS 2019,” tegasnya.

Sebagai informasi, mobil listrik BMW i3 sendiri sudah sempat dipamerkan di ajang GIIAS 2017 lalu. BMW i3 menggunakan motor listrik bertenaga 170 daya kuda dengan torsi maksimal 250 Nm. Motor listrik digabungkan dengan transmisi otomatis single speed dengan fixed ratio.

Dorong Pembangunan Jabar, Ridwan Kamil Bakal Terbitkan Obligasi

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya berencana akan menerbitkan surat utang atau obligasi pada tahun depan. Penerbitan obligasi tersebut untuk mendorong laju pembangunan Jawa Barat termasuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif.

Menurut Ridwan Kamil, tidak hanya Jawa Barat yang berencana menerbitkan surat utang tetapi juga Jawa Tengah.

“Sedang dengan OJK, jadi dengan Jawa Tengah dengan Pak Ganjar juga kita sering diskusi. Jadi Jateng Jabar salah satu provinsi yang siap,” ujarnya di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (15/7).

Persyaratan untuk mengajukan surat utang adalah harus memiliki opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua provinsi ini pun sudah memperoleh WTP berkali-kali.

“Kan salah satu syaratnya WTP nya berkali-kali lah ya. Jadi dari sisi keuangan kita aman, sehingga pasti kita akan membayar kewajiban pada waktunya,” jelas Ridwan Kamil.

Dia menambahkan, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tidak efisien jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi dibutuhkan tambahan energi melalui penerbitan surat utang.

“Kalau ngandelin hanya APBD, ibaratnya mobil. Jabar ini kecepatannya hanya 50 km per jam. Tapi dengan obligasi daerah, dengan public private partnership itu bisa naik 80 km per jam jadi bisa ngebut. Sekarang pun sudah 5,6 persen pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau ada obligasi daerah dan pengembangan KEK. Strategi saya menggabungkan pertumbuhan dan cara membiayai pembangunan,” tandas Ridwan Kamil.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Ridwan Kamil Minta Warga Hemat Air Selama Kemarau

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/2). Sebelumnya Ma’ruf Amin telah menerima kunjungan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmoko. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk menghemat air selama musim kemarau tahun ini.

“Untuk yang sifatnya air bersih kita mengimbau agar masyarakat menghemat air,” kata Emil dikutip Antara, Jumat (5/7/2019).

Dia mengatakan berdasarkan keterangan BMKG puncak musim kemarau tahun 2019 akan terjadi di bulan September dan biasanya musim kemarau ini memiliki dua dampak. 

Dampak yang pertama, kata dia, ialah terhadap suplai air bersih yang biasa digunakan oleh warga dan juga dampak irigasi di pertanian.

“Dan kita sudah punya SOP kepada PDAM di seluruh Jabar untuk menyediakan layanan ekstra di antaranya menjual air yang harganya terjangkau dengan jemput bola. Jadi mendatangi daerah-daerah atau titik warga yang membutuhkan air bersih,” katanya.

Sedangkan terkait dengan kekeringan yang melanda persawahan, lanjut Emil, pihaknya telah berkoordinasi dengan PSDA agar memonitor penurunan debit air di sistem irigasi.

“Tolong diatur debitnya tidak sederas musim penghujan. Jadi aliran tetap ada tetapi dengan jumlah volume yang dihemat dan dikurangi kepada yang benar-benar kering,” katanya.

Jika sudah mendesak dan wilayah terdampak kekeringan meluas, kata Emil, pihaknya juga akan mencarikan solusi lain untuk mengatasi kekeringan yakni dengan melakukan rekayasa cuaca.

“Yang tentunya harus dilihat efektivitas karena harganya juga tidak murah tapi bukan tidak mungkin itu jadi solusi untuk daerah daerah yang kondisi ekstrem,” katanya menambahkan.

3 dari 4 halaman

Masuk Bursa Capres 2024, Ini Kata Ridwan Kamil

Pemain film Dilan 1991 berkunjung kerumah Dinas Ridwan Kamil (Adrian Putra/Fimela.com)

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan sejumlah nama tokoh nasional dan daerah berpotensi menjadi calon presiden di 2024. Salah satu nama yang muncul yaitu Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil.

Merespons survei tersebut, Ridwan Kamil menegaskan saat ini dirinya masih ingin fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai gubernur dan belum terpikirkan untuk ikut serta dalam kontestasi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Pertama ini masih 2019, sudah ngomongin (Pilpres) 2024 dan itu kalau menurut saya terlalu jauh. Untuk saya pribadi, saat ini saya masih fokus sebagai gubernur Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu, 3 Juli 2019.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menyatakan dirinya adalah seorang gubernur baru yang merasa belum mempunyai pengalaman mendalam untuk mengurus hal-hal multidimensi.

“Saya ini masih gubernur baru, saya masih belum punya pengalaman mendalam dalam mengurusi multidimensi. Jadi untuk saya pribadi, saya fokus sebagai gubernur Jabar yang membawa kemajuan perubahan dan nanti lihat di akhir masa jabatan saya,” kata dia.

Namun demikian, Emil mengaku tidak menutup diri bila ada pihak yang menginginkan dirinya bakal maju sebagai capres atau caawapres di 2024. Yang terpenting, kata dia, saat ini dia ingin fokus bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Kalau masyarakat banyak yang mengapresiasi dan ada hasilnya, saya kira hal-hal lain bisa mengikuti. Jadi intinya tidak saya pikirkan (maju menjadi capres). Itu masih jauh,” kata dia.

Mantan Wali Kota Bandung ini menilai masih banyak tokoh muda potensial lainnya di Indonesia yang dinilainya lebih pantas menjadi capres di Pilpres 2024.

“Masih banyak yang lebih laik. Untuk kondisi sekarang sekarang saya lebih fokus untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin,” Ridwan Kamil menandaskan. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rupiah Sentuh 13.895 per Dolar AS, Posisi Terkuat Sepanjang 2019

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat pada perdagangan di awal pekan ini. Bahkan rupiah sempat menyentuh 13.895 per dolar AS yang merupakan posisi terkuat sepanjang tahun ini.

Mengutip Bloomberg, Senin (15/7/2019), rupiah dibuka di angka 13.993 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 14.007 per dolar AS.

Pada siang hari, rupiah terus menguat hingga menyentuh angka 13.895 per dolar AS. Angka ini merupakan penguatan terbesar sepanjang 2019 ini. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah mampu menguat 3,35 persen.

Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 13.970 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang ada di angka 14.085 per dolar AS.

Pengamat Ekonomi INDEF, Bhima Yudhistira mengatakan, penguatan rupiah ini merupakan salah satu efek dari rekonsiliasi yang terjadi usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Khususnya setelah kedua kandidat calon presiden yang bertarung yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto bertemu di MRT Jakarta, pada Sabtu pekan lalu.

“Betul, (efek dari pertemuan Jokowi-Prabowo). Salah satunya dari dalam negeri ada harapan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo bisa membawa stabilitas politik dalam 5 tahun kedepan,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Namun selain dampak dari pertemuan tersebut, ada juga faktor lain yang turut mempengaruhi penguatan rupiah hari ini, salah satunyaa soal adanya harapan rilis neraca dagang BPS hari ini surplus.

“Dari faktor eksternal, dollar index dalam sepekan terakhir turun 0,5 persen karena investor melepas kepemilikan aset berdenominasi dolar menyusul sinyal The Fed akan pangkas bunga acuan,” jelas dia.

2 dari 3 halaman

BI Prediksi Nilai Tukar Rupiah 13.900 – 14.000 per Dolar AS di 2020

Teller menunjukkan mata uang dolar AS di penukaran uang di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan di perdagangan pasar spot hari ini di angka Rp 14.125. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan asumsi ekonomi makro tahun 2020 untuk nilai tukar Rupiah adalah pada level 13.900-14.300 dan inflasi 3 persen plus minus 1.

Perry menilai,sejauh ini Rupiah masih menunjukan kondisi yang positif. Tercatat hingga hari ini nilai tukar berada pada posisi 14.250 terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

“Hingga tanggal 10 Juni 2019 nilai tukar Rupiah 14.250 per USD atau menguat 0,91 persen bila dibandingkan dengan level akhir tahun 2018 yaitu Rp 14.380, nilai tukar rupiah pada tahun 2019 mencapai Rp 14.187 atau menguat 0,41 persen dibandingkan rerata tahun 2018 Rp 14.246,” kata dia pada Selasa 11 Juni 2019. 

Selain itu, BI memperkirakan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia akan mencatat surplus sejalan dengan prospek aliran masuk modal asing yang terus berlanjut.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan atau Current Account Defisit (CAD) 2019 juga diperkirakan lebih rendah dari tahun 2018 yaitu dalam kisaran 2,5 sampai 3 persen terhadap PDB.

“Sejalan dengan perkiraan neraca pembayaran tersebut, kami memperkirakan rata-rata nilai tukar pada tahun 2019 akan berada pada kisaran Rp 14.000 – Rp 14.400 terhadap dolar Amerika Serikat,” ujarnya.

“Pada tahun 2020 kami memperkirakan bahwa prospek penguatan Neraca Pembayaran Indonesia akan berlanjut ditopang oleh peningkatan aliran masuk modal asing dan penurunan defisit transaksi berjalan,” dia menambahkan.

Aliran masuk modal asing (inflow) diperkirakan meningkat dipengaruhi oleh prospek ekonomi yang membaik dan juga koordinasi yang kuat kebijakan antara pemerintah Indonesia dan berbagai otoritas terkait, untuk 2019 defisit transaksi berjalan kita akan tetap terkendali.

“Dengan berbagai perkembangan tersebut kami memperkirakan bahwa rata-rata nilai tukar Rupiah pada tahun 2020 akan berada pada kisaran Rp 13.900 sampai dengan Rp14.300 dolar Amerika Serikat,” tutupnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Susi Tangkap Kapal Buruan Interpol di Selat Malaka

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satgas 115 telah menghentikan kapal penangkap ikan berbendera Panama di selat Malaka. Kapal dengan nama MV NIKA tersebut merupakan kapal buruan interpol sejak Juni 2019.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, penangkapan kapal tersebut dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan ORCA 3 dan 2 pada Jumat 12 Juli pukul 08.19 WIB. 

” MV NIKA merupakan buruan Interpol sejak Juni 2019. Intetpol menduga MV NIKA dan FV STS-50 yang ditangkap di Indonesia pada 2018 dimiliki oleh pemilik yang sama,” kata Susi di Kantor Stasiun PSDKP Batam, Pulau Setokok, Batam, Senin (15/7/2019).

Adapun MV NIKA dinakhkodai oleh pria kewarganegaraan Rusia dengan jumlah anak buah kapal mencapai 28 orang terdiri dari 18 Warga Negara Rusia dan 10 Warga Negara Indonesia.

Menteri Susi Pudjiastuti menyebutkan berdasarkan Informasi Interpol MV Nika sering berganti-ganti nama dan bendera.

– MV Nova CHONGAR pada periode 2013-2019

– ECLIPSE pada periode 2012-2013

– FLINT  pada periode 2009-2012

– PACIFIC 8 pada periode 2009

– NORD 1 pada periode 2006-2009

– DAE SUNG NO. 16  pada periode 1998-2006

Sedangkan bendera yang pernah digunakan:

– Panama pada 2013-2019

– Kamboja pada 2009-2013

– Korea pada 2009

– Kamboja pada 2006-2009

– Honduras pada 1998-2006.

2 dari 3 halaman

Pelanggaran UU Perikanan Indonesia

Satgas 115 menangkap kapal penangkap ikan MV NIKA berbendera Panama di Selat Malaka. Kapal tersebut merupakan buruan Interpol sejak Juni 2019.

Tipe Kapal Berdasarkan dokumen kapal dan pengakuan kapten kapal, MV NIKA merupakan General Cargo Pemilik Marine Fisheries Co. Ltd. berdomisili di Marshall IslandOperator/Agen Titan (sebelumnya bernama Poseidon) Hwalong Shipping Co. Ltd.Jiho Shipping.

Lebih lanjut Susi menjelaskan Berdasarkan laporan awal dari Interpol yang diterima oleh Satgas 115, MV NIKA diduga melakukan pelanggaran.

“Memalsukan certificate of registration di Panama yang menyatakan dirinya adalah General Cargo Vessel sementara, ” Kata Susi.

MV NIKA diduga melakukan penangkatan dan pengangkutan ikan Berdasarkan laporan dari the Convention on Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) dan Inspection Report UK Marine Management Organization (UK-MMO).

MV NIKA melakukan penangkapan ikan tanpa izin transhipment di zona 48.3 B, yaitu di dalam wilayah The South Georgia and the South Sandwich Islands dan The Falklands Island (Islas Malvinas) Menggunakan data AIS milik kapal lain yang bernama “JEWEL OF NIPPON” untuk mengaburkan identitas asli MV NIKA ketika memasuki wilayah CCAMLR untuk menangkap ikan.

Berdasarkan pemeriksaan Satgas 115 dengan dibantu oleh Interpol, MV NIKA sudah mematikan AIS sejak sebelum memasuki ZEE Indonesia, yaitu terhitung sejak tanggal 6 Juli 2019 dan pada saat memasuki wilayah Indonesia, MV NIKA tidak mengibarkan bendera Panama maupun Indonesia.

“Bendera kapal baru dipasang pada saat kapal diintercept oleh KP ORCA. MV NIKA ditemukan tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka, sehingga diduga kuat melakukan pelanggaran UU Perikanan Indonesia, ” terang Susi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dipimpin Sektor Infrastruktur, IHSG Ditutup pada Zona Hijau

Liputan6.com, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada perdagangan awal pekan ini. Sebagian besar sektor saham menguat.

Pada penutupan perdagangan saham, Senin(15/7/2019), IHSG ditutup ke posisi 6.418,23, naik 44,44 poin atau 0,7 persen. Indeks saham LQ45 juga menguat 1,06 persen ke posisi 1.028,13.

Sebanyak 227 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan itu 183 saham melemah dan 151 saham diam di tempat.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai. Total frekuensi perdagangan saham 569.699 kali dengan volume perdagangan 18,1 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 8,5 triliun.

Investor asing beli saham Rp 305 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 13.920.

Dari 10 sektor saham, tujuh diantaranya menguat di mana penguatan tertinggi dipimpin oleh sektor infrastruktur 1,64 persen. Disusul sektor industri dasar 1,21 persen dan sektor konstruksi sebesar 0,95 persen.

Sedangkan sektor yang berada di zona merah yaitu sektor pertanian yang melemah 0,86 persen, sektor aneka industri 0,32 persen dan sektor pertambangan 0,25 persen.

Saham-saham yang mengangkat IHSG ke zona hijau dengan kenaikan tertinggi yaitu BLUE yang naik 25 persen ke Rp 625 per saham, ARKA naik 24,55 persen ke Rp 685 per saham dan ASBI naik 24,52 persen ke Rp 386 per saham.

Sedangkan saham-saham yang melemah antara lain INCF yang turun 34,4 persen ke Rp 82 per saham, POSA turun 24,91 persen ke Rp 428 per saham dan FTCO turun 21,74 persen ke Rp 540 per saham.

2 dari 3 halaman

Tak Sesuai Prediksi

Pekerja tengah melintas di dekat papan pergerakan IHSG usai penutupan perdagangan pasar modal 2017 di BEI, Jakarta, Jumat (29/12). Pada penutupan perdagangan saham, Jumat (29/12/2017), IHSG menguat 41,60 poin atau 0,66 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mengawali pekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan ditutup ke zona merah dengan diperdagangkan pada kisaran 6.343-6.420.

Sejumlah analis sepakat pergerakan indeks akan terkoreksi disebabkan sentimen internal. Selain itu, secara teknikal, IHSG juga terindikasikan adanya pelemahan lanjutan dari perdagangan Jumat (12/7/2019).

Analis PT Artha Sekuritas, Dennies Christoper Jordan menilai, IHSG akan tertekan dipengaruhi oleh rilisnya data GDP China. Menurutnya, IHSG akan melemah di level support 6.354 dan resistance 6.409.

“Selain itu, indeks berpotensi tertekan menunggu hasil neraca perdagangan Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari ini,” tutur dia dalam risetnya di Jakarta, Senin (15/7/2019). 

Di sisi lain, Head of Research PT Reliance Sekuritas, Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah menjelaskan, IHSG berpeluang terkoreksi menguji moving average 20 hari. Indeks diramalkan akan melemah pada rentang 6.343-6.420.

“Untuk sentimen pekan depan, ada data GDP dari beberapa negara ekonomi terbesar di dunia dan kebijakan moneter dari bank sentralnya yang akan menjadi fokus investor,” terang Lanjar.

Untuk saham rekomendasi, sejumlah saham moncer menurutnya ialah saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON).

Sementara itu, Dennies mempertimbangkan saham yang laik bagi investor antara lain saham PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), serta saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE).  

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ridwan Kamil Klaim Jabar Jadi Provinsi Terdepan Soal Ekonomi Kreatif

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim jika saat ini provinsi Jawa Barat merupakan provinsi terdepan dalam penerapan ekonomi kreatif (ekraf). Hal ini dapat terlihat dari adanya Peraturan Daerah mengenai Ekraf.

“Saya mempresentasikan, Jabar sebaai provinsi paling terdepan dalam pengembangan ekraf. Kenapa terdepan? karena satu-satunya provinsi yang telah memiliki Perda Ekraf,” jelas pria yang akrab dipanggil Emil itu di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Emil menambahkan berkat adanya peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah menargetkan pembangunan creative hub di 13 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tidak hanya itu saja, ia pun mengatakan juga akan melakukan penandatangan Peraturan Gubernur yang menjadi dasar pendirian Badan Ekonomi Kreatif di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

“Mohon maaf kami mendahului Undang-undang ekonomi kreatif yang saat ini belum disahkan. Karena bagi kami Perda ini sifatnya darurat,” ujarnya.

Hinggat saat ini Provinsi Jawa Barat telah memiliki satu creative hub yang terdapat di Bandung. Selanjutnya, menurut penjelasan Ridwan Kamil akan ada creative hub di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Emil pun menargetkan membangun creative hub di enam daerah diantaranya, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang pada 2019.

7 Daerah Lagi

Ridwan Kamil
Ridwan Kamil sedih menemukan 3 anak yang mengelem saat bersepeda malam (Dok.Instagram/@ridwankamil/https://www.instagram.com/p/BzsuNBsAepk/Komarudin)

Sementara pada tahun yang akan datang, pembangunan creativ hub ditargetkan akan dibangun di tujuh daerah yaitu Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang. Dengan begitu nantinya total akan ada 14 creative hub yang ada di Provinsi Jawa Barat hingga penghujung 2020.

“Dengan begitu, total akan ada 14 creative hub di Jawa Barat sampai dengan tahun 2020,” katanya. 

Selain itu, Ridwan pun menjelaskan jika ekonomi kreatif merupakan hal yang penting bagi Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, sepertiga dari ekspor Jawa Barat merupakan produk dari ekonomi kreatif. 

Bagi Ridwan Kamil ekonomi kreatif merupakan sesuatu yang dapat dijadikan hal yang sangat diandalkan karena tidak akan terpengaruh oleh isu global yang ada.

“Kalau manufaktur, sering terpengaruh dengan isu global. Lain halnya dengan ekonomi kreatif, yang bisa menjadi andalan dan digerakkan oleh generasi muda,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Upah Riil Buruh Tani Turun 0,39 persen pada Juni 2019

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal buruh tani nasional pada Juni 2019 naik sebesar 0,18 persen dibanding upah buruh tani pada Mei 2019. Kenaikannya dari posisi Rp 54,056 per hari menjadi Rp 54.152 per hari.

“Sementara upah riil buruh tani pada Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 0,39 persen dibanding Mei 2019, yaitu dari Rp 38.154 menjadi Rp 38.004,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Di sisi lain, upah nominal harian buruh bangunan tukang bukan mandor pada Maret 2019 juga naik 0,05 persen dibanding upah Mei 2019, yaitu dari Rp 88.664 menjadi Rp 88.708 per hari. Di mana upah riil mengalami penurunan sebesar 0,50 persen yaitu dari Rp 64.530 menjadi Rp 64.207 per hari.

Sedangkan, rata-rata upah nominal buruh potong rambut wanita per kepala pada Juni 2019 dibanding Mei 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen, yaitu dari Rp 27.665 menjadi Rp 27.690.

Sedangkan upah riil mereka pada Juni 2019 dibanding Mei 2019 naik sebesar 0,46 persen, yaitu dari Rp 20.135 menjadi Rp 20.042.

“Sementara untuk rata-rata upah nominal pembantu rumah tangga per bulan pada Juni 2019 dibanding Mei 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,91 persen, yaitu dari Rp 409.543 menjadi Rp 413.270. Upah riil mereka pada Juni 2019 dibanding Mei 2019 naik sebesar 0,35 persen, yaitu dari Rp 298.066 menjadi Rp 299.124,” pungkasnya.

Adapun upah nominal buruh atau pekerja itu sendiri adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan upah riil buruh atau pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh atau pekerja.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani Siap Penuhi Janji Jokowi Soal Penurunan Pajak Perusahaan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan yang saat ini berada pada besaran 25 persen.

Menurutnya, ini merupakan salah satu janji Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang.

“Untuk lima tahun ke depan sesuai arahan Bapak Presiden tentu beberapa yang sifatnya headline yaitu bagaimana mengubah peraturan perpajakan yang sesuai dengan aspirasi dan juga janji yang disampaikan bapak presiden, aspirasi dari dunia usaha dan janji bapak presiden,” ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Terkait penurunan pajak, Sri Mulyani mengatakan, saat sedang masuk dalam tahap kajian rancangan undang-undang (RUU). RUU tersebut nantinya akan dibahas kembali bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaku usaha dan masyarakat.

“Pertama, penurunan tarif. Kita sedang membuat RUU-nya dan nanti kita akan konsultasi dengan masyarakat termasuk dunia usaha dan kita harapkan akan bisa disampaikan Presiden pada bulan mendatang. Tentu kita akan konsultasi proses politiknya dan seluruh parpol untuk mengantisipasi suatu inisiatif ruu perpajakan,” jelasnya.

2 dari 4 halaman

Pajak E-Commerce

Menkeu Sri Mulyani memberi sambutan saat seremonial pembangunan Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Selasa (2/4). Gedung Indonesia Financial Center diperuntukkan bagi OJK dan Kementerian Keuangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tidak hanya PPh Badan pemerintah juga akan terus fokus menarik pajak dari ekonomi digital atau e-commerce. Sehingga ke depan, ada kesetaraan perpajakan antara konvensional dan digital.

“Ini tidak hanya tarif tapi kita juga akan mengadress isu-isu selama ini yang dekat dengan masyarakat, termasuk ekonomi digital di situ. Kita akan melihat dari sisi PPN dan dari sisi tatakelola bagaimana kita mengelola perpajakan secara lebih kredibel dan dipercaya,” jelasnya.

Meski demikian, rencana-rencana tersebut tetap akan mempertimbangkan keuangan negara. Bendahara negara akan terus memantau bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun berjalan.

“Ini yang sedang kita siapkan, kita tentu terus mendapatkan arahan dari Bapak Presiden sekaligus juga kita mengelola APBNnya. Karena setiap perubahan pajak pasti mempengaruhi APBN secara langsung. Jadi kita harus mendesign APBN tahun 2020 dan seterusnya dengan antisipasi reform tersebut,” tandasnya.

3 dari 4 halaman

Sri Mulyani Beri Bocorkan Isi Pidato Jokowi di Syukuran Nasional 2019

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan menjabarkan visi nasional yang merupakan gambaran program kerja mereka pada masa bakti 2019-2024 sore ini. Dia mengungkapkan ada beberapa hal penting yang akan dipaparkan Jokowi pada kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, penyampaian visi nasional tersebut dijadwalkan dalam agenda Syukuran Nasional 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor.

“Presiden juga akan menyampaikan, nanti sore saya rasa, nanti akan dilihat saja, visi bapak Presiden sebagai presiden terpilih di dalam mengisi mandat lima tahun ke depan,” kata Menkeu Sri Mulyani, saat ditemui di PKN STAN, Tangerang, Minggu (14/7/2019).

Dia mengungkapkan salah satu visi utama yang bakal diteruskan oleh Jokowi adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Jokowi akan fokus pada peningkatan kegiatan investasi den peningkatan daya saing Indonesia sehingga mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri.

“Dan peningkatan competitiveness (daya saing) Indonesia agar kita mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri kita sehingga kita mampu menjadi negara maju. Itu adalah suatu visi yang harus kemudian kita terjemahkan dalam kebijakan dan tentunya putusan-putusan,” ujarnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kota Kreatif Pertama di RI Berdiri Sebelum 2025

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, mengemukakan gagasannya untuk membangun sebuah kota yang berbasiskan industri kreatif untuk pertama kalinya di Indonesia.

Gagasan Triawan ini disampaikannya dalam sambutan dan di sela-sela acara sosialisasi Perpres nomor 142 tahun 2018, di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Berbicara di hadapan peserta yang hadir, Triawan menilai Indonesia sudah waktunya memiliki sebuah kota yang mendukung berbagai kegiatan dari para pelaku industri kreatif melalui kehadiran Bekraf Creative District (BCD).

“Bekraf Creative District (BCD) adalah sebuah konsep yang kami gagas berdasarkan kebutuhan dari para pelaku industri kreatif Indonesia. Saya berharap, ide ini segera terealisasi dalam kurun waktu 2019-2024 ini agar para pelaku industri kreatif di Indonesia bisa memiliki ekosistem terpadu yang baru dan  kondusif bagi karya kreatif mereka,” ujar Triawan Munaf.

Triawan juga menambahkan, Bekraf akan fokus kepada 6 program subsektor prioritas guna mendukung konsep Bekraf Creative District (BCD). Subsektor yang menjadi awal dari Bekraf Creative District (BCD) adalah, Fashion, Film, Musik, Kriya, Kuliner, dan Games/Aplikasi Digital.

Dalam perencanaannya Bekraf Creative District (BCD) melibatkan stakeholders ekonomi kreatif utamanya asosiasi-asosiasi pelaku ekonomi kreatif yang terkait.

“Pada tahap ini kami masih fokus kepada penyusunan master plan dari Bekraf Creative District (BCD), karena ini merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak. Bekraf Creative District (BCD) akan menjadi salah satu warisan dari kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua ini.” Tambah Triawan.

Triawan mengharapkan agar konsep Bekraf Creative District (BCD) yang dikembangkan Bekraf ini segera dilaksanakan sebagai upaya mengurangi beban Kota DKI Jakarta.

“Bekraf mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota agar beban kota Jakarta menjadi berkurang. Bekraf Creative District (BCD) yang kami usulkan adalah membangun ekosistem ekonomi kreatif di luar kota Jakarta,” tutup Triawan.

2 dari 4 halaman

Bekraf Fasilitasi 4 Daerah Kembangkan Ekonomi Kreatif

Ketua Bekraf, Triawan Munaf, memberikan sambutan saat pembekalan 16 tim esports Piala Presiden 2019 di Gedung Krida Bhakti Setneg, Jakarta, Selasa (26/3). Final turnamen akan diselengarakan pada 30-31 Maret mendatang. (Bola.com/Yoppy Renato)

Sebelumnya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan memfasilitasi dan mendampingi program dari Bekraf untuk kabupaten/kota.

Ini sebagai tindak lanjut dari program penilaian mandiri kabupaten/kota kreatif Indonesia (PMK3I) Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik Deputi Infrastruktur Bekraf melaksanakan program pembentukan kabupaten/kota (KaTa) Kreatif Indonesia. Hal ini bertujuan melakukan-top down process terhadap hasil uji petik PMK3I.

Setelah melalui proses seleksi yang melibatkan tim penilai dari internal Bekraf dan para pakar/praktisi/profesional telah terpilih 10 KaTa Kreatif Indonesia 2019. 

KaTa kreatif Indonesia 2019 itu terdiri atas empat kabupaten/kota di Jawa dan luar Pulau Jawa yang akan mendapat fasilitasi dan pendampingan dari Bekraf. Sedangkan enam kabupaten/kota lainnya untuk penghargaan khusus.

Empat kabupaten/kota yang berpotensi menjadikan ekonomi kreatif sebagai pendorong utama peningkatan ekonomi/kabupaten/kotanya, antara lain Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Palembang, dan Kota Malang.

Pada 2019, Bekraf hanya dapat memberikan fasilitas untuk empat kabupaten/kota. Direncanakan pada tahun selanjutnya pemilihan kabupaten/kota kreatif ini akan terus memperbarui kategori pemilihannya.

Pada Senin, 24 Juni 2019, empat kepala daerah memaparkan mengenai rencana strategis dan peta jalan kabupaten/kota kreatif yang dipimpinnya di hadapan Kepala Bekraf, para deputi, serta para direktur.

Keempat kepala daerah tersebut antara lain Wali Kota Malang, Bupati Majalengka, Wali Kota Palembang, dan Bupati Kartanegara.

Dalam pemaparan, Wali Kota Malang Sutiaji membeberkan mengenai RPJMD 2018-2023, yakni mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif (Future of Malang).  Adapun Kota Malang ini untuk subsektor aplikasi dan pengembangan permainan.

Kemudian Bupati Majalengka H.Karna Sobahi memaparkan mengenai rencana untuk membuat komite ekonomi kreatif serta peningkatan kerja sama di bidang ekraf, baik nasional dan internasional. Majalengka memiliki unggulan untuk subsektor seni pertunjukan.

Selanjutnya Bupati Kartanegara memaparkan mengenai peta jalan The Festive of Kukar tahun 2019-2021 dengan memperkuat ekosistem ekraf Kukar.

Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo menuturkan, mengenai rencana membentuk Forum Kreatif Palembang dan telah memasukkan ekonomi kreatif pada misi dari wali kota

Kepala Bekraf, Triawan Munaf, menuturkan pemilihan dan penetapan KaTa Kreatif Indonesia 2019 bukan untuk mendeklarasikan sudah kreatif kabupaten dan kota tersebut.

“Akan tetapi sebagai bentuk dorongan agar kabupaten/kota berupaya keras dan cerdas untuk mampu mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat di kabupaten/kota,” ujar dia, seperti dikutip dari laman Bekraf, Rabu (26/6/2019).

Empat kabupaten/kota akan dilakukan pendampingan oleh Bekraf hingga akhir 2019. Status sebagai KaTa Kreatif akan dilakukan evaluasi pada tahun berikutnya, apabila ada kabupaten/kota dinilai gagal menyandang status tersebut, maka status tersebut akan dicabut. Visi program ini menjadikan ekonomi kreatif sebagai pendorong utama ekonomi kabupaten/kota. 

3 dari 4 halaman

Bekraf Target Ekspor Ekonomi Kreatif Naik 8 Persen

Badan ekonomi kreatif

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menargetkan ekspor produk ekonomi kreatif karya anak bangsa bisa meningkat hingga 8 persen.

Kepala Bekraf, Triawan Munaf mengatakan, pengiriman produk ekonomi kreatif ke luar negeri saat ini sudah berada pada kisaran USD 20 miliar per tahun.

“Ekspor ini kita sudah USD 20 miliar. Kenaikannya kurang lebih sampai 8 persen lah. 8-10 persen untuk ekspor,” ujar dia di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Secara destinasi, ia menyebutkan, negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang menjadi tempat favorit, khususnya ekspor untuk produk fashion.

“Di Amerika paling banyak, untuk fashion. Ke Amerika dan Jepang banyak. Produk fashion-nya ada helm, macam-macam lah,” ungkap dia.

Guna target kenaikan ekspor delapan persen bisa tercapai, Triawan juga menuntut pihak produsen untuk lebih mempersiapkan produknya agar bisa diterima di pasar luar negeri.

“Bukan hanya pemerintah, tapi produsen sendiri harus mempersiapkan produk-produknya, punya kontak yang baik di luar negeri dengan para importir di sana,” tegas dia. 

“Jadi produk-produk yang bagus itu bisa ekspor, soalnya di luar negeri lebih susah. Tantangannya lebih berat buat dapatkan distributor lokal yang kuat di sana. Jadi semuanya beriringan, bukan hanya promosi saja,” tandasnya.  

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direksi Kontraktor Proyek Tol BORR Terancam Dicopot

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bakal menindaklanjuti kecelakaan kerja di proyek Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) beberapa hari lalu akibat ambruknya tiang pancang saat dilakukan pengecoran.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin bahkan tak menutup kemungkinan bakal merombak jajaran direksi pihak terkait bila benar insiden itu terbukti terjadi atas kelalaian manusia.

“Harus kena sanksi. Nanti kita lihat, sanksinya kan bertingkat. Bisa sampai pergantian direksinya seperti yang kemarin,” ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengkonfirmasi, ambruknya kepala tiang Tol BORR Seksi 3A Pier 109 arah menuju Parung disebabkan adanya kegiatan pengecoran beton di sekitar proyek pada pukul 05.15 WIB.

Untuk sementara, PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku anak usaha Jasa Marga di proyek tersebut telah menghentikan pekerjaan demi mengevaluasi metode pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Selain Jasa Marga dan MSJ, pihak lain yang terlibat dalam proyek ini ialaha kontraktor PT PP (Persero) Tbk dan konsultan PT Indec yang terikat lewat Kerja Sama Operasi (KSO).

Selanjutnya, Syarif mengatakan, Kementerian PUPR berencana memanggil perusahaan-perusahaan yang terlibat pada proyek Tol BORR untuk lebih memperdalam kasus.

“Nanti kita adakan pertemuan dengan Komite K3 dan yang terkait. Karena sebelumnya kita sudah bertemu, cuman yang disampaikan belum lengkap, jadi mau bertemu lagi,” pungkas dia.

2 dari 5 halaman

Tiang Tol BORR yang Ambruk Dievakuasi, Jalur Menuju Parung Dibuka

Kepala tiang Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) yang berada di Jalan Soleh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, ambruk pada Rabu (10/7/2019) dini hari. (Liputan6/Achmad Sudarno)

Akses menuju Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak pukul 17.45 WIB sudah bisa dilalui kendaraan setelah sempat ditutup akibat tiang bagian atas proyek Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) ambruk, Rabu pagi.

Kasubag Humas Polresta Bogor Kota AKP Silvia Sukma Rosa memgatakan, jalur Sholeh Iskandar dari arah Yasmin menuju Parung sudah bisa dilalui. Akan tetapi, sementara ini hanya terbatas untuk kendaraan minibus dan sepeda motor

“Untuk jenis truk roda 6 dan seterusnya masih dialihkan ke jalur Semplak,” kata Silvia, Rabu (10/7/2019).

Sebaliknya, dari arah Parung menuju Yasmin masih belum bisa dilalui kendaraan karena masih dalam tahap pra-kontruksi atau pengecekan ulang.

“Kendaraan dari arah Parung yang hendak ke Kota Bogor tetap dialihkan menuju Semplak,” ujar Silvia.

Terkait runtuhnya pear head kolom P 109 madih dalam penyidikan dan identifikasi Sat Reskrim Polresta Bogor Kota.

“Untuk identifikasi lebih lanjut akan ditangani oleh Puslabfor Mabes Polri,” kata dia.

Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar Hendro Atmojo mengatakan, saat ini material beton sudah bersih dari lokasi kejadian, sehingga sejak pukul 17.35 WIB, PT MSJ telah membuka lalu lintas dari arah Bogor menuju Parung dengan penjagaan oleh Satlantas Polresta Bogor.

Sementara untuk arah sebaliknya, dari arah Parung menuju Bogor, masih dialihkan melalui Simpang Yasmin lalu ke Simpang Semplak atau Atang Sendjaja.

3 dari 5 halaman

Komite Keselamatan Konstruksi Investigasi Penyebab Runtuhnya Tiang Tol BORR

Kepala tiang Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) yang berada di Jalan Soleh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, ambruk pada Rabu (10/7/2019) dini hari. (Liputan6/Achmad Sudarno)

Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) sedang menyelidiki penyebab runtuhnya kepala tiang pada proyek pembangunan elevated Tol Lingkar Luar Bogor Seksi 3A, Simpang Yasmin- Simpang Semplak.

Anggota Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR, Lazuardi Nurdin mengatakan, saat ini pihaknya baru memulai investigasi untuk mengetahui penyebabnya. Karenanya, pihak KKK belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur kelalaian atau tidak.

“Kami baru mau memeriksa, mengumpulkan data-data di lapangan,” kata Lazuardi di lokasi kejadian, Rabu (10/7/2019).

Setelah data-data terkumpul, pihak Komite Keselamatan Konstruksi akan memanggil PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku operator dari perusahaan tol layang Lingkar Luar Bogor serta Kontraktor PT PP (Persero) Tbk dan Konsultan PT Indec KSO.

Setelah itu, hasilnya akan dibahas dengan komite untuk menentukan langkah yang akan diambil pihak KKK. Hasil investigasi, lanjut Lazuardi, baru diketahui sekitar 12 hari pasca-kejadian.

Tahap selanjutnya, dari hasil investigasi tersebut pihak KKK akan mengeluarkan sebuah rekomendasikan untuk perbaikan kinerja pihak operator maupun jasa konstruksi tersebut.

“Jadi hasil investigasi ini bukan untuk mencari kesalahan tetapi bagaimana kita menemukan perbaikan kejadian ini agar tidak terulang lagi,” terang Lazuardi.

Menurutnya, runtuhnya material pada tiang tol lingkar luar Bogor yang sedang dalam tahap pengerjaan, bisa terjadi karena disebabkan unsafe condition maupun unsafe action atau kondisi dimana tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. 

“Bisa juga karena kesalahan menjalankan prosedur. Tapi untuk yang disini kita belum mengetahui penyebabnya. Kita investigasi dulu ya,” ujar Lazuardi. 

Tiang atas elevated Tol Lingkar Luar Bogor runtuh, Rabu pada pukul 05.15 WIB pagi tadi. Peristiwa itu terjadi pada saat proses pengecoran beton menggunakan truk mixer.  

4 dari 5 halaman

Dua Pekerja Luka-Luka

Jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi IIB dari Kedung Badak ke Yasmin sepanjang ruas 2,65 kilometer. (Dok Kementerian PUPR)

Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Hendro Atmojo menjelaskan, runtuhnya material pada tiang elevated disebabkan balok penyangga atau cetakan tidak kuat sehingga melengkung dan mengakibatkan coran beton yang masih basah tumpah ke badan jalan arteri.

“Peristiwa tersebut terjadi saat pengecoran pada truk mixer yang ke-22 dari total rencana 25  truk mixer,” jelas Hendro.

Akibat kejadian tersebut dua pekerja mengalami luka ringan saat menghindari ambruknya material coran bercampur besi yang tumpah ke badan jalan.

Demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, pihak PT MSJ telah menghentikan pekerjaan sementara untuk mengevaluasi metode pelaksanaan proyek secara menyeluruh bersama Kontraktor PT PP (Persero) Tbk dan Konsultan PT Indec KSO agar kejadian serupa tidak terjadi di waktu mendatang.

“Kami menargetkan siang hari ini arus lalu lintas diupayakan dapat berfungsi normal kembali,” ucap Hendro. 

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pertamina, Shell dan Total, Siapa yang Jual BBM Paling Murah?

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia dan PT Total Oil Indonesia, bersaing dalam menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 15 Juli 2019. Pertamina menjadi penjual BBM nonsubsidi dengan harga termurah.

Pantauan Liputan6.com, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.13102, kawasan Matraman, Jakarta, Senin (15/7/2019). BBM jenis Pertamax Turbo dibanderol 98 Rp 11.200 per liter,Pertamax 92 dibanderol Rp 9.850 per liter,‎ dan Pertamina Dex dibanderol Rp 11.700‎ per liter.

‎Berdasarkan pantauan harga BBM di ‎SPBU Shell kawasan Cikini, Jakarta, BBM jenis Super dijual Rp 10.250 per liter, V-Power Rp 11.700 per liter‎, dan Diesel Rp 12.400 per liter‎.

Sedangkan berdasarkan pantauan harga di SPBU Total di kawasan Bambu Apus, Jakarta, BBM jenis Performance 92 Rp 10.400 per liter, harga BBM jenis ini lebih tinggi dibanding BBM sejenis yang dijual Shell. Namun, untuk harga BBM jenis lain le‎bih murah yaitu, Performance 95 Rp 11.650 per liter, dan‎ Performance Diesel Rp 12.350 per liter‎.

2 dari 3 halaman

Daftar Harga:

Suasana SPBU Shell yang berada di kawasan bisnis Soewarna, Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Kamis (19/4). Shell menambah SPBU di kawasan Bandara Soetta untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar berkualitas.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Adapun‎ daftar harga BBM Pertamina, Shell dan Total Per 15 Juli 2019 sebagai berikut:

‎Pertamina:

Pertamax Turbo 98 Rp 11.200 per liter

Pertamax 92 Rp 9.850 per liter

Pertamina Dex Rp 11.700‎ per liter

Shell:

Super Rp 10.250 per liter

V-Power Rp 11.700 per liter

Diesel Rp 12.400 per liter‎

Total‎:

Performance 92 Rp 10.400 per liter

Performance 95 Rp 11.650 per liter

Performance Diesel Rp 12.350 per liter

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Neraca Dagang Surplus USD 200 Juta, Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliar atau USD 200 juta. Realisasi surplus ini tipis dibandingkan dengan posisi Mei 2019 yang tercatat sebesar USD 0,21 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan ekspor impor yang memberi dampak pada neraca dagang. Pemerintah akan melihat bagaimana dampak surplus bulan lalu, terhadap posisi neraca dagang secara tahunan.

“Kita lihat nanti keseluruhan tahun saja ya, tiap tahun kan kita lihat ada yang sifatnya berpengaruh dari musiman ada juga yang sifatnya adalah tren,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (15/7).

Sri Mulyani mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri kabinet kerja agar bersama-sama menurunkan defisit neraca dagang. Artinya, pemerintah menyadari masih ada pekerjaan besar dalam hal menggenjot kinerja ekspor.

“Yang paling penting Presiden tetap meminta kepada setiap menteri bersungguh-sungguh dalam menangani masalah neraca perdagangan ini. Artinya ekspor harus terus digenjot, dan seluruh policy kita di kementerian lembaga, kebijakan-kebijakan di semua kementerian lembaga,” jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pihaknya sebagai bendahara negara dan pembuat kebijakan fiskal akan terus berupaya menciptakan iklim positif bagi industri dalam negeri.

“Bagi kami di Kementerian Keuangan berarti kita bicara tentang perpajakan, pajak, bea cukai dan peraturan peraturan lain yang mungkin mempengaruhi kinerja ekspor. Kita akan terus menerus bekerja sama dengan instansi lain dalam mendukung ekspor dan menciptakan industri dalam negeri yang lebih kuat,” tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 5 halaman

Ketegangan Perang Dagang Mereda, Defisit Dagang RI Bakal Tembus USD 10 Miliar

Aktivitas di JICT, Jumat (15/3). Menko Perekonomian Darmin Nasution, mengisyaratkan kekhawatirannya terhadap kinerja impor yang kendur pada Februari 2019, meskipun hal ini membuat neraca perdagangan RI surplus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menganggap, ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang mereda tak akan banyak berdampak bagi Indonesia.

Sebaliknya, defisit perdagangan Indonesia justru akan semakin melebar hingga USD 10 miliar.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengatakan, perang dagang AS-China masih berisiko mengalami eksalasi di tengah upaya Presiden Donald Trump memainkan strategi politiknya jelang Pilpres AS 2020. 

Posisi China yang masih bertahan juga disebutnya menyulitkan Negeri Paman Sam untuk menghasilkan kesepakatan yang win-win solution. 

“Dampaknya kinerja ekspor Indonesia masih akan tertekan sampai akhir tahun. Defisit perdagangan diperkirakan menembus USD 10 miliar. Lebih tinggi dari tahun 2018 lalu di USD 8,5 miliar,” ungkap dia kepada Liputan6.com, Senin (1/7/2019).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan RI pada Mei 2019 mengalami surplus hingga USD 210 juta. Akan tetapi, Bhima menuturkan pencapaian itu hanya bersifat temporer.

“Surplus kemarin cuma temporer, lebih disebabkan anjloknya impor bahan baku dan barang modal karena industri mengurangi kapasitas produksi. Jadi kecil kemungkinan akan surplus lagi,” ujar dia.

Dia pun menuturkan, pokok masalah utama saat ini adalah bea tarif masuk. Dalam hal ini, Trump menyatakan masih ada potensi AS untuk tetap melanjutkan kenaikan bea masuk dan pajak yang jumlahnya mencapai USD 350 miliar. 

“Selama tarif bea masuk belum diturunkan signifikan, permintaan bahan baku dan komoditas dari Indonesia untuk manufaktur AS dan China akan menurun,” tegas dia.

Menurut dia, kunci bertahan di era perang dagang adalah membuat insentif pajak dan non-pajak bagi industri yang mau lakukan relokasi atau peningkatan basis produksi di indonesia. 

“Contohnya ekspor tekstil dan pakaian jadi justru meningkat ordernya. Pemerintah tinggal melakukan pemetaan industri apa yang potensial dan jemput bola tawarkan insentif. Jangan terlambat karena Vietnam sudah gencar jemput bola ke perusahaan yang berbasis di China,” imbuhnya.

“Bagi sektor yang terkena imbas negatif misalnya komoditas sawit, karet, batu bara, perlu didorong serapan domestiknya. Program B20 bisa dipercepat implementasinya dengan gandeng PLN untuk bahan bakar pembangkit tenaga diesel,” dia menandaskan.  

3 dari 5 halaman

BPS: Surplus Neraca Dagang Belum Ideal

Sebuah kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Penyebab kinerja ekspor sedikit melambat karena dipengaruhi penurunan aktivitas manufaktur dan mitra dagang utama, seperti AS, China, dan Jepang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,21 miliar. Realisasi ini membaik dari posisi neraca perdagangan April 2019 yang defisit sebesar USD 2,5 miliar atau terparah sepanjang sejarah.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, meski neraca perdagangan pada Mei mengalami surplus dan memberi sinyal positif terhadap kondisi perekonomian dalam negeri, namun ini belum cukup optimal.

Sebab, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, kinerja ekspor Indonesia cenderung masih lebih rendah.

“Surplus ini harusnya dibicarakan posisi ideal bahwa untuk memperbaiki neraca perdaganganharus meningkatan ekspor dan mengendalikan impor. Harusnya kalau ideal ekspor naik impor turun,” ujar Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Berdasarkan data BPS menunjukkan sepanjang Januari hingga Mei 2019 nilai ekspor Indonesia sebesar USD 68,46 miliar atau menurun 8,61 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara untuk impor, secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2019 tercatat sebesar USD 70,60 juta atau turun 9,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Suhariyanto menambahkan upaya pemerintah untuk menggenjot ekspor sendiri masih terganjal beberapa faktor eksternal seperti perang dagang serta harga komoditas yang fluktuatif dan cenderung menurun.

“Tadi seperti saya bilang upaya menggenjot ekspor tantangannya luar biasa. Jika negara-negara utama seperti China dan Singapura permintaan mereka lemah tentu berpengaruh (terhadap total nilai ekspor),” ujar Suhariyanto.

Sementara di satu sisi harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil) dan batu bara mengalami penurunan harga meski volume barang yang diekspor meningkat. Untuk minyak kelapa sawit, nilai total ekspor mengalami penurunan sebesar 17,87 persen selama periode Januari hingga Mei 2019.

Hal serupa terjadi juga untuk batu bara dengan volume ekspor yang meningkat namun harganya anjlok 21 persen sejak awal tahun. “Berbeda situasi dengan karet yang mengalami penurunan volume ekspor 11,17 persen sementara harganya naik 4,12 persen,” katanya.

“Dengan adanya pergerakan ekspor dari 10 komoditas utama diharapkan bisa mendeteksi lebih baik barang atau komoditas utama mana yang perlu mendapat perhatian,” kata Suhariyanto. 

4 dari 5 halaman

Neraca Perdagangan RI Surplus USD 0,21 Miliar pada Mei 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganIndonesia pada Mei 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,21 miliar. Realisasi ini membaik dari posisi neraca perdagangan April 2019 yang defisit sebesar USD 2,5 miliar.

“Neraca perdagangan Maret 2019 mengalami surplus USD Meskipun hanya kecil surplusnya, namuan ini setidaknya jadi snyal positif,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto saat memberi keterangan pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Suhariyanto mengatakan nilai laju ekspor dan impor pada Mei 2019 memang mengalami penurun, meski demikian nilai kinerja ekspor jauh lebih tinggi. Hal ini membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus.

Nilai impor sebesar USD 14,53 miliar atau turun 5,62 persen dari bulan sebelumnya, sedangkan ekspor tercatat sebesar USD 14,74 miliar atau naik sebesar 12,42 persen dari bulan April 2019.

“Setidaknya ini masih bagus dibandingkan defisit, meskipun dalam posisi ideal dengan menggenjot ekspor dan mengendalikan impor,” katanya.

Secara rinci, Suhariyanto membeberkan pada komoditas non migas tercatat surplus USD 1,18 miliar. Sedangkan, migas mengalami defisit sebesar USD 977,8 juta. Defisit migas terdiri dari nilai minyak mentah yang mengalami defisit USD 477,5 juta dan hasil minyak defisit US D1,12 miliar. Namun pada gas tercatat surplus USD 621,9 juta.

“Posisi surplus bulan Mei 2019 memang bukan hal yang ideal, karena seharusnya ekspor meningkat dan impor turun, maka surplus. Sedangkan ini keduanya turun namun surplus. Tetapi setidaknya ini lebih baik karena tidak defisit,” jelas dia.

Adapun secara sepanjang Januari-Mei 2019 kinerja neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit sebesar USD 2,14 miliar. Realisasi ini lebih baik dari periode Januari-Mei 2018 yang defisit sebesar USD 2,87 miliar.

“Realisasi ini juga dipengaruhi kondisi perekonomian global yang saat ini sedang tidak mudah. Negara tujuan ekspor kita mengalami perlambatan, harga komoditas kita juga berfluktuatif,” katanya.  

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perlu Sinergi Antar Lembaga Buat Kembangkan Ekonomi Kreatif

Liputan6.com, Jakarta – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Reindekraf) Nasional 2018-2025. Beleid yang terbit pada akhir tahun lalu ini menjadi landasan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi antar stakeholders agar Perpres ini dapat terlaksana tanpa adanya tumpang tindih hukum yang berlaku antara pihak terkait.

Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat membuat para pihak dan lembaga memiliki pemhaman yang sama dalam mengimplementasikan arah kebijakan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia baik.

“Untuk mencapai integrasi program dan kegiatan maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang intensif antar kementerian dan lembaga agar pelaksanaam Rindekraf ini dapat berkalan optimal,” ujar Kepala Bekraf Triawan Munaf pada acara sosialisasi Rindekraf, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Triawan berharap agar setiap kementerian dan lembaga dapat bekerja sama untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam paparannya, Triawan juga mengungkapkan untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional maka misi Rindekraf akan dibagi menjadi dua yaitu pemberdayaan kreativitas sumbedaya manusia dan pengembangan usaha ekonomi yang kreatif dan memiliki daya saing.

Arah Kebijakan

Dorong Produk UMKM Melalui Pasar Kita
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf memberikan sambutan dalam acara pembukaan Pasar Kita oleh Sahabat UMKM di Lippo Mall Puri, Jakarta, Sabtu (10/3). Kegiatan Pasar Kita akan berlangsung pada tanggal 10-11 Maret. (Liputan6.com/Pool)

Adapun pelaksanaan misi tersebut akan diterapkan dalam 12 arah kebijakan yakni:

(1) Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif,

(2) Pengembangan kota kreatif,

(3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan hak kekayaan intelektual,

(4) Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif,

(5) Pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas,

(6) Peningkatan pembiavaan bagi usaha ekonomi kreatif,

(7) Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha ekonomi kreatif,

(8) Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual,

(9) Penyediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai dan kompetitif bagi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif,

(10) Pengembangan standardisasi dan praktik usaha yang baik (best practice) untuk usaha ekonomi kreatif dan karya kreatif,

(11) Peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif di dalam dan luar negeri, serta

(12) Penguaran iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Daftar 200 Perusahaan Terbaik di Asia Versi Forbes, 2 dari Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Dua perusahaan Indonesia yakni Kresna Graha Investama dan Pakuwon Jati berhasil menembus daftar perusahaan terbaik versi Forbes. Keduanya termasuk di daftar Asia’s 200 Best Under A Billion.

Dilaporkan Forbes, daftar itu menyorot 200 perusahaan di Asia-Pasifik yang memiliki penjualan di bawah USD 1 miliar atau Rp 13,9 triliun (USD 1 = Rp 13.927) dan memiliki pertumbuhan pasar yang kuat dan konsisten.

Perusahaan Kresna Graha Investama menjadi pendatang baru dalam daftar ini. Penjualannya telah meroket 375 persen dalam tiga tahun terakhir.

Brokerage asal Indonesia tersebut mendapat keuntungan dari meledaknya industri e-commerce di negara tersebut,” jelas Forbes.

Forbes mencatat penjualan Kresna Graha Investama mencapai USD 508 juta (Rp 7 triliun) dan laba bersih sebesar USD 35 juta (Rp 487,5 miliar).

Satu lagi ada perusahaan real estate Pakuwon Jati yang memiliki penjualan USD 498 juta (Rp 6,9 triliun) dan laba bersih hingga USD 179 juta (Rp 2,4 triliun).

Untuk kapitalisasi pasar, Kresna Graham Investama memiliki nilai USD 673 juta (Rp 9,3 triliun). Kapitalisasi pasar Pakuwon Jati lebih fantastis, yaitu sekitar USD 2,1 miliar (Rp 29,2 triliun). 

Pendiri Pakuwon Jati, Alexander Tedja, juga merupakan miliarder yang kerap muncul di daftar orang terkaya Forbes. Kekayaannya kini mencapai USD 1,8 miliar (Rp 25 triliun).

2 dari 4 halaman

Pengusaha Ingin Pendukung Jokowi dan Prabowo Bersatu

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi (kanan) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Prabowo mengatakan masyarakat tidak boleh lagi berseteru sebab Pilpres sudah lewat. (Liputan6.com/JohanTallo)

Pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beserta Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus seolah memberi kesejukan tersendiri di tengah panasnya tensi politik pasca masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Aksi tersebut juga menguatkan adanya wacana rekonsiliasi tim Jokowi-Prabowo dengan kehadiran partai-partai pendukung Prabowo seperti PAN, Gerindra hingga PKS dalam kabinet kerja periode 2019-2024.

Menanggapi kemungkinan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani tak mempermasalahkan bila ajakan rekonsiliasi ini nyata terjadi, bahkan hal itu akan lebih bagus. Dia juga menyatakan, kubu pengusaha akan berperan sebagai stakeholder yang memantau kinerja kabinet baru selama 5 tahun mendatang.

“Enggak masalah juga. Kita (asosiasi pengusaha) masuknya stakeholders. Kita akan pantau dan iringi pemerintahan baru nanti selama 5 tahun ke depan,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu, 13 Juli 2019.

“Yang penting sekarang kabinet bekerja dan masyarakat mengawal,” dia menambahkan.

Adapun hal yang menjadi sorotannya yakni aksi dari kubu pendukung yang berjibaku memenangkan Prabowo meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan hasil resmi yang menyatakan Jokowi sebagai pemenang.

“Saya tahu Prabowo memang nasionalis garis keras, dan enggak masalah. Orang-orang di luar itu seperti pendukungnya yang kemudian ngotot bilang Prabowo sebagai pemenang,” tutur dia.

3 dari 4 halaman

Memberi Kepastian Bisnis

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat makan bersama di FX Sudirman, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Usai makan, Prabowo meninggalkan terlebih dahulu lokasi tersebut. (Liputan6.com/JohanTallo)

Namun begitu, ia kembali meyakini adanya pertemuan Jokowi-Prabowo hari ini bakal meredakan tensi politik yang belakangan memanas, sehingga bisa memberi kepastian bagi pelaku usaha di Tanah Air.

“Pasti (lebih mereda). Bukan tidak mungkin pihak oposisi seperti Gerindra juga bakal diajak bergabung (masuk kabinet oleh Jokowi),” tukas Hariyadi.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Harga Naik, Omzet Pedagang Daging Sapi Turun

Liputan6.com, Jakarta – Pasca Lebaran 2019, harga daging sapi dan ayam di pasar tradisional seperti di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, terus menukik naik. Melambungnya harga jual bertolak belakang dengan sisi penjualan yang justru semakin berkurang.

“Naik terus harga daging, tapi jualannya memble,” ujar Albar (45), salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, kepada Liputan6.com, Senin (15/7/2019).

Menurut kesaksian Albar, kenaikan harga daging sapi sudah terjadi sejak dari kandangnya. Dia mengaku harus mengeluarkan modal sebesar Rp 108 ribu untuk satu kg daging sapi dari pihak penyetor, untuk selanjutnya ia jual di angka Rp 110 ribu per kg.

Kenaikan harga ini disebutnya telah terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Fitri 2019 lalu. “Sebelum Lebaran (dijualnya) Rp 105 ribu (per kg),” sambung Albar.

2 dari 4 halaman

Daging Ayam Juga Naik

Penjual dan pembeli daging ayam di Pasar Tomang Barat. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Lonjakan serupa juga turut disuarakan pedagang daging ayam di pasar yang sama. Zulaika (43) mengatakan, daging ayam filet yang ditawarkannya kini telah naik jadi Rp 50 ribu per kg sejak dua hari lalu.

“Daging ayam potong atau filet Ini Rp 50 ribu. Sebelumnya Rp 45 ribu. Baru dua hari ini segitu,” tutur dia kepada Liputan6.com.

Untungnya, melambungnya harga daging ayam potong tak turut diikuti oleh sisi tubuh ayam lainnya yang biasa dikonsumsi. Zulaika menyatakan, bagian tubuh seperti jeroan dan ceker ayam masih dijualnya di harga normal.

“Jeroan Rp 24 ribu (per kg). Dijual ngikutin harga pasar aja, enggak naik enggak turun. Kalau ceker Rp 30 ribu per kg. Standar,” tukas dia.

3 dari 4 halaman

Harga Cabai Tembus Rp 100 Ribu per Kg

Harga bawang merah di tingkat petani sentra utama seperti Brebes, Nganjuk, Indramayu, Kendal, Malang, Solok, Majalengka dan Enrekang antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per kilogram.

Pedagang sayur di pasar tradisional terus mengeluhkan harga komoditas cabai yang melambung sejak lepas Lebaran Idul Fitri 2019 kemarin. Seperti yang terjadi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, di mana tingginya harga modal kini membuat harga jual cabai mencapai angka Rp 100 ribu per kg.

“Cabai lagi naik. Sudah Rp 80 ribu (per kg) sekarang harga modalnya, dijual Rp 100 ribu (per kg),” keluh Uus (50), salah seorang pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, kepada Liputan6.com, Senin (15/7/2019).

Uus mengatakan, ketetapan harga tersebut sudah terjadi sejak sekitar satu pekan terakhir. Nominal harga itu berlaku bagi seluruh produk cabai yang dijualnya, yakni cabai rawit merah, cabai rawit hijau dan cabai merah keriting.

Selain Uus, seorang pedagang lain di pasar serupa yakni Surati (50) juga melontarkan argumen serupa terkait harga cabai. Bedanya, ia menawarkan barang seperti cabai rawit merah dengan harga lebih rendah.

“Cabai rawit merah jualnya Rp 80 ribu (per kg), modalnya Rp 70 ribu (per kg). Sudah lama ini (kenaikan harganya), abis lebaran naik terus. Biasanya normalnya ini Rp 40 ribu (per kg),” jelas dia.

Sementara untuk komoditas cabai lain yakni cabai merah keriting dan rawit hijau, Surati menjualnya sama rata di angka Rp 70 ribu per kg.

Di samping produk cabai, sayuran lain yang harga jualnya menekan pun yakni timun, kentang, dan terong. Untuk timun dan kentang, Uus melaporkan, harganya kini Rp 18 ribu per kg, naik dari harga normal yang kisaran Rp 10-12 ribu per kg.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bekraf Bangun Kota Kreatif Tak Jauh dari Jakarta

Liputan6.com, Jakarta – Menjawab permintaan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan membangun kota pada akhir tahun ini.

Kota kreatif ini nantinya akan diberi sebutan “BCD” atau Bekraf Creative District. Meskipun belum dibocorkan di daerah mana kota ini akan dibangun, rencananya kota tersebut tidak akan jauh dari Kota Jakarta.

“Kota ini tidak jauh dari Jakarta dan hanya memakan waktu perjalanan sekitar 1 jam lamanya,” ujar Kepala Bekraf Triawan Munaf, saat ditemui di sela-sela pembukaan sosialisasi Rindekraf di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Triawan menambahkan nantinya pembangunan kota kreatif ini akan dilakukan bersama dengan pihak swasta dan BUMN. Meskipun akan menelan biaya yang sangat besar, ia mengatakan dengan tegas anggaran ini sama sekali tidak menggunakan APBN.

“Pembiayaan nantinya dari swasta, jadi tidak ada dari APBN sama sekali di sini,” tegasnya.

Menurut Triawan, kota kreatif ini akan dibangun di tanah seluas 5.000 hektare. Terdapat enam sektor yang akan dibangun, di antaranya kuliner, fashion, kriya, film, musik, dan games.

Setiap sektor nantinya akan dibangun di lahan yang luasnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan adanya kota kreatif ini, Triawan berharap dapat membantu sedikit beban Kota Jakarta. “Ini juga diharapkan dapat membantu meringankan beban Kota Jakarta,” jelasnya.

Tahun depan rencananya, Bekraf pun sudah akan memulai rencana pembangunan meskipun baru berbentuk masterplan.

“Selain pemindahan Ibu Kota yang sedang direncanakan, kami juga mulai tahun depan akan mulai segera menjalankan kegiatan kota kreatif yang benar-benar terencana. Ini merupakan program yang sangat interesting,”pungkas Triawan.

2 dari 3 halaman

Bekraf Fasilitasi 4 Daerah Kembangkan Ekonomi Kreatif

Ketua Bekraf, Triawan Munaf, memberikan sambutan saat pembekalan 16 tim esports Piala Presiden 2019 di Gedung Krida Bhakti Setneg, Jakarta, Selasa (26/3). Final turnamen akan diselengarakan pada 30-31 Maret mendatang. (Bola.com/Yoppy Renato)

Sebelumnya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan memfasilitasi dan mendampingi program dari Bekraf untuk kabupaten/kota.

Ini sebagai tindak lanjut dari program penilaian mandiri kabupaten/kota kreatif Indonesia (PMK3I) Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik Deputi Infrastruktur Bekraf melaksanakan program pembentukan kabupaten/kota (KaTa) Kreatif Indonesia. Hal ini bertujuan melakukan-top down process terhadap hasil uji petik PMK3I.

Setelah melalui proses seleksi yang melibatkan tim penilai dari internal Bekraf dan para pakar/praktisi/profesional telah terpilih 10 KaTa Kreatif Indonesia 2019. 

KaTa kreatif Indonesia 2019 itu terdiri atas empat kabupaten/kota di Jawa dan luar Pulau Jawa yang akan mendapat fasilitasi dan pendampingan dari Bekraf. Sedangkan enam kabupaten/kota lainnya untuk penghargaan khusus.

Empat kabupaten/kota yang berpotensi menjadikan ekonomi kreatif sebagai pendorong utama peningkatan ekonomi/kabupaten/kotanya, antara lain Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Palembang, dan Kota Malang.

Pada 2019, Bekraf hanya dapat memberikan fasilitas untuk empat kabupaten/kota. Direncanakan pada tahun selanjutnya pemilihan kabupaten/kota kreatif ini akan terus memperbarui kategori pemilihannya.

Pada Senin, 24 Juni 2019, empat kepala daerah memaparkan mengenai rencana strategis dan peta jalan kabupaten/kota kreatif yang dipimpinnya di hadapan Kepala Bekraf, para deputi, serta para direktur.

Keempat kepala daerah tersebut antara lain Wali Kota Malang, Bupati Majalengka, Wali Kota Palembang, dan Bupati Kartanegara.

Dalam pemaparan, Wali Kota Malang Sutiaji membeberkan mengenai RPJMD 2018-2023, yakni mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif (Future of Malang).  Adapun Kota Malang ini untuk subsektor aplikasi dan pengembangan permainan.

Kemudian Bupati Majalengka H.Karna Sobahi memaparkan mengenai rencana untuk membuat komite ekonomi kreatif serta peningkatan kerja sama di bidang ekraf, baik nasional dan internasional. Majalengka memiliki unggulan untuk subsektor seni pertunjukan.

Selanjutnya Bupati Kartanegara memaparkan mengenai peta jalan The Festive of Kukar tahun 2019-2021 dengan memperkuat ekosistem ekraf Kukar.

Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo menuturkan, mengenai rencana membentuk Forum Kreatif Palembang dan telah memasukkan ekonomi kreatif pada misi dari wali kota

Kepala Bekraf, Triawan Munaf, menuturkan pemilihan dan penetapan KaTa Kreatif Indonesia 2019 bukan untuk mendeklarasikan sudah kreatif kabupaten dan kota tersebut.

“Akan tetapi sebagai bentuk dorongan agar kabupaten/kota berupaya keras dan cerdas untuk mampu mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat di kabupaten/kota,” ujar dia, seperti dikutip dari laman Bekraf, Rabu (26/6/2019).

Empat kabupaten/kota akan dilakukan pendampingan oleh Bekraf hingga akhir 2019. Status sebagai KaTa Kreatif akan dilakukan evaluasi pada tahun berikutnya, apabila ada kabupaten/kota dinilai gagal menyandang status tersebut, maka status tersebut akan dicabut. Visi program ini menjadikan ekonomi kreatif sebagai pendorong utama ekonomi kabupaten/kota.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jumlah Penduduk Miskin Turun, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini menurun sebesar 0,53 juta orang dibandingkan September 2018.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah adanya kenaikan upah nominal dan upah riil buruh tani sepanjang September 2018 hingga Maret 2019.

Dia merincikan, nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada Mei 2019 naik sebesar 2,29 persen dibanding September 2018, yakni dari posisi Rp 52.665 menjadi 53.873. Sementara upah riil buruh tani per hari pada Maret 2019 juga naik sebesar 0,93 persen dibanding posisi September tahu lalu.

“Jika dibandingkan Maret 2018 nilai nominal dan riil upah buruh tani mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,41 persen dan 2,25 persen,” kata Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (15/72019).

Selain itu faktor lain yang menekan tingkat kemiskinan adalah, laju inflasi yang terjaga. Selama periode September 2018 sampai Maret 2019 BPS mencatat tingkat inflasi umum yaitu hanya 1,53 persen saja.

Harga Eceran Komoditas

20160608-Wajah Kepadatan Penduduk Ibu Kota yang Carut Marut-Jakarta
Pemandangan perkantoran dan permukiman padat penduduk dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Berdasarkan data BPS, periode September 2018 sampai Maret 2019, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok antara lain ayam ras, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, dan cabai merah mengalami penurunan.

“Daging ayam ras turun 1,85 persen, minyak goreng turun 2,12 persen, gula pasir turun 1,22 persen, canai rawit turun 11,21 persen, dan cabai merah tutun 10,35 persen,” jelasnya.

Di sisi lain, turut menyumbang terjadinya penurunan tingkat kemiskanan yakni melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Di mana, TPT pada Febuari 2019 sebesar 5,01 persen mengalami penurunan dibandingkan posisi Febuari 2018 dan Agustus 2018, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,12 persen poin dan 0,33 persen poin.

“Selanjutnya juga dikrenakan nilai Tukar Terhadap Petani (NTP) yang selalu alami peningkatan sejak Januari sampai Maret 2019 selalu berada di atas 100 persen,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Usai Gempa, Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan Elpiji di Maluku Utara Aman

Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji di Maluku Utara berjalanan normal. Pada Minggu kemarin, gempa bumi dengan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Maluku Utara dan berpusat di 62 km Timur Laut Kota Labuha.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, sarana dan fasilitas penyaluran BBM dan Elpiji Pertamina tidak mengalami kerusakan akibat gempa, sehingga layanan komoditas energi tersebut masih berjalan normal.

“Untuk kondisi sarana dan fasilitas Pertamina aman,” kata Fajriyah, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR VIII Pertamina, Brasto Galih Nugroho, menyampaikan bahwa Pertamina terus memantau kondisi di seluruh wilayah operasional Pertamina di Maluku Utara.

“Seluruh sarana dan fasilitas Terminal BBM, Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan Lembaga Penyalur di wilayah Maluku Utara dilaporkan tidak mengalami kerusakan, baik infrastuktur bangunan maupun fasilitas penyaluran di lapangan sehingga operasional pagi ini berjalan normal,” ujar Brasto.

Pertamina terus memantau situasi terkini di wilayah serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, untuk memastikan penyaluran BBM ke lembaga penyalur berjalan dengan lancar tanpa kendala.

Untuk pelayanan ke konsumen terdapat 57 SPBU, 8 agen minyak tanah, dan 2 agen Elpiji yang tersebar di wilayah Maluku Utara.

Di wilayah Maluku Utara, Pertamina memiliki 4 Terminal BBM (TBBM) dan satu DPPU yakni TBBM Ternate, TBBM Tobelo, TBBM Sanana, TBBM Labuha, dan DPPU Babullah Ternate.

2 dari 3 halaman

160 Bangunan Rusak Akibat Gempa di Maluku Utara

Ilustrasi Gempa Bumi (iStockphoto)

160 bangunan dilaporkan rusak akibat gempa 7,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Minggu 14 Juli 2019 sore.

Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan, berdasarkan hasil pengamatan, gempa Halmahera Selatan berpotensi merusak.

“Laporan terbaru menunjukkan bahwa gempa yang terjadi menimbulkan banyak kerusakan bangunan rumah. Tercatat sedikitnya 160 bangunan rumah mengalami kerusakan,” kata Daryono dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Menurut Daryono, secara tektonik wilayah Halmahera Selatan termasuk kawasan seismik aktif gempa. Ia mengatakan, gempa yang sering terjadi di Halmahera Selatan tercermin dari peta seismisitas regional dengan klaster aktivitas gempanya cukup padat.

“Sesar Sorong-Bacan inilah pemicu Gempa Halmahera Selatan,” ucap Daryono. 

Di sisi lain, Daryono mengimbau, agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, khususnya mengenai gempa.

“Untuk sementara warga masyarakat agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Dikhawatirkan masih terjadi gempa susulan yang kekuatannya signifikan. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan, sebelum anda kembali kedalam rumah,” terang Daryono.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sriwijaya Air Luncurkan Aplikasi Mobile, Ada Potongan Harga Rp 100 Ribu

Liputan6.com, Jakarta – Maskapai Sriwijaya Air meluncurkan produk terbarunya berupa mobile apps terbaru yang berisi banyak fitur-fitur anyar. Hal itu dilakukan sebagai langkah perusahaan menghadapi persaingan di dunia penerbangan serta menggaet pasar milenial.

Direktur Niaga Sriwijaya Joseph Tendean menjelaskan, terobosan teranyar dari Sriwijaya Air adalah dengan memberikan sentuhan fitur baru pada Mobile Apps Sriwijaya Air. Fitur baru ini tampil lebih segar dan sangat easy to use khususnya bagi kalangan generasi muda yang terus mobile dalam kesehariannya.

“Melihat potensi pasar milenial yang menjanjikan, Sriwijaya Air, maskapai nasional yang tergabung dalam Garuda Indonesia Group, melakukan terobosan demi terobosan agar terus up to date dengan trend yang berlaku di kalangan generasi muda,” kata dia dalam acara peluncuran, di Hotel Morrisey, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dia mengungkapkan, selain tampilan yang baru dan segar, Mobile Apps Sriwijaya Air kini memberikan waktu tunggu yang lebih singkat.

Menurutnya, terobosan ini juga dirasa sudah waktunya dilakukan oleh Sriwijaya Air guna menjawab kebutuhan para milenials yang sangat erat dengan tekhnologi.

“Ini menjadi salah satu persembahan kami untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat milenials yang sangat identik dengan tekhnologi, kecepatan dan mobilitas para penumpang milenials. Dengan fitur baru ini kini pelanggan bisa melakukan prebook meals, seat selection sampai prepaid baggage dan lower price preview serta kami pun hadirkan kemudahan web check in dan akses ke detail informasi penerbangan penumpang,” jelasnya.

2 dari 4 halaman

Layani 24 Jam

Rencananya, 188 turis Malaysia akan didaratkan di Bandara International Hanandjoedin, Belitung dengan maskapai Sriwijaya Air.

Dia melanjutkan, Mobile Apps Sriwijaya Air pun kini juga telah siap melayani selama 24 jam non-stop lewat fitur virtual assistance yang canggih.

Dalam aplikasi tersebut, dihadirkan juga customer service virtual berupa chat bot bernama Sriva.

“Kami juga ingin perkenalkan Sriva, sebuah virtual assistance yang siap melayani seluruh pelanggan setia Sriwijaya Air selama 24 jam non-stop. Sriva siap melayani pemesanan tiket pesawat sampai menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan pelanggan tak hanya itu saja fitur ini bahkan bisa melayani voice chat,” ujarnya.

Menariknya lagi, fitur terbaru dari Mobile Apps Sriwijaya Air ini juga siap memberikan kemudahan dengan layanan one stop service mulai dari pendaftaran anggota GarudaMiles, redemption miles dan kalkulator perhitungan miles tiap rute.

Sementara untuk metode pembayaran, Mobile Apps Sriwijaya Air kini memiliki 5 channel pembayaran mulai dari Kartu Kredit, ATM, E-Banking serta siap menyusul dalam waktu dekat pembayaran melalui OVO & LinkAja!.

3 dari 4 halaman

Ada Potongan Harga

Sriwijaya Air Mulai Terbangi Silangit. (Foto: Zulfi Suhendra/Liputan6.com)

Selain itu, ada bonus menarik bagi 10 ribu pendaftar pertama yaitu potongan harga sebesar Rp 100 ribu untuk pembelian tiket.

Ke depannya, aplikasi tersebut juga akan dapat digunakan untuk memesan hotel serta rent car atau sewa mobil guna memenuhi kebutuhan para traveler.

Dengan adanya perbaikan dan penambahan fitur tersebut, perusahaan mentargetkan kenaikan penjualan tiket melalui aplikasi hingga 700 ribu dari total target 12 juta penumpang.

“Target kita tahun 2019 ini total penumpang sekitar 12 juta, sedangkan dari mobile apps 1 juta dan tahun lalunya 300 ribuan (dari aplikasi),” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani Tegaskan Bakal Genjot Pajak E-Commerce

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadikan momentum peringatan hari pajak 2019 untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya sektor ekonomi digital atau e-commerce. Di mana hal ini sudah menjadi pembahasan serius dalam pertemuan negara G-20 di Osaka beberapa waktu lalu.

“Tantangan perpajakan di era ekonomi digital menjadi topik yang sangat penting dan dibicarakan dalam forum sidang tahunan G20 di Jepang harus diantisipasi oleh Diretorat Jenderal Pajak,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Potensi perpajakan dari ekonomi digital tersebut sangat besar sekali apalagi penggunaan internet sudah semakin luas. Namun sayangnya, realisasi di lapangannya, penerimaan pajaknya masih rendah dan belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. “Realisasi masih belum mencerminkan besarnya penggunaan e-commerce,” jelasnya.

Pada era ekonomi digital ini, kata Sri Mulyani, kegiatan usaha sudah dilakukan antar lintas negara alias serba digital. Perusahaan asing tidak perlu lagi membuka kantor di Indonesia untuk bisa meraup keuntungan atau cukup dilakukan melalui sistem online.

2 dari 4 halaman

Sistem Perpajakan Harus Fleksibel

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberi keterangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Oleh sebab itu, perpajakan juga harusnya bisa lebih fleksibel. Artinya, negara harus bisa mengenakan pajak kepada perusahaan asing yang mendapatkan keuntungan dari dalam negeri.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pendefinisian ulang dari bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) menjadi agenda penting untuk di antisipasi baik di dalam negeri maupun di dunia. Adapun perubahan nantinya adalah dari bentuk BUT alias permanent establishment menjadi significant economic presence.

“Jadi bukan lagi fisik, tapi nilai ekonomi dan kegiatan yang menggenerate nilai tambah dan pendapatan menjadi sangat penting. Ini adalah tugas berkelanjutan yang saya harap bisa dilaksanakan dan diselesaikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Sri Mulyani Lega Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo, Mengapa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun MRT Sabtu kemarin. Menurutnya hal tersebut merupakan sinyal positif proses politik di Indonesia.

“Ya kita senang bahwa proses politik mulai demokrasi pemilu presiden legislatif maupun di daerah sudah selesai dengan baik dan hasilkan hasil yang dihormati oleh semua,” kata dia saat ditemui dalam acara Dies Natalis PKN STAN, Tangerang, Minggu (14/7/2019).

Menurutnya, seorang pemimpin negara memang sudah seharusnya menunjukkan hal tersebut kepada masyarakat. “Pimpinan negara miliki tanggung jawab untuk tunjukan ke masyarakat, kita merasa lega dan senang ini terjadi apa yang disebut pertemuan di dalam simbol bahwa proses politik berjalan dengan baik dan hasil yang dihormati bersama,” ujar Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, hal tersebut juga menandakan meski ada persaingan dan kompetisi namun persatuan tetap yang utama. Sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga negara.

“Dan yang berkompetisi sekarang juga lakukan langkah untuk menunjukan ke seluruh bangsa Indonesia bahwa kita bersatu meski pernah berkompetisi,” jelas Sri Mulyani.

Dia juga berharap hal tersebut merupakan salah satu contoh sikap negarawan yang dapat dicontoh oleh generasi muda khususnya para mahasiswa.

“Itu refleksi sangat baik terutama untuk mahasiswa dan generasi muda adalah suatu wajah dan pelajaran kenegaraan yang bisa dilihat dann dipelajari,” tutupnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berkat Ekonomi Dunia Lesu, Neraca Dagang Indonesia Masih Surplus

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliar. Realisasi surplus ini turun tipis dibandingkan dengan posisi Mei 2019 yang tercatat sebesar USD 0,21 miliar.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, salah satu penyebab terjadinya surplus di Juni 2019 dikarenakan ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan. Sehingga, meski ekspor alami penurunan, namun neraca dagang Indonesia masih mampu mencatatkan surplus.

“Memang ekonomi dunia perdagangan sedang masalah. Sektor keuangan juga sedang tertekan,” kata Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Mantan Direktur Jenderal Pajak itu pun optimis surplus neraca perdagangan akan berlanjut di bulan-bulan mendatang. Ini dikarenakan situasi perdagangan dunia saat ini memang sedang mengalami perlambatan atau tidak dalam performanya.

“Walaupun tidak banyak itu menunjukkan tedensi makin berlanjut dan akan surplus. Itu kan bulan Maret atau April lalu bener-bener urusan migas dan yang sebenarnya buat neraca dagang positif atau negatif banyak sekali dipengaruhi migas,” pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Neraca Dagang Indonesia Juni 2019 Surplus USD 200 Juta

Aktivitas di JICT, Jumat (15/3). Menko Perekonomian Darmin Nasution, mengisyaratkan kekhawatirannya terhadap kinerja impor yang kendur pada Februari 2019, meskipun hal ini membuat neraca perdagangan RI surplus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliar atau USD 200 juta. Realisasi surplus ini tipis dibandingkan dengan posisi Mei 2019 yang tercatat sebesar USD 0,21 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, nilai ekspor dan impor pada Juni 2019 memang mengalami penurun. Meski demikian nilai kinerja ekspor jauh lebih tinggi. Hal ini membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus.

Di mana nilai impor sebesar USD 11,58 miliar atau turun 20,70 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan ekspor tercatat sebesar USD 11,78 miliar atau turun 20,54 persen dari Mei 2019.

“Neraca perdagangan Juni 2019 tercatat tetap mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliar” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Secara rinci, Kepala BPS membeberkan pada komoditas non migas tercatat surplus USD1,16 miliar. Sedangkan, migas mengalami defisit sebesar USD 966,8 juta. Defisit migas terdiri dari nilai minyak mentah yang mengalami defisit USD 263,8 juta dan hasil minyak defisit USD 933,4 juta. Namun pada gas tercatat surplus USD 230,4 juta.

3 dari 4 halaman

Masih Defisit Hingga Juni 2019

Tumpukan peti barang ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7). Ekspor dan impor masing-masing anjlok 18,82 persen dan ‎27,26 persen pada momen puasa dan Lebaran pada bulan keenam ini dibanding Mei 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Adapun sepanjang Januari-Juni 2019 kinerja neraca perdagangan Indonesia masih tercatat defisit sebesar USD 1,93 miliar. Realisasi ini lebih baik dari periode Januari-Juni 2018 yang defisit sebesar USD 1,20 miliar.

Di mana laju komoditas non migas sepanjang paruh tahun 2019 tercatat surplus sebesar USD 2,84 miliar. Lebih rendah dari posisi Januari-Juni 2018 yang surplus USD 4,42 miliar.

Sedangkan untuk komoditas migas tercatat defisit sebesar 4,78 miliar, nilai itu lebih baik dari periode yang sama tahun lalu yang defisit sebesar USD 5,61 miliar. “Sepanjang Januari hingga Juni 2019 terlihat tren defisit pada migas mengalami penurunan, ini jadi mengecil,” pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

BPS: Tingkat Ketimpangan Penduduk Indonesia Turun

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Gini ratio ini merupakan tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya.

Kepala BPS, Suharyanto mengatakan, angka tersebut menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 juga turun sebesar 0,007 poin dari yang sebelumnya sebesar 0,389.

“Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding gini ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401,” kata Suharyanto di kantornya, Senin (15/7/2019).

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2019 juga tercatat sebesar 0,317, turun dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,319 serta gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Suharyanto menambahkan berdasarkan ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah angkanya di bawah sebesar 17,71 persen.”Artinya pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah,” imbuhnya.

Tertinggi di Yogyakarta

800 Juta Warga India Hidup Dalam Kemiskinan
Seorang gadis muda membaca buku sambil duduk di rel kereta api di New Delhi, India, Selasa (16/10). Sekitar 800 juta warga India hidup dalam kemiskinan. (AP Photo/Altaf Qadri)

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,59 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Dibanding dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,382 terdapat delapan provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,423), Gorontalo (0,407), Jawa Barat (0,402), Sulawesi Tenggara (0,399) DKI Jakarta (0,394), Papua (0,394), Sulawesi Selatan (0,389) dan Papua Barat (0,386).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Jumlah Warga Miskin Indonesia Turun 530 Ribu Orang

BPS Mencatat Angka Kemiskinan Menurun
Seorang anak berjalan di permukiman kolong tol kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (16/1). BPS mencatat persentase jumlah penduduk Indonesia miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen atau menurun 0,16 persen. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini menurun sebesar 530 ribu orang dibandingkan September 2018.

“Presentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018,” kata Kepala BPS Suhariyanto, di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (15/7/2019).

Suhariyanto menyampaikan presentase penduduk miskin pada periode September 2018 hingga Maret 2019 di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 136,5 ribu orang. Yakni dari 10,14 juta orang pada September, menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019.

Sedangkan penduduk miskin di perdesaan, BPS mencatat turun sebesar 393,4 ribu orang dsri 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta di Maret 2019.

“Presentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen,” katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Kementerian ESDM Segera Lelang Jabatan Ditjen Migas

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melelang Jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan menggeser Djoko Siswanto dari jabatan tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, lelang jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Dirjen Migas dilakukan dalam waktu dekat.

“Pokoknya secepat mungkin,” tegas Ego, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Menurut Ego, dalam proses lelang Dirjen Migas, Kementerian ESDM tidak hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebab ada kriteriak khusus yang dibutuhkan di antaranya memiliki pengalaman pada sektor migas.

“Pokoknya tidak terlalu ribet lah persyaratannya. Kita ini mau mencari pemimpin Ditjen Migas yang mantap,” ujarnya.

Djoko Siswanto berpindah jabatan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas) untuk mengisi posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional.

Namun begitu, Djoko Siswanto disebut Jonan untuk sementara waktu masih akan menjabat sebagai Dirjen Migas sekaligus memangku jabatan selaku Sekjen Dewan Energi Nasional. Ini lantaran pihaknya masih belum menemukan pengganti bagi Djoko pada posisi Dirjen Migas di Kementerian ESDM.

2 dari 4 halaman

Menteri Jonan Lantik 17 Pejabat Tinggi Kementerian ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melantik 17 pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi di lingkungan Kementerian ESDM, Jumat (12/7/2019).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melantik 17 pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi di lingkungan Kementerian ESDM, pada Jumat (12/7/2019) malam ini.

Jonan berpesan kepada pejabat yang dilantik agar bisa mendapuk tanggung jawab dengan baik dan amanat dalam menjalankan tugas, sehingga bisa berdampak baik bagi negara.

“Kementerian ini bukan punya saya, tapi punya negara. Saya diberikan amanat di bawah kementerian, salah satunya untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan bangsa,” ujar dia di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Dia pun menyatakan, pergantian wajah baru pada tubuh Kementerian ESDM ini dilakukan lantaran adanya tuntutan zaman.

“Kalau tidak pas saya pindah. Belum tentu orangnya enggak pas, tapi kebutuhan zaman berubah. Jadi orang harus mengikuti kebutuhan zaman,” ucap Jonan.

Sebagai rincian, Kementerian ESDM pada kesempatan ini mempromosikan 17 pejabat di lingkungan kerjanya. Antara lain, dua orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), empat orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), delapan orang Pejabat Administrator (Eselon III), dan tiga orang Pejabat Pengawas (Eselon IV).

3 dari 4 halaman

Pejabat yang Dilantik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Ignasius Jonan menyampaikan penjelasan saat menghadiri Transformational Business Day: Indonesia Energy, Gas & Renewables di Jakarta, Rabu (14/3). (Liputan6.com/Arya Manggala)

Adapun dalam sesi pelantikan kali ini, ada beberapa tokoh yang terkena penggeseran jabatan. Semisal Djoko Siswanto, yang berpindah dari Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas) untuk mengisi posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional.

Namun begitu, Djoko Siswanto disebut Jonan untuk sementara waktu masih akan menjabat sebagai Dirjen Migas sekaligus memangku jabatan selaku Sekjen Dewan Energi Nasional. Ini lantaran pihaknya masih belum menemukan pengganti bagi Djoko pada posisi Dirjen Migas.

“Mulai besok saya minta Sekjen seleksi terbuka untuk calon Dirjen Migas. Selama masa seleksi ini, Djoko Siswanto tetap akan merangkap sebagai Dirjen Migas,” ungkap dia.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KEIN Usul 4 Sektor Ini Jadi Fokus Kerja Jokowi Periode Kedua

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, mengatakan ada empat sektor yang setidaknya perlu ditingkatkan pemerintahan Jokowi di masa mendatang untuk pembangunan Indonesia.

Usulan ini disampaikan usai presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), telah menyampaikan fokus pemerintahanya untuk 2019-2024. Visi-misi tersebut masih erat pada pembangunan ekonomi.

“Saya rasa sektor yang perlu digarap pemerintah itu. Pertama, hilirisasi agrikultur dalam konteks ini ialah di bidang kehutanan. Kedua, juga bidang maritim termasuk perikanan. Ini perlu menjadi fokus pemerintah untuk lima tahun ke depan,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/7/2019).

Selain itu, dia menjelaskan, KEIN berharap sektor pariwisata juga perlu digenjot pemerintah guna semakin banyak mendatangkan turis asing ke pasar domestik.

“Ketiga, bidang pariwisata. Ini menjadi salah satu sumber devisa negara dengan penciptaan 10 destinasi wisata baru. Keempat ialah sektor ekonomi kreatif,” ujarnya.

“Empat hal ini aja kalau difokuskan untuk pengembangan investasi akan memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam tropical Indonesia, menambah lapangan pekerjaan. Semua sektor tersebut menyangkut ekonomi kerakyatan,” pungkas dia.

2 dari 4 halaman

KEIN Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Pariwisata

Berwisata ke Candi Borobudur kini terbilang mudah ditempuh dan relatif murah, apalagi sekarang ada maskapai yang memiliki rute penerbangan sangat lengkap.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki sektor pariwisata Indonesia. Meski dalam beberapa tahun terus tumbuh, namun di tahun terahir nampaknya mulai melandai.

Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN, Dony Oskaria mengatakan landainya sektor pariwisata ini ditandai dengan pertumbuhan kunjungan wisman hanya 7 persenan di tahun 2018

Sejalan dengan itu, kata Dony, tingkat kunjungan yang terus meningkat kurang berkorelasi positif dengan nilai belanja wisatawan asing (spending) yang justru terus turun, dari angka USD 1300-an merosot ke angka USD 1000-an per visit. Artinya ada penurunan kualitas kunjungan.

“Melesetnya pencapaian sektor pariwisata tersebut harus menjadi bahan introspeksi menyeluruh bagi Pemerintah. Karena sektor pariwisata adalah salah satu backbone pendulang devisa yang sangat diharapkan perannya di saat neraca transaksi berjalan kita yang selalu berada di bawah bayang-bayang defisit,” kata Dony, Kamis (4/7/2019).

Selain memperjuangkan kuantitas, menurut Dony, pemerintah dan semua stake holderpariwisata memikirkan perbaikan kuantitas.

Menurutnya, peningkatan jumlah wisman harus dibarengi dengan perbaikan dan pembenahan pengelolaan destinasi-destinasi utama yang ada, penciptaan atraksi-atraksi dan event-event internasional baru, dan pengerucutan strategi promosi dan pemasaran yang langsung menyasar target.

3 dari 4 halaman

Tidak Ringan

Foto udara yang diambil 4 April 2019 ini menunjukkan Danau Toba dari kawasan Sigapitan, Sumatera Utara. Danau terbesar di Asia Tenggara yang dikelilingi tujuh kabupaten di Sumatera Utara tersebut luasnya hampir dua kali ukuran Negara Singapura. (GOH CHAI HIN / AFP)

Diakui Dony, tugas tersebut bukanlah tugas ringan. Mengingat sektor ini satu sisi sebagai sektor unggulan. Namun di sisi lain, pariwisata juga bidang yang sangat jelas domainnya dan sudah sangat komplek ruang lingkupnya. Oleh karena itu, harus dikelola secara sangat profesional dengan dukungan SDM-SDM yang kompeten di bidang pariwisata.

“Sektor pariwisata harus dijalankan oleh orang-orang yang tingkat literasi pariwisatanya sudah masuk level ‘khatam’ dan track record-nya di bidang yang sama juga sudah sangat mumpuni dan proven. Syarat pertama memajukan sektor pariwisata adalah dengan mendudukan SDM-SDM yang kompeten di posisi-posisi pengambil kebijakan pariwisata sampai ke level pengelola. Itulah cara pertama. Biar mereka yang merumuskan master plan pariwisata nasional dan strategi-strategi kebijakan pariwisata nasional. Itu dulu yang harus kita sepakati bersama”, ucap Dony.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Utang Luar Negeri Indonesia Rp 5.379 Triliun pada Akhir Mei 2019

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indoensia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2019 tumbuh melambat dengan struktur yang sehat. Utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 tercatat sebesar USD 386,1 miliar atau Rp 5.379 triliun (Estimasi kurs 13.932 per dolar AS).

Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 189,3 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 196,9 miliar.

Dikutip dari publikasi BI, Senin (15/7/2019), utang luar negeri Indonesia tumbuh 7,4 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 8,8 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto utang luar negeri dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih rendah dalam denominasi dolar AS.

Perlambatan pertumbuhan utang luar negeri bersumber dari utang luar negeri swasta, di tengah pertumbuhan utang luar negeri pemerintah yang tetap rendah.

Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah tetap rendah. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Mei 2019 tercatat sebesar USD 186,3 miliaratau tumbuh 3,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen (yoy). Pendorongnya adalah penerbitan global bonds.

Kendati tumbuh meningkat, nilai nominal utang luar negeri pemerintah pada Mei 2019 menurun dibandingkan dengan posisi April 2019 yang mencapai USD 186,7 miliar. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran neto pinjaman senilai USD 0,5 miliar dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh nonresiden senilai USD 1,5 miliar yang dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan perdagangan.

2 dari 3 halaman

Rincian Utang Luar Negeri

Pekerja menghitung mata uang Dolar AS di jasa penukaran uang asing di Jakarta, Rabu (19/6/2019). Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS sore ini Rabu (19/6) ditutup menguat sebesar Rp 14.269 per dolar AS atau menguat 56,0 poin (0,39 persen) dari penutupan sebelumnya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial  dengan porsi 18,8 persen dari total utang luar negeri pemerintah.

Sedangkan sektor konstruksi  sebesar 16,4 persen, sektor jasa pendidikan  tercatat 15,8 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib  mencapai 15,1 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi  di angka 14,3 persen.

Utang luar negeri swasta tumbuh melambat. Posisi utang luar negeri swasta pada akhir Mei 2019 tumbuh 11,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 14,7 persen (yoy). 

Hal tersebut terjadi disebabkan oleh menurunnya posisi utang di sektor jasa keuangan dan asuransi.

Pada Mei 2019, utang luar negeri swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2 persen terhadap total utang luar negeri swasta.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Boediono Yakin Jokowi Mampu Wujudkan Visi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Indonesia ke-11, Boediono optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mewujudkan Visi Indonesia yang disampaikan dalam pidato politik tadi malam, Minggu (14/7) di Sentul, Jawa Barat. Dia mengatakan, harapan Presiden Jokowi di periode II bisa terwujud dengan dukungan semua pihak termasuk DPR.

“Saya senang sekali, semalam mencermati Pidato Presiden, melaksanakan langkah yang agak pahit tapi hasilnya luar biasa untuk masa yang lebih panjang. Banyak kebijakan kita demikian di keuangan, short term thing untuk long term. Kalau ada niat dan dukungan, saya kira dapat dilaksanakan baik termasuk support rekan senayan,” ujarnya di Kantor DJP, Jakarta, Senin (15/7).

Boediono mengatakan, tantangan ekonomi ke depan termasuk pajak tidaklah mudah. Sehingga butuh dukungan semua pihak.

“Pekerjaan ke depan bagi pajak akan sangat kompleks dan tidak mudah. Jadi, kalau kita dalam menulis teori perpajakan mudah sekali, tapi dalam dunia nyata ini perlu political support,” jelasnya.

Tidak lupa dia mengingatkan, dalam pengelolaan ekonomi dengan melibatkan informasi teknologi (IT) sangat menentukan keakuratan pengambilan kebijakan. Jika sistem masih menganut teknologi lama, maka sulit untuk bersaing.

“Senjata lebih ampuh adalah IT. IT memungkinkan untuk secara lebih cermat mendapatkan data terbaik untuk mengambil keputusan kebijakan. Big data atau data analytics harus sudah masuk jadi bagian setiap negara kita, karena itu kuncinya,” jelasnya.

“Kita bisa dapatkan input untuk kebijakan kita lebih baik dibandingkan mengandalkan sistem lama, mengumpulkan statistik, di analisa sendiri. Itupun statistiknya belum tentu populasi. Selain itu, keringanan waktu dengan teknologi baru, kuncinya bukan pada membeli peralatan tapi manusianya,” tandas Boediono.

2 dari 4 halaman

Visi Membangun Infrastruktur Hingga Ideologi Bangsa

Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato politiknya di Sentul International Convention Centre, Sentul, Bogor, Minggu (14/7). Jokowi hadir bersama Ibu Iriana Jokowi. Hadir pula Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin dan istrinya. Pidato Jokowi bertema Visi Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Dalam pidatonya, banyak hal disinggung Jokowi untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara terkuat di dunia. Mulai dari pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, kerja keras, persatuan hingga ideologi bangsa.

“Maka kita harus optimis menatap masa depan. Berani menghadapi tantangan kompetisi global. Kita harus yakin Indonesia bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia,” tegas Jokowi.

3 dari 4 halaman

Jokowi: Setiap Rupiah yang Keluar dari APBN Harus Beri Manfaat

Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus fokus dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato visi kemenangan.

“Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat,” kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Minggu (14/7/2019).

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dan jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah, kata dia, lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya.

“Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan.” kata dia.

“Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan,” imbuh Jokowi. 

4 dari 4 halaman

Pembangunan Infrastruktur akan Terus Dilanjutkan

Presiden RI terpilih 2019-2014, Joko Widodo saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Kab Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Acara ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja serta Wakil Presiden terpilih 2019-2024, KH Ma’ruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Presiden terpilih Jokowi memastikan bahwa pemerintahan periode kedua yang dipimpinnya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan Pidato Visi Indonesia di Sentul International  Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi mengatakan, infrastruktur berskala besar sudah selesai dibangun, di antaranya pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api. Nantinya, infrastruktur skala besar itu akan disambungkan ke kawasan-kawasan produksi rakyat hingga daerah pariwisata.

Jokowi berharap, nantinya kawasan tersebut akan menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan kita akan menyambungkan infrastruktur besar itu. Infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, kereta api, bandara, pelabuhan dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kawasan industri-industru kecil, kita sambungkan ke parwisata,” ucap Jokowi   

Jumlah Warga Miskin Indonesia Turun 530 Ribu Orang

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini menurun sebesar 530 ribu orang dibandingkan September 2018.

“Presentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018,” kata Kepala BPS Suhariyanto, di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (15/7/2019).

Suhariyanto menyampaikan presentase penduduk miskin pada periode September 2018 hingga Maret 2019 di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 136,5 ribu orang. Yakni dari 10,14 juta orang pada September, menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019.

Sedangkan penduduk miskin di perdesaan, BPS mencatat turun sebesar 393,4 ribu orang dsri 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta di Maret 2019.

“Presentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen,” katanya.

2 dari 4 halaman

Paling Banyak di Maluku dan Papua

Pekerja migran dari India bagian timur bersiap di luar tempat tinggal mereka yang sempit di pondokan tuga di New Delhi, Rabu (10/10). Sekitar 800 juta warga India hidup dalam kemiskinan. (AP Photo / R S Iyer)

Sementara itu, apabila melihat presentase dari jumlah penduduk miskin berdasarkan kepulauan pada Maret 2019, terlihat bahwa penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 20,91 persen. Sedangkan presentase penduduk terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu 5,93 persen.

“Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebanyak 12,72 juta orang sedangkan jumlah pennduduk miskin terendah berada di Pulu Kalimantan 0,97 juta orang,” katanya.

Adapun garis kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar Rp 425.250 per kapita atau per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 313.232 (73,66 persen) dari garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 112.018 (26,34 persen).

“Beras masih memberi sumbangan sebesar 20,59 persen di perkotaan dan 25,97 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan 12,22 persen di perkotaan dan 11,36 persen di perdesaan,” sebutnya.

Sedangkan, komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan garis kemiskinan terbesar di perkotaan dan perdesaan adalah masih dipicu oleh sektor perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

“Perumahan memberikan nsumbangan terbesar sebanyak 8,16 persen di perkotaan dan 7,26 persen di perdesaan,” pungkasnya.

3 dari 4 halaman

BPS: Inflasi Juni 2019 Tembus 0,55 Persen

Pembeli membeli sayuran di pasar, Jakarta, Jumat (6/10). Dari data BPS inflasi pada September 2017 sebesar 0,13 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan karena sebelumnya di Agustus 2017 deflasi 0,07 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni 2019 sebesar 0,55 persen. Inflasi ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas. 

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, untuk inflasi tahun kalender yaitu Januari-Juni 2019 mencapai 2,05 persen, sedangkan inflasi tahun kalender sebesar  3,28 persen.

“Adanya kenaikan dari hasil pemantauan di 82 kota di bulan Juni 2019 terjadi inflasi 0,55 persen,” ujar dia di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/7/2019). 

Dia mengungkapkan, dari 82 kota IHK yang dilakukan pemantauan, sebanyak 76 kota mengalami inflasi. Sedangkan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi dialami di Manado sebesar 3,60 persen, sedangkan terendah yaitu Singaraja sebesar 0,02 persen.

Sementara untuk deflasi tertinggi dialami Tanjung Pandan sebesar -0,41 persen dan deflasi terendah di Jayapura -0,08 persen.

“Dengan perhatikan inflasi ini masih berada di bawah target pemerintah. ini termasuk kendali karena berbagai program yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi Juni 2019 akan berada di kisaran 0,45 persen. Prediksi ini berdasarkan survei pemantauan harga (SPH) yang dilakukan BI.

“Jadi SPH di Minggu terakhir, inflasi di 0,45 persen itu month to month. 3,21 persen year on year,” kata Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, di Gedung BI, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan, kinerja inflasi masih terjaga rendah. Selain itu, juga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat yang terjaga. “Artinya tetap terjaga daya beli masyarakat, inflasinya juga cukup rendah,” urai dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KEIN: Pengembangan Teknologi Bisa Persempit Defisit Transaksi Berjalan

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, mengatakan bahwa Indonesia perlu melakukan gebrakan dalam pengembangan industri teknologi.

Menurut dia, pengembangan Information and Communication Technologies (ICT) sendiri akan meningkatan investasi dan daya saing RI di tingkat global. Itu disebabkan salah satu visi-misi pemerintahan Jokowi 2019-2024 ialah memudahkan iklim investasi.

“Kita harus berani mengembangkan industri ICT untuk pengembangan 5G dan 6G juga,” tuturnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/7/2019).

Selain itu, Arif mengungkapkan, pengembangan di bidang teknologi penting mengingat salah satu kontribusi defisit transaksi berjalan berasal dari neraca jasa sektor teknologi yang tercatat semakin mendalam sejak 2011.

“Tidak kalah penting investasi dalam bidang industri ICT. Industri ini dalam neraca dagang kita sudah top 3 impornya di luar migas dan bahan pangan,” ujarnya.

Oleh karena itu dia menjelaskan, investasi pada industri teknologi perlu ditingkatkan guna mengurangi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

“Selain itu, tentu saja ada juga yang perlu dikerjakan dalam konteks investasi petrokimia untuk pengambangan industri, lalu investasi logam dasar,” kata dia.

2 dari 4 halaman

Neraca Dagang Indonesia Juni 2019 Surplus USD 200 Juta

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (25/5). Kenaikan impor dari 14,46 miliar dolar AS pada Maret 2018 menjadi 16,09 miliar dolar AS (month-to-month). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliar atau USD 200 juta. Realisasi surplus ini tipis dibandingkan dengan posisi Mei 2019 yang tercatat sebesar USD 0,21 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, nilai ekspor dan impor pada Juni 2019 memang mengalami penurun. Meski demikian nilai kinerja ekspor jauh lebih tinggi. Hal ini membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus.

Di mana nilai impor sebesar USD 11,58 miliar atau turun 20,70 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan ekspor tercatat sebesar USD 11,78 miliar atau turun 20,54 persen dari Mei 2019.

“Neraca perdagangan Juni 2019 tercatat tetap mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliar” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7/2019). 

Secara rinci, Kepala BPS membeberkan pada komoditas non migas tercatat surplus USD1,16 miliar. Sedangkan, migas mengalami defisit sebesar USD 966,8 juta. Defisit migas terdiri dari nilai minyak mentah yang mengalami defisit USD 263,8 juta dan hasil minyak defisit USD 933,4 juta. Namun pada gas tercatat surplus USD 230,4 juta.

3 dari 4 halaman

Masih Defisit Hingga Juni 2019

Aktifitas kapal ekspor inpor di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,24 miliar . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Adapun sepanjang Januari-Juni 2019 kinerja neraca perdagangan Indonesia masih tercatat defisit sebesar USD 1,93 miliar. Realisasi ini lebih baik dari periode Januari-Juni 2018 yang defisit sebesar USD 1,20 miliar.

Di mana laju komoditas non migas sepanjang paruh tahun 2019 tercatat surplus sebesar USD 2,84 miliar. Lebih rendah dari posisi Januari-Juni 2018 yang surplus USD 4,42 miliar.

Sedangkan untuk komoditas migas tercatat defisit sebesar 4,78 miliar, nilai itu lebih baik dari periode yang sama tahun lalu yang defisit sebesar USD 5,61 miliar. “Sepanjang Januari hingga Juni 2019 terlihat tren defisit pada migas mengalami penurunan, ini jadi mengecil,” pungkasnya. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Harga Cabai Tembus Rp 100 Ribu per Kg

Liputan6.com, Jakarta – Pedagang sayur di pasar tradisional terus mengeluhkan harga komoditas cabai yang melambung sejak lepas Lebaran Idul Fitri 2019 kemarin. Seperti yang terjadi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, di mana tingginya harga modal kini membuat harga jual cabai mencapai angka Rp 100 ribu per kg.

“Cabai lagi naik. Sudah Rp 80 ribu (per kg) sekarang harga modalnya, dijual Rp 100 ribu (per kg),” keluh Uus (50), salah seorang pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, kepada Liputan6.com, Senin (15/7/2019).

Uus mengatakan, ketetapan harga tersebut sudah terjadi sejak sekitar satu pekan terakhir. Nominal harga itu berlaku bagi seluruh produk cabai yang dijualnya, yakni cabai rawit merah, cabai rawit hijau dan cabai merah keriting.

Selain Uus, seorang pedagang lain di pasar serupa yakni Surati (50) juga melontarkan argumen serupa terkait harga cabai. Bedanya, ia menawarkan barang seperti cabai rawit merah dengan harga lebih rendah.

“Cabai rawit merah jualnya Rp 80 ribu (per kg), modalnya Rp 70 ribu (per kg). Sudah lama ini (kenaikan harganya), abis lebaran naik terus. Biasanya normalnya ini Rp 40 ribu (per kg),” jelas dia.

Sementara untuk komoditas cabai lain yakni cabai merah keriting dan rawit hijau, Surati menjualnya sama rata di angka Rp 70 ribu per kg.

Di samping produk cabai, sayuran lain yang harga jualnya menekan pun yakni timun, kentang, dan terong. Untuk timun dan kentang, Uus melaporkan, harganya kini Rp 18 ribu per kg, naik dari harga normal yang kisaran Rp 10-12 ribu per kg.

Harga Sayuran Lain

Harga Bawang Merah Naik Hingga Rp5000/Kg
Seorang pedagan bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati sedang merapihkan dagangannya, Jakarta, Jumat (19/6/2015). Memasuki bulan Ramadan sejumlah harga sayur mengalami kenaikan harga. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Sedangkan untuk terong yang ditawarkan Surati, harganya saat ini meningkat jadi Rp 15 ribu per kg. “Biasanya paling mahal Rp 10 ribu. Udah segini dari abis Lebaran,” ungkap dia.

Di sisi lain, melonjaknya harga cabai dan beberapa sayuran tidak diikuti oleh komoditas bawang seperti bawang merah dan bawang putih, yang justru menurun. Uus melaporkan, harga keduanya telah terpangkas sejak sekitar satu bulan lalu.

“Bawang turun. Bawang putih bulat Rp 45 ribu per kg, cutting Rp 50 ribu per kg. Udah sebulan turun. Sebelumnya Rp 80 ribu. Bawang merah juga turun Rp 35 ribu, sebelumnya Rp 40 ribu,” paparnya.

Senada, Surati pun menyampaikan bahwa harga bawang putih dan bawang merah telah kembali normal. “Bawang merah standar, Rp 35 ribu (per kg). Bawang putih juga, yang bulat Rp 40 ribu, cutting Rp 45 ribu,” tandasnya.

Harga Tomat dan Cabai Naik Drastis

Sejumlah harga komoditas sayur menunjukan tren kenaikan di pasar tradisional. Mulai dari harga cabai, hingga tomat melambung tinggi di Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pedagang sayur di Pasar Rumput, Ria (23) mengaku memang harga komoditas tengah meroket tinggi pada hari ini. Ria membanderol cabai keriting merah dan cabai rawit merah kompak di harga Rp 60 ribu per kilogram (kg).

“Tinggi-tinggi sekarang sayur semua. Cabai rawit hijau lebih mahal lagi malah. Udah nyentuh Rp 70 ribu per kilogram,” tuturnya kepada Liputan6.com Jumat (5/7/2019).

Tak hanya jenis cabai saja, harga tomat juga dibanderol tinggi pada hari ini. kenaikannya bisa berkisar Rp 3ribu – Rp 4 ribu per kg.

Pedagang sayur lain, Sumiyati (34) kini menjual harga tomat senilai Rp 16 ribu per kg. Padahal biasanya hanya Rp 13 ribu per kg.

“Sekarang sudah enggak bisa lagi jual kita Rp 10 ribu per kg. Enggak untung. Dulu-dulu kan masih bisa,” tegasnya.

Sumiyati menjelaskan, salah satu penyebab atau pemicu kenaikan harga tomat di pasar tradisional menurutnya karena kini sedang memasuki musim kemarau.

“Makanya sekarang jualnya antara Rp 16ribu per kg.

Sementara itu, hari ini Sumiyati menjual harga cabai merah keriting Rp63 ribu per kg, cabai rawit merah Rp59 ribu per kg. Sedangkan bawang merah normal yaitu Rp35 ribu per kg dan bawang putih seharga Rp40 ribu per kg.

Kapan Turun

H+2 Lebaran, Harga Cabai dan Bawang Merah Makin Adem Anyem
Harga bawang merah di tingkat petani sentra utama seperti Brebes, Nganjuk, Indramayu, Kendal, Malang, Solok, Majalengka dan Enrekang antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per kilogram.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Kasubdit Pemasaran Kementerian Pertanian, Unan, mengatakan kenaikan harga tomat memang dipengaruhi oleh musim kemarau.

Selain itu, harga tomat yang sempat anjlok di awal tahun kemarin juga membuat para petani enggan menanam tanaman tomat.

“Oleh sebab itu, pasokan tomat berkurang,” katanya.

Dia menargetkan harga tomat akan kembali normal pada saat Idul Adha nanti. Saat ini, jelasnya, para petani sudah mulai melakukan penanaman tomat kembali.

“Pada saat Idul Adha nanti Insha Allah harga akan normal karena tomat yang tanam sudah banyak lagi,” pungkasnya. 

Lanjutkan Membaca ↓

KEIN Usul 4 Sektor Ini Jadi Fokus Kerja Jokowi Priode Kedua

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, mengatakan ada empat sektor yang setidaknya perlu ditingkatkan pemerintahan Jokowi di masa mendatang untuk pembangunan Indonesia.

Usulan ini disampaikan usai presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), telah menyampaikan fokus pemerintahanya untuk 2019-2024. Visi-misi tersebut masih erat pada pembangunan ekonomi.

“Saya rasa sektor yang perlu digarap pemerintah itu. Pertama, hilirisasi agrikultur dalam konteks ini ialah di bidang kehutanan. Kedua, juga bidang maritim termasuk perikanan. Ini perlu menjadi fokus pemerintah untuk lima tahun ke depan,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/7/2019).

Selain itu, dia menjelaskan, KEIN berharap sektor pariwisata juga perlu digenjot pemerintah guna semakin banyak mendatangkan turis asing ke pasar domestik.

“Ketiga, bidang pariwisata. Ini menjadi salah satu sumber devisa negara dengan penciptaan 10 destinasi wisata baru. Keempat ialah sektor ekonomi kreatif,” ujarnya.

“Empat hal ini aja kalau difokuskan untuk pengembangan investasi akan memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam tropical Indonesia, menambah lapangan pekerjaan. Semua sektor tersebut menyangkut ekonomi kerakyatan,” pungkas dia.

2 dari 4 halaman

KEIN Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Pariwisata

Berwisata ke Candi Borobudur kini terbilang mudah ditempuh dan relatif murah, apalagi sekarang ada maskapai yang memiliki rute penerbangan sangat lengkap.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki sektor pariwisata Indonesia. Meski dalam beberapa tahun terus tumbuh, namun di tahun terahir nampaknya mulai melandai.

Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN, Dony Oskaria mengatakan landainya sektor pariwisata ini ditandai dengan pertumbuhan kunjungan wisman hanya 7 persenan di tahun 2018

Sejalan dengan itu, kata Dony, tingkat kunjungan yang terus meningkat kurang berkorelasi positif dengan nilai belanja wisatawan asing (spending) yang justru terus turun, dari angka USD 1300-an merosot ke angka USD 1000-an per visit. Artinya ada penurunan kualitas kunjungan.

“Melesetnya pencapaian sektor pariwisata tersebut harus menjadi bahan introspeksi menyeluruh bagi Pemerintah. Karena sektor pariwisata adalah salah satu backbone pendulang devisa yang sangat diharapkan perannya di saat neraca transaksi berjalan kita yang selalu berada di bawah bayang-bayang defisit,” kata Dony, Kamis (4/7/2019).

Selain memperjuangkan kuantitas, menurut Dony, pemerintah dan semua stake holderpariwisata memikirkan perbaikan kuantitas.

Menurutnya, peningkatan jumlah wisman harus dibarengi dengan perbaikan dan pembenahan pengelolaan destinasi-destinasi utama yang ada, penciptaan atraksi-atraksi dan event-event internasional baru, dan pengerucutan strategi promosi dan pemasaran yang langsung menyasar target.

3 dari 4 halaman

Tidak Ringan

Foto udara yang diambil 4 April 2019 ini menunjukkan Danau Toba dari kawasan Sigapitan, Sumatera Utara. Danau terbesar di Asia Tenggara yang dikelilingi tujuh kabupaten di Sumatera Utara tersebut luasnya hampir dua kali ukuran Negara Singapura. (GOH CHAI HIN / AFP)

Diakui Dony, tugas tersebut bukanlah tugas ringan. Mengingat sektor ini satu sisi sebagai sektor unggulan. Namun di sisi lain, pariwisata juga bidang yang sangat jelas domainnya dan sudah sangat komplek ruang lingkupnya. Oleh karena itu, harus dikelola secara sangat profesional dengan dukungan SDM-SDM yang kompeten di bidang pariwisata.

“Sektor pariwisata harus dijalankan oleh orang-orang yang tingkat literasi pariwisatanya sudah masuk level ‘khatam’ dan track record-nya di bidang yang sama juga sudah sangat mumpuni dan proven. Syarat pertama memajukan sektor pariwisata adalah dengan mendudukan SDM-SDM yang kompeten di posisi-posisi pengambil kebijakan pariwisata sampai ke level pengelola. Itulah cara pertama. Biar mereka yang merumuskan master plan pariwisata nasional dan strategi-strategi kebijakan pariwisata nasional. Itu dulu yang harus kita sepakati bersama”, ucap Dony.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dana Obligasi Cair, Waskita Beton Dapat Tambahan Modal Rp 500 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Dana obligasi berkelanjutan I tahap I 2019 yang ditawarkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (IDX: WSBP) telah cair sebesar Rp 500 miliar pada tanggal 5 Juli 2019. BEI telah melakukan pencatatan atas obligasi tersebut pada tanggal 8 Juli 2019.

Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk Jarot Subana menyatakan, penerbitan obligasi perusahaannya merupakan timing yang tepat.

Momentum yang tepat ini didukung dengan adanya peningkatan peringkat Indonesia, dan banyaknya obligasi yang jatuh tempo sehingga menambah demand, serta dikombinasikan dengan posisi keuangan WSBP yang sehat dan atraktif.

“Penerbitan obligasi ini sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah dan panjang perusahaan,” ungkap dia dalam keterangannya, Senin (15/7/2019).

Selain itu, obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan dan memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.

2 dari 4 halaman

Untuk Modal Kerja

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung dan jalan di Jakarta, Sabtu (10/11). Tenaga kerja peraih sertifikat Kementerian PUPR meliputi tukang, mandor, drafter, surveyor, operator pelaksana dan pengawas. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Nantinya, sebesar 40 persen dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan sebagai modal kerja perusahaaan untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting.

“Dengan adanya dana obligasi ini, kami akan menyasar proyek-proyek yang tengah dibidik pada proyek jalan tol, jalan jembatan, dan energi. Sehingga dapat meningkatkan nilai kontrak baru,” jelas Jarot.

Sedangkan sebesar 60 persen untuk investasi pembangunan pabrik yang rencananya akan dibangun di Penajam serta investasi penambahan kapasitas pabrik eksisting di daerah Bojonegara dan Gasing. Obligasi Berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai Rp 1,5 triliun direncanakan paling cepat pada triwulan III/2019.

Sebelumnya pada masa penawaran awal, obligasi berkelanjutan I tahap I ini mencapai oversubscribe, di mana dari total permintaan yang masuk sebanyak Rp 1,091 Triliun atau 2,18 kali dari jumlah yang ditawarkan sebanyak Rp 500 Miliar. Keberhasilan ini dicapai karena adanya pemilihan timing yang tepat dalam melakukan penerbitan obligasi.

3 dari 4 halaman

Peroleh Peringkat BBB+

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) fase II rute Bundaran HI-Kota di Taman Monas, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim mengatakan proyek MRT fase II menelan biaya investasi sebesar Rp 22,5 triliun. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Berdasarkan Fitch Rating, tercatat obligasi yang diterbitkan oleh WSBP mendapat peringkat BBB+ (Triple B Plus) atau termasuk ke dalam Investment Grade.

Ini menunjukkan bahwa adalah WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman. Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis).

Sebagai informasi, WSBP melakukan periode penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar dengan tenor 3 tahun dan pembayaran bunga setiap triwulan (dengan basis 30/360).

Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 29 Mei – 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 28 Juni – 2 Juli 2019. Ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp 2 triliun.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jurus Pemerintah Percepat Sertifikasi Tenaga Konstruksi

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) untuk mempercepat penerbitan berbagai sertifikat di sektor industri kontruski lewat data kependudukan.

Proses penandatanganan yang berlangsung di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian sebelumnya, yakni MoU antara Kementerian PUPR dengan Kemendagri yang digelar pada 25 Januari 2019 lalu.

Pada kesempatan itu, Ketua LPJKN Ruslan Rivai mengatakan, dirinya menyambut positif terobosan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri ini. Dia menilai, itu sangat sejalan dengan inovasi penerapan sertifikat digital yang saat ini sedang digeber oleh pihaknya.

“Saya kira kerjasama dengan Kemendagri ini sangat sejalan dengan target LPJK dan Kementerian PUPR yang akan mengejar sertifikasi 512 ribu tenaga kerja bersertifikat pada tahun 2019 ini dan penerapan [sertifikat ](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3922707/pemberian-sertifikat-digital-tenaga-ahli-konstruksi-diperluas-hingga-pelosok?source=search “”)dalam dokumen elektronik yang diterbitkan melalui SIKI LPJK Nasional,” ujar Ruslan, Senin (15/7/2019).

Adapun lingkup perjanjian LPJKN dan Ditjen Dukcapil Kemendagri kali ini akan fokus pada fungsi dan peran sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam penerbitan sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat tenaga ahli (SKA), dan sertifikat tenaga kerja (SKT) melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIP), data kependudukan, dan KTP elektronik.

Hal tersbut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat diterbitkan oleh LPJK yang mendapatkan kewenangan dari Menteri PUPR untuk melakukan proses sertifikasi dan registrasi.

Ruslan meneruskan, dengan adanya sinkronisasi data antara Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kementerian PUPR dan LPJKN ini maka permasalahan dalam proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data peserta uji sertifikasi atau pelatihan dapat diminimalisir.

2 dari 4 halaman

Sistem Informasi Konstruksi Indonesia

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi (Foto:Liputan6.com/Maulandy R)

Dia menambahkan, data kependudukan yang dimiliki Kemendagri juga akan menyempurnakan sistem informasi konstruksi Indonesia (SIKI) LPJKN yang saat ini menjadi portal data seluruh tenaga terampil, tenaga ahli dan badan usaha yang telah bersertifikat. Termasuk yang saat ini telah melakukan konversi selama proses transisi ke sertifikat digital.

Big data yang dimiliki oleh LPJKN, Kementerian PUPR, dan Kemendagri ini jika dikelola dengan baik, saya yakin hasilnya akan sangat luar biasa bagi masyarakat jasa konstruksi di tanah air. Misalnya, waktu ikut pelelangan, penyedia jasa tidak perlu lagi menyertakan data-data tenaga ahlinya, cukup pakai NIK, maka data dengan mudah bisa diakses panitia pengadaan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemedagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, pihaknya akan berkomitmen menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data hasil sinkronisasi dari LPJKN dan Kementerian PUPR.

Selanjutnya, menurut Zudan, pihaknya juga akan menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP elektronik sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh LPJKN, termasuk penyediaan kartu secure access module yang akan dipersonalisasi secara khusus dan akan diaktivasi oleh LPJKN.

“Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan aktif melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP elektronik ini ke seluruh media cetak dan elektronik. Hal ini penting agar komitmen kerjasama seperti hari ini bisa diterima secara luas oleh publik,” pungkas Zudan.

3 dari 4 halaman

Kementerian PUPR Uji Sertifikasi 4.524 Tenaga Kerja Konstruksi

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung dan jalan di Jakarta, Sabtu (10/11). Tenaga kerja peraih sertifikat Kementerian PUPR meliputi tukang, mandor, drafter, surveyor, operator pelaksana dan pengawas. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan sertifikat kepada 4.524 tenaga kerja konstruksi yang berasal dari delapan kabupaten di Jawa Tengah.

Sebelumnya, ribuan tenaga kerja tersebut telah mengikuti rangkaian kegiatan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilaksanakan mulai 21 Maret 2019 hingga 4 April 2019.

Peserta yang disertifikasi merupakan tenaga kerja terampil dengan bidang jabatan bangunan umum yang berasal dari Kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, serta tenaga kerja konstruksi yang berasal dari program KOTAKU.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, selain bertujuan untuk mengukur kompetensi para tenaga kerja konstruksi, sertifikasi juga akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan. 

“Kalau Saudara yang sudah bersertifikat masih kesulitan atau dipersulit dalam mencari kerja, tolong laporkan ke LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi). LPJK nanti akan melaporkan lebih lanjut ke Kementerian PUPR,” imbuh dia lewat keterangan tertulis, Jumat (5/4/2019). 

Dia juga menyatakan, secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi terus dilakukan untuk memenuhi target. Ini dilakukan lantaran jumlah tenaga kerja yang sudah bersertifikat masih terlalu rendah.

Menurut data Badan Pusat Statistik pada 2017, jumlah tenaga kerja konstruksi ada sebanyak 8,3 juta orang. Sedangkan yang telah memiliki sertifikat baru sekitar 7,6 persen, atau sebesar 628.500 orang.

“Pada masa lalu, setiap tahun hanya 200 ribuan tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi. Tahun 2019 ini ditargetkan minimal 512 ribu tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi,” pungkas Basuki.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: